BAGIAN II: TEORI SEKTOR PUBLIK
Dosen: Ferry Prasetyia, SE, M.App Ec (Int)
Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
1
DAFTAR ISI DAFTAR ISI ............................................................................................................ii I.
PENDAHULUAN......................................................................................... 1
II.
PENGERTIAN ............................................................................................ 2
III.
EFISIENSI EKONOMI ................................................................................ 3
IV.
PARETO OPTIMAL .................................................................................... 3
4.1
Pasar vs Pemerintah ............................................................................... 5
4.2
Ekuitas .................................................................................................... 6
4.3
Efisiensi dan Ekuitas ............................................................................... 6
V.
AKTIVITAS PEMERINTAH ......................................................................... 7 5.1
Birokrasi .................................................................................................. 7
5.2
Budget Setting ...................................................................................... 10
5.3
Kekuatan Monopoli ............................................................................... 11
5.4
Korupsi .................................................................................................. 12
5.5
Lembaga Pemerintah ............................................................................ 13
5.6
Penyebaran Biaya ................................................................................. 16
5.7
Pengeluaran Pemerintah ...................................................................... 17
5.8
Defisit Pemerintah dan Pengeluaran Bunga ......................................... 21
5.9
Penerimaan Pemerintah ....................................................................... 22
VI.
SUMBER KEGAGALAN PASAR .............................................................. 23
6.1
Persaingan Tidak Sempurna................................................................. 23
6.2
Barang Publik dan Eksternalitas ........................................................... 24
6.3
Kegagalan Institusi ................................................................................ 25
6.4
Kegagalan Informasi ............................................................................. 25
VII.
PERTUMBUHAN SEKTOR PUBLIK ........................................................ 26
7.1
Perkembangan Model ........................................................................... 26
7.2
Hukum Wegner ..................................................................................... 27
ii
7.3
Hukum Baumol...................................................................................... 28
7.4
Efek Ratchet ......................................................................................... 31
VIII.
KESIMPULAN .......................................................................................... 33
IX.
STUDI KASUS .......................................................................................... 35
X.
PERTANYAAN ......................................................................................... 38
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................ 43
iii
I.
PENDAHULUAN Sektor publik menganalisis tentang kegiatan ekonomi pemerintah. Tujuan pembahasan ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pemerintah mengalokasikan sumberdaya. Hal ini melibatkan analisis baik pengeluaran pemerintah dan cara pemerintah meningkatkan pendapatan untuk pengeluaran mereka. Tujuan lain adalah membangun kerangka kerja yang menganalisis kegiatan apa yang dilakukan pemerintah dan bagaimana cara mendanai kegiatan tersebut. Untuk memahami sektor publik, kita tidak hanya memahami bagaimana
pemerintah
mengalokasikan
sumber
daya,
tetapi
juga
bagaimana membuat keputusan politik melalui kebijakan sektor publik. Dengan memahami teori sektor publik, kita dapat memahami kegiatan yang dilakukan pemerintah dan kegiatan yang akan lebih baik jika dilakukan oleh sektor swasta. Studi tentang sektor publik, dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, jenis barang apa yang dihasilkan oleh sektor publik. Sektor swasta melakukan kegiatan yang baik dalam memproduksi barang dan jasa, tetapi untuk barang dan jasa lainnya, seperti perlindungan polisi, pertahanan nasional, sekolah dan jalan mereka tidak dapat dengan baik melakukan pekerjaan tersebut, kegiatan ini cenderung dilakukan oleh pemerintah. Mengapa? Apakah ada karakteristik yang terkait dengan barang-barang tersebut sehingga sulit untuk diproduksi oleh pihak swasta? Kategori kedua adalah studi tentang cara pemerintah meningkatkan pendapatan
untuk
mendanai
pengeluarannya.
Pemerintah
dapat
meningkatkan pendapat melalui pungutan pajak, pinjaman, dan lain sebagainya. Selain itu, pemerintah dapat membebankan biaya terhadap barang atau jasa yang mereka hasilkan, misalnya pembebanan biaya tol. Dalam pembahasan ini, akan dijelaskan mengenai teori sektor publik yang terdiri atas beberapa sub bab. Pertama, pengertian barang publik yang dibagi menjadi dua, yaitu barang publik murni dan tidak murni. Kedua, efisiensi ekonomi. Ketiga, syarat optimal dari suatu sektor publik. Keempat, aktivitas pemerintah dalam birokrasi, penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kelima, sumber kegagalan pasar yang disebabkan adanya persaingan tidak sempurna, eksternalitas, dan kegagalan informasi.
1
Keenam, pertumbuhan sektor publik yang mencakup hukum dan teori yang dikemukakan oleh beberapa ekonom.
II.
PENGERTIAN “Publik” berasal dari bahasa Latin publicus yang artinya “dewasa”, dalam konteks ekonomi adalah penyampaian gagasan yang berkaitan dengan masyarakat (Webster, 1942, halaman 2005). Dalam bahasa Inggris “publik” berarti milik warga, bangsa, atau masyarakat luas yang dipertahankan atau digunakan oleh orang atau masyarakat secara keseluruhan. (Webster, 1995, halaman 895). Jadi yang dimaksud dengan sektor publik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibiayai dengan pajak atau pendapatan negara yang lain yang diatur melalui hukum. Rivalry
Non – Rivalry
(Persaingan)
(Tanpa Persaingan)
Excludability
Barang Privat
Monopoli alamiah
(Pengecualian)
Contoh: sepatu,
Contoh: jalan tol,
mobil.
jembatan tol.
Non – Excludability
Common Resources
Barang Publik
(Tanpa Pengecualian)
Contoh: laut.
Contoh: udara, pertahanan nasional.
Barang privat adalah barang yang dapat disediakan melalui sistem pasar sehingga menyebabkan alokasi sumber – sumber ekonomi secara efisien. Dalam mendapatkan barang privat ini diperlukan persaingan dan pengecualian. Contohnya sepatu dan mobil. Monopoli alamiah adalah keadaan di mana pasar akan barang atau jasa terlalu kecil atau investasi yang dibutuhkan sangat besar sehingga skala ekonomi yang efisien baru terjadi pada tingkat produksi yang besar. Dalam mendapatkan barang ini terjadi tindakan pengecualian namun tanpa persaingan. Contohnya adalah jalan tol dan jembatan tol. Common resources adalah suatu barang atau jasa yang manfaatnya tidak dirasakan oleh satu orang saja. Untuk mendapatkan
2
barang ini diperlukan persaingan namun tidak ada sistem pengecualian. Contohnya adalah laut. Barang publik adalah barang milik pemerintah yang dibiayai melalui anggaran belanja negara tanpa melihat siapa yang melaksanakan pekerjaannya. Barang publik memiliki dua karakteristik, yaitu non – rivalry dan non – excludability. Yang termasuk barang publik ialah pertahanan nasional, udara, ramalah cuaca, dan lain sebagainya.
III.
EFISIENSI EKONOMI Secara umum pasar telah melakukan tugasnya dengan baik untuk mengalokasikan sumber daya. Efisiensi ekonomi dari suatu pasar persaingan secara ideal yang dijelaskan untuk memberikan standar yang tidak efisien terhadap pasar dapat diukur. Kekuatan di dunia nyata yang dapat menyebabkan pasar untuk mengalokasikan sumber daya yang kurang efisien lebih banyak daripada pasar persaingan yang ideal. Beberapa masalah terkait sumber daya yang dialokasikan secara tidak efisien, seperti masalah polusi udara dan air. Hal tersebut terjadi karena polusi tidak memiliki insentif yang biayanya akan dilimpahkan kepada orang lain, sedangkan polusi tersebut memiliki insentif untuk menghasilkan dalam jumlah besar yang tidak efisien. Polusi adalah produk dari suatu produksi dan terlalu mahal untuk menghilangkan semua polusi. Kadang – kadang pasar tidak efisien karena pasar tidak mampu menyediakan insentif yang cukup untuk menghasilkan barang pada sektor swasta. Contohnya adalah pertahanan nasional. Masalah eksternalitas dan barang publik muncul karena hak properti atas sumber daya yang langka dan berharga kurang jelas. Kadang – kadang hak properti merupakan solusi yang lebih mudah daripada hak kekayaan, dan solusi lain yang lebih sesuai.
IV.
PARETO OPTIMAL Pareto optimal adalah alokasi sumber daya yang tidak dapat diperoleh dengan baik oleh individu tanpa adanya orang lain yang lebih buruk. Model efisiensi ini menimbulkan asumsi yang sangat terbatas, yaitu :
3
•
Sebuah pasar yang lengkap untuk semua yang terkait dengan masa depan dan untuk semua resiko.
•
Tidak ada eksternalitas dalam fungsi utilitas konsumen atau fungsi produksi suatu perusahaan.
•
Harga pasar diketahui dengan pasti dan semua pasar harus memiliki informasi yang sempurna.
•
Konsumen memaksimalkan utilitasnya dan kurva indiferennya berdasarkan tingkat pertukaran marjinal. Kondisi yang diperlukan untuk mencapai Pareto optimal ada
dua, yaitu : •
Efisiensi dalam konsumsi terjadi ketika kurva indiverens seorang konsumen bersinggungan dengan garis anggaran atau budget line. Dalam keadan ini seorang konsumen akan mendapatkan tingkat kepuasan tertinggi dengan biaya paling sedikit yang perlu dikeluarkan.
•
Efisiensi dalam produksi terjadi ketika seorang produsen dapat menghasilkan sebuah produk dengan anggaran seminimal mungkin namun dapat menghasilkan produk tersebut secara maksimal.
