BAB II LANDASAN TEORI 2.1
Akuntansi Sektor Publik 2.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik Menurut Indra Bastian (2010:3) akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai : “Mekanisme
teknis
dan
analisis
akuntansi
yang
diterapkan
pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta”. Menurut Dedi Nordiawan (2008) akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai : “Proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan”.
12 http://digilib.mercubuana.ac.id/z
13
Dari definisi-definisi yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik merupakan proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan dan pelaporan transaksi keuangan yang diterapkan pengelolaan dana masyarakat di lembagalembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta yang berguna untuk pengambilan keputusan. 2.1.2 Tujuan Akuntansi Sektor Publik American Accounting Association (AAA) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik (V.Wiratna Sujarweni: 2015) sebagai berikut : 1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (management control). 2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan
http://digilib.mercubuana.ac.id/z
14
penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (accountability). Menurut
Dedi
Nordiawan
(2008:7)
akuntansi
sektor
publik
mempunyai beberapa tujuan yaitu : 1. Tujuan pertanggungjawaban, dalam tujuan pertanggungjawaban pemerintah harus memberikan informasi keuangan secara lengkap, memberikan informasi keuangan secara cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat. 2. Tujuan
manajerial,
informasi
dalam
keuangan
tujuan
untuk
manajerial,
perencanaan,
memberikan penganggaran,
pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan,
pengambilan
keputusan,
dan
penilaian
kinerja
pemerintah adalah tujuan yang diharapkan dapat dicapai dengan adanya akuntansi pemerintah. 3. Tujuan pengawasan, memiliki arti bahwa informasi yang dihasilkan akuntansi pemerintahan harus memungkinkan untuk terselenggarakan pemeriksaan oleh aparat pengawas. Dari definisi-definisi yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan akuntansi sektor publik adalah untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisiensi dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi, dan memberikan
http://digilib.mercubuana.ac.id/z
15
informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab mengelola secara tepat dan efektif program
dan
penggunaan
sumber
daya
yang
menjadi
wewenangnya. 2.2
Pembiayaan Pendidikan 2.2.1
Pengertian Pembiayaan Pendidikan Menurut Thomas H. Jones Pembiayaan Pendidikan (Mulyono 2010:77-78) didefinisikan sebagai : “Menitikbertakan upaya pendistribusikan benefit pendidikan dan beban yang harus ditanggung masyarakat. Pembiayaan pendidikan berhubungan dengan distribusi-distribusi beban pajak dalam berbagai jenis pajak, kelompok manusia serta metode pengalihan pajak ke sekolah. Hal yang penting dalam pembiayaan pendidikan adalah berupa besar uang yang harus dibelanjakan dari mana sumber uang diperoleh, dan kepada siapa uang harus dibelanjakan. Menurut Nanang Fatah pembiayaan pendidikan didefinisikan sebagai : “Jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesional guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang pengadaan peralatan/mobile, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK), kegiatan
http://digilib.mercubuana.ac.id/z
16
ekstrakulikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan”. Dari definisi-definisi yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan adalah nilai uang atau nilai rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah, penyelenggara pendidikan, masyarakat, maupun orang tua siswa, dalam bentuk natura (barang), pengorbanan peluang, maupun uang, yang digunakan untuk mengelola dan menyelenggarakan pendidikan, yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. 2.2.2 Jenis Biaya Pendidikan Teori maupun praktek di dalam pembiayaan pendidikan, baik pada tataran makro (nasional) maupun mikro (sekolah), dikenal beberapa jenis biaya pendidikan yaitu : 1. Biaya langsung (direct cost) dan tak langsung (indirect cost)
Biaya langsung adalah segala bentuk pengeluaran yang secara langsung menunjang dalam penyelenggaraan pendidikan. biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar mengajar siswa, berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua, maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung adalah pengeluaran yang secara tidak langsung menunjang proses
http://digilib.mercubuana.ac.id/z
17
pendidikan tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah, misalnya biaya hidup siswa, biaya transportasi ke sekolah, biaya jajan, biaya kesehatan, dan harga kesempatan (opportunity cost). 2. Biaya pribadi (private cost) dan biaya sosial (social cost)
