Integritas Sektor Publik 2007

Integritas Sektor Publik 2007

Komisi Pemberantasan Korupsi Direktorat Penelitian dan Pengembangan 2007

Integritas Sektor Publik Indonesia 2007 Fakta Korupsi dalam Layanan Publik

Survei Integritas Sektor Publik Indonesia 2007 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1 Jakarta Selatan-Indonesia Telp. (021) 255 783 00 Fax. (021) 528 924 48 www.kpk.go.id April 2008 Pengukuran tingkat integritas dilakukan untuk mengubah perspektif layanan dari orientasi pada lembaga penyedia layanan publik atau petugas penyedia layanan publik (supply) ke perspektif kustomer (demand).

Kata Pengantar Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa survei “Integritas Sektor Publik Indonesia Tahun 2007, Tentang fakta Korupsi dalam Pelayanan Publik” telah berhasil diselesaikan dengan baik oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan, Deputi Bidang Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi. Survei dilakukan terhadap 30 instansi pusat yang memberikan layanan kepada publik (masyarakat, perusahaan maupun layanan antar lembaga). Responden dalam survei ini adalah pengguna layanan langsung (bukan calo atau biro jasa) dari layanan yang disediakan oleh instansi tersebut. Survei dilaksanakan dalam waktu 3 bulan pada Agustus - Oktober 2007. Seluruh data yang diperoleh dalam laporan survei ini adalah data primer yang bersumber dari hasil wawancara secara langsung dengan responden dilapangan. Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan maupun kontribusi dalam penyusunan hasil studi ini. Kami menyadari bahwa hasil survei ini masih jauh dari sempurna oleh karenanya saran dan kritik sangat diharapkan, guna perbaikan survei lanjutan dengan topik yang sama dimasa mendatang.

Jakarta, April 2008

Kata Pengantar

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

Survei Integritas Sektor Publik Indonesia 2007

iii


Daftar Isi Kata Pengantar .................................................................................... Daftar Isi ............................................................................................

iii v

Pendahuluan Latar Belakang ................................................................................. Rumusan Permasalahan ..................................................................... Tujuan ............................................................................................

2 3 3

Integritas Sektor Publik Indonesia 2007 Fakta Korupsi Dalam Layanan Publik Skor Integritas Publik . ....................................................................... 6 I. Pengalaman Integritas ................................................................... 12 I.1. Cara Pandang Masyarakat terhadap korupsi di pelayanan Publik .... 14 I.2. Pengalaman Masyarakat terhadap korupsi di pelayanan Publik ..... 18 II. Potensi Integritas .......................................................................... II.1. Sistem Administrasi ................................................................ II.2. Lingkungan Kerja .................................................................... II.3. Prilaku Petugas Layanan .........................................................

28 30 34 40

III. Kesimpulan ................................................................................. 52 56 62 62 65 67 67

Daftar isi

Lampiran ............................................................................................ Metodologi Penelitian ........................................................................... Ruang Lingkup ................................................................................. Metodologi Pengumpulan Data ............................................................ Metodologi Pengolahan Data .............................................................. Metodologi Survei .............................................................................


v

Pendahuluan

Latar Belakang Tindak pidana korupsi dalam berbagai bentuk mencakup pemerasan, penyuapan dan gratifikasi pada dasarnya telah terjadi sejak lama dengan pelaku mulai dari pejabat negara sampai pegawai yang paling rendah. Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini, terutama yang dilakukan oleh aparatur pemerintah sudah mulai dilakukan secara sistematis baik oleh perorangan maupun berkelompok (berjamaah), serta semakin meluas dan semakin canggih dalam proses pelaksanaannya. Korupsi ini semakin memprihatinkan bila terjadi dalam aspek pelayanan yang berkaitan dengan sektor publik, mengingat tugas dan kewajiban utama dari aparat pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada publik/masyarakat. Korupsi pada hakekatnya berawal dari suatu kebiasaan (habit) yang tidak disadari oleh setiap aparat, mulai dari kebiasaan menerima upeti, hadiah, suap, pemberian fasilitas tertentu ataupun yang lain dan pada akhirnya kebiasaan tersebut lama-lama akan menjadi bibit korupsi yang nyata dan dapat merugikan keuangan negara. Untuk mencabut akar permasalahan sumber terjadinya korupsi di sektor publik, perlu didefinisikan sifat dari korupsi dan dilakukan pengukuran secara komprehensif dan berkesinambungan. Untuk dapat mendefinisikan sifat korupsi, dimulai dengan melakukan pengukuran secara obyektif dan komprehensif dalam mengidentifikasi jenis korupsi, tingkat korupsi dan perkembangan korupsi dan menganalisa bagaimana korupsi bisa terjadi dan bagaimana kondisi korupsi saat ini. Untuk dapat mencegah secara efektif terjadinya korupsi, hendaknya dihindari pengukuran korupsi yang semata-mata bertujuan untuk mendeteksi pelaku korupsi dan menghukumnya. Penting untuk mulai menempatkan strategi pencegahan korupsi dengan tujuan untuk mengeliminasi faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi sejak dini. Dalam menetapkan strategi pencegahan korupsi, perlu diidentifikasi dan dianalisa faktor-faktor yang menjadi akar penyebab yang berkontribusi menimbulkan korupsi pada lembaga publik dan layanan publiknya. Berdasarkan pemikiran di atas, maka penting untuk menilai tingkat integritas lembaga publik yang secara sistematis dapat menggambarkan sifat- sifat korupsi di lembaga publik tersebut. Pengukuran tingkat integritas dilakukan untuk mengubah perspektif layanan dari orientasi pada lembaga penyedia layanan publik atau petugas penyedia layanan publik (supply) ke perspektif kustomer (demand). Diukur pula tingkat korupsi yang dialami dan dipersepsikan oleh kustomer langsung pengguna layanan publik dan faktor-faktor penyebab timbulnya korupsi.

Latar Belakang

Melalui diseminasi secara aktif hasil penilaian survei integritas kepada publik dan media, diharapkan akan mendorong lembaga publik secara volunter melakukan upayaupaya pencegahan korupsi, terutama di unit layanan publiknya. Upaya tersebut bila dilakukan secara komprehensif pada akhirnya akan menaikkan integritas lembaga publik yang bersangkutan. Hal ini merupakan peluang untuk menciptakan dan menyebarkan konsensus akan pentingnya pemberantasan korupsi terutama pada lembaga pelayanan publik.

2


Rumusan Permasalahan Produk akhir kinerja instansi publik pada dasarnya berupa pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak. Oleh karena itu, secara ideal berbagai bentuk penilaian instansi publik seharusnya dilihat dari perspektif penerima layanan (masyarakat). Namun demikian, selama ini yang lebih menonjol penilaian terhadap instansi publik dilakukan oleh penyedia layanan sendiri, baik secara internal organisasional melalui berbagai bentuk pengawasan manajerial, maupun secara eksternal sesuai dengan hierarki kewenangan yang ada. Model penilaian seperti ini cenderung mendorong terjadinya self services serta berbagai ekses birokratisasi termasuk korupsi dan berbagai bentuk gratifikasi di dalamnya. Padahal, seharusnya berbagai bentuk layanan dari instansi tersebut bersifat public services yang mengutamakan hak-hak penerima layanan. Dalam konteks ini, survei integritas menjadi salah satu instrumen penting di dalam menilai pelayanan publik dilihat dari penilaian penerima layanan (masyarakat)

Tujuan

Rumusan Permasalahan & Tujuan

1. Menetapkan tingkat integritas sektor publik melalui kegiatan survei. 2. Memberikan peringkat integritas sektor pelayanan publik pada lembaga publik di Indonesia. 3. Memberikan informasi tingkat pelaksanaan unsur-unsur integritas di sektor pelayanan publik . 4. Memberikan informasi mengenai kinerja sektor publik di Indonesia.


3

Integritas Sektor Publik Indonesia Fakta Korupsi dalam Layanan Publik

Skor Integritas Publik Skor Integritas Publik merupakan skor yang didapat berdasarkan nilai rata-rata dari dua unsur yakni nilai Pengalaman Integritas (Experienced Integrity) dan nilai Potensi Integritas (Potential Integrity) dengan bobot yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil kompilasi pendapat dari 21 pakar, diperoleh angka 0,705 untuk Bobot Pengalaman Integritas dan 0,295 untuk Bobot Potensi Integritas. Untuk skala 1-10, skor rata-rata Integritas Sektor Publik Indonesia Tahun 2007 adalah 5,53. Skor rata-rata tersebut dianggap masih cukup rendah. Sebagai acuan, rata-rata nilai integritas di Korea untuk tahun 2006 adalah 8,77. Rincian Skor integritas sektor publik per instansi dan per unit layanan adalah sebagai berikut : Skor Integritas

Peringkat

Unit layanan di Departemen/Instansi Bersangkutan

Badan Kepegawaian Negara

6,31

1

Departemen Dalam Negeri

6,25

2

PT. PERTANI

6,17

3

Departemen Perdagangan

6,17

4

TASPEN Departemen Koperasi UKM Badan Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Pendidikan Nasional

6,12 6,09 6,09 6,02

5 6 7 8

PT. ASKES Jasa Raharja Badan Kordinasi Penanaman Modal Departemen Sosial

5,97 5,94 5,87 5,86

9 10 11 12

Departemen Perindustrian

5,84

13

TELKOM

5,75

14

Departemen Keuangan

5,73

15

PERTAMINA

5,69

16

Bank Rakyat Indonesia Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo

5,63 5,62

17 18

PT.JAMSOSTEK

5,62

19

Departemen Kelautan dan Perikanan

5,41

20

Mahkamah Agung

5,28

21

Departemen Kesehatan

5,25

22

PT. Perusahaan Listrik Negara

5,16

23

Departemen Agama

5,15

24

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepolisian Republik Indonesia

4,85

25

4,81

26

PT. Pelabuhan Indonesia II

4,76

27

Departemen Perhubungan

4,24

28

Badan Pertanahan Nasional

4,16

29

Departemen Hukum dan HAM

4,15

30

Pengangkatan PNS Kenaikan Pangkat Mutasi Pensiun Pengurusan DAU, DAK dan Dana Perimbangan Daerah Persetujuan Eselon I dan II Pengurusan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kota Program PPMK Pengurusan Program Sarana Prasarana Daerah Distribusi dan Produksi pupuk, beras, benih padi dan palawija, pestisida dan bahan kimia, alat mesin pertanian Jasa perdangangan hasil bumi Pelayanan Perdagangan Dalam Negeri Pendaftaran keagenan/Distributor Pelayanan Perdagangan Luar Negeri : Layanan Perizinan Ekspor Tabungan Pensiun Penjamin Modal Pengawasan Trapetik ,Napza ,Tradisional Izin/Akre ditasi TK, SD, SLTP, SLTA, Umum dan Khusus, PTS /Sertifikasi Guru Izin Pendidikan Luar Sekolah Pengurusan Penggunaan Askes Klaim Kecelakaan Izin PMA /PMDN Panti Rehabilitasi Sosial /Panti Asuhan dan Jompo/Penyantunan Veteran dan Cacat Pemberdayaan Masyarakat (KUBE) SIUP dan TDP Metrologi/Tera Pemasangan Baru Pemutusan Penyambungan Kembali Pajak Cukai/Bea masuk Distribusi dan Jaringan dan Jaringan Pelayanan Domestik /Distribusi dan Pemasaran BBM Distribusi dan Pemasaran Non BBM Peminjaman Modal Pelayanan ASKESKIN Pelayanan Rawat Inap Pelayanan Rawat Jalan Jaminan Hari Tua dan Tabungan Perumahan Asuransi Kecelakaan Kerja Asuransi Kesehatan Tenaga Kerja Bongkar Muat ,Cold Storage,dll Izin Pengembangan Usaha Perikanan/Izin Pelayanan usaha Penangkapan/ Izin Kapal Perikanan Banding Peninjauan Kembali PK (Putusan Pengandilan) Penetapan hukum Tetap Kasasi Izin Pendirian Rumah Sakit,Izin praktek Dokter/ Izin Penempatan Dokter Industri farmasi/Izin Pendirian Apotik/Rumah Obat, Izin Penyarluran alat Kesehatan dan Obat/Izin Edar Alat Kesehatan dan Obat. Izin Penyambungan Dan Pemasangan Listrik Pelayanan Gangguan Penambahan Daya Pelayanan Haji Administrasi Pernikahan Pengurusan PJTKI Pelayanan TKI di Terminal 3 Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Narkoba dan Lakalantas Retribusi STNK dan BPKB/SIM/STNK/BPKB Jasa Kepelabuhan Jasa Gudang/Lapangan Penumpukan Izin Usaha Angkutan Darat/Laut (Pelayaran), Udara (Penerbangan) Izin Trayek Angkutan Darat Antar Provinsi Izin Pengujian Kelayakan Kendaraan Angkatan Umum Darat (KIR) Setifikat Tanah/Penggabungan Sertifikat Pengukuran dan Pemetaan Kadastral/Pendaftaran Pertama Kali Kenotariatan Keimigrasian/Paspor Lembaga Pemasyarakatan

Integritas Sektor Publik Indonesia Fakta Korupsi Dalam Layanan Publik

Departemen/instansi

6

Skor Integritas Unit Layanan

Peringkat Unit Layanan

6,18 6,37 6,23 6,47 6,28 6,34 6,19 6,17 6,28

12 3 9 1 7 4 11 13 6

6,12 6,08 6,44 6,12 6,09 6,09 5,85 6,21 5,97 5,94 5,87 5,83 5,87 5,60 6,31 5,60 6,02 6,12 5,96 5,50 5,45

16 19 2 15 17 18 27 10 21 24 26 28 25 35 5 36 20 14 22 40 43

5,95 5,63 5,60 5,57 5,69 5,63 5,65 5,58 4,90 5,59

23 32 34 39 29 33 30 38 52 37

4,96 5,23 5,64 5,29 5,44 4,98

50 47 31 46 44 49

4,52 5,47 5,42 5,50 4,85 6,25 3,45 5,08 4,62 4,88 4,72 4,22 4,90 3,99 4,09 4,23 4,13 4,21 4,33

57 42 45 41 54 8 65 48 56 53 55 60 51 64 63 59 62 61 58

Nilai 5,53 tersebut diperoleh dari hasil survei yang dilakukan di 30 instansi publik dengan sampel 65 unit layanan. Skor integritas dari suatu instansi, merupakan hasil dari kompilasi skor integritas dari setiap unit layanan yang disurvei di instansi tersebut. Rincian peringkat Unit Survei Integritas Sektor Publik Indonesia 2007

Layanan berurut dari 65 unit layanan yang disurvei adalah sebagai berikut : • Data menunjukkan bahwa dalam satu instansi, terdapat unit layanan yang berada pada peringkat yang baik dan unit layanan yang berada di peringkat buruk (misalnya, Unit Layanan di Departemen Tenaga Kerja). Di samping itu ada instansi yang seluruh unit layanannya berada di peringkat baik (misalnya, Unit Layanan di Badan Kepegawaian Negara). Namun yang lebih memprihatinkan adalah apabila seluruh unit layanan yang menjadi sampel di suatu instansi berada pada peringkat yang buruk (misalnya Unit Layanan di Departemen Hukum dan HAM). • Dari tabel terlihat bahwa Unit Pelayanan TKI di Terminal III (Skor Integritas: 3,46) oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Unit Pelayanan Izin Pengujian Kelayakan Kendaraan Angkutan Umum Darat (KIR) (Skor Integritas: 3,99) oleh Departemen Perhubungan adalah Unit Layanan yang memiliki skor integritas paling rendah dengan nilai dibawah 4,00. Unit-Unit Layanan yang nilai skor integritasnya dibawah nilai rata-rata jumlahnya ternyata masih sangat banyak yaitu 26 Unit Layanan dari 65 unit layanan yang disurvei. • Di samping nilai skor integritas yang rendah oleh sebagian unit layanan, sekitar 30,7% dari unit layanan yang disurvei mampu mencapai nilai 6 (diatas nilai rata-rata 5,53). Namun demikian, nilai integritas tersebut belum cukup menunjukkan bahwa pelayanan publik di unit layanan tersebut telah berjalan dengan baik. Beberapa catatan yang bisa dijadikan bahan pertimbangan mengapa skor integritas di unit layanan-unit layanan tertentu lebih tinggi, terutama untuk skor integritas yang nilainya lebih dari 6,00 adalah sebagai berikut: 1. Pengguna layanan pada Unit Layanan yang dinilai adalah sama-sama aparat pemerintah (PNS), dimana komunikasi lebih mudah, rutin dan telah dengan baik terjalin, sehingga pengguna lebih biasa mendapatkan pelayanan sesuai dengan prosedur; 2. Pengguna layanan yang berasal dari PNS memiliki “toleransi” dalam menjawab pertanyaan yang bertujuan menilai integritas suatu unit layanan dengan petugas yang berasal dari sesama PNS;

4. Pengguna layanan adalah sebuah lembaga/organisasi/unit kerja sehingga pelayanan yang diberikan oleh unit layanan akan sesuai dengan prosedur; 5. Pengguna layanan yang merupakan lembaga/organisasi/unit kerja memiliki orang-orang yang bertugas secara tetap/rutin berhubungan dengan unit layanan, sehingga network/ jaringan yang terjalin menjadi solid/kuat, akibatnya penerima layanan merasa tidak menemui kesulitan dalam pengurusan layanannya. Dengan keterangan tersebut, ada kemungkinan bahwa apabila unit layanan melayani orang yang belum terbiasa mendapatkan pelayanan di sana, bukan mendapatkan layanan secara periodik, atau bukan melayani sesama organisasi/lembaga pemerintah, dimungkinkan terdapat “perbedaan” dalam perlakuan pemberian layanan. Berdasarkan uraian mengenai skor integritas tersebut, tabel berikut menjelaskan mengenai kondisi unit layanan di masing-masing instansi. Beberapa instansi diharapkan memberikan perhatian lebih kepada unit layanannya karena keseluruhan unit layanan yang dijadikan sam-



3. Pengguna layanan terbiasa mendapatkan pelayanan yang periodik (misal tiap tahun) dari unit layanan yang dinilai sehingga proses pelayanan berjalan sesuai dengan prosedur yang sama setiap tahunnya;

7

pel nilainya di bawah rata-rata. Sedangkan instansi dengan unit layanan sampelnya yang memiliki skor integritas di atas rata-rata sebaiknya terus meningkatkan kualitas layanan yang diberikan, mengingat skor integritas maksimal adalah 10. Artinya skor integritas yang dimiliki saat ini walaupun nilainya di atas rata-rata sampel, namun dari sisi kualitas masih jauh dari sempurna.


Skor Integritas Total

8

Jumlah Departemen/ Instansi

Nama Departemen/Instansi

Skor Intergritas Departemen/ Instansi di atas rata-rata

19

Badan Kepegawaian Negara, Departemen Dalam Negeri, PT. PERTANI, Depatemen Perdagangan, TASPEN, Departemen Koperasi & UKM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Departemen Pedidikan Nasional, PT. ASKES, JASA RAHARJA, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Departemen Sosial, Departemen Perindustrian, PT. TELKOM, Departemen Keuangan, PERTAMINA, Bank Rakyat Indonesia, RSCM, PT. JAMSOSTEK.

Skor Intergritas Departemen/ Instansi di bawah rata-rata

11

Depatemen Kelautan dan Perikanan, Mahkamah Agung, Departemen Kesehatan, PT. PLN, Departemen Agama, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, POLRI, PT. Pelabuhan Indonesia II, Departemen Perhubungan, Badan Pertanahan Nasional, Departemen Hukum dan HAM

Skor Intergritas Unit Layanan Sampel yang berada di Departemen/Instansi bersangkutan seluruhnya di atas rata-rata

17

Badan Kepegawaian Negara, Departemen Dalam Negeri, PT. PERTANI, Depatemen Perdagangan, TASPEN, Departemen Koperasi & UKM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Departemen Pendidikan Nasional , PT. ASKES, JASA RAHARJA, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Departemen Sosial, Departemen Perindustrian, PT TELKOM, Bank Rakyat Indonesia, RSCM, PT. JAMSOSTEK.

Skor Intergritas Unit Layanan Sampel yang berada di Departemen/Instansi bersangkutan sebagian di atas ratarata sebagian di bawah rata-rata

5

Departemen Keuangan, PERTAMINA, Departemen Kelautan dan Perikanan, Mahkamah Agung, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi .

Skor Intergritas Unit Layanan Sampel yang berada di Departemen/Instansi bersangkutan seluruhnya di bawah rata-rata

8

Departemen Kesehatan, PT. PLN, Departemen Agama, POLRI, PT. Pelabuhan Indonesia II, Departemen Perhubungan, Badan Pertanahan Nasional, Departemen Hukum dan HAM.

