EVALUASI KEBIJAKAN PEMEKARAN KECAMATAN YANG BERBASIS PELAYANAN PUBLIK PADA SEKTOR PENDIDIKAN

EVALUASI KEBIJAKAN PEMEKARAN KECAMATAN YANG BERBASIS PELAYANAN PUBLIK PADA SEKTOR PENDIDIKAN Charles Banoet Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Jl. Adisucipto Oesapa Kupang 85000, PO BOX. 147. Telp. (0380) 881584 Fax (0380) 8816775 Email: [email protected]

Abstract South Central Timor regency administration is an area with a broad range of services. To optimize public service for the community, by 2013 the number of districts has been in expand into 32 districts. Research purposes is to figure out how the implementation of the policy widened the territory based the public services, particully in the education sector. This type of research is empiric juridic or in other words sociological study of law with statutory approach, sociological approach, conceptual approach and a case approach. Research data collected were analyzed with descriptive analytical method. The results showed that in general the expansion policy districts in South Central Timor has been on target but in terms of public services, especially in the education sector do not maximized because there is less or limited staff, poor quality of science held by educators as well as the lack of infrastructure educational support such as libraries, laboratories and classrooms. Key words: policy, redistricting, public service, education

Abstrak Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan suatu wilayah Pemerintahan dengan jangkauan layanan yang cukup luas. Untuk mengoptimalkan pelayanan publik bagi masyarakat, hingga tahun 2013 jumlah kecamatan yang ada telah di mekarkan menjadi 32 kecamatan.Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemekaran wilayah yang berbasis pelayanan publik khususnya pada sektor pendidikan. Jenis penilitian yang di gunakan adalah yuridis empiris atau dengan kata lain penelitian hukum sosiologis dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologis, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Data penelitian yang dikumpulkan dianalisis dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan pemekaran kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan secara umum sudah tepat sasaran namun dalam hal pelayanan publik khususnya di sektor pendidikan belum maksimal dilakukan karena masih kurang atau terbatasnya tenaga kependidikan, rendahnya kualitas keilmuan yang dimiliki oleh tenaga pendidik serta kurangnya sarana-prasarana penunjang pendidikan seperti perpustakaan, laboratorium dan ruang kelas. Kata kunci: kebijakan, pemekaran, pelayanan publik, pendidikan

433

Charles Banoet, Evaluasi Kebijakan Pemekaran Kecamatan yang...

Latar Belakang

434

jumlah kabupaten/kota di lndonesia sudah

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar

bertambah 183 daerah mekaran yang terdiri

Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dari 151 Kabupaten dan 32 Kota. Ini artinya

(UUD NRI 1945) menyebutkan bahwa

pertumbuhan jumlah daerah Kabupaten/Kota

Negara Kesatuan Repulik Indonesia dibagi

terjadi rata-rata 20 daerah Kabupaten/Kota per

atas daerah-daerah provinsi dan daerah

tahun. Bisa dikatakan jumlah pertumbuhannya

provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota,

kurang lebih 40% hanya dalam waktu

yang tiap provinsi, kabupaten, dan kota

9 tahun.3 Pada tahun 1999 Pemerintah

mempunyai

untuk

lndonesia memiliki 303 daerah Kabupaten/

menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya.

Kota. Pada tahun 2008 jumlah Kabupaten/

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32

Kota sudah mencapai 484 daerah Kabupaten/

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

Kota yang terdiri dari 388 Kabupaten dan

pembentukan daerah pada dasarnya bertujuan

96 Kota. Pratikno4 mencatat mulai Oktober

untuk meningkatkan pelayanan publik guna

1999 sampai Januari 2008 telah terbentuk

mempercepat

164 daerah baru yang terdiri dari 7 Propinsi

pemerintahan

terwujudnya

daerah

kesejahteraan dapat

baru, 134 Kabupaten baru dan 23 Kota baru.

berupa pemekaran dari satu daerah menjadi

Hingga tahun 2013 jumlah yang ada tersebut

dua daerah atau lebih, atau penggabungan

telah berubah menjadi 497 Kabupaten/Kota

bagian daerah yang bersandingan, atau

dengan rincian 399 Kabupaten dan 98 Kota.5

masyarakat.

Pembentukan

daerah

penggabungan beberapa daerah.1 Pemekaran

Secara yuridis, pemekaran daerah tertuang

daerah adalah pemecahan provinsi atau

dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999

kabupaten/kota menjadi dua daerah atau

tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian

lebih.2

diganti dengan Undang-Undang No. 32

Setelah diberlakukannya Undang Undang

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti

khususnya BAB II yang mengatur tentang

dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus.

Pemerintahan Daerah, pemekaran daerah

Pengaturan mengenai hal tersebut lebih

menjadi kecenderungan baru dalam struktur

terperinci menjelaskan mengenai persyaratan

pemerintahan daerah di lndonesia. Dari

pembentukan

tahun 1999 sampai dengan Tahun 2008,

daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk

1 2 3 4

daerah.

Pembentukan

Pasal 4 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004. Pasal 1 angka 10 PP. No. 78 Tahun 2007. HR. Makaganza, Tantangan Pemekaran Daerah, FusPad, Yogyakarta, 2008, hlm. 35. Pratikno, “Usulan Perubahan Kebiajakan Penataaan Daerah: Pemekaran dan Penggabungan Daerah”, Paper USAID, 29 Febuary 2008, hlm. 1. 5 Buku induk kode data dan wilayah Kemendagri, 2013, http://www.kemendagri.go.id/media/ documents/2013/04/29/f/i/file.pdf.

ARENA HUKUM Volume 6, Nomor 3, Desember 2013, Halaman 290-452

435

meningkatkan

pelayanan

mempercepat

terwujudnya

masyarakat

disamping

publik

guna

kesejahteraan

sebagai

sarana

Kecamatan Amanatun Utara; 2). Kecamatan Oenino,

Pemekaran

dari

Kecamaan

Amanuban Tengah; 3). Kecamatan Nunkulo,

pendidikan politik ditingkat lokal. Untuk itu,

Pemekaran

pembentukan daerah harus memperhatikan

Selatan; 4). Kecamatan Kualin, Pemekaran

beberapa

kemampuan

dari Kecamatan Amanuban Selatan dan

ekonomi, potensi daerah, luas wilayah,

kecamatan Kuanfatu; 5). Kecamatan Kot’olin,

kependudukan, dan pertimbangan dari aspek

Pemekaran dari Kecamatan Kie; 6). Kecamatan

sosial politik, sosial budaya, pertahanan

Kolbanu,

keamanan, serta pertimbangan dan syarat

Amanuban Tengah. Dengan demikian, pada

lain yang memungkinkan daerah itu dapat

tahun 2002 jumlah Kecamatan di Kabupaten

menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan

Timor Tengah Selatan bertambah menjadi 21

dibentuknya daerah dan diberikanya otonomi

Kecamatan.

faktor,

seperti

daerah.6

dari

Kecamatan

Pemekaran

dari

Amanatun

Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Pemekaran yang terjadi di Kabupaten

Timor Tengah Selatan No. 2 Tahun 2006

Timor Tengah Selatan adalah pemekaran

tentang Pembentukan Susunan Organisasi

Kecamatan. Kecamatan dibentuk di wilayah

dan Tata Kerja Kecamatan Mollo Barat dan

kabupaten/kota dengan Peraturan Daerah

Kecamatan Kok’baun, maka terbentuk lagi

dengan berpedoman pada PP No. 19 Tahun

dua kecamatan baru, yaitu:

2008 tentang Kecamatan. Pasal 2 Ayat (1 dan

1. Kecamatan Mollo Barat, Pemekaran dari

2) PP No. 19 Tahun 2008 mengatakan bahwa Pembentukan kecamatan dapat berupa:

Kecamatan Mollo Selatan 2. Kecamatan Kok’baun, Pemekaran dari

a. Pemekaran satu kecamatan menjadi dua

Kecamatan Amanatun Utara

kecamatan atau lebih;

Sampai

b. dan/atau penyatuan wilayah desa dan/ atau kelurahan dari beberapa kecamatan. Kebijakan

pemerintah

tahun

2006

Kecamatan

di

Kabupaten Timor Tengah Selatan menjadi 23 buah Kecamatan.