Diagram Kotak Konsumen Sumber: Ekonomi Publik (Dr. Guritno Mangkoesoebroto, M.Ec.). Hal. 14
4
Diagram diatas diperoleh dengan membalikkan kurva indiverens pada 2 orang konsumen. UA untuk konsumen A dan UB untuk konsumen B. Titik C dan D dimana seoarang konsumen tidak dapat meningakatkan kepuasannya tanpa menyebabkan kepuasan konsumen lain berkuarang disebut pareto optimum. kondisi pareto optimum terjadi sepanjang garis OA dan OB yang disebut dengan garis kontrak. Y merupakan pakaian dan X merupakan makanan. Diagram di atas berguna untuk menganalisis alokasi makanan dan pakaian yang didapat masing – masing konsumen. Pada titik E kurva indeferens A (UAE) berpotongan dengan kurva indeferens B (UBE), di mana individu A memperoleh pakaian sebanyak OAYA unit sedangkan B mendapatkan pakaian sebanyak OBYB unit. Pada titik E, A mendapatkan makanan sebanyak OAXA unit sedangkan B mendapatkan makanan sebanyak OBXB unit. Titk E bukan merupakan titik optimum, sebab dengan mengubah kombinasi makanan dan pakaian, kedua konsumen (A dan B) dapat memperoleh kepuasan yang lebih tinggi. Pada titik C, konsumen A mempunyai lebih sedikit pakaian dan lebih banyak makanan dibandingkan di titik E, akan tetapi kepuasan A di titik C lebih besar dati pada kepuasan A di titik E oleh karena titik C terletak pada kurva indiferens yang lebih tinggi UA(C). Pada titik C kepuasan B tidak berubah dibandingkan pada titik E. 4.1
Pasar vs Pemerintah Selain persyaratan dasar untuk kegiatan ekonomi yang teroganisir, ada situasi lain di mana intervensi dalam perekonomian berpotensi dapat meningkatkan kesejahteraan. Situasi di mana intervensi dapat berlaku, bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu: mereka yang terlibat dalam kegagalan pasar dan yang tidak terlibat dalam kegagalan pasar. Ketika kegagalan pasar terjadi, ada sebuah pendapat yang mempertimbangkan apakah intervensi akan bermanfaat? Misalnya jika suatu kegiatan ekonomi mengaslkan eksternalitas, sehingga terjadi perbedaan antara sektor swasta dan biaya sosial serta hasil kompetitif yang tidak efisien. Dalam hal ini negara perlu melakukan campur tangannya untuk membatasi inefisiensi yang dihasilkan. Hal
5
yang perlu diperluas untuk kegagalan pasar adalah hubungan tentang keberadaan barang publik dan persaingan tidak sempurna. Penekanan dalam campur tangan pemerintah, sebenarnya tidak akan selalu menguntungkan. Sektor publik memiliki kemampuan untuk memperbaiki permasalahan ekonomi yang tidak apat dicapai. Salah satu peran ekonomi publik yakni untuk menentukan luas yang diinginkan sektor publik dan batas-batas intervensi sebuah negara. Misalnya, jika kita tahu bahwa sebuah pasar akan mengalami kegagalan sehingga tidak menjadi efisien karena keterbatasan informasi, untuk membangun campur tangan pemerintah yang baik perlu diketahui apakah subjek pemerintah untuk keterbatasan informasi yang sama dapat mencapai hasil yang lebih baik. 4.2
Ekuitas Selain kegagalan pasar, intervensi pemerintah juga dapat dipengaruhi
oleh
perekonomian
yang
memiliki
kesenjangan
pendapatan, kesempatan atau kekayaan. Hal ini dapat terjadi jika perekonomian itu efisien pada pengertian yang sempit. Tingkat kesejahteraan perekonomian akan ditingkatkan melalui kebijakan pemerintah untuk mengurangi kesenjangan. Dalam kasus kegagalan pasar dan kebijakan kesejahteraan, kebijakan intervensi mengacu lebih dari sekedar penerimaan. Hal inilah yang menjadi alasan kegagalan ekonomi yang seharusnya untuk mencapai hasil yang optimal harus dipahami dan kebijakan yang diambil harus dirancang. 4.3
Efisiensi dan Ekuitas Ketika menentukan kebijakan ekonomi, pemerintah menghadapi dua tujuan yang bertentangan. Dua tujuan yang bertentangan tersebut mengacu pada aktivitas organisasi ekonomi sehingga penggunaan terbaik dibuat untuk sumberdaya ekonomi. Hal ini merupakan segi efisiensi dari bentuk kebijakan. Untuk tingkatan yang bermacam – macam, pemerintah juga mengacu pada keuntungan dari aktivitas ekonomi yang didistribusikan secara agak baik. Hal ini merupakan aspek keadilan dari bentuk kebijakan.
6
Kesulitan yang dihadapi pemerintah adalah pertentangan antara ekuitas dan efisiensi. Kebijakan yang efisien sangat tidak adil, sedangkan kebijakan yang adil dapat menimbulkan penyimpangan yang signifikan. Mengingat fakta ini, tantangan untuk pembuatan kebijakan adalah untuk mencapai keadilan dan efisiensi. Di mana perdagangan dilakukan oleh pemerintah yang harus ditempatkan itu bergantung pada kepentingan relatif yang diberikan untuk keadilan yang lebih daripada efisiensi. Ada satu catatan akhir yang cukup baik untuk ditambahkan yang mengacu pada argumen – argumen yang digunakan dalam pembahasan ini. Sebuah penyederhanaan umum adalah untuk mengasumsikan seorang konsumen tunggal atau semua konsumen yang serupa. Begitu pula keadaan maupun persoalan yang tidak dapat
disalurkan,
sehingga
beberapa
kebijakan
yang
direkomendasikan berasal dari sesuatu yang hanya berhubungan dengan efisiensi dan tidak ada hubungannya dengan keadilan. Alasan untuk meneruskan langkah ini yaitu hal tersebut biasanya memperbolehkan banyak analisis yang lebih sederhana untuk dilakukan
dan
untuk
kesimpulannya
lebih
tepat.
Ketika
menginterpretasi atau menafsirkan kesimpulan yang berhubungan dengan rekomendasi kebijakan yang praktis, dasar – dasarnya tidak pernah diabaikan.
V.
AKTIVITAS PEMERINTAH 5.1
Birokrasi Kata birokrasi muncul dari Prancis pada abad ke-18. Saat ini istilah birokrasi memiliki banyak arti. Dalam arti luas, birokrasi menunjukkan struktur formal yang besar dan susunan prosedural dari organisasi besar yang kompleks. Dalam konteks ini, birokrasi tidak terbatas pada pemerintah tetapi juga mencakup organisasi-organisasi swasta dan nirlaba besar seperto Wal-Mart, Texaco dan United Way. Istilah birokrasi, bagaimana pun juga digunakan terutama yang berhubungan dengan pemerintah.
7
Pandangan birokrat adalah bahwa mereka semata-mata didorong oleh keinginan untuk melayani kebaikan bersama. Mereka mencapai hal tersebut dengan melakukan usaha pemerintah dengan cara yang paling efisien tanpa kepentingan politik atau kepentingan pribadi. Ini adalah gambaran idealis dari birokrat sebagai pelayan masyarakat
yang
melakukan
tugasnya
tanpa
pamrih.
Ada
kemungkinan bahwa pandangan seperti itu mungkin benar tetapi tidak ada alasan mengapa birokrat harus berbeda dengan individu lainnya. Dari perspektif ini, sulit untuk menerima bahwa mereka tidak tunduk dengan motivasi untuk mementingkan diri sendiri. Analisis teoritis birokrasi
dimulai dengan asumsi bahwa
birokrat yang pada kenyataannya dimotivasi oleh memaksimalkan utilitas pribadi mereka. Jika mereka bisa, mereka akan menggunakan kekuasaannya dan
mempengaruhi posisi mereka yang dapat
memberikan mereka pendapatan lebih. Tapi, karena sifat
peran
mereka, mereka menghadapi kesulitan dalam mencapai hal ini. Tidak sama seperti posisi individu di sektor swasta, mereka tidak dapat memanfaatkan pasar untuk meningkatkan pendapatan. Sebaliknya, mereka berusaha untuk mendapatkan utilitas dari mengejar tujuan yang tidak berupa uang. Sebuah teori birokrasi yang kompleks dapat mencakup banyak faktor
yang
mempengaruhi
pemanfaatan
seperti
patronase,
kekuasaan dan reputasi. Oleh karena itu birokrat dapat dimodelkan sebagai tujuan untuk memaksimalkan ukuran biro mereka untuk mendapatkan manfaat besar yang tidak berupa uang dan sebagai konsekuensinya kekuasaan pemerintah menjadi berlebihan.
8
Kurva Birokrasi yang Berlebih Sumber: Hindriks (halaman 40) Misalkan Y menunjukkan output dari biro seperti yang diamati oleh pemerintah. Untuk Y output, biro diberi anggaran B (Y) dimana B’(Y) merupakan turunan pertama dari B (Y) yang artinya B’(Y) adalah marginal budget. Biaya produksi output ditunjukkan oleh C(Y) dengan C’(Y) merupakan turunan pertama dari C(Y) adalah marginal cost. Output yang efisien terjadi Y* dimana area anggaran sama dengan area biaya ( segitiga kiri sama dengan segitiga kanan ). Jelas dari gambar tersebut bahwa ukuran pemerintah berlebihan dimana hal itu ditentukan oleh pilihan birokrat. Model sederhana diatas menunjukkan bagaimana mengejar tujuan pribadi oleh birokrat dapat menyebabkan ukuran berlebihan untuk birokrasi. Ukuran yang berlebihan hanyalah sebuah inefisiensi karena uang dihabiskan untuk biro yang tidak menghasilkan nilai yang memadai. Birokrasi memiliki kekuatan yang besar karena memiliki akses terhadap informasi, keahlian yang luas dalam berbagai bidang dan kemampuan untuk menggunakan diskresi dalam pembuatan peraturan.
