MAKALAH EKONOMI SEKTOR PUBLIK
KELOMPOK 1 NAMA : INTAN SELVIANA ABDULHAMID MAULUDY ALI MASYKUR MUSA ERIN DAMAYANTI M. FAISAL RAHMAN DA’IMATUL KHASANAH
UNIVERSITAS BRAWIJAYA ILMU ADMINISTRASI PUBLIK 2013/2014
1
DAFTAR ISI
Daftar Isi ........................................................................................................... 2 Bab I : Pendahuluan ......................................................................... 3 1.1 Latar Belakang ............................................................................. 3 1.2 Rumusan Masalah ........................................................................ 3 1.3 Tujuan ........................................................................................... 3 Bab II : Pembahasan ......................................................................... 4 2.1 Konsep dan prinsip ekonomi sektor publik .................................. 4 2.2 Perbedaan sektor publik dengan sektor privat ............................. 4 2.3 Fungsi sektor publik ..................................................................... 7 2.4 Cangkupan sektor publik dan hubungan dengan BUMN/BUMD 7 Bab III : Penutup ................................................................................. 13 3.1 Kesimpulan ................................................................................... 13 3.2 Saran ............................................................................................. 13 3.3 Daftar Pustaka .............................................................................. 14
2
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Ekonomi Publik merupakan cabang Ilmu Ekonomi yang menelaah masalah-masalah ekonomi publik (publik dapat diartikan masyarakat, pemerintah atau negara) seperti kebijakan subsidi atau perpajakan, regulasi atau deregulasi, nasionalisasi atau privatisasi, sistem jaminan sosial, ketahanan pangan, kebijakan teknologi, pertahanan dan keamanan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Ekonomi publik juga disebut dengan finansial publik. Wikipedia menyebutkan bahwa financial publik mempelajari rancangan dari pajak pemerintah dan kebijakan pengeluaran dan efek ekonomi dari kebijakan-kebijakan tersebut (contohnya, program asuransi sosial).Montesqieu, seorang ahli tata Negara, menyebutkan bahwa kekuasaan negara dapat dipisahkan menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif yang dipegang oleh pemerintah yaitu presiden dan para pembantunya, pada umumnya paling berpengaruh terhadap suatu perekonomian.Hal ini karena eksekutif paling banyak bersinggungan secara langsung dengan aktivitas ekonomi melalui pembelanjaan dan kebijakan ekonominya.
B. Rumusan Masalah 1. 2. 3. 4.
Bagaimana konsep dan prinsip ekonomi sektor publik ? Apa perbedaan sektor publik dengan sektor privat ? Apa saja fungsi ekonomi sektor publik ? Bagaimana hubungan ekonomi sektor publik dengan BUMN/BUMD ?
C. Tujuan 1. 2. 3. 4.
Mampu merumuskan dengan bahasanya sendiri konsep dan prinsip ekonomi sektor publik. Mampu menjelaskan perbedaan sektor publik dan sektror privat. Mampu menjelaskan fungsi sektor publik. Mampu menjelaskan cakupan sektor publik dan hubungannya dengan BUMN/BUMD.
