PAPARAN HASIL SURVEI INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA
2011 Komisi Pemberantasan Korupsi
Direktorat Penelitian dan Pengembangan
Agenda Tujuan dan Metodologi Responden dan Layanan Indeks Integritas Nasional (IIN) Indeks Integritas Pusat (IIP)
IIN 2011
Indeks Integritas vertikal (IIV) Indeks Integritas vertikal (IID) Indeks Integritas Total Pusat (IITP) Indeks Integritas Total Daerah (IITD)
Tujuan & Metodologi Pendekat an
Mengetahui nilai integritas, indikator dan sub-indikator korupsi dalam layanan publik.
or-faktor penyebab terjadinya korupsi di lembaga publik dengan mensurvei pengguna langsu
Kegiata n
tansi pelayanan publik untuk mempersiapkan upaya-upaya pencegahan korupsi yang efektif
Tujuan/ Fungsi
Pengumpula n Data
April – Oktober 2011
Responden INSTANSI PEMDA
60 Pemerintah Daerah Jumlah unit layanan total 180, masing-masing 3: KTP,IMB,SIUP Jumlah responden 5670 responden (rata-rata 30 responden per unit layanan)
7 Instansi Vertikal di 20 kota Jumlah unit layanan vertikal 15, total 284 unit layanan INSTANSI VERTIKAL Jumlah responden 8580 responden (rata-rata 30 responden per unit layanan)
INSTANSI PUSAT
22 Instansi Pusat Jumlah unit layanan total 43 Jumlah responden 1290 responden
87 Instansi Pusat/Vertikal/Daerah (2 Kementerian dengan unit layanan yang mewakili pu Jumlah unit layanan 507 unit layanan Jumlah responden 15.540 (rata-rata 30 responden TOTAL per unit layanan)
Indeks Integritas Nasional (IIN) Indeks Integritas Nasional (IIN) 2007 - 2011
Indeks Integritas Nasional (IIN) Indeks Integritas Nasional (IIN) 2007 - 2011
Indeks Integritas Nasional (IIN)
sil survei tahun 2011 terhadap 15.540 responden menunjukkan bahwa nilai dari Indeks Integritas Nas
Item
Nilai
Indeks Integritas Nasional (Pusat+Vertikal+Daerah)
6.31
Indeks Integritas Pusat
7.07
Indeks Integritas Total Pusat (Pusat + Vertikal) Indeks Integritas Vertikal
6.49 6.40
Indeks Integritas Daerah
6.00
Indeks Integritas Total Daerah (Daerah + Vertikal)
6.24
ntegritas Pusat (IIP) > Indeks Integritas Daerah (IID) ntegritas Vertikal (IIV) > Indeks Integritas Daerah (IID) ntegritas Pusat (IIP) > Indeks Integritas Vertikal (IIV)
nasional, masih terdapat 43 persen (37) instansi/pemda yang nilai integritasnya masih di bawah rata
at 28 instansi/pemda(32%) (dari 87 instansi) yang nilainya di bawah standar yang ditetapkan KPK (6.0
Indeks Integritas Nasional (IIN) Integritas
Variabel
Pengalaman Integritas (0.667)
Indikator Pengalaman Korupsi (0.250)
Sub-Indikator Jumlah / Besaran Gratifikasi (0.210) 6.56 Frekuensi Pemberian Gratifikasi (0.550)
6.48 Cara Pandang Terhadap Korupsi (0.750)
Lingkungan Kerja (0.127)
6.45
5.97 Sistem Administrasi (0.280)
Perilaku Individu (0.280) Pencegahan Korupsi (0.313)
6.92
Waktu Pemberian Gratifikasi (0.240)
6.33
Arti Pemberian Gratifikasi (0.250)
7.01
Tujuan Pemberian Gratifikasi (0.750)
6.26
Kebiasaan Pemberian Gratifikasi (0.392)
6.03
Kebutuhan Pertemuan di Luar Prosedur (0.164)