9
5.2
Budget Setting Perspektif alternatif atas birokrasi dapat diperoleh dengan mempertimbangkan
proses
yang
berbeda
dalam
penetapan
anggaran. Selanjutnya dalam sistem pemerintahan, anggaran akan ditentukan setiap tahun dalam rapat kabinet. Rapat ini menerima usulan
anggaran
dari
masing-masing
departemen
dan
mengalokasikan anggaran pusat atas dasar ini. Penyediaan sebuah model anggaran menggabungkan poin ini kemudian menentukan bagaimana anggaran departemen berkembang dari waktu ke waktu. Sebuah proses yang sederhana dari bentuk ini dapat dinyatakan sebagai berikut. βct+1=[1+α]βt dimana α > 0. Aturan tersebut merupakan metode mekanis langsung untuk memperbarui anggaran tahun sebelumnya. Hal ini tentu saja tanpa ada dasar dalam efisiensi. Rapat kabinet kemudian mengambil tawaran ini dan proporsional mengurangi mereka untuk mencapai alokasi akhir. Anggaran yang telah ditetapkan kemudian sebagai berilut: βt+1 = [1 − γ] βct+1 = [1 − γ] [1+α]βt. Pernyataan di atas memberikan gambaran tentang perubahan anggaran dari waktu ke waktu. Hal ini dapat dilihat bahwa jika α > γ, maka anggaran akan tumbuh dari waktu ke waktu. Perkembangannya berhubungan dengan
kebutuhan,
sehingga
terdapat
banyak
kemungkinan
pengeluaran akhirnya akan menjadi berlebih walaupun awalnya dimulai pada tingkat yang dapat diterima. Ketika α < γ anggaran akan turun dari waktu ke waktu. Meskipun kedua kasus tersebut sangat mugkin terjadi. Bentuk dari model ini dapat dengan mudah bisa diperluas untuk memasukkan dinamika yang lebih kompleks. Model penentuan anggaran sebagai proses secara keseluruhan untuk menentukan mana yang baik bagi perekonomian dan memberikan perspektif 10
alternatif penting tentang bagaimana sektor publik benar-benar dapat berfungsi. Bahkan jika kenyataan itu tidak cukup jelas, penalaran semacam ini tidak dimasukkan ke dalam model konteks yang didasarkan pada asumsi bahwa pemerintah telah melakukan efisiensi. 5.3
Kekuatan Monopoli Hal yang paling dasar dari ekonomi adalah bahwa keseimbangan pasar
ditentukan
melalaui
interaksi
antara
permintaan
dan
penawaran sehingga terjadi keseimbangan harga. Dengan tidak adanya campur tangan dari kekuatan monopoli, keseimbangan akan tercapai secara efisien. Dengan alasan yang sama, jika dalam penyediaan barang oleh sektor publik tanpa ada kandungan kekuatan monopili maka efisiensi akan muncul. Sayangnya, hal tersebut tidak mungkin tercapai. Pertama, sektor publik bisa dijadikan sebagai sebuah monopoli dalam penyediaan barang dan jasa. Kedua, kekuatan monopoli yang dibiarkan terus menerus dapat mengambil pasar ( menguasai ). Pada umumnya, monopolis memaksimalkan labanya ( profit ) dengan membatasi jumlah tingkat outputnya dibawah jumlah tingkat output yang kompetitif, jadi kekuatan monopoli akan cenderung memberikan intervensi pemerintah yang terlalu sedikit dibandingkan sebaliknya. Ini akan menjadi sebuah argumen karena didukung oleh fakta
bahwasannya
pemerintah
dapat
memilih
untuk
tidak
menjalankan kekuatan monopoli. Jika ingin mencoba untuk mencapai efisiensi, maka pemerintah tidak akan melakukannya. Selanjutnya, semenjak pemerintah tidak bisa mengikuti sebuah kebijakan mengenai
keuntungan
maksimal,
itu
mungkin
sebenarnya
memanfaatkan posisi monopolisnya untuk memasok output. Hal ini kembali ke analisis model birokrasi. Ide untuk mendapatkan pasar ( menguasai pasar ) sangatlah menarik dan
ditimbulkan oleh sifat dari barang yang disediakan
sektor publik. Daripada menjadi pasar barang standar, banyak diantara mereka yang merumitkan diri di alam dan tidak sepenuhnya mengerti dengan yang dikonsumsinya itu. Contoh barang alam adalah pendidikan dan perawatan kesehatan. Dalam kedua contoh
11
tersebut, konsumen mungkin tidak cukup mengerti mengenai produk ini, maupun apa yang terbaik untuk mereka. Fitur tambahan dari komoditas sektor publik adalah bahwa permintaan tidak ditentukan oleh konsumen dan diungkapkan lewat pasar. Melainkan melainkan diserahkan kepada spesialis seperti guru dan dokter. Selanjutnya, spesialis yang lainnya yang sama bertanggung dalam penetapan tingkat pasokan. Dalam penegertian ini, mereka bisa dikatakan mengambil pasar. Konsekuensi dari mengambil pasar adalah bahwa spesialis dapat mengatur jumlah tingkat output untuk pasar sesuai dengan pemenhan tujuan mereka. Tentu saja, sebagian besar akan mendapatkan manfaat dari perluasan profesi mereka, hal ini memberikan mekanisme ke arah untuk memasok lebih dari tingkat output. 5.4
Korupsi Korupsi muncul sebagai penyimpangan moral, hal tersebut konsekuensi pejabat pemerintah yang menggunakan kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi. Korupsi mengubah alokasi sumberdaya jauh dari produktif terhadap rent – seeking pendudukan. Rent – Seeking mencoba mendapatkan kembali atas apa yang dinilai memadai oleh pasar. Keuntungan monopoli adalah salah satu contoh, namun konsep ini lebih luas. Korupsi bukan hanya redistribusi (mengambil kekayaan orang lain untuk memberikannya kepada beberapa kepentingan khusus) tetapi juga dapat memiliki efisiensi biaya yang sangat besar. Pejabat yang melakukan korupsi memiliki tindakan yang berani dari efek pertumbuhan ekonomi. Bentuk terpenting dari korupsi di kebanyakan negara ialah peraturan persaingan. Hal ini menjelaskan bahwa pemerintah dengan sengaja menciptakan peraturan yang mengharuskan pengusaha membayar suap. Karena meningkatkan biaya kegiatan produktif, korupsi menyebabkan berkurangnya efisiensi. Kerusakan akibat korupsi sangat besar, ketika beberapa pejabat pemerintah bertindak secara bebas untuk menciptakan hambatan dalam kegiatan ekonomi sehingga
masing
–
masing
penjabat
pemerintah
dapat
mengumpulkan dana suap dari pengusaha sebagai imbalan untuk
12
mengapuskan hambatan yang mereka (pejabat pemerintah) ciptakan sendiri. Ketika pengusaha menghadapi semua hambatan regulasi tersebut, akhirnya para pengusaha berhenti ekonomi
yang
tersembunyi
dan atau pindah ke
(underground
economy)
untuk
menghindari peraturan yang diciptakan oleh para pejabat pemerintah. Dengan demikian menurut pandangan ini, korupsi sangat merugikan. Bagaimana mungkin korupsi dapat memberikan peran yang positif untuk sistem korupsi berbasis suap ini? Salah satu kemungkinan bahwa penyuapan adalah seperti mekanise dalam lelang untuk mendapatkan sumber penggunaan dana yang tertinggi. Misalnya, korupsi yang mirip dengan pengadaan lelang kontrak untuk para pengusaha yang mampu membayar suap tertinggi. Namun, ada beberapa masalah berkaitan dengan sistem berbasis suap. Pertama, kepedulian terhadap akhir yang baik. Suap merupakan tindakan berbahaya. Dengan membiarkan terjadinya penyuapan, akan menghancurkan banyak niat baik dari para pendukung sistem. Kedua, larangan menhukum seseorang yang bertindak jujur. Kejujuran pemerintah dapat digunakan sebagai tolak ukur yang digunakan untuk menilai kinerja para pejabat pemerintah menjadi lebih oportunistik. Ketiga, mustahil untuk mengoptimalkan atau
bahkan
mengelola
kegiatan
yang
penyimpang,
seperti
penyuapan. 5.5
Lembaga Pemerintah Informasi yang tidak sempurna memungkinkan pemerintah untuk tumbuh lebih besar dengan meningkatkan beban pajak. Hal tersebut dapat mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan oleh birokrat yang serakah. Pertanyaan utama yang dapat timbul adalah bagaimana cara pemerintah mengatur insentif yang bisa untuk mendorong pemerintah bekerja lebih baik untuk biaya yang kurang dan sesuai dengan informasi yang tersedia.
13
Kurva government agency Sumber: Hindriks (Intermediate Public Economics) hal 44 c lG adalah biaya unit yang rendah sedangkan chG adalah biaya unit yang tinggi. Keuntungan kotor untuk publik adalah G yang ditunjukkan
oleh
fungsi
b(G)
yang
meningkat
dan
cekung.
Keuntungan bersih adalah w(G, t) = b(G) − t, dimana t adalah biaya yang dibayarkan kepada pemerintah untuk barang publik. Jumlah barang publik yang dipilih tergantung kepada biaya unit dari pemerintah. Keuntungan untuk pemerintah dari penyediaan barang publik adalah perbedaan antara biaya dan harga, jadi saat harga adalah ci maka keuntungannya adalah ti - ciGi. Apabila diasumsikan jika masyarakat tidak bisa mengamati apakah pemerintah memiliki biaya cl atau ch. Pemerintah bisa mendapatkan keuntungan dengan kesalahan penggambaran biaya untuk umum: misalnya dapat dengan membesarkan biaya dengan menambahakan pengeluaran yang bermanfaat bagi pemerintah tapi tidak bagi umum. Saat biaya tinggi, pemerintah tidak dapat melebihlebihkan. Saat biaya rendah, pemerintah lebih baik berpura-pura untuk biaya yang tinggi untuk mendapatkan biaya th untuk jumlah Gh dari barang publik bukan t untuk memproduksi Gl. kesalahan pada konteks ini mengarah pada manfaat Gh [ch − c l] bagi pemerintah.
14
Untuk
menghilangkan
godaan
pembayar
pajak
harus
membayar jumlah tambahan r > 0 kepada pemerintah lebih dari biaya ketika pemerintah berpura-pura memiliki biaya rendah, ini disebut sewa informasi. Karena biaya pemerintah benar-benar tinggi sehingga tidak dapat mengembangkan biaya, masyarakat membayar sebesar th = chGh ketika pemerintah melaporkan biaya tinggi. Jika biaya yang dilaporkan adalah rendah, para pembayar pajak menuntut jumlah Gl dari barang publik yang didefinisikan oleh b’(Gl) = cl dan membayar pemerintah tl= clGl+ r di mana r adalah penerimaan tambahan pemerintah bisa membuat kalau berpura-pura memiliki biaya tinggi. Untuk memberikan pemerintah dengan biaya rendah hanya pendapatan yang cukup untuk mengimbangi godaan untuk berpura-pura memiliki biaya yang lebih tinggi perlu bahwa r = [ch - cl] Gh. Ini adalah sewa yang dibutuhkan untuk mendorong kejujuran dari biaya dan memiliki penyediaan barang publik sama dengan ketika masyarakat sepenuhnya diinformasikan. Adalah mungkin bagi para pembayar pajak untuk mengurangi kelebihan pembayaran dengan menuntut bahwa pasokan biaya pemerintah yang tinggi kurang dari itu dengan informasi yang lengkap. Asumsikan bahwa biaya rendah dengan probabilitas pl dan tinggi dengan probabilitas ph= 1-pl. Dengan memaksimalkan subjek manfaat yang diharapkan kepada pemerintah untuk memberitahu kebenaran, dapat ditunjukkan bahwa kejujuran dapat diperoleh dengan biaya setidaknya oleh menuntut jumlah Gh dari pelayanan publik yang didefinisikan oleh :
Jumlah ini lebih rendah dibandingkan dengan informasi yang lengkap. Distorsi dari kuantitas yang diminta dari biaya pemerintahan yang tinggi hasil dari argumen sederhana manfaat biaya. Ini adalah manfaat dari mengurangi sewa, yang sebanding dengan perbedaan biaya [ch – cl], dan probabilitas bahwa pemerintah adalah dari jenis biaya rendah pl, terhadap biaya memaksakan distorsi dari kuantitas pada biaya pemerintah yang tinggi dengan probabilitas 1 – pl.
