PEMBELAJAAN PUBLIK SEKTOR PENDIDIKAN Oleh: Renaldi Safriansyah, SE, M.HSc, M.PM Unsyiah
Disampaikan pada PELATIHAN ANALISIS BELANJA PUBLIK ,23 – 25 September 2013, Takengon Aceh Tengah
1
Prinsip Pen8ng dalam Pengelolaan Dana Pendidikan • Efficiency (Tidak Mubazir)
– Efisiensi Internal dan Efisiensi external – Pendidikan mes? disediakan oleh penyedia yang dapat menyelenggarakannnya secara efisien
• Equity (Merata)
– ke?dakmerataan antar provinsi semes?nya menjadi tanggungjawab pemerintah nasional, ke?dakmerataan antar kabupaten menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi. Oleh karena itu ke?dakmerataan (inequity) harus mendasari kebijakan pembiayaan pendidikan.
• Adequacy (Memadai)
– Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota wajib menyediakan pendidikan secara cukup (adequate) dan merata (equitable) untuk menjamin bahwa wajib belajar dapat dibiayai secara memadai dan ?dak ada anak usia sekolah yang seharusnya bersekolah ?dak bersekolah hanya karena orangtuanya ?dak mampu Sumber: TKPPA, 2010 2
USAID, Buku Pedoman Analisis Keuangan Pendidikan Kabupaten/Kota, 2008 Sumber: TKPPA, 2010 3
Kewenangan Pem. Aceh mengatur Dana Pendidikan
Pemerintah Aceh mempunyai kewenangan dalam hal :
a) Pengelolaan tambahan Dana Bagi Hasil minyak dan gas bumi (TDBH Migas) yang merupakan pendapatan dalam APBA untuk pendidikan b) Pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) yang merupakan pendapatan dalam APBA untuk pendidikan c) Pengaturan alokasi dana pendidikan antara Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota
Pasal 17 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Sumber: TKPPA, 2010 4
TDBH MIGAS 100%
DANA OTSUS 100 %
Kab/Kota 60% 40% Minimal 20 % Sektor Pendidikan
Qanun Qanun No. No.2/2008 2/2013
80 % sektor lainnya
Qanun No.5/ 2008
Propinsi 40% 60%
Minimal 20% Sektor Pendidikan
80 % sektor lainnya
30% Sektor Pendidikan
Minimum UU PA & Maksimum Kab/Kota Propinsi Qanun 60% 40% No.2/2008
Qanun No.5/ 2008
Sumber: TKPPA, 2010 5
5
Perkembangan Dana Otonomi Khusus & TDBH Migas Aceh, 2008-‐2013 Perkembangan Penerimaan Dana Otsus & TDBH Migas, Aceh Otsus
TDBH Migas Rp6.2 T Rp5.4 T Rp4.5 T
Rp 3.5 T
Rp3.7 T
Rp1.5 T
Rp748 M
2008
2009
Rp3.8T
Rp1.2 Rp681 M
2010
2011
Rp726
2012
6
Rp1.0 T
2013
Perencanaan & Penganggaran TUJUAN:
Ø Menganalisis konsistensi antara perencanaan, penyusunan anggaran, dan pola realisasi belanja; Ø Menganalisis konsistensi antara perencanaan sektoral dan daerah; Ø Apakah rencana sektor pendidikan mencerminkan permasalahan dan tantangan aktual yang dihadapi Ø Menganalisis kelebihan dan kekurangan dalam proses perencanaan dan penyusunan anggaran.