Kabupaten

Selanjutnya

berdasarkan

Peraturan

Timor Tengah Selatan tentang pemekaran

Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan

wilayah di Kabupaten tersebut bermula dari

No. 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan

dikeluarkannya Peraturan Daerah No. 5

Kecamatan Noebana, Kecamatan Santian,

Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan

Kecamatan Fatukopa, Kecamatan Faut’molo,

Organisasi dan Tata Kerja 6 Kecamatan,

Kecamatan

sehingga terbentuklah 6 buah kecamatan baru,

Kecamatan Kuatnana, Kecamatan Noebeba

yaitu : 1). Kecamatan Toianas, Pemekaran dari

dan

Nunbena,

Kecamatan

Kecamatan

Mollo

Tobu,

Tengah,

6 Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2.

maka


terbentuklah

9

Kecamatan

yaitu:

PP No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

1). Kecamatan Noebana, Pemekaran dari

Pembentukan kecamatan harus memenuhi

Kecamatan Boking; 2). Kecamatan Santian,

syarat seperti yang terdapat dalam Pasal 3 PP

Pemekaran dari Kecamatan Boking; 3).

No.19 Tahun 2008, yakni syarat administratif,

Kecamatan

teknis dan syarat fisik kewilayahan.

Fatukopa,

baru,

436

Pemekaran

dari

Kecamatan Amanuban Timur; 4). Kecamatan Faut’molo,

Pemekaran

dari

Kecamatan

Lebih lanjut Pasal 4 PP. No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan

mengatur pula

Amanuban Timur; 5). Kecamatan Nunbena,

persyaratan administratif, akan tetapi persoalan

Pemekaran dari Kecamatan Fatumnasi; 6).

yang muncul adalah dalam pembentukan

Kecamatan Tobu, Pemekaran dari Kecamatan

kecamatan baru, Para penguasa (pejabat

Mollo Utara dan Kecamatan Fatumnasi;

daerah / Bupati, DPRD dan SKPD) jarang

7). Kecamatan Kuatnana, Pemekaran dari

melibatkan dan tanpa melalui persetujuan

Kecamatan Amanuban Barat; 8). Kecamatan

badan permusyawaratan desa (BPD) bahkan

Noebeba,

Kecamatan

tanpa melibatkan kepala Desa dalam proses

Amanuban Selatan dan Kecamatan Kuanfatu;

pembentukan wilayah yang akan menjadi

9). Kecamatan Mollo Tengah, Pemekaran dari

cakupan wilayah kecamatan baru yang akan

Kecamatan Mollo Selatan.

dibentuk.

Pemekaran

Pemekaran

dari

dalam

Selain itu pula, Persyaratan Teknis

dapat

tentang pembentukan kecamatan baru di

masyarakat,

atur juga dalam Pasal 7 ayat (1) PP No.19

serta menciptakan daerah makin mandiri dan

Tahun 2008. Problem tentang persyaratan

demokratis. Tujuan ini dapat diwujud-nyatakan

teknis yang muncul adalah mengenai jumlah

melalui peningkatan profesionalisme aparatur

penduduk, luas wilayah, rentang kendali

daerah

menyelenggarakan

penyelenggaraan pelayanan pemerintahan;

pemerintahan yang efisien dan efektif, dapat

aktivitas perekonomian; dan ketersediaan

meningkatkan pelayanan dasar publik, dapat

sarana dan prasarana seperti yang tertuang

menciptakan kesempatan lebih luas untuk

dalam PP ini.

implementasinya meningkatkan

untuk

wilayah

baru

diharapkan kesejahteraan

dapat

masyarakat, serta mendapat akses langsung

Mengenai Persyaratan Fisik Kewilayahan,

pada unit‐unit pelayanan publik yang tersebar

seperti yang di atur dalam Pasal 6 ayat (1),

dan mudah dijangkau oleh masyarakat

(2), dan (3) mengenai cakupan wilayah,

pedesaan maupun kota.

lokasi calon ibukota, dan sarana prasarana

Dari pemaparan di atas, masalah hukum

pemerintahan. Problematika yang muncul

yang timbul dari pemekaran Kecamatan di

adalah

wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan

kecamatan untuk daerah kabupaten paling

adalah belum sepenuhnya mengacu kepada

sedikit terdiri atas 10 (sepuluh) desa. Akan

dari

Cakupan

wilayah

sebuah


437

tetapi untuk melakukan pemenuhan syarat

SMA dalam meningkatkan kualitas pelayanan

ini, tidak jarang sebuah desa dipaksa untuk

publik dan memberikan akses yang mudah

bergabung agar syarat fisik kewilayahan ini

kepada masyarakat namun secara faktual hal

terpenuhi. Sebagai contoh adalah pemekaran

ini belum terwujud dimana terdapat sejumlah

kecamatan Mollo Tengah yang syarat dengan

kecamatan hasil pemekaran baru yang belum

kepentingan penguasa dan melangar syarat-

ada/belum di bangunnya sekolah SMP dan

syarat di atas.

SMA.

Dilihat dari segi teoritik, pemekaran

Berdasarkan uraian pada latar belakang

wilayah yang berupa pembentukan kecamatan

masalah di atas, rumusan masalah yang akan

baru di Kabupaten Timor Tengah Selatan

menjadi pokok pembahasan dalam penelitian

adalah dalam rangka mendekatkan pelayanan

ini adalah:

publik kepada masyarakat, hal ini dikarenakan

1. Bagaimana

implementasi

kebijakan

bahwa pemerintahan di wilayah kecamatan

pemekaran wilayah di Kabupaten Timor

di persempit sehingga akses masyarakat

Tengah Selatan Provinsi Nusa Tengara

ke pemerintah Kecamatan semakin dekat,

Timur?

terutama di sektor pendidikan. Akan tetapi

2. Apa kendala hukum dalam pelaksanaan

hal ini tidak terlihat dalam pelayanan publik,

kebijakan

sehingga pemekaran di wilayah Kabupaten

berbasis pelayanan publik pada sektor

Timor Tengah Selatan terkesan untuk bagi-

Pendidikan di Kabupaten Timor Tengah

bagi jabatan kepada pendukung penguasa atau

Selatan Provinsi Nusa Tengara Timur?

orang terdekat yang berkuasa. Hal ini ditandai

pemekaran

wilayah

yang

3. Bagaimana upaya hukum yang ditempuh

setiap ada pemekaran wilayah kecamatan,

oleh

hampir terjadi sengketa antara kecamatan

Tengah Selatan Provinsi Nusa Tengara

lama dan kecamatan baru hasil pemekaran,

Timur memperbaiki kebijakan pemekaran

terutama mengenai aset kecamatan. Sehingga

wilayah yang berbasis pelayanan publik

secara teoritik, syarat pemekaran kecamatan

pada sektor Pendidikan?