Nilai integritas yang diperoleh di tiap departemen, merupakan akumulasi dari nilai Potensi integritas dan pengalaman integritas dari tiap-tiap unit layanan yang dijadikan sampel. Nilai rata-rata Integritas Sektor Publik Indonesia 2007 sebesar 5,53 tersebut diperoleh dengan memperhitungkan nilai rata-rata pengalaman integritas yang berjumlah 5,34 dan nilai ratarata potensi integritas yang berjumlah 6,00. Terlihat bahwa nilai rata-rata potensi integritas lebih tinggi dari pengalaman integritas. Kondisi ini sedikit berbeda dengan yang dihasilkan oleh survei sejenis di Korea (sejak tahun 2002 hingga 2006,


nilai rata-rata potensi integritas di Korea lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata pengalaman integritasnya). Hal ini dapat diartikan bahwa : 1. Meskipun nilai rata-rata potensi integritas Indonesia masih rendah yakni hanya 6,00 namun setidaknya menunjukkan bahwa secara umum telah tersedia sistem dan lingkungan yang berpotensi mendukung terselenggaranya transparansi dan profesionalitas petugas dalam melayani masyarakat. Namun demikian, tersedianya sistem ini belum cukup untuk membendung terjadinya suap dalam pemberian layanan (ditunjukkan dengan lebih rendahnya nilai Pengalaman Integritas dibandingkan dengan Nilai Potensi Integritas); 2. Masyarakat menilai bahwa meskipun sistem dan fasilitas telah telah tersedia namun tetap tidak memadai untuk mendukung terselenggaranya pelayanan yang diharapkan oleh pengguna; 3. Perlu adanya mekanisme yang benar-benar mendorong agar sistem yang sudah tersedia dapat bekerja sesuai peruntukannya, sehingga fasilitas dan atau standar baku operasional yang sudah disusun tidak menjadi hiasan belaka.

Departemen/Lembaga

Badan Kepegawaian Negara Departemen Dalam Negeri PT. PERTANI Departemen Perdagangan TASPEN Departemen Koperasi & UKM Badan Pegawasan Obat dan Makanan Departemen Pendidikan Nasional PT. ASKES Jasa Raharja Badan Koordinasi Penanaman Modal Departemen Sosial Departemen Perindustrian TELKOM Departemen Keuangan PERTAMINA Bank Rakyat Indonesia Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo PT. JAMSOSTEK Departemen Kelautan dan Perikanan Mahkamah Agung Departemen Kesehatan PT. Perusahaan Listrik Negara Departemen Agama Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepolisian Republik Indonesia PT. Pelabuhan Indonesia Departemen Perhubungan Badan Pertanahan Nasional Departemen Hukum dan HAM

Skor Experienced Integrity Departemen

Rank untuk Experienced Integrity Departemen

Skor Potensial Integrity Departemen

Rank Potensial Integrity Departemen

5,89 6,14 6,02 5,99 6,02 5,91 5,79 5,82 5,80 5,82 5,73 5,65 5,52 5,49 5,60 5,44 5,40 5,55 5,52 5,28 5,30 4,85 4,95 4,92 4,40 4,80 4,50 4,18 3,88 3,92

6 1 2 4 3 5 10 8 9 7 11 12 15 17 13 18 19 14 16 21 20 24 22 23 27 25 26 28 30 29

7,34 6,49 6,52 6,59 6,37 6,52 6,81 6,49 6,37 6,22 6,20 6,35 6,59 6,38 6,05 6,29 6,19 5,80 5,84 5,72 5,24 6,21 5,64 5,71 5,93 4,84 5,39 4,38 4,84 4,70

1 8 6 3 10 5 2 7 11 14 16 12 4 9 18 13 17 21 20 22 26 15 24 23 19 27 25 30 28 29

Skor Integritas Departemen

Rank Departemen

6,31 6,25 6,17 6,17 6,12 6,09 6,09 6,02 5,97 5,94 5,87 5,86 5,84 5,75 5,73 5,69 5,63 5,62 5,62 5,41 5,28 5,25 5,16 5,15 4,85 4,81 4,76 4,24 4,16 4,15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dalam tabel tersebut juga terlihat bahwa Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) memiliki skor integritas yang sama dengan Departemen Koperasi dan UKM. Nilai potensi integritas BPOM cukup baik 6,81 dan berada di peringkat dua namun karena karena nilai pengalaman integritasnya yang rendah membuat secara keseluruhan integritas pelayanan BPOM hanya berada di peringkat tujuh.



Instansi dengan nilai potensi integritas tertinggi adalah Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan nilai 7,34. Sayangnya nilai potensi yang telah relatif baik ini tidak diikuti oleh nilai pengalaman integritas yang hanya berada di peringkat ke enam dengan nilai 5,89. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun responden menilai Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah memiliki sistem administrasi, lingkungan kerja dan berbagai perangkat yang berpotensi mendukung terciptanya integritas dalam layanan, namun ternyata seluruh kelengkapan tersebut diangap penggunanya kurang mampu menghasilkan pelayanan yang adil, transparan dan terukur (accountable). Untuk nilai pengalaman integritas dan potensi integritas di tiaptiap instansi yang disurvey dapat terlihat dalam tabel berikut :

9

Kondisi yang tidak jauh berbeda juga terlihat ketika membandingkan nilai pengalaman integritas dan potensi integritas di tiap unit layanan. Seperti yang terlihat dalam tabel pada halaman berikut. Layanan-layanan seperti layanan pensiun dan layanan perijinan ekspor mempunyai nilai potensi yang lebih baik dibandingkan dengan nilai pengalamannya. Hal yang berbeda dialami oleh unit layanan di Mahkamah Agung (MA), 3 dari 4 unit layanan di Mahkamah Agung memiliki nilai potensi integritas yang lebih kecil dari nilai pengalaman. Secara substantif hal ini menjelaskan bahwa buruknya potensi integritas pada 3 unit layanan di MA tersebut dapat disebabkan karena lemahnya dukungan sistem dan lingkungan kerja yang tidak mendukung tercegahnya perilaku koruptif. Sebagaimana diketahui, sistem administrasi, lingkungan kerja, perilaku petugas dan adanya upaya pencegahan korupsi merupakan indikator-indikator yang menentukan nilai dari potensi integritas.


Unit Layanan di Departemen/Instansi bersangkutan

Skor Experience Integrity

Skor Potential Integrity

Skor Integritas Unit Layanan

Peringkat Integritas Unit Layanan

6,08 6,06 5,95 6,20 5,97 6,11

7,40 7,35 7,38 6,67 7,13 6,71

6,47 6,44 6,37 6,34 6,31 6,28

1 2 3 4 5 6

Badan Kepegawaian Negara Departemen Perdagangan Badan Kepegawaian Negara Departemen Dalam Negeri Departemen Perindustrian PT. PERTANI

6,21 5,82 5,80 6,01 6,10

6,45 7,29 7,27 6,68 6,42

6,28 6,25 6,23 6,21 6,19

7 8 9 10 11

Departemen Dalam Negeri Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Badan Kepegawaian Negara Departemen Pendidikan Nasional Departemen Dalam Negeri

5,71 6,08 5,90 6,02 5,99 5,91 5,79 5,97

7,30 6,40 6,65 6,37 6,43 6,52 6,81 6,34

6,18 6,17 6,12 6,12 6,12 6,09 6,09 6,08

12 13 14 15 16 17 18 19

Badan Kepegawaian Negara Departemen Dalam Negeri TELKOM TASPEN PT. PERTANI Departemen Koperasi & UKM Badan Pegawasan Obat dan Makanan Departemen Perdagangan

5,89 5,80 5,90 5,82 5,82 5,71 5,73 5,65

6,33 6,37 6,10 6,27 6,22 6,26 6,20 6,33

6,02 5,97 5,96 5,95 5,94 5,87 5,87 5,85

20 21 22 23 24 25 26 27

TELKOM PT. ASKES Departemen Keuangan PERTAMINA Jasa Raharja Departemen Sosial Badan Koordinasi Penanaman Modal Departemen Pendidikan Nasional

5,54

6,52

5,83

28

Departemen Sosial

5,60 5,60 5,66 5,40 5,56 5,52 5,30 5,29 5,46

5,92 5,76 5,60 6,19 5,80 5,79 6,32 6,33 5,91

5,69 5,65 5,64 5,63 5,63 5,60 5,60 5,60 5,59

29 30 31 32 33 34 35 36 37

Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo PT. JAMSOSTEK Mahkamah Agung Bank Rakyat Indonesia PT. JAMSOSTEK Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Departemen Perindustrian TELKOM Departemen Kelautan dan Perikanan

5,44 5,52 5,29 5,33 5,12 5,09

5,92 5,68 6,00 5,91 6,30 6,30

5,58 5,57 5,50 5,50 5,47 5,45

38 39 40 41 42 43

PT. JAMSOSTEK Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Departemen Keuangan Departemen Agama PT. Perusahaan Listrik Negara PERTAMINA

4,99

6,53

5,44

44


5,30 5,31 5,38 5,05

5,72 5,24 4,88 5,15

5,42 5,29 5,23 5,08

45 46 47 48

PT. Perusahaan Listrik Negara Mahkamah Agung Mahkamah Agung Kepolisian Republik Indonesia

4,65

5,77

4,98

49


4,84 4,94 4,77 4,53 4,56 4,49 4,62 4,37 2,96 4,02 4,33 5,43 3,82 3,74 3,82 2,99

5,24 4,83 5,20 5,71 5,55 5,27 4,62 4,88 3,66 4,73 3,97 6,14 4,87 4,94 4,41 4,56

4,96 4,90 4,90 4,88 4,85 4,72 4,62 4,52 4,33 4,23 4,22 4,21 4,13 4,09 3,99 3,45

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

Mahkamah Agung Departemen Perhubungan Departemen Kelautan dan Perikanan PT. Pelabuhan Indonesia II Departemen Agama PT. Pelabuhan Indonesia II Kepolisian Republik Indonesia PT. Perusahaan Listrik Negara Departemen Hukum dan HAM Badan Pertanahan Nasional Departemen Perhubungan Departemen Hukum dan HAM Departemen Hukum dan HAM Badan Pertanahan Nasional Departemen Perhubungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pensiun Pelayanan Perdagangan Luar Negeri : Layanan Perizinan Ekspor Kenaikan Pangkat Persetujuan Eselon I dan II Metrologi/Tera Distribusi dan Produksi pupuk, beras, benih padi dan palawija, pestisida dan bahan kimia, alat mesin pertanian Pengurus DAU, DAK dan Dana Perimbangan Daerah Pengurusan PJTKI Mutasi Izin Pendidikan Luar Sekolah Pengurusan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kota Program PPMK Pengangkatan PNS Pengurusan Program Sarana Prasarana Daerah Penyambungan Kembali Tabungan Pensiun Jasa Perdagangan Hasil Bumi Penjamin Modal Pengawasan Trapetik, Napza, Tradisional Pelayanan Perdagangan Dalam Negeri : Pendaftaran Keagenan/ Distributor Pemutusan Pengurusan Penggunaan Askes Pajak Distribusi dan Pemasaran Non BBM Klaim Kecelakaan Pemberdayaan Masyarakat (KUBE) Izin PMA/PMDN Izin/Akreditas TK, SD, SLTP, SLTA Umum dan Khusus, PTS/ Sertifikat Guru Panti Rehabilitasi Sosial/Panti Asuhan dan Jompo/Penyantunan Veteran dan Cacat Pelayanan Rawat Jalan Asuransi Kecelakaan Kerja Penetapan Hukum Tetap Peminjaman Modal Jaminan Hari Tua dan Tabungan Perumahan Pelayanan ASKESKIN SIUP dan TDP Pemasangan Baru Izin Pengembangan Usaha Perikanan/Izin Pelayanan Usaha Penangkapan/Izin Kapal Perikanan Asuransi Kesehatan Tenaga Kerja Pelayanan Rawat Inap Cukai/Bea Masuk Pelayanan Haji Pelayanan Gangguan Distribusi dan Jaringan Pelayanan Domestik/Distribusi dan Pemasaran BBM Izin Pendirian Rumah Sakit, Izin Praktek Dokter/Izin Penempatan Dokter Penambahan Daya Kasasi Peninjauan Kembali PK (Putusan Pengadilan) Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Narkoba dan Lakalantas Industri Farmasi/Izin Pendirian Apotik/Rumah Obat, Izin Penyaluran Alat Kesehatan dan Obat/Izin Edar Alat Kesehatan dan Obat Banding Izin Trayek Angkutan Darat antar Provinsi Bongkar Muat, Cold Storage, dll Jasa Kepelabuhan Administrasi Pernikahan Jasa Gudang/Lapangan Penumpukan Retribusi STNK dan BPKB/SIM/STNK/BPKB Izin Penyambungan dan Pemasangan Listrik Lembaga Pemasyarakatan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral/Pendaftaran Pertama Kali Izin Usaha Angkutan Darat/Laut (Pelayaran)/Udara (Penerbangan) Keimigrasi/Paspor Kenotariatan Sertifikat Tanah/Penggabungan Sertifikat Izin Pengujian Kelayakan Kendaraan Angkutan Umum Darat (KIR) Pelayanan TKI di Terminal 3

Departemen/Instansi

(* Tabel diatas merupakan penjabaran dari Layanan berurut dari 65 unit layanan yang terdapat pada halaman 7) 10


Pengalaman Integritas (Experienced Integrity)

I. Pengalaman Integritas (Experienced Integrity) Pengalaman Integritas (Experienced Integrity) merupakan salah satu unsur penyusun skor integritas publik. Experienced Integrity disusun dari indikator Pengalaman Korupsi (Experienced Corruption) dengan bobot 0,748 dan Cara Pandang terhadap Korupsi (Perceived Corruption) dengan bobot 0,252. Nilai rata-rata experienced integrity dari 65 unit layanan dan 30 instansi yang disurvei adalah 5,34. Nilai rata-rata tersebut masih sangat rendah, terutama bila dibandingkan dengan negaranegara lain yang juga melakukan survei integritas sektor publik di negaranya, misalnya Korea yang nilainya sudah hampir mendekati sempurna yakni 9,14. Sebagai gambaran, akan ditunjukkan 5 instansi dan 5 unit layanan yang memiliki skor experienced integrity terbaik dan terburuk dalam pelayanan publik tahun 2007. Nilai yang cukup tinggi dengan skor experienced integrity di atas 6,00 (rata-rata 5.34) hanya dapat dicapai oleh 3 instansi, dan nilai yang buruk dengan skor experienced integrity di bawah 4,00 masih diduduki oleh 2 instansi.


Experienced Integrity berdasarkan Departemen/Instansi (5 tertinggi dan 5 terendah)

12

DEPDAGRI (dengan 4 unit layanan sampel), PT. PERTANI (dengan 2 unit layanan sampel) dan PT. TASPEN (dengan 1 unit layanan sampel) adalah instansi dengan skor experienced integrity di atas 6,00. Sedangkan Badan Pertanahan Nasional (dengan 2 unit layanan sampel) dan Departemen Hukum dan HAM (dengan 3 unit layanan sampel) merupakan instansi dengan nilai skor experienced integrity terendah yaitu di bawah 4,00.


Dalam rangka memperdalam analisa, 5 unit layanan dengan skor experienced integrity tertinggi dan terendah akan ditunjukkan dalam gambar berikut.

Experienced Integrity berdasarkan Unit Layanan (5 tertinggi dan 5 terendah)

Angkutan

5.50

Kondisi sebaliknya terjadi di seluruh unit layanan sampel DEPDAGRI (4 unit layanan) yang mendapatkan skor experience integrity tertinggi. Kondisi ini seharusnya tidak membuat DEPDAGRI menjadi cepat berpuas diri, akan lebih baik jika DEPDAGRI melakukan evaluasi terhadap penilaian ini untuk kemudian mengidentifikasi aspek mana yang menyebabkan penilaian menjadi lebih tinggi, dan adakah hal lain yang jika dibiarkan akan mengurangi penilaian skor experience integrity ini di masa yang akan datang. Evaluasi tersebut tentunya juga menilai apakah memang pelayanan yang diberikan sudah cukup baik, ataukah pengguna layanan memiliki “hubungan yang baik dan menguntungkan” dengan unit-unit layanan yang diberikan oleh DEPDAGRI sehingga berpengaruh terhadap penilaian mereka terhadap layanan yang diberikan oleh DEPDAGRI. Bagian selanjutnya akan membahas 2 indikator experienced integrity yang terdiri dari cara pandang masyarakat terhadap korupsi dan pengalaman masyarakat terhadap korupsi dengan lebih detail.



Gambar ini menjelaskan bahwa terdapat 2 unit layanan DEPKUMHAM (dari 3 unit layanan sampel) yang berada pada peringkat experienced integrity lima terendah. Kondisi ini harus mendapat perhatian serius dari DEPKUMHAM dan segera diupayakan untuk dilakukan perbaikan-perbaikan.

13

I. 1. Cara Pandang Masyarakat terhadap Korupsi di Pelayanan Publik Yang dimaksud dalam cara pandang disini adalah bagaimana masyarakat memandang korupsi di lembaga pelayanan publik, termasuk tingkat toleransinya dan menilai pemahaman masyarakat mengenai apakah imbalan yang mereka berikan diluar tarif resmi kepada petugas layanan mereka anggap suap atau bukan. Masyarakat Indonesia ternyata memiliki toleransi yang cukup tinggi dalam memandang korupsi di lembaga pelayanan publik. Penilaian dilakukan berdasarkan bagaimana masyarakat memandang pemberian imbalan dalam pengurusan layanan, maksud pemberian imbalan, dan mengenai tingkat keseriusan korupsi di unit layanan yang mereka datangi. Sebanyak 45 persen masyarakat pengguna layanan publik memandang bahwa pemberian imbalan atau lainnya pada suatu instansi merupakan hal yang wajar dalam proses pengurusan pelayanan. Artinya, pemberian imbalan dalam pengurusan layanan dianggap oleh 45 persen pengguna layanan sebagai hal yang biasa dilakukan dan bisa diterima apabila yang bersangkutan sedang mengurus layanan. Pendapat tersebut tentunya dipengaruhi oleh kondisi dan pengalaman selama bertahun-tahun yang terjadi dalam pelayanan publik di Indonesia. Secara lebih spesifik, tingginya toleransi masyarakat dalam memandang korupsi di pelayanan publik berbeda terhadap setiap unit layanan. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa unit layanan tertentu memang sudah sangat terbiasa dan wajar menerima imbalan dari pengguna layanan publik. Lihat gambar berikut. Apakah pemberian imbalan atau lainnya pada unit layanan merupakan hal yang wajar dalam proses pengurusan layanan ?

Tidak Ya

Bongkar Muat, Cold Storage, dll (Dept. Kelautan & Perikanan)

100

Izin usaha angkutan darat/pelayaran/ penerbangan (Dept. Perhubungan)

97

3

Jasa Kepelabuhan (PT. Pelindo II)

97

3

Pemberdayaan Masyarakat/Kube (Dept. Sosial)

94


Izin pengembangan usaha perikanan/ Pelayanan usaha penangkapan /Kapal

14

6

88

12

Jasa gudang/ Usaha penumpukan (PT. Pelindo II)

80

20

Pemasangan baru telpon (TELKOM)

79

21

Dist. & Jaringan layanan domestik/Dist. & Pemasaran BBM (Pertamina)

77

Peminjaman modal (BRI)

75 0%


23 25 50%

100%

Ternyata unit layanan Bongkar muat, cold storage, dll yang berada di Departemen Kelautan merupakan unit layanan di mana masyarakat pengguna layanannya merasa sangat wajar memberikan imbalan dalam proses pengurusan layanan. Bahkan di unit layanan ini seluruh responden (100 persen) selalu memberi imbalan atau lainnya di luar biaya resmi yang harus mereka bayarkan. Kondisi yang tidak jauh berbeda juga dirasakan oleh pengguna layanan di Izin usaha angkutan darat / pelayaran / penerbangan (Dephub), Jasa Kepelabuhanan (dari PT. Pelindo II), dan Pemberdayaan Masyarakat/Kube (Depsos) di mana hampir seluruh (lebih dari 90 persen) masyarakat pengguna layanannya menganggap memberikan imbalan adalah suatu yang wajar mereka lakukan jika mengurus layanan di unit-unit layanan tersebut. Lima jenis layanan lain dalam gambar merupakan layanan-layanan di mana lebih dari 75 persen masyarakat pengguna layanannya merasa biasa memberikan imbalan atau lainnya pada saat melakukan pengurusan layanan di unit-unit layanan tersebut. Pada unit-unit layanan sampel yang lain (56 unit layanan) jawaban dari masyarakat yang menyatakan bahwa pemberian imbalan dalam proses pengurusan layanan adalah wajar berkisar antara 3 s/d71 persen. Di luar jawaban wajar dari pengguna layanan, mayoritas pengguna layanan (97%) di Unit layanan perdagangan dalam negeri merasa bahwa pemberian imbalan merupakan hal yang tidak wajar. Artinya, masyarakat pengguna layanan di unit ini sudah memberikan sinyal yang nyata bahwa unit layanan yang mereka manfaatkan harus transparan dalam mengenakan tarif. Bila unit layanan yang dimaksud telah terbiasa dalam sistem pemberian imbalan ini, maka keberatan pengguna layanan dalam memberikan imbalan terhadap proses pengurusan layanan sejatinya dapat langsung ditindaklanjuti dengan melakukan berbagai perubahan dan segera melakukan survei kepuasan pelanggan untuk mengevaluasi sejauh mana kelemahan unit layanan tersebut. Namun bila unit layanan ini tidak juga mencanangkan perubahan, akan sangat jelas bahwa tidak ada komitmen dari pimpinan unit layanan tersebut untuk berubah dan membenahi diri, dan sudah selayaknya bagi KPK untuk mencermati fenomena tersebut.

Apakah pemberian imbalan atau lainnya pada instansi merupakan hal yang wajar dalam proses pengurusan layanan ?

