Policy Brief
Pelayanan Publik Sektor Pendidikan ◦ Tata Kelola Distribusi Guru Proporsional ◦ ◦ Tata Kelola Bantuan Operasional Satuan Pendidikan ◦ ◦ Tata Kelola Manajemen Berbasis Sekolah ◦
Tulisan ini bertujuan untuk menyampaikan pembelajaran dan rekomendasi berdasarkan penerapan konsep, pendekatan, dan pelaksanaan program tata kelola pelayanan publik di sektor pendidikan yang dilaksanakan oleh USAID-Kinerja dan mencakup tiga bidang:
pendekatan tata kelola tersebut dilaksanakan melalui tiga pilar, yakni:
Tata Kelola Distribusi Guru Proporsional (DGP) yang dilaksanakan di enam kabupaten di empat provinsi (Aceh, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan).
Memperkuat penerima layanan (demand side).
Tata Kelola Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang dilaksanakan di tiga kabupaten/kota di dua provinsi (Aceh dan Sulawesi Selatan).
Membangun komitmen pemerintah
Membangun komitmen pemerintah (policy advocacy); Memperkuat penyedia layanan (supply side);
Membangun komitmen pemerintah merupakan upaya pertama agar pelayanan publik dapat menjadi kebijakan pemerintah secara berkelanjutan, baik pusat maupun daerah. Kebijakan ini sebaiknya dituangkan ke dalam peraturan perundangan, perencanaan, dan penganggaran. Di era otonomi daerah sekarang ini, komitmen pemerintah daerah menjadi sangat penting karena pemerintah daerah merupakan ujung tombak pelayanan publik sehingga pemerintah daerah mempunyai mandat untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan pelayanan publik yang prima. Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota menjadi instrumen yang efektif untuk menunjukkan bahwa pemerintah daerah mempunyai komitmen dalam peningkatan pelayanan publik. Komitmen dan kebijakan ini akan menjadi jelas ketika pemerintah daerah memasukkan programprogram peningkatan pelayanan publik ke dalam perencanaan, baik jangka menengah (RPJMD, Renstra SKPD) maupun tahunan (Renja, RKA SKPD). Hal yang paling penting adalah implementasi, monitoring, dan tindak lanjut laporan hasil monitoring.
Tata Kelola Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Berorientasi Pelayanan Publik yang dilaksanakan di sembilan kabupaten/kota di empat provinsi (Aceh, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan). Pengalaman Program Kinerja ini diharapkan dapat dijadikan salah satu acuan untuk penyusunan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan. Hal ini sejalan dengan konsep Nawacita dan arah kebijakan nasional bidang pendidikan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015. Konsep dasar program Kinerja adalah peningkatan mutu pelayanan publik yang prima dengan pendekatan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan responsif. Konsep dan
1
Untuk membangun komitmen pemerintah, Kinerja melaksanakan program-program advokasi kebijakan bersama masyarakat yang bernaung dalam forum multi stakeholder (MSF). Tujuannya adalah agar pemerintah, khususnya pemerintah daerah mempunyai kepedulian terhadap peningkatan mutu pelayanan publik dan mendorong munculnya kebijakan nyata di daerah-daerah mitra.
Kinerja melaksanakan program penguatan penyedia pelayanan di tingkat kabupaten/kota dan di tingkat unit-unit pelayanan. Di tingkat kabupaten/kota Kinerja memperkenalkan pentingnya tata kelola pendidikan untuk meningkatkan mutu pelayanan publik kepada jajaran pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan dan Bappeda. Di bidang tata kelola distribusi guru, Kinerja mendampingi pemerintah daerah dalam penghitungan distribusi guru berdasarkan data yang valid dan mutakhir.
Penguatan pemberi pelayanan Penguatan pemberi pelayanan dibutuhkan untuk menjamin pelayanan pendidikan kepada masyarakat, orangtua, dan murid disediakan sesuai kebutuhan dan standar pelayanan tertentu yang diatur dalam peraturan perundangan. Dinas
Hasil penghitungan kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan rekomendasi tentang distribusi guru secara proporsional yang ditujukan kepada pengambil keputusan, yakni
Bupati/Walikota. Di beberapa daerah mitra Kinerja, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu, dan Kabupaten Barru, pimpinan daerah telah mengeluarkan Peraturan Bupati tentang Pemerataan dan Penataan Guru PNS berdasarkan hasil penghitungan dan rekomendasi teknis tersebut. Pelaksanaan distribusi guru kemudian dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran pemerintah daerah. Pada tahun 2013 Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara telah memindahkan 128 guru dari sekolah-sekolah dasar yang berkelebihan guru. Setahun kemudian memindahkan57 guru SMP dan SMA.
Pendidikan mempunyai mandat untuk menyediakan guru yang mempunyai kompetensi dan anggaran yang cukup untuk setiap unit pelayanan pendidikan (sekolah). Tanpa guru yang cukup dan kompetensi yang memadai, pelayanan pendidikan bermutu sesuai standar, khususnya dalam proses pembelajaran, tidak pernah akan terwujud. Tanpa anggaran yang cukup, sekolah tidak akan mampu menyelenggarakan program dan kegiatan sekolah sehingga penyediaan pelayanan pendidikan menjadi tidak sesuai dengan standar pelayanan minimal dan tidak akan pernah mencapai standar nasional pendidikan.
2
Begitu juga di bidang tata kelola BOSP. Kinerja mendampingi pemerintah daearah dalam penghitungan kebutuhan per siswa per tahun.
bukan daerah mitra Kinerja untuk MBS, juga tertarik dan telah mulai mengadopsi program MBS berorientasi pelayanan publik melalui pelatihan untuk Kepala Sekolah dan Komite Sekolah yang didanai dari sumebr APBD.
Penghitungan ini didasarkan pada tujuan pencapaian standar pelayanan minimal dan standar nasional pendidikan. Hasil penghitungan biaya satuan pendidikan, termasuk kesenjangan antara jumlah biaya yang dibutuhkan dan pembiayaan dari sumber-sumber yang tersedia (BOS), kemudian direkomendasikan kepada pimpinan daerah untuk dijadikan dasar pengambilan kebijakan menutup kesenjangan pembiayaaan tersebut.