7
Jenis Analisis 1) Analisis prioritas pembangunan. 2) Keterkaitan antara perencanaan dan penyusunan anggaran. 3) Prak?k yang baik dalam perencanaan dan penyusunan anggaran 4) Perencanaan dan penyusunan anggaran pembangunan secara par?sipa?f. 5) Analisis kerangka peraturan perundang-‐undangan. 6) Sistem kinerja anggaran. 8
Belanja Pendidikan Ø Sumber anggaran pendidikan kabupaten Ø Gambaran belanja pendidikan di Nngkat kabupaten. Ø Analisis komposisi belanja. Ø Analisis Perbandingan (Bandmarking)
9
Contoh 1. Gambaran Belanja Pendidikan Kab. Aceh Tengah Belanja Pendidikan; trend riil vs nominal Belanja Pendidikan Aceh Tengah
237
Rp Milliar (riil = 2010)
250
200
169
147
150 91
100
50 0 2005
2006
2007
2008
Belanja Riil
2009
2010
2011
Nominal
10
2012
Contoh 2. Perbandingan Belanja pendidikan dari otsus provinsi Rp m iliar
Belanja Pendidikan dari sumber otsus provinsi, tahun 2012 35 30 25 20
Rp 2 1 miliar
Rata-‐rata Rp 1 8 miliar
15 10 5 0
11
Contoh 3. Komposisi Belanja Pendidikan Aceh Tengah, Tahun 2013 Komposisi belanja Pendidikan Aceh Tengah, Tahun 2013 2%
1% 1%
1%
Gaji Pegawai
5% Pendidikan Dasar Pendidikan menengah Pelayanan perkantoran Mutu pendidik & tenaga kependidikan
Lainnya 90%
Sumber: Disdik & PECAPP 12
Contoh 4. Komposisi Belanja Pendidikan Berdasarkan jenis Belanja Jenis Belanja Pendidikan Aceh Tengah, 2013
2% 7%
Belanja Pegawai Belanja barang Jasa Belanja modal
91% Total = Rp 276 m iliar
13
Contoh 5. Dana TDBH Migas Menurut Jenis Belanja 2010 (Provinsi) 2% GP 0% 1%
GNP 0%
8%
MSI 76% 76%
MSP 13%
13%
MNS 1% OS 8% ONS 2%
20 M ; 2% 14
Contoh 5. Dana Pendidikan sebagian besar digunakan untuk Gaji
Porsi Belanja Gaji dari Total Belanja Sektor Pendidikan TA. 2010 Menurut Kab/Kota 92%
Banda Aceh Bireuen Aceh Besar Aceh Selatan Lhokseumawe Aceh Barat Pidie Bener Meriah Aceh Tengah Langsa Nagan Raya Aceh Utara Aceh Jaya Aceh Timur Total Rata-‐rata Aceh Tamiang Pidie Jaya Sabang Simeulue Aceh Barat Aceh Tenggara Aceh Singkil Gayo Lues Subulussalam
83%
64% 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
15 Sumber: TKPPA, 2010
Contoh 6. Belanja Pendidikan Kab/Kota : Pemerintah kab/kota mengelola sebagian besar dana pendidikan
Sumber: TKPPA, 2010 16
Contoh 7. TDBH Migas dan Dana Otsus merupakan sumber utama dana pendidikan (Provinsi) Proporsi Sumber Belanja Pendidikan 2010 (Disdik Aceh dan DPKKA)
20 M ; 2%
Reguler 359 M ; 34% 672 M ; 64%
Otsus TDBH Migas
Total : 1.052 M
Sumber: TKPPA, 2010 17
Analisis Kinerja Pendidikan 1. Analisis input
Ø Apakah terdapat cukup sekolah di kab. Pidie Jaya? Ø Bagaimana kondisi ruang kelas? Ø Apakah buku-‐buku yang tersedia bagi para siswa telah memadai? Ø Apakah jumlah guru yang memenuhi syarat mencukupi (rasio siswa-‐guru, besarnya kelas), dsb.? 18