Tidak

91

Dept. Kelautan dan Perikanan

9

Ya 16

82

Departemen Sosial BRI

18

75


25

71 0%

29 50%

100%



84

PT. Pelindo II

15

Bila dilihat berdasarkan instansi, terlihat bahwa masyarakat pengguna layanan memandang sangat wajar pemberian imbalan dalam proses pengurusan layanan terutama untuk unit-unit layanan yang berada di Departemen Kelautan dan Perikanan, PT. Pelindo II, Departemen Sosial, BRI dan Departemen Perhubungan. Kondisi ini hanya menggambarkan bahwa lebih dari 70 persen masyarakat pengguna layanan di instansi-instansi tersebut merasa wajar memberikan imbalan dalam proses pengurusan layanan di luar biaya resmi yang mereka bayarkan. Untuk 25 instansi sampel yang lain, persentase masyarakat pengguna layanan yang menganggap bahwa pemberian imbalan pada suatu instansi merupakan hal wajar dalam pengurusan layanan berada pada tingkat 13-70 persen. Sebagian besar (66%) pengguna layanan menganggap berbagai bentuk imbalan yang diberikan dalam proses pengurusan layanan sebagai tanda terimakasih atas pelayanan yang diberikan. Sisanya menganggap sebagai tambahan upah kerja, pelicin proses pelayanan atau sebagai kompensasi kekurangan persyaratan administratif. Kondisi semacam ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sudah sangat terbiasa memberikan imbalan sebagai kompensasi dari layanan yang mereka terima. Artinya, mereka kurang memahami bahwa layanan yang mereka terima tersebut merupakan hak yang memang seharusnya mereka terima. Sementara pihak pemberi layanan pun tidak memahami bahwa mereka memang memiliki kewajiban dan tugas untuk memberi layanan. Kekurangpahaman masyarakat terhadap tugas dan kewajiban pemberi layanan membuat mereka merasa berhutang budi sehinga mereka membalas layanan yang telah mereka terima dengan memberikan imbalan kepada pemberi layanan tersebut. Kebiasaan ini terjadi, kemungkinan disebabkan oleh paradigma lama di mana birokrat biasa dihormati masyarakat, sehingga cara pandang masyarakat mengenai peran birokrat yang seharusnya sebagai pelayan masyarakat susah untuk diubah. Akan sangat memudahkan jika di dalam lingkungan birokrasi sendiri ditumbuhkan paradigma baru bahwa mereka adalah pengabdi dan pengayom masyarakat, dan tidak menganggap bahwa masyarakat yang datang untuk meminta layanan adalah beban yang mengganggu atau dijadikan sebagai “sumber mata pencaharian” baru. Berdasarkan data dari tiap unit layanan, 26 unit layanan menyatakan bahwa lebih dari 70 persen masyarakat pengguna layanannya memandang bahwa memberikan imbalan sebagai wujud ucapan terimakasih. Namun ternyata masyarakat ada yang memandang bahwa memberikan imbalan kepada petugas layanan merupakan tambahan upah kerja. Namun yang lebih memprihatinkan adalah masyarakat pengguna layanan di unit layanan tertentu memandang bahwa imbalan diberikan secara sengaja kepada petugas layanan adalah sebagai pelicin dari proses layanan. Bentuk imbalan yang diberikan sebagai “Pelicin Proses Pelayanan”

77


Lembaga Pemasyarakatan (Dept. Hukum & HAM)

16

Tidak

Peninjauan Kembali PK (MA)

23

58

42

Ya Retribusi STNK/BPKB/SIM (POLRI)

56

44

Tindak pidana umum, khusus, narkoba, lakalantas (POLRI)

55

45

KIR (Dept. Perhubungan)

55

45

Izin usaha angkutan darat/pelayanan/penerbangan (Dept. Perhubungan)

53 0%


47 50%

100%

Data menunjukkan bahwa unit layanan dimana lebih dari 50 persen penggunanya berpendapat bahwa pemberian imbalan ditujukan sebagai pelicin proses pelayanan, umumnya adalah unit layanan di bidang penegak hukum. Empat besar dari 6 unit layanan yang oleh sebagian besar penggunanya harus diberi imbalan lebih supaya proses pelayanan lancar adalah Lembaga Pemasyarakatan (DepkumHam); Peninjauan Kembali PK (MA); Retribusi STNK/BPKB/SIM (POLRI); dan Layanan Tindak Pidana Umum, Khusus, Narkoba dan Lakalantas (POLRI). Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan mengingat harusnya lembaga penegak hukum adalah yang memimpin di depan upaya-upaya penindakan dan pencegahan korupsi. Untuk memperkuat data mengenai besarnya toleransi masyarakat terhadap korupsi di pelayanan publik Indonesia, masyarakat pengguna layanan diminta berpendapat mengenai tingkat keseriusan korupsi dalam pelayanan publik yang mereka terima. Ternyata memang terbukti bahwa 77 persen pengguna layanan publik menganggap bahwa tingkat korupsi di pelayanan publik belum serius dan hanya 27 persen yang menganggap tingkat korupsi di layanan publik mencapai tahap serius. Pandangan masyarakat terhadap serius tidaknya korupsi di pelayanan publik secara lebih detail berbeda untuk setiap unit layanan. Dari 65 unit layanan yang disurvei, 80 persen (52) unit layanan publik oleh masyarakat penggunanya dinilai tidak memiliki tingkat korupsi yang serius. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan, dengan rata-rata integritas yang rendah yakni 5,53, ternyata mayoritas masyarakat pengguna layanan tidak menganggap serius korupsi yang terjadi di tempat mereka mendapatkan layanan.

Bagaimana Tingkat Korupsi pada Unit Layanan ini ?

Tidak Serius

TKI di Terminal III (Dept. Tenaga kerja & Transmigrasi)

93

Lembaga Pemasyarakatan (Dept. Hukum & HAM)

82

7

Serius

79

21

Pengukuran dan Pemetaan Kadastral/Pendaftaran Pertama kali (BPN)

72

28

Izin Trayek Angkutan Darat antar Provinsi (Dept. Perhubungan)

72

28

0%

50%

100%

Hanya 20 persen (13) unit layanan yang mereka anggap memiliki tingkat korupsi yang serius. Dari 13 unit layanan tersebut, 5 unit layanan dinilai masyarakat penggunanya berada pada tingkat korupsi yang paling serius, karena lebih dari 70 persen masyarakat penggunanya menilai bahwa unit layanan yang bersangkutan memiliki tingkat korupsi yang serius. Lima unit layanan tersebut adalah Layanan TKI di Terminal III oleh Depnakertrans (93%), Lembaga Pemasyarakatan oleh Depkumham (82%), Retribusi STNK/BPKB/ SIM oleh POLRI (79%), Pengukuran dan Pemetaan Kadastral/Pendaftaran pertama kali oleh BPN (72%), serta Izin Trayek Angkutan Darat antar Provinsi oleh Dephub (72%).



Retribusi STNK/BPKB/SIM (POLRI)

18

17

I. 2. Pengalaman Masyarakat terhadap Korupsi di Pelayanan Publik Pengalaman korupsi yang langsung dirasakan masyarakat dalam mengurus layanan bisa ditunjukkan dalam bentuk biaya-biaya lebih yang harus dibayarkan oleh masyarakat pengguna layanan di luar biaya resmi yang ditetapkan. Dari 3611 masyarakat yang mengurus layanan, 33 persen pernah mengeluarkan biaya/imbalan tambahan di luar biaya yang berlaku. Bila diperhatikan, unit layanan yang paling sering memungut biaya lebih menurut penilaian pengguna layanan adalah Unit Layanan Lembaga Pemasyarakatan (Depkumham); Bongkar Muat, Cold Storage, dll (DKP); TKI di Terminal III (Depnakertrans); serta Sertifikasi Tanah/ Penggabungan Sertifikat (BPN). Empat belas unit layanan berikut adalah unit layanan yang lebih dari 60 persen pengguna layanannya merasakan secara langsung harus mengeluarkan biaya/ imbalan tambahan di luar biaya resmi yang harus dikeluarkan. Selama menerima pelayanan di Unit Layanan ini, selain mengeluarkan biaya resmi, apakah Anda mengeluarkan biaya/imbalan tambahan ?

95

Lembaga Pemasyarakatan (Depkumham) Bongkar Muat, Cold Storage (DKP)

88

12

TKI di Terminal III (Depnakertrans)

87

13

Sertifikat Tanah, Penggabungan Sertifikat (BPN)

87

13

Izin Usaha Angkutan Darat/Pelayaran/Penerbangan (Dephub)

84

16

Izin KIR (Dephub)

83

17

Jasa Kepelabuhan (Pelindo II)

81

19

Tidak Pernah Pernah

Jasa Gudang/Lapangan Penumpukan (Pelindo II)

76

24

Pengukuran dan Pemetaan Kadastral/Pendaftaran Pertama (BPN)

72

28

Banding (MA)

67

33

Distribusi dan Jaringan Pelayanan Domestik/Distribusi dan Pemasaran BBM (Pertamina)

66

34

Tindak Pidana Umum, Khusus, Narkoba, Lakalantas (POLRI)

63

37

Pelayanan Gangguan (PLN)

62

38

Izin Penyambungan dan Pemasangan Listrik (PLN)

61

39


0%

18

5

50%

100%

Lembaga Pemasyarakatan di bawah tanggung jawab Departemen Hukum dan HAM merupakan unit layanan di mana hampir seluruh pengguna layanannya harus mengeluarkan biaya/ imbalan tambahan pada saat menerima layanan. Kondisi ini sangat memprihatinkan mengingat pengguna layanan dari Lembaga Pemasyarakatan adalah para narapidana yang dalam jangka waktu yang relatif panjang ‘diharuskan menikmati’ layanan yang diberikan oleh Unit Layanan ini. Pengeluaran biaya/imbalan tambahan yang ‘harus’ mereka rasakan tentu saja sangat memberatkan dan membebani pengguna layanan ini. Pengeluaran biaya/imbalan tambahan juga hampir dirasakan oleh seluruh pengguna layanan bongkar muat dan cold storage dari Departemen Kelautan dan Perikanan, TKI di Terminal III dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Sertifikasi Tanah dan Penggabungan Sertifikat dari BPN. Survei Integritas Sektor Publik Indonesia 2007

Selama menerima layanan dari instansi ini, Selain mengeluarkan biaya resmi apakah Anda mengeluarkan biaya/imbalan tambahan ? Tidak Pernah Pernah


80

20


79

21

22

78

PELINDO II


69

Perusahaan Listrik Negara

60 0%

31

40 50%

100%

Bila diperhatikan, Departemen Perhubungan, Badan Pertanahan Nasional, PELINDO II, Departemen Hukum dan HAM dan PLN memiliki unit layanan-unit layanan sampel yang pengguna layanannya paling sering harus mengeluarkan biaya/ imbalan tambahan di luar biaya resmi yang wajib mereka bayarkan dalam memperoleh layanan. Fakta ini diharapkan menjadikan instansi-instansi yang bersangkutan tergerak untuk segera mengkoreksi dan memperbaiki kualitas layanan yang mereka berikan kepada masyarakat. Dari masyarakat yang pernah mengeluarkan biaya di luar biaya resmi yang ditentukan, umumnya berdasarkan pengalaman bentuk imbalan yang diberikan kepada petugas layanan adalah dalam bentuk uang tunai atau cek. Dari 1327 orang yang mengaku mengeluarkan biaya di luar biaya resmi, 87,9% menyatakan bahwa mereka memberikan imbalan kepada petugas layanan dalam bentuk uang tunai/cek, dan hanya sebagian kecil yang berbentuk barang/souvenir (5,0 persen atau 62 orang), entertaint (3,5 persen atau 46 orang) atau fasilitas dan berbagai kemudahan tertentu lainnya (3,9 persen atau 52 orang).

Menurut pengalaman Anda, imbalan dalam bentuk apakah yang diberikan kepada petugas layanan pada instansi ini ?

76.9

Departemen Perhubungan PELINDO II

5 4.1 5.8

76.7


2.53.2 3.8

69.2


5.8 1 5.8 79.2

POLRI

50.4


5.4 3.7 5.8

59.5

Mahkamah Agung

50.4

Departemen Agama

45.9

Departemen Tenagakerja dan Transmigrasi

47.5 0%

.52.48

2.5 1 3.3.8 2.5 50%

100%



Fasilitas dan kemudahan lain Entertaintment Barang/ souvenir Uang tunai/ cek

19

Berdasarkan data menurut instansi, terlihat bahwa Departemen Perhubungan merupakan instansi yang pengguna layanannya paling banyak mengeluarkan biaya/ imbalan tambahan di luar biaya resmi baik dari sisi jenis dan jumlah. Dari seluruh pengguna layanan di Departemen Perhubungan, 77 persen reponden mengaku memberikan imbalan atau tambahan biaya dalam bentuk uang tunai/cek, 5 persen dalam bentuk barang/souvenir, 4 persen dalam bentuk entertaint dan 6 persen dalam bentuk fasilitas dan kemudahan lainnya. Selain pengguna layanan di Departemen Perhubungan, pengguna layanan di instansi lain yang juga mengalami memberikan biaya/imbalan tambahan di luar biaya resmi dalam bentuk uang tunai/cek, barang/ souvenir, entertaintment serta fasilitas dan kemudahan lain adalah PELINDO II, Departemen Hukum dan HAM, POLRI dan Mahkamah Agung. Pengguna layanan di unit layanan PLN umumnya mengeluarkan biaya tambahan atau imbalan dalam bentuk uang tunai/cek, barang/souvenir dan entertaintment. Sedangkan di Departemen Agama dalam bentuk uang tunai/cek, barang/souvenir dan entertaintment, di Departemen Tenagakerja dan Transmigrasi dalam bentuk uang tunai/cek dan entertaintment. Sedangkan pengguna layanan di unit-unit layanan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) 79 persen berdasarkan pengalaman mengeluarkan biaya tambahan/imbalan hanya dalam bentuk uang tunai/ cek.


Menurut pengalaman Anda, apakah anda memberikan imbalan dalam bentuk uang tunai/cek kepada petugas layanan pada unit layanan ini ? (jawaban ‘Ya’)

20

Lembaga Pemasyarakatan (Depkumham)

95

Bongkar Muat, Cold Storage (DKP)

88


87

Sertifikasi Tanah, Penggabungan Sertifikat (BPN)

87


84


81

Kenotariatan (Depkumham)

80

Izin KIR (Dephub)

77


76


75


72

Izin Trayek Angkutan Darat antar Provinsi (Dephub)

68

Banding (MA)

67

Distribusi dan Jaringan Pelayanan Domestik/ Distribusi dan Pemasaran BBM (Pertamina)

66


62


61


59

Penambahan Daya (PLN)

57


55

Administrasi Pernikahan (Depag)

53

Industri Farmasi/Izin Pendirian Apotik (Rumah Obat) / Penyaluran Alat Kesehatan dan Obat (Depkes)

50

0%


50%

100%

Biaya/imbalan yang paling sering diberikan oleh pengguna layanan adalah dalam bentuk uang tunai/ cek. Bila dilihat distribusinya berdasarkan unit layanan terlihat bahwa pengguna layanan di unit layanan Lembaga Pemasyarakatan dari Depkumham; Bongkar muat, cold storage dari DKP; TKI di Terminal III dari Depnakertrans; Sertifikasi tanah, penggabungan sertifikat dari BPN; Izin usaha angkutan darat/Pelayaran/Penerbangan dari Dephub; Jasa kepelabuhanan dari PELINDO II; serta Kenotariatan dari Depkumham merupakan unitunit layanan yang lebih dari 80 persen pengguna layanannya mengaku pernah mengeluarkan biaya/imbalan tambahan dalam bentuk uang tunai/cek di luar biaya resmi yang harus mereka bayarkan. Empat belas unit layanan lain merupakan unit layanan yang 50 persen ke atas pengguna layananannya mengaku pernah mengeluarkan uang tunai/cek sebagai biaya/imbalan tambahan di luar biaya resmi. Bila diperhatikan terlihat bahwa seluruh unit-unit layanan sampel yang berada di PLN, Departemen Perhubungan dan PELINDO II merupakan unit layanan yang terdaftar sebagai unit layanan di mana pengguna layananannya pernah mengeluarkan uang tunai/cek sebagai biaya/imbalan tambahan di luar biaya resmi yang mereka bayarkan. Menurut pengalaman Anda, apakah Anda memberikan imbalan dalam bentuk uang tunai/cek kepada layanan pada instansi ini ? (Jawaban ‘Ya’)

79

Badan Pertanahan Nasional Departemen Perhubungan

77

PELINDO II

77


69


60

Mahkamah Agung

50

POLRI

50 0%

50%

100%

Bila mengeluarkan biaya tambahan dalam bentuk uang tunai/cek pada unit layanan tempat mereka mengurus layanan, uang tunai umumnya dikeluarkan dan diberikan kepada petugas pelayanan langsung. Namun ada juga masyarakat yang membayar biaya tambahan di setiap jenjang pengurusan atau setiap pengambil keputusan. Data yang diperoleh dari pengguna layanan yang menjawab secara multiple di setiap unit layanan menggambarkan, bahwa paling tidak pada 7 unit layanan (7 teratas dalam gambar) pengguna layanannya harus mengeluarkan biaya/imbalan tambahan di luar biaya resmi yang dibayarkan lebih dari satu kali (tingkat). Pengguna layanan yang bersangkutan berkemungkinan selain membayar biaya tambahan kepada petugas



Bila dianalisa berdasarkan instansi, pemberian imbalan/biaya tambahan dalam bentuk uang tunai/cek paling banyak dirasakan oleh pengguna layanan di Badan Pertanahan Nasional (BPN), disusul kemudian oleh Departemen Perhubungan dan PELINDO II. Di unit-unit layanan sampel pada tiga instansi tersebut, lebih dari 70 persen pengguna layanannya mengaku pernah mengeluarkan uang tunai/cek sebagai biaya tambahan diluar biaya resmi yang mereka keluarkan.

21

layanan secara langsung juga membayar di setiap jenjang pengurusan atau di setiap pengambil keputusan. Bahkan ada kemungkinan pengguna layanan membayar biaya/ imbalan tambahan di tiga tingkat, yaitu petugas langsung, setiap jenjang pengurusan dan setiap pengambil keputusan. Di tingkat mana Anda mengeluarkan biaya/imbalan tambahan ? Lembaga Pemasyarakatan (Depkumham)

45.6


22.8

55.1

Banding (MA)

36.7

14.1

77.4


46.7

12

18.3 6.7

22.5

21.7 22.7

9.7 13.9

64 23.3

4 20


12.5

23

61.5

5 2.6

46.9

3.1

48.5



6.7 6.8

45.8

Retribusi STNK/ BPKB/ SIM (POLRI) Izin Trayek Angkutan Darat antar Provinsi (Dephub)

22

2.1

40.9


0%

18.3

58.4



5

63.3


Kasasi (MA)

8

75


Industri Farmasi/Izin Pendirian Apotik (Rumah Obat) / Penyaluran Alat Kesehatan dan Obat (Depkes)

12.5 9.4

80



23.4 25.8

81.3



35.5

67.2

Izin KIR (Dephub)

Setiap pengambil keputusan Setiap jenjang pengurusan Petugas langsung

46.7 25.8


Penetapan Hukum Tetap (MA)

34.7

23.3

45.2


71.9

22.5

7.5 4.6

60.5 44 33.3 40.3

12 4 10

13.3

9.7 50%

100%

Pada gambar terlihat bahwa unit layanan Lembaga Pemasyarakatan dari Depkumham berdasarkan pengalaman responden merupakan unit layanan di mana pengguna layanan harus mengeluarkan biaya/imbalan tambahan lebih dari satu kali (tingkat). Di Lembaga Pemasyarakatan, 72 persen pengguna layanannya mengaku harus mengeluarkan biaya tambahan di setiap pengambil keputusan. Selain itu 46 persennya mengaku mengeluarkan biaya tambahan yang diberikan kepada petugas secara langsung dan 23 persen menyatakan bahwa mereka juga harus mengeluarkan biaya tambahan di setiap jenjang pengurusan. Unit-unit layanan lain, terutama Unit Layanan Tindak pidana umum, khusus, narkoba, lakalantas dari POLRI; Banding dan Peninjauan Kembali dari MA; Izin KIR dan Izin Usaha Angkutan Darat, Pelayaran dan Penerbangan dari Dephub; serta Jasa Kepelabuhan dari PELINDO II, kondisinya tidak jauh berbeda dengan Lembaga Pemasyarakatan.


150%

Di tingkat mana Anda mengeluarkan biaya/imbalan tambahan? 70.3

Departemen Perhubungan 45.8

Departemen Hukum dan HAM Setiap pengambil keputusan Setiap jenjang pengurusan Petugas langsung

10.7 12.5

63.3

PELINDO II

36.7 8.3

34.7

Mahkamah Agung

19.8 55

12.5


53.7

3.3 9.1

41

9

43.3

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

32.8

POLRI 0%

16.7 29.8


Departemen Agama

15.7

14.2

4.9

4.2 11.7 7.5

12 50%

100%

Bila diintisarikan berdasarkan instansi diperoleh data bahwa Departemen Perhubungan dan PELINDO II merupakan instansi di mana pengguna layanannya lebih banyak membayar biaya tambahan langsung kepada petugas layanan. Pemberian biaya tambahan yang dilakukan di setiap jenjang pengurusan paling banyak dilakukan oleh Mahkamah Agung, sementara pembayaran biaya tambahan di setiap pengambil keputusan banyak terjadi di Departemen Hukum dan HAM. Secara umum pembayaran biaya tambahan yang paling merata diberikan di semua (tiga) tingkat yaitu kepada petugas langsung, setiap jenjang pengurusan dan setiap pengambil keputusan berada di Mahkamah Agung dan Departemen Hukum dan HAM. Berdasarkan pengalaman responden dalam survei ini terlihat bahwa pertemuan antara petugas layanan dan pengguna layanan, merupakan titik rawan terjadinya perilaku koruptif. Terutama bagi instansi yang unit layanannya memerlukan proses dimana terjadi banyak pertemuan langsung antara petugas dan pengguna, perlu ditingkatkan pengawasan, transparansi dan perbaikan mekanisme kerja.