Biaya pribadi adalah pengeluaran keluarga untuk pendidikan atau dikenal juga pengeluaran rumah tangga (household expenditure). Sedangkan biaya sosial adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk pendidikan, baik melalui sekolah maupun melalui pajak yang dihimpun oleh pemerintah yang kemudian digunakan untuk membiayai pendidikan. Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah pada dasarnya termasuk biaya sosial. 3. Biaya dalam bentuk uang (monetary cost) dan bukan uang (non-
monetary cost). 2.2.3 Sumber-sumber Biaya Pendidikan Operasi program pendidikan suatu sekolah memerlukan dana untuk berbagai macam keperluan, pembiayaan gaji, pengadaan sumber daya material yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan program pengajaran sekolah. Sumber-sumber biaya pendidikan di sekolah dapat dijelaskan sebagai berikut :
http://digilib.mercubuana.ac.id/z
18
1. Sumber biaya dari pemerintah Dana yang berasal dari pemerintah bisa bersuber dari berbagai masukan, pertama dari rakyat yang dipungut melalui pajak pendapatan perusahaan dan industri, dan ketiga dari bantuan atau pinjaman luar negeri. Dana bantuan untuk biaya pendidikan yang berasal dari pemerintah dialokasikan untuk biaya pendidikan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) yang kemudian dibagikan ke lembaga pendidikan, sesuai dengan besaran biaya yang diperlukan. Selain itu, sumber biaya pendidikan dari pemerintah pusat dapat diperoleh pula dari dana yang dialokasikan Pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 2. Sumber biaya dari keluarga siswa Keluarga merupakan kontributor yang cukup penting bagi keberlangsungan
pendidikan
di
sekolah.
Prediksi
Asian
Development Bank (ADB) tentang kontribusi keluarga terhadap pendidikan memperkuat prediksi sebelumnya tentang besarnya peran serta orang tua siswa dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan. 3. Sumber biaya dari masyarakat
http://digilib.mercubuana.ac.id/z
19
Sumber dana yang berasal dari masyarakat dan keluarga siswa merupakan sumber dana yang utama untuk penyelenggaraan pendidikan swasta. 2.2.4 Prinsip-prinsip pengelolaan pembiayaan pendidikan Menurut PP No. 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan pasal 58, prinsip dalam pengelolaan dana pendidikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat terdiri atas: a. prinsip umum b. prinsip khusus Prinsip umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a yaitu : a. Prinsip keadilan Prinsip
keadilan
dilakukan
dengan
memberikan
akses
pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik atau calon peserta didik, tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, dan kemampuan atau status sosial-ekonomi. b. Prinsip efisiensi Prinsip efisiensi dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan. c. Prinsip transparansi
http://digilib.mercubuana.ac.id/z
20
Prinsip
transparansi
dilakukan
dengan
memenuhi
asas
kepatutan dan tata kelola yang baik oleh pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan sehingga dapat diaudit atas dasar standar audit yang berlaku, dan menghasilkan opini audit wajar tanpa perkecualian dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan. d. Prinsip akuntabilitas publik. Prinsip akuntabilitas publik dilakukan dengan memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan perundangundangan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas publik kemudian menjadi indikator utama dalam hampir setiap penilaian terhadap kualitas pengelolaan keuangan sebuah sekolah. 2.3
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2.3.1 Pengertian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bantuan
Operasional
Sekolah
(BOS)
adalah
Program
pemerintahan yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya
http://digilib.mercubuana.ac.id/z
21
operasi nonpersonalia bagi sekolah dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, biaya nonpersonalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dll. Namun demikian, ada beberapa
jenis
pembiayaan
investasi
dan
personalia
yang
diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. Dana BOS yang diterima oleh sekolah, dapat digunakan untuk membiayai komponen kegiatan berikut : 1. Pengembangan Perpustakaan. 2. Kegiatan Penerimaan Pesrta Didik Baru. 3. Kegiatan Pembelajaran dan Extrakurikuler. 4. Kegiatan Ulangan dan Ujian. 5. Pembelian Bahan Habis pakai. 6. Langganan Daya dan Jasa. 7. Perawatan Sekolah / Rehab Ringan dan Sanitasi Sekolah. 8. Pembayaran Honorarium Bulanan. 9. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan.