Pemerintah

Kabupaten

Timor

dipenuhi seadanya, padahal di dalamnya

Jenis penilitian yang di gunakan adalah

terdapat fakta bahwa ada kepentingan politis

yuridis empiris atau dengan kata lain penelitian

tertentu.

hukum sosiologis dengan metode pendekatan

Selain problem dari segi teoritik di atas,

perundang-undangan, pendekatan sosiologis,

terdapat problem sosiologis yang muncul yakni

pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

bahwa Setiap kecamatan baru yang dibentuk

Data penelitian yang dikumpulkan dianalisis

harus membangun sarana pendidikan yang

dengan metode deskriptif analitis.

memadai seperti keberadaan SD, SMP dan


Pembahasan

lanjut dikatakan bahwa, karena adanya

A. Implementasi Kebijakan Pemekaran Wilayah Tengah

Di

Kabupaten

Selatan

Provinsi

Timor Nusa

Tengara Timur Secara umum, pembangunan daerah di Indonesia dapat didefinisikan sebagai semua bentuk kegiatan pembangunan baik yang berurusan dengan rumah tangga daerah maupun yang tidak termasuk, meliputi berbagai sumber pembiayaan, baik yang bersumber dari Pemerintah (APBD dan APBN) maupun yang bersumber dari masyarakat.

7

Salah

satu

cara

pembangunan

untuk

daerah

mempercepat

adalah

dengan

mewujudkan pemekaran daerah secara baik serta terkontrol. Pada dasarnya, pemekaran ini bertujuan untuk mendapatkan keadilan dan pemerataan dengan cara meningkatkan kesejahteraan

masyarakat,

mempercepat

ekonomi pembangunan, mempercepat proses demokrasi, meningkatkan pelayanan publik pada waktu yang bersamaan dan untuk lebih dekat dengan rakyat. Fitrani

et

all

8

menyatakan

bahwa

pemekaran telah membuka peluang terjadinya bureaucratic and political rent-seeking, yakni kesempatan untuk memperoleh keuntungan dana, baik dari pemerintah pusat maupun dari

438

penerimaan

daerah

sendiri.

Lebih

tuntutan untuk menunjukkan kemampuan menggali potensi wilayah, maka banyak daerah menetapkan berbagai pungutan untuk meningkatkan

Pendapatan

Asli

Daerah

(PAD). Hal ini menyebabkan terjadinya suatu perekonomian daerah berbiaya tinggi. Maraknya di

Indonesia

terjadi

pemekaran

daerah

harus

dibarengi

dengan

dilakukannya evaluasi. Evaluasi menurut Hanafi dan Guntur9 adalah penilaian terhadap suatu permasalahan atau persoalan yang umumnya menuju baik buruknya persoalan tersebut. Dalam kaitannya dalam program biasanya evaluasi dilakukan dalam rangka mengukur kinerja dan efek atau program dalam mencapai tujuan tertentu. Landasan evaluasi pemekaran daerah didasarkan atas tujuan pemekaran daerah itu sendiri, yang tertuang dalam PP No. 129 Tahun 2000 yang kemudian diganti dengan PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Dalam Bab II Pasal 2 disebutkan bahwa tujuan

pemekaran

meningkatkan

daerah

yakni

kesejahteraan

untuk

masyarakat

melalui: (i) peningkatan pelayanan kepada masyarakat; (ii) percepatan pertumbuhan kehidupan pelaksanaan

demokrasi;

(iii)

pembangunan

percepatan

perekonomian

daerah; (iv) percepatan pengelolaan potensi

7 Kunarjo, Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan, Universitas Indonesia, Jakarta, 1992, hlm. 132. 8 Fitrani, Fitria, Hofman Bert dan Kai Kaser. “Unity in Diversity? The Creation of New Local Government in a Decentralising Indonesia”, Bulletin of Indonesian Economic Studies 41(1), 2005, hlm. 57–79. 9 Dalam Wisnu Ali Putra, “Evaluasi Pembentukan Desa Sepala Dalung Kecamatan Sesayap Hihir Kabupaten Tana Tidung”, eJournal Pemerintahan Integratif, ISSN 2337-8670, Ejournal.pin.or.id, 2013, hlm. 4.

439


daerah; (v) peningkatan keamanan dan

karena disebabkan beberapa kendala seperti

ketertiban; (vi) peningkatan hubungan yang

jangkauan

serasi antara pusat dan daerah. Ada dua hal

dimana setiap kecamatan harus melayani 10

penting yang berkaitan dengan peningkatan

sampai dengan 20 desa dengan topografi yang

kesejahteraan masyarakat, yaitu pertama,

sangat sulit, SDM yang terbatas dan juga

bagaimana pemerintah melaksanakannya, dan

kualitas sangat rendah, dan sarana pendukung

kedua, bagaimana dampaknya di masyarakat

pelayanan

setelah pemekaran tersebut berjalan selama

kendala di atas yang melandasi permintaan

lima tahun.10

dari masyarakat untuk perlu dilakukanya

Seperti yang dijelaskan dalam latar

pelayanan

yang

yang

minim.

sangat

Dari

luas

berbagai

pemekaran kecamatan.

belakang di atas, pemekaran yang terjadi

Hal senada juga diungkapkan oleh Nikson

di Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah

D. E. Nomleni12 bahwa terjadinya pemekaran

pemekaran Kecamatan. Kecamatan dibentuk

kecamatan di Kabupaten Timor Tengah

di wilayah kabupaten/kota dengan Peraturan

Selatan disebabkan karena teramat luasnya

Daerah dengan berpedoman pada PP No.19

wilayah yg di miliki. Proses pemekaran

Tahun 2008 tentang Kecamatan, Pasal 2

kecamatan itu meliputi Adanya aspirasi

ayat (1 ) PP No. 19 Tahun 2008 berbunyi,

dari masyarakat kepada pemerintah Kab.

Pembentukan kecamatan dapat berupa :

Timor Tengah Selatan, kemudian Secara

a. Pemekaran satu kecamatan menjadi dua

administrasi

pemerintah

meneliti

semua

berkas aspirasi pemekaran yang masuk,

kecamatan atau lebih; b. dan/atau penyatuan wilayah desa dan/

kemudian

Pemerintah/Tim

melakukan

atau kelurahan dari beberapa kecamatan.

sosialisasi dan survei lokasi calon ibu kota

(Pasal 2 ayat 2).

kecamatan, Pembahasan rancangan peraturan

Menurut

Ferdinan

Timo11,

proses

daerah

tentang

pembentukan

kecamatan

pemekaran kecamatan dari tahun 2000

bersama DPRD, Bersama Pansus DPRD yg

sebanayak

32

menangani pemekaran melakukan survey

Kecamatan berawal dari proses pelayanan

kelayakan, Penetapan Perda Pembentukan

pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan

kecamatan baru dan Penetapan dan penegasan

yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten

batas kecamatan.

15

Kecamatan

menjadi

Timor Tengah Selatan sangat minim sekali, 10 Darmawan dkk., Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah 2001-2007,Bappenan dan UNDP, Jakarta, 2008, hlm. 5. 11 Wawancara dengan Bapak Ferdinan Timo, S.Sos, Kasubbag Penilaian Kinerja dan Pengawasan, Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, pada hari Kamis, 5 Desember 2013. 12 Wawancara dengan Bapak Nikson D. E. Nomleni, S.Sos. M.Si., Kepala Bidang Penelitian, Statistik dan Pelaporan BAPPEDA Kabupaten Timor Tengah Selatan, pada hari Rabu, 4 Desember 2013.