Contoh 1. Mengukur apakah Aceh Tengah telah memiliki jumlah sekolah dasar yang memadai. Sekolah Dasar / 500 Anak usia SD di Aceh Tengah Linge Ketol Kute Panang Rusip A ntara Atu L intang Bintang Celala Bies Pegasing Jagong Jeget Silih Nara Kebayakan Lut Tawar Bebesen 0
2
4
6
8
19
10
Contoh 2. Mencoba mengukur apakah ketersedian ruang kelas antar jenjang pendidikan memadai antar kecamatan Rasio Siswa per kelas, Tahun 2012 60 SD
51,0
SMP
SMA
SMK
50
40 32,6
30,5
30
33,5 26,9
19,2
20 11,8
16,5
18,0 18,4 14,6
26,3
25,5
23,3
21,8
36,0
33,1
18,3
19,5 16,8 18,0
22,3
20,4
19,3
21,6
24,3
22,7
19,2 13,5
12,4
10 0
Linge
Jagong Atu Lintang Bintang Jeget
Lut Tawar Kebayakan Pegasing
Bies
Bebesen
Kute Panang
Silih Nara
Rusip Antara
Celala
Sumber: Disdik Aceh Tengah& PECAPP 20
Ketol
Contoh 3. Mengukur ?ngkat kompetensi guru dari sisi kelayakan mengajar. Persentase Guru Tidak Layak Mengajar SD, Aceh Tengah Tahun 2012 100 80 60
65,2 65,5 66,7
88,1 84,9 87,2 82,5 80,4 75,8 76,6 78,0 73,6 72,2
54,5 56,1
40 20 0
21
Contoh 4. Ketersedian fasilitas penunjang mutu di ?ngkat SMA, Aceh Tengah. Persentase Ketersediaan Lab. Biologi Milik SMA, Tahun 2010 70
66,7
60 50 40 30 20
50,0 44,0
41,7 40,0 40,0 34,1 33,3
30,3
26,9
25,0 24,8
22,2 21,4 21,1 15,8 15,4 15,4 9,1 9,1
10
5,3 4,5
0
Sumber: Disdik & PECAPP
22
2. Analisis output • Menilai pencapaian output sektor pendidikan dengan menganalisis berbagai indikator output dari waktu ke waktu dan membandingkannya dengan kabupaten-‐kabupaten lainnya atau rata-‐rata nasional. • Apakah belanja pendidikan telah mempengaruhi peningkatan output dari waktu ke waktu. • Output sektor Pendidikan:
Ø Ø Ø Ø
Angka par?sipasi sekolah kasar dan murni, Angka putus sekolah, Angka melek huruf, Persentase populasi berusia 15 tahun ke atas yang belum bersekolah (ini dapat dihubungkan dengan angka melek huruf), dan rata-‐rata tahun lamanya bersekolah. 23
Contoh 1: Capaian Kinerja Pemerataan Pendidikan Tingkat SMP & SM, 2012
Sumber: Disdik & PECAPP
24
3. Analisis Pencapaian
• Menilai pencapaian pendidikan melalui parameter prestasi akademis seper? rata-‐rata nilai ujian dalam mata pelajaran utama.
25
Contoh 2. Menilai pencapaian pendidikan melalui parameter rata-‐rata nilai ujian nasional. Rata -‐ rata Nilai UN SMA, 2012/2013
Lhokseumawe Banda Aceh Langsa Aceh Barat Daya Sabang Aceh Tamiang Pidie Jaya Pidie Aceh Jaya Bireuen Aceh Singkil Rata-‐rata Aceh Utara Simeulue Aceh Tengah Aceh Tenggara Nagan Raya Aceh Besar Aceh Barat Gayo Lues Aceh Selatan Bener Meriah Aceh Timur Subulussalam
7,50 7,43 7,30 7,29 7,25 7,19 7,00 7,00
6,95 6,65 6,46 6,21 6,21 6,20 6,18 6,05 5,88 5,63 5,40 5,33
5,11 4,70 4,13 4,05
26
Contoh 3. Belanja pendidikan per kapita dan capaian nilai UAS, 2011 Belanja pendidikan perkapita vs nilai UASBN SD, 2011 7,5
