Vol: No/III/G-Aceh/X/2015
Budget Brief :
“Anggaran Publik Aceh di Separuh Jalan” POTRET ANGGARAN PELAYANAN PUBLIK SEKTOR KESEHATAN, PENDIDIKAN DAN PEKERJAAN UMUM (APBA TA 2014 S.D 2015)
Gerakan Antikorupsi Aceh 2015
Vol: No/III/G-Aceh/X/2015
Pengantar
T
ahun 2015 ini merupakan paruh waktu Pemerintahan Zaini-Muzakir dalam merealisasikan Rencana Jangka Panjang Menengah (RPJM). Pemerintah Aceh saat ini telah melakukan segenap upaya untuk mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan. Salah satu instrumen untuk mengukur hal tersebut tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA). Pendapatan Aceh (Daerah) mengalami kenaikan sebesar 4% dari tahun anggaran 2014 sebesar Rp 11,5 Triliun. Hal ini seiring dengan meningkatkan perolehan Dana Otsus sebesar Rp 8,4 Triliun atau naik sebanyak 15% pada TA 2015. Sebagaimana kita ketahui Aceh akan memperoleh dana Otsus sebesar 2% dari DAU Nasional hingga tahun 2023 dan sisa 4 tahun terakhir hanya memperoleh 1%. Pendapatan Asli Aceh sebesar Rp 1,8 Triliun atau sebanyak 16% dari total Pendapatan Aceh. Disisi lain seharusnya Pemerintah Aceh saat ini merasionalkan belanja publik untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan Belanja Daerah sebesar Rp 12,7 Triliun harus menerima defisit sebesar Rp 898,7 Milyar hal yang sama terjadi pada tahun anggaran 2014 sebesar 1,4 Triliun yang ditutupi oleh SiLPA tahun sebelumnya. Besarnya belanja birokrasi (akumulasi Belanja Pegawai) sebesar Rp 1,4 Triliun menyebabkan beban sehingga mengurangi belanja publik sebesar Rp 187,2 Milyar .
Untuk mendapatkan gambaran lebih lanjut terkait belanja publik aceh, GeRAK Aceh telah merampungkan studi budget brief untuk mendapatkan gambaran ringkas terkait belanja urusan di Pemerintahan Aceh.
Lingkup dan Penggunaan Data Ruang lingkup analisis ini hanya membatasi analisis dalam tiga urusan yaitu Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum. Dengan menggunakan variabel APBA tahun anggaran 2014 (murni) dan 2015 (Perubahan).
Pendapatan Aceh Panerimaan Aceh pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp 12 Triliun, jumlah ini meningkat sebanyak 4% dari tahun sebelumnya. Komponen yang paling dominan dipengaruhi oleh meningkatnya penerimaan dari Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp 8,46 Triliun atau sebanyak 71% dari total penerimaan. Hal ini seriing dengan meningkatnya penerimaan Dana Otsus sebanyak 15% dari tahun sebelumnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa sejak diberlakukannya dana otsus aceh pada tahun 2008, Pemerintah Aceh akan mendapatkan kucuran dana otsus yang besarnya 2% dari DAU Nasional hingga tahun 2023 dan 1% hingga tahun 2027. Pendapatan dari Dana Perimbangan menurun cukup signifikan sebesar Rp 1,6 Triliun pada TA 2015, perolehan ini menurun sebesar Rp 739 Milyar atau sebanyak 30%. Hal ini dikarenakan pada tahun ini asumsi penerimaan Dana Tambahan Bagi Hasil Migas yang sebelumnya mencapai Rp 840 Milyar.