Penguatan pengguna pelayanan Sisi pengguna pelayanan juga perlu untuk diperkuat sehingga dapat mendorong penyedia pelayanan menyediakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Pengguna layanan mempunyai hak untuk memperoleh informasi yang benar tentang data dan kegiatan yang diselenggarakan oleh penyedia pelayanan. Pengguna layanan juga berhak atas kesempatan untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan program dan kegiatan di semua tahapan: perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Untuk menjamin agar masyarakat dapat ikut serta secara efektif dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan, Kinerja melaksanakan program penguatan forum multi stakeholder melalui pelatihan, pendampingan, dan mendorong terjadinya kerjasama antara forum dan pemerintah yang berkaitan dengan program DGP, BOSP, dan MBS.
Di Kabupaten Bulukumba, pemerintah daerah telah mengeluarkan Peraturan Bupati untuk memayungi kebijakan pengalokasian dana tambahan untuk setiap sekolah. Demikian juga di Kabupaten Simeulue dan Kota Banda Aceh yang telah mengeluarkan Peraturan Bupati/ Walikota, pemenuhan kebutuhan pembiayaan sekolah dilaksanakan secara bertahap. Ketiga daerah tersebut sudah mengalokasikan dana tambahan ke sekolah-sekolah yang bersumber dari APBD untuk memenuhi kesenjangan pendanaan program sekolah. Di bidang MBS berorientasi pelayanan publik, Kinerja mendorong sekolah-sekolah agar menyelenggarakan kegiatan sekolah berdasarkan pencapaian standar pelayanan serta masukanmasukan dan pengaduan dari murid dan orangtua/wali murid. Pengaduan-pengaduan ini diperoleh melalui survei pengaduan yang dilaksanakan dengan melibatkan ratusan responden masyarakat. Kinerja juga mendorong munculnya kebijakan di tingkat kabupaten/kota agar program MBS berorientasi pelayanan publik dapat diadopsi dan disebarluaskan ke sekolah-sekolah lainnya. Di Kota Singkawang, Dinas Pendidikan telah mulai menyebaluaskan praktik-praktik baik MBS berorientasi pelayanan publik ke sekolah-sekolah lain dan merencanakan akan mencakup seluruh sekolah di kota itu. Di Kota Probolinggo, pemerintah kota telah mengeluarkan kebijakan untuk menerapkannya di semua sekolah secara bertahap. Demikian juga pemerintah daerah mitra Kinerja lainnya seperti Kabupaten Barru, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Melawi. Bahkan Kabupaten Sambas, yang
Pada program DGP dan BOSP, forum multi stakeholder berperan dalam: Penghitungan sebaran guru dan biaya satuan di setiap sekolah; Penyusunan rekomendasi teknis distribusi guru; Konsultasi publik kebijakan distribusi guru; Pengawalan hingga diterbitkannya regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaannya. Pada program MBS berorientasi pelayanan publik, forum multi stakeholder diwakli oleh Komite Sekolah berperan antara lain dalam hal: Penyusunan rencana kerja sekolah (RKS dan RKAS); Menyeleggarakan survei pengaduan masyarakat; Pengawasan tindak lanjut hasil survei pengaduan; Penggalangan dana masyarakat dan dunia industri.
3
Tata Kelola Distribusi Guru Proporsional Distribusi guru menjadi isu penting dalam upaya pemerataan akses dan mutu pendidikan di tanah air sehingga Pemerintah Pusat mengeluarkan Surat Keputusan Bersama 5 Menteri Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemeraaan Guru Pegawai Negeri Sipil. Tulisan hikmah pembelajaran ini bertujuan untuk memberi masukan kepada pengambil keputusan, khususnya Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menerapkan kebijakan yang dapat memecahkan masalah ketimpangan distribusi guru antar sekolah dan wilayah. Masukan ini didasarkan pada pengalaman Program Kinerja yang membantu enam kabupaten/kota dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan distribusi guru sehingga pelayanan publik bidang pendidikan menjadi lebih merata dan meningkat mutunya.
memberi perhatian lebih pada kekurangan guru dibandingkan kelebihan guru. Ketidakmerataan guru mempunyai dampak negatif pada dua hal. Pertama, pelayanan publik bidang pendidikan di sekolah-sekolah yang kekurangan guru menjadi tidak maksimal karena pada jam pelajaran banyak kelas dibiarkan kosong tanpa kegiatan belajar, kriteria ketuntasan mengajar tidak tercapai, dan akhirnya kompetensi murid menjadi rendah. Kedua, guruguru yang bertugas di sekolah-sekolah yang berkelebihan guru menjadi tidak aktif dan tidak dapat memenuhi jumlah jam mengajar sesuai standar (24 jam per minggu) karena harus berbagi dengan guru lainnya. Keadaan ini menimbulkan kerugian pada guru karena berpengaruh pada pengembangan karir guru, yakni sertifikasi dan kenaikan pangkat yang mensyaratkan terpenuhinya jam mengajar.
Ketidakmerataan distribusi guru dan dampaknya Karakteristik geografis Indonesia menyebabkan distribusi guru antar wilayah tidak merata. Secara geografis, Indonesia memiliki berbagai wilayah sulit yang dikenal dengan daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Pada umumnya guru enggan ditempatkan dan bertugas di daerahdaerah tersebut dalam jangka waktu yang lama. Di daerah-daerah itu moda transportasi dan fasilitas hidup – terutama tempat tinggal dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok – sangat terbatas. Akibatnya, guru cenderung terkonsentrasi di daerah-daerah nyaman. Di sisi lain, di daerah-daerah perkotaan pun ketidakmerataan guru antar sekolah kerap terjadi yang disebabkan oleh penempatan dan penataan guru yang lebih didasarkan pada pertimbangan politis dibandingkan kebutuhan sekolah.