15
Oleh karena itu jika pemerintah benar-benar adalah biaya rendah itu tidak perlu diberikan pajak yang tinggi, tetapi untuk menghilangkan godaan bagi pembayar pajak inflasi biaya harus untuk
memberikan
pemerintah
hanya
cukup
sewa
sebagai
penghargaan untuk melaporkan dengan jujur ketika biaya pelayanan publik rendah. Kemampuan pemerintah untuk menggambarkan biayanya karena itu memungkinkan untuk memperoleh harga sewa dan dapat mendistorsi tingkat penyisihan. 5.6
Penyebaran Biaya Penjelasan
terakhir
yang
diberikan
untuk
kemungkinan
pemerintah yang berlebihan adalah masalah sumber daya yang umum.
Pemikirannya
adalah
bahwa
pengeluaran
pemerintah
tersebar sedangkan perbendaharaan memiliki tanggung jawab untuk memperoleh pendapatan yang cukup untuk menyeimbangkan anggaran secara keseluruhan. Setiap pengeluaran pemerintah yang memiliki
pengeluaran
prioritas
sendiri,
dengan
pertimbangan
beberapa hal untuk prioritas lain, hal tersebut dapat dipenuhi secara lebih baik dengan menghabiskan anggaran secara keseluruhan. Ini adalah masalah sumber daya umum, seperti beberapa perusahaan minyak yang membuka kolam bawah tanah atau jaring nelayan di danau. Dalam semua kasus itu mengarah pada tekanan berlebih pada sumber daya umum. Dari perspektif ini sebuah komite dengan otoritas pengeluaran akan memiliki rasa jauh lebih baik dari kesempatan biaya dana publik, dan dapat lebih baik membandingkan manfaat dari usulan alternatif, dari pada otoritas yang dihabiskan pada kenyataannya. Kecenderungan terhadap federalisme dan devolusi saat ini memperburuk masalah kolam umum. Alasan dasarnya adalah bahwa setiap daerah bisa memaksakan proyek yang biayanya dibagi oleh semua kabupaten lain, sehingga mereka mendukung proyek – proyek dengan ukuran lebih tinggi dari mereka jika mereka harus menutupi biaya penuh. Masalah tersebut juga dapat ditelusuri sampai ke tingkat individu. Pertimbangkan layanan layanan seperti pensiun, perawatan kesehatan, sekolah dan infrastruktur, seperti jembatan, jalan dan jalur
16
kereta api. Jelas bahwa untuk layanan publik, dan sebenarnya pemerintah
tidak
mengenakan
biaya
marjinal
penuh
kepada
pengguna secara langsung, tapi mensubsidi kegiatan ini sebagian atau
seluruhnya
dari
penerimaan
pajak.
Ada
ekuitas
yang
mengkhawatirkan di balik fakta ini. Tetapi kemudian juga alam, bahwa pengguna yang tidak menanggung biaya penuh akan lebih mendukung pelayanan publik dari mereka, jika mereka harus menutupi biaya penuh. Argumen yang sama berlaku dalam arah yang berlawanan ketika merenungkan beberapa pemotongan belanja publik: kontributor yang diminta untuk membuat kelonggaran yang terkonsentrasi
dan
mungkin
diorganisir
dengan
mencoba
mempengaruhi manfaat per kapita yang tinggi dari kelanjutan pemberian pelayanan publik tertentu. Sebaliknya penerima manfaat dari pengurangan belanja publik, para pembayar pajak menyebar dengan taruhan per kapita yang kecil. Hal ini membuat kemungkinan kecil
bahwa
mereka
dapat
menawarkan
dukungan
yang
diselenggarakan untuk reformasi. Singkatnya, banyak layanan publik dicirikan oleh pemusatan manfaat bagi sekelompok kecil pengguna atau penerima dan penyebaran biaya ke kelompok besar pembayar pajak. Hal ini mengakibatkan kecondongan terhadap permintaan terus – menerus untuk belanja publik yang lebih banyak. 5.7
Pengeluaran Pemerintah Pengeluaran pemerintah meliputi semua konsumsi pemerintah. Komponen terbesar dari pengeluaran pemerintah adalah redistribusi. Program pemerintah redistribusi terbesar adalah Jaminan Sosial. Pemerintah membiayai pengeluarannya melalui pajak, pinjaman, dan penciptaan uang baru. Pajak Pemerintah memiliki pengaruh yang besar terhadap perekonomian karena mereka membuat lebih dari sepertiga pendapatan nasional. Tapi pemerintah juga banyak mempengaruhi melalui peraturan. Pengeluaran rutin digunakan untuk pemeliharaan dan penyelenggaraan pemerintah yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang, subsidi dan pengeluaran rutin lainnya. Selain itu pengeluaran pembangunan digunakan untuk membiayai pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan umum, baik pembangunan secara fisik maupun nonfisik.
17
Sebagai contoh, komposisi dari seluruh belanja daerah provinsi yang dialokasikan pada tahun 2012 relatif merata. Rp174
triliun
anggaran
belanja
daerah
Dari
seluruh
sebesar provinsi,
24,14%nya dialokasikan untuk Belanja barang dan jasa atau senilai dengan Rp42 triliun. Porsi ini merupakan porsi terbesar dari alokasi belanja daerah Provinsi. Alokasi terbesar berikutnya adalah belanja pegawai yang mencapai Rp35,52 triliun atau sebesar 20,4% dari total belanja daerah Provinsi. Tidak jauh berbeda dengan
belanja
pegawai,
belanja
transfer
antar
pemda juga
dialokasikan cukup tinggi. Dalam APBD TA 2012 ini, porsi belanja transfer mencapai 20,09% dari total belanja daerah Provinsi atau sebesar Rp34,95
triliun. Sementara
dialokasikan sebesar Rp31,81
itu, belanja modal
triliun sedangkan sebesar Rp26,9
triliun dan Rp2,8 triliun dialokasikan masing-masing untuk belanja hibah dan belanja lainnya.
Sumber: Subdit DKD, Dit. EPIKD. DJPK – Kemenkeu, diolah. Jika komposisi belanja daerah di Provinsi relatif merata tidak demikian dengan komposisi belanja daerah di Kabupaten maupun Kota. Lebih dari separuh anggaran dialokasikan untuk belanja
pegawai.
Total
belanja
pegawai
untuk
Kabupaten
mencapai Rp174,66 triliun atau sebesar 50,6% dari total belanja daerah Kabupaten sedangkan untuk Kota, total belanja pegawainya mencapai 52,4% dari total belanja daerah atau sebesar Rp45,36 triliun.
Selanjutnya
adalah
belanja
modal,
dengan
alokasi
sebesar Rp83,73 triliun untuk Kabupaten dan Rp18,96 triliun untuk Kota.