440

Tabel I Nama Dan Jumlah Kecamatan Sebelum Dan Sesudah Pemekaran No.

Kecamatan Sebelum Pemekaran

No.

Kecamatan Pemekaran

1.

Kec. Mollo Utara

1.

Kec. Toianas, Pemekaran dari Kec. Amanatun Utara

2.

Kec. Mollo Selatan

2.

Kec. Oenino, Pemekaran dari Kec. Amanuban Tengah

3.

Kec. Amanuban Timur

3.

Kec. Nunkulo, Pemekaran dari Kec. Amanatun Selatan

4.

Kec. Amnuban Tengah

4.

5.

Kec. Amanuban Selatan

5.

Kec. Kualin, Pemekaran dari Kec. Amanuban Selatan dan kec. Kuanfatu Kec. Kot’olin, Pemekaran dari Kec. Ki’e

6.

Kec. Amanuban Barat

6.

Kec. Kolbanu, Pemekaran dari Kec. Amanuban Tengah

7.

Kec. Amanatun Selatan

7.

Kec. Mollo Barat, Pemekaran dari Kec. Mollo Selatan

8.

Kec. Amanatun Utara

8.

Kec. Kok’baun, Pemekaran dari Kec. Amanatun Utara

9.

Kec. Kota So’e

9.

Kec. Noebana, Pemekaran dari Kec. Boking

10. Kec. Ki’e

10. Kec. Santian, Pemekaran dari Kec. Boking

11 Kec. Kuanfatu

11. Kec. Fatukopa, Pemekaran dari Kec. Amanuban Timur

12. Kec. Fatumnasi

12. Kec. Faut’molo, Pemekaran dari Kec. amanuban timur

13 Kec. Polen

13. Kec. Nunbena, Pemekaran dari Kec. fatumnasi

14 Kec. Batu Putih

14. Kec. Tobu, Pemekaran dari Kec. Mollo Utara dan Kec. Fatumnasi

15 Kec. Boking

15. Kec. Kuatnana, Pemekaran dari Kec. Amanuban Barat

Tahun Pemekaran

Dasar Hukum

2002

Perda No.5 Tahun 2002

2006


2007


16. Kec. Noebeba, Pemekaran dari Kec. Amanuban Selatan dan Kec. Kuanfatu 17. Kec. Mollo Tengah, Pemekaran dari Kec. Mollo Selatan Jlh

15 Kecamatan

Jlh

17 Kecamatan

32 Kecamatan

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Umum, Setda Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013


441

Berikut nama dan jumlah kecamatan

semakin lancar karena kedekatan jangkauan

sebelum dan sesudah pemekaran di Kabupaten

pelayanan dalam wilayah yang tidak luas serta

Timor Tengah Selatan :

mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya

Berdasarkan tabel 1, dapat dijelaskan

secara efektif dan efisien.

bahwa, sejak berdirinya Kabupaten Timor

Pelayanan sektor pendidikan di Kabupaten

Tengah Selatan hingga tahun 2000 telah

Timor Tengah Selatan sebelum dan sesudah

terdapat 15 Kecamatan. Namun pesatnya

pemerintahan kecamatan dimekarkan, dari

perkembangan penduduk dan luasnya wilayah

sisi pengawasan pemerintahan di tingkat

yang dimiliki maka dari jumlah kecamatan

kecamatan tentu lebih mudah, akan tetapi

yang ada tersebut kemudian dimekarkan

dari sisi teknis pendidikan sama saja dengan

sehingga sampai dengan sekarang (tahun

sebelumnya. Pelayanan sektor pendidikan

2013) jumlah kecamatan telah bertambah

belum maksimal, karena jangkauan wilayah

menjadi

Pemekaran

dengan topografi yang sulit di tempuh.

kecamatan tersebut di dasarkan pada berapa

Masalah SDM di sektor pendidikan belum

Peraturan Daerah Yakni : PERDA No. 5

memadai. Fasilitas pendukung bagi aparat

Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan

UPT dinas PPO kecamatan masih kurang.

Organisasi dan Tata Kerja 6 Kecamatan,

Contoh, Pengawas sekolah secara ideal

Peraturan

Timor

harus 1 berbanding 8 sampai 10 sekolah,

Tengah Selatan No. 2 Tahun 2006 Tentang

tapi kenyataannya, 1 pengawas SD dan SMP

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata

mengawas lebih dari 10 sekolah. Kebijakan

Kerja Kecamatan Mollo Barat dan Kecamatan

Pemerintah

Kok’baun, serta Peraturan Daerah Kabupaten

dapat mengembangkan struktur UPT Dinas

Timor Tengah Selatan No. 29 Tahun 2007

PPO kecamatan yakni membentuk UPT

Tentang Pembentukan Kecamatan Noebana,

sesuai

Kecamatan Santian, Kecamatan Fatukopa,

lebih mendekatkan lagi pelayanan di sektor

Kecamatan Faut’molo, Kecamatan Nunbena,

pendidikan, namun hal ini pun terkait dengan

Kecamatan Tobu, Kecamatan Kuatnana,

kemampuan keuangan Negara dan Daerah.

32

Kecamatan.

Daerah

Kabupaten

Kecamatan Noebeba dan Kecamatan Mollo

pemekaran

Luisa Kebijakan

Tengah.

Pusat/Diknas

Nitbani13

di

kecamatan

menjelaskan

pemekaran

harapkan

sehingga

bahwa

kecamatan

di

di

kabupaten Timor Tengah Selatan kalau

wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan

dilihat secara umum sudah tepat sasaran

pada dasarnya adalah untuk mendekatkan

dalam hal pelayanan publik khususnya

pelayanan publik. Pelayanan pemerintah akan

sektor pendidikan, hasil yang ada berupa

Tujuan

pemekaran

kecamatan

13 Wawancara dengan Bapak Luisa Nitbani, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan, pada hari Sabtu, 7 Desember 2013.


adanya sekolah-sekolah Negeri pada setiap kecamatan termasuk kecamatan pemekaran. Ia menambahkan bahwa, Namun bila kita

misalnya jalan dan sanitasi.

B. Kendala

Publik Pada Sektor Pendidikan di

selama ini belum optimal di lakukan karena

Kabupaten Timor Tengah Selatan -

ketersediaan tenaga pendidik masih sangat

Perlu pengadaan tenaga guru untuk semua jenjang dan semua jurusan guna dapat memenuhi

kekurangan/keterbatasan

yang

ada, perlu memberikan kesempatan belajar bagi tenaga pendidik untuk memperdalam ilmu pengetahuaannya ke jenjang pendidikan yg lebih tinggi. Misalnya, Tenaga pendidik dengan kualifikasi pendidikan D2/D3 harus di beri kesempatan agar bisa menamatkan pendidikan S1 dan yang S1 sedapat mungkin diberikan kesempatan agar bisa ke jenjang magister (S2). Perlu pengembangan dan serta renovasi sarana prasarana pendidikan yang telah ada di setiap kecamatan, Perlu adanya pendirian skolah baru untuk semua jenjang pada titik basis penduduk usia sekolah yang ada di setiap kecamatan pemekaran, harus didirikannya UPT Dinas PPO di setiap kecamatan termasuk kecamatan pemekaran sehingga dapat memaksimalkan pelayanan bagi masyarakat, dan hal lain yang tidak kalah penting adalah perlu adanya perhatian pemerintah