9.01
7.04 Keterlibatan Calo (0.221)
7.01
Fasilitas di Sekitar Lingkungan Pelayanan (0.100) 7.53
Integritas 6.31 Total Potensi Integritas (0.333)
5.87
Suasana/Kondisi di sekitar Pelayanan (0.123)
7.28
Kepraktisan SOP (0.281)
6.45
6.25 Keterbukaan Informasi (0.584)
6.34
Pemanfaatan Teknologi Informasi (0.135)
5.46
Keadilan dalam Layanan (0.413)
7.06
6.57 Ekspektasi Petugas terhadap Gratifikasi (0.327)
4.75
6.50
Perilaku Pengguna Layanan (0.260)
5.88
Tingkat Upaya Anti Korupsi (0.750)
4.73
Mekanisme Pengaduan Masyarakat (0.250)
4.79
IIN - 10 Instansi Tertinggi Sepuluh Instansi/Pemda dengan indeks integritas tertinggi Indeks Integritas No
Instansi
Pengalaman
Potensi
Total
1
Pemko Dumai
8,14
7,03
7,77
2
Pemko Bukittinggi
8,18
6,64
7,67
3
Pemko Bitung
7,98
6,92
7,62
4
Pemko Yogyakarta
7,88
7,02
7,60
5
Badan Koordinasi Penanaman Modal
7,99
6,80
7,60
6
Kementerian Keuangan
7,88
6,93
7,56
7
Pemko Batam
7,94
6,76
7,55
8
Pemko Pontianak
7,86
6,91
7,54
9
Kementerian Kesehatan
7,82
6,94
7,52
10 PT. Jamsostek (Persero)
7,79
6,96
7,52
Sepuluh instansi dengan integritas terbaik terdiri dari: 6 pemda, 3 instansi pusat dan 1 instansi vertikal
IIN – 10 Instansi Terendah Sepuluh Instansi/Pemda dengan indeks integritas terendah Indeks Integritas No
Instansi
Pengalaman
Potensi
Total
78
Pemko Lubuk Linggau
3,47
6,20
4,38
79
Pemko Bogor
3,94
4,92
4,27
80
Pemko Palembang
3,84
5,06
4,25
81
Pemko Bengkulu
3,49
5,56
4,18
82
Pemko Ternate
3,68
4,86
4,07
83
Pemko Manokwari
3,25
4,61
3,70
84
Pemko Semarang
3,14
4,55
3,61
85
Pemko Serang
3,30
4,04
3,54
86
Pemko Depok
3,26
3,99
3,50
87
Pemko Metro
2,59
4,29
3,15
Sepuluh instansi dengan integritas terbawah terdiri dari 10 pemerintah daerah
Indeks Integritas Pusat (IIP)
sil survei tahun 2011 terhadap 1.290 responden menunjukkan bahwa nilai dari Indeks Integritas Pusa
Item
Nilai
Indeks Integritas Pusat
7.07
Indeks Integritas Total Pusat (Pusat + Vertikal)
6.49
Indeks Integritas Pusat (IIP) Integritas
Variabel
Indikator
Pengalaman Integritas 7.45 (0.667)
Pengalaman Korupsi (0.250)
Sub-Indikator Jumlah / Besaran Gratifikasi (0.210) 7.58 Frekuensi Pemberian Gratifikasi (0.550)
7.66
Waktu Pemberian Gratifikasi (0.240)
7.51
Arti Pemberian Gratifikasi (0.250) Cara Pandang Terhadap 7.41 Korupsi (0.750) Tujuan Pemberian Gratifikasi (0.750)
7.02
Lingkungan Kerja (0.127)
6.30 Sistem Administrasi (0.280)
Perilaku Individu (0.280) Pencegahan Korupsi (0.313)
7.54
Kebiasaan Pemberian Gratifikasi (0.392)
7.26
Kebutuhan Pertemuan di Luar Prosedur (0.164)
9.43
7.81 Keterlibatan Calo (0.221)
7.78
Fasilitas di Sekitar Lingkungan Pelayanan (0.100)
7.60
Suasana/Kondisi di sekitar Pelayanan (0.123)
7.61
Kepraktisan SOP (0.281)
6.79
6.36 Keterbukaan Informasi (0.584)
6.46
Integritas 7.07 Total Potensi Integritas (0.333)
7.43
Pemanfaatan Teknologi Informasi (0.135)
5.04
Keadilan dalam Layanan (0.413)
7.32
7.20 Ekspektasi Petugas terhadap Gratifikasi (0.327)
4.84
7.33