18
Sumber. Subdit DKD, Dit. EPIKD. DJPK – Kemenkeu, diolah. Salah satu yang membedakan komposisi belanja antara Kabupaten dan Kota adalah pada komponen belanja transfer antar pemda dimana porsi belanja ini relatif lebih besar pada Kabupaten daripada di Kota. Di Kabupaten porsinya mencapai 3,7% dari total belanja daerah Kabupaten atau sebesar Rp12,74 triliun sedangkan di Kota alokasinya hanya sebesar 0,4% dari total belanja daerah Kota atau hanya sebesar Rp346 miliar. Tabel RINGKASAN APBN DAN RAPBN-P 2012 (miliar rupiah) Selisih URAIAN
APBN
RAPBN-P
terhadap APBN
A. Pendapatan Negara dan Hibah I. Penerimaan Dalam Negeri 1. Penerimaan Perpajakan
33.090,1
1.310.561,6 1.343.651,7
33.090,1
1.032.570,2 1.011.737,9 (20.832,3)
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak II. Penerimaan Hibah B. Belanja Negara
277.991,4
331.913,8
53.922,4
825,1
825,1
0,0
1.435.406,7 1.534.582,1
19
1.311.386,7 1.344.476,8
99.175,4
I. Belanja Pemerintah Pusat
964.997,3
1.058.318,4
93.321,2
A. Belanja K / L
508.359,6
535.087,6
26.728,0
B. Belanja Non K / L
456.637,7
523.230,8
66.593,1
a. Pembayaran Bunga Utang
122.217,6
117.785,4
(4.432,2)
b. Subsidi
208.850,2
273.155,6
64.305,4
168.559,9
230.432,5
61.872,6
BBM, LPG dan BBN
123.599,7
137.379,8
13.780,2
Listrik
44.960,2
93.052,7
48.092,5
2) Subsidi Non Energi
40.290,3
42.723,1
2.432,8
Pangan
15.607,1
20.926,3
5.319,2
28.529,7
42.535,0
14.005,3
0,0
25.565,1
25.565,1
470.409,5
476.263,7
5.854,2
1. Dana Perimbangan
399.985,6
405.839,8
5.854,2
2. Dana Otonomi Khusus dan
70.423,9
70.423,9
0,0
(1.802,4)
(72.319,9)
(70.517,5)
(124.020,0)
(190.105,3)
(66.085,3)
(1,53)
(2,23)
(0,70)
124.020,0
190.105,3
66.085,3
125.912,3
194.531,0
68.618,7
8.947,0
60.561,6
51.614,6
5.056,8
56.173,7
51.116,9
116.965,3
133.969,4
17.004,1
134.596,7
159.596,7
25.000,0
(1.000,0)
(7.000,0)
(6.000,0)
(1.892,3)
(4.425,7)
(2.533,4)
1) Subsidi Energi
c. Belanja Lain-lain Kompensasi Pengurangan Subsidi Energi II. Transfer Daerah
Penyesuaian C. Keseimbangan Primer D. Surplus / Defisit Anggaran ( A-B ) % DefisitTerhadap PDB E. Pembiayaan ( I+II ) I. Pembiayaan Dalam Negeri 1. Perbankan Dalam Negeri SAL 2. Non Perbankan Dalam Negeri Surat Berharga Negara Dana Pengembangan Pendidikan Nasioal II. Pembiayaan Luar Negeri ( Neto )
Keterangan : Uraian dan penjelasan Tabel APBN pada subbab 5.8 defisit pemerintah dan pengeluaran bunga dan 5.9 penerimaan pemerintah
20
5.8
Defisit Pemerintah dan Pengeluaran Bunga Sebagai
pengeluaran
pemerintah
yang
telah
tumbuh,
pendapatan tidak terus meningkat dan menghasilkan substansial defisit anggaran. Tingkat pembayaran bunga adalah fungsi dari dua faktor yaitu jumlah hutang dan tingkat bunga yang harus dibayar. Sementara itu, anggaran belanja negara dalam RAPBN-P tahun 2012 direncanakan mengalami perubahan dari pagu semula sebesar Rp 1.435.406,7 miliar dalam APBN tahun 2012 menjadi Rp 1.534.582,1 miliar atau mengalami peningkatan Rp 99.174,4 ( 6,9 persen ). Perubahan anggaran belanja negara tersebut berasal dari perubahan anggaran belanja pusat dan transfer ke daerah. Belanja pemerintah pusat direncanakan mengalami perubahan menjadi Rp 1.058.318,4 miliar, meningkat sebesar Rp 93,321,2 miliar ( 9,7 persen ) dari pagu semula dalam APBN 2012 sebesar Rp 964,997 miliar. Transfer ke daerah diperkirakan mengalami perubahan dari Rp470.409,5 miliar dalam APBN tahun 2012 menjadi Rp476.263,7 miliar, yang berarti mengalami peningkatan Rp5.854,2 miliar atau sekitar 1,2 persen. ( lihat tabel ). Dengan rencana peningkatan pendapatan negara dan hibah sebesar Rp33.090,1 miliar (2,5 persen) yang disertai dengan peningkatan belanja negara sebesar Rp99.175,4 miliar (6,9 persen), maka sebagai konsekuensinya, defisit anggaran akan meningkat sebesar Rp66.085,3 miliar, dari yang diperkirakan sebelumnya sebesar Rp124.020,0 miliar (1,53 persen terhadap PDB), menjadi Rp190.105,3 miliar (2,23 persen terhadap PDB). Peningkatan
defisit
anggaran
dalam
RAPBN-P
2012
direncanakan akan dibiayai dari peningkatan pembiayaan dalam negeri sebesar Rp68.618,7 miliar, dari rencana semula sebesar Rp125.912,3 miliar dalam APBN 2012 menjadi sebesar Rp194.531,0 miliar, sedangkan pembiayaan luar negeri neto akan mengalami perubahan minus Rp2.533,4 miliar, dari sebesar minus Rp1.892,3 miliar menjadi sebesar minus Rp4.425,7 miliar. Perubahan rencana pembiayaan dalam negeri pada tahun 2012 tersebut terutama berasal dari: (a) peningkatan pemanfaatan dana saldo anggaran lebih (SAL) sebesar Rp51.116,9 miliar, dari rencana semula sebesar
21
Rp5.056,8 miliar menjadi Rp56.173,7 miliar; (b) penambahan penerbitan surat berharga negara neto sebesar Rp25.000,0 miliar, dari rencana awal sebesar Rp134.596,7 miliar menjadi Rp159.596,7 miliar; dan (c) penambahan dana pengembangan pendidikan nasional sebesar Rp6.000,0 miliar, dari Rp1.000,0 miliar menjadi Rp7.000,0 miliar. 5.9
Penerimaan Pemerintah Sumber utama penerimaan pemerintah yang paling penting dan paling teratur adalah pajak. Perpajakan secara tradisional dikaitkan dengan studi keuangan publik. Dalam menerapkan kebijakan anggaran baik anggaran defisit maupun anggaran surplus, tidak terlepas dari peran pajak sebagai sumber pendapatan utama. Dalam penerapan anggaran surplus, pemerintah dapat meningkatkan pajak khususnya pajak penghasilan atau pajak tidak dinaikkan tapi pengeluaran pemerintah dikurangi. Begitu juga dalam penerapan anggaran defisit, pemerintah dapat menurunkun tingkat pajak sehingga konsumsi masyarakat dapat meningkat dan gairah usaha juga meningkat. Sebagai akibat perubahan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal, dalam RAPBN-P 2012, pendapatan negara dan hibah diperkirakan
mencapai
Rp1.344.476,8
miliar,
atau
mengalami
peningkatan sebesar Rp33.090,1 miliar (2,5 persen), dari yang semula
direncanakan
dalam
APBN
tahun
2012
sebesar
Rp1.311.386,7 miliar. Peningkatan pendapatan negara tersebut berasal dari peningkatan PNBP sebesar Rp53.922,4 miliar (19,4 persen), dari target semula sebesar Rp277.991,4 miliar dalam APBN 2012 menjadi Rp331.913,8 miliar. Di lain pihak, penerimaan perpajakan diperkirakan mengalami penurunan Rp20.832,3 miliar (2,0 persen) dari rencana semula Rp1.032.570,2 miliar dalam APBN tahun 2012 menjadi Rp1.011.737,9 miliar. Selanjutnya, penerimaan hibah diperkirakan sama dengan target APBN 2012 sebesar Rp825,1 miliar. ( Lihat Tabel ). Jadi
ketika
memeriksa
penerimaan
dari
sisi
anggaran
pemerintah, penekanan pada pajak, biaya pengguna menjadi tuduhan
bahwa
pungutan
22
pemerintah
tersebut
adalah
untuk
menaikkan pengeluaran.
pendapatan Namun
yang
dapat
pemerintah
juga
juga
untuk
dapat
membiayai
meningkatkan
pendapatnnya melalui pinjaman dan menjual outputnya. Contohnya seperti ketika tol dibebankan biayanya pada pengguna jalan tol tersebut
sehingga ketika memasuki tol para pengguana jalan tol
harus membayar sejumlah biaya.
VI.
SUMBER KEGAGALAN PASAR Kegagalan pasar terjadi ketika kondisi pareto optimum tidak tercipta. Artinya, konsumen tidak bisa lagi menyeimbangkan tingkat pertukaran marginal (TPM), sedangkan produsen menawarkan barang untuk dijual dengan harga lebih tinggi dari biaya marjinal. Kegagalan pasar banyak terjadi di negara berkembang. Di perekonomian negara berkembang, jumlah barang dan pasar faktor produksi dalam keadaan yang tidak seimbang menyebabkan inefisiensi dalam alokasi sumber daya. Dalam kebanyakan kasus, harga pasar tidak mencerminkan biaya produksi marjinal. 6.1
Persaingan Tidak Sempurna Persaingan tidak sempurna adalah salah satu penyebab kegagalan pasar. Dalam pasar ini, struktur perusahaan menghadapi kurva permintaan miring ke bawah untuk produknya. Pendapatan marjinal menyimpang dari pendapatan rata-rata dan harga tidak lagi sama dengan biaya marjinal. Dalam kejadian ini, monopoli perusahaan menetapkan harga yang melebihi biaya marjinal, untuk memaksinalkan keuntungan. Hal ini menyebabkan output yang jauh lebih rendah daripada yang dihasilkan oleh perusahaan yang bersaing secara sempurna, beroperasi di bawah kondisi biaya yang sama. Pengoperasian
monopoli
dikatakan
tidak
efisien
karena
menyebabkan kurang optimalnya alokasi sumber daya. Monopoli alamiah dan perusahaan lain yang mengalami penurunan biaya ratarata melalui berbagai output merupakan sumber kegagalan pasar. Sebuah monopoli alamiah dapat memperbaiki outputnya dengan menetapkan harga yang lebih besar dari biaya marjinal. Jika
23
perusahaan mencoba untuk memproduksi barang dengan harga yang sama dengan biaya marjinalnya, maka perusahaan akan menderita kerugian yang harus dibiayai oleh pungutan pajak atau diskriminasi harga. Kecenderungan yang sama untuk harga yang menyimpang dari biaya marjinal terlihat dalam pasar oligopoli dan multinasional corporations (MNC) di negara berkembang. Oligopoli adalah struktur pasar yang ditandai dengan adanya beberapa perusahaan. Meskipun setiap perusahaan memiliki kekuatan pasar, perubahan harga oleh satu perusahaan akan berpengaruh terhadap perusahaan lain. 6.2
Barang Publik dan Eksternalitas Barang publik adalah barang milik pemerintah yang dibiayai melalui anggaran belanja negara tanpa melihat siapa yang melaksanakan pekerjaannya. Barang publik adalah barang dan jasa yang memiliki 2 karakteristik, yaitu non-rivalry dan tidak dapat dikecualikan. Yang termasuk Barang publik adalah pertahanan, taman nasional, ramalan cuaca, dan sebagainya. Non-rivalry dalam konsumsi menunjukkan bahwa satu orang
yang
mengkonsumsi suatu barang tidak
mengurangi kegunaan barang tersebut kepada orang lain. Tidak dapat dikecualikan berarti bahwa tidak mungkin untuk mengecualikan setiap orang untuk mendapatkan manfaat dari barang tersebut selama barang tersedia. Kedua kondisi ini menyiratkan bahwa pasar tidak akan mampu menyediakan barang atau jasa secara efisien, karena sistem pasar mengecualikan orang yang tidak bisa membayar untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Eksternalitas terjadi bila aktivitas seorang pelaku ekonomi mempengaruhi utilitas atau produksi lain tanpa kompensasi. Efek eksternal yang bermanfaat dikenal sebagai eksternalitas positif. Disekonomis eksternal atau eksternalitas negatif adalah efek eksternal yang merugikan. Barang publik seperti penelitian kesehatan yang didanai publik dan pendidikan merupakan eksternalitas positif. Polusi adalah contoh umum eksternalitas negatif. Pasar atau sistem harga tidak dapat mencerminkan biaya-biaya eksternal dan manfaat. Hal ini memberikan alasan campur tangan pemerintah, baik untuk
24
mendorong
terjadinya
eksternalitas
positif
atau
mengatur
eksternalitas negatif. 6.3
Kegagalan Institusi Gillis, Perkins dan Roemer (1992) telah mengidentifikasi bahwa kegagalan institusi sebagai penyebab utama kegagalan pasar di negara berkembang. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa sebuah lembaga atau institusi yang kurang berkembang tidak akan bisa maksimal dalam memenuhi permintaan pasar, sehingga kegagalan pasar dengan mudah terjadi. Gillis, Perkins dan Roemer. (1992: 540) juga menganggap kegagalan institusi sebagai penyebab kerusakan lingkungan di negara
berkembang.