Sementara itu dapat diasumsikan bahwa peningkatan jumlah guru akan menunjukkan jumlah murid per rombongan belajar menjadi kecil dan dengan demikian proses pembelajaran lebih efektif. Ada dua aspek terkait dengan situasi tersebut yang memerlukan eksplorasi lebih lanjut, yakni pengangkatan guru baru dan redistribusi guru. Dalam era desentralisasi, tanggung jawab pengangkatan guru menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat berwenang menetapkan kuota jumlah guru PNS. Kuota untuk guru PNS di semua jenjang sekolah terus meningkat dan menyebabkan terus meningkatnya jumlah guru, terutama di tingkat bsekolah dasar. Untuk sebagiannya, peningkatan ini disebabkan oleh perubahan status guru honorer menjadi guru PNS. Logikanya, hal ini akan menyebabkan menurunnya jumlah guru non-PNS. Namun, kenyataannya di sekolah-sekolah di daerah pedesaan dan terpencil masih banyak ditemukan guru yang berstatus honorer, baik yang dibayar oleh pemerintah daerah, maupun oleh sekolah sendiri.
Dalam hal penyebaran guru , rasio guru-murid yang rendah, khususnya di tingkat sekolah dasar, tidak otomatis berarti bahwa semua sekolah memiliki jumlah guru yang diperlukan. Bahkan masih banyak sekolah yang kekurangan guru, terutama di daerah terpencil, daerah perbatasan, dan daerah tertinggal. Sebagian besar kabupaten/kota tidak memiliki sistem manajemen guru yang efektif untuk menganalisis kekurangan dan kelebihan guru secara cermat di setiap sekolah. Dinas Pendidikan cenderung
Pelimpahan wenangan pengelolaan guru ke pemerintah daerah belum disertai dengan peningkatan kapasitas untuk pengelolaan guru, khususnya berkaitan dengan analisis kebutuhan
4
Penghitungan dan analisis penyebaran guru;
nyata di setiap tingkat dan jenis sekolah. Hal ini tercermin dari masih banyaknya daerah yang berkelebihan guru kelas (dilihat dari rasio guru untuk jumlah kelas) di tingkat SD, dan guru mata pelajaran tertentu di tingkat SMP dan SMA jika dilihat dari jumlah rombongan belajar dan beban mengajar guru. Padahal saat ini dapat diasumsikan bahwa jumlah anak usia sekolah dasar cenderung terus menurun turun.
Penyusunan rekomendasi kebijakan dan teknis pelaksanaan distrubusi secara proporsional; Pelaksanaan inovasi dalam distribusi guru secara proporsional. Sebagaimana telah disinggung di depan, pendekatan yang digunakan Kinerja dalam program ini adalah transparan, akuntabel, partisipatif, dan responsif. Pengalaman di beberapa daerah menunjukkan bahwa program distribusi guru tidaklah populer dan mempunyai tantangan tersendiri yang kadangkala sulit dihadapi oleh penyelenggara pendidikan. Banyak penolakan dari pihak guru ketika hendak dipindahkan. Pemindahan guru yang dilakukan secara transparan akan menghindari penolakan tersebut. Pemerintah daerah harus menjelaskan secara terbuka kepada guru dan para pemangku kepentingan tentang kondisi sebaran guru, masalah yang ditimbulkannya, dan rencana pemecahannya. Pelibatan guru dan pemangku kepentingan dalam proses distribusi guru menjadi penting.
Jelaslah bahwa kelebihan guru menyebabkan inefisiensi penggunaan sumber daya. Dalam konteks ini perlu dicatat bahwa banyak kabupaten mengalokasikan dana di sektor pendidikan sekitar 30% sampai 40% dari total anggaran daerah, dan 80% sampai 85% dari porsi itu digunakan untuk membayar gaji/honor dan tunjangan guru. Kebijakan saat ini Untuk mengatasi kekurangan guru di daerah 3T, Pemerintah Pusat meluncurkan program Maju Bersama Mencerdaskan Indonesia yang meliputi Sarjana Mendidik di Daerah 3T (SM-3T), Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi dengan Kewenangan Tambahan (PPGT), Kuliah Kerja Nyata di Daerah 3T, Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi Kolaboratif (PPGT Kolaboratif), dan S-1 Kependidikan dengan Kewenangan Tambahan (S-1 KKT). Program-program tersebut memang merupakan jawaban untuk mengatasi berbagai permasalahan pendidikan di daerah 3T. Namun, semua program tersebut merupakan program jangka pendek yang tidak menjawab persoalan lokalitas dan keberlanjutan.
Kinerja mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan program distribusi guru secara bertanggung jawab. Semua biaya program ditanggung oleh pemerintah daerah, termasuk penyediaan insentif untuk guru yang dipindahkan bilamana diperlukan. Pemerintah daerah juga perlu tanggap terhadap keluhan masyarakat, terutama orangtua/wali murid, tentang ketersediaan guru di sekolah. Tanggapan juga perlu diberikan kepada guru yang dipindahkan ketika menghadapi kesulitankesulitan di tempat tugas yang baru.
Program ini juga menimbulkan masalah baru dalam hal penataan guru di tingkat kabupaten/kota. Pemerintah daerah cenderung lebih mengandalkan pasokan guru dari Pemerintah Pusat dibandingkan mengurai masalah kekurangan dan ketidakmerataan guru serta menemukan solusi dengan mengangkat, menempatkan, dan menata guru secara mandiri sesuai tanggungjawab otonomi pengelolaan pendidikan di daerah.
Proses distribusi guru Pendampingan Kinerja bersama organisasi mitra dalam program tata kelola distribusi guru proporsional dilaksanakan melalui proses sebagai berikut: Pembentukan Tim; Penghitungan kondisi sebaran guru antar sekolah dan wilayah;
Program distribusi guru proporsional Kinerja
Rekomendasi kebijakan; Uji publik kebijakan;
Dalam bidang distribusi guru, Kinerja membantu enam daerah mitra bersama para pemangku kepentingan dalam:
Publikasi kebijakan;
5
Penetapan kebijakan dan penerbitan regulasi;
transparan dan partisipatif menggunakan data guru yang valid dan mutakhir;
Penyusunan petunjuk teknis;
Enam kabupaten mitra telah menerbitkan Peraturan Bupati, yakni Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu, Kabupaten Barru, dan Kabupaten Aceh Singkil;
Monitoring dan evaluasi. Seluruh proses tersebut dilaksanakan dengan memegang prinsip-prinsip: Dilaksanakan akuntabel;
secara
transparan
Kabupaten Luwu Utara telah melaksanakan mutasi 128 guru SD yang kemudian diikuti oleh pemindahan 57 guru SMP dan SMA/SMK;
dan
Melibatkan instansi terakit di luar Dinas Pendidikan (Bappeda, BKD, Bagian Keuangan, Bagian Hukum, DPRD);
Kabupaten Barru juga telah melaksanakan mutasi 326 guru dari semua jenjang sekolah
Melibatkan forum multi stakeholder;
Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bondowoso sudah menerbitkan Petunjuk PelaksanaanPeraturan Bupati.