Perilaku Pengguna Layanan (0.260)
6.83
Tingkat Upaya Anti Korupsi (0.750)
4.94
Mekanisme Pengaduan Masyarakat (0.250)
4.55
IIP – 10 Instansi Pusat Tertinggi Sepuluh Instansi Pusat dengan indeks integritas tertinggi Indeks Integritas No
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Instansi
Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementerian Kesehatan PT. Jamsostek (Persero) Kementerian Perindustrian PT. Pelindo II (Persero) Cabang Tanjung Priok Kementerian Perhubungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Pertanian Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Pendidikan Nasional
Pengalaman
Potensi
Total
7.99 7.82 7.79 7.89 7.73 7.84 7.99 7.75 8.04 7.91
6.80 6.94 6.96 6.74 7.04 6.73 6.39 6.86 6.20 6.41
7.60 7.52 7.52 7.51 7.50 7.47 7.46 7.45 7.43 7.41
IIP – 10 Unit Layanan Pusat Tertinggi Sepuluh Unit Layanan Pusat dengan indeks integritas tertinggi Indeks Integritas No
Unit Layanan
Instansi
Pengalaman
Potensi
Total
1
Izin Belajar WNI Pada Sekolah International
Kemendiknas
7.98
7.39
7.78
2
Izin Agen Domestik (Agen LPG12kg dan 50kg)
PT. Pertamina
8.02
7.28
7.77
3
Penerbitan Angka Pengenal Importir Produsen
BKPM
8.00
7.16
7.72
4
Surat Ijin Penangkapan Ikan (Baru dan Perpanjangn)
KPP
7.95
7.27
7.72
5
Layanan Bongkar Muat Barang General Cargo
PT. Pelindo II Cab. Tj. Priok
7.87
7.17
7.64
6
Layanan Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
PT. Jamsostek (Persero)
7.78
7.27
7.61
7
Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan laut (SIUPAL)
Kemenhub
7.94
6.93
7.60
8
Penerbitan Rekomendasi Importir Produsen Tekstil (IPTekstil)
Kemenperin
7.96
6.84
7.59
9
Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman Pangan Kementan
8.07
6.52
7.55
10
Surat Persetujuan Importir Psikotropika (SPI-P) (Pembuatan Baru)
7.83
6.93
7.53
Kemenkes
IIP – Instansi Pusat dengan Nilai < 6 Instansi Pusat dengan nilai integritas <6 Indeks Integritas No
Instansi
Pengalaman Potensi
Total
20 Kementerian Koperasi dan UKM
5.91
4.74
5.52
21 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5.28
5.79
5.44
22 Kementerian Agama
5.23
5.64
5.37
IIP – Unit Layanan Pusat dengan Nilai < 6 Unit Layanan Pusat dengan nilai integritas <6 Indeks Integritas No
40
Unit Layanan Pendaftaran/Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus
41 Pelayanan Data Akses Pasar Domestik 42
Perpanjangan Ijin KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji)
43 Ijin Menggunakan tenaga Kerja Asing (IMTA)
Instansi
Pengalaman
Potensi
Total
Kemenag
6.04
5.66
5.91
Kemenkop dan UKM
5.40
4.04
4.95
Kemenag
4.42
5.62
4.82
Kemenakertrans
2.70
4.78
3.39
Indeks Integritas Vertikal (IIV)
sil survei tahun 2011 terhadap 8.580 responden menunjukkan bahwa nilai dari Indeks Integritas Vert
Item
Nilai
Indeks Integritas Vertikal
6.40
Indeks Integritas Total Pusat (Pusat + Vertikal)
6.49
Indeks Integritas Vertikal (IIV) Integritas
Variabel
Indikator
Sub-Indikator Jumlah / Besaran Gratifikasi (0.210)