Pidie Jaya Pidie Bener Meriah
Nilai U ASBN SD
7
Simeulue
6,5
Sabang Aceh Tengah
6
5,5
Aceh Tamiang
5
0
500
1.000
1.500
2.000
Belanja pendidikan perkapita
2.500
3.000
3.500
Ribuan Rupiah
27
4. Analisis perbandingan • Analisis rela?vitas pada seluruh kabupaten dan provinsi, serta seluruh sektor strategis.
Ø Besar porsi yang dialokasikan untuk pendidikan dibandingkan dengan sektorsektor strategis lainnya seper? kesehatan dan infrastruktur; Ø Bagaimana kinerja belanja pendidikan kabupaten dibandingkan dengan kabupaten-‐kabupaten lain atau secara nasional; dan kabupaten-‐kabupaten mana yang memiliki ?ngkat belanja pendidikan per kapita ter?nggi. Ø Setelah itu, alasan-‐alasan tentang perbedaan-‐ perbedaan yang signifikan juga perlu dijelaskan lebih rinci. 28
Contoh 1. Perbandingan belanja perkapita pendidikan 4.000.000
Belanja Per kapita Pendidikan, 2013
3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000
Rata -‐ rat R p 1.4 juta
1.000.000 500.000 0
29
Contoh 2. % APBK untuk Sektor Pendidikan, 2010
Sumber: TKPPA, Laporan Perkembangan Pendidikan Aceh 2010
30
1. Analisis Ekuitas dan Efisiensi • Analisis ekuitas di sektor tersebut memper?mbangkan distribusi geografis dari input, output, dan pencapaian, serta distribusi belanja antar ?ngkat pendapatan. • Dokumen-‐dokumen dasar yang diperlukan: Anggaran kabupaten (APBD), sta?s?k pendidikan tahunan kabupaten, dokumen-‐dokumen perencanaan di ?ngkat Dinas, survei BPS (Susenas, Podes, dll), dan Kabupaten dalam Angka.
31
Pertanyaan kunci: Ø
Ø
Ø Ø
Bagaimana perbedaan angka par?sipasi sekolah, angka putus sekolah, dan prestasi belajar berdasarkan sub-‐ kelompok? Berapa rata-‐rata belanja untuk pendidikan yang dialokasikan rumah tangga di berbagai kuin?l pendapatan? Bagaimana distribusi guru di daerah perkotaan vs. pedesaan? Apa saja Program-‐program atau kebijakan-‐kebijakan pemerintah terkait dengan pemberian insen?f keuangan untuk pendidikan?
32
Analisis efisiensi • Menganalisis apakah anggaran tersebut telah dibelanjakan secara efisien dan efek?f bergantung pada informasi seper? ketersediaan sistem kinerja, sistem evaluasi tahunan, dan standar pelayanan minimum. Ø Apakah belanja pendidikan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan? Ø Apakah keterkaitan antara kesuksesan di ?ap jenjang pendidikan dengan pekerjaan dan gaji? Ø Apakah yang menjadi dasar dalam mempekerjakan dan menempatkan guru-‐guru: kebutuhan geografis, jasa, atau senioritas?
33
Lanjutan… Ø
Ø
Ø
Apakah kriteria yang dipakai dalam memutuskan untuk membangun sekolah baru dan menetapkan lokasinya? Bagaimanakah tren-‐tren dalam populasi usia sekolah berpengaruh terhadap input yang diperlukan di kemudian hari? Apakah kab. Pidie Jaya telah berhasil memenuhi target standar pelayanan minimumnya?
34
Contoh 1. Rasio siswa per guru, Kab. Aceh Tengah Tahun 2012/2013
Perbedaan distribusi guru antar kecamatan. Grafik semacam ini dapat juga diterapkan untuk indikator-‐indikator lain.
SD
13,5
12,8 10,7
13,3
12,7 11,4
11,2
11,1 10,9
10,3 8,1
7,9
5,9
SM
14,7
13,9
8,3
SMP
6,8 6,0
11,2
10,3
5,4 2,9
8,58,4
8,1 8,4 7,4 6,8
7,2
7,1
5,8
9,4
9,1
8,78,5
3,0
14,0
6,1
5,9
5,85,9 3,7
Sumber: Disdik Pidie Jaya & PECAPP 35
Kelebihan guru kelas terjadi di semua kabupaten/kota Rasio Guru Kelas/Rombel Menurut Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2010 2.50 2.02
2.00 1.38
1.50 1.00
1.04
0.50 -‐
Sumber: TKPPA, 2010
36
Efisiensi Eksternal Ø Sejauh mana belanja di sektor pendidikan sudah memperbaiki kesejahteraan ? Ø Dua indikator utama : kemiskinan dan pengangguran Ø Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
37
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Perkembangan Tingkat Kemiskinan 30
27,11
26,68 24,41
25
23,36
21,43
20
20,1
19,58
2010
2011
15 10 5 0
2005
2006
2007
2008
2009
38
Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 2011 Indeks pembangunan Manusia, Tahun 2011 80 78 76 74 72
Rata -‐ rata: 72,15
70 68 66 64 62
39
Data – Data Yang dibutuhkan:
40
Lanjutan…
41
Lanjutan….