Pendampingan intensif. Hasil yang diharapkan
Replikasi Program Tata Kelola DGP
Diharapkan proses pendampingan tata kelola distribusi guru dapat menghasilkan:
Peraturan Bupati/Walikota;
Selain melanjutkan dukungan teknis kepada kabupten mitra melalui organisasi mitra pelaksana dan konsultan paruh waktu, Kinerja mendorong kabupaten/kota non-mitra untuk mereplikasi praktik-praktik yang baik penerapan distribusi proporsional. Kinerja menyediakan bantuan teknis terbatas kepada pemerintah daerah yang ingin mereplikasi program ini. Untuk mendukung replikasi, Kinerja juga memperkuat organisasi mitra pelaksana sehingga siap digunakan oleh pemerintah daerah nonmitra. Sampai saat ini Program Tata Kelola DGP telah direplikasi oleh Kabupaten Sampang.
Petunjuk teknis pelaksanaan distribusi guru proporsional;
Kesimpulan
Data sebaran guru yang, valid, dan mutakhir; Analisis distribusi guru di seluruh kecamatan di kabupaten/kota mitra; Rekomendasi teknis distribusi guru proporsional; Rencana kerja distribusi guru proporsional; Skema insentif bagi guru yang ditempatkan di daerah „terpencil‟;
Implementasi distribusi guru secara proporsional sesuai rekomendasi teknis;
Berdasarkan pengalaman pendampingan Kinerja di enam kabupaten mitra, dapat disimpulkan beberapa hal:
Keberlanjutan program dengan dukungan forum multi stakeholder;
Pada dasarnya pemerintah kabupaten mempunyai komitmen untuk melaksanakan program distribusi guru, namun membutuhkan perhatian dan bantuan teknis dari pihak luar;
Replikasi praktik-praktik yang baik oleh kabupaten/kota lainnya. Hasil yang dicapai
Distribusi guru dapat dilaksanakan jika proses penghitungan dan perumusan kebijakan dilakukan secara transparan dan partisipatif dengan melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk masyarakat yang terhimpun dalam forum multi stakeholder.
Selama sekitar tiga tahun melaksanakan pendampingan program distribusi guru di enam kabupaten mitra, hasil-hasil yang telah dicapai meliputi: Semua kabupaten mitra telah melaksanakan penghitungan dan analisis sebaran guru secara
Untuk bisa berperan dalam proses tata kelola distribusi guru proporsional, kapasitas forum
6
Hasil penghitungan dan pemetaan distribusi guru berguna tidak hanya untuk pemerataan guru, namun juga dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan lainnya seperti penggabungan sekolah yang berdekatan, pembelajaran kelas rangkap bagi sekolah dengan jumlah murid sedikit, dan guru kunjung untuk sekolah di daerah sangat terpencil.
multi stakeholder perlu diperkuat terlebih dahulu. Pengelolaan data guru belum berjalan dengan baik di banyak daerah sehingga proses penghitungan sebaran guru yang valid dan mutakhir memerlukan waktu yang cukup lama. Meskipun pemerintah telah menyediakan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) sebagai sistem database pendidikan terpadu, namun implementasinya perlu terus ditingkatkan;
7
Tata Kelola Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Banyak daerah telah meluncurkan program pendidikan gratis tanpa mengetahui dengan pasti jumlah dana yang dibutuhkan sekolah untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian standar pelayanan minimal. Itulah sebabnya diperkirakan sekitar 70% sekolah belum mencapai standar pelayanan minimal yang diamanatkan oleh peraturan perundangan.
Setelah dikurangi dana dari BOS (Rp.580.000) dan pemerintah provinsi, masih ada kesenjangan sebesar Rp.209.222. Dengan demikian, penitungan BOSP menjadi besar manfaatnya. Bagi sekolah hasil penghitungan BOSP bermanfaat: Sebagai masukan untuk pedoman mengenai pembiayaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
Bagi sekolah-sekolah yang dana operasional-nya tidak mencukupi, pernyataan sekolah gratis menyulitkan dalam upaya memperoleh dukungan dana dari sumber-sumber lain. Masyarakat beranggapan bahwa dengan program sekolah gratis pemerintah (pusat mapun daerah) telah mampu memenuhi seluruh kebutuhan pembiayaan sekolah.
Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana dan anggaran sekolah dalam rangka pencapaian standar pelayanan publik, standar pelayanan minimal, dan standar nasional pendidikan; Sebagai bahan untuk mengkomunikasikan kebutuhan dana tambahan bagi biaya operasional sekolah dengan pihak-pihak yang berpotensi memberi dana seperti orangtua/ wali murid dan dunia usaha/dunia industri;
Pada kenyataannya tidaklah demikian. Sebagai contoh, pada tahun 2012 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan meluncurkan program pendidikan gratis dengan mengalokasi dana sebesar Rp.48.000 per siswa per tahun untuk sekolah dasar. Padahal jumlah itu belum dapat menutup kesenjangan pembiayaan sekolah yang dari hasil penghitungan biaya operasional satuan pendidikan, membutuhkan total biaya Rp.837.000 per siswa per tahun.
Sebagai pendukung lancarnya proses kegiatan belajar mengajar sesuai dengan SPM dan SNP. Manfaat penghitungan BOSP yang rinci bagi masyarakat/orangtua adalah sebagai informasi yang transparan dan mudah dimengerti tentang (1) biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh sekolah agar dapat memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu (sesuai standar), dan (2) besarnya dana tambahan yang masih dibutuhkan sekolah untuk menutupi biaya operasionalnya, jika pendapatan sekolah dari pemerintah dan sumber-sumber lain belum mencukupi. Penghitungan BOSP yang rinci, transparan, dan mudah dimengerti akan lebih mudah mendorong partisipasi masyarakat dalam hal pendanaan untuk sekolah. Selain itu masyarakat dapat memperoleh gambaran tentang alokasi penggunaan dana operasional di sekolah, sehingga memberi peluang untuk ikut mengawasi penggunaan dana di sekolah.
