INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2014
Direktorat Litbang, Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi www.kpk.go.id
Agenda
1. 2. 3. 4.
Latar Belakang Definisi, Tujuan dan Metodologi Fakta Hasil Survei Indeks Integritas Unit Layanan di Kementerian/Lembaga 5. Kesimpulan dan Saran 6. Rencana ke Depan
LATAR BELAKANG
Dasar hukum: UU KPK No.30 Tahun 2002 pasal 7 dan pasal 8: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai tugas untuk melaksanakan Koordinasi dan Supervisi terhadap institusi yang melaksanakan pelayanan publik.
Latar Belakang
Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b: Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik
DEFINISI, TUJUAN DAN METODOLOGI
Definisi, Tujuan dan Metodologi
• Survei Integritas Sektor Publik dilakukan dalam rangka mengukur kualitas layanan publik dari sudut pandang pengguna layanan • Mendapatkan gambaran kualitas layanan publik berdasarkan unit layanan • Bagi KPK, hasil survei dalam bentuk Indeks mencerminkan outcome yang dicapai oleh Unit Layanan di K/L dalam upaya anti korupsi yang dilakukan • Tujuan: 1. Mengukur tingkat integritas unit layanan publik; 2. Memberikan masukan bagi unit layanan publik untuk mempersiapkan upaya pencegahan korupsi yang efektif pada wilayah atau layanan yang rentan terjadi korupsi
Tahun 2014 survei integritas dilakukan hanya di Unit Layanan Kementerian/Lembaga , dengan sampel 40 unit layanan Jumlah Responden: 1.200 orang (30 responden per unit layanan)
Obyek
Survei dan Responden
Unit Layanan bervariasi tiap instansi Kriteria Unit Layanan yang dijadikan sampel: • Layanan publik pada kementerian/lembaga strategis yang menjadi fokus Renstra KPK • Terkait dengan National Interest • Menyangkut hajat hidup orang banyak Rentang indeks: 0-10 Waktu Pengumpulan Data: Mei – September 2014
10 9 8
Perkembangan 7 indeks Integritas Unit 6 Layanan di 5 Kementerian/ 4 Lembaga 3 2011-2014
6.67 6.13
7.41
7.17
6.93 6.49
6.41
6,80
7.22 6.83
6.05
5.36
2 1 0 2011
2012 Pengalaman Integritas
2013 Potensi Integritas
2014 Indeks Integritas
FAKTA HASIL SURVEI
Apakah biaya total yang Anda keluarkan sesuai dengan biaya resmi layanan?
FAKTA HASIL SURVEI
Dalam mengurus layanan, berapa kali Anda memberikan biaya tambahan?
Awal proses 3.87%
Kapan biaya tambahan Anda berikan?
FAKTA HASIL SURVEI
Tidak memberi 88.24%
Apa pendapat Anda tentang uang tambahan dalam pengurusan layanan publik?
Pada saat proses 2.30%
Di akhir proses 4.52% Kombinasi 2 atau 3 proses 1.07%
Apa tujuan Anda memberikan biaya tambahan?
FAKTA HASIL SURVEI
Apa alasan utama Anda memberikan biaya tambahan?
Keterbukaan Informasi di Layanan Publik Tingkat Pusat
FAKTA HASIL SURVEI
Pengalaman Memanfaatkan Teknologi Informasi di Layanan Publik Tingkat Pusat
Pernah
FAKTA HASIL SURVEI
50.99
Tidak pernah karena tidak memerlukan
32.13
Tidak pernah karena tidak ada teknologi informasi Tidak tahu cara penggunaanya karena tidak pernah dijelaskan Tidak pernah karena teknologi yang ada tidak berfungsi
14.09 1.65 1.15
Apakah petugas melakukan Atas dasar apa pengguna pembedaan perlakuan (membeda- layanan berinisiatif memberikan bedakan) dalam memberikan uang tambahan? layanan?
FAKTA HASIL SURVEI
Ya, Selalu 0.66% Ya, kadan g– kadang 7.16% Tidak membeda kan 92.18%
Apakah unit layanan yang Anda datangi memiliki kegiatan/media anti korupsi?
FAKTA HASIL SURVEI
Apa Bentuk Kampanye/Media Anti Korupsi yang Anda lihat?
Bagaimana respon petugas terhadap pengaduan yang disampaikan?