42
Lanjutan….
Sumber: Pedoman Penyusunan Kajian Pengeluaran Publik Pendidikan Tingkat Kabupaten, Bank Dunia 43
Lampiran 1. Analisis Keuangan Pendidikan Provinsi 1. Apakah pendidikan mendapat prioritas dalam anggaran – – – –
apa saja prioritas dalam RPJM berapa % alokasi anggaran pendidikan, apakah sudah mencapai 20%, berapa % dari PDRB berapa % dari total belanja
2. Apa saja bentuk inefisiensi dalam pemanfaatan anggaran pendidikan 3. Apakah program dan kegiatan dalam dokumen anggaran (DPA) benar-‐benar berkaitan dengan dokumen perencanaan (RPJM, RKPD, PPAS, dll.) 4. Apakah prinsip-‐prinsip MTEF (Medium Term Expenditure Framework) dan Performance-‐Based Budge?ng diterapkan? 5. Apakah penyusunan anggaran sesuai peraturan perUUan dan apakah sesuai jadwal? 44
6. Apakah indikator-‐indikator yang tepat digunakan dalam perencanaan 7. Dari mana saja dana pendidikan diperoleh (APBN/DAK, APBA, APBK, BOS,Kemenag, Donor) dan jenis-‐jenis program yang dijalankan 8. Bagaimana par?sipasi masyarakat dalam pendanaan pendidikan (Susenas atau survey lain oleh BPS, dan kontribusi orangtua kepada sekolah, termasuk Komite Sekolah) 9. Distribusi geografis dana pendidikan dan input pendidikan di ?ngkat kab/ kota. Dapat dihitung cost per jenis input pendidikan (biaya operasional sekolah, pendidikan dan pela?han guru, pencapaian rasio siswa guru tertentu, dll.) 10. Perlu analisis ekuitas dan efisiensi 11. Apakah di kab/kota sudah ada sistem kinerja, sistem evaluasi tahunan, SPM, dll. Apakah pendanaan pendidikan sudah sesuai dengan sasaran yang ditetapkan dalam dokumen-‐dokumen ini.
45
Lampiran 2. Analisis Keuangan Pendidikan Kab/kota • •
•
•
•
•
Porsi bidang/urusan pendidikan (didalam APBD kab/kota dibandingkan dengan bidang-‐ bidang/urusan-‐urusan lain. Seringkali dana untuk sektor pendidikan ?dak hanya yang ditetapkan pada dokumen anggaran dari satuan-‐satuan kerja yang termasuk didalam bidang/urusan pendidikan, tetapi juga pada dokumen anggaran dari beberapa satuan-‐satuan kerja lainnya yang termasuk dalam bidang-‐bidang/urusan-‐urusan non-‐pendidikan. Sebaliknya, ada beberapa satuan kerja yang termasuk di dalam bidang/urusan pendidikan, namun di dalam menghitung anggaran sektor pendidikan pada apbd kab/kota, anggarannya ?dak dimasukkan Anggaran sektor pendidikan dalam APBD kab/kota dipilah-‐pilah berdasarkan jenjang pendidikan/kelompok berikut ini : TKN, SDN, SMPN, SMAN, SMKN, PAUD/PLS, PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN, dan LAINLAIN. Anggaran sektor pendidikan dipilah-‐pilah menjadi belanja gaji (dipilah menjadi gaji pendidikan dan bukan pendidik), belanja modal (dipilah menjadi untuk sekolah dan bukan untuk sekolah), dan belanja operasional (dipilah menjadi untuk sekolah dan bukan untuk sekolah). Menghitung dana sektor pendidikan dari apbd kab/kota per murid untuk se?ap jenjang pendidikan.
46
TERIMA KASIH
47