< 2,5% 2,5 % - 5 % 5 % - 10 % 10 % - 15 % 15 % - 20 % > 20%

Responden % 28,65 8,39 9,7 7,09 8,68 37,48

Mengenai nilai biaya tambahan yang harus diberikan oleh pengguna layanan, jumlahnya cukup bervariasi, mulai kurang dari 2.5 persen sampai lebih dari 20 persen dari biaya resmi. Sayangnya tidak banyak responden yang terbuka untuk menyebutkan nominal imbalan yang telah mereka berikan di luar biaya resmi. Dari 1207 orang yang mengaku memberikan tambahan imbalan di luar biaya resmi, hanya 691 orang (57,25%) yang menyebutkan nominal imbalan yang diberikan. Dari responden yang terbuka tersebut, ternyata 37% nya membayar imbalan/biaya tambahan lebih dari 20% dari biaya resmi. Secara nominal range biaya tambahan tersebut bervariasi dari Rp. 1000,- sampai Rp. 150 juta



Persen Biaya Tambahan

23

Untuk gambaran lebih detail mengenai besaran relatif biaya tambahan terhadap biaya resmi untuk tiap unit layanan disajikan dalam gambar berikut.

Berapa persen besarnya biaya tambahan dari biaya resmi yang Anda keluarkan di Unit Layanan ini ? Lembaga Pemasyarakatan (Depkumham)

14


1.11.1

5.3

68.4

1.8

6.7

3.3 3.3 6.7

61.7 71


6.5 3.2

66.3


5.6 5.6 1.1 4

40


10


6.3

Izin KIR (Dephub) Pengukuran dan Pemetaan Kadastral/Pendaftaran Pertama (BPN) Industri Farmasi/Izin Pendirian Apotik (Rumah Obat) / Penyaluran Alat Kesehatan dan Obat (Depkes)

8.3

46.9

8.3

3.3

6

6

14

35

6.1 6.1 2

10.2

Administrasi Pernikahan (Depag) Izin Usaha Angkutan Darat/Pelayaran/ Penerbangan (Dephub)

6.3

9.4

15 % - 20 % 10 % - 15 %

8.2

5 % - 10 % 2,5 % - 5 %

19.7

3 1.5

7.6

1.1

>20 %

19.4

12.9

14.3

2.9 4.3

18

4

4.2 6.9 4.2 4.1 4.2

Retribusi STNK/BPKB/SIM (POLRI) Tindak Pidana Umum, Khusus, Narkoba, Lakalantas (POLRI) Izin Pendirian Rumah Sakit, Izin Praktek Dokter/ Izin Penempatan Dokter (Depkes)

8

13.2

21.1

6.1

1.11.1

1.7 1.1

24 15

15

13.2

5.3 2.6 5.3


8.3

11.7

5

< 2,5 %

15.6

0%

50%

100%

Unit layanan Lembaga Pemasyarakatan dari Depkumham, TKI di Terminal III dari Depnakertrans, Izin KIR dari Dephub serta Pengukuran dan Pemetaan Kadastral/ Pendaftaran pertamakali dari BPN merupakan unit-unit layanan di mana sebagian besar pengguna layanannya harus membayar biaya tambahan lebih dari 20 persen dari biaya resmi yang ditetapkan oleh unit layanan yang bersangkutan. Sementara untuk unit layanan Jasa Kepelabuhanan dan Jasa Gudang/Lapangan Penumpukan dari PELINDO II sebagian besar pengguna layanannya membayar biaya tambahan di luar biaya resmi kurang dari 2,5 persen. Kemungkinan besar hal ini disebabkan oleh nilai biaya resmi yang harus dibayarkan sudah cukup besar, sehingga walaupun secara nominal biaya tambahan yang harus dibayarkan besar, namun secara persentase terlihat kecil.


Berapa persen besarnya biaya tambahan dari biaya resmi yang Anda keluarkan di Unit Layanan ini ?

24

PELINDO II Departemen Hukum dan HAM Badan Pertanahan Nasional Departemen Tenagakerja dan Transmigrasi Departemen Perhubungan Departemen Kesehatan Perusahaan Listrik Negara

67.5 6.7

5.8 3.3 7.5 1.72.5 4.2

5 6.7 8.3

6.6.5 2.5 5

7.4

2.2

15 % - 20 % 10 % - 15 %

29.8 10

2.1

>20 %

25 30.8

2.5

7.5

4.2 5.8 0.3 37.5

9.2

3.3

4.13.2.3 3.1 .8

0%


9.2

.5

5 % - 10 % 2,5 % - 5 %

15

< 2,5 %

9.9 50%

100%

Berdasarkan instansi terlihat bahwa di PELINDO II sebagian besar pengguna layanannya harus membayar biaya tambahan di luar biaya resmi kurang dari 2,5 persen. Seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya hal tersebut kemungkinan besar disebabkan oleh nilai biaya resmi yang harus dibayarkan sudah cukup besar sehingga walaupun secara nominal nilai yang harus dibayarkan oleh pengguna layanan di PELINDO II besar, namun secara persentase nilainya bisa dianggap kecil, atau dapat juga disebabkan karena frekuensi layanan tinggi. Sementara 6 instansi lain rata-rata harus membayar biaya tambahan lebih dari 20 persen dari biaya resmi yang juga harus mereka bayarkan.


Fakta-fakta yang dijumpai dalam Pengalaman Integritas ini mencerminkan kondisi nyata dari unit layanan dan instansi berdasarkan pengalaman yang langsung dirasakan oleh pengguna layanan. Penilaian pengalaman integritas yang buruk mencerminkan kondisi pelayanan aktual yang buruk menurut penilaian pengguna layanan yang selama satu tahun terakhir melakukan pengurusan layanan di unit layanan atau instansi bersangkutan.


25

Potensi Integritas (Potential Integrity)

II. Potensi Integritas (Potential Integrity) Potensi Integritas (Potential Integrity) merupakan salah satu unsur penyusun skor integritas publik. Terdapat empat indikator yang digunakan untuk menyusun Potential Integrity yakni indikator Sistem Administrasi (Administrative System) dengan bobot 0.265, Lingkungan Kerja (Working Environment) dengan bobot 0.265, Perilaku Petugas Pelayanan (Personal Attitude) dengan bobot 0,261 dan Pencegahan Korupsi (Corruption Control Measures) dengan bobot 0,171. Nilai rata-rata potential integrity dari 65 unit layanan dan 30 instansi yang disurvei adalah 6,00. Nilai rata-rata tersebut bila dibandingkan dengan nilai rata-rata experienced integrity 5,34 memang lebih tinggi. Namun seperti halnya nilai rata-rata experience, nilai rata-rata potential integrity ini masih jauh lebih rendah dibandingkan negara lain yang melakukan survei serupa seperti Korea yang sudah mencapai nilai rata-rata potential integrity sebesar 8,42 (2006) Sebagai gambaran, akan ditunjukkan 5 instansi dan 5 unit layanan yang memiliki skor potential integrity terbaik dan terburuk dalam pelayanan publik tahun 2007. Sebagai gambaran, berbeda dengan skor experienced integrity, perbedaan skor potential integrity antar satu instansi dengan instansi lain tidak terlalu mencolok. Sebagian besar skor terdistribusi di dekat skor rata-rata (6,00). Badan Kepegawaian Negara (dengan 4 unit layanan sampel) merupakan satu-satunya instansi dengan skor potential integrity lebih dari 7. Sementara 5 instansi lain di bawahnya memiliki nilai potential integrity yang tidak jauh berbeda. Sedangkan Departemen Perhubungan (dengan 3 unit layanan sampel), Departemen Hukum dan HAM (dengan 3 unit layanan sampel), Badan Pertanahan Nasional (dengan 2 unit layanan sampel) dan POLRI (dengan 2 unit layanan sampel) merupakan instansi dengan nilai skor potential integrity terendah yaitu di bawah 5,00. Dalam rangka mempertajam analisa, 5 unit layanan dengan skor potential integrity tertinggi dan terendah akan ditunjukkan dalam gambar berikut. Potential Integrity berdasarkan Departemen/Instansi (5 Tertinggi dan 5 Terendah)

Badan Kepegawaian Negara (4 unit layanan)

7.34

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (1 unit layanan)

6.81

Departemen Perdagangan (2 unit layanan)

6.59

Departemen Perindustrian (2 unit layanan)

6.59

Departemen Koperasi dan UKM (1 unit layanan)

6.52

PT. PERTANI

6.52

Departemen Perhubungan (3 unit layanan)

4.38


Departemen Hukum dan HAM (3 unit layanan)

28

4.70

Badan Pertanahan Nasional (2 unit layanan)

4.84

Kepolisian Republik Indonesia (2 unit layanan)

4.84

Mahkamah Agung (4 unit layanan)

5.24 4.00

4.50

5.00

5.50

6.00



6.50

7.00

7.50

Potential Integrity berdasarkan Unit Layanan (5 Tertinggi dan 5 Terendah)

7.40

Pensiunan (BKN) Kenaikan Pangkat (BKN)

7.38

Pelayanan Perdagangan Luar Negeri (Dept. Perdagangan)

7.35

Pengangkatan PNS (BKN)

7.30

Pengurusan PJTKI (DEPNAKER)

7.29

Lembaga Pemasyarakatan (DEPKUMHAM) Izin Usaha Angkutan Darat/Laut/Udara (DEPHUB)

3.66 3.97

Izin pengujian kelayakan kendaraan angkutan umum darat (KIR)(DEPHUB)

4.41

Pelayanan TKI di Terminal III (DEPNAKER)

4.56

Retribusi STNK dan BPKB/SIM (POLRI)

4.62

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

6.00

6.50

7.00

7.50


Gambar menjelaskan bahwa terdapat 2 unit layanan Departemen Perhubungan (dari 3 unit layanan sampel) yang berada pada peringkat potential integrity lima terendah. Kondisi ini harus mendapat perhatian serius dari Departemen Perhubungan untuk segera dilakukan perbaikan-perbaikan. Kondisi sebaliknya terjadi bahwa 3 unit layanan sampel di Badan Kepegawaian Negara (dari 4 unit layanan) mendapatkan skor potential integrity tertinggi. Kondisi ini sebaiknya juga tidak membuat BKN mengurangi kualitas layanannya. Seperti halnya pada experience integrity, selain dari itu BKN juga harus mengevaluasi mengenai pencapaian nilai yang tinggi tersebut, apakah memang pelayanan yang diberikan sudah cukup baik, ataukah pengguna layanan memiliki “hubungan yang baik dan menguntungkan” dengan unit-unit layanan yang diberikan oleh BKN sehingga berpengaruh terhadap penilaian mereka terhadap layanan yang diberikan oleh BKN.


Bagian selanjutnya akan membahas 4 indikator potential integrity dengan lebih detail.


29

II. 1. Sistem Administrasi Berdasarkan survei, hampir seluruh masyarakat pengguna layanan tidak kesulitan mendapatkan informasi tentang layanan yang akan mereka urus. Data menunjukkan bahwa 96 persen masyarakat menyatakan bahwa unit layanan memiliki informasi terkait layanan yang mereka berikan, dan hanya 4 persen masyarakat yang menyatakan bahwa unit layanan yang mereka datangi tidak memiliki informasi layanan.

Unit Layanan yang menurut pengguna layanannya (persen) tidak memiliki informasi tentang layanan Peninjauan Kembali PK (MA)

29

Pelayanan Perdagangan Dalam Negeri (Dept. Perdagangan)

24.4


17.5

Retribusi STNK/BPKB/SIM (POLRI)

11.1


10.6

TPU, TPK, Narkoba, Lakalantas (POLRI)

10.2

Pajak (Dept. Keuangan)

10

Kasasi (MA)

10 0

10

20

30

Secara umum masyarakat memang tidak kesulitan untuk mendapatkan informasi di unit layanan. Hal ini terbukti dari data bahwa masyarakat pengguna layanan yang menyatakan bahwa unit layanan yang bersangkutan tidak memiliki informasi maksimal hanya 29 persen dari pengguna layanan dan itu berada di unit layanan Peninjauan Kembali PK dari Mahkamah Agung. Detailnya, terdapat 8 unit layanan yang lebih dari 10 persen masyarakat pengguna layanannya menyatakan unit layanan yang bersangkutan tidak memiliki informasi layanan, seperti ditunjukkan dalam gambar. Namun bila ditelusuri lebih lanjut, dari mana informasi layanan tersebut diperoleh

Dari mana masyarakat mendapatkan informasi layanan ? 90

Petugas layanan langsung Papan pengumuman


Tidak

30

Ya

55

Media elektronik

45

25

Costumer service

75

27

Brosur/pamflet/selebaran

73

19 0%


10

81 50%

100%

ternyata data menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat (90 persen) menyatakan bahwa mereka mendapatkan informasi dari petugas layanan secara langsung (pertemuan face-to-face). Artinya, mereka secara manual harus bertanya kepada petugas mengenai informasi layanan yang akan mereka urus. Cara ini tentu saja sangat konvensional dan kurang informatif, mengingat teknologi sudah berkembang dengan sangat pesat. Dari seluruh sumber informasi layanan hanya 25 persen masyarakat pengguna layanan yang menyatakan bahwa di unit layanan yang mereka datangi menyampaikan informasi layanan melalui media elektronik (touch screen, layar TV, web/komputer). Informasi yang diterima langsung dari petugas memang tidak selamanya merugikan karena masyarakat dapat bertanya sesuai dengan kebutuhannya secara langsung. Interaksi konvensional seperti ini memudahkan bagi pengguna layanan dari kalangan kebanyakan yang tidak peka teknologi. Namun disatu sisi, semakin sering kontak langsung antara petugas dengan pengguna, semakin memperbesar peluang terjadinya perilaku korup. Proses “tawar-menawar” yang tidak prosedural antara petugas dan penerima layanan dapat muncul pertama kali ketika masyarakat menanyakan prosedur layanan, yang seharusnya akan dapat dihindarkan jika masyarakat mengetahui informasi melalui media lain. Secara lebih spesifik, umumnya unit layanan menyampaikan informasi mengenai layanan melalui beberapa sumber. Selain dari petugas layanan langsung atau customer service, biasanya untuk unit layanan yang telah memiliki SOP, juga akan menyediakan informasi layanan melalui brosur/pamflet atau papan pengumuman bahkan melalui media elektronik (touch screen, layar TV, dll). Persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh unit layanan secara umum cukup mudah diketahui oleh masyarakat pengguna layanan. Dari 3611 responden, 95 persen menyatakan bahwa mereka mengetahui persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan untuk mendapatkan layanan di unit layanan yang akan mereka urus. Dan sebagian besar dari mereka (90 persen) juga menyatakan bahwa mereka tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi mengenai syarat dan prosedur layanan di unit layanan tempat mereka mengurus layanan ini. Secara lebih spesifik tabel berikut menunjukkan pengetahuan pengguna layanan mengenai persyaratan dan prosedur sekaligus kesulitan dalam memperoleh informasi mengenai persyaratan dan prosedur tersebut.

Tindak Pidana Umum, Khusus, Narkotika, Lakalantas (POLRI) Bongkar Muat, Cold Storage, dll (DKP) Banding (MA) TKI di Terminal III (Depnakertrans) Kasasi (MA) Lembaga Pemasyarakatan (Depkumham) Peninjauan Kembali PK (MA)

Tahu Persyaratan (Ya) 73,5 93,8 96,7 76,7 96,7 80,7 77,4

Kesulitan mendapatkan Informasi persyaratan (Ya) 57,1 43,8 40,0 38,3 36,7 35,0 32,3

Memang secara umum masyarakat pengguna layanan umumnya mengetahui persyaratan dan prosedur dalam unit layanan tempat mereka mengurus layanan. Namun bila dilihat pada tabel terlihat bahwa kira-kira masih ada 7 unit layanan yang lebih dari 30 persen penggunanya menyatakan masih mendapatkan kesulitan dalam mendapatkan informasi persyaratan layanan yang dimaksud. Data tabel sekaligus juga



Unit Layanan

31

menunjukkan bahwa unit-unit layanan dalam penegakan hukum justru merupakan unit layanan di mana masyarakat penggunanya paling kesulitan memperoleh informasi mengenai persyaratan dan prosedur layanan. Tercatat dari 7 unit layanan tersebut, 5 unit layanan adalah layanan di bidang penegak hukum yang berasal dari Mahkamah Agung, POLRI dan Dept. Hukum dan HAM. Secara umum masyarakat pengguna layanan menyatakan bahwa menurut pandangan mereka prosedur pelayanan di unit layanan tempat mereka mengurus layanan adalah mudah (56 persen), biasa saja (36 persen) dan sulit (8 persen). Bila dikaji lebih lanjut dengan memperhatikan setiap unit layanan maka terlihat bahwa walaupun secara umum prosedur pelayanan di unit layanan adalah mudah, namun masih ada beberapa unit layanan yang menurut penilaian masyarakat penggunanya prosedur relatif lebih sulit.

Bagaimana prosedur pelayanan di unit layanan ini ?

Biasa Saja Sulit

42.1

42.1


Mudah

42.5

31.7

Penyidikan Obat dan Makanan (BPOM ) Tindak Pidana Umum, Khusus, Narkotika, Lakalantas (POLRI) Peninjauan Kembali PK (MA)

30.1

36.7

29

42

Sertifikasi Tanah/Penggabungan Sertifikat (BPN)

21.7

Pengukuran dan Pemetaan Kadastral/ Pendaftaran Pertama (BPN)

21.7 21.1


20

Kasasi (MA)

0%

15.8

38.3

25.8 32.7 29 40

51.6 34.2

26.7 44.7

40

40 50%

100%


Terlihat pada gambar bahwa di unit layanan Lembaga Pemasyarakatan dari Depkumham, pengguna layanan yang menyatakan prosedur pelayanannya sulit masih cukup dominan. Enam unit layanan lain adalah unit layanan yang dinilai lebih dari 20 persen pengguna layanannya memiliki prosedur pelayanan yang sulit. Secara keseluruhan, urutan instansi yang dianggap pengguna layanannya memiliki prosedur pelayanan yang sulit adalah Dept. Hukum dan HAM, BPOM, POLRI, Mahkamah Agung, Badan Pertanahan Nasional dan PLN.

32

Mengenai waktu penyelesaian layanan, masih cukup besar masyarakat (42 persen) yang menilai bahwa layanan yang mereka terima tidak selalu selesai tepat waktu. Artinya, unit layanan masih harus terus memperbaiki diri dengan berusaha menepati batas waktu penyelesaian layanan seperti yang telah mereka tetapkan sendiri. Untuk lebih jelasnya, pada gambar berikut dijelaskan mengenai unit layanan apa saja yang kurang menepati waktu penyelesaian layanan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.


Apakah pelayanan yang Anda terima telah sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan ? 100

Bongkar Muat, Cold Storage, dll (DKP)

Selalu sesuai Tidak selalu sesuai


96.7


88

Izin Usaha Angkutan Darat/Pelayaran/ Penerbangan (Dephub)

81.3

3 12 18.7


80

20


75.4

24.6

Izin Pengembangan Usaha Perikanan/ Penangkapan/Izin Kapal (DKP)

75.3

24.7


73.3

26.7

Penyidikan Obat dan Makanan (BPOM)

73.3

26.7

70.6

Asuransi Kecelakaan Kerja (Jamsostek)

29.4

Banding (MA)

70

30

Persetujuan Eselon I dan II (Depdagri)

66.7

33.3

Panti Rehabilitas Sosial/Asuhan & Jompo/ Penyantunan Veteran dan Cacat (Depsos)

65.9

34.1


64.5

35.5

Tindak Pidana Umum, Khusus, Narkotika, Lakalantas (POLRI

63.3

36.7


61.3

0%

38.7

50%

100%

Selain waktu, biaya merupakan salah satu sistem administrasi layanan yang dijadikan perhatian utama oleh pengelola dan pengguna layanan. Sebagian besar masyarakat pengguna layanan (73 persen) menyatakan bahwa biaya yang mereka keluarkan dalam mengurus layanan telah sesuai dengan standar/tarif yang telah ditentukan. Kondisi ini tentu saja cukup baik. Namun yang harus menjadi perhatian selain masih terdapat 15 persen mayarakat yang menyatakan biaya yang dipungut tidak sesuai dengan standar/ tarif yang ditentukan, ternyata masih sekitar 12 persen responden menyatakan bahwa mereka tidak tahu apakah biaya yang mereka keluarkan dalam mengurus layanan tersebut sesuai dengan standar/tarif yang ditetapkan atau tidak. Artinya, mereka tidak mengetahui standar/tarif yang ditetapkan sebenarnya berapa. Hal ini bisa terjadi karena



Terlihat bahwa unit layanan Bongkar Muat, Cold Storage,dll yang berada di Departemen Kelautan dan Perikanan merupakan unit layanan yang paling banyak mengecewakan pengguna layanannya. Hal tersebut dikarenakan 100 persen pengguna layanannya menyatakan bahwa unit layanan Bongkar Muat, Cold Storage tidak selalu tepat waktu dalam penyelesaian layanannya. Limabelas unit layanan lain yang ditampilkan dalam gambar adalah unit layanan yang dinilai oleh lebih dari 60 persen pengguna layanannya tidak selalu tepat waktu dalam penyelesaian layanan. Terlihat bahwa sebagian besar unit layanan yang tidak tepat waktu dalam penyelesaian layanan ini adalah jenis-jenis layanan perizinan dan jenis-jenis layanan yang terkait dengan penegakan hukum. Bila diranking berdasarkan instansi, terlihat bahwa instansi-instansi yang dinilai lebih dari 60 persen pengguna layanannya tidak tepat waktu dalam penyelesaian layanan adalah DKP, BPN, Depkumham, Dephub, Depnakertrans, BPOM, Jamsostek, MA, Depdagri, Depsos, POLRI dan PERTAMINA.