Mereka
berpendapat
bahwa
meskipun
pemerintah memiliki hak milik atas sebagian besar kawasan hutan di negara berkembang, mereka tidak mampu menegakkan peraturan di bidang ini. Hutan menjadi sumber daya milik umum. Situasi seperti ini menyebabkan kerusakan yang luas kawasan hutan. Mekanisme pasar tidak dapat mengatur penggunaan sumber daya milik umum. kegagalan pasar Ini terkadang dikenal sebagai "tragedi of commons". 6.4
Kegagalan Informasi Jika konsumen tidak mempunyai informasi yang akurat tentang harga pasar atau kualitas produk, maka sistem pasar tersebut tidak akan berjalan secara efisien. Kekurangan informasi ini dapat memberikan insentif kepada produsen untuk menawarkan terlalu banyak produk tertentu dan terlalu sedikit produk lainnya. Di sisi lain, beberapa konsumen mungkin tidak akan membeli produk meskipun mereka akan memperoleh keuntungan, sementara konsumen lain membeli produk yang mengakibatkan mereka lebih dirugikan. Dua jenis kegagalan informasi yang utama adalah masalah moral hazard dan adverse selection. Jenis pertama adalah masalah moral hazard. moral hazard menjadi penyebab utama kegagalan pasar, kegagalan ini membuat pasar tidak bisa memberikan informasi sebanyak yang diharapkan oleh konsumen. Adverse selection terjadi pada asuransi ketika perusahaan asuransi tidak dapat membedakan antara individu dengan risiko
25
tinggi dan individu berisiko rendah berdasarkan informasi yang tersedia untuk dia. Perusahaan asuransi bisa saja melakukan pemilihan yang salah, dan mungkin perlu untuk merancang premi yang berbeda dalam upaya untuk mengatasi faktor risiko yang berbeda. Kegagalan Informasi juga dapat terjadi di pasar saham dimana terdapat insider trading yang merupakan strategi untuk meminimalkan resiko, dapat mencegah pasar dari mencapai alokasi yang efisien di antara pedagang. Insider trading terjadi ketika sekelompok individu yang istomewa memiliki akses ke informasi saham pasar yang pedagang lain tidak memiliki.
VII.
PERTUMBUHAN SEKTOR PUBLIK 7.1
Perkembangan Model Dasar dari teori ini adalah perubahan struktur pembangunan sektor publik. Proses pembangunannya berawal dari industrialisasi hingga
selesai.
Model
ini
menghubungkan
perkembangan
pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap akhir (lanjut). Pada tahap awal pengembangan dipandang sebagai tahap industrialisasi dimana masyarakat melakukan urbanisasi yaitu bergerak dari pedesaan ke daerah perkotaan. Untuk mencapai atau menyelesaikan tahap ini, ada persyaratan yang cukup signifikan dari pemerintah untuk infrastruktur dalam pengembangan kota. Peran untuk mencapai infrastruktur yang diinginkan menentukan jumlah pengeluaran pemerintah demi tercapainya hal tersebut. Pada tahap menengah pembangunan, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, selain itu peran sektor swasta semakin besar. Peranan pemerintah tetaplah besar pada tahap menengah, karena seiring dengan perkembangan dari sektor swasta menyebabkan pemerintah menyediakan barang dan jasa publik yang sangat banyak dan berkualitas. Pada tahap ini juga terjadi eksternalitas.
26
Akhirnya dalam tahap pengembangan ekonomi yang lebih lanjut pemerintah tidak menyediakan pengeluaran infrastruktur untuk mengkoreksi kegagalan pasar. Aktivitas pmerintah lebih ditekankan untuk pengeluaran yang berkaitan dengan aktivitas sosial, seperti kesehatan, keamanan, dan pendidikan. Model pengembangan ekonomi ini memiliki kelemahan yaitu lebih ditekankan pada diskripsi daripada penjelasan. 7.2
Hukum Wegner Wagner
mengemukakan
suatu
teori
berdasarkan
perkembangan pengeluaran pemerintah terhadap PDB yang juga didasarkan pada pengamatan di negara-negara Eropa, Jepang, dan Amerika.
Inti
dari
hukum
Wagner
yaitu
jika
dalam
suatu
perekonomian pendapatan per kapita meningkat maka penegeluaran pemerintah juga meningkat. Dasar teori ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, bahwa pertumbuhan mengakibatkan peningkatan yang kompleks. Hal ini jelas diperlukan undang-undang yang baru dan hukum yang lebih terstruktur untuk mengatur hal tersbut. Hal ini jelas tersirat dalam pengeluaran sektor publik. Dasar
yang
kedua,
dengan
adanya
urbanisasi
dan
meningkatnya eksternalitas. Selanjutnya komponen terakhir yang mendasari
hukum
Wagner
adalah
Wagner
berpendapat
bahwasannya barang yang dipasok olek sektor publik memiliki pendapatan tinggi karena mengandung elastisitas permintaan. Pertumbuhan
yang
meningkatkan
pendapatan
menyebabkan
peningkatan permintaan sektor publik. Kelemahan dari teori ini adalah Wagner hanya memusatkan perhatian teorinya terhadap permintaan untuk sektor publik (jasa).
27
Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah menurut Wagner Sumber : Mangkoesubroto halaman 172 Berdasarkan
diagram
diatas,
kenaikan
pengeluaran
pemerintah mempunyai bentuk eksponensial yang ditunjukkan oleh kurva 1 bukan seperti yang ditunjukkan oleh kurva 2. Kurva 2 adalah pengeluaran pemerintah yang wajar sehingga bentuk kurvanya adalah linier, seperti untuk pengeluaran belanja pegawai atau pengeluaran rutin lainnya yang sifatnya tetap tiap tahunnya. Sedangkan kurva 1 mempunyai bentuk yang eksponensial disebakan oleh pengeluaran yang tidak wajar. Maksudnya adalah pengeluran yang tidak tetap tiap tahunnya atau pengeluaran yang diluar dugaan. Contohnya adalah saat pelaksanaan pemilihan umun presiden yang dilaksanakan 5 tahun sekali. Sehingga pada tahun dilaksanakannya pemilihan presiden tersebut pengeluaran pemerintah meningkat yang menyebabkan kurva menjadi berbentuk eksponensial. 7.3
Hukum Baumol Hukum Baumol diawali dari observasi terhadap sifat teknologi produksi di sektor publik. Hipotesis dasar dari hukum ini adalah teknologi dari sektor publik merupakan kegiatan padat karya terhadap sektor swasta.
Persaingan di pasar persaingan tenaga kerja
memastikan bahwasannya biaya tenaga kerja di sektor publik berhubungan dengan sektor swasta. Namun, di sektor swasta ketika biaya kerja relatif meningkat atau tinggi mungkin sektor swasta akan mengganti modal kerjanya. Kemajuan teknologi di sektor swasta akan
meyebabkan
peningkatan
28
produktivitas.
Peningkatan
kelemahan dari teori ini adalah tidak mempertimbangkan aspek permintaan dan penawaran atau proses politik. Model Baumol membagi ekonomi menjadi dua sektor, yaitu sektor progresif dan non-progresif. Sektor progresif dikarakteristikkan dengan peningkatan kumulatif produktivitas per jam kerja, yang timbul dari skala ekonomi dan perubahan teknologi. Dalam sektor non-progresif, produktivitas tenaga kerja meningkat lebih lambat daripada sektor progresif. Hasil Baumol tergantung pada perbedaan produktivitas antara dua sektor. Tapi tidak berarti bahwa peningkatan produktivitas dalam sektor non-progresif selalu nol. Adanya perbedaan produktivitas disebabkan oleh input tenaga kerja dalam produksi barang sektor non-progresif. Pada sektor progresif, tenaga kerja merupakan instrumen utama untuk mencapai produk akhir. Sebaliknya pada sektor non-progresif, tenaga kerja adalah produk akhir itu sendiri. Dalam kasus sektor progresif, model dapat disubtitusikan untuk tenaga kerja tanpa mempengaruhi sifat produk. Dalam sektor non-progresif, jasa tenaga kerja termasuk bagian produk yang di konsumsi, mengurangi tenaga kerja akan mengubah produk yang dihasilkan. Sektor non-progresif meliputi industri jasa seperti layanan pemerintah, restoran, industri kerajinan dan kesenian, karena jasa bersifat padat karya dalam produksinya. Peningkatan produktivitas dimungkinkan dalam layanan ini. Misalnya perubahan teknologi akan meningkatkan efisiensi, kualitas dan produktivitas penyediaan layanan publik. Dalam sektor progresif, diasumsikan bahwa peningkatan produktivitas tenaga kerja sama dengan peningkatan tingkat upah per jam. Sehingga biaya satuan sektor progresif akan terus konstan dari waktu ke waktu. Hipotesa Baumol tentang pertumbuhan produktivitas yang tidak seimbang untuk menjelaskan penambahan sektor publik dapat dinyatakan sebagai berikut. Pertama, jika rasio output sektor publik terhadap output sektor swasta tetap konstan maka sumber daya 29
tenaga kerja harus dialihkan dari sektor swasta ke sektor publik. Kedua, bahwa pengeluaran penuh sektor publik yang lebih banyak digunakan pada upah dan gaji akan naik lebih cepat daripada
pengeluaran sektor swasta.