http://digilib.mercubuana.ac.id/z
22
10. Membantu Peserta Didik Miskin. 11. Pembiayaan Pengelolaan Sekolah. 12. Pembelian dan Perawatan Perangkat Komputer. 13. Biaya Lainnya dimana penggunaan dana ini harus diputuskan melalui rapat dengan dewan guru dan komite sekolah. Larangan Penggunaan Dana BOS Dana BOS yang diterima oleh sekolah tidak boleh digunakan untuk hal-hal berikut : 1. Disimpan dengan maksud dibungakan. 2. Dipinjamkan kepada pihak lain. 3. Membeli software/ perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS atau software sejenis. 4. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur stadi (karya wisata) dan sejenisnya. 5. Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD kecamatan/kabupaten/kota/provinsi/pusat,
atau
pihak
lainnya,
kecuali untuk menanggung biaya peserta didik/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut. 6. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru.
http://digilib.mercubuana.ac.id/z
23
7. Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali bagi peserta didik miskin yang tidak mendpatkan bantuan dari sumber lain. 8. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat. 9. Membangun gedung/ruangan baru. 10. Membeli lembar kerja siswa (LKS) dan bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran. 11. Menanamkan saham. 12. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar. 13. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah, misalnya membiayai upacara keagamaan/acara keagamaan, dan iuran dalam rangka upacra peringatan hari besar Nasional. 14. Membiayai Kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/ sosialisasi pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar SKPD pendidikan provinsi kabupaten/kota dan kementerian pendidikan dan kebudayaan. 15. Membayar honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku,
http://digilib.mercubuana.ac.id/z
24
termasuk
pembayaran
honorarium
bagi
panitia
untuk
kegiatanikegiatan yang sudah menjadi tupokasi sekolah/guru. 2.3.2
Tujuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (Sembilan) tahun yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sekolah yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada sekolah yang sudah memenuhi SPM. Secara khusus program BOS SD dan SMP bertujuan untuk : 1. Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB Negeri dan SMP/SMPLB/SD-SMP satap/ SMPT negeri terhadap biaya operasi sekolah. 2. Membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta. 3. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik di sekolah swasta.
2.3.3 Sasaran Program dan Besaran Bantuan Operasional Sekolah
http://digilib.mercubuana.ac.id/z
25
Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, dan SD-SMP Satu Atap (Satap), baik negeri maupun swasta diseluruh provinsi di Indonesia yang sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen). Khusus bagi sekolah swasta, juga harus memilik izin operasional. Besar dana BOS yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan besar satuan biaya sebagai berikut : 1. SD/SDLB
: Rp 800.000,-/ peserta didik / tahun
2. SMP/SMPLB/Satap/SMPT : Rp 1.000.000,-/ peserta didik / tahun Akan tetapi dengan pertimbangan bahwa beberapa komponen biaya tetap (fix cost) dari biaya operasi sekolah tidak tergantung pada jumlah peserta didik, maka pemerintah menerapkan kebijakan khusus untuk sekolah dengan jumlah peserta didik kurang dari 60 (enam puluh) orang. Kebijakan khusus tersebut adalah dengan memberikan besar alokasi dana BOS minimal sebanyak 60 (enam puluh) peserta didik, baik untuk sekolah tingkat SD maupun tingkat SMP. 2.3.4 Proses Penyaluran Dana BOS di Daerah Proses penyaluran dana BOS dari tingkat pusat sampai dengan tingkat satuan pendidikan dilakukan 2 tahap sebagai berikut:
http://digilib.mercubuana.ac.id/z
26
1. Tahap 1 : Penyaluran dana dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN)
ke
Rekening
Kas
Umum
Daerah
(RKUD).