33

unit layanan yang bersangkutan kemungkinan tidak menginformasikan besar biaya yang harus dikeluarkan untuk pengurusan layanan tertentu. Kondisi semacam ini lah yang biasanya memicu pungutan liar dan suap dalam pelayanan publik. Bila diperinci untuk tiap unit layanan, kondisi detail ditunjukkan oleh gambar berikut.

Apakah biaya yang Anda keluarkan sudah sesuai dengan standar/tarif yang telah ditentukan ? Tidak tahu Tidak Ya


14

66.7


19.3

30

Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Narkotika, Lakalantas (POLRI)

68.3

32.7

38.8

32.3

Asuransi Kecelakaan Kerja (Jamsostek) Pelayanan Perdagangan Luar Negeri (Dept. Perdagangan)

23.3


32.4 50

56.3 42.2 36.6

Pengurusan Program PPMK

28.6

35.3 26.7

18.7

Izin KIR (Dept. Perhubungan)

1.7

25 35.9

16.7

0%

50%

21.9 46.7

100%

Terlihat pada gambar bahwa 8 unit layanan berikut menggambarkan adanya ketidakjelasan dalam penentuan biaya pelayanan. Pada Lembaga Pemasyarakatan dan TKI di Terminal III lebih dari 60 persen pengguna layanannya menyatakan bahwa biaya yang mereka bayarkan tidak sesuai dengan standar tarif yang ditetapkan oleh unit layanan itu sendiri. Sementara di Perdagangan Luar Negeri dan Pengurusan Program PPMK kondisi yang terjadi adalah sebagian besar dari pengguna layanan tersebut tidak mengetahui standar biaya yang ditetapkan oleh unit layanan yang bersangkutan. Pelaksanaan Sistem Administrasi yang baik dalam layanan publik ini mencerminkan tingkat transparansi unit layanan kepada masyarakat pengguna layanannya. Secara umum masih diperlukan banyak perbaikan dalam sistem administrasi di unit layanan dan instansi publik di Indonesia.

II. 2. Lingkungan Kerja (Working Environment)


Faktor kebiasaan yang umum terjadi dalam lingkungan kerja merupakan salah satu pemicu dalam korupsi di sektor pelayanan publik. Kebiasaan-kebiasaan tersebut diantaranya adalah kebiasaan menawarkan jalur cepat untuk pelayanan, kebiasaan menerima dan menawarkan tips/hadiah/imbalan dalam pengurusan layanan, serta kebiasaan pertemuan dan komunikasi langsung dengan petugas layanan dalam mempercepat layanan.

34

Adanya tawaran dari petugas untuk mempercepat proses layanan dengan memberi imbalan tertentu ternyata dialami oleh 25 persen pengguna layanan di unit layanan yang mereka datangi. Artinya, karena sudah menjadi kebiasaan,walaupun sudah dilakukan perbaikan-perbaikan dalam sistem pelayanan, namun usaha untuk tetap mencari keuntungan dengan menawarkan jasa untuk mempercepat proses layanan dengan menarik imbalan tertentu tetap saja masih terjadi. Unit layanan yang secara mencolok masih melakukan hal tersebut adalah Lembaga Pemasyarakatan dari Depkumham; Izin


Usaha Angkutan Darat, Pelayaran dan Penerbangan dari Dephub; Retribusi STNK/SIM/ BPKB dari POLRI; dan Bongkar Muat, Cold Storage dari DKP. Lihat gambar berikut. Selama Anda menerima layanan di Unit Layanan ini, apakah ada/terdapat petugas yangmenawarkan jasa untuk mempercepat proses pelayanan dengan imbalan tertentu ? 84.2

Lembaga Pemasyarakatan (Depkumham) Izin Usaha Angkutan Darat/Pelayaran/ Penerbangan (Dephub)

18.7

81.3

Retribusi STNK/SIM/BPKB (POLRI)

72.2

27.8


71.9

28.1

Izin KIR (Dephub)

68.8

31.3

66.7

33.3

65.2

34.8

TKI di Terminal III (Depnakertrans) Izin Pengembangan Usaha Perikanan/ Penangkapan/Izin Kapal (DKP) Izin Penyambungan dan Pemasangan Listrik (PLN)

Tidak ada Ada

15.8

36.8

63.2


56.8

43.2

Kasasi (MA)

56.7

43.3

54.8

45.2

53.7

46.3

53.3

46.7

53.1

46.9

51.7

48.3

51.6

48.4

Jasa Kepelabuhan (Pelindo II) Panti Rehabilitasi Sosial/Asuhan & Jompo/ Penyantunan Veteran dan Cacat (Depsos) Banding (MA) Tindak Pidana Umum, Khusus, Narkotika, Lakalantas (POLRI) Jasa Gudang/Lapangan Penumpukan (Pelindo II) Peninjauan Kembali PK (MA)

0%

50%

100%

Ada 16 unit layanan dari 9 instansi yang lebih dari 50 persen pengguna layanannya menyatakan bahwa petugas layanan di unit layanan yang bersangkutan memiliki inisiatif menawarkan jasa untuk mempercepat proses pelayanan dengan meminta imbalan tertentu. Kondisi yang terjadi karena kebiasaan yang sudah berlangsung lama ini dikhawatirkan akan semakin sulit diatasi bila tidak segera dilakukan perbaikanperbaikan dan pembenahan.

Tidak ada Ada

68.6

Departemen Perhubungan (Dephub)

31.4

66.9

Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP)

33.1

Departemen Hukum dan HAM (Depkumham)

52.5

47.5

PT. Pelabuhan Indonesia II (PELINDO II)

52.5

47.5

0%

50%

100%



Selama Anda menerima layanan di Instansi ini, apakah ada/terdapat petugas yang menawarkan jasa untuk mempercepat proses pelayanan dengan imbalan tertentu ?

35

Seperti telah disebutkan sebelumnya, 16 unit layanan yang dianggap lebih dari 50 persen pengguna layanannya petugasnya memiliki inisiatif untuk meminta imbalan dengan cara mempercepat proses layanan berasal dari 9 instansi. Bila disimpulkan dari 9 instansi tersebut, Departemen Perhubungan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Hukum dan HAM serta PELINDO II merupakan instansi yang dinilai oleh sebagian besar pengguna layanannya memiliki petugas layanan yang selalu berinisiatif menawarkan jasa mempercepat proses layanan dengan imbalan tertentu. Kebiasaan petugas menerima tips dan pengguna layanan yang terbiasa memberikan tips juga masih terjadi. Sebesar 29 persen pengguna layanan mengalami dan menyatakan bahwa para petugas di unit layanan yang mereka datangi sudah terbiasa menerima tips, hadiah atau imbalan lain sebagai bagian dari pengurusan layanan. Kebiasaan tersebut ternyata juga mendapatkan dukungan dari masyarakat pengguna layanan sendiri, karena 20 persen diantara mereka pernah menawarkan tips, hadiah atau imbalan kepada petugas dalam rangka mempercepat layanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa korupsi bisa dimulai dan dilakukan lewat kondisi yang saling mendukung antara kedua belah pihak, yaitu antara yang memberi dan antara yang diberi. Oleh karena itu sosialisasi yang terus menerus dan komprehensif sangat diperlukan untuk mengurangi atau menghindari kondisi tersebut. Suasana untuk memberi dan diberi tersebut secara spesifik berbeda di antara unit layanan yang disurvei. Lihat gambar berikut. Apakah petugas pada unit layanan ini biasa terima tips, imbalan sebagai bagian dari pengurusan layanan ? Apakah Anda menawarkan tips, imbalan kepada petugas untuk mempercepat layanan ? Retribusi STNK/SIM/BPKB (POLRI)

75

26.4

Tindak Pidana Umum, Khusus, Narkotika, Lakalantas (POLRI)

73.17

30.61

Kasasi (MA)

66.7

20

Izin KIR (Dephub) Izin Penyambungan dan Pemasangan Listrik (PLN)

73.7

42.1


65

48.3

Izin Trayek Angkutan Darat antar provinsi (Dephub)

64

48

Jasa Kepelabuhan (PELINDO II)

54.8

Jasa Gudang/Lapangan Penumpukan (PELINDO II)

47.2



87.7

68.4


36

78.1

51.6

48.4 45.2


59.6 56.8

45.5

61.3

Petugas biasa menerima tips, imbalan (%) Pengguna layanan menawarkan tips, imbalan (%) 96.9 96.9


84.84 84.4


40

Kenotariatan (depkumham)

0%


72 46.7

Pengukuran dan Pemetaan Kadastral/ Pendaftaran pertama kali (BPN)

50%

51.7

100%

Pada gambar dijelaskan bahwa penerimaan dan pemberian tips dan imbalan menjadi bagian dari pengurusan layanan publik memiliki kasus spesifik di masing-masing unit layanan. Pada unit layanan Retribusi STNK/SIM/BPKB dari POLRI terlihat bahwa yang lebih menonjol adalah kebiasaan petugas layanan untuk menerima tips dan imbalan sebagai bagian dari pengurusan layanan. Sementara pengguna layanan memiliki inisiatif yang rendah dalam menawarkan tips dan imbalan kepada petugas layanan. Artinya, karena kebiasaan tersebut, umumnya petugas layanan lalu berinisiatif untuk meminta imbalan kepada pengguna layanan. Pada unit layanan Bongkar Muat, Cold Storage dari DKP dan Izin Usaha Angkutan Darat/ Pelayaran/Penerbangan dari Departemen Perhubungan terlihat bahwa kebiasaan petugas layanan dalam menerima tips dan imbalan sebagai bagian dari pengurusan layanan diimbangi dengan inisiatif pengguna layanan dalam menawarkan tips dan imbalan dalam rangka mempercepat pelayanan. Dalam kondisi ini masing-masing pengguna dan petugas layanan memiliki andil dalam menyuburkan praktek suap, pungutan liar dan korupsi di pelayanan publik. Apakah petugas pada instansi ini biasa terima tips, imbalan sebagai bagian dari pengurusan layanan ? Apakah Anda menawarkan tips, imbalan kepada petugas layanan untuk mempercepat layanan ? Departemen Perhubungan (Dephub)

59.5

PT. Pelabuhan Indonesia II (PELINDO II)

60

49.2


54.6

40.5

53.3 49.2

Departemen Hukum dan HAM (Depkumham) Perusahaan Listrik Negara (PLN)

52.1

33.9

0%

50%

76.9

Petugas biasa menerima tips, imbalan (%) Pengguna layanan menawarkan tips, imbalan (%)

100%

Masih terkait dengan proses kecepatan layanan dan perilaku petugas layanan, ternyata masih banyak pengguna layanan (43 persen) yang harus menghadap petugas berulangkali untuk mendapatkan output layanan di unit layanan yang mereka datangi. Dan menurut 29 persen masyarakat pengguna layanan, intensitas pertemuan/komunikasi dengan petugas tersebut (walaupun sebenarnya tidak sesuai dengan prosedur) ternyata akan mempercepat proses pelayanan. Untuk lebih jelasnya, data tiap unit layanan dalam intensitas tatap muka dan komunikasi dengan petugas layanan yang dilakukan di luar prosedur dalam rangka mempercepat proses layanan ditunjukkan oleh gambar berikut.



Pada unit layanan Kenotariatan dari Depkumham serta Pengukuran dan Pemetaan Kadastral/Pendaftaran pertama kali dari BPN terlihat bahwa inisiatif menawarkan tips dan imbalan dalam rangka upaya mempercepat layanan justru berada di pengguna layanan. Kondisi semacam ini kemungkinan tidak akan terjadi bila unit layanan yang bersangkutan secara aktif mensosialisasikan bahwa pengurusan pada unit layanan tersebut dilakukan berdasar SOP (Standart Operational Procedure) dan ditekankan bahwa petugas layanan tidak menerima suap atau tips.

37

Berdasar pengalaman, untuk mendapat layanan di unit layanan ini, apakah diperlukan menghadap petugas berulangkali ? Berdasar pengalaman, apakah intensitas pertemuan/komunikasi dengan petugas (di luar prosedur) akan mempercepat proses layanan ? Bongkar Muat, Cold Storage (DKP)

96.7

18.8


96.7

45


96

32

Penyidikan obat dan makanan (BPOM)

90.8

14.2

Lembaga Pemasyaratan (Depkumhum)

86

59.7

Panti Rehabilitasi Sosial/Asuhan & Jompo/ Penyantunan Veteran Veteran dan Cacat (Depsos) Pengukuran dan Pemetaan Kadastral/Pendaftaran Pertama kali (BPN)

80.5

7.3

80

68.3

Banding (MA)

73.3

43.3


71

48.4

Izin Usaha Perikanan/Penangkapan/Kapal Perikanan (DKP)

70.8

7.9


73.7

42.1

Izin PMA/PMDN (BKPM)

70

20.9


67.7

8.8

Tindak Pidana Umum, Khusus, Narkotika, Lakalantas (POLRI) Penetapan Hukum Tetap (MA)

46.7

Kasasi (MA)

46.7

Cukai/Bea Masuk (Depkeu)

61.2 57.1 60 60 55

45.5


72

10

Pelayanan Perdagangan Luar Negeri (Depdag) Retribusi STNK/SIM/BPKB (POLRI)

53.3 51.4

79.2

Pajak (Depkeu)

Intensitas pertemuan/ komunikasi dengan petugas mempercepat layanan

61.4

24


60

Menghadap petugas berkali-kali

53.3

56.7

68.8 71.9


36.7


30

Mutasi (BKN) Pengurusan Penggunaan Askes (PT. ASKES)

29.2

0%

50%

100%


Pada gambar dijelaskan bahwa ada 3 kelompok berbeda terkait dengan petugas dan percepatan layanan ini. Kelompok pertama adalah kelompok dimana pengguna layanan menyatakan bahwa untuk mendapat layanan, diperlukan menghadap petugas layanan berkali-kali, namun intensitas pertemuan/komunikasi tersebut tidak berpengaruh terhadap kecepatan layanan yang mereka terima.Yang masuk dalam kelompok ini diantaranya adalah unit layanan Bongkar Muat,Cold Storage (DKP); Penyidikan obat dan makanan (BPOM), Kenotariatan (Depkumham); Panti rehabilitasi sosial/Asuhan dan Jompo/Penyantun veteran dan cacat (Depsos); Izin Usaha Perikanan/Penangkapan/ Kapal Perikanan (DKP); dan masih banyak lagi. Kondisi semacam ini menunjukkan terjadinya birokrasi yang berbelit-belit dan menyulitkan pengguna layanan. Unit layanan semacam ini merupakan prioritas untuk segera direformasi.

38

Kelompok kedua adalah kelompok di mana pengguna layanan harus menghadap petugas berkali-kali dimana intensitas pertemuan/komunikasi dengan petugas layanan tersebut akan mempercepat proses layanan. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah unit layanan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral/Pendaftaran Pertama kali (BPN); Tindak Pidana Umum,Khusus, Narkoba dan Lakalantas (POLRI); Cukai/Bea Masuk (Dept.Keuangan),dll. Kondisi ini menunjukkan telah terjadi kerjasama yang saling menguntungkan antara petugas layanan dan pengguna layanan. Kerjasama ini


biasanya selalu dibarengi dengan suap dan pungutan liar yang sebenarnya merugikan pengguna layanan dan negara. Unit layanan dengan kondisi semacam ini juga perlu dilakukan pembenahan dan pemantauan terutama dari penanggungjawab unit layanan. Kondisi yang berlarut-larut akan menciptakan budaya korupsi di area pelayanan publik. Kelompok ketiga adalah kelompok di mana masyarakat pengguna layanan menilai bahwa intensitas pertemuan/komunikasi dengan petugas (di luar prosedur) di unit layanan akan mempercepat proses layanan, namun berdasar pengalaman, mereka dalam mengurus layanan di unit layanan tersebut tidak perlu menghadap berulang kali. Yang masuk dalam kelompok ini adalah unit layanan Pelayanan Perdagangan Luar Negeri (Dept.Perdagangan); Pengangkatan PNS dan Mutasi (BKN);Pengurusan Penggunaan Askes (PT.ASKES); dan lain-lain. Kondisi ini mencerminkan ketidaktransparanan unit layanan kepada pengguna layanan dalam proses pelayanan sehingga SOP unit layanan tersebut tidak dimengerti oleh pengguna layanan. Indikasi lain adalah petugas layanan sengaja melakukan hal tersebut supaya pengguna layanan melakukan kontak langsung dengan mereka dalam rangka mempercepat layanan sehingga peluang pungutan liar dapat dilakukan. Berdasar pengalaman, untuk mendapat layanan di instansi ini, apakah diperlukan menghadap petugas berulang kali ? Berdasar pengalaman, apakah intensitas pertemuan/komunikasi dengan petugas (diluar prosedur) akan mempercepat proses layanan ? Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

90.9

14.17


77.7

10.7

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

70

20.9

Badan Pertanahan Nasional (BPN)

88.3

56.7

Mahkamah Agung (MA)

66.1

46.3


68.3

49.2

Menghadap petugas berkali-kali

56.7 55.8

Departemen Keuangan (Depkeu) 37.8 39.4

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

Intensitas pertemuan/ komunikasi dengan petugas mempercepat layanan

45.5 47.9

Perusahaan Listrik Negara (PLN) Departemen Perhubungan (Dephub)

40.5

0%

50%

62

100%

Lingkungan kerja (Working environment) memang sangat menentukan proses kerja dan perilaku petugas. Oleh karena itu, untuk memperkecil potensi korupsi di lembaga pelayanan publik, instansi serta unit-unit layanan sebaiknya memperhatikan lingkungan kerja unit layanannya sehingga profesionalitas petugas, unit layanan dan instansi menjadi lebih baik.



Unit-unit layanan yang ditampilkan dalam tabel di atas harus segera mendapat perhatian dari instansi yang membawahinya. Seperti terlihat pada tabel bahwa instansi tersebut sebaiknya segera memperbaiki unit-unit layanannya dalam rangka menciptakan transparansi pelayanan dan mencegah terjadinya korupsi di lingkungan instansi yang bersangkutan.

39

II. 3. Perilaku Petugas Layanan (Personal Attitude) Personal attitude merupakan salah satu faktor pemicu korupsi dalam pelayanan publik. Perilaku-perilaku petugas layanan terutama dalam perbedaan perlakuan layanan sering terjadi dalam layanan publik. Pada prakteknya di lapangan terkait dengan perilaku petugas layanan, ternyata masih terdapat 31 persen pengguna layanan yang merasa prosedur pelayanan yang diberlakukan tidak sama antara sesama pengguna layanan. Selain dari itu 29 persen dari pengguna layanan juga pernah merasakan langsung perbedaan perlakuan pelayanan tersebut. Kondisi semacam ini patut mendapat perhatian oleh penanggungjawab unit layanan karena bila dibiarkan berlarut-larut perilaku petugas layanan tersebut, akan menurunkan kredibilitas unit layanan yang bersangkutan. Apakah prosedur pelayanan yang telah ditetapkan diberlakukan sama terhadap semua penerima layanan ? Selama Anda menerima layanan, apakah pernah menerima perbedaan perlakuan layanan ? 96.9 96.9

Bongkar muat, cold storage, dll (DKP) Izin Usaha Angkutan Darat/Pelayaran/ Penerbangan (Dephub)

84.4 84.4 84.2

Lembaga Pemasyarakatan (Depkumham) Pengukuran dan Pemetaan Kadastral/Pendaftaran pertama kali (BPN) Izin Pengembangan Usaha Perikanan/Usaha Penangkapan/Kapal Perikanan (DKP) 72 72

Izin Trayek Angkutan Darat antar Provinsi (Dephub) Peninjauan Kembali PK (MA) Izin KIR (Dephub)

57.8

Kasasi (MA)

66.7 70

53.3

Tindak Pidana Umaum, Khusus, Narkotika, Lakalantas (POLRI)

59.2


69.4

63.9

54.2

61.7 58.3

Sertifikasi Tanah/Penggembangan Sertifikat (BPN) Izin Penyambungan dan Pemasangan Listrik (PLN)

60.5

50 55.9 55.9 54.1 54.1 53.7 53.7

Asuransi Kecelakaan Kerja (PT. Jamsostek) Jaminan Hari Tua dan Tabungan Perumahan (PT. Jamsostek) Panti Rehabilitasi Sosial/Asuhan dan Jompo/ Santunan Veteran&Cacat (Depsos) 32.3

Jasa Kepelabuhanan (PELINDO II)

53.9 47.7

Penambahan Daya (PLN) Banding (MA)

46.7

0%

Tidak selalu sama (%) Pernah (%) 61.3



67.7 61.3 65.6

53.3


40

91.2

81.7 78.3 79.8 79.8

50%

59.6

52.3 56.7

100%

Berdasarkan jenis layanan, gambar berikut menjelaskan bahwa terdapat korelasi yang kuat antara pernyataan pengguna layanan mengenai prosedur pelayanan yang tidak selalu sama diberlakukan terhadap semua penerima layanan dengan pengalaman pribadi saat menerima perbedaan perlakuan dalam pengurusan layanan. Dijelaskan bahwa unit layanan Bongkar muat, cold storage, dll dari Departemen Kelautan dan Perikanan dinilai masyarakat pengguna layanannya sangat buruk dalam perbedaan perlakuan pelayanan. Unit-unit layanan lain yaitu Izin Usaha Angkutan Darat/Pelayaran/ Penerbangan dari Dephub; Lembaga Pemasyarakatan dari Depkumham; Pengukuran


dan Pemetaan Kadastral/Pendaftaran Pertama Kali dari BPN; Izin Pengembangan Usaha Perikanan/Usaha Penangkapan/Kapal Perikanan dari DKP; dan Izin Trayek Angkutan Darat antar Provinsi dari Dephub; serta 13 unit layanan lain juga harus segera melakukan perubahan dalam kualitas petugas layanannya. Apakah prosedur pelayanan yang telah ditetapkan diberlakukan sama terhadap semua penerima layanan ? Selama Anda menerima layanan, apakah pernah menerima perbedaan perlakuan layanan ? 84.3 84.3

Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) Departemen Perhubungan (Dephub) Badan Pertanahan Nasional (BPN)

71.9 67.8 71.7 68.3

Mahkamah Agung (MA)

59.5

51.2

Departemen Hukum dan HAM (Depkumham) Pelabuahan Indonesia II (PELINDO II)

57.5 48.3

0%

Tidak selalu sama (%)

63.3

Pernah (%)

60

50%

100%

Berdasarkan instansi sebagai penanggungjawab unit layanan tersebut, instansi yang ditunjukkan dalam gambar berikut sebaiknya harus segera memperbaiki kualitas petugas layanannya. Hal tersebut dikarenakan rata-rata lebih dari 50 persen pengguna layanannya merasakan perbedaan perlakuan para petugas layanan di unit-unit layanan yang berada pada instansi tersebut. Dalam hal apakah perbedaan perilaku itu terjadi ? 82

Waktu penyelesaian 54

Biaya pengurusan

Ya

46

37

Alur pengurusan

63

23

Fasilitas layanan

77 58

42

Sikap/perilaku petugas 20

Syarat pengurusan 0%

80 50%

100%

Dari 29 persen pengguna layanan yang merasa mengalami perbedaan pelayanan pada saat mengurus layanan, secara umum paling banyak dirasakan dan dialami adalah perbedaan layanan dalam waktu penyelesaian layanan. Perbedaan lain yang juga cukup banyak dialami adalah adanya perbedaan dalam biaya pengurusan, sikap/perilaku petugas dan alur pengurusan. Perbedaan lain yang walaupun tidak banyak namun masih juga dialami oleh sebagian kecil pengguna layanan adalah perbedaan dalam hal fasilitas layanan dan syarat pengurusan.



