BAB II KAJIAN PUSTAKA
2.1
Landasan Teori
2.1.1 Pengertian Kinerja Dalam Organisasi Sektor Publik Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (strategic planning) suatu organisasi (Indra Bastian, 2001 : 329). Menurut James B Whittaker dalam Indra Bastian (2001 : 330) pengukuran/penilaian kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu.
2.1.2
Pengukuran Kinerja Dalam Organisasi Sektor Publik Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah sistem yang bertujuan
untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud yaitu untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah, mengalokasikan sumber daya, dan pembuatan keputusan, serta mewujudkan
pertanggungjawaban
publik
kelembagaan (Mardiasmo, 2002 : 121).
8
dan
memperbaiki
komunikasi
Tujuan sistem pengukuran kinerja adalah : 1) Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (top down dan bottom up). 2) Untuk mengukur kinerja financial dan non financial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi. 3) Untuk mengakomodasikan pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai goal congruence. 4) Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.
Manfaat pengukuran kinerja antara lain : 1) Memberi pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen. 2) Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. 3) Untuk
memonitor
dan
mengevaluasi
pencapaian
kinerja
dan
membandingkanya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja. 4) Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (reward & punishment) secara obyektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati. 5) Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi. 6) Membantu mengidentifikasikan apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
9
7) Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. 8) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif.
2.1.3
Pengertian Akuntansi Sektor Publik Akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi
yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat dari lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan-yayasan sosial, maupun proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta (Indra Bastian, 2000 : 6). Menurut Abdul Halim (2003 : 143) yang dimaksud akuntansi sektor publik adalah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah. Secara umum pengertian akuntansi sektor publik tidak jauh berbeda dengan akuntasi bisnis, perbedaannya hanya pada jenis transaksi yang dicatat dan penggunaannya. Jenis transaksi yang dicatat dalam akuntansi sektor publik adalah transaksi keuangan pemerintah yang sebagian akan memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan akuntansi bisnis.
10
2.1.4
Pengertian Audit Audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan
sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh pihak manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan buktibukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut (Sukrisno, 2000 : 11). Menurut Haryono Jusuf (2001 : 11) pengertian auditing adalah suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi secara objektif untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang ditetapkan
dan
mengkomunikasikan
hasilnya
kepada
pihak-pihak
yang
berkepentingan. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi secara objektif oleh pihak yang independen.
2.1.5 Karakteristik Audit Sektor Publik Karakteristik kualitatif audit sektor publik adalah sama dengan karakter kualitatif akuntansi sektor publik. Audit sektor publik merupakan bagian dari akuntansi sektor publik (Indra Bastian, 2001 : 299).
11
Secara rinci, karakter tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) Relevan pada kebutuhan pemakai Informasi yang relevan adalah informasi yang berguna untuk proses pengambilan keputusan dan proses akuntabilitas publik. Akibatnya proses audit hanya ditujukan untuk memastikan apakah semua informasi yang relevan dapat diolah dari laporan keuangan yang ada. 2) Dipahami, jelas, dan akurat Pemakaian laporan keuangan sektor publik seharusnya memahami informasi yang disajikan. Kenyataannya latar belakang pemakai berbeda baik dari sisi pengetahuan maupun akuntansi itu sendiri. Sehingga penyajian yang sederhana, jelas, dan ringkas membantu pemahaman pemakai laporan keuangan. 3) Disajikan menurut periodisasi Periodisasi pelaporan keuangan diperlukan untuk membatasi rentang data yang diteliti. Pembatasan ini dibutuhkan untuk memfokuskan audit pelaporan keuangan pada periode satu tahun. 4) Konsisten dan komparabilitas Informasi yang konsisten akan menjamin daya banding pelaporan keuangan sektor publik. Perubahan akuntansi dan pelaporan seharusnya diungkap dan dijelaskan dampaknya dalam catatan laporan keuangan. Audit akan meneliti konsistensi pelaporan dan dasar standar penyusunan pelaporan keuangan sebagai patokan komparabilitas.
12
5) Materialitas Proses audit hanya ditujukan pada transaksi yang secara materialitas mempengaruhi penilaian terhadap pelaporan laporan keuangan tersebut. Sehingga penentuan batas materialitas akan mempengaruhi perencanaan audit terutama dalam penentuan sampling.