Vol: No/III/G-Aceh/X/2015 Pendapatan Aceh PAD
Dana Perimbangan
Lain-lain Pendapatan yang Sah
63%
71%
21%
14%
16%
16%
2014 (P)
2015 (M)
Pendapatan Asli Aceh saat ini mencapai Rp 1,8 Trilun atau naik sebesar 2% dari tahun sebelumnya. Komponen yang paling dominan dipengaruhui dengan meningkatnya perolehan Pajak Aceh. Proyeksi kurang meyakinkan dengan rendahnya asumsi komponen retribusi ditambah belum tercatatnya penerimaan dari Zakat yang jumlahnya mencapai Rp 10 Milyar. Pendapatan Asli Aceh (TA 2015)
Pajak daerah Retribusi daerah
31%
0%
8%
61%
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan zakat Lain-lain PAD yang sah
0%
Perlu ada upaya untuk melakukan inovasi untuk meningkatkan kembali sumber penerimaan daerah. Hal yang dapat dilakukan adalah mendata kembali aset Pemerintah Aceh dapat disesuaikan dengan kemanfaatannya.
Belanja Publik Belanja Daerah mencapai Rp 12,7 Triliun pada TA 2015. Hal ini untuk memenuhi Belanja Tidak langsung (Belanja operasional) sebesar Rp 5,7 Triliun atau sebanyak 45% dan menyisakan selebihnya untuk memenuhi belanja publik sebagaimana kewenangan provinsi. Dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 8.9211 Orang yang tersebar di 48 SKPA, Pemerintah Aceh harus menanggung beban birokrasi sebesar Rp 1,4 Triliun. Jika mengharapkan alokasi DAU maka 1
Sumber: Provinsi Aceh dalam Angka 2013, hal 18
Vol: No/III/G-Aceh/X/2015
kekurangan alokasi sebesar Rp 187 Milyar (lihat tabel). Sudah tentu hal tersebut akan mengambil dari sumber pendapatan lain seperti Pendapatan Asli Aceh. No 1 2
Uraian Belanja Pegawai (Belanja Tidak Langsung) Belanja Pegawai (Belanja Langsung) Belanja Birokrasi (1+2) DAU kekurangan
Jumlah (Rp) 949.428.291.576 475.737.916.980 1.425.166.208.556 1.237.894.986.000 - 187.271.222.556
Belanja Langsung yang seyogiaya ditujukan ke publik sebesar Rp 6,9 Triliun. Dengan besar Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 4,2 Triliun atau sebanyak 61% dan Belanja Modal 2,2 Triliun atau sebanyak 33%.
Belanja 3 Urusan (Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum) Urusan Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan umum (Penyediaan Sarana dan Prasana Umum) merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh2. Sejak diberlakukannya otonomi khusus kepada Pemerintah Aceh, banyak sumber pendanaan yang mendukung percepatan peningkatan pembangunan. Belanja Urusan TOTAL BELANJA DAERAH
BELANJA PENDIDIKAN
BELANJA KESEHATAN
BELANJA PEKERJAAN UMUM
100%
100%
10%
10%
2014 (P)
18%
9%
11%
17%
2015 (M)
Pada kenyataannya dari tabel diatas memperlihatkan alokasi dana urusan Pekerjaan Umum yang menurun menjadi Rp 2,2 Triliun atau sebanyak 17% pada TA 2015, selanjutnya Urusan Pendidikan yang turut menurun menjadi Rp 1,1 Triliun atau 9% dan hanya urusan Kesehatan yang meningkat menjadi Rp 1,3 Triliun atau 11%.
