BAGIAN III: EKONOMI POLITIK SEKTOR PUBLIK

BAGIAN III: EKONOMI POLITIK SEKTOR PUBLIK

Dosen: Ferry Prasety Prasetyia, SE, M.App Ec (Int)

Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ................................................................................................ ii I.

PENDAHULUAN.............................................................................. 1

II.

TEORI SEKTOR PUBLIK................................................................. 2 2.1 Pembenaran Teori Sektor Publik................................................2 2.1.1

Pasar vs Pemerintah...................................................... 2

2.1.2

Efisiensi dan Ekuitas...................................................... 3

2.2 Pertumbuhan Sektor Publik........................................................ 6 2.2.1

Model Pengembangan Sektor Publik............................. 6

2.2.2

Hukum Wegner............................................................... 6

2.2.3

Hukum Baumol............................................................... 7

2.2.4

Model Politik................................................................... 9

2.2.5

Dampak Ratchet............................................................. 11

2.3 Pendapatan dan Pengeluaran Sektor Publik............................. 12 III.

BARANG EKONOMI DAN BARANG POLITIK................................ 14 3.1 Konflik antara Barang Ekonomi dan Politik................................ 14

IV.

3.1.1

Ketidaktahuan Rasional.................................................. 14

3.1.2

Minat Khusus.................................................................. 14

3.1.3

Kecurangan.................................................................... 15

VOTING DAN REPRESENTASI DEMOKRASI............................... 17 4.1 Voting......................................................................................... 17 4.1.1

Stabilitas......................................................................... 17

4.1.2

Ketidakmungkinan.......................................................... 18

4.1.3

Teorema May................................................................. 19

4.1.4

Pemenang Condercet..................................................... 19

4.1.5

Multi-dimensional Voting................................................ 20

4.2 Representasi Demokrasi............................................................ 21 4.3 Pilihan Pasar.............................................................................. 21 4.4 Dampak Platform Politik............................................................ 23 4.5 Voting Ekuilibrim vs Efisiensi...................................................... 25 4.5.1

Intensitas Preferensi....................................................... 25

4.5.2

Tingkat Efisiensi Pengeluaran Publik............................. 26

4.6 Teorema Median Voter............................................................... 27 4.7 Model Tiebout............................................................................. 29 ii

V.

KESIMPULAN.................................................................................. 33

VI.

STUDI KASUS................................................................................. 35

VII.

PERTANYAAN................................................................................. 39

VIII.

KATA KUNCI.................................................................................... 41

DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………... v

iii

DAFTAR BACAAN

Hindriks, Jean dan Gareth D Myles. 2004. Intermediate Public Economics.

Robbins, Donijo. 2005. The Handbook of Public Sector Economics. Grand Rapids, Michigan : Grand Valley State University.

Howard, Michael. 2001. Public Sector Economics for Developing Countris. Jamaica : University of The West Indies Press.

Myles, Gareth D. 2002. Public Economics. Cambridge : The Press Syndicate of The University of The Cambridge.

Public Finance e-book.

http://www.tutorsonnet.com/homework_help/macro_economics/pricing_exercises _and_policies/sales_optimisation_model_under_oligopoly_firm_assignment_help _online_tutoring.htm

http://sebuah-blog.blogspot.com/2009/04/masalah-masalah-pemilu 2009.html

http://www.rri.wvu.edu/WebBook/Goetz/Migx2.htm

iv

BAB I PENDAHULUAN

Dalam

ekonomi

politik

sektor

publik,

ada

beberapa

hal

yang

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di masa sekarang. Intervensi pemerintah sangat dibutuhkan agar pembenaran sektor publik yang mempengaruhi pasar dan pemerintah menjadi efisien dan efektif. Dalam setiap kasus, harus ada menunjukkan bahwa sektor publik sebenarnya memiliki kemampuan untuk memperbaiki apa yang tidak diatur dalam pencapaian ekonomi. Dengan adanya hukum-hukum seperti model pengembangan sektor publik, hukum Wegner, hukum Boumol, model politik, dampak Ratchet diharapkan bisa membantu pemerintah dalam mengambil setiap kebijakan mengenai petumbuhan sektor publik tersebut. Sektor publik memegang peranan penting dalam perekonomian dari negara industri utama. Implikasi utama sektor publik sangat penting dalam perekonomian negara industri dan melibatkan campur tangan pemerintah yang besar. Sehingga bisa meminimalisir terjadinya konflik antara barang ekonomi dan barang politik yang disebabkan oleh ketidaktahuan rasional, minat khusus dan kecurangan. Secara garis besar pemerintah terdiri dari kelompok pemilih (masyarakat), politisi, dan birokrat (pemerintah). Masing-masing menetapkan tujuan dan ambisinya sendiri. Selain itu masyarakat sendiri cukup berbeda sehingga setiap individu dapat menemukan pelayanan publik yang sesuai permintaannya. Dengan hal tersebut dapat memunculkan adanya voting, representasi demokrasi, pilihan pasar, dampak Platform politik, voting ekuilibrim dan efisiensi yang berdampak dalam politik ekonomi. Oleh karena itu pada bab ini kita akan membahas tentang “Politik Ekonomi Publik Sektor”. Dimana ekonomi politik adalah suatu bidang studi yang khusus mempelajari interaksi politik dan ekonomi. Berbagai perbedaan antara sektor publik (pemerintah) dan sektor pasar atau sektor swasta serta segenap implikasinya terhadap politik dan ekonomi yang menjadi fokus utamanya. Fokus itu kemudian dijabarkan kembali ke dalam pembahasan mengenai keterlibatan pihak pemerintah atau negara dalam perekonomian individu dalam konteks sosial (masyarakat) serta mengenai segenap konsekuensi ekonomis dari ukuran serta struktur tertentu dari sektor publik (pemerintah).

1

BAB II TEORI SEKTOR PUBLIK

2.1 PEMBENARAN TEORI SEKTOR PUBLIK 2.1.1. Pasar vs Pemerintah Dalam

kegiatan

perekonomian,

intervensi

pemerintah

sangat

dibutuhkan. Intervensi dalam perekonomian berpotensi dapat meningkatkan kesejahteraan. Eksternalitas, hasil kompetitif yang tidak efisien, keberadaan barang publik, dan persaingan yang tidak sempurna adalah penyebab terjadinya kegagalan pasar oleh karena itu diperlukan intervensi pemerintah untuk mengatasinya. Dalam setiap kasus, harus ada menunjukkan bahwa sektor publik sebenarnya memiliki kemampuan untuk memperbaiki apa yang tidak diatur dalam pencapaian ekonomi. Ini tidak akan mungkin jika pilihan perangkat kebijakan terbatas atau informasi pemerintah dibatasi. Harus diakui bahwa tindakan negara dan kebijakan yang layak dipilih, sering dibatasi oleh fitur ekonomi yang sama akan membuat hasil pasar tidak efisien. Oleh karena itu salah satu peran dari ekonomi publik yaitu untuk menentukan tingkat yang diinginkan dari sektor publik atau batas-batas intervensi negara. Pemerintah harus bertindak demi kepentingan publik ketika sistem pasar tidak berfungsi dengan baik. Intervensi pemerintah seperti ini daharapkan dapat membentuk efiesiensi pasar berjalan dengan lebih baik lagi.

Gambar 2.1 Alokasi sumber daya di pasar kompetitif Sumber : Public Finance hal.27

2

Pada gambar 2.1 tingkat output yang akan memaksimalkan nilai output ekonomi adalah Q*. Jika kurang dari T* diproduksi, nilai output ke permintaan lebih besar dari biaya kesempatan kepada pemasok. Hal ini ditunjukkan pada gambar kurva permintaan terletak di atas kurva penawaran dan nilai output kepada mereka yang mengkonsumsi lebih besar dari biaya kesempatan yang dikenakan pada mereka yang memproduksinya. Oleh karena itu, pertukaran yang saling menguntungkan dapat dibuat antara pemasok dan demander. Sebaliknya, ketika kurva penawaran terletak di atas kurva permintaan, di sebelah kanan dari Q*, pemasok meminta kompensasi lebih untuk memproduksi unit tambahan dari demander bersedia bayar. Karena biaya untuk menghasilkan unit akan melebihi nilai dari unit-unit untuk demander, tidak efisien untuk menghasilkan output luar Q*. Pasar akan gagal menjadi efisien dengan adanya informasi yang tidak sempurna. Dalam pembangunan kebaikan intervensi pemerintah sangat penting untuk mengetahui apakah subjek pemerintah untuk keterbatasan informasi yang sama dapat mencapai hasil yang lebih baik. Potensi kegagalan pemerintah sama pentingnya dengan kegagalan pasar dan keduanya sering berakar pada masalah informasi. Pada tingkat yang sangat dasar, kekuatan paksaan dapat mendasari setiap intervensi pemerintah dalam perekonomian.

2.1.2. Efisiensi dan Ekuitas Ketika menentukan kebijakan ekonomi, pemerintah dihadapkan dengan dua tujuan yang saling bertentangan. Di satu sisi, itu akan bertujuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut dengan kerugian minimum kepada masyarakat. Penggunaan kebijakan akan menyebabkan kerugian karena sumber daya yang digunakan dalam proses implementasi dan dari distorsi ekonomi. Meminimalkan kerugian ini adalah aspek efisiensi desain dari kebijakan. Sebaliknya, campur tangan pemerintah dalam perekonomian diinginkan untuk mencapai distribusi sumber daya ekonomi yang lebih adil. Hal ini disertai dengan pengurangan yang sesuai dengan tingkat kepedulian terhadap tingkat agregat aktivitas ekonomi. Motivasi ini merupakan sisi ekuitas desain kebijakan. Kesulitan yang dihadapi pemerintah adalah persyaratan keadilan dan efisiensi yang sering terjadi konflik. Hal ini sering terjadi karena kebijakan

3

yang efisien sangat tidak adil, sedangkan kebijakan yang adil dapat memperkenalkan distorsi yang signifikan dan disinsentif. Mengingat fakta ini, tantangan untuk desain kebijakan mencapai trade-off yang benar antara keadilan dan efisiensi. Pada trade-off pemerintah harus mencari tergantung pada kepentingan relatif akan menetapkan ke ekuitas lebih efisiensi.

Gambar 13.3. efisiensi dan ketidakadilan Sumber : Intermediate Public Economics 2004 – Jean Hindriks.