terhadap

sarana-prasarana

pendukung pendidikan di setiap kecamatan

Dalam

Wilayah Yang Berbasis Pelayanan

pelayanan publik kusus di sektor pendidikan

langkah konkrit yang harus dilakukan adalah

Hukum

Pelaksanaan Kebijakan Pemekaran

perhatikan secara mendalam, pelaksanaan

minim. Lebih lanjut Ia menyampaikan

442

Provinsi Nusa Tengara Timur Secara umum pelayanan publik dapat dipahami sebagai jenis pelayanan yang disediakan untuk masyarakat, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Tujuan

pelayanan

publik

adalah

untuk

menyediakan pelayanan yang terbaik bagi publik atau masyarakat. Pelayanan yang terbaik adalah pelayanan yang memenuhi apa yang dijanjikan atau apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pelayanan publik harus mencakup beberapa unsur yakni: Pertama, terdapat kejelasan antara hak dan kewajiban pemberi dan penerima layanan. Kedua, pengaturan pelayanan publik disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Ketiga, kualitas proses dan hasil

pelayanan

kenyamanan,

memberikan

kelancaran

dan

keamanan, kepastian

hukum. Keempat, apabila pelayanan publik dirasakan terlalu mahal, harus ada peluang bagi masyarakat untuk menyelenggarakan sistem pelayanan sendiri.14 Sektor pendidikan merupakan bagian penting dalam pelayanan publik. Pemekaran

14 Rahmadani Yusran, Evaluasi Dampak Kebijakan Pemekaran Daerah di Indonesia: Studi Daerah Pemekaran Kabupaten Solok Selatan, dalam Jurnal Demokrasi, Vol. VI No. 2 Th. 2007, hlm. 162.


443

Tabel 2 Data Sarana Pendidikan Sekolah Dasar / sederajat dan Penduduk Usia Sekolah Pada Kecamatan Sebelum dan Sesudah Pemekaran di Kabupaten Timor Tengah Selatan Hingga Tahun 2012 No. Kecamatan Sebelum Jml Jml Siswa No. Pemekaran Sekolah Usia (SD/MI/ Sekolah SDLB) (7-12 thn)

Kecamatan Sesudah Pemekaran

Jml Sekolah (SD/MI/ SDLB)

Jml Siswa Usia Sekolah (7-12 thn)

1

Kec. Mollo Utara

26

3,721

1

Kec. Toianas

15

2,030

2

Kec. Mollo Selatan

12

1,525

2

Kec. Oenino

13

1,431

3

Kec. Amanuban Timur

29

3,201

3

Kec. Nunkolo

14

2,470

4

Kec. Amanuban Tengah

17

2,180

4

Kec. Kualin

21

3,416

5

Kec. Amanuban Selatan

25

3,658

5

Kec. Kot'olin

12

1,731

6

Kec. Amanuban Barat

17

3,246

6

Kec. Kolbano

23

2,608

7

Kec. Amanatun Selatan

22

3,044

7

Kec. Molo Barat

9

1,161

8

Kec. Amanatun Utara

22

2,746

8

Kec. Kokbaun

4

620

9

Kec. Kota Soe

20

5,043

9

Kec. Noebana

7

632

10

Kec. Ki'e

24

3,192

10

Kec. Santian

10

1,189

11

Kec. Kuanfatu

27

3,261

11

Kec. Fatukopa

6

724

12

Kec. Fatumnasi

8

1,068

12

Kec. Faut'molo

6

833

13

Kec. Polen

21

2,245

13

Kec. Numbena

8

862

14

Kec. Batuputih

15

1,925

14

Kec. Tobu

13

1,604

15

Kec. Boking

12

1,384

15

Kec. Kuat'nana

18

2,670

16

Kec. Noebeba

17

2,186

17

Kec. Mollo Tengah

9

1,150

297

41,439

205

27.317

15 Kecamatan

17 Kecamatan

Sumber: Bagian Program Dinas PPO KAB Timor Tengah Selatan Tahun 2013

daerah

memungkinkan

pemerintah

memperbaiki pemerataan fasilitas pendidikan,

dapat di lihat data yang penulis peroleh di lokasi penelitian:

baik di tingkat dasar maupun lanjutan, serta

Berdasarkan tabel 2, dapat dijelaskan

menyediakan lebih banyak tenaga pendidik

bahwa untuk rentang usia siswa sekolah

yang memadai melalui peran pemerintah

di tingkat sekolah dasar atau sederajat

daerah. Rentang kendali yang lebih pendek dan

dibandingkan

alokasi fiskal yang lebih merata seyogyanya

sekolah sudah cukup memadai. Sebagai salah

menjadi modal dasar bagi peningkatan

satu contoh kecamatan sebelum pemekaran

pelayanan bidang pendidikan di setiap daerah,

yaitu kecamatan Mollo Utara jumlah sekolah

khususnya daerah pemekaran. Berikut ini

dasar atau sederajat yaitu sebanyak 26 Sekolah

dengan

keberadan

jumlah


444

Tabel 3 Data Sarana Pendidikan SMP / Sederajat dan Penduduk Usia Sekolah Pada Kecamatan Sebelum dan Sesudah pemekaran Di Kabupaten Timor Tengah Selatan hingga Tahun 2012

Jumlah Siswa Kecamatan Sebelum Jumlah Sekolah Usia Sekolah No. No. Pemekaran (SMP/MTs/SMPLB (13-15Tahun) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kec. Mollo Utara Kec. Mollo Selatan Kec. Amanuban Timur Kec. Amanuban Tengah Kec. Amanuban Selatan Kec. Amanuban Barat Kec. Amanatun Selatan Kec. Amanatun Utara Kec. Kota Soe Kec. Ki'e Kec. Kuanfatu Kec. Fatumnasi Kec. Polen Kec. Batuputih Kec. Boking

15 Kecamatan

9 5 7 4 7 7 8 4 10 7 7 2 4 3 3

1.762 1.212 841 1.258 1.006 2.002 1.136 988 4.232 1.348 1.422 344 747 567 803

87

19.668

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Jumlah Siswa Jumlah Sekolah Usia Sekolah (SMP/MTs/SMPLB (13-15Tahun)

Kec. Toianas Kec. Oenino Kec. Nunkolo Kec. Kualin Kec. Kot'olin Kec. Kolbano Kec. Molo Barat Kec. Kokbaun Kec. Noebana Kec. Santian Kec. Fatukopa Kec. Faut'molo Kec. Numbena Kec. Tobu Kec. Kuat'nana Kec. Noebeba Kec. Mollo Tengah

4 3 2 7 3 6 1 1 1 4 1 2 4 2 3 1

728 461 804 1.235 617 840 366 200 275 416 248 298 300 346 861 573 9.667

17 Kecamatan

45

18.235

Sumber: Bagian Program Dinas PPO KAB Timor Tengah Selatan

dan jumlah siswa usia sekolah sebanyak

kecamatan sebelum dan sesudah pemekaran

3,721 jiwa, sedangkan di kecamatan sesudah

sangat timpang atau tidak sebanding dengan

pemekaran yaitu di kecamatan Toianas,

keberadaan jumlah siswa usia sekolah dimana

jumlah sekolah dasar atau sederajad sebanyak

tingkat rata-rata 1 sekolah SMP atau sederajad

15 Sekolah dan jumlah siswa usia sekolah

menampung lebih dari 180 siswa, sebagai mana

sebanyak 3,030 jiwa. Jadi rata-rata untuk satu

contoh yang terlihat pada kecamatan Mollo

sekolah dasar dapat menampung 140 siswa.