Tidak

18

41

Dalam hal apakah perbedaan perilaku pelayanan publik itu terjadi ? (Persen Penggunaan Layanan) 100


Banding (MA)

100 100 50

100 80


83 86

Pemasangan Baru Telpon (PT. TELKOM)

83

56

Pengukuran dan Pemetaan Kadastral/ Pendaftaran pertama kali (BPN)

100

Asuransi Kecelakaan Kerja (PT. Jamsostek)

100

Bongkar muat, cold storage, dll (DKP)

100

75


75

Izin Akreditasi Sekolah Umum, Khusus, PTS/Akreditasi Guru (Depdiknas) Jasa Gudang/Lapangan Penumpukan (PELINDO II) Izin Pendirian Rumah Sakit, Praktek Dokter/ Penempatan Dokter (Depkes)


0%

50

33

58 55

15

20 133 8

67 33

34

57

17 22

64 86 25

113 11

49

37

14 59

22

2

53

11

19 23 3

100

Cukai Bea Masuk (Depkeu)

33 34 17

16

25 13 29

90


30

22

43

66

Industri farmasi/Izin Pendirian Apotik/Penyaluran alat kesehatan dan obat (Depkes)

42

14

13

75 40

86

86

Pajak (Depkeu)

41 44

50

69

100

Panti Rehabilitasi Sosial/Asuhan dan Jompo/SantunanVeteran&Cacat (Depsos)

33

85

52

56

81

100 39

25

31

92

65

44

38

25

83

94

Sertifikasi Tanah/Penggembangan Sertifikat (BPN)


50

100

Pemberdayaan Masyarakat (KUBE)(Depsos)

43

59

87

90

33

44

56

25

75

Izin Pengembangan Usaha Perikanan/Usaha Penangkapan/Kapal Perikanan (DKP)


40

67 60

22 15 38

26 50

41 25

100 69 50

Keimigrasian/Paspor (Depkumham) Administrasi Pernikahan (Depag)

62

100 42

90

67

94

81

Kasasi (MA) Lembaga Pemasyarakatan (Depkumham)

59

58

75

54

100

Pelayanan Haji (Depag Izin Usaha Angkutan Darat/Pelayaran/Penerbangan (Dephub)

42

50

65

36

71 75

75

33

31 44

21

25

63

75

89

Izin KIR (Dephub)

50 50

47

85 79

50

100

25

Izin Pendidikan Luar Sekolah/Keterampilan/Kursus (Depdiknas)

46

59 67

95


62

65


TDP dan SIUP untuk Pedagang Besar (Deperind)

69

88


68

29

42

26 11 21 5

Syarat

56 63 33

68

33 42

83 50%

13

50

33

50

11 19

64

33

67

100%

150%

Sikap/ perlakuan

25

Fasilitas

17

Alur Biaya Waktu

17 200%

250%

300%

350%

Secara lebih terperinci, perbedaan perlakuan tersebut akan berbeda dirasakan oleh pengguna layanan di unit layanan yang berbeda. Gambar berikut menampilkan contoh beberapa unit layanan yang menurut pengalaman sebagian pengguna layanannya melakukan perbedaan-perbedaan perlakuan pelayanan. Dari yang menjawab ‘pernah menerima perbedaan perlakuan pelayanan’ dengan menjawab secara multiple, ratarata pengguna layanan mengalami perbedaan perlakuan dalam waktu penyelesaian layanan. Bahkan di beberapa unit layanan, beberapa responden mengalami perbedaan perlakuan tidak hanya dari satu jenis perlakuan, tetapi bisa dua, tiga bahkan semua jenis perbedaan perlakuan dialami. Pada gambar terlihat bahwa terutama pada 5 peringkat pertama yaitu unit layanan Penetapan Hukum Tetap (MA); Tindak Pidana Umum, Khusus, Narkotika dan Lakalantas (POLRI); Banding (MA); Kenotariatan (Depkumham) dan Peninjauan Kembali PK (MA), perbedaan perlakuan pelayanan bisa dialami oleh pengguna layanan di waktu penyelesaian, biaya pengurusan, alur pengurusan,


400%

fasilitas layanan, sikap/perlakuan petugas, dan atau syarat pengurusan. Hal yang lebih menarik lagi adalah bahwa 5 unit layanan yang dimaksud adalah unit layanan yang berada di Lembaga Penegak Hukum. Kondisi ini sangat memprihatinkan mengingat upaya pemberantasan korupsi termasuk di dalamnya upaya pencegahan seharusnya dipelopori oleh lembaga penegak hukum.

Dalam hal apakah perbedaan perlakuan pelayanan publik itu terjadi ? (Presen Penggunaan Layanan) 94

Mahkamah Agung (MA)

69

80

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

59


58

77 49

86

Departemen Agama (Depag)

50

75

Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) Departemen Sosial (Depsos)

98 66


31

40

90

PT. Telekomunikasi Indonesia (PT. Telkom)

72

Departemen Keuangan (Depkeu)

78

PT. Pelabuhan Indonesia II (PT. Pelindo II)

74 0%

27 67 413 49

50%

100%

44

20

66 54

Syarat

15 9 2

Sikap/ perlakuan

8 19 8

22 28 17 65

7

9

20

70

100

PT. Jasa Raharja

43

25

24 61

22 13

33

33

58 59

89 50

42

50

50

15 24

40 46

40

33

50

42

62

100

Perusahaan Listrik Negara (PLN)

33

67 33

56


78

92

50


48

38

46

26

65

50 40

43

82

36

58

93

Departemen Perhubungan (Dephub)

53

Fasilitas

50

Alur Biaya

4

15 17 150%

53

Waktu

4

200%

250%

300%

350%

400%

Terkait dengan hubungan antara tips dengan proses layanan, menurut pengalaman pengguna layanan, bila mereka tidak memberikan tips kepada petugas, 32 persen menyatakan bahwa proses pelayanan berjalan menjadi tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Artinya mereka menjadi mendapatkan hambatan-hambatan dalam proses layanan. Walaupun sebenarnya 68 persen menyatakan bahwa proses layanan tetap berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan walaupun mereka tidak memberikan tips, namun angka 32 persen dari yang mengalami penyimpangan prosedur merupakan nilai yang cukup besar dan harus segera mendapat perhatian dari unit layanan tersebut. Bila kondisi ini terus dibiarkan nantinya akan menjadi kebiasaan bahwa petugas menjadi hanya melayani mereka yang memberi tips saja.



Bila disimpulkan dalam ruang lingkup instansi, instansi-instansi berikut merupakan contoh di mana sebagian pengguna layanannya yang berada di unit layanan di bawah instansi tersebut pernah mengalami perbedaan pelayanan. Mahkamah Agung, POLRI, Departemen Perhubungan, Departemen Hukum dan HAM, Departemen Agama, dan Departemen Perindustrian adalah 6 dari 16 instansi yang sebagian pengguna layananannya menyatakan mengalami perbedaan perlakuan kemungkinan lebih dari 1 jenis perlakuan.

43

Menurut Pengalaman Anda, bila tidak memberi tips kepada petugas, apakah proses pelayanan berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan ? 87.7


12.3


84

16


81.3

18.7

Izin KIR (Dephub)

78.1

21.9


76.7

23.3

76

24


73.5

26.5

Sertifikasi Tanah/Penggembangan Sertifikat (BPN)

73.3

26.7

Pengukuran dan Pemetaan Kadastral/Pendaftaran pertama kali (BPN)

73.3

26.7



65.8

34.2


64.5

35.5


63.9

36.1

Pemutusan Telpon (PT. TELKOM)

63.6

36.4

Banding (MA)

63.3

36.7


Kasasi (MA)


60

40

59.1

40.9


56.2

43.8

Penyambungan Kembali Telpon (PT. TELKOM)

55.6

44.4

0%

50%

100%

Bila dilihat per unit layanan, gambar berikut menjelaskan bahwa terdapat 18 unit layanan yang menurut pengalaman lebih dari 50 persen pengguna layanannya biasanya akan melakukan proses pelayanan tidak sesuai dengan prosedur standar bila mereka tidak memberikan tips kepada petugas layanannya. Bentuk ketidaksesuaian tersebut diantaranya adalah waktu pelayanan dan penyelesaian layanan yang menjadi diperlambat, pelayanan yang tidak ramah, banyaknya informasi penting yang tidak disampaikan kepada pengguna layanan bila pengguna layanan tidak aktif bertanya, dan masih banyak hal lain.


Menurut Pengalaman Anda, bila tidak memberi tips kepada petugas, apakah proses pelayanan berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan ? 78.5

Departemen Perhubungan (Dephub) Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Selalu sesuai

30.8

69.2

40.5

59.5

Tidak selalu sesuai Mahkamah Agung (MA)

47.1

52.9

Perusahaan Listrik Negara (PLN)

50.8

Pelabuhan Indonesia (PELINDO)


26.7

73.3


0%

44

21.5

49.2 50%

100%

Unit-unit layanan yang oleh lebih dari 50 persen pengguna layanannya dinilai petugasnya terbiasa menerima tips untuk menjamin pelayanan yang sesuai dengan prosedur ternyata berada di 9 instansi. Dari 9 instansi tersebut, yang rata-rata instansinya dinilai lebih dari 50 persen pengguna layanannya melakukan pelayanan diluar prosedur jika petugasnya tidak menerima tips adalah 6 instansi. Tiga diantara 6 instansi tersebut dianggap cukup prioritas untuk segera dilakukan perbaikan pada unit-unit layanannya (terutama unit layanan yang menjadi sampel dalam studi ini) karena 70 persen atau lebih pengguna layanannya memberikan nilai negatif terhadap petugas layananannya.

II. 4. Pencegahan Korupsi Bentuk-bentuk aktivitas unit layanan publik dalam bentuk pencegahan korupsi yang ditanyakan kepada pengguna layanan publik dalam survei integritas sektor publik ini diantaranya adalah mengenai pengaduan masyarakat dan bentuk-bentuk kampanye anti korupsi. Sarana apa yang digunakan unit layanan ini untuk menampung pengaduan masyarakat 57

Pusat Pengaduan Layanan Masyarakat

43

Kotak Saran

76

Tidak Call center (telpon atau sms) Ya

24

31

Website (email)

69

18

82

0%

50%

100%

Secara umum, upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh lembaga pelayanan publik dalam bentuk penyediaan sarana pengaduan masyarakat sudah cukup baik. Delapan puluh dua persen (82%) masyarakat pengguna layanan menyatakan bahwa unit layanan yang mereka datangi telah memiliki layanan pengaduan masyarakat. Sarana yang digunakan untuk menampung pengaduan masyarakat paling banyak adalah dalam bentuk kotak saran. Ada juga yang sudah memiliki bagian khusus Pusat Pengaduan Layanan Masyarakat. Sebagian kecil dari unit layanan yang disurvei juga melayani pengaduan masyarakat dalam bentuk call center (telpon dan sms) dan website (email). Sepengetahuan Anda, sarana apa yang digunakan unit layanan ini untuk menampung pengaduan masyarakat ?

Keimigrasian / Paspor (Depkumham) Pengurusan Penggunaan Askes (PT. ASKES)

89

88

82

100

Pengangkatan PNS (BKN) Panti Rehabilitasi Sosial/Asuhan & Jompo/ Penyantun Veteran & Cacat (Depsos) Penyidikan Obat dan Makanan (BPOM)

56

49 48 96

96

50 44 32 8

88 53

25 25 63

37

Pensiunan (BKN)

100

Kenaikan Pangkat (BKN)

100

100

20

Mutasi (BKN)

100

100

173

Lembaga Pemasyarakatan (Depkumham) Bongkar muat, cold storage, dll (DKP) 0%

67

83

40

90

100 50%

66 100%

27 13

83

100

77

64 57

78

100

46

67

90

44

86

89 90

100

80

Jasa Kepelabuhanan (PELINDO II) Peminjaman Modal (BRI)

96

89

150%

200%

Website (internet) Call Center telepon dan sms) Kotak Saran Pusat Layanan Pengaduan masyarakat 250%

300%

350%

400%



96

Pelayanan Perdagangan Luar Negeri (Depdag) Distribusi & Jaringan Pelayanan Domestik/Distribusi & Pemasaran BBM Izin Pengembangan Usaha Perikanan/Usaha Penangkapan/Kapal Perikanan (DKP)

45

Beberapa unit layanan memiliki sarana penampung pengaduan masyarakat lebih dari satu jenis. Dengan menyediakan jawaban secara multiple berikut digambarkan jenisjenis sarana penampung pengaduan masyarakat di tiap unit layanan berdasarkan jawaban dari pengguna layanan yang menyatakan bahwa unit layanan yang bersangkutan telah memiliki sarana pengaduan masyarakat. Namun yang harus tetap menjadi perhatian adalah masih 18 persen pengguna layanan yang menyatakan bahwa unit layanan yang mereka datangi tidak memiliki layanan pengaduan masyarakat. Beberapa unit layanan yang sebagian besar pengguna layanannya menyatakan bahwa unit layanan yang mereka datangi tidak menyediakan sarana untuk menampung pengaduan layanan masyarakat adalah unit layanan Perdagangan Dalam Negeri dari Departemen Perdagangan; Lembaga Pemasyarakatan dari Departemen Hukum dan HAM; Izin Akreditasi Sekolah Umum, Khusus, PTS/Sertifikasi Guru dari Departemen Pendidikan Nasional; Administrasi Pernikahan dari Departemen Agama; SIUP untuk Pedagang Besar dan TDP dari Departemen Perindustrian; dan Pemberdayaan Masyarakat (KUBE) dari Departemen Sosial. Ketersediaan sarana pengaduan masyarakat akan menjadi efektif apabila unit layanan menanggapi isi pengaduan tersebut. Mengenai bagaimana unit layanan menanggapi pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat pengguna layanan, ternyata data yang diperoleh kurang baik. Sebagian besar masyarakat (42%) tidak tahu unit layanan tersebut menanggapi pengaduan mereka atau tidak. Sepuluh persen menyatakan dengan tegas bahwa pengaduan yang mereka ajukan tidak pernah ditanggapi oleh unit layanan dan hanya 27 persen yang menyatakan bahwa pengaduan yang mereka ajukan selalu ditanggapi oleh unit layanan tempat mereka mengurus layanan. Sepengetahuan Anda, bila mengajukan pengaduan, apakah unit layanan ini memberikan tanggapan ? Pajak (Depkeu)

78

Pemberdayaan Masyarakat (KUBE)(Depsos)

77


72


72

8 9


68

2

68

2

66

5

Izin PMA/PMDN (BKPM)

63


62

5 11 13

63

Izin Akreditasi Sekolah Umum, Khusus, PTS/Akreditasi Guru (Depdiknas)

6

61 33

40


28

50


28

28

Klaim Kecelakaan (PT. Jasa Raharja) Pengurusan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kota PPMK (Depdagri)

23

47

Pengurusan Program Sarana dan Prasarana Daerah (Depdagri)

23

37 13


0%


10

66

Izin KIR (Dephub) Pegurusan DAU, DAK dan Dana Perimbangan Daerah (Depdagri)


10

Industri farmasi/Izin Pendirian Apotik/Penyaluran alat kesehatan dan obat (Depkes) Keimigrasian/Paspor (Depkumham)

46

2

Tidak Pernah Tidak Tahu

23 50%

100%

Untuk lebih memperjelas, dari 65 unit layanan yang disurvei di 30 instansi, terdapat 12 unit layanan di mana lebih dari 60 persen masyarakat pengguna layanannya menyatakan tidak tahu apakah unit layanan yang mereka datangi tersebut memberikan tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan oleh pengguna layanannya. Pada gambar juga dijelaskan bahwa ada 6 unit layanan yang menurut lebih dari 20 persen pengguna layanannya yang pernah mengajukan pengaduan ke unit layanan yang bersangkutan tidak pernah menanggapi pengaduan yang mereka ajukan. Artinya, unit-unit layanan tersebut kurang mampu menjalin komunikasi dengan pengguna layanannya. Selain itu unit layanan yang bersangkutan dianggap kurang memperhatikan bahkan cenderung mengabaikan kepuasan pelanggan. Sepengetahuan Anda, bila mengajukan pengaduan, apakah unit layanan ini memberikan tanggapan ? Pengusan PJTKI (Depnakertrans)

78

Metrologi (Tera) (Dept. Perindustrian)

75

Pensiunan (BKN)

73

Pelayanan Perdagangan Luar Negeri (Depdag)

73


67

Mutasi (BKN)

67

Bongkar Muat, Cold Storage, dll (DKP) Izin Pengembangan Usaha Perikanan/Usaha Penangkapan/Kapal Ikan (DKP) Asuransi Kecelakaan Kerja (PT. Jamsostek)

1 17 3

69

Pengurusan Penggunaan Askes (PT. ASKES)

Selalu

3

70

Kenaikan Pangkat (BKN)

Kadang-kadang

12

2

3

3

91

5

74

3

Jaminan Hari Tua dan Tabungan Perumahan (PT. Jamsostek) Panti Rehabilitasi Sosial/Asuhan dan Jompo/ Santunan Veteran&Cacat (Depsos)

71 14

70 39

0%

61 50%

100%

Upaya-upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh unit layanan dalam bentuk kampanye anti korupsi ternyata belum dilakukan oleh semua unit layanan. Menurut 44 persen pengguna layanan, masih ada unit layanan yang tidak memiliki bentuk-bentuk kampanye anti korupsi di unit layanannya. Gambar berikut menunjukkan unit layanan yang oleh lebih dari 60 persen pengguna layanannya dinyatakan belum memiliki kampanye anti korupsi di lembaga pelayanannya.



Namun di luar unit layanan yang pengguna layananannya tidak mengetahui apakah pengaduan pengguna layanan ditanggapi atau bahkan sama sekali tidak pernah ditanggapi, beberapa unit layanan dianggap telah cukup baik memberikan respon terhadap pengaduan yang disampaikan, seperti yang ditunjukkan oleh gambar berikut. Diharapkan jumlah unit layanan yang memberikan respon terhadap pengaduan dari pengguna layanan terus meningkat dan yang lebih penting adalah kualitas dari respon pengaduan tersebut harus menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan korupsi di unit layanan yang bersangkutan.