Pengalaman Korupsi 6.61 Frekwensi Pemberian Gratifikasi (0.550) Pengalaman (0.250) Integritas 6.55 Waktu Pemberian Gratifikasi (0.240) (0.667) Arti Pemberian Gratifikasi (0.250) Cara Pandang Terhadap 6.53 Korupsi (0.750) Tujuan Pemberian Gratifikasi (0.750)
Lingkungan Kerja (0.127)
6.10 Sistem Administrasi (0.280)
Perilaku Individu (0.280) Pencegahan Korupsi (0.313)
6.96 6.39 7.16 6.32
Kebiasaan Pemberian Gratifikasi (0.392)
6.23
Kebutuhan Pertemuan di Luar Prosedur (0.164)
9.18
7.15 Keterlibatan Calo (0.221)
7.11
Fasilitas di Sekitar Lingkungan Pelayanan (0.100)
7.56
Suasana/Kondisi di sekitar Pelayanan (0.123)
7.17
Kepraktisan SOP (0.281)
6.61
6.38 Keterbukaan Informasi (0.584)
6.42
Integritas 6.40 Total Potensi Integritas (0.333)
5.96
Pemanfaatan Teknologi Informasi (0.135)
5.69
Keadilan dalam Layanan (0.413)
7.09
6.65 Ekspektasi Petugas terhadap Gratifikasi (0.327)
4.94
6.57
Perilaku Pengguna Layanan (0.260)
6.03
Tingkat Upaya Anti Korupsi (0.750)
4.91
Mekanisme Pengaduan Masyarakat (0.250)
5.00
IIV – Peringkat Integritas 7 Instansi Vertikal Indeks Integritas No
Instansi
Pengalaman
Potensi
Total
1
Kementerian Keuangan
7.88
6.93
7.56
2
PT. PLN (Persero)
6.45
6.23
6.38
3
Mahkamah Agung
6.61
5.80
6.34
4
Kementerian Hukum dan HAM
6.23
5.80
6.09
5
Badan Pertanahan Nasional
6.18
5.84
6.07
6
Kepolisian Negara RI
5.74
5.82
5.76
7
Kementerian Agama
5.41
5.40
5.41
IIV – Peringkat Integritas 15 Unit Layanan Vertikal Indeks Integritas No
Unit Layanan
Instansi
Pengalaman
Potensi
Total
1
Pelayanan SP2D di KPPN
Kemenkeu
7.99
7.08
7.69
2
Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
Kemenkeu
7.96
7.02
7.65
3
Pelayanan Lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
Kemenkeu
7.85
6.83
7.51
4
Pelayanan Pengurusan Impor Barang ( Bea Masuk) di DJBC
Kemenkeu
7.30
6.50
7.03
5
Layanan Tambah Daya
PT. PLN
6.80
6.38
6.66
6
Peradilan Umum
MA
6.66
5.98
6.44
7
Layanan Lembaga Pemasyarakatan
Kemenkumham
6.70
5.91
6.43
8
Peradilan Tilang
MA
6.55
5.63
6.24
9
Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian
Kepolisian Negara RI
6.32
5.96
6.20
10
Layanan Pemasangan baru dan Pemasangan PT. PLN Kembali
6.10
6.09
6.10
11 Pengukuran dan Pemetaan Kadastral
BPN
6.18
5.92
6.09
12 Pembuatan Sertifikat
BPN
6.18
5.77
6.04
13 Pembuatan dan Perpanjangan Paspor
Kemenkumham
5.76
5.68
5.74
14 Layanan Administrasi Pernikahan di KUA
Kemenag Kepolisian Negara RI
5.41
5.40
5.41
5.16
5.67
5.33
15 Pembuatan dan Perpanjangan SIM
Indeks Integritas Daerah (IID)
survei tahun 2011 terhadap 5.670 responden menunjukkan bahwa nilai dari Indeks Integritas Total D
Item
Nilai
Indeks Integritas Daerah
6.00
Indeks Integritas Total Daerah (Daerah + Vertikal)
6.24
Indeks Integritas Daerah (IID) Unit Layanan Daerah No
Instansi
1 Pemerintah Daerah
Unit Layanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
Indeks Integritas Daerah (IID) Integritas
Variabel
Indikator
Pengalaman Integritas 6.14 (0.667)
Pengalaman Korupsi (0.250)