Tengah. Bahkan yang sangat disayangkan ada

Data yang terlihat pada tabel 3, dapat dijelaskan bahwa ketersediaan

siswa usia sekolah tapi belum ada sekolahnya

sekolah

seperti yang terlihat di wilayah Kecamatan

tingkat SMP atau sederajad yang ada di

Fautmolo padahal tujuan pemekaran adalah


445

Tabel 4 Data Sarana Pendidikan SMA /sedeajat dan Penduduk Usia Sekolah Pada Kecamatan Sebelum dan Sesudah Pemekaran di Kabupaten Timor Tengah Selatan hingga Tahun 2012

Kecamatan Sebelum No. Pemekaran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kec. Mollo Utara Kec. Mollo Selatan Kec. Amanuban Timur Kec. Amanuban Tengah Kec. Amanuban Selatan Kec. Amanuban Barat Kec. Amanatun Selatan Kec. Amanatun Utara Kec. Kota Soe Kec. Ki'e Kec. Kuanfatu Kec. Fatumnasi Kec. Polen Kec. Batuputih Kec. Boking

15 Kecamatan

Jumlah Siswa Jumlah Sekolah Usia Sekolah No. (SMA/MA/SMLB) (16-18 Tahun) 2 2 3 3 1 1 4 1 10 3 1 1 1 1 2

1.195 1.108 895 1.019 1.381 1.730 980 910 3.655 1.014 1.117 340 452 637 437

36

16.870

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Jumlah Siswa Jumlah Sekolah Usia Sekolah (SMA/MA/SMLB) (16-18 Tahun)

Kec. Toianas Kec. Oenino Kec. Nunkolo Kec. Kualin Kec. Kot'olin Kec. Kolbano Kec. Molo Barat Kec. Kokbaun Kec. Noebana Kec. Santian Kec. Fatukopa Kec. Faut'molo Kec. Numbena Kec. Tobu Kec. Kuat'nana Kec. Noebeba Kec. Mollo Tengah

1 1 3 2 1 2 1 2 -

507 355 563 1.112 440 601 346 128 270 360 215 232 287 342 923 426 501

17 Kecamatan

13

7.608

Sumber: Bagian Program Dinas PPO KAB Timor Tengah Selatan

untuk

memberikan

dan

mendekatkan

pelayanan publik bagi masyarakat.

kecamatan hasil pemekaran yang hingga kini belum mempunyai sekolah tingkatan

Data yang termuat pada tabel 4 diatas

SMA/sederajat, seperti Kecamatan Oenino,

memperlihatkan adanya ketikakseimbangan

Kecamatan Kot’olin, Kecamatan Molo Barat,

jumlah siswa usia sekolah dengan ketersediaan

Kecamatan Kok Baun, Kecamatan Fatukopa,

sekolah yang ada. Tiap kecamatan rata-rata

Kecamatan Numbena, Kecamatan Tobu,

hanya memiliki satu sampai dua gedung

Kecamatan Noebeba dan Kecamatan Mollo

sekolah tingkatan SMA sementara jumlah

tengah sedangkan jumlah siswa usia sekolah

siswa yang membutuhkan layanan pendidikan

menunjukan angka yang cukup tinggi yakni

pada tingkatan tersebut mencapai ratusan

rata-rata 350 jiwa perkecamatan.

hingga ribuan orang. Bahkan yang sangat

Mencermati kenyataan pada tabel 4 diatas,

memprihatinkan adalah terdapat beberapa

dapat dikatakan bahwa Daerah Otonom Baru


446

(DOB) memiliki daya tampung sekolah yang

dunia usaha dalam pembangunan pendidikan

lebih rendah dibandingkan kelompok daerah

termasuk peran dan fungsi dewan pendidikan

induk. Hal ini berlaku untuk semua jenjang

dan komite sekolah.

pendidikan. mengandung

Indikator

makna

sesungguhnya

hukum yang di hadapi dinas PPO Kabupaten

Pertama, ketersediaan sekolah; dan kedua,

Timor Tengah Selatan adalah berkaitan dengan

partisipasi masyarakat.

Peraturan Bupati (PERBUB) yang hanya

mengukur

yang

Di samping kendala teknis di atas, kendala

krusial.

Dalam

dua

ini

pelayanan

menetapkan 15 UPT (unit pelaksana teknis)

publik di bidang pendidikan digunakan

pendidikan di wilayah kecamatan sementara

indikator rasio siswa per sekolah. Rasio siswa

dari sisi kelembagaan jumlah kecamatan

per sekolah menunjukkan daya tampung

sudah meningkat menjadi 32 kecamatan

sekolah dalam menyerap seluruh siswa yang

sehingga diyakini pelayanan pendidikan

ada di suatu wilayah. Semakin tinggi jumlah

tidak mungkin maksimal bila tidak ada

siswa per sekolah maka semakin tinggi daya

penambahan UPT oleh karena itu Peraturan

tampung sekolah yang menunjukkan baiknya

Bupati (PERBUB) tersebut perlu di revisi

kinerja daerah dalam menyediakan fasilitas

(harus ditinjau kembali) agar dapat menjawab

pendidikan.

kebutuhan yang ada. Kendala hukum lain

Pembangunan

kinerja

belum

yang juga sangat berpengaruh dalam proses

sepenuhnya mampu memberikan pelayanan

peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten

pendidikan

Timor

yang

pendidikan berkualitas.

Menurut

Tengah

Selatan

tersebut

adalah

observasi penulis, beberapa faktor penyebab

keabsahan kepemilikan tanah oleh sekolah

rendahnya kualitas pelayanan pendidikan di

dimana sering terjadi sengketa kepemilikan

Kabupaten Timor Tengah Selatan

tanah antara sekolah dan masyarakat dimana

1)

Ketersediaan

tenaga

adalah;

pendidik

dan

masyarakat tertentu sering mengklain tempat/

kependidikan yang belum memadai, baik dari

tanah bangunan sekolah sebagai hak milik

segi jumlah maupun mutu; 2) Terbatasnya

sehingga sangat mengganggu proses belajar

sarana dan prasarana pendidikan, seperti

mengajar.

perpustakaan, laboratorium dan ruang kelas; 3)

Pelaksanaan pelayanan publik di bidang

Manajemen pendidikan belum berjalan secara

pendidikan di Kabupaten Timor Tengah

efektif dan efisien disebabkan oleh rendahnya

Selatan secara umum dapat dikatakan belum

kompetensi guru dan kepala sekolah serta

optimal memanfaatkan sumber daya yang

kurangnya Sarana dan prasarana pendukung

ada, karena konsentrasi pembangunan fisik

pendidikan seperti jalan dan sanitasi; dan

masih terarah ke dalam paradigma pelayanan

4) Rendahnya peran serta masyarakat dan

seperti

yang

dikemukakan

Osborne

&


447

Plastrik.15 Meski Pemerintahan Kabupaten

tertentu

Timor Tengah Selatan concern dalam upaya

hidupnya. Dari gambaran di atas, terlihat

peningkatan pelayanan di bidang pendidikan

bahwa

melalui pembangunan sarana dan prasarana,

Tengah Selatan secara keseluruhan belum

pemerintah dianggap belum mampu menjadi

mampu

spending more and doing more seperti

signifikan dalam meningkatkan keikutsertaan

dalam mitos liberal dan bahkan upaya-upaya

masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan

memaksimalkan

publik.