Kurva pada Gambar 13.3 menunjukkan kumpulan alokasi efisiensi Pareto dan umumnya ada jumlah tak terbatas. Pemesanan preferensi Pareto tidak memilih hasil optimal yang unik. Selain itu, keseimbangan kompetitif mungkin sebagaimana digambarkan di sudut kiri bawah kotak ini memiliki sifat sebagai efisiensi Pareto tetapi sangat tidak adil dan tidak mungkin menemukan banyak menggunakan kriteria lain untuk menilai optimalitas. Gagal dari pemesanan preferensi Pareto adalah bahwa hal itu tidak selalu dapat membandingkan dengan negara alternatif. Dari segi formal, tidak menyediakan permintaan lengkap negara. Ini diilustrasikan pada Gambar 13.4 di mana alokasi s1 dan s2 tidak bisa dibandingkan meskipun keduanya dapat dibandingkan dengan s3 (s3 adalah Pareto lebih suka kedua s1 dan s2). Ketika dihadapkan dengan pilihan antara s1 dan s2, Urutan preferensi Pareto adalah yang harus dipilih. Perlu dicatat bahwa Incomparability ini tidak sama dengan ketidakpedulian. Jika urutan preferensi yang acuh tak acuh antara dua negara, maka mereka dinilai sama baik. Incomparability berarti pasangan negara yang tidak bisa digolongkan.

4

Gambar 13.4. ketidaklengkapan tingkat pareto. Sumber : Intermediate Public Economics 2004 – Jean Hindriks.

Mekanisme dasar di balik contoh ini adalah bahwa Pareto preferensi hanya mendapat peringkat negara alternatif jika ada gainers atau pecundang sebagai langkah yang dibuat antara negara. Jika beberapa keuntungan dan beberapa kerugian, seperti dalam pilihan antara s1 dan s2 dalam Gambar 13.4, maka urutan preferensi adalah tidak di nilai. Keuntungan dan kerugian tersebut adalah sebuah fitur dari pilihan kebijakan dan banyak analisis kebijakan terdiri dari berat-up keuntungan dan kerugian. Dalam hal ini, efisiensi Pareto tidak memadai sebagai dasar untuk pilihan kebijakan. Untuk meringkas argumen ini, efisiensi Pareto tidak mewujudkan konsep setiap keadilan dan sangat alokasi adil dapat efisien di bawah kriteria. Dalam banyak situasi, jumlah alokasi Pareto efisien adalah tak terbatas dalam hal kriteria kemudian memberikan sedikit panduan untuk pilihan kebijakan. akhirnya, efisiensi Pareto mungkin tidak menyediakan permintaan lengkap negara sehingga beberapa menyatakan akan tertandingi di bawah kriteria. Sumber dari semua kegagalan adalah bahwa kriteria Pareto menghindari menimbang keuntungan terhadap kerugian tetapi hanya seperti penilaian yang harus dibuat dalam keputusan alokasi dan kemudian membuat pilihan alokasi evaluasi keuntungan dan kerugian yang harus dihadapi langsung. 5

2.2 PERTUMBUHAN SEKTOR PUBLIK Ada beberapa teori yang mengemukakan terjadinya pertumbuhan sektor publik yaitu : 2.2.1. Model Perkembangan Sektor Publik Dasar dari model-model pembangunan pertumbuhan sektor publik ialah perubahan struktur perekonomian. Langkah awal perkembangan dilihat dari periode industrialisasi di mana populasi bergerak dari pedesaan ke perkotaan. Langkah selanjutnya, pengeluaran infrastruktur sektor publik menjadi

semakin

komplementer

dari

sektor

swasta.

Perkembangan

konstruksi publik dari sektor swasta dan investasi dari sektor publik contohnya adalah pembangunan jalan penghubung. Hasil urbanisasi dan perluasan kota dengan penduduk padat akan menimbulkan eksternalitas seperti polusi dan kejahatan. Dengan meningkatkan proporsi pengeluaran publik, pengeluaran infrastruktur dialihkan untuk mengontrol eksternalitas yang terjadi. Dalam langkah mengembangkan ekonomi, pengeluaran infrastruktur kurang efisien dan menimbulkan kegagalan pasar. Hal ini mengakibatkan transfer pembayaran, seperti sosial, kesehatan keamanan dan pendidikan menjadi

pengeluaran

utama.

Kelemahan

teori

ini

adalah

model

pengembangan perubahan tersebut hanya didorong oleh eksogen dalam proses kemajuan ekonomi. Perubahan pengeluaran harus berkaitan dengan bagaimana pilihan berubah sebagai preferensi atau kebutuhan yang berkembang.

2.2.2. Hukum Wegner Hukum Wagner menjelaskan bagian GNP yang diambil sektor publik. Hukum ini terkait dengan pertumbuhan ukuran relatif sektor publik, yaitu jika pendapatan perkapita dalam ekonomi bertambah, ukuran sektor publik juga bertambah. Pernyataan Wagner bersifat empiris. Ia mengamati pertumbuhan sektor publik di sejumlah negara Eropa, AS dan Jepang pada abad 19. Faktor yang mempengaruhi rasio pengeluaran publik terhadap GNP adalah faktor politik dan ekonomi. Menurut Wagner, ketika ekonomi menjadi industri, hubungan antara pasar dan agen dalam pasar semakin kompleks dan memerlukan peraturan perdagangan untuk mengaturnya.

6

Pertumbuhan pengeluaran publik untuk pendidikan dan kesehatan dijelaskan Wagner berdasarkan elastisitas pendapatan permintaan. Jika pendapatan riil naik, pengeluaran publik meningkat terhadap layanan tersebut dan meningkatkan rasio pengeluaran pemerintah terhadap GNP. Model Wagner tidak mengandung teori pilihan publik. Negara dianggap individu

dan

membuat

keputusan

secara

independen

dari

anggota

masyarakat.

PkP P Kurve 2 Kurve 1

Z= kurva perkembangan pengeluaran pemerintah

0

1

2

3

4

5

6

Waktu

Diagram 8.1 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah menurut Wagner. sumber : Ekonomi Publik 1, Mangkoesubroto jilid 2 hal 172.

Hukum Wagner ini ditunjukan dalam Diagram 8.1 dimana kenaikan pengeluaran pemerintah mempunyai bentuk eksponensial yang ditunjukan oleh kurva 1, dan bukan seperti ditunjukan oleh kurva 2. Karena pada kurva 1 menunjukan sebagia kenaikan pengeluaran pemerintah dan aktivitas ekonomi masyarakat sehingga bentuk kurvanya eksponensial. Sedangkan kurva 2 menunjukan kurva perkembangan pengeluaran pemerintah dengan bentuk kurva linear.

2.2.3. Hukum Baumol Hukum Baumol dimulai dari observasi tentang sifat teknologi produksi di sektor publik. Dasar dari teknologi sektor publik yang cenderung padat karya dibanding sektor swasta. Selain itu, jenis produksi yang dilakukan 7

menghasilkan ruang lingkup kecil untuk peningkatan produktivitas dan mempersulit peminjaman modal kerja. Persaingan di pasar tenaga kerja memastikan bahwa biaya tenaga kerja di sektor publik berbeda dengan di sektor swasta. Kemajuan teknologi di sektor swasta menyebabkan peningkatan produktivitas. Sektor publik tidak dapat menggantikan modal bagi tenaga kerja dan upah yang di dapat di sektor swasta lebih besar dibanding sektor publik. Jika keluaran output sektor publik dan sektor swasta tetap dalam proporsi yang sama, pengeluaran sektor publik meningkat sebagai proporsi dari pengeluaran total. Ada sejumlah masalah dengan teori ini. Hal ini sepenuhnya menggunakan teknologi dan tidak mempertimbangkan aspek penawaran dan permintaan atau proses politik. Ada juga alasan untuk mempercayai substitusi yang terjadi dalam sektor masyarakat. Model

Prof

Baumol,

industri

oligopolistik

akan

mendapatkan

keuntungan SE atau OP.

Sumber: http://www.tutorsonnet.com/homework_help/macro_economics/pricing_exerci ses_and_policies/sales_optimisation_model_under_oligopoly_firm_assignmen t_help_online_tutoring.htm

Pada diagram diatas yang menjelaskan industri oligopolistik di dalam sektor publik, kurva TR dan TC adalah pendapatan agregat dan kurva biaya agregat. Perbedaan antara pendapatan agregat dan biaya agregat pada tingkat produktivitas yang beragam adalah keuntungan agregat pada industri oligopolistik.

8

Menurut Prof Baumol, industri tidak mencari optimasi keuntungan, disini tingkat yang paling optimal adalah OR, karena kurva OR melebihi garis keuntungan minimal. Industri ini membuat keuntungan agregat paritying untuk kurva TU yang lebih kecil dibandingkan dengan kurva RV, keuntungan optimal dicapai. Dan pendapatan penjualan optimasi OQ lebih besar dari pada produktivitas keuntungan optimasi OR. Pada kurva OP sebagai keuntungan agregat minimum yang didapatkan kemudian kurva PX adalah garis keuntungan minimal. Pada hasil minimum garis PX memotong TP keuntungan kurva agregat di titik E. Pada produktivitas OS, industri akan memiliki pendapatan agregat paritying untuk A1 yang kurang dari pendapatan agregat optimal A2. Namun, pendapatan agregat A1 adalah hasil optimal untuk mendapatkan OP pada garis keuntungan minimal. Industri dapat memperoleh keuntungan minimal OP bahkan oleh OQ produktivitas manufaktur - keuntungan minimal garis PX juga berpotongan dengan kurva keuntungan agregat TO di titik W. Namun pendapatan agregat pada produktivitas di OQ jauh lebih rendah dari itu pada produktivitas IS. Dengan demikian, asalkan tujuan industri mengoptimalkan subjek pendapatan agregat untuk menahan diri keuntungan minimal, industri tidak akan memproduksi produktivitas OQ atau pada titik V. Oleh karena itu, dalam model Prof Baumol, industri oligopolistik akan mendapatkan keuntungan SE atau OP.

2.2.4. Model Politik Model politik dalam sektor publik diperlukan untuk mengatasi konflik di masyarakat antara pengeluaran lebih tinggi dan pembatasan beban pajak. Hal ini menggabungkan resolusi konflik dan menunjukkan bagaimana ukuran dan komposisi belanja publik yang mencerminkan preferensi mayoritas warga negara. Titik utama yang muncul dalam model politik adalah tingkat keseimbangan pengeluaran publik dikaitkan dengan pendapatan distribusi dan pertumbuhan pemerintah yang berkaitan erat dengan munculnya ketidakseimbangnya pendapatan. Pemerintah menyediakan barang publik yang dibiayai dengan menggunakan pendapatan pajak proporsional. Pemanfaatan konsumen yang memiliki penghasilan yi ialah, ui (t, G) = [1 - t] yi + b (G) 9

Dimana t : tarif pajak penghasilan. G : tingkat penyediaan barang publik. b : manfaat yang diperoleh barang publik diasumsikan meningkat. (sehingga marginal benefit adalah positif) jika cekung (marginal benefit turun) sebagai G increases. Yang menunjukkan tingkat pendapatan ratarata dalam populasi konsumen dengan µ, budget constaint pemerintah G = tHµ.