Sub-Indikator Jumlah / Besaran Gratifikasi (0.210)
5.39
6.25 Frekwensi Pemberian Gratifikasi (0.550)
6.69
Waktu Pemberian Gratifikasi (0.240)
5.97
Arti Pemberian Gratifikasi (0.250) Cara Pandang Terhadap 6.11 Korupsi (0.750) Tujuan Pemberian Gratifikasi (0.750)
6.78
Lingkungan Kerja (0.127)
5.70 Sistem Administrasi (0.280)
Perilaku Individu (0.280) Pencegahan Korupsi (0.313)
Kebiasaan Pemberian Gratifikasi (0.392)
5.46
Kebutuhan Pertemuan di Luar Prosedur (0.164)
8.65
6.69 Keterlibatan Calo (0.221)
6.68
Fasilitas di Sekitar Lingkungan Pelayanan (0.100)
7.48
Suasana/Kondisi di sekitar Pelayanan (0.123)
7.38
Kepraktisan SOP (0.281)
6.13
6.04 Keterbukaan Informasi (0.584)
6.19
Integritas 6.00 Total Potensi Integritas (0.333)
5.89
Pemanfaatan Teknologi Informasi (0.135)
5.22
Keadilan dalam Layanan (0.413)
6.96
6.31 Ekspektasi Petugas terhadap Gratifikasi (0.327)
4.45
6.19
Perilaku Pengguna Layanan (0.260)
5.44
Tingkat Upaya Anti Korupsi (0.750)
4.42
Mekanisme Pengaduan Masyarakat (0.250)
4.54
IID – 10 Daerah Tertinggi Sepuluh Pemerintah Daerah dengan nilai integritas tertinggi Indeks Integritas No
Instansi
Pengalaman
Potensi
Total
1
Pemko Dumai
8.14
7.03
7.77
2
Pemko Bukittinggi
8.18
6.64
7.67
3
Pemko Bitung
7.98
6.92
7.62
4
Pemko Yogyakarta
7.88
7.02
7.60
5
Pemko Batam
7.94
6.76
7.55
6
Pemko Pontianak
7.86
6.91
7.54
7
Pemko Gorontalo
7.71
6.92
7.45
8
Pemko Surakarta
7.64
7.00
7.43
9
Pemko Banjarbaru
7.63
7.02
7.43
10
Pemko Surabaya
7.83
6.61
7.42
IID – Pemerintah Daerah dengan Nilai <6 Indeks Integritas No 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Instansi Pemko Medan Pemko Bima Pemko Binjai Pemprov Jakarta Pemko Lhoksumawe Pemko Bekasi Pemko Jember Pemko Kendari Pemko Manado Pemko Cirebon Pemko Pematang Siantar Pemko Tangerang Pemko Lubuk Linggau Pemko Bogor Pemko Palembang Pemko Bengkulu Pemko Ternate Pemko Manokwari Pemko Semarang Pemko Serang Pemko Depok Pemko Metro
Pengalaman
Potensi
Total
5.33 5.77 5.47 5.51 5.22 4.80 5.45 5.71 4.33 4.57 4.79 4.19 3.47 3.94 3.84 3.49 3.68 3.25 3.14 3.30 3.26 2.59
6.11 5.12 5.68 5.61 5.25 5.64 4.25 3.29 5.43 4.87 4.38 5.01 6.20 4.92 5.06 5.56 4.86 4.61 4.55 4.04 3.99 4.29
5.59 5.56 5.54 5.54 5.23 5.08 5.05 4.90 4.70 4.67 4.65 4.46 4.38 4.27 4.25 4.18 4.07 3.70 3.61 3.54 3.50 3.15
Indeks Integritas Total Pusat (IITP) Item
Nilai
Indeks Integritas Total Pusat (Pusat + Vertikal)
6.49
Indeks Integritas Pusat
7.07
Indeks Integritas Vertikal
6.40
survei tahun 2011 terhadap 9.870 responden menunjukkan bahwa nilai dari Indeks Integritas Total P
Indeks Integritas Total Pusat Integritas
Variabel
Indikator
Pengalaman Integritas 6.67 (0.667)
Pengalaman Korupsi (0.250)
Sub-Indikator Jumlah / Besaran Gratifikasi (0.210)
6.15
6.74 Frekwensi Pemberian Gratifikasi (0.550)
7.05
Waktu Pemberian Gratifikasi (0.240)
6.54
Arti Pemberian Gratifikasi (0.250) Cara Pandang Terhadap 6.65 Korupsi (0.750) Tujuan Pemberian Gratifikasi (0.750)
7.14