2.1.6
Pengertian Value For Money Audit Audit kinerja atau value for money audit adalah suatu proses sistematis
untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif, agar dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi dan efisiensi operasi, efektivitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan, kepatuhan terhadap kebijakan peraturan dan hukum yang berlaku, menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut (Mardiasmo, 2002 :179). Mardiasmo (2002 : 4) menjelaskan value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. 1) Ekonomi : pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. 2) Efisiensi : pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah diharapkan.
13
3) Efektivitas : tingkat pencapaian hasil program dengan target yang
telah
ditetapkan. Secara sederhana merupakan perbandingan outcome dengan output. Outcome adalah dampak yang ditimbulkan dari aktivitas tertentu. Mardiasmo (2002 : 7) menguraikan manfaat yang diperoleh dari implementasi konsep value for money pada organisasi sektor publik adalah : 1) meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran. 2) meningkatkan mutu pelayanan publik. 3) menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input. 4) alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik. 5) meningkatkan kesadaran akan uang publik (public costs awareness) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.
2.1.7
Karakteristik Value For Money Audit Audit kinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan
kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit. Salah satu hal yang membedakan value for money audit dengan conventional audit adalah dalam hal laporan audit. Hasil audit dalam audit conventional, adalah berupa pendapat (opini) auditor secara independen atau objektif tentang kewajaran laporan keuangan sesuai standar yang telah ditetapkan, tanpa pemberian rekomendasi perbaikan. Sedangkan value for money audit tidak sekedar menyampaikan kesimpulan
14
berdasarkan tahapan audit yang telah dilaksanakan, akan tetapi juga dilengkapi dengan rekomendasi untuk perbaikan dimasa depan.
2.1.8
Prosedur Audit Kinerja Menurut Mardiasmo (2002 : 186) ada dua prosedur utama untuk
melaksanakan praktik auditing terhadap kinerja organisasi secara komprehensif, yaitu management and technical review dan special studies. 1) Management and technical review Telaah fungsi manajemen secara umum yaitu mengenai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian dan metode/teknik khusus yang digunakan entitas untuk menetapkan apakah : (a) rencana yang matang telah dikembangkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. (b) terdapat struktur yang memadai tentang wewenang dan tanggung jawab manajemen. (c) manajemen telah secara jelas mengkomunikasikan harapannya kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas operasi. (d) pelaksanaan
diawasi
dan
dievaluasi
secara
regular
dengan
menggunakan kriteria yang memadai, sehingga perbedaan dari rencana dapat dideteksi dan dikoreksi tepat pada waktunya.
15
2) Special Studies Telaah yang bertujuan untuk mencapai kesesuaian terhadap spesifikasi tertentu sesuai dengan permintaan. Sebagai contoh dilaksanakan untuk halhal berikut : (a) penelitian mengenai dugaan terjadinya kesalahan atau kecurangan. (b) menilai kecukupan pengendalian internal dalam sistem informasi manajemen atau sistem akuntansi yang ditetapkan. (c) konsultasi dengan manajemen berkaitan dengan masalah keuangan khusus atau berkaitan dengan masalah kinerja. (d) mengevaluasi penggunaan dana untuk kegiatan investasi yang mungkin berpengaruh terhadap operasi organisasi dimasa mendatang.
2.1.9
Elemen-Elemen Value For Money Audit 1) Audit Ekonomi Ekonomi mempunyai arti biaya terendah (Mardiasmo, 2002 : 180). Teknik analisis yang digunakan untuk mengukur audit ekonomi adalah perbandingan antara input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter.