8
Bagi pemerintah, penghitungan BOSP sebagai dasar untuk menghitung kebutuhan pendanaan untuk biaya operasional sekolah dan dapat dijadikan acuan untuk:
terhadap kinerja pemerintah kabupaten/kota. Dalam kaitannya dengan tugas tersebut, DPRD melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan pemerintah kabupaten secara keseluruhan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai akhir kegiatan.
Mengalokasikan dana ke sekolah, misalnya sebagai dana pendamping BOS bilamana masih ada kesenjangan antara BOS dan dana yang dibutuhkan sekolah.
DPRD juga berperan aktif dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD dan sangat menentukan dalam persetujuan usulan anggaran baru dari pemerintah daerah setiap tahunnya, meskipun Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 memberi peluang pemerintah daerah untuk menetapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD. Jika DPRD tidak menyetujuinya, maka nilai anggaran maksimalnya adalah sejumlah tahun anggaran sebelumnya. Selain menjadi salah satu bentuk sanksi bagi pemerintah daerah, mekanisme tersebut memberi peluang bagi anggota DPRD untuk memainkan perannya dalam mendorong pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Dengan demikian, bagi DPRD hasil penghitungan BOSP dapat dijadikan acuan dalam penganggaran dan pengawasan penggunaan anggaran untuk biaya operasional pendidikan.
Melakukan negosiasi guna mendapatkan tambahan dana pendamping BOS pusat dari pemerintah provinsi. Menetapkan kebijakan tentang pendanaan pendidikan, misalnya kebijakan diperbolehkan atau tidaknya penarikan dana dari orangtua murid jika nilai BOSP lebih tinggi daripada nilai dana BOS pusat ditambah dana pendamping BOS dari APBD Kabupaten/ Kota dan APBD Provinsi. Dalam hal kebijakan “Sekolah Gratis” perlu diperhatikan bahwa jika sekolah tidak boleh lagi menarik dana dari orangtua/wali peserta didik, maka sekolah harus mendapat dana yang cukup sesuai BOSP dari Pemerintah. Kebijakan “Sekolah Gratis” tanpa pendanaan yang cukup bagi sekolah akan memaksa sekolah memberikan pelayanan pendidikan yang tidak bermutu.
Program BOSP Kinerja Dalam bidang BOSP, Kinerja membantu tiga daerah mitra bersama para pemangku kepentingan dalam:
Hasil penghitungan BOSP juga bermanfaat bagi DPRD. Secara struktural DPRD merupakan lembaga yang bertugas melakukan pengawasan
9
Penghitungan dan analisis biaya operasional satuan pendidikan di tingkat SD dan SMP;
Rencana kerja pengalokasian BOSDA ke sekolah;
Penyusunan rekomendasi kebijakan dan teknis pengalokasian dana operasional untuk sekolah;
Peraturan Bupati/Walikota;
Pelaksanaan inovasi dalam distribusi guru secara proporsional.
Implementasi BOSDA sesuai rekomendasi teknis;
Petunjuk teknis pelaksanaan BOSDA;
Sama halnya dengan program DGP, pendekatan yang digunakan Kinerja dalam program BOSP adalah transparan, akuntabel, partisipatif, dan responsif seperti digambarkan diagarm di depan.
Keberlanjutan implementasi BOSDA dengan dukungan forum multi stakeholder; Replikasi praktik-praktik yang baik oleh kabupaten/kota lainnya.
Proses penghitungan BOSP Hasil yang dicapai Pendampingan Kinerja bersama organisasi mitra dalam program tata kelola BOSP dilaksanakan melalui proses sebagai berikut:
Hingga saat ini hasil-hasil yang telah dicapai oleh daerah mitra Kinerja adalah sebagai berikut:
Pembentukan Tim;
Ketiga kabupaten/kota mitra Kinerja telah menyelesaikan penghitungan BOSP secara transparan dan partisipatif dengan melibatkan forum multi stakeholder. Pemerintah daerah juga sudah mengeluarkan Pertaturan Bupati/Walikota.
Penghitungan biaya operasional yang dibutuhkan sekolah untuk pencapaian standar-standar secara bertahap.; Rekomendasi kebijakan; Uji publik kebijakan;
Kabupaten Bulukumba sudah mengalokasi BOSDA sesuai hasil penghitungan BOSP sejak tahun 2012 dan berlanjut hingga tahun 2015.
Publikasi kebijakan; Penetapan kebijakan dan penerbitan regulasi; Penyusunan petunjuk teknis;
Kabupaten Simeulue sudah mengalokasi dana tambahan sejak 2011 walaupun belum menutup secara penuh kesenjangan pembiayaan sekolah. Namun pada akhirnya pemerintah daerah sudah memenuhi seluruh kebutuhan pembiayaan sekolah di tingkat SD dan SMP pada 2014.
Monitoring dan evaluasi. Seluruh proses tersebut dilaksanakan dengan memegang prinsip-prinsip: Dilaksanakan akuntabel;
secara
transparan
dan
Melibatkan instansi terakit di luar Dinas Pendidikan (Bappeda, Bagian Keuangan, Bagian Hukum);
Sama halnya dengan Kabupaten Simeulue, pemerintah Kota Banda Aceh juga sudah mengalokasi dana tambahan sejak 2011.
Melibatkan forum multi stakeholder;
Dalam pengalokasian dana penunjang pendidikan (DPP) Kabupaten Simeulue dan Kota Banda Aceh menggunakan formula yang membuat alokasi dana menjadi lebih adil bagi semua sekolah.
Pendampingan intensif. Hasil yang diharapkan Proses pendampingan tata kelola BOSP dapat menghasilkan: Penghitungan biaya opersional satuan yang dibutuhkan sekolah dengan mengacu pada SPM dan SNP;
Berdasarkan pengalaman di Simelue dan Banda Aceh, Kinerja bersama organisasi mitra pelaksana dan MSF mendorong pemerintah daerah lainnya untuk menggunakan formula yang memperhitungkan besar kecilnya sekolah dan tingkat kemajuan sekolah dalam menentukan alokasi dana penunjang pendidikan.