Menggunakan menikmati

budget

utilitas

dari

constaint,

pendapatan

penyediaan

G

konsumen

kuantitas

barang

yi

akan publik.

ui(G) =1 – G yi + b(G). Hµ

Tingkat ideal penyediaan barang publik bagi konsumen diberikan oleh kondisi order pertama ∂ui(G) ≡ −yi + b0’(G) = 0 ∂G Hµ

Kondisi ini berhubungan dengan marginal benefit. Jumlah barang publik menyebabkan konsumen tergantung pada pendapatan relatif mereka terhadap rata-rata yang menentukan biaya marjinal. Marginal benefit dari barang publik telah sebagai decreasing fungsi G, sehingga tingkat barang publik menurun dan pendapatan naik. Alasan hal tersebut adalah dengan pajak penghasilan proporsional, golongan kaya membayar bagian yang lebih tinggi dari biaya barang publik dari golongan miskin. Dengan demikian barang publik yang tidak proporsional akan menguntungkan golongan miskin. Cara yang biasa dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan atas tingkat barang publik yang diinginkan adalah dengan memilih suara terbanyak.

10

Keseimbangan G* politik ditentukan oleh median voter yaitu : b0(G∗) = ym Hµ ,

Dimana, ym / µ : pendapatan dari pemilih relatif rata-rata.

Saat marginal benefit menurun sedangkan barang publik meningkat, politik keseimbangan barang publik naik dengan ketimpangan pendapatan yang diukur dengan rasio median sebagai penghasilan atau upah. Kegiatan pemerintah dianggap sebagai alat redistribusi. Pembagian kembali secara eksplisit, seperti jaminan sosial dan program pengentasan kemiskinan. Karena hal tersebut, interaksi sistem pajak, permintaan redistribusi akan meningkatkan ketimpangan pendapatan seperti pada model politik.

2.2.5. Dampak Ratchet Model efek Ratchet mengembangkan interaksi politik ke arah sudut pandang masyarakat yang berbeda-beda. Mereka menganggap bahwa keputusan pemerintah yaitu dengan cara menghabiskan uang.Untuk saat ini, banyak masyarakat tidak berminat membayar pajak. Hal ini dikarenakan asumsi pengeluaran terbesar datangnya dari pajak, sehingga sebagian masyarakat menolaknya dan hanya ingin mendapatkan manfaat dari pengeluaran tersebut di banding harus membayar pajak.Tingkat ekuilibrium pengeluaran sektor publik ditentukan oleh keseimbangan antara kekuatan yang bersaing. Dengan tidak adanya perubahan eksogen atau perubahan dalam preferensi, tingkat pengeluaran akan relatif konstan. Keseimbangan antara pemerintah dan pembayar pajak menjadi tidak jelas. Ratchet berpendapat bahwa hal ini memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan pengeluaran dengan persetujuan dari pembayar pajak dengan pengertian untuk memenuhi kebutuhan yang harus segera dilaksanakan. Aspek terakhirnya adalah tingkat pengeluaran tidak dapat turun kembali ke tingkat semula setelah pergolakan. Beberapa alasan yang mendukung pajak. Pertama, pembayar pajak terbiasa dengan tingkat pengeluaran tinggi. Kedua, utang yang timbul selama periode pergolakan harus dibayar nanti. Ketiga, kebijakan dapat dibuat oleh pemerintah kepada wajib pajak selama periode pergolakan yang harus 11

dipenuhi. Hal ini disebut efek ratchet yang mempertahankan tingkat pengeluaran tinggi. Prediksi model ratchet-efek ialah pengeluaran tetap relatif konstan kecuali terganggu oleh peristiwa eksternal yang signifikan. Ketika ini terjadi akan menyebabkan peningkatan substansial dalam pengeluaran. 2.3 PENDAPATAN DAN PENGELUARAN SEKTOR PUBLIK Ada beberapa alasan untuk mempelajari keuangan publik. Pertama, menganalisis

dan

memahami

pemahaman

tentang

bagaimana

prinsip–prinsip

pemerintah

keuangan

publik

bekerja. dapat

Namun,

membantu

menciptakan pemerintahan yang lebih efektif. Dalam sektor publik, tidak hanya dibutuhkan pemahaman tentang bagaimana pemerintah mengalokasikan sumber daya tetapi bagaimana keputusan politik untuk memilih dan dipilih dalam mengaplikasikan kebijakan sektor publik. Sumber utama pendapatan pemerintah pusat adalah pajak penghasilan pribadi. Sumber besar lainnya adalah pendapatan asuransi sosial dan pajak penghasilan perusahaan. Pendapatan asuransi sosial, yang hampir seluruhnya sama dengan jaminan sosial. Jaminan sosial merupakan program terbesar dalam kategori tersebut, dan peningkatan pendapatan asuransi sosial mencerminkan pertumbuhan pengeluaran sumber daya manusia. Sementara itu, koleksi pajak penghasilan perusahaan telah jatuh secara substansial. Pengeluaran pemerintah memperhitungkan lebih dari setengah uang yang dibelanjakan di sektor publik, dan pengeluaran pemerintah pusat, dikombinasikan dengan peraturan pemerintah

dan kegiatan peradilan yang

terkait. Kategori utama lainnya dari pengeluaran pemerintah atas bunga, utang pemerintah menunjukan dampak defisit dari anggaran terakhir. Jika pemerintah pusat tidak harus membayar utang bunga, anggaran akan menjadi seimbang. Defisit lanjutan akan membuat lebih sulit di masa depan untuk pengeluaran pemerintah yang langsung ke program lain. Data historis menampilkan tren luas dalam pengeluaran publik. Bagian ini secara lebih rinci pada komposisi pengeluaran. Pengeluaran dianggap dari perspektif divisi ke dalam kategori dan alokasi antara berbagai tingkat pemerintahan. Keragaman barang yang disediakan melalui sektor publik jelas. Jaminan sosial dan belanja kesejahteraan adalah item tunggal terbesar di semua negara, di bawah klasifikasi ini. Fungsi redistributif cenderung terkonsentrasi secara terpusat untuk alasan yang baik bahwa redistribusi antara daerah miskin

12

dan kaya hanya mungkin seperti itu dan juga bahwa upaya redistribusi di tingkat bawah sangat rentan terhadap frustrasi melalui migrasi individu yang lebih kaya dari daerah dengan program-program internal redistributif. Sektor publik memegang peranan penting dalam perekonomian dari negara industri utama. Implikasi utama sektor publik sangat penting dalam perekonomian negara industri dan melibatkan campur tangan pemerintah yang besar. Sektor publik jauh dari pasar bebas dengan intervensi pemerintah yang minimal. Tujuan sektor publik dalam pengeluaran pertahanan adalah salah satu syarat minimal, dukungan pendapatan adalah bukti kepedulian terhadap ekuitas, dan pendidikan merupakan penyediaan barang publik untuk mencegah kegagalan pasar.

13

BAB III BARANG EKONOMI DAN BARANG POLITIK

3.1 KONFLIK ANTARA BARANG EKONOMI DAN POLITIK

3.1.1. Ketidaktahuan Rasional Ketidaktahuan rasional adalah situasi dimana kekurangan informasi. Ini disebabkan oleh insentif yang dihadapi pemilih. Karena sebagian besar warga mengakui bahwa suara mereka tidak mungkin untuk menyelesaikan masalah di tangan sendiri, warga negara memiliki sedikit insentif untuk mencari informasi yang akan membantu mereka memberikan suara yang tepat. Para ekonom menyebut ini efek ketidaktahuan rasional. Pemilih rasional yang bodoh yang hanya menilai baik tentang bagaimana waktu dan usaha yang menghasilkan paling banyak keuntungan. Ada paralel antara kegagalan pemilih untuk memperoleh pengetahuan politik dan kurangnya perhatian petani terhadap faktor yang menentukan cuaca. Cuaca mungkin adalah faktor yang paling penting dalam menentukan pendapatan seseorang petani. Sebuah peningkatan pengetahuan tentang cara kerja sistem cuaca jarang memungkinkan petani untuk menghindari efek yang merugikan mereka. Begitu pula dengan pemilih rata-rata. Pemilih ingin memperoleh informasi lebih lanjut tentang berbagai isu yang memutuskan di arena politik. Percakapan dengan teman dan informasi yang diperoleh di tempat kerja, koran, berita televisi, dan iklan politik penting karena pemilih telah sedikit insentif untuk menghabiskan waktu pribadi dan informasi upaya pengumpulan. Tidaklah mengherankan bahwa para pemilih sedikit yang mampu secara akurat menggambarkan konsekuensi dari kenaikan tarif pada mobil atau penghapusan program harga pertanian dukungan dalam menggunakan waktu dan upaya dengan cara lain daripada mempelajari kebijakan ini, pemilih hanya menanggapi insentif ekonomi.

3.1.2. Minat Khusus Masalah minat khusus adalah salah satu yang menghasilkan substansial keuntungan pribadi untuk sejumlah kecil konstituen sementara memberlakukan biaya individu yang kecil pada pemilih lainnya. 14

Masalah minat khusus yang sangat menarik untuk memilih politisi secara sadar, (yaitu, kepada mereka yang paling bersemangat dan paling mungkin untuk memenangkan pemilu). Pemilih dikenakan biaya kecil oleh kebijakan yang mendukung minat khusus tidak akan cukup peduli memeriksa masalah ini, terutama jika begitu kompleks sehingga biaya sulit untuk di identifikasi. Karena seeking informasi mahal, kebanyakan dari mereka dirugikan bahkan tidak akan menyadari pandangan legislato mengenai masalah tersebut. Kebanyakan pemilih hanya akan mengabaikan masalah bunga khusus. Mereka akan membiarkan calon (Atau legislator) tahu betapa pentingnya masalah ini bagi mereka. Mereka akan memberikan bantuan keuangan dan lainnya kepada para politisi yang menerima ide-ide mereka dan tidak akan menentang mereka.

3.1.3. Kecurangan Politisi berusaha agar terpilih kembali dalam pemilu yang memiliki insentif yang kuat untuk dukungan kebijakan yang akan menghasilkan manfaat saat ini dalam pertukaran biaya untuk masa depan, terutama jika biaya masa depan akan sulit untuk diidentifikasikan. Tindakan sektor publik dengan demikian akan mendukung legislasi yang menawarkan langsung (dan mudah diidentifikasi) manfaat saat ini dalam pertukaran untuk biaya masa depan yang yang rumit dan sulit untuk mengidentifikasi. Secara bersamaan, sebuah kebalikan terhadap undang-undang yang ada melibatkan dengan mudah mengidentifikasi biaya (seperti pajak lebih tinggi) sementara menghasilkan manfaat masa depan yang kompleks dan sulit dikenali. Ekonom melihat kebalikan ini tidak dapat terpisahkan dalam pengambilan proses keputusan kolektif sebagai efek kepicikan. Untuk pemilih, indikator keberhasilan kebijakan terbaik adalah "Bagaimana hal saat ini”. Para pemilih akan memiliki kecenderungan untuk bergantung pada kondisi saat ini dan dampak keputusan jangka pendek saja. Ketika produksi dan pertukaran hanya mempengaruhi pembeli dan penjual, kompetitif pasar diarahkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan yang efisien. Gambar 3.4 menunjukkan mengapa hal ini benar. Pemasok, pemain yang baik DVD misalnya, akan menghasilkan unit tambahan selama harga pasar melebihi produksi biaya.