Audit Ekonomi ==
Input Input value
16
……………….… (1)
2) Audit Efisiensi Audit efisiensi menggambarkan perbandingan besarnya biaya yang dikeluarkan
untuk
memperoleh
pendapatan
dengan
realisasi
pendapatan yang diterima (Abdul Halim, 2002 : 130) Audit Efisiensi =
Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD…..(2) Realisasi penerimaan PAD
Semakin kecil tingkat efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Sesuai dengan Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan maka kriteria efisiensi kinerja keuangan dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini : Tabel 2.1 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan Persentase Kinerja keuangan
Kriteria
100 % keatas
Tidak efisien
90 % - 100 %
Kurang efisien
80 % - 90 %
Cukup efisien
60 % - 80 %
Efisien
Kurang dari 60 %
Sangat efisien
Sumber : Depdagri Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan The
General
Accounting
Office
Standards
(1994)
dalam
Mardiasmo (2002 : 181) menegaskan bahwa audit ekonomi dan efisiensi dilakukan dengan mempertimbangkan apakah entitas yang diaudit telah :
17
(1) mengikuti ketentuan pelaksanaan pengadaan yang sehat. (2) melakukan pengadaan sumber daya (jenis, mutu, dan jumlah) sesuai dengan kebutuhan pada biaya terendah. (3) melindungi dan memelihara sumber daya yang ada secara memadai. (4) menghindari duplikasi pekerjaan atau kegiatan yang tidak ada tujuan atau kurang jelas tujuannya. (5) menghindari adanya penggunaan sumber daya atau jumlah pegawai yang berlebihan. (6) menggunakan prosedur kerja yang efisien. (7) menggunakan sumber daya (staf, peralatan, dan fasilitas) yang minimum dalam menghasilkan atau dalam menyerahkan barang atau jasa dengan kualitas dan kuantitas yang tepat. (8) mematuhi persyaratan perundang-undangan yang berkaitan dengan perolehan, pemeliharaan dan penggunaan sumber daya negara. (9) melaporkan
ukuran
daya
yang
sah
dan
dapat
dipertanggungjawabkan mengenai kehematan dan efisien. 3) Audit Efektivitas Efektivitas berarti menyediakan jasa-jasa
yang benar sehingga
memungkinkan pihak yang berwenang untuk mengimplementasikan kebijakan dan tujuannya. Audit Commission (1986) dalam Mardiasmo (2002 : 182). Tujuan audit efektivitas adalah untuk menentukan tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan, kesesuaian hasil
18
dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya, dan apakah entitas yang diaudit telah mempertimbangkan alternatif lain yang memberikan hasil yang sama dengan biaya yang paling rendah. Teknik analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas adalah perbandingan antara realisasi dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Audit Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah…....(3) Efektivitas = Target penerimaan PAD berdasarkan potensi riil daerah Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikatagorikan efektif apabila tingkat yang dicapai minimal sebesar 1 atau 100 persen. Namun demikian semakin besar tingkat efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan, maka kriteria efektivitas kinerja keuangan dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini : Tabel 2.2 Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan Persentase Kinerja Keuangan
Kriteria
Diatas 100 %
Sangat efektif
90 % - 100 %
Efektif
80 % - 90 %
Cukup Efektif
60 % - 80 %
Kurang Efektif
Kurang dari 60 %
Tidak Efektif
Sumber : Depdagri Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
19
2.1.10 Pembiayaan Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diuraikan bahwa pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan uang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran yang berikutnya. 1) Penerimaan Pembiayaan (a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja daerah. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu dianggarkan dalam perubahan APBD sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya. Sisa lebih perhitungan/anggaran tahun lalu mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, utang pihak ketiga yang belum terselesaikan, pelampauan target pendapatan daerah, penerimaan dan pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran. (b) Pencairan Dana Cadangan Pencairan dana cadangan digunakan untuk menggambarkan sejumlah dana cadangan yang akan ditransfer dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah. (c) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
20
(d) Penerimaan Pinjaman Daerah. (e) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman. (f) Penerimaan Piutang Daerah. (g) Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah. 2) Pengeluaran Pembiayaan (a) Pembentukan Dana Cadangan. (b) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. (c) Pembayaran Pokok Utang. (d) Pemberian Pinjaman Daerah. (e) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (SILPA).
2.1.11 Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari : 1) pajak daerah. 2) retribusi daerah. 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. 4) lain-lain PAD yang sah. Menurut Abdul Halim (2001 : 112) upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya penerimaan dari PAD harus diarahkan pada usahausaha yang terus menerus, berlanjut agar Pendapatan Asli Darah ditempuh melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi.