2
Sumber: UU 11/2006 pasal 16
Vol: No/III/G-Aceh/X/2015
Belanja Urusan Pendidikan No
Uraian
2014 (P)
2015 (M)
1
DINAS PENDIDIKAN
907,194,437,735.00
778,862,052,006.00
2
BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN DAYAH SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
316,134,038,867.00
340,335,983,380.00
15,631,532,416.00
15,560,005,451.00
Total Belanja Urusan Pendidikan
1,238,960,009,018.00
1,134,758,040,837.00
Total Belanja Aceh % Urusan Pendidikan thd Belanja Aceh
12,939,644,749,248.00 10%
12,755,643,725,149.00 9%
3
Belanja Urusan Pendidikan (TA 2015)
1%
DINAS PENDIDIKAN
30%
BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN DAYAH 69%
SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
Urusan Pendidikan didominasi Dinas Pendidikan dengan proporsi 69% dan Badan Pembinaan Pendidikan Dayah sebesar 30% dan menyisakan anggaran Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah hanya sebanyak 1%. No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Uraian Program Pelayanan Administrasi dan Aparatur (dikelompokan) Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Pemuda & olah raga (dikelompokan) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Pendidikan Luar sekolah (dikelompokan) Program Peningkatan Mutu Pendidik & Tenaga Kependidikan Program pengembangan budaya baca & pembinaan perpustakaan Program manajemen pelayanan pendidikan Program Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Metode 10 Pembelajaran Berkarakter Kearifan Lokal Total
2014 (M) 22,885,568,146.00 26,623,930,600.00 166,882,822,577.00 163,739,647,586.00 44,391,193,600.00 286,808,206,170.00 152,615,132,247.00
2015 (P) 38,466,992,534.00 24,835,159,600.00 232,771,363,178.00 186,078,955,551.00 42,398,905,000.00 81,726,194,600.00 124,169,095,167.00
863,946,500,926.00
6,975,558,200.00 737,422,223,830.00
Vol: No/III/G-Aceh/X/2015
Dari tabel diatas memperlihatkan terjadi peningkatan signifikan belanja program Pelayanan Administrasi dan Aparatur sebesar 68% dan selanjutnya anggaran Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan Tahun yang naik sebesar 39%. Dan aloakasi anggaran untuk program lainnya terlihat menurun. Penurunan yang drastis untuk Program Peningkatan Mutu Pendidik sebanyak 72%.
Proporsi Belanja Program Dinas Pendidikan (TA 2015)
1% 5%
0%
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah
0% Program manajemen pelayanan pendidikan
3%
Program Peningkatan Mutu Pendidik & Tenaga Kependidikan
6% 32%
Pendidikan Luar sekolah (dikelompokan)
11% Program Pelayanan Administrasi dan Aparatur (dikelompokan) Program Pendidikan Anak Usia Dini
17%
25%
Program Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Metode Pembelajaran Berkarakter Kearifan Lokal Program Pemuda & olah raga (dikelompokan) Program pengembangan budaya baca & pembinaan perpustakaan
Badan Pembinaan Pendidikan Dayah No 1 2 3 4 5 6 7 8
Program Pelayanan Administrasi & Aparatur (dikelompokan) Program pendidikan dayah Program peningkatan sarana dan prasarana dayah Program peningkatan mutu tenaga pendidikan dayah Program pemberdayaan santri Program pembinaan manajemen dayah Program penelitian dan pengembangan dayah Program Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Dayah
2014 (P) 7,154,027,628 76,149,527,363 178,167,971,524 37,456,820,000 5,628,199,500 2,177,855,000 2,651,341,000 -
2015 (M) 7,972,372,793 46,622,728,963 212,567,462,690 41,385,648,000 6,134,664,000 2,804,572,000 2,188,188,000 14,072,258,475
Terjadi peningkatan untuk program Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah sebesar 19%. Disamping itu terjadi penurunan alokasi program Pendidikan Dayah yang turun sebanyak 39%. Munculnya pengalokasian Program Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Dayah sebesar Rp 14 Milyar harus dapat berdampak kepada hasil dan capaian yang diperoleh.