3
BAB II PEMBAHASAN
A. Konsep dan Prinsip Ekonomi Sektor Publik Istilah "ekonomi" sendiri berasal dari kata Yunani (oikos) yang berarti "keluarga, rumah tangga" dan (nomos), atau "peraturan, aturan, hukum," dan secara garis besar diartikan sebagai "aturan rumah tangga" atau "manajemen rumah tangga." Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja. Istilah sektor publik memiliki pengertian yang bermacam-macam. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik (Mardiasmo, 2004:2). Ilmu Ekonomi Publik adalah cabang Ilmu Ekonomi yang menelaah masalahmasalah ekonomi khalayak ramai (publik/masyarakat, pemerintah/negara) seperti kebijakan subsidi/pajak, regulasi/ deregulasi, nasionalisasi/privatisasi, sistem jaminan sosial, ketahan-an pangan, kebijakan teknologi, pertahanan dan keamanan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Jadi dari beberapa pendapat diatas dapat diambil sebuah kesimpulan: ekonomi Masyarakat (atau ekonomi sektor publik) adalah studi tentang ekonomi isu tentang sektor publik (termasuk pemerintah) dan antarmuka dengan sektor swasta (termasuk rumah tangga, bisnis, dan pasar) dalam ekonomi campuran . Ini telah digambarkan sebagai campuran dari dua bidang yang lebih tua, (diterapkan) keuangan publik dan kesejahteraan ekonomi , masing-masing merayap ke arah keburukan, untuk kepentingan keduanya. (Peter J. Hammond, 1990., 42(1), p, 6. [Pp. "Kemajuan Teoritis Ekonomi Publik: Sebuah Penilaian provokatif," Oxford Makalah Ekonomi, 42 (1), p, 6. [Pp. 6-33.]. Masalah kunci perekonomian adalah masalah mikro (distribusi produksi, alokasi konsumsi) dan masalah makro (pengangguran, inflasi, kapasitas produksi, pertumbuhan). Sistem Perekonomian berkaitan dengan siapa (pemerintah atau bukan) atau bagaimana keputusan ekonomi diambil (melalui perencanaan terpusat atau mekanisme harga).
B. Perbedaan Sektor Publik dengan Sektor Privat Perbedaan Sifat dan Karakteristik Organisasi Sektor Publik dengan Sektor Privat
4
Perbedaan
Sektor Publik
Sektor Privat
Tujuan Organisasi
Nonprofit motives
Profit motives
Sumber Pendanaan
Pajak, retribusi, utang,
Pembiayaan internal : Modal
obligasi pemerintah, laba
sendiri, laba ditahan,
BUMN/BUMD, penjualan
penjualan aktiva
asset negara, dsb.
Pembiayaan eksternal : Utang bank, obligasi, penerbitan saham.
Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban kepada
kepada masyarakat (publik)
pemegang saham dan kreditor.
dan parlemen (DPR/DPRD). Struktur Organisasi
Birokratis, kaku dan
Fleksibel: datar, piramid,
hierarkis.
lintas fungsional, dsb.
Karakteristik Anggaran
Terbuka untuk publik.
Tertutup untuk publik.
Sistem Akuntansi
Cash Accounting
Accrual Accounting
1
Tujuan organisasi Dilihat dari tujuannya, organisasi sektor public berbeda dengan sektor
privat.Perbedaan yang menonjol terletak pada tujuan untuk memperoleh laba.Pada sektor swasta terdapat semangat untuk memaksimumkan laba, sedangkan pada sektor public tujuan utama organisasi bukan untuki memaksimumkan laba tetapi pemberian pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan masyarakat, keamanan, penegakan hokum transportasi publik, dan penyediaan barang kebutuhan public. Meskipun tujuan utama sektor publik adalah pemberian pelayanan public, tidak berarti organisasi sektor publiksama sekali tidak memiliki tujuan yang bersifat financial. Organisasi sektor publik juga memiliki tujuan financial, akan tetapi hal tersebut berbeda baik secara filosofi. Usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan Negara, peningkatan laba pada perusahaanperusahaanmilik Negara atau milik daerah, upaya pemerintahan daerah untuk 5
meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) adalah contoh adanya tujuan financial pada organisasi sektor publik.
2
Sumber-sumber pendanaan Struktur pembiayaan sektor public berbeda dengan sektor privat dalam hal
bentuk, jenis, dan tingkat resiko.Pada sektor public sumber pendanaan berasal dari pajak dan restribusi, laba perusahaan milik negara, pinjaman pemerintah berupa utang luar negri dengan obligasi pemerintah, dan lain-lain pendapatan yang sah yang tidak berteentangan dengan peraturan perundangan yang telah ditetapan.Sumber pembiayaan pada sektor privat lebih fleksibel ddan memiliki variasi yang lebih banyak.Pada sektor privat sumber pembiayaan dipisahkan menjadi sumber pembiayaan internal dan sumber pembiayaan eksternal.Sumber pembiayaan internal terdiri atas bagian laba yang diinvestasikan kembali ke perusahaan dan modal pemilik. Sedangkan sumber pembiayaan eksternal misalnya utag bank, penerbitan obligasi, dan penerbitan saham baru untuk mendapatkan dana dari public. Kebijakan pemilihan strukrur modal pada sektor swasta lebih banyakdipengaruhi oleh factor ekonomi, seperti tingkat suku bunga, nilai tukar, dan tingkat inflasi.Sedangkan pada sektor public, keputusan pemilihan struktur pembiayaan tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi semata, tetapi juga pertimbangan politik dan sosial.