21
Intensifikasi PAD adalah suatu tindakan atau usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat, dan teliti. Ekstensifikasi adalah usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber PAD yang baru.
2.1.12 Pengertian Retribusi Daerah Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Mardiasmo, 2006 : 14). Retribusi daerah dapat dibagi menjadi 3 golongan yaitu : 1) Retribusi Jasa Umum Retribusi jasa umum adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Jenis-jenis retribusi jasa umum : (a) retribusi pelayanan kesehatan. (b) retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. (c) retribusi biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil. (d) retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
22
(e) retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum. (f) retribusi pelayanan pasar. (g) retribusi pengujian kendaraan bermotor. (h) retribusi penggantian biaya cetak peta. (i) retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran. (j) retribusi pengujian kapal perikanan. 2) Retribusi Jasa Usaha Retribusi jasa usaha adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Objek retribusi adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah dengan menganut prinsip komersial. Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Jenis – jenis retribusi jasa usaha : (a) retribusi kekayaan daerah. (b) retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan. (c) retribusi tempat pelelangan. (d) retribusi terminal. (e) retribusi tempat khusus parkir. (f) retribusi penginapan/pesanggrahan/villa. (g) retribusi penyedotan/kakus. (h) retribusi rumah potong hewan.
23
(i) retribusi pelayanan pelabuhan kapal. (j) retribusi tempat rekreasi dan olah raga. (k) retribusi penyebrangan diatas air. (l) retribusi pengolahan limbah air. (m) retribusi penjualan produksi usaha daerah. 3) Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka memberi izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan izin tertentu dari pemerintah daerah. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu : (a) retribusi izin mendirikan bangunan. (b) retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol. (c) retribusi izin gangguan. (d) retribusi izin trayek.
24
2.2
Pembahasan Hasil Penelitian Sebelumnya Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yaitu yang dilakukan
oleh Agus Raiwin Bima Putra (2005) meneliti tentang Penilaian Kinerja Keuangan Value For Money Untuk Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2004. Peneliti mengajukan teknik analisis kuantitatif. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa dari sudut ekonomi pajak daerah untuk tahun 2003 lebih ekonomis dibandingkan tahun 2004, tingkat efisiennya sebesar 60% atau 0,6 yang artinya sangat efisien dan tingkat efektivitasnya diatas 100% atau yang termasuk dalam kategori sangat efektif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah : 1. Sama-sama membahas kinerja Instansi pada suatu wilayah dengan menggunakan rasio ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. 2. Sama-sama menggunakan teknik analisis kuantitatif . Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah : 1. Lokasi penelitian, dimana penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gianyar tepatnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar. 2. Objek penelitian, dimana penelitian ini menggunakan retribusi pelayanan pasar sebagai objek penelitian. Penelitian lainnya dilakukan oleh I Gusti Ayu Dewi Tari (2006) yang meneliti tentang Penelitian Kinerja Keuangan Pada APBD Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2003-2004. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis rasio pertumbuhan dan proporsi, rasio efisiensi, rasio efektivitas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Tabanan selama
25
tahun 2003-2004 belum mampu melaksanakan otonomi daerah dengan tingkat kemandirian 12,40%. Dilihat dari ratio efektivitas tergolong sangat efektif dengan persentase 101,31%. Tingkat efisiennya sangat tidak efisien dengan persentase rata-rata 103,23%. Dalam mengalokasikan anggaran belanja pemerintah Kabupaten Tabanan lebih memprioritaskan pada belanja rutin dengan persentase rata- rata 90,79%. Rata-rata tingkat pertumbuhan PAD sebesar 2,31%, pertumbuhan
belanja
rutin
sebesar
24,25%
dan
pertumbuhan
belanja
pembangunan sebesar 28.76% yang semuanya menunjukkan pertumbuhan yang positif. Dilihat dari dari proporsi masing-masing komponen dalam APBD, Pendapatan dana perimbangan menempati proporsi tertinggi sebesar 82,56%. Rata-rata proporsi belanja rutin adalah belanja pegawai sebesar 63,51% sedangkan belanja pembangunan yang menduduki proporsi yang terbesar adalah belanja tanah sebesar 30,95 %. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah : 1. Sama-sama membahas kinerja Instansi pada suatu wilayah dengan menggunakan rasio ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. 2. Sama-sama menggunakan teknik analisis kuantitatif dan kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah : 1. Lokasi penelitian, dimana penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gianyar tepatnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar. 2. Objek penelitian, penelitian kali ini menggunakan retribusi pelayanan pasar sebagai objek penelitian.