Vol: No/III/G-Aceh/X/2015 Proporsi Belanja Program Badan Dayah (TA 2015) 1% 2% 2%
1%
Program peningkatan sarana dan prasarana dayah Program pendidikan dayah
4%
Program peningkatan mutu tenaga pendidikan dayah
12%
Program Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Dayah Pelayanan Administrasi & Aparatur (dikelompokan)
14%
Program pemberdayaan santri
64% Program pembinaan manajemen dayah Program penelitian dan pengembangan dayah
Belanja Urusan Kesehatan Urusan Kesehatan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Aceh meliputi empat organisasi/SKPA yaitu Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Zainul Abidin, Rumah Sakit Jiwa dan Rumah Sakit Ibu dan Anak. No
SKPA
2014 (P)
2015 (M)
1
Dinas Kesehatan
520,679,154,277
616,373,818,838
2
Rumah Sakit Umum Zainal Abidin
527,490,050,402
579,605,270,190
3
Rumah Sakit Jiwa
116,641,259,772
103,325,643,831
4
Rumah Sakit Ibu dan Anak
87,913,981,816
91,306,849,155
Total Belanja Urusan Kesehatan
1,252,724,446,267
1,390,611,582,014
Total Belanja APBA
12,939,644,749,248
12,755,643,725,149
% Belanja Urusan Kesehatan thd Belanja APBA
10%
11%
Dinas Kesehatan mendapatkan alokasi paling besar meningkat sebanyak 18%. Selanjutnya RS Zainal Abidin yang naik sebanyak 10%. Namun tidak terjadi pada Rumah Sakit jiwa yang turun sebanyak 11%.
Vol: No/III/G-Aceh/X/2015
Dinas Kesehatan Proporsi Belanja Program Dinas Kesehatan 1 Program kemitraan
1%
1% 1% 1%
2%
1% 2%
1% 1% 0% 0%0%
(TA 2015) 0% 0%
peningkatan pelayanan kesehatan
2 Program Pelayanan Administrasi & Aparatur (dikelompokan)
5%
3 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
82%
4 Program pengadaan, peningkatan sarpras rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru paru, rumah sakit mata
Proporsi Belanja Program terbesar untuk program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan sebesar Rp 470 Milyar atau sebanyak 82%. Jumlah anggaran yang besar ini harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap kemanfaatan (outcome) yang diperoleh bagi masyarakat. Dinas Kesehatan perlu mendorong transparansi dan membuka ruang partisipasi publik sebagai peneriman manfaat. RSU Zainal Abidin No
Program
1
Program pelayanan kesehatan masyarakat pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
2 3 4 5 6 7 8 9
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Program Pelayanan Administrasi & Aparatur (dikelompokan) Program pelayanan medis
2015 (M) 360,000,000,000 63,409,109,632 31,427,410,914 25,072,386,846
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
10,405,303,650
Program pelayanan penunjang medis/non medis
4,805,739,000
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program peningkatan sumberdaya kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat
718,621,772 392,191,600 -
Vol: No/III/G-Aceh/X/2015 Proporsi Belanja RSU Zainal Abidin (APBA TA 2015)
0% 2%
1%
0% 0%
Program pelayanan kesehatan masyarakat pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata Program Pelayanan Administrasi & Aparatur (dikelompokan)
5% 6%
13%
Program pelayanan medis
73% Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
Proporsi belanja terbesar adalah program pelayanan kesehatan masyarakat pada BLUD sebesar Rp 360 Milyar atau sebanyak 73%. Perbaikan mutu layanan publik di RSUZA harus ditingkatkan seiring dengan meningkatnya ketergantungan masyarakat di daerah dalam mengakses layanan. Mekanisme komplain sebagai bentuk ruang partisiapsi publik untuk memberikan perbaikan mekanisme layanan harus lebih baik. Tentunya kebijakan Pemerintah Aceh dalam melahirkan Jaminan Kesehatan Aceh (saat ini disebut JKRA) kepada masyarakat aceh menjadi standar pelayanan publik yang semakin baik. Rumah Sakit Jiwa No
3
Program pelayanan kesehatan masyarakat pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Program pelayanan medis
4
Program Pelayanan Administrasi & Aparatur (dikelompokan)
1 2
5 6 7 8
2015 (M)
Program
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program standarisasi pelayanan kesehatan Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Program peningkatan sumberdaya kesehatan
Rp
38,000,000,000
Rp
23,432,021,500
Rp
7,847,858,400
Rp
6,030,068,850
Rp
789,104,500
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Vol: No/III/G-Aceh/X/2015 Belanja Rumah Sakit Jiwa (APBA TA 2015) Program pelayanan kesehatan masyarakat pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
1% 8%
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
10%
Program pelayanan medis 50% Program Pelayanan Administrasi & Aparatur (dikelompokan) 31% Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Proporsi belanj terbesar adalah program pelayananan kesehatan masyarakat pada BLUD sebesar Rp 38 Milyar atau 50%. Selanjutnya ada program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana sebanyak 31%.
Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) No
Program
1
Program Pelayanan Administrasi & Aparatur Program pelayanan kesehatan masyarakat pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Program pelayanan medis
Rp 30,416,800,000
7
Program pelayanan penunjang medis/non medis Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Program Peningkatan Sumberdaya Kesehatan
8
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
9
Program standarisasi pelayanan kesehatan
2 3 4 5 6
2015 (M)
Rp 21,819,648,750 Rp
8,719,495,884
Rp
7,213,702,238
Rp
1,628,948,120
Rp
1,281,165,200
Rp
598,184,760
Rp
-
Rp
-
Vol: No/III/G-Aceh/X/2015 Belanja Program RSIA (APBA TA 2015) 2%
2%
Program Pelayanan Administrasi & Aparatur
1% Program pelayanan kesehatan masyarakat pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
10%
42%
12%
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Program pelayanan medis
Program pelayanan penunjang medis/non medis Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
31%
Proporsi belanja tebesar adalah program pelayanan administrasi dan Aparatur sebesar Rp 30,4 Milyar atau sebanyak 42%. Hal ini menunjukan banyak jumlah aparatur dan tenaga medis di RSIA. Setidaknya Pemerintah Aceh dapat merasionalkan Belanja program untuk lebih besar pada kegiatan layanan publik di BLUD.
Belanja Urusan Pekerjaan Umum Urusan Pekerjaan Umum yang paling banyak menerima alokasi anggaran setiap tahunnya. Kita ketahui percepatan pembangunan sarana dan prasarana umum sejak diberlakukan otonomi khusus menjadi barometer kemajuan provinsi aceh. Pada kenyataanya kondisi buruknya penyerapan anggaran setiap tahunnya menjadikan pencapaian pembangunan pada urusan ini menjadi hambatan serius. Hal ini membuktikan bahwa ada perencanaan yang kurang efektif untuk belanja kepentingan publik. No
SKPA
2014 (P)
2015 (M)
1
DINAS BINA MARGA
917,541,556,255
879,924,970,904
2
DINAS PENGAIRAN
513,305,808,843
814,798,372,117
3
DINAS CIPTA KARYA
885,412,800,000
527,250,000,000
Total Belanja Urusan Pekerjaan Umum
2,316,260,165,098
2,221,973,343,021
Total Belanja APBA
12,939,644,749,248
12,755,643,725,149
% Belanja Urusan Pekerjaan Umum thd Belanja APBA
18%
17%
Vol: No/III/G-Aceh/X/2015
Dinas Bina Marga Program
No
2015 (M)
1
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Rp
671,716,440,339
2
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan Jembatan Program Pelayanan Administrasi & Aparatur (dikelompokan) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Rp
147,999,386,200
Rp
11,501,793,928
Rp
3,784,285,848
3 4
Belanja Dinas Bina Marga (APBA TA 2015) 1%
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
1%
18%
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan Jembatan
Program Pelayanan Administrasi & Aparatur (dikelompokan) 80%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Proporsi terbesar Dinas Bina Marga yaitu Program Pembanguan jalan dan jembatan sebesar Rp 671 Milyar (80%). Pemerintah Aceh harus melakukan evaluasi pembangunan fisik yang telah dibangun dan harus dapat membuktikan kemanfatan kepada masyrakat. Prioritas pembangunan akses jalan dan jembatan yang sangat dibutuhkan didaerah terisolir. Dinas Pengairan Beberapa hal yang menjadi tupoksi Dinas Pengairan membangun infrastruktur terkait Pengendalian Banjir. Kita ketahui beberapa tahun terakhir seringnya terjadi bencana banjir yang menghasilkan dampak kerusakan sarana dan prasarana di wilayah aceh. Dilain hal upaya melakukan adaptasi bencana itu sendiri harus dilakukan. Selain hal tersebut bahwa kebutuhan pembangunan irigasi primer dan sekunder untuk menopang sektor pertanian. No 1