FAKTA HASIL SURVEI
INDEKS INTEGRITAS UNIT LAYANAN DI KEMENTERIAN/LEMBAGA
INTEGRITAS
VARIABEL
INDIKATOR
SUB-INDIKATOR Jumlah / Besaran Gratifikasi (0.210)
Pengalaman Integritas 7,41 (0.667)
INDEKS INTEGRITAS RATA-RATA
Pengalaman Korupsi (0.250)
7,24 Frekuensi Pemberian Gratifikasi (0.550)
Potensi Integritas (0.333)
7,21
Waktu Pemberian Gratifikasi (0.240)
7,41
Cara Pandang Arti Pemberian Gratifikasi (0.250) Terhadap Korupsi 7,47 Tujuan Pemberian Gratifikasi (0.750) (0.750)
7,59
7,81
Kebutuhan Pertemuan di Luar Prosedur (0.164)
9,89
Pencegahan Korupsi (0.313)
7,83
Suasana/Kondisi di sekitar Pelayanan (0.123)
7,76 7,02 6,49
Pemanfaatan Teknologi Informasi (0.135)
6,73
Keadilan dalam Layanan (0.413)
7,84
7,40 Ekspektasi Petugas terhadap Gratifikasi(0.327)
5,89
8,12
Fasilitas di Sekitar Lingkungan Pelayanan (0.100)
Kepraktisan SOP(0.281) Sistem Administrasi 6,83 6,67 Keterbukaan Informasi (0.584) (0.280)
Perilaku Individu (0.280)
7,43
Kebiasaan Pemberian Gratifikasi (0.392) Lingkungan Kerja 8,22 Keterlibatan Calo (0.221) (0.127)
Integritas Total (1.00) = 7,22
7,14
7,23
Perilaku Pengguna Layanan (0.260)
6,90
Tingkat Upaya Anti Korupsi (0.750)
5,93
Mekanisme Pengaduan Masyarakat (0.250)
5,77
INDEKS INTEGRITAS RATA-RATA
• Rata-rata indeks integritas Unit Layanan = 7,22. Indeks rata-rata potensi integritas (6,83) lebih rendah dari indeks rata-rata pengalaman integritas (7,41); Pengalaman Integritas: • Merefleksikan pengalaman responden terhadap tingkat korupsi yang dialaminya (berdasarkan pengalaman personal responden) Potensi Integritas: • Merefleksikan faktor-faktor yang berpotensi penyebab terjadinya korupsi oleh responden (mengindikasikan keberadaan faktor-faktor yang memungkinkan berkorelasi dengan terjadi korupsi di masa mendatang)
INDEKS INTEGRITAS UNIT LAYANAN K/L 2014
• Berdasarkan penilaian pengguna layanan, indeks ratarata tingkat upaya anti korupsi (5,93) dan mekanisme pengaduan masyarakat (5,77) masih rendah (di bawah 6); • Indeks yang masih perlu ditingkatkan lagi, yaitu Keterbukaan Informasi (6,49), Pemanfaatan Teknologi Informasi (6,73), dan Perilaku Pengguna Layanan (6,90) • Masih terdapat 2 unit layanan yang indeksnya di bawah standar minimal (6,00)
No 1 2 3
Unit Layanan dengan Skor Total Integritas di atas indeks ratarata (7, 22)
(Urutan Berdasarkan Abjad)
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Unit Layanan Izin Usaha Angka Pengenal Importir Produsen Penerbitan KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) Penempatan Program G to G Pendaftaran Peserta JKN Layanan Pengecekan Syarat Kepesertaan (Surat Eligibilitas Peserta) Penghapusan Hak Tanggungan (ROYA) Penerbitan Surat Keterangan Ekspor Impor Obat dan Makanan Pendaftaran Izin Edar Makanan Persetujuan Impor Produk Hewan Eksportir Terdaftar Akreditasi Sekolah di BAN S/M Rekomendasi Eksportir Terbatas Minerba (Mineral & Batubara) IUPHHK Pada Hutan Alam Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Izin Edar PKRT (Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga) Persetujuan Ekspor Barang Administrasi Sengketa Pajak Formasi Jabatan Notaris Paspor Rekomendasi Impor Barang Industri Tertentu Pengujian Bahan dan Barang Izin Pendaftaran Pupuk Organik/Anorganik Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Surat Izin Penangkapan Ikan
Indeks Integritas Kementerian/ Lembaga Pengalaman Potensi Total 7,86 7,64 7,79 BKPM 7,91 7,44 7,75 7,84
7,28
7,65
7,99 7,89
7,17 6,51
7,72 7,43
8,08
6,87
7,67
7,55
7,15
7,42
7,92
7,01
7,62
Kemendikbud
7,98 7,58 7,79 7,63
6,95 6,67 6,92 6,91
7,63 7,28 7,50 7,39
KemenESDM
7,60
6,58
7,26
Kemenhut
7,57 7,80
6,69 6,74
7,27 7,45
Kemenkes
7,79
7,22
7,60
7,72 8,11 7,75 7,78 8,10 8,10 7,95
7,13 7,16 6,76 6,92 7,32 7,15 7,50
7,52 7,79 7,42 7,49 7,84 7,78 7,80
7,99
7,24
7,74
7,56 7,85
6,90 7,05