3
Pola Pertanggung jawaban Pertanggungjawaban manajemen sektor publik berbeda dengan sektor privat.
Manajemen pada sektor privat bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan (pemegang saham) dan krditor atas dana yang diberikan. Pada sektor public manajemen bertanggung jawab kepada masyarakat karena sumber dana yang digunakan organisasi sektor public dalam rangka pemberian pelayanan public berasal dari masyarakat (public fund). Pola pertanggungjawaban vertical (vertical accountability) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah daerah atasan atau kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada parlemen. 6
Pertanggungjawaban horizontal (horizontal accountability) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Kedua jenis pertanggungjawaban sektor public tersebut merupakan elemen penting dari proses akuntabilitas publik.
4
Struktur Organisasi Struktur organisasi pada sektor public bersifat birokratis, kaku, dan hierarkis,
sedangkan struktur organisasi pada sektor privat lebih fleksibel.Struktur organisasi pada sektor privat dapat berbentuk datar, piramid, lintas fungsional (cross fungsional), dan lainnya sesuai dengan pilihan organisasi.Salah satu faktor utama yang membedakan sektor publik dengan sektor privat adalah adanya dengan pengaruh politik yang sangat tinggi pada organisasi sektor publik. Tipologi pemimpin, termasuk pilihan dan orientasi kebijakan politik, akan sangat berpengaruh terhadap pilihan struktur birokrasi pada sektor publik. Sektor publik memiliki fungsi yang lebih kompleks dibanding dengan sektor privat. Kompleksitas organisasi akan berpengaruh terhadap struktur organisasi. Sebagai contoh pemerintah memiliki fungsi yang beragam dibandingkan fungsi sektor privat.Fungsi sektor privat adalah penyediaan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan permintaan konsumen.
5
Karakteristik Anggaran dan stokeholder ika dilihat dari karateristik anggaran, pada sektor public rencana anggaran
dipublikasikan
kepada
masyarakat
secara
terbuka
untuk
dikritisi
dan
di
diskusikan.Anggaran bukan sebagai rahasian Negara.Sementara itu anggaran pada sektor privat tertutup bagi public karena anggaran merupakan rahasia prusahaan.
C. Fungsi Sektor Publik Fungsi dari ekonomi sector public antara lain : 1. Untuk melakukan kegiatan ekonomi strategis dan penting bagi pertumbuhan negara ini, yang, jika dibiarkan inisiatif swasta, akan mendistorsi tujuan nasional, 2. Untuk melakukan lingkungan kegiatan Ekonomi yang strategis Dan penting * Bagi pertumbuhan Suami Negara, yang, jika dibiarkan inisiatif Swasta, mendistorsi Akan Menyelidiki pendidikan nasional. 3. Untuk mencapai pembangunan daerah yang seimbang dan penyebaran kegiatan ekonomi melalui pertumbuhan dan diversifikasi kegiatan ekonomi di daerah kurang berkembang
7
4. 5. 6. 7.