Analisis kesenjangan pembiayaan operasional sekolah; Rekomendasi teknis pembiayaan operasional sekolah (BOSDA);
10
membantu sekolah-sekolah untuk meningkatkan mutu pelayanannya. Meskipun demikian Program Tata Kelola BOSP tetap diperlukan untuk terus mengantisipasi peningkatan kebutuhan sekolah. Selain itu, mengingat dana BOS masih terbatas pada pemenuhan minimal, hasil penghitungan BOSP yang terus diperbaharui akan sangat berguna bagi pemerintah daerah yang mempunyai komitmen untuk meningkatan mutu pelayanan di atas minimal.
Replikasi Program Tata Kelola BOSP Disamping melanjutkan dukungan teknis kepada kabupten/kota mitra melalui organisasi mitra pelaksana dan konsultan paruh waktu, Kinerja mendorong kabupaten/kota non-mitra untuk mereplikasi praktik-praktik yang baik penerapan Tata Kelola BOSP. Kinerja menyediakan bantuan teknis terbatas kepada pemerintah daerah tang ingin mereplikasi program ini. Untuk mendukung replikasi, Kinerja juga memperkuat organisasi mitra pelaksana sehingga siap digunakan oleh pemerintah daerah nonmitra. Sampai saat ini Program Tata Kelola BOSP telah direplikasi dan mulai dilaksanakan oleh pemerintah daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang, Kota Palopo, Kabupaten Jeneponto, Kota Batu, dan Kabupaten Pakpak Bharat.
Sama halnya dengan program DGP, pada dasarnya pemerintah kabupaten mempunyai komitmen untuk melaksanakan program BOSP, namun membutuhkan perhatian dan bantuan teknis dari pihak luar; Program Tata Kelola BOSP dapat dilaksanakan jika proses penghitungan, perumusan kebijakan, dan pengalokasian BOSDA dilakukan secara transparan dan partisipatif dengan melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk masyarakat, melalui forum multi stakeholder.***
Kesimpulan Berdasarkan pengalaman pendampingan Kinerja di tiga kabupaten/kota mitra, dapat disimpulkan beberapa hal: Pemerintah telah menaikkan jumlah dana BOS per sekolah. Kenaikan ini sangat
11
Manajemen Berbasis Sekolah Berorientasi Pelayanan Publik Di Indonesia, konsep manajemen berbasis sekolah (MBS) telah diperkenalkan dan dilaksanakan sejak tahun 1997/1998. MBS merupakan wujud otonomi sekolah sejalan dengan kebijakan desentralisasi kewenangan pendidikan dan dimaksudkan agar sekolah mempunyai otonomi yang lebih besar untuk menyelenggarakan program dan kegiatannya dengan mendorong peran serta masyarakat melalui komite sekolah.
mendampingi sekolah dan komite sekolah untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan sekolah dan mutu pelayanan sekolah. Program MBS Kinerja Konsep utuh MBS mengandung setidaknya tiga komponen yang saling berkaitan, yakni manajemen sekolah, pembelajaran, dan partisipasi masyarakat. Program bantuan teknis Kinerja lebih difokuskan pada dua komponen, yakni manajemen sekolah dan partisipasi masyarakat dengan asumsi bahwa jika dua komponen tersebut bekerja baik, maka akan ada peningkatan komponen pembelajaran. Komponen manajemen cukup luas cakupannya, namun pendampingan Kinerja difokuskan pada perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan sekolah.
Dalam konteks otonomi, sekolah diberi kewenangan untuk mengatur dirinya dan warga sekolah menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi warga sekolah sesuai dengan peraturan perundangan. Sekolah diberi wewenang untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya sekolah semaksimal mungkin untuk meningkatkan mutu proses dan output pembelajaran.
Tujuan utama pendampingan Kinerja di bidang MBS adalah untuk meningkatkan pelayanan publik sekolah sebagai suatu unit layanan di sektor pendidikan. Upaya peningkatan pelayanan publik ini disertai dengan penguatan sisi pengguna layanan yang difokuskan pada peningkatan peran komite sekolah sebagai forum multi stakeholder di tingkat sekolah. Upaya sekolah dalam peningkatan pelayanan publik harus dilakukan sejak awal, secara
Namun, pada praktiknya pelaksanan MBS perlu lebih ditingkatkan. Sebagian besar sekolah melaksanakan MBS apa adanya, belum dilaksanakan secara maksimal, dan belum mengarah pada perbaikan mutu pelayanan. Di sebagian besar sekolah, pengelolaan masih belum transparan dan akuntabel serta tidak partisipatif, apalagi responsif. Oleh karena itu Kinerja berupaya
12
sistematis dan terencana. Oleh karena itu, perencanaan sekolah yang mencakup pencapaian standar pelayanan, standar pelayanan minimal, dan standar nasional pendidikan menjadi sangat penting. Perencanaan dalam konsep MBS berorientasi pelayanan publik harus partisipatif dan responsif. Perencanaan harus dibuat bersama komite sekolah dan berdasarkan data sekolah yang valid dan mutakhir, evaluasi diri sekolah, dan hasil survei pengaduan masyarakat. Survei pengaduan masyarakat di sekolah tergolong hal baru dan langka. Selama ini sekolah tidak dianggap sebagai unit layanan sebagaimana halnya Pukesmas dan Kantor Pos. Survei pengaduan masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri PAN 13/2009 tentang
adalah sebagai berikut: Menempatkan sekolah sebagai unit layanan, dimana sekolah sebagai penyedia layanan diwajibkan untuk memberikan pelayanan sesuai standar yang berlaku (Standar Pelayanan Publik, Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Dasar, dan Standar Nasional Pendidikan); Memberikan ruang partisipasi yang memadai bagi pengguna pelayanan (siswa, orang tua dan masyarakat sekitar) untuk menyampaikan masukan, keluhan dan saran guna peningkatan pelayanan sekolah, melalui survei pengaduan ataupun mekanisme lainnya; Proses penyusunan dokumen perencanaan sekolah secara partisipatif, antara pihak sekolah bersama Komite Sekolah;
Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat. Peraturan ini memberi mandat setiap unit layanan, termasuk sekolah, melaksanakan survei pengaduan masyarakat untuk meningkatkan mutu pelayanannya.