Program Program Pengendalian Banjir
3
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengembangan dan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
4
Program Pelayanan Administrasi & Aparatur (dikelompokan)
2
2015 (M) Rp
333,227,513,344
Rp
231,097,056,469
Rp
203,093,004,000
Rp
28,353,745,900
Vol: No/III/G-Aceh/X/2015
Belanja Dinas Pengairan (TA 2015)
Program Pengendalian Banjir
4%
25% 42%
29%
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengembangan dan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Program Pelayanan Administrasi & Aparatur (dikelompokan)
Proporsi belanja terbesar adalah program pengendalian banjir sebanyak 42%. Pemerintah Aceh perlu melakukan kesesuaian pembangunan infrastuktur penanganan bencana banjir dengan sektor lainnya yang terkait. Upaya melakukan mitigasi dan adaptasi bencana banjir didaerah rawan seperti di pantai barat selatan harus menjadi perhatian serius dalam penganggaran masa akan datang. Dinas Cipta Karya N o
Program 2014 (P)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program Pelayanan Administrasi & Aparatur (dikelompokan) Program Pembangunan Saluran Drainese/Gorong-gorong Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minun dan Air Limbah Program Pengembanga Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Pengembangan Infrastruktur Pedesaan Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi Program Pengawasan Jasa Konstruksi Program Pengembangan Perumahan Program Perencanaan Tata Ruang
2015 (M)
19,808,081,450
15,511,869,200
35,319,882,924
14,043,975,040
38,174,263,000
24,816,615,553
30,623,498,792
3,509,928,347
521,120,310,035
335,994,747,153
762,175,000
986,439,600
38,535,448,448
19,075,781,395
185,882,205,000
93,588,999,000
1,050,827,000
2,582,053,200
Vol: No/III/G-Aceh/X/2015 Proporsi Belanja Dinas Cipta Karya (APBA TA 2015) 1% 3% 3%
0%
Program Pengembangan Infrastruktur Pedesaan
0%
Program Pengembangan Perumahan
4%
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minun dan Air Limbah Program Pengawasan Jasa Konstruksi
5%
18%
66%
Program Pelayanan Administrasi & Aparatur (dikelompokan) Program Pembangunan Saluran Drainese/Goronggorong Program Pengembanga Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Proporsi belanja terbesar yaitu program pengembangan infrastruktur pedesaan sebesar 66%. Sejak bergulirnya penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun ini menjadikan sumber penerimaan baru bagi pemerintahan di tingkat gampong (desa). Untuk itu perlu ada perencanaan yang terintegrasi dalam menyahuti kebutuhan pembangunan infrastruktur di wilayah gampong sehingga tidak menyebabkan tumpang tindih. Hal ini perlu dilakukan sebagai wujug efisiensi anggaran publik pada sektor ini.