dengan menyediakan infrastruktur yang memadai dan melakukan program konservasi dan pengembangan sumber daya nasional Untuk mencapai Pembangunan Daerah Yang seimbang Untuk mengurangi perbedaan pendapatan Untuk mengurangi permanent differences pendapatan; Untuk menghindari konsentrasi bubuk ekonomi di beberapa tangan Untuk melakukan kontrol sosial dan pengaturan pembiayaan jangka panjang melalui lembaga keuangan publik,dll
D. Cangkupan Sektor Publik dan Hubungannya dengan BUMN/BUMD. Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Secara kelembagaan, domain publik antara lain : badan-badan pemerintahan (pusat dan daerah), BUMN dan BUMD, yayasan, organisasi politik, LSM, Universitas dan organisasi nirlaba lainnya. Sifat dan karakteristik akuntansi sector public: Akuntansi merupakan sutau aktivitas yang memilki tujuan untuk mencapai hasil tertentu dan hasil tersebut harus memiliki manfaat.Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta.Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi: 1. Faktor ekonomi meliputi antara lain : • Pertumbuhan ekonomi • Tingkat inflasi • Tenaga kerja • Nilai tukar mata uang • Infrastruktur • Pertumbuhan pendapatan per kapita (GNP/GDP)
2. Faktor politik meliputi antara lain : • Hubungan negara dan masyarakat • Legitimasi pemerintah • Tipe rezim yang berkuasa • Ideologi negara • Elit politik dan massa • Jaringan Internasional • Kelembagaan
8
3. Faktor kultural meliputi antara lain : • Keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya • Sistem nilai di masyarakat • Historis • Sosiologi masyarakat • Karakteristik masyarakat • Tingkat pendidikan
4. Faktor demografi meliputi antara lain : • Pertumbuhan penduduk • Struktur usia penduduk • Migrasi • Tingkat kesehatan
Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan value of money dalam menjalankan aktivitasnya, dimana value of money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen utama, yaitu : -Ekonomi : pemerolehan input dengan kualitas tertentu pada harga yang terendah. -Efisiensi : pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. -Efektivitas : tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan atau perbandingan outcome dengan ouput.
Ketiga hal tersebut merupakan pokok value of money, namun beberapa pihak berpendapat perlu ditambah 2 elemen yaitu keadilan (equity) mengacu pada adanya kesempatan sosial yang sama untuk mendapatkan pelayan publik yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Pemerataan (equality) penggunaan uang publik tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu melainkan secara merata. Manfaat implementasi value of maoney : - Meningkatkan pelyanan publik -Meningkatkan efektifitas pelayan publik, pelayan tepat sasaran. -Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan penghematan dalam penggunaan input. Jika dilihat dari variabel lingkungan, sektor publik tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti politik, sosial, budaya, dan historis, yang menimbulkan perbedaan dalam pengertian, cara pandang, dan definisi. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai entitas yang aktivitasnya menghasilkan barang dan layanan publik dalam memenuhi kebutuhan dan hak publik. American Accounting Association (1970) dalam Glynn (1993) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah memberikan informasi yang diperlukan agar dapat mengelola suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi secara tepat, efisien, dan ekonomis, serta memberikan informasi untuk melaporkan pertanggung-jawaban pelaksanaan pengelolaan tersebut serta melaporkan hasil operasi dan 9
penggunaan dana publik. Dengan demikian, akuntansi sektor publik terkait dengan penyediaan informasi untuk pengendalian manajemen dan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan transaksi yang terjadi di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Akuntansi sektor publik memiliki kaitan erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik yang memiliki wilayah lebih luas dan kompleks dibandingkan sektor swasta atau bisnis. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan keluasan jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya, tetapi juga kompleksitas lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut. Tujuan akuntansi sektor publik, diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. 