Modul ke:
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK KONSEP AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Program Studi
Akuntansi www.mercubuana.ac.id
TRIYANI BUDYASTUTI, S.E., M.Ak.
Ilustrasi
accounting
PENDAHULUAN • Sektor publik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dengan hukum. • Contoh Sektor Publik adalah Bidang kesehatan, pendidikan, keamanan dan transportasi
Akuntansi sektor publik • Suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, penganalisaan dan pelaporan transaksi keuangan suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan.
Fenomena
Ilustrasi
Tujuan penyelenggaraan ASP • Informasi secara tepat , efisien, dan ekonomis (konsep 3 E, Æ Value for money) • Tanggungjawab mengelola secara tepat dan efektif
VALUE FOR MONEY Value for money merupakan konsep pengelolaan sektor publik yang berdasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi,efisiensi dan efektivitas • Ekonomi : pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga terendah • Efisiensi : pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input terendah untuk mencapai output tertentu • Efektivitas : tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan
Manfaat implementasi value for money : • Meningkatkan pelayanan publik • Meningkatkan efektifitas pelayanan publik, pelayanan tepat sasaran. • Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan penghematan dalam penggunaan input.
Area keluasan wilayah publik meliputi • Badan – badan pemerintah ( pusat, daerah dan unit kerja pemerintah ) • Perusahaan milik negara ( BUMN dan BUMD ) • Yayasan, organisasi politik dan organisasi massa LSM, rumah sakit, Universitas dan Organisasi nirlaba lainnya.
Kebijakan akuntansi • Sistem akuntansi untuk badan-badan pemerintahan harus mengikuti standar akuntansi pemerintah (SAP) seperti dimaksud dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 pasal 32, undang-undang nomor 1 tahun 2004 pasal 51 ayat 3, dan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005, 71 tahun 2010. • Di sisi lain, unit-unit pemerintah yang bergerak di bidang bisnis (BUMN dan BUMD) harus mengikuti standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh IAI (ikatan akuntansi Indonesia). • Sementara itu, organisasi publik non pemerintahan mengikuti standar akuntansi keuangan.
Peran Utama Pemerintah dalam Pengelolaan Sektor Publik 1. Regulatory Role
Peran utama pemerintah dalam menetapkan peraturan terhadap pengelolaan sektor publik sehingga tidak merugikan masyarakat. 2. Enabling Role Peran utama pemerintah dalam menjalankan pengelolaan sektor publik sehingga memungkinkan untuk dinikmati oleh kepentingan masyarakat luas dengan mudah. 3. Direct Provision of Goods and Services Peran utama pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa publik (pure public goods) secara mudah bagi masyarakat meskipun pengelolaannya diserahkan ke pihak swasta.
Tipe Barang atau Pelayanan
1. Pure Public Goods Barang-barang atau jasa kebutuhan masyarakat yang manfaat barang atau jasa tersebut dinikmati oleh seluruh masyarakat secara bersama-sama. Contoh: pertahanan nasional (defence), satuan kepolisian (police force), layanan pemadam kebakaran (fire sevice) serta layanan peradilan (judges). 2. Quasi Public Goods Barang-barang atau jasa kebutuhan masya-rakat yang manfaat barang atau jasa tersebut dinikmati oleh seluruh masyarakat, namun apabila dikonsumsi oleh individu tertentu akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Contoh: pelayanan kesehatan, pendidikan, pengendalian pencemaran dan ekstrasi air tanah. 3 Quasi Private Good Barang-barang atau jasa kebutuhan masya-rakat yang mana manfaat barang atau jasa tersebut hanya dinikmati secara individual oleh yang membelinya walaupun sebetulnya barang atau jasa tersebut dapat dinikmati oleh semua masyarakat. Contoh: pelayanan jalan tol dan tenaga listrik
Pola Hubungan Interseksi Public Goods vs Private
Goods
Batasan Area Organisasi Sektor Publik
1. Penyelenggaraan layanan atau pengadaan barang kebutuhan masyarakat umum, 2. Bukan konsumsi individual, 3. Pemerintah ikut mengendalikan dengan saham atau sejumlah regulasi yang mengikat, 4. Harga tidak semata-mata ditentukan berdasarkan mekanisme pasar.
Perbedaan Sifat dan Karakteristik Organisasi Sektor Publik dengan Sektor Swasta NO 1. 2.
ASPEK PERBEDAAN Tujuan organisasi Sumber pendanaan
3.
Pertanggungjawaban
4.
Struktur organisasi Karakteristik anggaran Sistem akuntansi Kriteria keberhasilan Kecenderung-an sifat Dasar operasional
5. 6. 7. 8. 9.
SEKTOR PUBLIK
SEKTOR SWASTA
Nonprofit motive.
Profit motive.
Pajak, retribusi, utang, obligasi, laba BUMN/ BUMD, penjualan aset negara, dsb.
Pembiayaan internal: Modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva. Pembiayaan eksternal: Utang bank, obligasi, penerbitan saham. Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditur.
Pertanggungjawaban kepada masyarakat (publik) dan parlemen (DPR/DPRD). Birokratis, kaku, dan hirarkis. Terbuka untuk publik.
Fleksibel: datar, piramida, lintas fungsional, dsb. Tertutup untuk publik.
Cash accounting.
Accrual accounting.
Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas. Organisasi politis.
Laba. Organisasi bisnis.
Di luar mekanisme pasar.
Berdasar mekanisme pasar.
Keunikan Akuntansi di Sektor Publik
1. Cenderung Kurang Uniform 2. Perumusan Standar Akuntansi Mengadaptasi Regulasi yang Sudah Ada 3. Laporan Keuangan yang Dihasilkan sebagai Media Akuntabilitas Publik 4. Akuntansi Berbasis Kas
PERSAMAAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN SWASTA
• • • • •
Bagian dari Sistem Ekonomi Negara Kelangkaan sumber daya Proses pengendalian manajemen Produk Peraturan perundang-undangan
Pemenuhan tuntutan publik • Transparansi • Akuntabilitas • Efisiensi dalam pengelolaan sumber daya
Terima Kasih TRIYANI BUDYASTUTI, S.E., M.Ak.