15

Gambar 3.4 Permintaan dan penawaran untuk DVD players. Sumber : Handbook of Public Sector Economics hal.130 – Donijo Robbins.

Demikian pula, konsumen akan mendapatkan manfaat dari pembelian unit tambahan, diungkapkan oleh ketinggian kurva permintaan melebihi harga pasar. Pasar kekuatan menghasilkan tingkat output ekuilibrium Q1 apabila semua unit bermanfaat bagi konsumen melebihi biaya kepada pemasok akan diproduksi. Syarat pertama terpenuhi, semua potensi keuntungan dari pertukaran (daerah yang

diarsir) antara konsumen dan produsen sepenuhnya

direalisasikan. Produksi di luar Q1, namun, akan terbukti tidak efisien. Jika lebih dari Q1 DVD player diproduksi, kondisi dua dilanggar; konsumen menghargai tambahan kurang dari biaya mereka unit. Dengan pasar yang kompetitif, pemasok akan merasa tidak menguntungkan untuk menghasilkan unit luar Q1 karena biaya unit tambahan akan melebihi pendapatan. Gambar 3.4 menggambarkan bagaimana penjual dapat memperoleh dari kolusi tindakan. Jika sekelompok penjual bisa menghilangkan kompetisi dari pendatang baru di pasar, mereka akan dapat meningkatkan harga mereka. Jumlah pendapatan penjual dalam pasar hanya harga dikalikan dengan kuantitas yang terjual. Para penjual pendapatan juga mungkin lebih besar, dan biaya total akan lebih rendah, jika Q2 terbatas, output lebih kecil yang dijual bukan kompetitif keluaran Q1. P2 adalah harga yang terlalu tinggi melebihi biaya kesempatan kompetitif. Oleh karena itu, harga barang tidak mencerminkan tingkat kelangkaan sebenarnya. 16

BAB IV VOTING DAN REPRESENTASI DEMOKRASI

4.1 VOTING Voting adalah metode yang umum digunakan untuk menyelesaikan beragam pandangan atau untuk memunculkan ekspresi preferensi. Voting digunakan untuk mencapai tujuan. Voting adalah suatu alat universal yang ditemui di semua bidang kehidupan. Dalam ekonomi pasar terdapat ketidak sempurnaan keputusan pasar dalam koordinasi produksi dan pertukaran antar individu. Dalam demokrasi, voting merupakan dasar dari perilaku pemerintah. Ada dua sifat utama yang harus dicari dalam metode yang baik dalam pengambilan keputusan. Pertama adalah keberhasilan atau kegagalan metode dalam mencapai keputusan yang jelas. Kedua adalah masalah apakah suara selalu menghasilkan hasil yang efisien. Beberapa dari metode pemungutan suara akan diperkenalkan dan dianalisis di samping bentuk standar pemungutan suara mayoritas.

4.1.1. Stabilitas Pilihan kolektif adalah proses yang dilalui suatu kelompok (atau kolektif) dalam mencapai keputusan. Masalah utama pilihan kolektif adalah stabilitas. Stabilitas yang maksud adalah kecenderungan dari proses pengambilan keputusan untuk akhirnya mencapai kesimpulan yang menetap, dan tidak tetap antara alternatif. Contohnya melibatkan tiga pasangan menikah yang hidup sebagai tetangga di pulau. Awalnya, pasangan terdiri dari masing-masing alil dan Alice, Bob dan Beth, dan Carl dan Carol. Kami asumsikan bahwa suami masing-masing memiliki preferensi sendiri daftar wanita sebagai istri potensial dan istri yang masing-masing memiliki daftar preferensi antara suami dari yang terbaik sampai terburuk. Kami juga membuat asumsi bahwa preferensi utama bagi setiap istri yang diberikan kemungkinan atau tidak, demikian pula dengan pria. Untuk menghindari frustrasi yang tidak bisa dipertahankan, masyarakat pulau memperkenalkan aturan bahwa jika dua orang lebih suka kepada pasangan yang dapat mereformasi sebagai pasangan baru. Misalnya, jika Alil lebih suka Beth daripada istrinya sendiri,

17

Alice, dan Beth lebih memilih Alil daripada suaminya sendiri, Bob, maka Alil dapat bergabung Beth, meninggalkan Bob dan Alice untuk saling menghibur. Sekarang perhatikan daftar berikut preferensi untuk semua peserta. Ini mengikuti dari preferensi bahwa Beth akan bergabung Alil, kemudian dia akan melanjutkan kenaikan ke Carl (yang lebih suka Carol, sementara ia adalah pilihan pertama). Pada saat itu Alice telah ditinggalkan dengan Bob, pilihan terburuknya, jadi dia memilih Carl, dan akhirnya kembali ke Alil, favoritnya. Dalam setiap kasus, laki-laki juga meningkatkan posisinya sendiri. Hasil akhirnya bahwa putaran perdagangan pasangan meninggalkan kita kembali ke situasi awal, sehingga siklus dapat dimulai lagi, dan berlangsung selamanya. Upaya untuk mencegah frustrasi telah menyebabkan masyarakat tidak stabil.

4.1.2. Ketidakmungkinan Menentukan preferensi dari individu adalah hanya masalah mereka menerima penilaian yang tidak dapat terbuka untuk sengketa. Sebaliknya, menentukan preferensi sekelompok orang bukanlah hal yang sederhana. Social pilihan mengambil satu set preferensi individu dan mencoba untuk agregat mereka menjadi preferensi sosial. Hasil utama dari teori pilihan social adalah Teorema Ketidakmungkinan Arrow yang mengatakan bahwa tidak ada cara untuk merancang proses pengambilan keputusan kolektif yang memenuhi persyaratan beberapa akal sehat dan bekerja dalam segala situasi. Jika hanya ada dua pilihan, suara terbanyak bekerja dengan baik, tetapi dengan lebih dari dua pilihan kita bisa mendapat masalah. Sebenarnya teorema ini membuktikan hal ketidakmungkinan untuk selalu menentukan apa yang akan terjadi. Ini adalah kenyataan yang luar biasa dari Teorema Ketidakmungkinan Arrow. Masalah umum ditangani oleh Arrow pada tahun 1951 adalah mencari cara menggabungkan pilihan individu peringkat atas menjadi peringkat kolektif. Dalam melakukannya, kesulitan seperti paradoks Condorcet harus dihindari. Pendekatan Arrow digunakan untuk mulai dari satu set persyaratan bahwa peringkat kolektif harus terpenuhi dan kemudian mempertimbangkan apakah setiap peringkat dapat terpenuhi.

18

4.1.3. Teorema May Non-kediktatoran adalah penafsiran yang sangat lemah dari prinsipprinsip demokrasi. Demokrasi harus memperlakukan semua pemilih dengan cara yang sama. Persyaratan ini disebut simetri Anonimitas. Demikian Anonimitas menyiratkan bahwa tidak mungkin ada diktator apapun. Lain persyaratan simetri alam adalah bahwa proses pengambilan keputusan kolektif harus memperlakukan semua pilihan sama. Perlakuan simetris dari berbagai pilihan disebut Netralitas. Sekarang hasil yang mendasari Teorema May ini adalah bahwa aturan mayoritas yang jelas adalah cara untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi (Anonimitas dan Netralitas) dalam pengambilan keputusan sosial ketika hanya ada dua pilihan dianggap pada suatu waktu. Teorema May menegaskan bahwa kekuasaan mayoritas adalah cara yang unik untuk diterapkan pada kondisi Ketegasan dari aturan pengambilan keputusan sosial yang harus memilih pemenang dan Positif Responsiveness untuk meningkatkan suara untuk opsi yang menang tidak harus mengarah untuk deklarasi pilihan lain pemenang. Dalam Teorema May, ketika memilih antara dua pilihan, hanya ada satu kolektif proses pengambilan keputusan yang

memenuhi

persyaratan

Responsiveness

Anonimitas,

Netralitas,

Ketegasan dan Positif. proses ini adalah aturan mayoritas. Kekuasaan mayoritas sederhana adalah prosedur pilihan terbaik sosial jika kita hanya mempertimbangkan dua pilihan pada suatu waktu. Dalam ketidakmungkinan, intransitivity preferensi kelompok dapat timbul bahkan ketika preferensi individu transitif. Generasi intransitivity social dari transitivitas individu disebut Paradoks Condorcet. Dalam melakukannya, kesulitan seperti paradoks Condorcet harus dihindari.

4.1.4. Pemenang Condorcet Jika hanya ada dua pilihan, kekuasaan mayoritas adalah metode menarik untuk pilihan sosial. Bila ada lebih dari dua pilihan yang harus dipertimbangkan pada suatu waktu, kita masih bisa menerapkan prinsip suara terbanyak dengan menggunakan agenda biner yang memungkinkan kita untuk mengurangi masalah dalam memilih di antara banyak pilihan ke urutan suara yang masing-masing biner. Pilihan yang mengalahkan semua orang lain dalam pasangan-bijaksana suara terbanyak disebut pemenang

19

Condorcet. Masalah opsi yang mungkin terjadi adalah bahwa keberadaan pemenang Condorcet memerlukan sangat khusus konfigurasi preferensi individu. Misalnya, salah satu agenda biner sederhana memilih di antara tiga pilihan {a, b, c} di Paradox Condorcet. Pertama, ada pemungutan suara terhadap b. Kemudian, pemenang suara pertama menantang c. Pemenang suara adalah pilihan yang dipilih. Metode pasangan-bijaksana suara paling terkenal adalah metode Condorcet. Ini terdiri dari suara mayoritas, menentang setiap opsi. Pilihan yang mengalahkan semua suara terbanyak disebut pemenang Condorcet, setelah Condorcet menyarankan bahwa opsi seperti itu harus dinyatakan sebagai pemenang.

