Prinsip-Prinsip
Nurjati Widodo, S.AP, M.AP
Anggaran Sektor Publik Manajemen Keuangan Publik Pert. 3
Definisi Prinsip Prinsip, menurut KBBI: •
“Kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir dan bertindak.”
Prinsip: suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang/kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Dualisme pendapat: • •
2
Asas = Prinsip; dan Asas ≠ Prinsip, Asas diperlukan guna menjamin terselenggaranya prinsip. Manajemen Keuangan Publik Pert. 3
Prinsip-prinsip anggaran publik Menurut Mardiasmo (2002) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
3
Otorisasi oleh legislatif Komprehensif. Keutuhan Anggaran. Akurat. Periodik. Nondiscretionary Appropriation. Jelas. Diketahui Publik.
Manajemen Keuangan Publik Pert. 3
Otorisasi oleh legislatif Angggaran publik harus mendapatkan otorisasi (pemberian kuasa) dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.
Komprehensif Komprehensif catatan anggaran yang bersifat menyeluruh/ penyusunan rencana anggaran secara keseluruhan Manfaat pendekatan secara sistematis terhadap kebijaksanaan manajemen; mudah diadakannya evaluasi tujuan akhir kinerja pemerintah secara kualitatif; dan membantu fungsi pengawasan yang lebih dinamis Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah, secara terinci. 4
Manajemen Keuangan Publik Pert. 3
Keutuhan Anggaran Semua pendapatan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum (general fund). Dana Umum, di pemerintahan AS keperluan umum pemerintah, selain membiayai proyek pembangunan dan utang pemerintah
Akurat
5
Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukan cadangan yang tersembunyi (hidden reserve) yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculya underestimate pendapatan dan overestimate pengeluaran. Manajemen Keuangan Publik Pert. 3
Periodik Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dan bersifat tahunan maupun multi tahunan. UU 17/2003 Pasal 4 “Tahun anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.”
Nondiscretionary Appropriation
6
Discreationary Kebebasan untuk menentukan Appropriation pemberian Artinya pembuat anggaran tidak serta merta bisa seenaknya bebas menentukan untuk apa pembagian peruntukan dana yang telah dikuasakan kepadanya. Jumlah yang akhirnya nanti disetujui oleh dewan legislatif ini harus benar-benar ditekankan agar termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Manajemen Keuangan Publik Pert. 3
Jelas Anggaran hendaknya jelas terinci namun sederhana, dapat dipahami masyarakat, dan tidak membingungkan.
Diketahui publik Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas. Berkaitan diberlakukannya UU 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 (1) “Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.” (2) “Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.” Keuangan publik salah satu informasi publik 7
Manajemen Keuangan Publik Pert. 3
Prinsip Pengelolaan KN Menurut UU 17/2003, setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara:
8
1.
Tertib, proses pengelolaan KN yang meliputi perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggung-jawaban harus dilakukan secara tertib sesuai prosedur dan mekanisme yang ditetapkan;
2.
Taat pada peraturan perundang-undangan;
3.
Efisien, pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu
4.
Ekonomis, merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga terendah;
5.
Efektif, pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil;; Manajemen Keuangan Publik Pert. 3
Prinsip Pengelolaan KN Menurut UU 17/2003, setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara: 6.
Transparan, prinsip keterbukaan yang memungkinkan
masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah; 7.
Bertanggung jawab, wujud kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan; 8.
Keadilan, keseimbangan distribusi kewenangan dan
pendanaannya dan/keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif; dan 9. 9
Kepatutan, tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional. Manajemen Keuangan Publik Pert. 3
Prinsip Pengelolaan Anggaran Menurut Shafritz & Russel dalam Bastian (2006) 1.
2.
3.
10
Demokratis: Anggaran negara (pusat & daerah)baik berkaitan dengan pendapatan maupun pengeluaran, harus ditetapkan melalui suatu proses yang mengikutsertakan unsur masyarakat, harus dibahas dan mendapat persetujuan lembaga perwakilan rakyat. Adil: Harus diarahkan untuk kepentingan orang banyak dan secara proporsional, dialokasikan bagi semua kelompok masyarakat sesuai kebutuhannya. Transparan: Proses perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban harus diketahui tidak saja oleh wakil rakyat, tetapi juga oleh masyarakat umum.
Manajemen Keuangan Publik Pert. 3
Prinsip Pengelolaan Anggaran (2) Menurut Shafritz & Russel dalam Bastian (2006) 4.
5.
6.
11
Bermoral tinggi: Pengelolaan anggaran harus berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga senantiasa mengacu pada etika dan moral yang tinggi. Berhati-hati: Arus dana dilakukan secara berhati-hati, karena sumber daya terbatas dan mahal. Hal ini serasa makin penting jika dikaitkan dengan unsur hutang negara. Akuntabel: Harus dapat dipertanggungjawabkan setiap saat secara intern maupun ekstern kepada rakyat.
Manajemen Keuangan Publik Pert. 3
Prinsip anggaran Basis Kinerja Didasarkan pada konsep: • value for money (ekonomis, efisiensi dan efektivitas) • prinsip good corporate governance: o Participation o Rule and law o Transparancy o Responsiveness o Consensus orientation o Equity and inclusiveness o Effectiveness and efficiency o Accountability 12
Manajemen Keuangan Publik Pert. 3
Terminology Dana non Budgeter dana publik di luar neraca karena tidak tercatat dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat rentan terjadinya penyalahgunaan (abuse). Potensi penyalahgunaan yang besar disebabkan oleh tidak adanya transparansi penggunaannya dan juga tidak adanya keharusan untuk dipertanggungjawabkan kepada publik. (Sumber: Komisi Hukum Nasional)
Sumber: iuran, penyisihan anggaran, sampai dengan Sisa Anggaran yang dikemas dalam laporan penggunaan sesuai dengan anggaran yang dipaspaskan. Beberapa Daerah ada yang secara halus melegalkan penggunaan
dana APBD sebagai sumber dana non budgeter yang belakangan dimentahkan oleh Mendagri. Biasanya juga diambilkan dari “kotak sumbangan” yang dipajang di meja karyawan yang mengurusi pelayanan. (Sumber: http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2018556-dana-non-budgeter-dalam-implementasi/#ixzz26zXlNP5L)
13
Manajemen Keuangan Publik Pert. 3
Terminology •
•
14
Dana Taktis: dana cadangan untuk hal-hal atau keperluan yg mendadak (mendesak) yg tidak dapat direncanakan sebelumnya. Dana fiktif: Dana yang masuk dalam anggaran negara, namun peruntukannya tidak sesuai dengan program yang semestinya dijalankan.
Manajemen Keuangan Publik Pert. 3
Semoga bermanfaat 15
Manajemen Keuangan Publik Pert. 3