Memberikan informasi yang memadai bagi Komite Sekolah tentang perencanaan, penganggaran, dan pendanaan sekolah, termasuk pelaporan keuangannya dan informasi penting lainnya sebagai upaya penerapan transparansi dan akuntabilitas sekolah;
Secara umum prinsip MBS berorientasi pelayanan publik yang difasilitasi oleh Kinerja
13
Pemerintah Daerah – SKPD terkait lebih aktif dalam mendukung upaya peningkatan pelayanan di sekolah;
sekolah mitra di sembilan kabupaten/kota di empat provinsi (20 sekolah di masing-masing kabupaten/kota).
Adanya mekanisme monitoring implementasi MBS berorientasi pelayanan publik oleh forum multi stakeholder;
Pendekatan Kinerja telah menunjukkan manfaat yang cukup signifikan di hampir semua sekolah mitra, baik dari aspek peningkatan partisipasi forum multi stakeholder sekolah, transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan sekolah. Sekolah-sekolah menyusun RKS dan RKAS secara partisipatif dan memasukkan program dan kegaiatan menuju pencapaian standar pelayanan serta berdasarkan data yang valid, evaluasi diri sekolah, dan hasil survei pengaduan.
Keterlibatan media massa, termasuk jurnalis warga, dalam mempublikasikan praktikpraktik yang baik, keluhan, dan saran masyarakat untuk mendukung peningkatan pelayanan publik. Hasil yang diharapkan Hasil yang diharapkan dari pendampingan di sekolah-sekolah mitra Kinerja meliputi, namun tidak terbatas pada:
Data sekolah yang valid dan mutakhir;
Evaluasi diri sekolah;
Survei pengaduan masyarakat;
Janji perbaikan layanan berdasarkan survei pengaduan;
Rekomendasi perbaikan layanan;
Perencanaan dan penganggaran sekolah yang partisipatif menggunakan data yang valid dan mutakhir, hasil evaluasi diri sekolah, dan hasil survei pengaduan serta meengakomodasi standar pelayanan, SPM, dan SNP;
Implementasi rencana sekolah transparan dan akuntabel;
Komite sekolah aktif dalam survei pengaduaan, perencanaan sekolah, dan monitoring tindak lanjut janji perbaikan layanan;
Laporan kegiatan dan keuangan sekolah terintegrasi, transparan, dan akuntabel;
Perbaikan pelayanan sekolah;
Perluasan penerapan praktik-praktik MBS yang baik ke sekolah lain.
Sekolah-sekolah mitra Kinerja melaksanakan survei pengaduan, menganalisis hasilnya menjadi sebuah indeks pengaduan masyarakat, membuat janji perbaikan layanan dan menindaklanjuti pengaduan yang menjadi wewenang sekolah dan menyampaikan rekomendasi tindak lanjut kepada Dinas Pendidikan. Di Kabupaten Barru, ada sekolah yang menyampaikan rekomendasi kepada instansi lain di luar Dinas Pendidikan, yakni Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk memperbaiki layanan UKS. Beberapa kepala sekolah menyatakan bahwa survei pengaduan sangat efektif untuk memperbaiki pelayanan sekolah. Tanpa survei pengaduan, mereka tidak mengetahui apa yang menjadi keluhan dan harapan pengguna layanan.
yang
Di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, terlihat jelas perubahan pelayanan sekolah terhadap murid dan siswa. Fasilitas dan kegiatan pembelajaran membaik sehingga murid belajar dengan nyaman. Lingkungan sekolah juga menjadi lebih baik berkat peran serta pemerintah daerah, komite sekolah, dan masyarakat yang tanggap terhadap pengaduan masyarakat. Beberapa sekolah di Kabupaten Melawi telah berhasil meraih dukungan pendanaan dari orangtua/wali murid, masyarakat, dan dunia industri setelah sekolah menerapkan perencanaan yang transparan dan partisipatif.
Hasil yang dicapai Bersama organisasi mitra pelaksana, Kinerja, melaksanakan pendampingan pengembangan MBS berorientasi pelayanan publik di 180
14
Replikasi Program Tata Kelola MBS
Kesimpulan
Setelah melihat dan merasakan manfaat Program Tata Kelola MBS, beberapa daerah mitra Kinerja menyebarluaskan program ini ke sekolah-sekolah lain seperti di Kota Probolinggo, Kabupaten Jember, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Barru, dan Kota Singkawang. Bahkan Kota Probolingo pada tahun 2014 menerapkan program ini ke semua SD dan SMP.
Berdasarkan pengalaman bekerja bersama sekolah dan komite sekolah di berbagai daerah, dapat disimpulkan bahwa: Jika diterapkan dengan benar dan sungguhsungguh, melalui MBS sekolah dapat meningkatkan pelayanannya. Di banyak sekolah, penerapan MBS ternyata tidaklah mudah dan memerlukan pendampingan terus menerus. Untuk menjamin keberlanjutan diperlukan komitmen dan dukungan nyata dari Dinas Pendidikan, khususnya pengawas sekolah, dan komite sekolah. Dengan demikian, penguatan di tingkat kabupaten/kota, UPTD, dan komite sekolah menjadi penting.