4.1.5. Multi-Dimensional Voting Sebuah

dimensi

dapat

dengan

mudah

diperkenalkan

dengan

menentukan lokasi terbaik. Pengamatan penting bagi suara terbanyak adalah bahwa ketika ekstensi ini dibuat tidak ada lagi implikasi apapun yang tunggal memuncak preferensi akan mengarah pada peringkat transitif alternative. Temuan ini dapat diilustrasikan dengan mempertimbangkan ketidakpedulian kurva konsumen atas ruang dua dimensi dari lokasi dan waktu. Untuk melakukan ini, pertimbangkan lokasi sebagai sumbu horizontal dan waktu sebagai sumbu vertikal dengan asal di jauh-kiri jalan dan tengah malam masing masing. Makna tunggal memuncak preferensi dalam situasi ini adalah bahwa konsumen memiliki lokasi yang paling disukai dan setiap langkah dalam garis lurus dari ini harus mengakibatkan penurunan terus menerus dalam utilitas.

Sumber : Intermediate Public Economics 2004 hal.59 – Jean Hindriks.

20

Ini diilustrasikan dalam Gambar, di mana xi menunjukkan yang paling disukai, lokasi i dan oval sekitar titik ini adalah salah satu ketidakpedulian kurva konsumen. Ada tiga pemilih, dinotasikan 1, 2 dan 3, memiliki lokasi yang disukai x1, x2 dan x3. Menganggap suara, yang adalah untuk menentukan mana dari tiga lokasi yang akan dipilih (ini tidak diperlukan untuk argumen seperti yang akan menjadi jelas tetapi menyederhanakannya). Konsisten dengan preferensi diwakili oleh oval pada Gambar. kita dapat melihat langsung bahwa ini adalah persis peringkat yang menghasilkan pemesanan sosial intransitif melalui suara terbanyak. Konsekuensinya, meskipun preferensi tunggal mencapai puncaknya, maka pemesanan sosial adalah intransitif dan Teorema Pemilih Median gagal. Oleh karena itu, dalil tersebut tidak melampaui satu dimensi masalah pilihan. 4.2 REPRESENTASI DEMOKRASI Di sini kita memilih pejabat terpilih (presiden, gubernur, walikota, dll) dan perwakilan yang akan berpartisipasi dalam birokrasi legislatif proses pada berbagai tingkatan. Pemilihnya adalah warga negara yang memilih atau memberikan suara. Pejabat terpilih dan birokrat berinteraksi secara kompleks ketika mereka mencoba untuk menentukan apa yang pemilih inginkan, apa yang mereka harus berikan kepada para pemilih untuk tetap berkuasa, dan apa manfaat yang mereka dapat secara individu dari suatu sistem pemerintahan yang mereka ambil. 4.3 PILIHAN PASAR Untuk menganalisis proses pasar, kami membatasi situasi untuk hanya beberapa voter. Kami akan menganggap hanya tiga pemilih (demander) ada di kota itu, generalisasi ke ratusan pemilih langsung, di mana penawaran dan permintaan untuk pendidikan dan sama seperti yang diilustrasikan pada Gambar 3.1.

21

Gambar 3.1 Permintaan dan penawaran untuk pendidikan publik yang baik. Sumber : Handbook of Public Sector Economics hal.117 – Donijo Robbins.

Setiap voter memiliki kurva permintaan untuk pelayanan publik, dalam hal ini, ukuran anggaran sekolah. Pada tiap harga (yang akan diperoleh kemudian), mengingat utilitas marjinal dari kualitas sekolah dibandingkan dengan barang lain, pemilih menginginkan tingkat kualitas tertentu. MBL, MBM, dan MBH menggambarkan kurva permintaan untuk tiga voter pada Gambar 3.2, di mana L, M dan H mewakili pemilih Dr.Low, Mr.Medium dan Ms.High. Artinya, jika Dr.Low, Mr.Medium, dan Ms.High bersedia membayar $ 0,50, $ 1,00 dan $ 1,25, masingmasing, untuk tambahan kualitas pendidikan, secara kolektif, mereka bersedia membayar $ 2,75 untuk penambahan.

Gambar 3.2 Permintaan individu untuk pendidikan public yang lebih baik Sumber : Handbook of Public Sector Economics hal.118 – Donijo Robbins.

22

Anggaran sekolah biasanya dibiayai oleh pajak, dan setiap voter merasakan harga pajak individu yang akan menjadi miliknya atau bagiannya dari anggaran. Mengingat harga pajak sebesar $ 0,33, pada Gambar 3.2, Dr.Low, Mr.Medium, dan Ms.High menginginkan GL, GM, dan GH pelayanan publik pada titik A, B, dan C, di mana kurva permintaan mereka memotong garis harga pajak sebesar $ 0,33. Harga pajak untuk pemilih dari unit tambahan pelayanan publik adalah jumlah pajak pemilih yang akan meningkat jika pelayanan publik meningkat sebesar satu unit. Namun, pendapatan biasanya berbeda dan pajak penghasilan yang dibayarkan meningkat pula. Jika memiliki pendapatan melebihi pendapatan rata-rata, maka harus membayar pajak melebihi rata-rata dan melebihi harga pajak rata-rata. Meskipun perbedaan ini relatif, analisis proses voting dilakukan dengan cara yang sama. Hanya pada tingkat pelayanan publik yang dipilih tepat akan berbeda menurut metode pembiayaan.

4.4 DAMPAK PLATFORM POLITIK

Model voting menggambarkan situasi di mana pemilih tetap memberikan suara untuk meningkatkan layanan publik sampai hasil yang dominan tercapai. Dalam kondisi tidak rumit hasil dominan tercapai dalam proses pemilu biasa. Misalnya, terdapat dua proposal yaitu mempertimbangkan sistem politik dengan dua partai, Republik dan Demokrat. Setiap pihak mengumumkan platform mengenai anggaran sekolah yang diusulkan. Asumsikan untuk saat ini bahwa salah satu pihak, jika ingin terpilih dan tidak memberlakukan anggaran yang diusulkan. Artinya, lembaga legislatif dan eksekutif bergabung untuk membuat undang-undang anggaran yang diusulkan pada pemilu dan birokrasi yang mengimplementasikannya. Jelas, ini adalah asumsi yang kuat.

23

Gambar 3.3 Utilitas individu yang terkait dengan tingkat pelayanan publik. Sumber : Handbook of Public Sector Economics hal.121 – Donijo Robbins.

Pada gambar 3.3, rencana utilitas terkait dengan tingkat pelayanan publik. Titik B yang ditempati GM merupakan titik maksimum yang paling diinginkan oleh tingkat pelayanan publik. GS dinyatakan lebih rendah atau lebih buruk dari GM. Hal ini disebabkan partai yang mendukung GM dalam Gambar 3.3 akan memiliki hasil yang dominan, dalam arti pihak lain tidak bisa mengalahkan itu. Jika diumumkan tingkat publik-layanan yang berbeda dari GM, pihak lain dapat dikalahkan. Persaingan politik memaksa kedua belah pihak untuk mencoba mode platform politik yang sesuai dengan GM, meskipun itu berarti kedua belah pihak menawarkan hampir hal yang sama. Meskipun GH menempati posisi yang lebih tinggi dari GM tetapi GM tetap dominan karena keputusan median voter tidak dapat diganggu gugat. Dalam sistem dua partai, kedua belah pihak cenderung ke arah tengah, untuk mencoba menebak dan menawarkan apa pemilih median inginkan. Karena kedua belah pihak cenderung ke arah jalan tengah yang sama, maka kedua pilihan menjadi kurang penting. Di politik middle-of-the-road (politik jalan tengah) dalam pemilihan, kedua kandidat mencoba untuk menawarkan jasa yang diminta oleh pemilih rata-rata, karena posisi tengah adalah yang dominan.

24

4.5 VOTING EKUILIBRIUM VS EFISIENSI

Mekanisme paling jelas dimana tingkat jaminan sosial dapat ditentukan melalui sistem voting. Meskipun sistem voting sangat berbeda, serta hanya berfokus pada suara terbanyak dan hasil median voter. Analisis awal masalah ini sesuai dengan Harun (1966) yang menunjukkan bahwa sejak program jaminan sosial

bermanfaat

positif

menyediakan

median

voter

mungkin

akan

menguntungkan mereka untuk memilih kelangsungan program meskipun efek totalnya untuk mengurangi kesejahteraan rumah tangga. Jika ada kemungkinan bahwa program jaminan sosial ditentukan oleh voting pada waktu t dapat dibalik voting ulang pada t 1, maka kemungkinan suara strategis muncul. Kelemahannya adalah ketidakpastian konsumen dalam memilih solusi mereka pada tingkat keamanan pajak yang disukai. Apabila tidak ada pemungutan suara ulang, mereka akan selalu memilih tingkat pajak 1 ketika keuntungan bersih adalah positif dan nol bila negatif. Ketidakpastian diasumsikan bahwa ketentuan masa depan dianggap belum pasti. Pendekatan alternatif untuk masalah ini disediakan oleh Boadway dan Wildasin (1989) yang menggunakan kerangka waktu kontinu. Hasil asumsi mayoritas suara di tingkat ekuilibrium jaminan sosial ditentukan oleh median voter.

4.5.1. Intensitas Preferensi Aturan hak suara satu orang tidak memungkinkan adanya perbedaan intensitas preferensi. Di pasar swasta untuk barang dan jasa, intensitas preferensi individu dapat dinyatakan karena permintaan yang lebih tinggi dapat digunakan untuk membelanjakan dana yang berlebih. Di pasar politik, setiap warga negara hanya memiliki satu suara untuk dibelanjakan. Untuk mencerminkan intensitas preferensi, Ms.High (ingat hanya ada tiga orang di pertemuan) bisa "menyuap" Dr.Low dan Mr.Medium untuk memilih tingkat pelayanan public yang lebih tinggi. Artinya, dia bisa menambah suara dengan dolar. Ingat pada Gambar 3.2, Ms.High bersedia untuk membayar lebih dari harga pajak $0,33 ke atas sampai GH pada titik C, dan Ms.High dapat memberikan kompensasi atau

25

memberikan pilihan pelayanan publik lebih dari GM kepada Dr.Low dan Mr.Medium. Dalam situasi voting biasa, ada voter yang terlalu banyak melakukan penyuapan akan keluar dari pekerjaannya. Misalkan Dr.Low, Mr.Median, dan Ms.High mewakili distrik kongres yang berbeda, masing-masing menuntut tingkat pertahanan nasional yang berbeda.