Mekanisme penyaluran dana dan pelaporannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). 2. Tahap 2 : Penyaluran dana dari RKUD ke rekening satuan pendidikan. Mekanisme penyaluran dan pelaporannya akan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. Untuk
kelancaran
penyaluran
dana
BOS,
ada
beberapa
tahapan/langkah persiapan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Bagi satuan pendidikan yang belum memiliki rekening, misalnya satuan pendidikan baru, maka satuan pendidikan harus segera membuka rekening bank atas nama satuan pendidikan (bukan atas nama pribadi) dan segera mengirim ke Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota. 2. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kotamemeriksa keakuratan nomor rekening seluruh satuan pendidikan dan nomor rekening baru (jika ada), kemudian mengirimkannya kepada Tim Manajemen BOS Provinsi (Formulir BOS-02).
http://digilib.mercubuana.ac.id/z
27
3. SKPD
Pendidikan
Kabupaten/Kota
Provinsi
dan
menandatangani
SKPD
naskah
Pendidikan hibah,
yang
prosedurnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. 4. SKPD Pendidikan Provinsi menyerahkan data daftar satuan pendidikanpenerima dana BOS dan alokasi dananya kepada BPKD untuk keperluan pencairan dana BOS dari BUD ke satuan pendidikan. 2.3.5 Penyaluran Dana BOS Dana BOS disalurkan dari RKUN ke RKUD secara triwulanan (tiga bulanan) dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Triwulan 1 (Januari-Maret) dilakukan paling lambat pada minggu ketiga di bulan Januari. 2. Triwulan 2 (April-Juni) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan April. 3. Triwulan 3 (Juli-September) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Juli. 4. Triwulan 4 (Oktober-Desember) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Oktober.
http://digilib.mercubuana.ac.id/z
28
Dana BOS untuk wilayah yang secara geografis sangat sulit (wilayah terpencil) disalurkan dari RKUN ke RKUD semesteran (6 bulanan) dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Semester 1 (Januari-Juni) dilakukan paling lambat pada minggu ketiga di Januari. 2. Semester 2 (Juli-Desember) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Juli. 2.3.6
Waktu penyaluran Dana BOS Penyaluran Dana dilakukan setiap periode 3 (tiga) bulanan, yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan OktoberDesember. Bagi wilayah yang secara geografis sangat sulit (wilayah terpencil) sehingga proses pengambilan dana BOS oleh sekolah mengalami hambatan atau memerlukan biaya pengambilan yang mahal, atas usulan pemerintah daerah dan persetujuan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, penyaluran dana BOS kepada sekolah dilakukan setiap semester, yaitu pada awal semester.
http://digilib.mercubuana.ac.id/z
29
2.3.7
Pelaporan
dan
Pertanggungjawaban
Keuangan
Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) Sebagai
salah
satu
bentuk
pertanggungjawaban
dalam
pelaksanaan Program BOS, masing-masing pengola program di tiap tingkatan (pusat, provinsi, kabupaten/kota, sekolah) diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak terkait. Secara umum, laporan pelaksanaan program mencakup statistic penerima bantuan, penyaluran, penyerapan, pemanfaatan dana, pertanggungjawaban keuangan serta hasil monitoring evaluasi dan pengaduan masalah. A. Pelaporan Tingkat Kabupaten/Kota (Formulir BOS-K8) Hal-hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten/ Kota kepada Tim Manajemen BOS Propinsi adalah sebagai berikut: a. Rekapitulasi penggunaan dana BOS yang diperoleh dari Tim Manajemen BOS Sekolah dengan menggunakan Formulir BOS-K8. b. Penanganan Pengaduan Masyarakat, yang antara lain berisi informasi tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan penanganan, dan status penyelesaian.
http://digilib.mercubuana.ac.id/z
30
B. Perpajakan Kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana BOS adalah sebagai berikut : 1. Pembelian
ATK/bahan/penggandaan
dan
lain-lain
pada
kegiatan penerimaan peserta didik baru. 2. Pembelian kertas
ulangan harian, ulangan umum, ujian
sekolah dan laporan hasil belajar peserta didik. 3. Pembelian bahan-bahan habis pakai, seperti buku tulis, kapur tulis, pensil dan bahan praktikum. 4. Pemberian honor pada pengembangan profesi guru. 5. Pembelian bahan-bahan untuk perawatan/perbaikan gedung sekolah.
http://digilib.mercubuana.ac.id/z