47

Pada Unit Pelayanan ini, Bentuk kampanye anti anti korupsi apa yang ada ? (Presen Pengguna Layanan yang menjawab “Belum Ada”) 97

Pelayanan Perdagangan Dalam Negeri (Depdag) Pelayanan Perdagangan Luar Negeri (Depdag)

83


82


80

SIUP untuk Pedangang Besar dan TDP (Dept. Perindustrian)

76

Penjamin Modal (Depkop dan UKM)

75


74

Kasasi (MA)

73

Izin Akreditasi Sekolah Umum, Khusus, PTS/Akreditasi Guru (Depdiknas)

70

Pelayana Askeskin (RSCM)

69

Pemberdayaan Masyarakat (KUBE) (Depsos)

68

Pemutusan Telpon (TELKOM)

68

Pelayanan Rawat Inap (RSCM)

68

Pengurusan PJTKI (Depnakertrans)

67


67

Pelayanan Rawat Jalan (RSCM)

66 63

Pajak (Depkeu)

60

Banding (MA)

0

50

100

Masih ada 18 unit layanan yang menurut lebih dari 60 persen pengguna layanannya belum memiliki bentuk-bentuk kampanye anti korupsi. Bila dikategorikan berdasarkan instansi, terdapat 8 instansi yang masuk kategori belum memiliki bentuk-bentuk kampanye anti korupsi ini. Pada Institusi ini, bentuk kampanye anti korupsi apa yang ada ? (Persen Pengguna Layanan yang menjawab “ Belum Ada”) Departemen Perdagangan

93

Departemen Koperasi dan UKM

75


73 69

Mahkamah Agung

66

PT. ASKES Depatemen Pendidikan Nasional

63 60



0

48

50

100

Dalam rangka upaya pencegahan korupsi, tidak adanya upaya unit layanan dan instansi dalam menciptakan slogan-slogan anti korupsi bisa mengindikasikan unit layanan/ instansi yang bersangkutan masih berada dalam lingkungan yang rawan korupsi. Tidak ada peringatan dini bagi petugas layanan maupun pengguna layanan untuk menghindari upaya-upaya yang mencegah korupsi, misalnya anti penyuapan, anti pungutan liar, transparansi, tepat waktu dan sebagainya. Kurang adanya suasana yang kondusif terkait anti korupsi ini dikhawatirkan akan menyuburkan praktek-praktek korupsi dalam bentuk suap dan pungutan liar. Survei Integritas Sektor Publik Indonesia 2007

Bentuk kampanye anti koropsi apa yang ada pada unit layanan ini ? Tidak Ya

Pengumuman langsung

51

Pamflet/poster/brosur

49

47

Himbauan di papan pengumuman

53 56

stiker/spanduk

44

45

Iklan layanan masyarakat melalui media

55

39 0%

61 50%

100%

Di luar kondisi masih banyaknya unit layanan yang berada di lingkungan rawan korupsi, tercatat bahwa 54 persen masyarakat pengguna layanan menyatakan bahwa unit layanan yang mereka kunjungi memiliki bentuk kampanye anti korupsi. Bentukbentuk kampanye tersebut terdiri dari pengumuman langsung, pamflet/ poster/brosur, himbauan di papan pengumuman, stiker/spanduk dan iklan layanan masyarakat melalui media. Upaya pencegahan korupsi dalam pelayanan publik menunjukkan keseriusan unit layanan dan instansi dalam memerangi korupsi secara komprehensif di luar upaya penindakan yang dilakukan. Semakin intensif usaha pencegahan korupsi yang dilakukan maka semakin efektif pula upaya pemberantasan korupsi bisa dilakukan di unit layanan dan instansi yang bersangkutan.


Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perannya sebagai trigger mechanism sangat mendorong upaya-upaya pencegahan korupsi, terutama di lembaga pelayanan publik. Potret kondisi aktual pelayanan publik terkait dengan transparansi, suap, pungutan liar, dan upaya-upaya pencegahan korupsi ini dilakukan juga dalam upaya meningkatkan efektifitas pemberantasan korupsi di Indonesia, terutama di sektor layanan publik.


49

Kesimpulan

III. Kesimpulan Agar memudahkan maka kesimpulan dari fakta yang dijumpai di lapangan dirangkai dengan rekomendasi dalam bentuk matriks berikut ; Kesimpulan Integritas sektor publik di Indonesia masih rendah

Fakta dari Hasil Survei 1. Rata-rata nilai integritas dari 30 instansi dengan sampel 65 unit layanan adalah 5,53 2. Nilai experience integrity yang terendah untuk unit layanan adalah 2,96, sangat jauh dari standar suatu layanan.

Sistem dan mekanisme layanan telah mulai dibangun namun tidak sanggup/tidak cukup efektif mendukung terciptanya kondisi ideal yang seharusnya.

Rata-rata nilai potensi integritas (6) lebih baik daripada pengalaman integritas (5,34),

Cara pandang masyarakat/ pengguna layanan masih permisif/toleran terhadap perilaku korupsi.

1. Terhadap 10 unit layanan, yang mayoritas penggunanya (75-100%) merasa bahwa pemberian imbalan (tips) merupakan hal yang wajar dalam pengurusan layanan. 2. Meskipun 88% pengguna di unit layanan bongkar muat dan cold storage di DKP mengaku membayar imbalan di luar biaya resmi, namun semua responden menganggap bahwa biaya tersebut adalah hal yang wajar. Dari 1327 orang yang mengaku mengeluarkan biaya di luar biaya resmi, 87,9% nya memberikan imbalan kepada petugas layanan dalam bentuk uang tunai/cek

Kesimpulan

Imbalan/tips/suap yang diberikan umumnya dalam bentuk uang tunai/cek

52


Rekomendasi Survei akan dilakukan terus menerus dan KPK akan terus memonitor perkembangan/ kemajuan yang dicapai. Bagi yang nilai integritasnya sangat rendah akan diberikan perhatian lebih. Dalam hal ini antara lain unit pelayanan TKI (Depnakertrans) di terminal 3 dan layanan di Lembaga pemasyarakatan (Depkumham) akan menjadi prioritas KPK. Perlu adanya mekanisme khusus yang dapat memastikan bahwa seluruh perangkat baik itu berupa SOP/sistem/aturan maupun fasilitas yang telah ada dijalankan sebagaimana mestinya. Intensifikasi sosialisasi pada sisi pengguna layanan bahwa layanan yang diberikan oleh petugas merupakan tugas petugas yang bersangkutan yang harus dikerjakan sesuai dengan aturan yang ada.

Pemberian tips/imbalan lain/suap berupa uang tunai/cek menunjukkan bahwa praktek suap masih dilakukan dalam bentuk yang sederhana dan praktis. Praktis karena mudah proses transaksinya. Untuk itu kontak antara petugas dan pengguna semaksimal mungkin dihindari, jikalau harus ada, pertemuan antara petugas dan pengguna sebaiknya dilakukan di tempat yang terbuka dan dapat dimonitor oleh banyak orang, sehingga proses pemberian suap dapat segera terlihat.

Fakta dari Hasil Survei

Rekomendasi

Nilai suap dibandingkan biaya resmi cukup besar.

Tiga puluh tujuh persen (37%) nya membayar imbalan/biaya tambahan lebih dari 20% dari biaya resmi. Secara nominal range biaya tambahan tersebut bervariasi, tercatat biaya tambahan terbesar adalah Rp. 150 juta. (layanan di Mahkamah Agung)

Tingkat keterbukaan informasi layanan sangat rendah. Layanan masih dalam tataran konvensional serta kurang memanfaatkan teknologi.

1. 2.

Petugas masih berperilaku koruptif

1. Tiga puluh satu persen (31%) pengguna layanan merasa prosedur pelayanannya tidak diberlakukan sama dengan pengguna layanan yang lain. 2. Dua puluh sembilan persen (29%) pengguna layanan menyatakan bahwa petugas di unit layanan yang mereka datangi sudah terbiasa menerima tips, hadiah atau imbalan lain sebagai bagian dari pengurusan pelayanan.

1. Mekanisme reward and punishment terhadap petugas suatu unit layanan perlu untuk ditegakkan. 2. Perlu adanya mekanisme check and balances, dalam memonitor kinerja petugas. 3. KPK perlu sesekal melakukan “shock therapy” secara random untuk memonitor perilaku petugas di unit layanan yang nilai integritasnya rendah seperti di lembaga pemasyarakatan dan layanan TKI di Terminal 3

Inisiatif pemberian suap juga berasal dari pengguna layanan

1. Perlu disosialisasikan ke masyarakat pengguna bahwa tawaran mereka termasuk perbuatan koruptif yang bahkan dapat dikenai sanksi pidana.

Perlu adanya terobosan dalam perbaikan pemberian layanan. Pemberian informasi yang lengkap dan proaktif kepada masyarakat pengguna merupakan salah satu tolak ukur bagi KPK untuk menilai komitmen suatu unit layanan dalam memperbaiki kinerja unit layanannya tersebut.

Skor tingkat Keterbukaan Informasi paling rendah = 2.27 Sebagian besar masyarakat (90 persen) mendapatkan informasi dari petugas layanan secara langsung. Artinya, mereka secara manual harus bertanya kepada petugas mengenai informasi layanan yang akan mereka urus. (terjadi kontak langsung face-to-face) 3. Hanya 25% pengguna layanan yang melihat adanya penggunaan teknologi (touch screen, layar TV, web/ computer) untuk menyampaikan informasi di unit layanan yang mereka datangi.

Kondisi ini cukup memprihatinkan, hal ini dapat terjadi karena memang ada interest namun tidak tertutup kemungkinan adanya upaya pemerasan yang dilakukan oleh petugas layanan. Bagi kondisi yang sudah kearah upaya pemerasan, perlu disosialisasikan mekanisme yang mampu melindungi pengguna layanan dari upaya pemerasan yang berasal dari oknum petugas pemberi layanan. dalam hal ini dibukanya aduan pelayanan menjadi amat penting.

Dua puluh persen (20%) pengguna layanan mengakui bahwa mereka pernah menawarkan tips, hadiah atau imbalan kepada petugas dalam rangka mempercepat layanan.


Kesimpulan

Kesimpulan

53

Kesimpulan

Fakta dari Hasil Survei

Rekomendasi 2. Sosialisasi perlu dilakukan KPK terhadap pengguna layanan di tempat-tempat unit pelayanan publik yang bersangkutan.”

1. Dua belas persen (12%) pengguna layanan tidak tahu apakah biaya yang mereka keluarkan sesuai/tidak dengan biaya yang ditetapkan. 2. Empat puluh dua (42%) pengguna menilai bahwa layanan yang mereka terima tidak selalu selesai tepat waktu.

Perlu ditegakkan kembali standarisasi dalam pemberian layanan publik termasuk standar untuk mencantumkan secara transparan biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu layanan.

Pelayanan aduan yang ada tidak berjalan dengan efektif.

1. Empat puluh dua (42%) pengguna tidak tahu aduannya ditindaklanjuti atau tidak bahkan 27% pengguna secara tegas menyatakan bahwa aduannya tidak dilayani.

Hal ini menunjukkan kurangnya sosialisasi dan tidak digarapnya layanan pengaduan secara profesional. Layanan yang baik adalah layanan yang menanggapi aduan dengan profesional dan menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan upaya yang konkrit. Untuk itu perlu dilakukan kajian dan monitoring terhadap unit pengaduan yang ada di suatu unit layanan untuk memastikan dampak/manfaat yang ditimbulkan dari unit pengaduan tersebut.

Tidak ada upaya pencegahan korupsi yang serius di unit layanan

2. Empat puluh empat persen (44%) pengguna tidak melihat adanya kampanye anti korupsi di unit layanan tersebut.

Belum ada upaya yang serius dari unit layanan terkait untuk meningkatkan upaya pencegahan korupsi di unit layanan tersebut. Perlu adanya penghargaan bagi unit layanan yang telah mengupayakan adanya upaya pencegahan korupsi.

Kesimpulan

Tidak ada Transparansi/ informasi yang jelas mengenai biaya dan waktu yang dibutuhkan dalam penggurusan layanan

54


Lampiran

Karakteristik Responden Jumlah Dan Jenis Kelamin Responden Responden berjumlah 3611, tersebar di 65 unit layanan yang berada di 30 instansi. Jumlah responden per-instansi rata-rata adalah 120 orang, dengan jumlah responden per unit layanan rata-rata 30 orang. Jenis Kelamin Responden berdasarkan instansi

Lampiran

Responden terdiri dari 37,6 persen (1359 orang) wanita dan 62,4 persen (2252 orang) pria. Sebaran responden per instansi yang membawahi unit layanan sampel ditunjukkan oleh gambar berikut.

56

Sebagian besar responden yang tersebar berdasarkan instansi adalah pria. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar yang mengurus layanan di instansi tempat unit layanan tersebut berada adalah pria. Jumlah responden wanita lebih banyak di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi karena salah satu unit layanan di Depnakertrans tersebut adalah layanan yang melayani Tenaga Kerja Indonesia yang sebagian besar adalah wanita (TKW). Di PT. Taspen responden wanita sebagian besar adalah janda (isteri) dari pensiunan.


Tingkat Pendidikan Dan Pekerjaan Responden Tingkat pendidikan responden sebagian besar adalah SLTA (41 persen) dan S-1 (29 persen) serta sebagian kecil tidak tamat SD+SD (5 persen),SLTP (7 persen) dan S2/S3 (2 persen).

Sebaran tingkat pendidikan responden berdasar instansi tempat unit layanan tersebut berada ditampilkan dalam gambar berikut. Terlihat bahwa pengguna layanan di unit layanan di bawah Mahkamah Agung dan Departemen Dalam Negeri 80 persennya adalah lulusan S-1. Responden dengan tingkat pendidikan Tidak tamat SD dan SD paling besar berada di unit layanan di bawah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedangkan responden lulusan S2/S3 terbanyak adalah pengguna layanan di unit layanan yang berada di bawah Departemen Kesehatan. Secara umum, responden pengguna layanan dengan tingkat pendidikan SLTA tersebar merata di seluruh unit layanan pada instansi sampel.


Lampiran

Tingkat Pendidikan Responden berdasarkan Instansi

57

Jenis Pekerjaan Responden berdasarkan instansi

Pekerjaan pengguna layanan yang menjadi responden dalam studi ini sebagian besar adalah pegawai/ karyawan (58 persen), dan sebagian kecil Profesional (8 persen), Pedagang/Petani/ Nelayan (7 persen), Wiraswasta (8 persen), Tenaga Kerja Indonesia (2 persen), mahasiswa (1 persen), pensiunan (4 persen) dan tidak bekerja (8 persen).

Lampiran

Dalam gambar terlihat bahwa seluruh responden pengguna layanan di unit layanan yang berada di Departemen Dalam Negeri adalah pegawai. Hal tersebut dikarenakan memang jenis layanan dari Departemen Dalam Negeri umumnya adalah melayani instansi atau pegawai (PNS) di instansi tersebut (layanan antar lembaga).

58


Usia Dan Tingkat Pengeluaran Responden Rata-rata usia pengguna layanan yang dijadikan responden dalam survei ini paling banyak adalah di sekitar 31-40 tahun (39,6 persen), kedua adalah 41-50 tahun (25,9 persen), kemudian 21-30 tahun (21,5 persen), lebih dari 50 tahun (12,55 persen) dan yang paling sedikit adalah kurang dari atau sama dengan 20 tahun (0,53 persen).

Bila didistribusikan berdasarkan instansi tempat unit layanan di mana responden mengurus layanannya, terlihat bahwa responden dengan usia 31-40 tahun dan 41-50 tahun tersebar secara merata di seluruh instansi, sedangkan responden dengan usia kurang dari atau sama dengan 20 tahun hanya ada di unit layanan yang berada di Kepolisian Negara RI, PT. Telkom dan RSCM. Responden dengan usia lebih dari 50 tahun sangat banyak terdapat di unit layanan yang berada di PT. Taspen. Hal tersebut dikarenakan pengguna layanan di unit layanan dan instansi tersebut umumnya adalah pensiunan atau istri/janda pensiunan tersebut.


Lampiran

Usia Responden berdasarkan Instansi

59

Tingkat Pengeluaran Rata-rata per Bulan Responden berdasarkan instansi

Tingkat pengeluaran rata-rata per bulan responden pengguna layanan yang menjadi sampel sebagian besar berada di sekitar Rp. 1 juta – Rp. 2 juta (37 persen), Rp. 2 juta – Rp. 3 juta (33,6 persen), Lebih dari Rp. 4 juta (13,5 persen), Rp. 3 juta – Rp. 4 juta (9,2 persen) dan di bawah Rp. 1 juta (6,7 persen).

Lampiran

Sebaran tingkat pengeluaran berdasarkan instansi ditunjukkan oleh gambar berikut. Terlihat bahwa pada pengguna layanan di unit layanan yang berada di bawah BKN tingkat pengeluarannya sebagian besar berada di sekitar Rp. 2 juta – Rp. 3 juta, dan sebagian kecil adalah Rp. 3 juta – Rp. 4 juta. Sebagai informasi tambahan, sebagian besar atau bahkan seluruh responden pengguna layanan di BKN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS).

60


Metodologi Penelitian

Metodologi Penelitian Ruang Lingkup Penelitian 1. Jenis Responden Responden adalah pengguna layanan publik yang secara langsung menerima layanan yang diberikan oleh unit layanan yang disurvei. Responden dapat berupa individu yang mewakili dirinya sendiri ataupun individu yang mewakili suatu instansi yang membutuhkan layanan Unit Layanan adalah unit yang berada di suatu instansi yang memberikan layanan kepada pengguna. Pengguna dapat berasal dari pihak internal maupun eksternal dari instansi tersebut. 2. Lokasi Penelitian Penelitian di lakukan terhadap 65 unit pemberi layanan dari 30 instansi pusat yang berlokasi di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi). 3. Jumlah dan sebaran responden Total responden yang diwawancarai dalam survei ini berjumlah 3611 orang, yang merupakan pengguna langsung layanan dari 65 unit pemberi layanan dari 30 instansi N0.

Nama Departemen/ Institusi

1


2

3


4

62

5

6

Departemen Keuangan

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Departemen Sosial

Lembaga Peradilan

Kepolisian Negara RI

Nama Unit Layanan

Jumlah Responden

1 Kenotariatan 2 Keimigrasian/paspor 3 Lembaga Pemasyarakatan

25 38 57

3 Layanan

120

1 Pajak 2 Cukai/ Bea Masuk

60 60

2 Layanan

120

1 Pengurusan PJTKI 2 TKI di Terminal 3 Bandara

60 60

2 Layanan

120

1 Panti Rehabilitasi Sosial/Panti Asuhan dan Jompo/ Penyantunan Veteran & cacat 2 Pemberdayaan masyarakat (Kube)

41

2 Layanan

121

1 2 3 4

30 31 30 30

Banding Peninjauan Kembali PK Penetapan Hukum Tetap Kasasi

79

4 Layanan

121

1 Tindak Pidana Umum,Tindak Pidana Khusus, Narkoba dan Lakalantas 2 Retribusi STNK dan BPKB/Surat Izin Mengemudi (SIM)/ Surat Tanda Nomer Kendaraan (STNK)/Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)

49

2 Layanan

120


72

7 8

Nama Departemen/ Institusi PT. ASKES Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Nama Unit Layanan 1 Pengurusan Penggunaan Askes

120

1 Layanan

120

1 2 3 4

30 30 30 30

Pengangkatan PNS Kenaikan Pangkat Mutasi Pensiunan

120

4 Layanan 9 10 11

12

13

14

15 16

17 18

19

Jumlah Responden

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

1 Izin PMA/PMDN

120

1 Layanan

120

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)

1 Penyidikan obat dan makanan

120

1 Layanan

120


1 Sertifikasi Tanah/Penggabungan Sertifika 2 Pengukuran dan Pemetaan Kadastral/Pendaftaran Pertama kali

60 60

2 Layanan

120

1 Jaminan hari tua dan tabungan perumahan 2 Asuransi kecelakaan kerja 3 Asuransi kesehatan tenaga kerja

37 35 48

3 Layanan

120

1 Izin penyambungan dan pemasangan listrik 2 Pelayanan gangguan 3 Penambahan daya

38 39 44

3 Layanan

121

1 Bongkar Muat, Cold Storage, dll 2 Ijin Pengembangan Usaha Perikanan /Ijin Pelayanan Usaha Penangkapan/Ijin Kapal Perikanan

32 89

2 Layanan

121

1 Klaim Kecelakaan

120

1 Layanan

120

1 Pelayanan Haji 2 Administrasi Pernikahan

56 66

2 Layanan

122

PT. Jamsostek

PT. PLN

Departemen Perikanan

Kelautan

PT. JASA RAHARJA Departemen Agama

Koperasi dan UKM Departemen Perdagangan


dan

1 Penjamin Modal

120

1 Layanan

120

1 Pelayanan Perdagangan Dalam Negeri : Pendaftaran keagenan /distributor/ Ijin usaha perwakilan perusahaan perdagangan asing/ Izin usaha penjualan langsung/ Pendaftaran usaha waralaba/ Pedagang gula antar pulau terdaftar/ Surat persetujuan perdagangan gula r 2 Pelayanan perdagangan Luar Negeri : Layanan perijinan ekspor dan impor

90

2 Layanan

120

1 Izin pendirian RS, Izin Praktek Dokter/Izin penempatan dokter 2 Industri Farmasi/Izin pendirian Apotik/Rumah Obat, Izin penyaluran alat kesehatan dan obat/Izin edar alat kesehatan dan obat

70

2 Layanan

120

30

50



N0.

63

N0.