2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Terdapat 3 bagian dalam Akuntansi Sektor Publik, yaitu : 1. Akuntansi Manajemen Sektor Publik Peran utama akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik adalah memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada manajer untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian manajemen. Fungsi perencanaan meliputi perencanaan strategik, pemberian informasi biaya, penilaian investasi, dan penganggaran, sedangkan fungsi pengendalian meliputi pengukuran kinerja. Informasi yang diberikan meliputi biaya investasi yang dibutuhkan serta identifikasinya, penilaian investasi dengan memperhitungkan biaya dengan manfaat yang diperoleh (cost-benefit analysis), dan penilaian efektivitas biaya (cost-effectiveness analysis), serta jumlah anggaran yang dibutuhkan. 2. Akuntansi Keuangan Sektor Publik Akuntansi keuangan sektor publik terkait dengan tujuan dihasilkannya laporan keuangan eksternal. Tujuan penyajian laporan keuangan adalah memberikan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan, bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan, dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasional (IFAC, 2000; GASB, 1999). Beberapa teknik akuntansi keuangan yang dapat diadopsi oleh sektor publik adalah akuntansi anggaran, akuntansi komitmen, akuntansi dana, akuntansi kas, dan akuntansi accrual. Pada dasarnya kelima teknik tersebut tidak bersifat mutually exclusive. Artinya, penggunaan salah satu teknik akuntansi tersebut tidak menolak penggunaan teknik yang lain. Dengan demikian, suatu organisasi dapat menggunakan teknik akuntansi yang berbedabeda, maupun menggunakan kelima teknik tersebut secara bersama-sama (Jones and Pendlebury, 2000). Laporan Keuangan yang dihasilkan organisasi publik, sebagai bentuk akuntabilitas publik, seharusnya mengambarkan kondisi yang komprehensif tentang kegiatan operasional, posisi keuangan, arus kas, dan penjelasan (disclosure) atas pos-pos yang ada di dalam laporan keuangan tersebut. Laporan Keuangan memerlukan perangkat yang berupa standar 10
akuntansi pemerintahan dan sistem akuntansi yang menggunakan sistem pencatatan berpasangan. 3. Auditing Sektor Publik Selama ini sektor publik/pemerintah tidak luput dari tudingan sebagai sarang korupsi, kolusi, nepotisme, inefisiensi dan sumber pemborosan negara, padahal sektor publik merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintahan yang sumber legitimasinya berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintahan haruslah diimbangi dengan adanya pemerintahan yang bersih. Seiring dengan munculnya tuntutan dari masyarakat agar organisasi sektor publik mempertahankan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam menjalankan aktivitasnya, diperlukan audit terhadap organisasi sektor publik tersebut. Kemampuan mempertanggungjawabkan (akuntabilitas) dari sektor publik pemerintah sangat tergantung pada kualitas audit sektor publik. Tanpa kualitas audit yang baik, maka akan timbul permasalahan, seperti munculnya kecurangan, korupsi, kolusi dan berbagai ketidakberesan di pemerintahan. Kualitas audit sektor publik dipengaruhi oleh kapabilitas teknikal auditor serta independensi auditor baik secara pribadi maupun kelembagaan. Untuk meningkatkan sikap independensi auditor sektor publik, maka kedudukan auditor sektor publik harus terbebas dari pengaruh dan campur tangan serta terpisah dari pemerintah, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Pemberian otonomi daerah berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan harus diikuti dengan pengawasan dan pengendalian yang kuat, serta pemeriksaan yang efektif. Pengawasan dilakukan oleh pihak luar eksekutif (dalam hal ini DPRD dan masyarakat); pengendalian, yang berupa pengendalian internal dan pengendalian manajemen, berada di bawah kendali eksekutif (pemerintah daerah) dan dilakukan untuk memastikan strategi dijalankan dengan baik sehingga tujuan tercapai; sedangkan pemeriksaan (audit) dilakukan oleh badan yang memiliki kompetensi dan independensi untuk mengukur apakah kinerja eksekutif sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2001). Penguatan fungsi pengawasan dapat dilakukan melalui optimalisasi peran DPRD sebagai kekuatan penyeimbang antara eksekutif