justru

penggunaan

mengakibatkan

semakin

anggaran besarnya

perhatian pemerintah kepada pembangunan infrastruktur

ketimbang

mengoptimalkan

fungsi-fungsi yang mengarah pada usaha peningkatan kualitas pendidikan masyarakat. Pada sisi lain, ketiadaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pelayanan publik serta kondisi daerah yang masih

mengalami

ketertinggalan,

juga

mengakibatkan kinerja pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan publik juga belum optimal. Dalam paradigma pelayanan publik (co-production) dijelaskan bahwa pemberian layanan baik sebagai sebuah penataan maupun proses, di mana pemerintah dan masyarakat membagi tanggung jawab (conjoint responsibility) dalam menyediakan pelayanan publik.16 Hal ini berarti bahwa perubahan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah akan terlihat dari tingkat kesadaran masyarakat untuk terlibat secara massif dalam memanfaatkan jenis pelayanan

dalam

meningkatkan

Pemerintahan menghasilkan

kualitas

Kabupaten perubahan

Timor yang

C. Upaya Hukum Yang Ditempuh Oleh

Pemerintah

Kabupaten

Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tengara Timur Memperbaiki Kebijakan

Pemekaran

Wilayah

Yang Berbasis Pelayanan Publik Pada Sektor Pendidikan Kualitas pelayanan publik merupakan satu hal yang erat kaitannya dengan pemekaran daerah. Pemekaran daerah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, antara lain melalui peningkatan dan pemerataan pelayanan publik, termasuk bidang pendidikan. Jelas bahwa pembangunan fasilitas publik seyogyanya dibarengi dengan peningkatan kualitas dan efektivitas pelayanan itu sendiri, sehingga dapat secara optimal mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Secara teoritis pemekaran daerah yang sudah berlangsung di berbagai wilayah di Indonesia berasumsi bahwa pembentukan wilayah (khususnya di tingkat kecamatan)

15 David Osborne dan Peter Plastrik, Banishing Bureaucracy: The Five Strategies for Reinventing Government, Addison-Wesley Publishing Company, Massachusetts, 1996, hlm. 13. 16 Melissa J Marschall, Citizen Participation and the Neighborhood Context: A New Look at the Coproduction of Local Public Good, Political Research Quarterly. Academic Research Library, 2004, hlm. 232.


448

memiliki korelasi positif dengan peningkatan

(misalnya bagaimana guru bisa di ikut

kehidupan

sertakan dalam kegiatan diklat, bimtek

demokrasi

masyarakat

lokal.

Asumsi ini sangatlah logis, sebab ketika terjadi

dan lain sebagainya)

pemekaran wilayah, maka secara otomatis

3. Perlunya kebijakan yang berorientasi

akan terjadi penambahan unit pemerintahan.

pada peningkatan mutu pendidikan secara

Selanjutnya,

berkelanjutan

jangkauan

teritorial

secara

dengan

menggunakan

otomatis menjadi semakin pendek/dekat,

evaluasi diri sekolah (EDS) dan evaluasi

sementara jumlah penduduk yang harus

diri kabupaten (EDK) sebagai dokumen

dilayani pun menjadi semakin sedikit.

untuk

Langkah-langkah konkrit dan strategis

menetapkan

perencanaan

pendidikan ke depan.

yang perlu ditempuh oleh Pemerintah Daerah

Untuk menjawab visi masyarakat Timor

Kabupaten Timor Tengah Selatan guna

Tengah Selatan yakni menghasilkan insan

memaksimalkan pelayanan publik di sektor

Timor Tengah Selatan yang berkualitas dan

pendidikan yaitu :

kompetitif maka ketiga langkah stategis di


atas dirasa tidaklah cukup bila tidak dibarengi

kepada perluasan dan revitalisasi layanan

dengan langkah pembenahan pendidikan

pendidikan bagi pulik (kebijakan pertama

misalnya :

ini tidak harus dipahami bahwa harus buka

a. Disiplin dan tata tertip disekolah

sekolah baru tapi harus selektif dalam

b. Menejemen sekolah

membuka sekolah) dengan mengacu

c. Persiapan guru ketika masuk mengajar

pada 8 standart pendidikan yakni:

(guru masuk kelas harus ada persiapan)

•

Standart isi (kurikulum)

d. Pengelolaan keuangan sekolah

•

Standart proses (proses KBM)

e. Sarana prasarana

•

Standar pengelolaan

f.

•

Standar pembiayaan (benahi agar dana bos jangan jadi konflik)

Relasi antara sekolah, komite, masyarakat dan lembaga pemerhati pendidikan

g. Komitmen dan moral kerja guru sebagai

•

Sarana dan prasarana

panggilan jiwa bukan sekedar panggilan

•

Standar kopetensi lulusan (standart

profesi.

prioritas) •

Standar evaluasi

Upaya hukum yang harus ditempuh kedepan adalah regulasi mengenai pemekaran


harus didasarkan dan disesuaikan pada potensi

pada peningkatan mutu guru dalam rangka

yang ada pada kecamatan (harus dilakukan

upaya meningkatan mutu pendidikan

secara selektif).17 Perlunya sosialisasi hukum

17 Wawancara dengan Bapak Aba L. Anie, SH., M.Si Kepala Dinas PPO Kab. TTS, pada hari Selasa, 1 Desember 2013.


449

dengan masyarakat adat untuk mengatasi

segera ditindak lanjuti dan diakomodir untuk

sengketa-sengketa yang timbul serta lewat

pembenahan

penegasan dan penetapan hak atas tanah.18

di sektor pendidikan. Karena pendidikan

Josis H.I.Banamtuan19 berpendapat bahwa upaya hukum lain yang perlu di tempuh adalah pembentukan Tim Kerja Kabupaten, Kecamatan dan Desa melalui Peraturan Bupati

kualitas

merupakan

salah

pelayanan

satu

sarana

publik untuk

mewujudukkan cita-cita luhur bangsa.

Simpulan

untuk menginfentarisir anak-anak usia sekolah

Berdasarkan hasil analisis yang dipaparkan

yang tidak bersekolah dan atau putus sekolah

dalam pembahasan di atas dapat disimpulkan

untuk bersekolah (keharusan wajib belajar 9

bahwa:

tahun), sehingga pendidikan usia dini dapat

1. Kebijakan pemekaran kecamatan yang

terlaksana karena dengan pendidikan maka

berbasis pelayanan publik khususnya di

gelandangan dan pengemis anak bisa ditekan

sektor pendidikan di wilayah Kabupaten

seminimal mungkin. Sementara Nikson D. E.

Timor Tengah Selatan sudah tepat

Nomleni berpendapat bahwa20 upaya hukum

sasaran, hasilnya berupa adanya sekolah-

yang harus ditempuh oleh pihak Pemda adalah

sekolah negeri yang di bangun pada setiap

harus membuat Perda tentang keterlibatan

kecamatan termasuk kecamatan hasil

seluruh stakeholder dalam bidang pendidikan.

pemekaran, namun implementasi layanan

Sedangkan menurut Christian J. Pay21, Upaya

belum maksimal di lakukan karena

yang perlu di lakukan Pemda Timor Tengah

kurang atau terbatasnya ketersediaan

Selatan terkait sektor pendidikan adalah

tenaga pendidik serta rendahnya kualitas

menyerahkan

keilmuan yang dimiliki oleh tenaga

urusan-urusan teknis dari

pemerintah Kabupaten/Dinas PPO kabupaten ke kecamatan, dan usulan pengadaan guru di

pendidik yang ada di wilayah tersebut. 2. Kendala hukum dalam pelaksanaan

semua jenjang pendidikan sesuai kebutuhan

kebijakan

ke tingkat Pusat termasuk pembukaan sekolah

berbasis pelayanan publik pada sektor

baru.

pendidikan di Kabupaten Timor Tengah

Upaya hukum ini merupakan sebuah langkah strategis ke depan yang harus

pemekaran

wilayah

yang

Selatan Provinsi Nusa Tengara Timur adalah

Pertama,

Peraturan

Bupati

18 Wawancara dengan Bapak Drs. Alfred M. Kase, M.Si., Tokoh Masyarakat (Pemerhati pendidikan & Pembangunan) Kabupaten Timor Tengah Selatan, pada hari Senin, 2 Desember 2013. 19 Wawancara dengan Bapak Josis H.I.Banamtuan, S.Sos, Sekretaris kecamatan Molo Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Pada hari Kamis, 28 November 2013. 20 Wawancara dengan Bapak Nikson D. E. Nomleni, S.Sos. M.Si., Kepala Bidang Penelitian, Statistik dan Pelaporan BAPPEDA Kabupaten Timor Tengah Selatan, pada hari Rabu, 4 Desember 2013. 21 Wawancara dengan Bapak Christian J. Pay, BA., Anggota DPRD TTS atau Wakil ketua Komisi D DPRD Kab. TTS, pada hari Jumat, 6 Desember 2013.