4.5.2. Tingkat Efisiensi Pengeluaran Publik John Kenneth Galbraith menekankan peran penting dari iklan produk dan media dalam menentukan preferensi konsumen. Karena pemilih memiliki sedikit insentif untuk memperoleh informasi tentang isu-isu paling sebelum voting dilakukan. Dampak iklan dan media yang lebih penting dalam mempengaruhi keputusan pasar di sektor swasta. Pembeli atau penjual di pasar secara pribadi menuai manfaat dari keputusan yang tepat dan hidup dengan hasil pilihan. Di sektor publik, sebaliknya, iklan dan perhatian baik di media lebih penting karena kekuatan efek ketidakpastian rasional. Ketika orang bertindak dalam lingkungan politik, mereka benar-benar mungkin ingin membantu sesama warga mereka. Faktor lain selain kepentingan politik pribadi, sempit, mempengaruhi tindakan politisi. Pada isu-isu tertentu, seseorang dapat merasa yakin bahwa posisi seseorang yang terbaik untuk negeri ini, meskipun mungkin tidak popular saat ini. Kepentingan nasional seperti yang dirasakan oleh politisi mungkin bertentangan dengan posisi yang paling menguntungkan untuk prospek pemilihan kembali. Beberapa politisi dapat memilih kepentingan nasional bahkan ketika terjadi kekalahan politik. Semua ini tidak sesuai dengan pandangan ekonomi dari pilihan politik. Meskipun potensi bunuh diri politik ada, itu tidak mengalahkan preferensi politisi paling untuk kehidupan politik. Ada insentif yang kuat untuk politisi mengintai posisi yang akan meningkatkan jumlah suara dalam pemilu berikutnya. Kompetisi suara memaksimalkan penyajian politik yang intensif dari kandidat politik. Dengan insentif yang kuat keputusan utama terletak pada pertimbangan politik.

26

4.6 TEOREMA MEDIAN VOTER

Teorema median voter meneliti keputusan yang dibuat oleh suara mayoritas dan menyimpulkan bahwa suara mayoritas sistem voting akan memilih hasil yang paling disukai oleh median voter. Keputusan mayoritas dapat dibuat dalam beberapa cara, contohnya adalah dengan menunjukkan model voter ratarata yang mencakup proses pemilihan mayoritas. Dalam semua prosedur pemilihan yang dibahas di model median voter, ada dua asumsi penting tentang preferensi pemilih yaitu : ü Para pemilih diasumsikan mampu menempatkan semua alternatif pemilihan yang mungkin dalam sebuah kontinum dimensi. ü Asumsi kunci kedua dalam model median voter adalah voter lebih memilih alternatif yang dekat dengan hasil yang paling disukai daripada alternatif yang lebih jauh. Model voter rata-rata tergantung pada asumsi yang lain pula. Model akan berasumsi bahwa voter selalu memilih preferensi mereka yaitu, mereka selalu memberikan suara pada alternatif yang lebih disukai daripada alternative yang kurang disukai. Model dalam bab ini juga akan menganggap bahwa semua voter harus memilih. Tetapi, model ini dapat diperluas dengan mudah untuk mempertimbangkan kasus di mana jumlah voter dipengaruhi oleh proses politik. Secara formal, ketika suara alternatif diambil biasanya diadopsi sebagai solusi untuk masalah suara terbanyak. Fitur penting yang ada di balik alasan bahwa

setiap

konsumen

memiliki

preferensi

tunggal

memuncak,

dan

keputusannya adalah onedimensional. Preferensi ini disebut single-memuncak ketika ada pilihan tunggal yang dipilih. Gambar 4.2b menggambarkan preferensi yang memenuhi kondisi ini, sedangkan gambar 4.2a tidak tunggal memuncak.

Bentuk umum dari Teorema Median Voter dinyatakan sebagai berikut : ·

Teorema Median Voter I (versi Single-Memuncak) Misalkan ada pemilih ganjil dan ruang adalah kebijakan satu dimensi (sehingga pilihan dapat diletakkan dalam urutan transitif). Jika pemilih memiliki satu preferensi memuncak, maka median dari distribusi pilihan voter adalah pemenang Condorcet.

27

Gambar 4.2 Preferensi Single – Memuncak Sumber : Intermediate Public Economics 2004 hal.56 – Jean Hindriks.

Versi Single-Memuncak dari Teorema Median Voter mengasumsikan bahwa tidak hanya ruang kebijakan yang memerintahkan secara transitif, misalnya dari kiri ke kanan (dan dengan demikian satu dimensi), tetapi juga bahwa pemilih dapat transitif memerintahkan, mengatakan dari kiri ke kanan dalam spektrum politik. Interpretasinya adalah pemilih di sebelah kiri lebih memilih pilihan kiri daripada kanan. ·

Pemilih Teorema Median II (versi Single - Menyilang)

Misalkan ada pemilih ganjil pemilih dan ruang adalah kebijakan satu dimensi (sehingga pilihan dapat diletakkan dalam urutan transitif). Jika preferensi pemilih bersama-sama memenuhi properti Single – Menyilang, maka pilihan yang diinginkan dari median voter adalah pemenang Condorcet. Single - Menyilang dan Single - Memuncak adalah kondisi yang berbeda pada preferensi. Tapi keduanya memberikan hasil yang sama yaitu pilihan yang lebih disukai median voter adalah sebuah Condorcet pemenang. Namun, dengan property versi Single - Memuncak mengacu pada rata-rata pilihan yang lebih disukai pemilih, tetapi dengan properti tunggalpersimpangan mengacu pada opsi yang dipilih median voter. Perhatikan bahwa Single - Menyilang dan Single – Memuncak secara logis independen seperti contoh pada Gambar 4.3.

28

Gambar 4.3 Single – Menyilang tanpa Single Memuncak Sumber : Intermediate Public Economics 2004 hal.58 – Jean Hindriks.

Pilihannya adalah peringkat kiri ke kanan sepanjang sumbu horizontal dan 3 individu adalah di sebelah kiri 2 yang ke kiri 1. Hal ini dapat memeriksa bahwa Single - Menyimpang berlaku untuk setiap pasang pilihan tapi Single Memuncak tidak digunakan untuk 2 individu. Sebuah aspek menarik dari Teorema Median Voter adalah tidak tergantung pada intensitas preferensi dan tidak ada insentif untuk menggambarkan preferensi mereka. Oleh karena itu, Teorema Median Voter tidak akan secara umum menghasilkan pilihan yang efisien. Selain itu, tanpa mengetahui rincian yang tepat, tidak mungkin untuk memprediksi apakah mayoritas suara akan memimpin melalui Teorema Median Voter, untuk pilihan yang terletak di sebelah kiri atau di sebelah kanan adalah pilihan efisien. Masalah lebih lanjut dengan Teorema Median Voter adalah penerapan terbatas ketika pilihan-pilihan kebijakan dapat dikurangi menjadi satu dimensi tetapi hanya bekerja dalam keadaan terbatas. 4.7 MODEL TIEBOUT

Di dalam model Tiebout akan dibahas mengenai hubungan antar mobilitas, pembentukan komunitas sukarela, dan penyediaan barang publik yang efisien. Dalam pasar tidak sempurna barang publik tidak disediakan secara efisien. Dasar dari masalah ini adalah pasar tidak menuntut individu mengungkapkan preferensi mereka untuk barang publik. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan umum bahwa beberapa jenis intervensi pemerintah memang 29

diperlukan. Kemampuan individu bergerak secara yurisdiksi menghasilkan solusi pasar yang menawarkan pelayanan publik dan pajak yang sesuai dengan situasi yang sedang dihadapi. Tujuan dari Model Tiebout adalah memikirkan cara untuk mencapai penyediaan barang publik yang efisien dan menentukan karakteristik kondisi spesifik yang akan berhasil. Mekanisme Tiebout dimulai dari individu menentukan faktor apakah yang dipilih masyarakat antara pajak yaitu beban pajak yang akan ditanggung penduduk dan paket layanan di masyarakat yaitu manfaat dari pelayanan publik yang lebih disukai. Jika banyak daerah yang bersedia untuk masing-masing paket pajak / layanan yang berbeda, individu akan memilih salah satu yang memberikan kepuasan terbesar bagi mereka. Mereka akan memilih salah satu diantara pajak dan jasa yang paling diinginkan. Dapat dianalogikan dengan pasar swasta yang menunjukkan bahwa individu dapat memilih yang mereka inginkan di sektor publik dan tidak perlu melalui voting. Menurut Tiebout, suatu proses kuasi-pasar dapat memperbaiki masalah barang publik.

Asumsi dari model Tiebout yaitu sebagai berikut : ü Kegiatan pemerintah tidak menghasilkan eksternalitas. ü Individu bisa pindah ke yurisdiksi di mana pelayanan publik yang paling sesuai untuknya. ü Individu memiliki informasi yang sempurna dalam hal pelayanan publik dan pajak. ü Masyarakatnya

cukup

berbeda

sehingga

setiap

individu

dapat

menemukan pelayanan publik yang sesuai permintaannya. ü Untuk setiap pola pelayanan masyarakat yang ditetapkan mengikuti preferensi penduduk dan ada ukuran masyarakat yang optimal. ü Masyarakat di bawah ukuran optimal berusaha untuk menarik penduduk baru agar biaya rata-rata lebih rendah. Tiebout menyimpulkan bahwa dalam kondisi ini individu akan mencari komunitas yang paling memenuhi preferensi mereka. Selanjutnya, jika produksi barang publik menunjukkan skala hasil konstan, maka individu akan pindah ke komunitas yang dapat memenuhi preferensi mereka. Dengan skala hasil konstan, masyarakat dapat memberikan layanan dengan biaya rata-rata minimum, dan ukuran masyarakat menjadi tidak relevan.

30

Asumsi paling penting untuk implikasi efisiensi ekonomi dari model Tiebout adalah tidak adanya eksternalitas atau dampak situasi fiskal. Eksternalitas bermanfaat dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang tertentu. Keberadaan eksternalitas adalah alasan utama mengapa individu harus berkelompok secara kolektif untuk konsumsi barang publik. Jumlah pelayanan publik yang dipilih harus efisien bagi masyarakat tetapi apabila tidak efisien maka ketidakefisienannya disebabkan oleh eksternalitas.

Hal ini dapat diperbaiki dengan dua cara yaitu : ü Eksternalitas dapat dihilangkan jika pemerintah lebih besar (secara geografis dan populasinya lebih besar). Jika semua orang yang mendapatkan keuntungan atau membayar layanan publik maka tidak ada eksternalitas. ü Hibah antar pemerintah dapat digunakan untuk mendorong pemerintah daerah untuk mengubah kuantitas pelayanan publik secara lebih efisien. Ini bisa dicapai tanpa mengubah ukuran penerimaan pemerintah. Hasil alokatif dari model Tiebout ditunjukkan sebagai berikut : ü Perubahan

dalam

biaya

dari

salah

satu

layanan

publik

akan

menyebabkan perubahan kuantitas yang dihasilkan. ü Biaya bergerak dari masyarakat untuk masyarakat harus diakui. Singkatnya,

hipotesis

Tiebout

menyediakan

dukungan

untuk

memungkinkan pasar, yang dimaksudkan gerakan bebas dari konsumen, untuk menentukan ketentuan barang publik lokal. Dengan memilih kelompok masyarakat, konsumen mengungkapkan selera mereka. Mereka juga mematuhi hukum pajak daerah begitu bebas tunggang dikesampingkan. Oleh karena itu efisiensi adalah dicapai. Meskipun tampaknya sederhana, ada sejumlah kesulitan ketika implementasi praktis dari hipotesis ini. Hipotesis ini menyediakan wawasan yang menarik ke dalam angkatan kerja dalam pembentukan masyarakat tapi itu tidak menjamin efisiensi.