Resume dan Saran 1. Pendapatan Pemerintah Aceh masih dan terus bergantung dari Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar 71% pada TA 2015 yang merupakan skema penerimaan Dana Otonomi Khusus. Pemerintah Aceh perlu melakukan evaluasi belanja publik penggunaan dana otsus dan mencari alternatif pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. 2. Pemerintah Aceh terlalu rendah dalam penempatkan proyeksi retribusi daerah yang turun sebanyak 75% dari TA 2014. Selain itu perlu adanya upaya perbaikan sistem pengelolan Dana Zakat yang sangat potensial. Untuk itu Pemerintah melakukan terobosan inovasi kebijakan guna mendongkrak Pendapatan Asli Aceh mencapai diatas 20%. 3. Beban Belanja Birokrasi (belanja pegawai BTL + BL) sebesar Rp 1,4 Triliun. Hal tersebut mengurangi alokasi belanja publik sebesar Rp 187 Milyar. Pemerintah Aceh perlu melakukan efisiensi belanja pegawai. Salah satunya dengan mengevaluasi pemberian alokasi tunjangan prestasi kerja. 4. Belanja Publik terbesar adalah urusan pekerjaan umum mencapai 18% pada TA 2014. Pemerintah Aceh melakukan evaluasi pembangunan sarana dan prasanana umum yang setidaknya telah dibangun untuk melihat efektifitas dan efisiensi belanja. 5. Alokasi belanja publik sektor pendidikan dan infrastruktur menurun masing sebanyak 1% hanya sektor kesehatan naik sebanyak 15 pada TA 2015.
Vol: No/III/G-Aceh/X/2015 6. Belanja Publik terbesar adalah urusan pekerjaan umum mencapai 18% pada TA 2014. Pemerintah Aceh melakukan evaluasi pembangunan sarana dan prasanana umum yang setidaknya telah dibangun untuk melihat efektifitas dan efisiensi belanja. 7. Perlu ada klarifikasi kepada publik terkait rasio belanja sektor pendidikan yang hanya mencapai 9% pada TA 2015 untuk mencapai pemenuhanan amanat perundang-undangan3 kebutuhan pelayanan dasar. Pemerintah Aceh perlu membangun sistem untuk mengawal kecukupan rasio belanja publik sektor pendidikan. 8. Proporsi Belanja urusan pendidikan terbesar adalah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun sebesar Rp 232 Milyar di Dinas Pendidikan pada TA 2015. Pemerintah Aceh perlu meingkatkan proporsi belanja kegiatan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) dan program kepemudaan yang sangat minim dianggarkan. Hal ini untuk pencapaian pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan. 9. Proporsi belanja urusan kesehatan terbesar adalah Program Pelayanan kesehatan masyarakat pada BLUD sebesar Rp 360 milyar atau 73%. Pemerintah Aceh perlu mengevaluasi pelayanan publik di RSUZA besarnya anggaran harus dapat ditunjukan dengan peningkatan kualitas layanan. 10. Proposi belanja program terbesar di Rumah Sakit Ibu dan Anak dialokasikan untuk program pelayanan administrasi dan aparatur (dikelompokan) sebesar Rp 30,4 Milyar (42%). Pemerintah Aceh harus menekan belanja birokrasi di belanja langsung paling tidak mencapai 10% dan meingkatkan alokrasi belanja program untuk pelayanan publik. 11. Proporsi belanja program terbesar urusan pekerjaan umum adalah Program Pembangunan Jalan dan Jembatan di Dinas Bina Marga sebesar Rp 671,7 Milyar. Pemerintah Aceh melakukan pembenahan sistem pengadaan barang dan jasa guna efektifitas penyerapan anggaran. 12. Mendorong Pemerintah Aceh dalam upaya meningkatkan transparansi penggunaan anggaran publik dan sekaligus juga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pelayanan publik. Penutup Demikian hasil studi budget brief ini dibuat yang merupakan sajian hasil analisis singkat terkait anggaran sektor kesehatan, pendidikan dan pekerjaan umum pada TA 2014-2015. Semoga dapat bermanfaat kepada Pemerintah Aceh, Pengambil kebijakan Badan Publik, stakeholder dan tentunya kepada masyarakat luas.
Diterbitkan oleh : Divisi Kebijakan Publik & Anggaran, Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh Alamat: Jl. Tgk. Meurandeh, Gampong Lamcot, Dusun Lamseukee No:212. Kecamatan Darul Imarah- Aceh Besar. Telepon : 0851 0041 2967 Email :
[email protected] Website : www.gerakaceh.or.id
3
Sumber:UU20/2003 tentang sistem pendidikan nasional