450

(PERBUB) yang hanya menetapkan 15

Selatan Provinsi Nusa Tengara Timur

UPT (unit pelaksana teknis) pendidikan

Memperbaiki

di wilayah kecamatan sementara dari

Wilayah

sisi kelembagaan jumlah kecamatan

Publik Pada Sektor Pendidikan adalah

sudah meningkat menjadi 32 kecamatan

pertama, regulasi mengenai pemekaran

sehingga

pendidikan

harus didasarkan dan disesuaikan pada

tidak akan maksimal bila tidak ada

potensi yang ada pada kecamatan; kedua,

penambahan UPT pendidikan sesuai

sosialisasi hukum dengan masyarakat

jumlah kecamatan yang ada. Kedua,

adat untuk mengatasi sengketa-sengketa

adalah menyangkut masalah pertanahan

yang timbul serta perlu penegasan

(keabsahan

oleh

dan penetapan hak atas tanah; ketiga,

sekolah) dimana sering terjadi sengketa

penerapan Peraturan Bupati nomor 45/

kepemilikan tanah antara sekolah dan

KEP/HK/2013

masyarakat

masyarakat

Tim Penilaian dan Tim Penyusun Indeks

tertentu yang sering mengklaim tempat/

Kepuasan Masyarakat di lingkungan

tanah bangunan sekolah sebagai hak

Pemerintah

milik.

Tengah Selatan tahun 2013; keempat,

pelayanan

kepemilikan

karena

ada

adanya

Ketiga,

tanah

kesenjangan

Kebijakan

Yang

Pemekaran

Berbasis

tentang

Pelayanan

Pembentukan

Kabupaten

Timor

kesetaraan kenaikan pangkat antara guru

pembentukan

swasta dan guru PNS akibat kekaburan

kecamatan dan desa melaui Peraturan

prosedur. Keempat pembentukan UPT

Bupati; kelima, harus membuat Perda

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah

tentang keterlibatan seluruh stakeholder

Raga

belum

dalam bidang pendidikan; keenam, Pemda

maksimal sehingga fungsi administratif

Timor Tengah Selatan terkait sektor

dan pengawasan maupun evaluasi tidak

pendidikan adalah menyerahkan urusan-

terlaksana diakibatkan belum ada payung

urusan teknis dari pemerintah Kabupaten

hukum yang menaunginya.

/Dinas PPO kabupaten ke kecamatan dan

(PPO)

di

kecamatan

Tim

kerja

kabupaten,

3. Upaya Hukum Yang Ditempuh Oleh

usulan pengadaan guru di semua jenjang

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah

pendidikan sesuai kebutuhan ke tingkat Pusat termasuk pembukaan sekolah baru.

451


DAFTAR PUSTAKA Buku

in a Decentralising Indonesia, Bulletin

Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum

of Indonesian Economic Studies 41(1).

Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.

Melissa

Strategies

for

Government,

Reinventing

HR.

Makaganza,

2008,

Pemekaran

Penataaan

Rahmadani Yusran, 2007, Evaluasi Dampak Kebijakan Pemekaran Daerah di Indonesia: Studi Daerah Pemekaran

FusPad,

Kabupaten Solok Selatan, dalam

Perencanaan

1992,

Pembiayaan

Pembangunan,

Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta. Sunarno,

2005,

Hukum

Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. Soerjono

Soekanto,

Penelitian

1986,

Hukum,

Jurnal Demokrasi, Vol. VI No. 2.

dan

Universitas Indonesia, Jakarta.

Siswanto

Pemekaran

USAID, 29 Febuary 2008.

Yogyakarta. Kunarjo,

Daerah:

dan Penggabungan Daerah, Paper

Tantangan

Daerah,

the

Pratikno, Usulan Perubahan Kebiajakan

Publishing Company, Massachusetts. Riset Ilmiah, UMM Pers, Malang.

at

Research Library.

Addison-Wesley

Endang Poerwanti, 1998, Dimensi-Dimensi

Look

Political Research Quarterly. Academic

David Osborne dan Peter Plastrik, 1996, Five

Citizen

Coproduction of Local Public Good,.

2007, Bappenan dan UNDP, Jakarta. The

2004,

Context: A New

Dampak Pemekaran Daerah 2001-

Bureaucracy:

Marschall,

Participation and the Neighborhood

Darmawan dkk., 2008, Studi Evaluasi

Banishing

J

Pengantar Universitas

Wisnu

Ali

Putra,

2013,

Evaluasi

Pembentukan Desa Sepala Dalung Kecamatan Sesayap Hihir Kabupaten Tana Tidung, eJournal Pemerintahan Integratif, ISSN 2337-8670, Ejournal. pin.or.id.

Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia Press, Jakarta.

UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Jurnal dan Naskah

Daerah.

Fitrani, Fitria, Hofman Bert dan Kai Kaser, 2005,

Unity

in

Diversity?

The

Creation of New Local Government

PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan,

Penghapusan

Penggabungan Daerah.

dan


452

PP No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

Pembentukan Susunan Organisasi

PP No. 30 Tahun 1996 tentang Pembentukan

dan Tata Kerja 6 Kecamatan.

Kecamatan di Wilayah Dati II Timor

Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah

Tengah Selatan (TIMOR TENGAH

Selatan No. 2 Tahun 2006 tentang

SELATAN),

dan

Pembentukan Susunan Organisasi

Manggarai dalam wilayah Provinsi

dan Tata Kerja Kecamatan Mollo

Dati I NTT.

Barat dan Kecamatan Kok’baun.

Flores

Timur

PP No. 29 Tahun 1992 tentang Pembentukan

Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah

Kecamatan di Wilayah Kabupaten

Selatan No. 29 Tahun 2007 tentang

Timor Tengah Selatan (TIMOR

Pembentukan Kecamatan Noebana,

TENGAH

Kecamatan

SELATAN),

Timor

Santian,

Kecamatan

Tengah Utara (TTU), Bellu, Ende,

Fatukopa, Kecamatan Faut’molo,

Ngada, Sikka dan Sumba Barat

Kecamatan Nunbena, Kecamatan

dalam wilayah Dati I NTT.

Tobu,

Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan No. 5 Tahun 2002 tentang

Kecamatan

Kuatnana,

Kecamatan Noebeba dan Kecamatan Mollo Tengah.

EVALUASI KEBIJAKAN PEMEKARAN KECAMATAN YANG BERBASIS PELAYANAN PUBLIK PADA SEKTOR PENDIDIKAN

Recommend Documents