dengan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan melalui LSM serta organisasi sosial kemasyarakatan di daerah. Perlu dipahami oleh anggota DPRD bahwa pengawasan terhadap eksekutif adalah pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah digariskan, bukan pemeriksaan (audit). Pemeriksaan tetap harus dilakukan oleh badan atau lembaga yang memiliki otoritas dan keahlian profesional, seperti BPK, BPKP, atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang selama ini menjalankan fungsinya lebih pada sektor swasta sehingga fungsinya pada sektor publik perlu ditingkatkan. Terdapat beberapa kelemahan dalam melakukan audit pemerintah di Indonesia. Kelemahan pertama bersifat inherent, yaitu tidak tersedianya indikator kinerja yang memadai sebagai dasar mengukur kinerja pemerintah. Sedangkan kelemahan kedua bersifat struktural, yaitu masalah kelembagaan audit Pemerintah Pusat dan Daerah yang overlapping satu dengan lainnya, sehingga pelaksanaan pengauditan tidak efisien dan tidak efektif. Audit terhadap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan seharusnya tidak terbatas pada audit kepatuhan, tetapi juga audit keuangan (agar dapat memberikan pendapat atas kewajaran Laporan Keuangan) dan diperluas lagi dengan audit kinerja. 11
Penerapan dan Perkembangan Akuntansi Sektor Publik; Salah satu bentuk penerapan teknik akuntansi sektor publik adalah di organisasi BUMN. Di tahun 1959 pemerintahan orde lama mulai melakukan kebijakan-kebijakan berupa nasionalisasi perusahaan asing yang ditransformasi menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tetapi karena tidak dikelola oleh manajer profesional dan terlalu banyaknya ‘politisasi’ atau campur tangan pemerintah, mengakibatkan perusahaan tersebut hanya dijadikan ‘sapi perah’ oleh para birokrat. Sehingga sejarah kehadirannya tidak memperlihatkan hasil yang baik dan tidak menggembirakan. Kondisi ini terus berlangsung pada masa orde baru. Lebih bertolak belakang lagi pada saat dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang fungsi dari BUMN. Dengan memperhatikan beberapa fungsi tersebut, konsekuensi yang harus ditanggung oleh BUMN sebagai perusahaan publik adalah menonjolkan keberadaannya sebagai agent of development daripada sebagai business entity. Terlepas dari itu semua, bahwa keberadaan praktik akuntansi sektor publik di Indonesia dengan status hukum yang jelas telah ada sejak beberapa tahun bergulir dari pemerintahan yang sah.
12
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan Ekonomi Publik merupakan cabang Ilmu Ekonomi yang menelaah masalahmasalah ekonomi publik (publik dapat diartikan masyarakat, pemerintah atau negara) seperti kebijakan subsidi atau perpajakan, regulasi atau deregulasi, nasionalisasi atau privatisasi, sistem jaminan sosial, ketahanan pangan, kebijakan teknologi, pertahanan dan keamanan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Sektor publik dan sekor privat mempunyai perbedaan yang menonjol yaitu pada tujuan organisasi, sumber pendanaan, pertanggung jawaban, struktur organisasi, karakteristik anggaran, dan system akutansi. Ekonomi sektor publik mempunyai beberapa fungsi seperti mencapai pembangunan daerah, mengurangi perbedaan pendapatan permanen dan melakukan control social. BUMN atau BUMD juga mempunyai hubungan yang erat dengan ekonomi sektor publik.
B. Saran Karena ekonomi sector public berada dalam jangkauan seperti mengambil kebijakan, memberikan regulasi, pertahanan dan keamanan diharapkan para pelaku ekonomi sector public memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan tugasnya, serta pengawasan yang ketat juga perlu adanya dalam kinerja ekonomi sector public, seperti dalam kinerja DPRD. Pengawasan harus terus dilakukan dengan adanya pemeriksaan dari lembaga-lembaga yang memiliki otoritas dan keahlian profesional, seperti BPK, BPKP, atau Kantor Akuntan Publik (KAP).
13
Daftar Pustaka http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi, Diakses 26 Februari 2011 http://massofa.wordpress.com/2008/12/21/materi-pokok-ekonomi-publik/Diakses 26 Februari 2011 Peter J. Hammond, 1990., 42(1), p, 6. [Pp. "Kemajuan Teoritis Ekonomi Publik: Sebuah Penilaian provokatif," Oxford Makalah Ekonomi, 42 (1), p, 6. [Pp. 6-33.]. http://www.docstoc.com/docs/48088467/ekonomi-publick di akses 28 Februari 2011
14