31

Gambar : Ilustrasi dari dampak hipotesis Tiebout. Sumber : http://www.rri.wvu.edu/WebBook/Goetz/Migx2.htm

Berdasarkan hipotesis atau model Tiebout, ada tiga hal yang diakibatkan kenaikan pajak properti seperti yang dicontohkan diatas, yaitu : Panel 1 : Terjadi pergeseran permintaan untuk perumahan, termasuk peningkatan permintaan orang yang suka taman. Sehingga menyebabkan peningkatan permintaan untuk perumahan di masyarakat, mengakibatkan harga rumah lebih tinggi. Panel 2 :

Pada panel kedua, akan ada penurunan permintaan untuk perumahan di antara yang tidak menyukai ataupun yang menyukai taman. Sehingga menyebabkan penurunan permintaan yang mengarah ke harga yang lebih rendah.

Panel 3 :

Panel ketiga mengartikulasikan preferensi dengan hanya bergerak menjauh. Asumsinya adalah yang mendukung taman melebihi jumlah yang menentang, akibatnya nilai rumah di masyarakat terbukti meningkatkan.

32

BAB V KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Intervensi dalam perekonomian berpotensi dapat meningkatkan kesejahteraan. Eksternalitas, hasil kompetitif yang tidak efisien, keberadaan barang publik, dan persaingan yang tidak sempurna adalah penyebab terjadinya kegagalan pasar oleh karena itu diperlukan intervensi pemerintah untuk mengatasinya. Beberapa macam pertumbuhan sektor publik dalam ekonomi politk untuk membantu pemerintah ialah model pembangunan pertumbuhan, hukum Wedger, hukum Boumol, model politik, dan effect ratchet. Dasar dari model-model pembangunan pertumbuhan sektor publik ialah perubahan struktur perekonomian. Kelemahan teori dari model kelemahan sektor publik adalah model pengembangan perubahan tersebut hanya didorong oleh eksogen dalam proses kemajuan ekonomi. Hukum Wagner menjelaskan bagian GNP yang diambil sektor publik. Hukum ini terkait dengan pertumbuhan ukuran relatif sektor publik, yaitu jika pendapatan perkapita dalam ekonomi bertambah, ukuran sektor publik juga bertambah. Hukum Baumol dimulai dari observasi tentang sifat teknologi produksi di sektor publik. Dasar dari teknologi sektor publik yang cenderung padat karya dibanding sektor swasta. Model politik dalam sektor publik diperlukan untuk mengatasi konflik di masyarakat antara pengeluaran lebih tinggi dan pembatasan beban pajak. Titik utama yang muncul dalam model politik adalah tingkat keseimbangan pengeluaran publik dikaitkan dengan pendapatan distribusi dan pertumbuhan pemerintah yang berkaitan erat dengan munculnya ketidakseimbangnya pendapatan. Model efek Ratchet mengembangkan interaksi politik ke arah yang berbeda. Untuk saat ini, banyak masyarakat tidak berminat membayar pajak. Hal ini dikarenakan asumsi pengeluaran terbesar datangnya dari pajak, sehingga sebagian masyarakat menolaknya dan hanya ingin mendapatkan manfaat dari pengeluaran tersebut di banding harus membayar pajak. Prediksi model ratchetefek ialah pengeluaran tetap relatif konstan kecuali terganggu oleh peristiwa eksternal yang signifikan. Ketika ini terjadi akan menyebabkan peningkatan substansial dalam pengeluaran. Sektor publik jauh dari pasar bebas dengan intervensi pemerintah yang minimal. Dalam hal pengeluaran, pengeluaran jaminan sosial dikategorikan sebagai pengeluaran terbesar dalam pembelian barang dan jasa. Utang bunga

33

publik merupakan pengeluaran yang signifikan. Konflik antara barang ekonomi dan politik mempunyai beberapa masalah yaitu ketidaktahuan rasional, minat khusus, dan kecurangan. Ketidaktahuan rasional adalah situasi dimana kekurangan informasi. Ini disebabkan oleh insentif yang dihadapi pemilih. Sedangkan masalah minat khusus adalah salah satu yang menghasilkan substansial keuntungan pribadi untuk sejumlah kecil konstituen sementara memberlakukan biaya individu yang kecil pada pemilih lainnya. Dalam konflik ekonomi dan politik ada faktor kecurangan, politisi berusaha agar terpilih kembali dalam pemilu yang memiliki insentif yang kuat untuk dukungan kebijakan yang akan menghasilkan manfaat saat ini dalam pertukaran biaya untuk masa depan, terutama jika biaya masa depan akan sulit untuk diidentifikasikan. Beberapa hal memepengaruhi voting yaitu stabilitas, ketidakmungkinan, teorema May, pemenang Condorcet, Multi-Dimensional Voting. Voting adalah suatu alat universal yang ditemui di semua bidang kehidupan. Dalam ekonomi pasar terdapat ketidak sempurnaan keputusan pasar dalam koordinasi produksi dan pertukaran antar individu. Dalam demokrasi, voting merupakan dasar dari perilaku pemerintah. Representasi demokrasi, pejabat terpilih dan birokrat berinteraksi secara kompleks ketika mereka mencoba untuk menentukan apa yang pemilih inginkan, apa yang mereka harus berikan kepada para pemilih untuk tetap berkuasa, dan apa manfaat yang mereka dapat secara individu dari suatu sistem pemerintahan yang mereka ambil. Dalam dampak Platfrom politik, model voting menggambarkan situasi di mana pemilih tetap memberikan suara untuk meningkatkan layanan publik sampai hasil yang dominan tercapai. Faktor yang mempengaruhi voting ekuilibrium vs efisiensi adalah Intensitas Preferensi dan Tingkat Efisiensi Pengeluaran Publik. Kelemahan dari voting ekuilibrium vs efisiensi adalah ketidakpastian konsumen dalam memilih solusi mereka pada tingkat keamanan pajak yang disukai. Teorema median voter meneliti keputusan yang dibuat oleh suara mayoritas dan menyimpulkan bahwa suara mayoritas sistem voting akan memilih hasil yang paling disukai oleh median voter. Tiebout berhubungan antar mobilitas, pembentukan komunitas sukarela, dan penyediaan barang publik yang efisien. Tujuan Model Tiebout adalah memikirkan cara untuk mencapai penyediaan barang publik yang efisien dan menentukan karakteristik kondisi spesifik yang akan berhasil. Asumsi paling penting untuk implikasi efisiensi ekonomi dari model Tiebout adalah tidak adanya eksternalitas atau dampak situasi fiscal.

34

STUDI KASUS

Sumber : http://sebuah-blog.blogspot.com/2009/04/masalah-masalah-pemilu 2009.html

PEMILU 2009 akhirnya berlangsung hari ini. Suara kita sangat penting untuk masa depan kita yang lebih baik. Kita semua pastinya berharap pemimpin yang kita pilih adalah sosok yang benar-benar bisa diandalkan, tidak korup dan benar-benar mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Di

tengah

pelaksanaan

PEMILU,

ada

beberapa

masalah

yang

bermunculan. Kali ini SEBUAH BLOG akan membahas masalah-masalah yang kerap muncul pada saat pelaksanaan PEMILU. Masalah tersebut antara lain : 1) Kekurangan Surat Suara Hal ini biasanya disebabkan karena kurangnya koordinasi antara pihak TPS dengan pihak penyelenggara PEMILU. Kekurangan surat suara cukup merepotkan, apalagi jika hal ini baru disadari pada saat hari dilaksanakannya PEMILU. 2) Pembagian Form C-4 Tidak Merata Sehari sebelum pelaksanaan PEMILU, ada warga yang protes karena tidak mendapatkan Form C-4. Warga tersebut protes karena merasa tidak bisa menyalurkan hak pilihnya pada saat PEMILU. Sebenarnya, pemilih tidak diwajibkan membawa Form C-4 tersebut asalkan namanya sudah benarbenar terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap). Bagi warga yang tidak mendapatkan Form C-4, tetap bisa melakukan pencontrengan dengan menunjukkan kartu identitas diri, baik itu berupa KTP, SIM, dll. 3) Ukuran Surat Suara yang Terlalu Besar Masalah ini saya rasakan sendiri. Saat membuka surat suara, ternyata ukurannya sangat besar dan lebar sehingga cukup menyulitkan pemilih dalam mencontreng karena biliknya cukup kecil. Mungkin masalah ini bisa diatasi dengan memperkecil surat suara atau memperbesar ukuran bilik. 4) Pemilih yang Buta Huruf Masalah yang satu ini memang sulit untuk dihindari terutama untuk PEMILU yang diadakan di pelosok desa. Surat suara yang hanya dipenuhi namanama calon tanpa foto cukup menyulitkan para penyandang buta huruf. Hal ini tidak jarang membuat mereka memilih sembarang calon. 35

5) Teror Masalah ini terjadi di Papua. Sebuah Bom meledak pada tanggal 9 April 2009 dinihari. Polisi langsung mengejar tersangka dan akhirnya salah satu dari tersangka tersebut tewas tertembak. Beberapa pelaku lainnya berhasil diamankan dan sisanya berhasil kabur. Selain teror Bom, Depo Pertamina pun dibakar. Salah satu Universitas juga tak luput dari aksi pembakaran. Inilah yang terjadi di Papua. Sebenarnya, apa motif para pelaku? Bukankah kedamaian itu lebih indah? Tewas tertembak polisi di dekat selokan, itukah yang mereka inginkan? Seandainya mereka tidak melakukan teror itu, tentunya si korban tewas tidak akan mati konyol hari ini. Masih banyak yang bisa dilakukan selain membuat onar. Semoga hal ini tidak terjadi lagi. Wujudkan PEMILU damai. Demikianlah beberapa masalah yang muncul pada PEMILU yang dilaksanakan hari ini, Kamis 9 April 2009. Semoga para calon yang terpilih bisa mengemban amanah dengan baik. ü

Latar Belakang : Seperti yang telah kita ketahui, voting adalah metode yang umum digunakan untuk menyelesaikan beragam pandangan atau untuk memunculkan ekspresi preferensi. Voting digunakan untuk mencapai tujuan. Tujuan yang dimaksud dapat berupa pencapaian kekuasaan tertinggi di sebuah Negara. Seperti di Indonesia, pemilihan umum presiden dan wakil presiden dilakukan dengan cara voting. Voting dilaksanakan agar masyarakat dapat memilih wakil mereka secara demokratis sesuai dengan keinginan mereka. Dengan adanya voting, pihak yang paling disukai oleh masyarakat yang akan terpilih menjadi wakil rakyat. Hal seperti ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, kebebasan dan keadilan demokrasi dalam membangun sebuah negara yang sejahtera.