Sumber:http://www.tutorsonnet.com/homework_help/macro_economics/pr icing_exercises_and_policies/sales_optimisation_model_under_oligopoly_firm_a ssignment_help_online_tutoring.htm Pengertian TR ( total revenue ) dan TC ( total cost ) adalah pendapatan agregat dan biaya agregat. Sesuai dengan penjelasan dalam ilmu ekonomi, keuntungan agregat yaitu selisih positif antara pendapatan agregat (TR) dengan biaya agregat (TC) pada tingkat produktivitas yang beragam, sehingga nantinya kurva keuntungan agregat akan terlihat berbeda tidak sejajar dengan kurva TR maupun TC pada tingkat produktivitas yang beragam.kemudian TR dan TC tidak akan sejajar karena setiap tingkat produktivitas mengakibatkan perubahan dalam TR dan TC. Jika seandainya industri menginginkan untuk mengoptimalkan penjualannya maka akan membuat produktivitas pada PW sebab pada garis PX menunjukkan garis keuntungan minimum sehingga produktivitas
30
PW sudah mencapai keuntungan yang minimum tetapi tingkat yang lebih besar adalah OR yang membutuhkan produktivitas yang besar. Pendapatan penjualan optimasi OC lebih besar dari produktivitas keuntungan optimasi OR. OP menunjukkan keuntungan agregat minimum kemudian PX adalah garis keuntungan minimum. Pada titik E bisa dikatakan sebagai hasil yang mungkin untuk mencapai optimal produktivitasnya karena garis PX memotong TP. Pada tingkat produktivitas OS, industri akan mencapai atau memiliki pendapatan agregat yang tinggi yaitu SA1 tetapi kurang dari pendapatan agregat yang maksimum yaitu titik SA2. Perlu dicatat bahwa untuk dapat memperoleh keuntungan minimum OP setidaknya garis PX harus berpotongan dengan kurva TP. 7.4
Efek Ratchet Model efek ratchet mengembangkan interaksi politik dengan arah
yang
berbeda.
Mereka
menganggap
bahwa
kebijakan
pemerintah merupakan penghabisan dana negara. Sebaliknya, asumsi bahwa masyarakat tidak mau untuk membayar pajak. Pendapatan negara yang tinggi berasal dari pajak, sehingga sebagian masyarakat menolak untuk membayar pajak karena mereka tidak mendapatkan manfaat dari pengeluaran mereka. Model ratchet berpendapat bahwa pajak memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan pengeluaran dengan persetujuan dari para pembayar pajak untuk memenuhi kebutuhan belanja negara. Aspek terakhir dari pendapat ini adalah tingkat pengeluaran tidak akan kembali ke tingkat semula setelah masa penolakan pajak. Beberapa alasan dalam penarikan pajak oleh pemerintah. Pertama, pembayar pajak bisa menjadi terbiasa dengan tingginya tingkat pengeluaran dan melihat ini sebagai kewajiban. Kedua, hutang yang dapat timbul selama periode penolakan pajak harus segera dibayarkan, sehingga membutuhkan pendanaan. Ketiga, janji yang dibuat pemerintah kepada wajib pajak selama periode penolakan harus dipenuhi. Prediksi model efek ratchet adalah pengeluaran akan tetap relatif konstan kecuali apabila terdapat gangguan dari beberapa
31
peristiwa eksternal. Ketika peristiwa tersebut terjadi ini akan menyebabkan peningkatan yang besar dari pengeluaran.
32
VIII.
KESIMPULAN Pada pembahasan ini telah dijelaskan tentang beberapa teori sektor publik. Setiap penjelasannya memiliki poin - poin yang mencakup di dalam teori sektor publik namun tidak ada yang meyakinkan sama sekali. Hal tersebut dapat dikatakan adil bahwa teori sektor publik memberikan sebagian pengetahuan dan memiliki beberapa bagian dari kebenaran. Beberapa cerita gambaran yang dijelaskan bersama suatu komponen yang penuh, termasuk dampak atau efek roda bergerigi, efek pendapatan, proses politik, teknologi produksi dan birokrasi, akan lebih banyak yang berlaku dalam kehidupan masyarakat pada khususnya. Model birokrasi adalah model yang terutama menarik sekali sejak model
tersebut
menunjukkan
bagaimana
analisis
ekonomi
dapat
diaplikasikan untuk apa yang ditunjukkan oleh masalah non-perekonomian. Dalam
mengaplikasikan
hal
tersebut,
perekonomian
menghasilkan
kesimpulan menarik yang mana para pelaku ekonomi memiliki kesangsian terhadap efisiensi pemerintah. Hal tersebut mengilustrasikan bagaimana metode pertimbangan perekonomian dapat diaplikasikan untuk memahami pengeluaran dari pandangan pertama sebuah masalah non-perekonomian. Pertanyaan yang selalu nampak dari pemerintah yang telah berkembang terlalu besar itu sulit untuk dijawab. Alasannya adalah bahwa pemerintah itu yang melengkapi pasar dan juga saingan dari pasar itu sendiri. Sebagai induk pertama, pemerintah bersaing dengan banyak bisnis yang
kelihatannya
untuk
menggaji
orang -
orang
yang
memiliki
kemampuan atau berbakat. Kemungkinannya bahwa yang terbaik dan yang paling cerdas menjadi pegawai negeri sipil dan politisi publik, sedangkan hal tersebut lebih baik daripada seorang pengusaha, yang dianggap oleh banyak orang sangat berharga di mata masyarakat karena mereka terlihat sebagai penyedia kemampuan mereka untuk memperoleh kekayaan dari hal lain dari pada menciptakan sesuatu. Ketika masyarakat membayar pajak, mereka mempunyai sedikit uang untuk dikeluarkan pada barang dan jasa lain yang disediakan oleh pasar. Demikian juga ketika pemerintah meminjam uang, pemerintah bersaing dengan perusahaan perusahaan yang kelihatannya sedang meningkatkan modalnya. Di beberapa sektor seperti perawatan kesehatan dan pendidikan, pelayanan publik dan swasta sedang bersaing dengan sektor lain. Namun pada saat
33
yang sama, pemerintah juga menyediakan pelengkap yang dapat digunakan
secara
penuh
kepada
setiap
aktivitas
bisnis
dengan
menyediakan infrastruktur utama dan peraturan sipil. Setiap bisnis tergantung pada tujuan pemerintah seperti perlindungan jiwa dan properti, sebuah jaringan transportasi, pengadilan sipil, mata uang yang stabil, dan sebagainya. Tanpa hal - hal tersebut, masyarakat tidak dapat menjalankan bisnisnya. Akhirnya apakah sebuah aktivitas yang termasuk dalam sektor publik atau sektor privat merupakan aktivitas yang ditentukan sendiri. Seperti dalam arsitektur, fungsinya memberi kesan pada bentuknya. Misalnya, pada pendidikan di mana tujuannya bermacam - macam (melek huruf, kemampuan kejuruan, kewarganegaraan, persamaan hak dalam kesempatan, persiapan untuk hidup) dan tidak dapat diukur secara tepat sekali dan beberapa pelaku ekonomi termasuk orang tua, pekerja, siswa, guru,
pembayar
pajak,
kemungkinan
dapat
bersaing
dalam
hal
kesukaannya. Hal tersebut tidak jelas bahwa pasar dengan fokus pikiran tunggal dapat mengatasi secara cukup dengan semua aspek tersebut, dan resiko pasar yang dapat membuat berat sebelah sebuah aktivitas ke arah dimensi yang perkaranya lebih untuk pembuatan laba. Contohnya, mengajarkan berbagai kemampuan kepada banyak siswa mungkin bertentangan dengan mengajarkan hal yang sama kepada paling sedikit satu siswa. Di Amerika program voucher sedang menciptakan lebih banyak kompetisi dari skolah swasta tetapi untuk mayoritas populasi, sekolah negeri umum meninggalkan penyuplai monopoli. Hasil bersih dari perubahan pasar dapat dengan baik mengganggu masyarakat secara keseluruhan. Singkatnya, Hal tersebut berpotensi terhadap pemerintah untuk melangkah atau mengambil tindakan ketika pasar mengalami kegagalan.
34
IX.
STUDI KASUS Jawa Pos, Senin 07 Mei 2012 Swadaya Tambal Jalan Berlubang TRENGGALEK - Ribuan warga Munjungan bergotong-royong memperbaiki jalan utama Munjungan – Kampak kemarin (6/5). Kegiatan tersebut dilakukan warga secara swadaya. Seluruh elemen masyarakat ambil bagian dalam kegiatan itu. Diantaranya,
sopir,
anggota TNI, polisi, PNS, dan anggota gerakan pemuda. Sekitar pukul 08.00 mereka berada di jalan yang hendak diperbaiki. Jalan ditambah dengan semen. Kegiatan tersebut dilakukan di jalan Desa Besuki. Ada enam titik yang diperbaiki. Setiap titik berada di tanjakan atau tikungan tajam. Bukari, 43, koordinator kegiatan tersebut, menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam kegiatan itu. Dana, material, dan tenaga berasal dari swadaya warga Munjungan. “ tujuan kami adalah memperbaiki jalan. Semuanya dilakukan atas kemauan warga Munjungan.” Bukari menerangakan, kegiatan tersebut merupakan yang kedua. Kegiatan pertama dilakukan minggu lalu dengan tiga titik yang berbeda. “Pertama, jalan berlubang ditutup dengan batu. Kemudian, campuran semen, pasir, dan coral digunakan sebagai penutupnya. Untuk sementara, separuh jalan dulu ditambal. Setelah itu kering, dilanjutkan separuh jalan sisanya sehingga jalan masih bisa dilewati kendaraan,” jelasnya. Sukadji
menuturkan,
karena
jalan
rusak,
waktu
tempuh
Trenggalek – Kampak – Munjungan menjadi lebih lama. Jika jalan bagus, jarak Trenggalek – Munjungan bisa ditempuh dalam 1 – 1,5 jam. “ selama oni waktu tempuhnya dua jam dan kadang lebih. Bahkan ada ibu yang melahirkan di jalan lantaran terlambat dibawa ke RSUD,” katanya. Sukadji berharap, Pemkab Trenggalek segera merealisasikan proyek perbaikan jalan Kampak – Munjungan.
35
ANALISA KASUS Telah dibicarakan bahwasannya pemerintah harus campur tangan dalam perekonomian untuk memperbaiki alokasi sumber-sumber ekonomi karena sistem pasar tidak dapat melaksanakan alokasi sumber-sumber ekonomi secara efisien. Bentuk campur tangan pemerintah ialah barang publik. Barang publik dihasilkan untuk menunjang pertumbuhan dalam perekonomian, seperti jalan, keamanan, kesehatan, dan sebagainya. Artinya, pemerintah menghasilkan barang publik untuk menunjang kenyamanan masyarakat untuk berkembang. Tapi nyatanya hal ini menyimpang dari pernyataan diatas. Melihat berita yang telah terjadi pada warga Munjungan, Trenggalek, respon pemerintah terhadap barang publik
yang rusak sangatlah terlambat.