Sama halnya dengan Program Tata Kelola DGP dan BOSP, selain melanjutkan dukungan teknis Tata Kelola MBS kepada kabupaten/kota mitra melalui organisasi mitra pelaksana dan konsultan paruh waktu, Kinerja mendorong kabupaten/kota non-mitra untuk mereplikasi praktik-praktik yang baik penerapan Tata Kelola MBS. Kinerja menyediakan bantuan teknis terbatas kepada pemerintah daerah tang ingin mereplikasi program ini. Untuk mendukung replikasi, Kinerja juga memperkuat organisasi mitra pelaksana sehingga siap digunakan oleh pemerintah daerah non-mitra. Sampai saat ini Program Tata Kelola MBS telah direplikasi dan mulai dilaksanakan oleh pemerintah daerah di Kabupaten Pacitan, Kabupaten Mojokerto, dan Kota Mojokerto. Pada tahun
Penyelenggaraan sekolah yang transparan, partisipatif, dan akuntabel telah terbukti mampu mendatangkan dukungan dari orangtua/wali murid, masyarakat dan dunia usaha. Survei pengaduan, janji perbaikan layanan, dan rekomendasi kepada instansi terkait sangat bermanfaat bagi sekolah untuk meningkatkan pelayanan publik.***
15
Rekomendasi
Berdasarkan pengalaman pelaksanaan program pendidikan Kinerja, beberapa rekomendasi perlu disampaikan agar tata kelola pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan sekolah dapat memenuhi standar pelayanan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.
oleh masyarakat dan guru yang akan dipindahkan. 6. Dalam pelaksanaan distribusi guru, pemerintah daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti jenjang sekolah, jarak sekolah, biaya ekonomi, sosial dan psikologis. 7. Pemerintah daerah perlu menyediakan skema insentif, terutama bagi guru-guru yang ditempatkan di daerah terpencil.
Tata Kelola Distribusi Guru Proporsional 1. Pemerintah pusat perlu mengeluarkan regulasi yang lebih kuat agar pemerintah daerah bersedia melaksanakan distribusi dan penataan guru secara lebih baik. SKB 5 Menteri tentang Pemerataan dan Penataan Guru PNS belum cukup efektif. Direkomendasikan agar pemerintah pusat menerbitkan regulasi dalam bentuk Peraturan Pemerintah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri tantang petunjuk teknisnya.
8. Untuk menjamin keberlangsungan distribusi dan penataan guru secara proporsional, pemerintah daerah perlu menerbitkan regulasi dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota berikut petunjuk teknis pelaksanaannya.
Tata Kelola Biaya Operasional Satuan Pendidikan
2. Pemerintah pusat perlu memberi bimbingan teknis bagi pelaksana di daerah sehingga distribusi dan penataan guru dapat dilaksanakan dengan baik.
1. Pada 2015 pemerintah pusat sudah meningkatkan alokasi BOS ke sekolahsekolah yang sangat membantu pencapaian standar pelayanan minimal. Di samping itu pemerintah juga menerapkan formula yang lebih adil bagi sekolah-sekolah dengan jumlah murid sedikit. Namun penghitungan BOSP tetap diperlukan agar pemrintah daerah dapat ikut serta dalam pendanaan sekolah, terutama untuk sekolah-sekolah yang tingkat kemajuan dan kebutuhan berada di atas rata-rata.
3. Pemerintah pusat perlu menerapkan insentif bagi daerah-daerah yang siap melaksanakan distribusi dan penataan guru dengan baik. Sebaliknya sanksi juga perlu diterapkan bagi daerah-daerah yang tidak melaksanakannya. 4. Pemerintah daerah harus melaksanakan distribusi dan penataan guru untuk menajamin pelayanan publik di sektor pendidikan, khususnya di sekolah menjadi lebih baik.
2. Apabila dana BOS tidak dapat memenuhi kebutuhan sekolah, pemerintah pusat perlu menerbitkan peraturan yang mewajibkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana tambahan ke sekolah-sekolah untuk menutup kesenjangan pembiayaan operasional sekolah.
5. Dalam melaksanakan distribusi dan penataan guru, pemerintah daerah perlu melibatkan instansi-instansi pemerintah daerah terkait dan masyarakat melalui forum multi stakeholder. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan distribusi guru dilaksanakan secara transparan dan akuntabel serta dapat diterima oleh berbagai pihak dan mengurangi dampak yang ditimbulkannya seperti penolakan
3. Dalam proses penyusunan kebijakan, penghitungan BOSP dan pelaksanaannya, pemerintah daerah perlu melibatkan masyarakat melalui forum multi stakeholder sesuai prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundangan.
16
4. Untuk menjamin keberlangsungan alokasi dana tambahan ke sekolah-sekolah (BOSDA), pemerintah daerah perlu menerbitkan regulasi dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota berikut petunjuk teknis pelaksanaannya.
3. Untuk menguatkan pelaksanaan manajamen berbasis sekolah yang berorientasi pelayanan publik, pemerintah daerah perlu menerbitkan peraturan yang mewajibkan sekolah melaksanakan survei pengaduan sebagai bagian dari proses perencanaan dan penganggaran sekolah. Survei pengaduan ini kemudian dilanjutkan dengan janji dan pelaksanaan perbaikan layanan sekolah.
Tata Kelola Manajemen Berbasis Sekolah 1. Penyelenggara pendidikan di semua tingkatan harus memahami bahwa sekolah merupakan unit pelayaan publik pemerintah di sektor pendidikan sebagaimana disebut dalam Permenpan No.13/2009. Dengan demikian sekolah wajib menyediakan pelayanan bagi murid dan masyarakat sesuai standar pelayanan.
4. Untuk menjamin manajemen berbasis sekolah dilaksanakan dengan sungguhsungguh, pemerintah daerah perlu menguatkan peran pengawas sekolah untuk dapat melakukan supervisi dan memberi bimbingan teknis kepada sekolah-sekolah, termasuk komite sekolah. Disamping itu, musyawarah kerja kepala sekolah dapat dijadikan forum untuk menguatkan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah.
2. Pemerintah pusat perlu menerbitkan peraturan mengenai pelaksanaan manajamin berbasis sekolah untuk menjamin otonomi sekolah dapat dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat melalui komite sekolah. Hirarki legalitas Kepmendiknas No. 044/U/2002 tidak cukup kuat untuk pelaksanaannya. Demikian juga PP No.17/2010 yang walaupun secara hirarki legalitas cukup kuat, namun tidak secara tegas mengatur tentang keharusan sekolah melaksanakan manajemen berbasis sekolah.
5. Dengan meningkatnya tuntutan agar kepala sekolah dan guru melaksanakan tata kelola MBS dengan baik, maka sudah saatnya manajemen SD mempunyai tenaga administrasi sebagaimana di SMP dan SMA/SMK, sehingga kepala sekolah dan guru dapat mencurahkan lebih banyak waktu dan perhatiannya ke peningkatan mutu tata kelola dan kegiatan pembelajaran.
*****
17