26
Penelitian lainnya dilakukan oleh Putu Martini (2007) yang membahas tentang Evaluasi Kinerja Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Udayana ditinjau dari sudut ekonomi, efisien, dan efektivitas. Adapun hasil dari penelitian ini adalah : 1. Ditinjau dari sudut audit ekonomi, tahun 2004, 2005 ,maupun 2006 samasama ekonomis, artinya mampu meminimalisir pengeluaran yang tidak produktif. 2. Ditinjau dari sudut efisiensi, tahun 2004 ,2005, maupun 2006 termasuk kriteria efisiensi artinya realisasi pengeluaran lebih rendah dari realisasi penerimaan. 3. Ditinjau dari sudut efektivitas, tahun 2004, 2005, maupun 2006 termasuk kriteria efektif ini menggambarkan bahwa kinerja Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Udayana tahun anggaran 2004-2006 baik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah : 1. Sama-sama membahas kinerja Instansi pada suatu wilayah dengan menggunakan rasio ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. 2. Sama-sama menggunakan teknik analisis kuantitatif dan kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah : 1. Lokasi penelitian, dimana penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gianyar tepatnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar.
27
2. Objek penelitian, penelitian kali ini menggunakan retribusi pelayanan pasar sebagai objek penelitian. Berikut ini disajikan ringkasan hasil penelitian sebelumnya. Tabel 2.3 Ringkasan Hasil Penelitian Sebelumnya No
1
2
Nama Peneliti (Tahun) Agus Raiwin Bima Putra (2005)
Objek Penelitian
I Gusti Ayu Dewi Tari (2006)
Kinerja keuangan APBD Pemerintah Kabupaten Tabanan tahun anggaran 20032004
Teknik Analisis
Kinerja Teknik keuangan value analisis for money untuk kuantitatif penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2005
Hasil Penelitian
(1) Dari sudut ekonomi pajak daerah untuk tahun 2003 lebih ekonomis dibandingkan tahun 2004. (2) Tingkat efisiensinya sebesar 60 % yaitu sangat efisien. (3) Tingkat efektivitasnya diatas 100 % yaitu termasuk dalam katagori sangat efektif.
Teknik (1) Pemerintah Kabupaten analisis Tabanan selama tahun rasio 2003-2004 belum mampu pertumbuh melaksanakan otonomi an dan daerah dengan tingkat proporsi, kemandirian 12,40%. rasio (2) Tingkat efektivitas efisoensi, tergolong sangat efektif rasio dengan persentase efektivitas 101,31%. Tingkat . efisiennya sangat tidak efisien dengan persentase rata-rata 103,23%. (3) Pertumbuhan PAD sebesar 2,31%, pertumbuhan belanja rutin sebesar 24,25% dan pertumbuhan belanja pembangunan sebesar 28.76%. (4) Dalam APBD, Pendapatan dana perimbangan menempati proporsi
28
3
Putu Martini (2007)
Evaluasi kinerja program studi magister ilmu lingkungan program pascasarjana Universitas Udayana ditinjau dari sudut ekonami, efisiensi, dan efektivitas.
Teknik analisis kuantitatif dan kualitatif
29
tertinggi sebesar 82,56%. Rata-rata proporsi belanja rutin adalah belanja pegawai sebesar 63,51% sedangkan belanja pembangunan yang menduduki proporsi yang terbesar adalah belanja tanah sebesar 30,95 %. (1) Ditinjau dari sudut audit ekonomi, tahun 2004, 2005 ,maupun 2006 samasama ekonomis. (2) Ditinjau dari sudut efisiensi, tahun 2004 ,2005, maupun 2006 termasuk kriteria efisiensi. (3) Ditinjau dari sudut efektivitas, tahun 2004, 2005, maupun 2006 termasuk kriteria efektif.