Padahal jalan tersebut selalu menjadi lalu lalang masyarakat
sekitar.
Justru keterlambatan tersebut masyarakat sekitar beserta TNI, Polisi, dan PNS secara inisiatif memperbaiki jalan tersebut dengan iuran mayarakat sekitar. Bila dipandang secara mendalam hingga sampai masyarakat Munjungan memperbaiki jalan rusak tersebut dengan iuran sendiri tanpa ada campur tangan dari pemerintah dapat dipastikan masyarakat sangat membutuhkan jalan tersebut rapi dan tidak berlubang dan dapat diperkirakan pula manfaat jalan di Munjungan berperan besar dalam perekonomian maupun sosial. Jelas ini semua merupakan hal yang kurang di dalam model pembangunan ekonomi. Pada model pembangunan yaitu tahap awal perkembangan, pemerintah menyediakan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi, dan sebagainya. Kemudian, pada tahap menengah dikarenakan peran sektor swasta sudah semakin besar sehingga memerlukan barang publik yang berkualitas, contohnya jalan. Jalan di daerah Munjungan yang rusak mengakibatkan eksternalitas. Eksternalitas tersebut diakibatkan jalan di daerah Munjungan tersebut sering terjadi longsor dan dilalui oleh kendaraan berat dan aspalnya tidak kuat menahan beban berat sehingga jalan tersebut retak hingga berlubang. Lubang inilah yang mengganggu kenyamanan bagi masyarakat sekitar. Permasalahannya ialah pemerintah belum mampu menyelesaikan tahap menengah tetapi langsung meloncat menuju tahap akhir pembangunan. Pada tahap menengah, pemerintah dituntut untuk turun tangan mengatur
36
dan mengurangi akibat negatif dari eksternalitas. Contohnya jalan di daerah Munjungan tersebut. Perbaikan barang publik yang rusak dinilai sangatlah lama hingga menganggu kenyamanan masyarakat pengguna jalan tersebut. Berdasarkan dengan teori hukum Wagner bahwasannya apabila pendapatan masyarakat meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah juga meningkat. Dengan menggunakan analisa berikut berarti jika pemerintah ingin GNP naik maka pemerintah harus mampu menciptakan barang publik yang berkualitas untuk menunjang kenyamanan dalam perekonomian. kerusakan
Intinya,
jalan
di
pemerintah daerah
harus
Munjungan
cepat
dalam
agar
aktivitas
merespon kegiatan
perekonomian yang menggunakan jalan tersebut tetap berjalan lancar.
37
X.
PERTANYAAN 1.
Konsumsi yang menunjukkan bahwa konsumsi satu orang tidak mengurangi kegunaan barang dari orang lain adalah ... . a. Non-excludability b. Non-rivalry c. Excludability d. Rivalry
2.
Di bawah ini merupakan ciri-ciri dari pasar oligopoli, kecuali ... . a. Produk yang dijual bersifat homogen b. Adanya sifat saling ketergantungan c. Terdapat banyak penjual dan pembeli d. Penggunaan iklan yang intensif
3.
Masalah kegagalan informasi pada perusahaan asuransi di mana mereka tidak dapat membedakan antara konsumen berisiko tinggi dan yang berisiko rendah menurut informasi yang mereka peroleh adalah ... . a. Moral hazard b. Insider tranding c. Adverse selection d. Informasi yang terbatas
4.
Bila pendapatan per kapita meningkat, pengeluaran pemerintah pun akan meningkat, merupakan asumsi dari hukum ... . a. Wegner`s law b. Baumol`s law c. Rostow & Musgrave d. Peacock & Wisemann
5.
Model ini membangun interaksi politik dengan arah yang berbeda. Mereka berasumsi jika pilihan pemerintah adalah menghabiskan uang. Tetapi di sisi lain publik tidak mau membayar pajak, padahal pengeluaran yang tinggi didapat dari pajak. Asumsi tersebut merupakan model dari ... . a. Wegnes`s law b. Baumol`s law c. A political model d. Ratchet effect
38
6.
Salah
satu
kelemahan
dari
hipotesisnya
adalah
tidak
mempertimbangkan aspek permintaan, penawaran, ataupun proses politik. Merupakan hipotesis dari ... . (Baumo`s law). 7.
Perkembangan
ekonomi
menyebabkan
pungutan
pajak
yang
semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya
penerimaan
pajak
menyebabkan
pengeluaran
pemerintah juga meningkat ... . (Peacock and Wisemann). 8.
Sebutkan dan jelaskan jenis – jenis kegagalan informasi!
9.
Sebutkan dan jelaskanlah dua karakteristik barang publik murni!
39
I.
KATA KUNCI 1.
Non – rivalry (tidak bersaing) adalah konsumsi seorang individu yang menunjukkan bahwa
konsumsi satu orang tidak mengurangi
kegunaan barang dari orang lain. 2.
Non – excludability (tidak dikecualikan) adalah barang publik yang tersedia dimasyarakat disediakan oleh pemerintah, rumah tangga tidak dapat dikecualikan untuk mengkonsumsi, kecuali dengan biaya terbatas.
3.
Oligopoli adalah struktur pasar yang ditandai dengan adanya beberapa perusahaan.
4.
Moral hazard adalah masalah yang diciptakan oleh informasi asimetris yang terjadi setelah transaksi terjadi . Moral hazard terjadi saat satu pihak terisolasi dari resiko, maka ia dapat bertindak berbeda dengan yang seharusnya jika ia terancam mendapatkan resiko sepenuhnya.
5.
Adverse selection adalah masalah yang ditimbulkan oleh informasi asimetris sebelum transaksi terjadi.
6.
Efek pengalihan adalah adanya suatu gangguan sosial yang menyebabkan suatu aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah.
7.
Efek inspeksi adalah aktivitas pemerintah yang terlihat setelah terjadinya perang.
8.
Concentration effect adalah gangguan sosial yang menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ke tangan pemerintah dan sebagian kegiatan ekonomi yang tadinya dilaksanakan oleh pihak swasta.
9.
Elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan variable lainnya.
10.
Birokrat adalah anggota dari suatu birokrasi yang menjalan tugastugas administrasi dari sebuah organisasi yang seringkali merupakan cerminan atas kebijakan organisasinya.
11.
Patronase adalah dukungan, pemberdayaan, pemberian, dan sering berupa bantuan finansial yang diberikan oleh sebuah organisasi kepada organisasi lain atau orang lain.
12.
Kosolidasi adalah peleburan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan.
40
13.
Insider tranding merupakan strategi untuk meminimalkan risiko.
14.
Tingkat Pertukaran Marginal adalah angka yang menunjukkan kesediaan seorang konsumen untuk menukarkan satu unit terakhir dari suatu barang untuk mendapatkan beberapa unit barang terakhir.
15.
Pasar monopoli adalah ketika di dalam pasar hanya terdapat satu orang penjual dan banyak pembeli.
16.
Monopoli alamiah adalah pasar monopoli yang terjadi secara alamiah dikarenakan pasar barang tersebut terlalu kecil atau investasi yang dibutuhkan sangat besar.
17.
Tragedi of commons adalah sebuah keadaan ketika suatu barang tidak memeiliki hak kepemilikan yang jelas, sehingga setiap orang setiap oarng berusaha untuk memenuhi keinginannya secara berlebihan.
18.
Efisiensi adalah memaksimalkan dan memanfaatkan seluruh sumber daya dalam proses produksi barang dan jasa.
19.
Insentif
adalah pemberian, biasanya dalam bentuk uang kepada
pekerja untuk meningkatkan semangat bekerja sehingga dapat mencapai hasil yang lebih besar; pada umumnya diberikan pada mereka yang mampu menjual barang/jasa lebih dari target yang telah ditentukan (incentive). 20.
Equilibrium adalah dalam bidang ekonomi, titik keseimbangan dimana tidak ada untung tidak ada rugi.
21.
Inelastis adalah barang dengan nilai elastisitas kurang dari satu disebut barang inelastis, yang berarti pengaruh besar-kecilnya harga terhadap jumlah-permintaan tidak terlalu besar.
22.
Pareto optimal adalah alokasi sumber daya yang tidak dapat diperoleh dengan baik oleh individu tanpa adanya orang lain yang lebih buruk.
23.
Utilitas adalah jumlah dari kesenangan atau kepuasan relatif (gratifikasi) yang dicapai.
24.
Kurva indiferen adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara dua bundel barang di mana konsumen mendapatkan kepuasan yang sama (indiferen) pada tiap-tiap titik kombinasi kuantitas (Q) kedua bundel tersebut.
41
25.
Intervensi adalah sebuah istilah dalam dunia politik di mana negara yang
mencampuri urusan negara lainnya yang jelas bukan
urusannya. 26.
Barang privat adalah barang yang dapat disediakan melalui sistem pasar sehingga menyebabkan alokasi sumber – sumber ekonomi secara efisien.
27.
Monopoli alamiah adalah keadaan di mana pasar akan barang atau jasa terlalu kecil atau investasi yang dibutuhkan sangat besar sehingga skala ekonomi yang efisien baru terjadi pada tingkat produksi yang besar.
28.
Common resources adalah suatu barang atau jasa yang manfaatnya tidak dirasakan oleh satu orang saja.
42
DAFTAR PUSTAKA Hindriks, Jean dan Gareth D. Myles. 2004. Intermediate Public Economics Public Finance Robbins,Donijo. Handbook Of Public Sector Economics Howard,Michael.Public Sector Economics Myles,Gareth D. 2001. Public Economics www.djpk.depkeu.go.id Webster. 1942. halaman 2005. Webster. 1995. halaman 895. Perkins dan Roemer. (1992: 540). http://www.tutorsonnet.com/homework_help/macro_economics/pricing_exercises _and_policies/sales_optimisation_model_under_oligopoly_firm_assignment_help _online_tutoring.htm Ekonomi Publik (Dr. Guritno Mangkoesoebroto, M.Ec.) http://materibelajar.wordpress.com/2008/12/14/pertumbuhan-pengeluaran-publik/
43