Lingkungan Kerja (0.127)
6.13 Sistem Administrasi (0.280)
Perilaku Individu (0.280) Pencegahan Korupsi (0.313)
Kebiasaan Pemberian Gratifikasi (0.392)
6.36
Kebutuhan Pertemuan di Luar Prosedur (0.164)
9.21
7.24 Keterlibatan Calo (0.221)
7.20
Fasilitas di Sekitar Lingkungan Pelayanan (0.100)
7.57
Suasana/Kondisi di sekitar Pelayanan (0.123)
7.23
Kepraktisan SOP (0.281)
6.64
6.37 Keterbukaan Informasi (0.584)
6.43
Integritas 6.49 Total Potensi Integritas (0.333)
6.48
Pemanfaatan Teknologi Informasi (0.135)
5.60
Keadilan dalam Layanan (0.413)
7.12
6.72 Ekspektasi Petugas terhadap Gratifikasi (0.327)
4.92
6.67
Perilaku Pengguna Layanan (0.260)
6.14
Tingkat Upaya Anti Korupsi (0.750)
4.92
Mekanisme Pengaduan Masyarakat (0.250)
4.94
Indeks Integritas Total Daerah (IITD) Item
Nilai
Indeks Integritas Total Daerah (Daerah + Vertikal)
6.24
Indeks Integritas Daerah
6.00
Indeks Integritas Vertikal
6.40
survei tahun 2011 terhadap 14.250 responden menunjukkan bahwa nilai dari Indeks Integritas Total D
Indeks Integritas Total Daerah (Daerah dan Vertikal) Integritas
Variabel
Indikator
Pengalaman Integritas 6.39 (0.667)
Pengalaman Korupsi (0.250)
Sub-Indikator Jumlah / Besaran Gratifikasi (0.210)
5.73
6.47 Frekwensi Pemberian Gratifikasi (0.550)
6.85
Waktu Pemberian Gratifikasi (0.240)
6.22
Arti Pemberian Gratifikasi (0.250) Cara Pandang Terhadap 6.36 Korupsi (0.750) Tujuan Pemberian Gratifikasi (0.750)
7.01
Lingkungan Kerja (0.127)
5.94 Sistem Administrasi (0.280)
Perilaku Individu (0.280) Pencegahan Korupsi (0.313)
Kebiasaan Pemberian Gratifikasi (0.392)
5.92
Kebutuhan Pertemuan di Luar Prosedur (0.164)
8.97
6.97 Keterlibatan Calo (0.221)
6.94
Fasilitas di Sekitar Lingkungan Pelayanan (0.100)
7.53
Suasana/Kondisi di sekitar Pelayanan (0.123)
7.25
Kepraktisan SOP (0.281)
6.42
6.24 Keterbukaan Informasi (0.584)
6.33
Integritas 6.24 Total Potensi Integritas (0.333)
6.15
Pemanfaatan Teknologi Informasi (0.135)
5.50
Keadilan dalam Layanan (0.413)
7.04
6.51 Ekspektasi Petugas terhadap Gratifikasi (0.327)
4.74
6.42
Perilaku Pengguna Layanan (0.260)
5.80
Tingkat Upaya Anti Korupsi (0.750)
4.72
Mekanisme Pengaduan Masyarakat (0.250)
4.82
Saran Perbaikan Saran Perbaikan disampaikan KPK secara umum adalah: 1. Seluruh unit layanan publik dan instansi/pemerintah daerah memberikan perhatian yang serius pada upaya pencegahan korupsi di layanan publiknya, melalui edukasi anti korupsi dan pengelolaan pengaduan masyarakat pengguna layanan 2. Unit layanan publik meningkatkan upaya pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka menciptakan pelayanan yang transparan, cepat dan adil bagi pengguna layanan 3. Unit layanan publik baik di pusat, vertikal maupun di daerah dengan skor rendah, harus melakukan upaya yang lebih serius dan keras dalam mengendalikan pemberian/penerimaan gratifikasi dalam layanan publik. Sosialisasi kepada pemberi dan pengguna layanan sebaiknya dilakukan dengan lebih intensif.
Terima Kasih