7,34 7,58
BNP2TKI
BPJS BPN BPOM Kemendag
Kemenkeu Kemenkumham Kemenperin Kementan KKP
No
Unit Layanan dengan Skor Total Integritas di bawah indeks ratarata (7, 22)
(Urutan Berdasarkan Abjad)
Unit Layanan
1
Peralihan Hak Atas Tanah
2
Indeks Integritas Kementerian/ Lembaga Pengalaman Potensi TOTAL 5,59
7,25
6,14
Izin Usaha Pengangkutan dan Penjualan Minerba ESDM
7,27
6,26
6,94
3
Izin Penyelenggara Ibadah Haji Khusus
6,62
6,17
6,47
4
Pencatatan Nikah di KUA
5,60
5,23
5,47
5
Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
6,50
6,08
6,36
6
Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
6,43
6,29
6,39
7
Izin Belajar untuk WNA
7,75
5,95
7,15
8
Izin Penyelenggara Angkutan Pariwisata
5,71
6,56
5,99
9
Izin Penyelenggara Angkutan Barang Khusus
6,10
6,41
6,20
6,98
7,02
6,99
7,39
6,31
7,03
7,44
6,14
7,01
7,31
6,87
7,16
6,39
6,16
6,32
10 Izin Penyalur Alat Kesehatan 11
Salinan Putusan
12 Pengembalian Biaya Perkara 13 Izin Keramaian 14 Pembuatan SIM Baru
BPN
Kemenag
Kemenakertrans Kemendikbud Kemenhub Kemenkes MA
Polri
Unit Layanan
Unit Layanan dengan Skor Total Integritas <6
Indeks Integritas Pengalaman Potensi TOTAL
Izin Penyelenggaraan Angkutan Pariwisata – Kemenhub
5,71
6,56
5,99
Pencatatan Nikah di KUA Kemenag
5,60
5,23
5,47
KESIMPULAN DAN SARAN
• Indeks Integritas Unit Layanan di Kementerian/Lembaga (7,22) pada Tahun 2014 secara umum telah mencapai indeks di atas standar minimal yang ditetapkan oleh KPK (6,00). Indeks ini terdiri dari indeks pengalaman integritas (7,41) dan indeks potensi integritas (6,85). • Indeks Integritas tidak menunjukkan integritas Kementerian/Lembaga. • Meskipun indeks integritas sudah mencapai indeks 7,22, unit layanan tetap perlu secara terus menerus melakukan perbaikan dan berorientasi memberikan layanan maksimal bagi pengguna layanan dengan cara: 1. Edukasi anti korupsi dan pengelolaan pengaduan masyarakat yang lebih serius, 2. Mengkomunikasikan kepada pengguna layanan untuk memanfaatkan sarana media yang ada baik saran dan pengaduan serta mensosialisasikan anti korupsi dengan cara diucapkan oleh petugas kepada pengguna layanan sebagai bentuk kampanye antikorupsi.
3. 4.
KESIMPULAN DAN SARAN
5.
Meningkatkan upaya pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka menciptakan pelayanan yang transparan, cepat dan adil bagi pengguna layanan. Melakukan upaya yang lebih serius dalam menghilangkan pemberian/penerimaan gratifikasi dalam layanan publik. Sosialisasi kepada pemberi dan pengguna layanan sebaiknya dilakukan dengan lebih intensif. Bagi unit layanan yang layanannya belum disurvei agar tetap melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi dalam memberi layanan kepada masyarakat.
KPK dalam perannya sebagai trigger mechanism sangat mendorong upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui perbaikan layanan publik. Potret kondisi aktual pelayanan publik terkait dengan transparansi, suap, pungutan liar, gratifikasi, sistem administrasi, perilaku individu, lingkungan kerja dan upaya-upaya pencegahan korupsi ini dilakukan juga dalam upaya meningkatkan keefektifan pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK terutama di sektor layanan publik.
RENCANA KE DEPAN
Pelaksanaan Piloting Survei dengan metode pengukuran integritas organisasi yang lebih komprehensif yaitu dengan mempertimbangkan tidak hanya dari sisi pengguna layanan (Integritas eksternal) tetapi juga dari pemberi layanan (Integritas internal), narasumber/pakar dan mempergunakan faktor pengurang dengan memperhatikan data profil tindak pidana korupsi.
Bekerjasama dengan Ombudsman dalam rangka pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang melaksanakan pelayanan publik baik dalam kegiatan survei maupun kegiatan pencegahan lainnya.
TERIMA KASIH www.kpk.go.id Komisi Pemberantasan Korupsi