Nama Departemen/ Institusi

20


21

22

23

24

25 26

27

28 29

Departemen Pendidikan Nasional


DEPDAGRI

PT. Bank Rakyat Indonesia PT. Pelindo

PERTAMINA

PT. Taspen RS. Cipto Mangunkusumo

PT. Pertani

Jumlah Responden

1 Izin Usaha Angkutan Darat/ Izin Usaha Angkutan Laut (Pelayaran)/Izin Usaha Angkutan Udara (Penerbangan) 2 Izin Trayek Angkutan Darat antar Propinsi 3 Izin pengujian kelayakan kendaraan angkutan umum darat (KIR)

32

3 Layanan

121

1 Pemasangan Baru 2 Pemutusan 3 Penyambungan Kembali

81 22 18

3 Layanan

121

1 Izin/Akreditasi TK, SD, SLP,SLA Umum, dan khusus, PTS / Sertifikasi Guru (SD/Menengah/SLTP/SLTA), 2 Izin pendidikan luar sekolah/Pendidikan Ketrampilan/ Kursus-kursus

66

2 Layanan

123

1 SIUP untuk (Pedagang Besar) dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan) 2 Metrologi/Tera

80

2 Layanan

120

1 Pengurusan Dana Alokasi Umum, Dana alokasi khusus dan Dana perimbangan daerah 2 Persetujuan Eselon 1 dan 2 3 Pengurusan program pemberdayaan masyarakat desa dan kota Program PPMK 4 Pengurusan program sarana prasarana daerah

30

4 Layanan

120

64

25 64

57

40

30 30 30

1 Peminjaman Modal

120

1 Layanan

120

1 Jasa kepelabuhanan 2 Jasa Gudang/lapangan penumpukan

31 89

2 Layanan

120

1 Distribusi dan Jaringan pelayanan domestik/Distribusi dan pemasaran BBM 2 Distribusi dan pemasaran non BBM

62

2 Layanan

120

58

1 Tabungan Pensiun

120

1 Layanan

120

1 Pelayanan Askeskin 2 Pelayanan Rawat Inap 3 Pelayanan Rawat Jalan

42 37 41

3 Layanan

120

1 Distribusi dan produksi pupuk, beras, benih padi dan palawija, pestisida dan bahan kimia, alat mesin pertanian 2 Jasa perdagangan hasil bumi

37

2 Layanan

120


30

PT.TELKOM

Nama Unit Layanan


83

Metodologi Pengumpulan Data 1. Penentuan Bobot Indikator dan pertanyaan dalam Kuesioner Terdapat dua indikator utama dalam menentukan tingkat integritas suatu unit layanan atau instansi, (1) Pengalaman Integritas dan (2) Potensi Integritas. Kedua indikator utama tersebut diturunkan ke dalam beberapa sub indikator, untuk kemudian di terjemahkan ke dalam 26 pertanyaan tertutup dan setengah terbuka yang terangkum dalam satu kuesioner. Untuk menghitung nilai integritas suatu unit layanan/instansi, tiap indikator dibobot sesuai dengan definisi tiap indikator dan tujuan survei. Bobot tiap indikator tersebut ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan 21 pakar/ahli yang diundang KPK untuk mendiskusikan hal tersebut. Hasil kesepakatan ke 21 pakar/ahli tersebut kemudian diolah dan dirangkum menggunakan metode AHP (Analytical Hierarchial Process) dan Delphi. Untuk nilai integrity sendiri merupakan hasil dari pengalaman integritas dengan bobot 0,705 dan potensi integritas dengan bobot 0,295. Penetapan Indikator, pembobotan dan pertanyaan yang terkait dengan indikator tersebut dapat dilihat dalam matriks berikut; Indikator

Topik Kuesioner

Pengalaman korupsi (Experienced Corruption) (0.748)

Frekuensi Pemberian Gratifiksi (Frequency of gratuities/ entertainment) (0.694)

Q20. Selama Anda menerima pelayanan pada instansi ini, selain mengeluarkan biaya sesuai ketentuan yang berlaku, apakah Anda mengeluarkan biaya/imbalan tambahan? Q21. Menurut pengalaman Anda, imbalan dalam bentuk apakah yang diberikan kepada petugas layanan pada instansi ini? Q22. Apabila mengeluarkan biaya tambahan pada instansi ini, pada jenjang apakah apakah biaya tersebut dikeluarkan?

(Nilai/Jumlah gratifikasi) (Amount of gratuities/ entertainment offered (0.306)

Q23. Menurut pengalaman Anda, berapa persen besarnya biaya tambahan (hadiah/imbalan yang diberikan) dari standar biaya formal yang dikeluarkan pada setiap pelayanan di instansi ini: (besar biaya tambahan Rp.................................) dari biaya standar (Rp.....................................)

Cara Pandang terhadap Korupsi (Perceived Corruption) (0.252)

Cara padang tingkat gratifikasi (The perceived level of seriousness of gratuities/ entertainment) (1.000)

Q24. Menurut pandangan Anda, apakah pemberian imbalan atau lainnya pada suatu insitusi (insitusi ini) merupakan hal yang wajar dalam proses pengurusan layanan? Q25.Menurut pandangan Anda selama ini, bentuk imbalan yang diberikan dalam proses pengurusan layanan di instansi ini merupakan: ..... Q26. Menurut penilaian Anda, bagaimana tingkat korupsi pada instansi ini?

Lingkungan Kerja (Working Environment) (0.265)

(Penawaran dan pemberian gratifikasi) Offer and receipt of gratuities/ entertainment as common practices (0.658)

Q8. Selama Anda menerima layanan pada instansi ini, apakah ada/terdapat petugas yang menawarkan jasa untuk mempercepat proses pelayanan dengan imbalan tertentu? Q9. Menurut pengalaman Anda, apakah para petugas pada instansi ini sudah terbiasa menerima tips, hadiah atau imbalan lain sebagai bagian dari pengurusan pelayanan? Q12. Selama ini, apakah Anda pernah menawarkan tips, hadiah atau imbalan kepada petugas untuk mempercepat layanan?

Pengalaman Integritas (Experienced Integrity) (0.705)

Potensi Integritas (Potential Integrity) (0.295)

Pertanyaan dalam kuesioner



Variabel

65

Variabel

Indikator

Topik Kuesioner Kebutuhan tatap muka berulang Need for additional counseling (0.342)

Sistem Adminisitrasi Administrative Systems (0.303)

Perilaku Petugas layanan Personal Attitude (0.261)


Upaya Pencegahan Korupsi)/ Corruption Control Measures (0.171)

66

Pertanyaan dalam kuesioner Q10. Menurut pengalaman Anda selama ini, untuk mendapat pelayanan di instansi ini, apakah diperlukan menghadap petugas berulang kali? Q11.Menurut pengalaman Anda selama ini, Apakah intensitas pertemuan/komunikasi dengan petugas di luar prosedur akan mempercepat proses pelayanan?

Kepraktisan SOP Practicality of s tandards and procedures (0.294)

Q1.Sepengetahuan Anda, apakah di instansi ini terdapat/ memiliki informasi tentang layanan? Q3. Apakah Anda mengetahui persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan untuk memperoleh pelayanan di instansi ini? Q5. Apakah proses pelayanan yang Anda terima telah sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan ? Q6.Apakah biaya yang anda keluarkan telah sesuai dengan standar/tarif yang telah ditentukan? Q7. Menurut pandangan Anda, bagaimana prosedur pelayanan di instansi ini?

Tingkat keterbukaan informasi Level of information disclosure (0.706)

Q2. Darimana anda mendapatkan informasi layanan pada instansi ini ? Q4.Selama ini, apakah Anda mendapatkan kesulitan dalam memperoleh informasi tentang prasyarat dan prosedur pelayanan di instansi ini?

Keadilan dalam layanan Fairness in duty performance (0.727)

Q14. Apakah prosedur pelayanan yang telah ditetapkan diberlakukan sama terhadap semua penerima layanan? Q15. Selama anda menerima layanan, apakah pernah menerima perbedaan perlakuan pelayanan? Q16. Dalam hal apakah perbedaan perlakuan itu terjadi?

Harapan atas gratfikasi Expectation for gratuities/ entertainment (0.273)

Q13. Menurut pengalaman Anda selama ini, bila tidak memberikan tips kepada petugas, apakah proses pelayanan berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan?

Upaya Pencegahan Korupsi Level of corruption prevention efforts (0.556)

Q17.Sepengetahuan Anda, sarana apa yang digunakan instansi ini untuk menampung pengaduan layanan masyarakat? Q19. Pada layanan di Institusi ini, bentuk kampanye Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) apa yang ada pada instansi ini?

Kemudahan dalam menyampaikan Easiness in raising objections (0.444)

Q18. Sepengetahuan Anda, bila mengajukan pengaduan, apakah instansi ini memberikan tanggapan ?

2. Pengumpulan Data Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung (face to face) dengan responden. Responden dipilih secara acak. Responden ditemui on the spot ketika responden sedang mengurus layanan di lokasi. Untuk beberap jenis unit pemberi layanan yang tidak terbuka, dimana responden sulit ditemui di lokasi unit pemberi layanan maka responden tersebut dilacak/ditelusuri menurut asal responden tersebut.


Metodologi Pengolahan Data Pengolahan data dilakukan dengan memperhitungkan bobot yang ada di tiap kuesionernya, dengan menggunakan bantuan MS-Excell dan SPSS. Nilai integritas mempunyai skala 0-10, dimana semakin tinggi nilai integritas yang diperoleh menunjukan tingkat integritas yang semakin baik .

Metodologi Survei Responden : • Pengguna langsung unit layanan publik disurvey dalam 1 tahun terakhir • Individu yang mewakili dirinya sendiri ataupun Individu yang mewakili suatu lembaga/ institusi (tidak termasuk calo) Lokasi 30 instansi pusat yang berlokasi di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi) Jumlah dan sebaran responden Minimum 30 responden/unit layanan (120 responden/lembaga). Total responden yang diwawancarai berjumlah 3611 orang Unit Layanan : • adalah unit yang berada di suatu instansi yang memberikan layanan kepada pengguna • 65 unit layanan di Instansi Pusat Jabodetabek 2 Variabel Pengalaman Integritas (0.705) - 5.34

6 Indikator Pengalaman korupsi (0.748) - 5.52

Lingkungan Kerja (0.265) - 7.90

Potensi Integritas (0.295) - 6.00

Frekuensi Pemberian Gratifikasi (0.694) - 4.07 Nilai/Jumlah gratifikasi (0.306) - 8.82

Cara Pandang terhadap Korupsi (0.252) - 4.78

Integritas Total 5.53

11 Sub-Indikator

Sistem Administrasi (0.303) - 4.02

Cara pandang tingkat gratifikasi (1.000) Penawaran dan pemberian gratifikasi 0.658) - 8.20 Kebutuhan tatap muka berulang (0.342) - 7.32 Kepraktisan SOP (0.294) - 8.22 Tingkat keterbukaan informasi (0.706) - 2.27

Keadilan dalam layanan (0.727) - 6.19 Perilaku Petugas layanan Harapan atas gratifikasi (0.273) - 7.98 (0.261) - 6.68 Upaya Pencegahan Korupsi) - 4.07 (0.171)

Tingkat upaya pencegahan koryupsi (0.556) - 2.91 Kemudahan menyampaikan komplain (0.444) - 5.53



Integritas Total

67

Skor Integritas Lembaga Publik Skor Integritas Rata-rata: 5,53: - Skor Pengalaman Integritas Rata-rata: 5,34 - Skor Potensi Integritas Rata-rata: 6,00 Pengalaman Integrita : Merefleksikan persepsi dan pengalaman responden terhadap tingkat korupsi yang dialaminya (berdasarkan pengalaman personal responden) Potensi Integritas: Merefleksikan faktor-faktor yang berpontensi penyebab terjadinya korupsi dipersepsikan oleh responden (mengindikasikan keberadaan faktor2 yang memungkinkan berkorelasi dengan terjadi korupsi di masa mendatang) Semakin tinggi skor integritas, semakin kecil kemungkinan pengguna layanan publik mengalami korupsi, mempersepsikan terjadinya korupsi dan faktor-faktor dalam sistem administrasinya yang berpotensi korupsi (Skor 1 -10) INTEGRITAS TOTAL = (Pengalaman + Potensi) IntegritasPengalaman Badan Kepegawaian Negara (BKN) Departemen Dalam Negeri PT. Pertani Departemen Perdagangan PT. Taspen Koperasi dan UKM Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)

Departemen/ Lembaga

Departemen Pendidikan Nasional PT. ASKES PT. JASA RAHARJA Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Departemen Sosial Departemen Perindustrian PT. TELKOM Departemen Keuangan PERTAMINA BRI RSCM PT.Jamsostek Departemen Kelautan dan Perikanan Mahkamah Agung Departemen Kesehatan


PT. PLN Departemen Agama Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepolisian Negara RI PT. Pelindo Departemen Perhubungan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Departemen Hukum dan HAM 0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

Pengalaman Integritas = 5.34 Potensi Integritas = 6.0 Integritas Total = 5.53

68

6,50


7,00

7,50

11 Lembaga dengan Skor Integritas Terendah Lembaga/ Instansi

Skor Integritas

Departemen Kelautan dan Perikanan

5,41

Mahkamah Agung

5,28


5,25


5,16

Departemen Agama

5,15

Departemen Tenaga Kerja dan

4,85

Transmigrasi Kepolisian Republik Indonesia

4,81

PT. Pelabuhan Indonesia

4,76


4,24

Badan Pertahanan Nasional

4,16


4,15

11 Unit Layanan dengan Skor Integritas Terendah Unit Layanan

Skor Integritas

Lembaga/Instansi

Gudang/ Lapangan Penumpukan

4,72

PT. Pelabuhan Indonesia

Retribusi STNK dan BPKB/SIM/STNK/BPKB

4,62

Kepolisian Republik Indonesia

Izin Penyambungan dan Pemasangan Listrik

4,52


Lembaga Pemasyarakatan

4,33


Pengukuran dan Pemetaan Kadastral/

4,23


4,22


Keimigrasian Paspor

4,21


Kenotariatan

4,13


Sertifikasi Tanah/ Penggabungan Sertifikat

4,09


Izin Pengujian Kelayakan Kendaraan

3,99


3,45

Departemen Tenaga Kerja dan

Pendaftaran Peratama Kali Izin Usaha Angkutan Darat/Laut

Angkutan Umum Darat (KIR) Pelayanan TKI di Terminal 3

Transmigrasi



(Pelayaran)/Udara (Penerbangan)

69

Skor Indikator dibawah Rata-Rata 5.53

Pengalaman Korupsi

5.34

Tinggi pengalaman korupsi dalam setiap tahap suatu layanan

Cara pandang korupsi

4.78

Masyarakat PERMISIF

Sistem Administrasi

4.03

SOP ada tetapi tidak diinformasikan dengan baik (layanan tidak transparan al. Waktu, biaya, persyaratan dll)

Upaya Pencegahan Korupsi

4.07

Mekanisme pengaduan masyarakat tidak tersedia dan kampanye anti KKN rendah

Apakah pemberian imbalan atau lainnya pada suatu instansi merupakan hal yang wajar dalam proses pengurusan layanan? Tidak

Dept.Kelautan dan Perikanan

Ya

91

PT. PELINDO

9

84

Departemen Sosial

16

82

BRI

18

75

25

71


29

0%

50%

100%

Apakah pemberian imbalan atau lainnya pada suatu instansi merupakan hal yang wajar dalam proses pengurusan layanan?

Tidak Ya

Bongkar muat,cold storage,dll (Dept.Kelau-tan &Perikanan)

100

Izin usaha angkutan darat/pelayaran/ penerbangan (Dept.Perhubungan)

97

3

Jasa Kepelabuhanan (PT. Pelindo)

97

3

Pemberdayaan Masyarakat/Kube (Dep-t.Sosial)

94


Izin pengembangan usaha perikanan/ Pelayanan us-aha penangkapan/ Kapal

70

6

88

12

Jasa gudang/Usaha penumpukan (PT.Pelindo)

80

20

Pemasangan baru telpon (TELKOM)

79

21

Distribusi dan Jaringan pelayanan domestik/ Distribusi dan Pemasaran BBM (Pertamina)

77

Peminjaman modal (BRI)

0%


23

75

25 50%

100%

Cara Pandang Masyarakat terhadap Korupsi di Pelayanan Publik 45 persen pengguna layanan publik memandang pemberian imbalan atau lainnya pada suatu instansi merupakan hal yang wajar (Masyarakat PERMISIF) 100% dari 88% responden yang memberikan imbalan dalam layanan cold storage DKP menganggap pemberian Imbalan hal yang wajar. Tingginya toleransi masyarakat dalam memandang korupsi di pelayanan publik berbeda terhadap setiap unit layanan. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa unit layanan tertentu memang sudah sangat terbiasa dan wajar menerima imbalan dari pengguna layanan publik.

Masyarakat Permisif

Selama menerima pelayanan dari Instansi ini, selain mengeluarkan biaya resmi, apakah Anda mengeluarkan biaya/imbalan tambahan? Tidak Pernah Pernah


80

20


79

21

PT. PELINDO

78

22

NegaraDepartemen Hukum dan HAM

69

31

60


40

0%

50%

100%

Selama menerima pelayanan di Unit Layanan ini, selain mengeluarkan biaya resmi, apakah Anda mengeluarkan biaya/imbalan tambahan?

Pernah


95

5

Bongkar Muat,Cold Storage (DKP)

88

12


87

13


87

13

Izin Usaha Angk.Darat/Pelayaran/Penerbangan (Dephub)

84

16

Izin KIR (Dephub)

83

17

Jasa Kepelabuhanan (Pelindo)

81

19

Jasa Gudang/Lapangan Penumpukan (Pelindo)

76


26

72

28

Banding (MA)

67

33


66

34


63

37


62

38


61

39

0%

50%

100%



Tidak Pernah

71

Biaya Tambahan • • • •

Mengenai nilai biaya tambahan bervariasi Persen Biaya Tambahan Responden % dari kurang 2.5 persen sampai lebih dari < 2,5% 28,65 20 persen. 2,5 % - 5 % 8,39 Tidak banyak responden yang terbuka untuk 5 % - 10 % 9,7 menyebutkan nominal imbalan yang telah 10 % - 15 % 7,09 15 % 20 % 8,68 mereka berikan di luar biaya resmi. > 20% 37,48 Dari 1207 orang yang mengaku memberikan tambahan imbalan di luar biaya resmi, hanya 691 orang (57,25%) yang menyebutkan nominal imbalan yang diberikan. Dari responden yang terbuka tersebut, ternyata 37%nya membayar imbalan/biaya tambahan lebih dari 20% dari biaya resmi. Secara nominal range biaya tambahan tersebut bervariasi dari Rp. 1000,- sampai Rp. 150 juta

Berapa persen besarnya biaya tambahan dari biaya resmiyang Anda keluarkan di Unit Layanan ini?

Lembaga Pemasyarakatan (Depkumham) TKI di Terminal III (Depnakertrans) Jasa Kepelabuhanan (Pelindo) Jasa Gudang/Lapangan Penumpukan (Pelindo) Kenotariatan (Depkumham) Sertifikasi Tanah, Penggabungan Sertifikat (BPN) Izin Penyambungan dan Pemasangan Listrik (PLN) Izin KIR (Dephub) Pengukuran dan Pemetaan Kadastral/ Pendaftaran Pertama (BPN) Industri Farmasi/Izin Pendirian Apotik (Rumah Obat)/ Penyaluran Alat Kesehatan dan Obat (Depkes) Retribusi STNK/BPKB/SIM (POLRI) Tindak Pidana Umum, Khusus, Narkoba, Lakalantas (POLRI)


Izin pendirian RS, Izin Praktek Dok-ter/Izin penempatan dokter (Dep-kes)

72

Administrasi Pernikahan (Depag) Izin Usaha Angk.Darat/Pelayaran/ Penerbangan (Dephub)


Apakah pelayanan yang Anda terima telah sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan?



100


96,7

3,3


88

12

Izin Usaha Angk.Darat/Pelayaran/ Penerbangan (Dephub)

81,3

18,7


80

20


75,4

24,6

Izin Pengembangan Usaha Perikanan/ Penangkapan/Izin Kapal (DKP)

75,3

24,7


73,3

26,7

Penyidikan Obat dan Makanan (BPOM)

73,3

26,7


70,6

29,4

Banding (MA)

70

30

Persetujuan Eselon I dan II (Depdagri)

66,7

33,3

Panti Rehabilitasi Sosial/Asuhan&Jompo/ Penyantunan Veteran dan Cacat (Depsos)

65,9

34,1


64,5

35,5


63,3

36,7


61,3

38,7

0%

50%

100%

Apakah biaya yang Anda keluarkan sudah sesuai dengan standar/tarif yang telah ditentukan?

14


66,7 30

68,3


32,7


32,3

Pelayanan Perdagangan Luar Negeri (Dept.Perdagangan)

23,3


Tidak tahu

Izin KIR (Dept.Perhubungan)

Tidak

Pengurusan Program PPMK

Ya

19,3

38,8

32,4 50

56,3 42,2 36,6

0%

28,6

35,3 26,7

18,7

1,7

25 35,9

16,7

21,9 46,7

50%


100%



73

Apakah petugas pada instansi ini biasa terima tips,imbalan sebagai bagian dari pengurusan layanan?Apakah Anda menawarkan tips, imbalan kepada petugas layanan untuk mempercepat layanan? Departemen Perhubungan (Dephub)

59,5

PT. Pelabuhan Indonesia (PELINDO)

60

49,2


54,6

40,5

53,3 49,2

Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) Perusahaan Listrik Negara (PLN)

76,9 Petugas biasa terima tips,imbalan(%) Pengguna layanan menawarkan tips,imbalan(%)

52,1

33,9

0%

50%

100%

Pada Institusi ini, bentuk kampanye anti korupsi apa yang ada? (Persen Pengguna Layanan yang menjawab ‘Belum Ada’) Departemen Perdagangan

93

Departemen Koperasi dan UKM

75


73

Mahkamah Agung

69

PT. ASKES

66

Departemen Pendidikan Nasional

63


60


0%

74


50%

100%

Integritas Sektor Publik 2007

Recommend Documents