ü

Penetapan Masalah : Pada tahun 2009 lalu, pemilihan umum Presiden Republik Indonesia dilaksanakan. Sebelum pemilu dilaksanakan tentu para calon Presiden dan Wakil Presiden sibuk untuk menggali dukungan dari masyarakat. Pencarian dukungan masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain menyebarkan pamflet dan poster-poster di jalan raya, iklan di berbagai media cetak dan 36

elektronik, memberikan bantuan sembako kepada warga miskin hingga memberikan hadiah berupa uang bagi yang mendukungnya. Berbagai cara dilakukan untuk memperoleh simpati masyarakat. Meskipun terkadang cara yang digunakan menyalahi aturan yang berlaku. Misalnya, kasus suap menyuap yang dilakukan oleh para calon presiden dan wakil presiden. Mereka memberikan sejumlah uang kepada masyarakat agar memilih mereka. Pemilih yang buta huruf juga menjadi salah satu masalah dalam pemilu, karena para pemilu yang buta huruf dapat dibodohi oleh para kaum yang curang. Hal inilah yang menodai demokrasi Negara kita. Disisi lain, masalah dalam pemilu terjadi akibat kesalahan teknis. Misalnya, jumlah surat suara yang kurang dan rusak. Di Indonesia, ternyata masih banyak masyarakat yang acuh tak acuh terhadap pemerintahan. Hal ini terbukti dengan adanya golongan putih yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Hampir setiap diadakannya pemilihan umum masih ditemukannya golongan putih, begitu pula yang terjadi pada pemilu tahun 2009. ü

Analisis Berdasarkan masalah-masalah yang terjadi pada pemilu pada tahun 2009, masalah-masalah tersebut tidak sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi dalam politik ekonomi yang baik. Kasus suap menyuap yang dilakukan para calon presiden dan wakil presiden merupakan kecurangan yang seharusnya tidak boleh terjadi. Dengan adanya kasus suap membuat demokrasi tidak berjalan sesuai dengan prosedurnya. Hal ini dikarenakan masyarakat memilih wakilnya tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan melainkan dari paksaan suap. Pemilih yang buta huruf merupakan masalah yang paling sulit diatasi, mengingat rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia. Masyarakat buta huruf banyak ditemukan di daerah terpencil karena masih minimnya sarana pendidikan sehingga

menyebabkan

ketidaktahuan

rasional

mengenai

masalah

pemerintahan. Masyarakat yang buta huruf memilih wakilnya hanya berdasarkan pengaruh orang lain ataupun suap yang diperoleh dari calon wakil yang bertindak curang. Seharusnya hal ini tidak boleh terjadi karena bagaimanapun juga demokrasi harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan prosedurnya agar tujuannya dapat tercapai.

37

Pemilu yang demokratif belum sepenuhnya terjadi di Indonesia karena terhambat masalah teknis. Surat suara yang kurang dan rusak membuat pemilu belum berjalan secara optimal. Keadaan ini bisa saja hanya berupa konspirasi politik dari sebuah partai politik yang ingin berbuat kecurangan. Hal ini perlu diselidiki lebih lanjut agar tidak merugikan masyarakat yang memiliki hak pilih. Masyarakat Indonesia dirasa belum maksimal dalam berpartisi aktif terhadap pemilu pada tahun 2009 lalu. Masih banyak masyarakat yang memiliki hak pilih tetapi tidak menggunakannya secara optimal. Ini terbukti dengan adanya surat suara yang berlebih setelah pemilu dilaksanakan. Keadaan seperti ini seharusnya tidak perlu terjadi karena ini hanya akan menguntungkan pihakpihak politisi untuk melakukan sebuah kecurangan. Surat suara yang berlebih bisa diisi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memenangkan pemilu. Hal ini merugikan masyarakat karena demokrasi tidak dilaksanakan dengan adil dan sesuai dengan pilihan masyarakat. ü

Kesimpulan dan Saran Dari masalah pemilu 2009 lalu, masyarakat belum melaksanakan hak secara optimal sesuai dengan hati nurani dan keinginan sendiri dalam pemilihan umum. Terbukti dengan adanya masalah-masalah yang terjadi seperti penyuapan, penipuan terhadap masyarakat buta huruf serta banyaknya masyarakat yang acuh tak acuh terhadap pemilu. Dengan kata lain demokrasi di Indonesia masih belum berjalan secara optimal seperti yang diharapkan pemerintah. Berdasarkan analisis masalah-masalah yang terjadi didalam pemilu 2009, seharusnya pemerintah lebih tegas dan ketat dalam mengawasi jalannya pemilu agar tidak terjadi kecurangan, ketidaktahuan rasional maupun kesalahan teknis yang

menghambat

jalannya

pemilu

yang

demokratis.

seharusnya lebih memperhatikan masyarakat

yang

Pemerintah

buta huruf

juga

dengan

memberikan informasi tentang calon presiden dan wakil presiden serta tata cara pemilihan umum yang benar sehingga tidak menjadi korban kecurangan pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebenarnya keberhasilan suatu demokrasi tidak hanya tergantung pada pemerintahan yang baik tetapi dukungan penuh dari masyarakat juga menjadi tolak ukur keberhasilannya. Dengan keberhasilan dalam demokrasi diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera.

38

PERTANYAAN

MULTIPLE CHOICE

1. Alasan yang mendukung adanya pajak adalah, kecuali.... a. Pembayar pajak terbiasa dengan tingkat pengeluaran tinggi b. Hutang yang timbul selama periode pergolakan harus dibayar nanti c. Kebijakan dapat dibuat oleh pemerintah kepada wajib pajak selama periode pergolakan yang harus dipenuhi d. Pembayar pajak menjadi tidak jelas 2. Hubungan

antara

mobilitas,

pembentukan

komunitas

sukarela,

dan

penyediaan barang publik yang efisien merupakan.... a. Model Ratchet b. Model Politik c. Model Tiebout d. Model voting 3. Kompetisi suara memaksimalkan penyajian politik yang intensif dari kandidat politik dengan insentif yang kuat keputusan utama terletak pada.... a. Pertimbangan politik b. Keseimbangan politik c. Penggunaan politik d. Sistim politik 4. Yang tidak termasuk dalam pengeluaran pemeritah pusat adalah.... a. Pendapatan b. Jaminan sosial c. Pertahanan d. Pembelian saham 5. Tingkat keseimbangan pengeluaran publik dikaitkan dengan pendapatan distribusi dan pertumbuhan pemeritah yang berkaitan erat dengan munculnya ketidakseimbangannya pendapatan merupakan titik utama dalam.... a. model ekonomi b. model sosial c. model politik d. model perkembangan sektor publik

39

ESSAY

1) Sebutkan sumber pengeluaran dari pemerintah pusat dan pemerintah bagian dan lokal ! Pengeluaran pemerintah pusat berasal dari pendapatan, jaminan sosial, dan pertahanan. Sebaliknya, pengeluaran pemerintah negara bagian dan lokal adalah pendidikan yang diikuti dengan bantuan pendapatan dan jaminan sosial.

2) Jelaskan apa yang dimaksud dengan voting? Dan berikan contohnya! .Voting yaitu metode yang umum digunakan untuk menyelesaikan beragam pandangan atau untuk memunculkan ekspresi preferensi.Contohnya dalam pasar

ekonomi

terdapat

ketidaksempurnaan

keputusan

pasar

dalam

koordinasi produksi dan pertukaran barang antar individu. Dalam demokrasi, voting biasanya dilakukan ketika pemilihan kepala negara ataupun kepala daerah, dan merupakan dasar perilaku pemerintah dalam menentukan suatu keputusan bersama.

3) Jelaskan perbedaan antara biaya persaingan di pasar tenaga kerja pada sektor publik dan sektor swasta? Sektor publik tidak dapat menggantikan modal bagi tenaga kerja dan upah yang di dapat di sektor swasta lebih besar dibanding sektor publik. Jika keluaran (output) pada sektor publik dan sektor swasta tetap dalam proporsi yang sama, maka pengeluaran sektor publik meningkat sebagai proporsi dari pengeluaran total.

4) Jelaskan masalah yang muncul dalam model politik sektor publik? Masalah yang muncul dalam model politik sektor publik yaitu tingkat keseimbangan pengeluaran publik dikaitkan dengan pendapatan distribusi dan pertumbuhan pemerintah yang berkaitan erat dengan munculnya ketidakseimbangnya pendapatan. Pemerintah menyediakan barang publik yang dibiayai dengan menggunakan pendapatan pajak proporsional.

40

KATA KUNCI

ü Distorsi ekonomi atau ketidaksempurnaan pasar adalah kondisi ekonomi yang menimbulkan ketidakefisienan sehingga mengganggu agen ekonomi dalam memaksimalkan kesejahteraan sosial. ü Marginal benefit (keuntungan marginal) adalah tambahan keuntungan karena tambahan unit produksi atau jasa (marginal utility). ü Ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Kepemilikan ini dalam bentuk nilai uang dan kenaikan suku bunga biasanya mempunyai pengaruh negatif di pasar modal. ü Marketing politik adalah analisis, perencanaan, implementasi dan kontrol terhadap politik dan program-program pemilihan yang dirancang untuk menciptakan, membangun dan memelihara pertukaran hubungan yang menguntungkan antara partai dan pemilih demi tujuan untuk mencapai political marketers objectives. ü Konstituen adalah seseorang yang secara aktif mengambil bagian dalam proses menjalankan organisasi dan yang memberikan otoritas kepada orang lain untuk bertindak mewakili dirinya. ü Insentif adalah suatu bentuk dorongan finansial kepada karyawan sebagai balas jasa perusahaan kepada karyawan atas prestasi karyawan tersebut. Insentif biasanya berupa sejumlah uang yang di tambahkan pada upah dasar yang di berikan perusahaan kepada karyawan. ü Disinsentif adalah bersifat tidak memberi insentif yaitu tidak memberikan dorongan berupa apapun untuk prestasi yang diraih karyawan. Ini berkebalikan dengan insentif. ü Middle-of-the-road

(politik

jalan

tengah)

adalah

model

politik

yang

menggambarkan pemimpin kompromistik, yang punya perhatian menengah atas pekerjaan dan perhatian tengah atas orang-orang yang melakukan pekerjaan. Pemimpin menghindari konflik dan menekankan pada tingkat produksi serta hubungan personal. Kepemimpinan ini digambarkan sebagai orang yang bijaksana, lebih suka di tengah dan sulit menyatakan ketidaksetujuannya di hadapan pekerja. ü Eksternalitas adalah keterkaitan suatu kegiatan dengan kegiatan lain yang tidak melalui mekanisme pasar.

41