DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP PELAYANAN PUBLIK
(STUDI PELAYANAN PUBLIK DALAM SEKTOR PENDIDIKAN PASCA PEMEKARAN WILAYAH DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD) Oleh :
REYNOLD POLAKITANG Abstrak
Tujuan penelitian adalah mencaritahu dampak pelayanan publik di sektor pendidikan pasca pemekaran wilayah. Metode penelitian deskriptif kualitatif mengenai dampak pemekaran wilyah terhadap pelayanan publik di sektor pendidikan dengan memperoleh gambaran yang sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian dilakukan pada aparatur Dinas Pendidikan dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud. Sebagai teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang ditemukan yaitu kinerja penyelenggaraan pelayanan publik disektor pendidikan pasca pemekaran wilayah di Kabupaten Kepulauan Talaud lebih mengutamakan belanja pegawai karena perlu banyak tenaga pengajar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan serta untuk melakukan renovasi dan pembangunan sekolah. Sedangkan kondisi pendidikan pasca pemekaran sudah ada peningkatan jika dibandingkan dengan kondisi pendidikan sebelum dimekarkan. Meski kinerja pelayanan publik masih belum merata sepenuhnya akibat letak geografis yang masih sulit untuk dijangkau. Kesimpulan Ketersediaan tenaga pengajar di Kabupaten Kepulauan Talaud masih sangat kurang, sebagian besar tenaga pengajar yang ada merupakan guru tidak tetap atau tenaga honorer. Serta ketersediaan pelayanan khususnya sarana dan prasarana sudah terpenuhi hampir 80 % di seluruh kecamatan dalam kurang waktu 11 tahun pasca pemekaran. Hanya di daerah yang letak geografisnya sulit dijangkau yang masih belum semua terpenuhi, akan tetapi terdapat peningkatan setiap tahunnya. Kata kunci : Dampak Pemekaran, Pelayanan Publik, Sektor Pendidikan
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pemberiandesentralisasidanotonomidaerahkepadadaerahadalahsuatuupaya 0
pemerintahdalammeningkatkankesejahteraan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Melalui reformasi yang kemudian di wujudkan dengan di keluarkannya undang-undang nomor 22 tahun 1999 kemudian direvisi menja diundang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dengan diberikannya hak dan kewenangan kepada daerah maka di harapkan pemerintah daerah (kabupaten/kota)
lebih dekat kepada masyarakat sehingga pemerintah
daerah lebih responsive terhadap kebutuhan masyarakat.
Desentralisasi dan
otonomi daerah juga memberikan pendidikan politik bagi masyarakat local melalui demokratisasi level lokal,
dimana demokrasi diwujudkan melalui
partisipasi masyarakat. Rumusan masalahnya adalah bagaimana dampak pemekaran wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud terhadap pelayanan publik di sector pendidikan? A. KinerjaPenyelenggaraanPelayananPublikSektorPendidikanPascaPemeka ran di Wilayah KabupatenKepulauan Talaud Dalam penyelenggaraan pelayanan publik khususnya dalam bidang pendidikan, tanpa ketersediaan anggaran pendidikan merupakan hal yang sulit untuk dilakukan sejalan dengan kebijakan pemerintahan yang menaikan anggaran pendidikan sebesar 20 %, maka pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaud telah mengalokasikan anggaran pendidikan yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang membagi belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Hal ini disampaikan oleh sekertaris Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Talaud. wawancaradengan Ibu Dra. Jety Megansa, ME ..... “Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulaun Talaud lebih mengutamakan belanja pegawai karena di Kabupaten Kepulaun Talaud ini sebagai Kabupaten baru perlu banyak tenaga pengajar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan. Selain itu, kami
juga melakukan renovasi dan
pembangunan sekolah oleh karena itu meskipun anggaran untuk pendidikan besar tapi masih saja tidak cukup karena kebutuhan di Kabupaten Kepulauan Talaud ini masih banyak”.
1
B. KinerjaPelayananPublik Dalamkonteksini, penilaianataskinerjamenggunakanduaindikatoryaituketersediaanpelayanan
yang
terdiridarisaranadanprasaranabesertafasilitaspendukungsepertilaborotirumdanperp ustakaan.
Kemudian,
pemerataanpenyebaransekolahdanketersediaantenagapengajar. C. KetersediaanPelayanan Ketersediaan pelayanan tersebut berupa fasilitas sekolah seperti gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, selain fasilitas fisik ada juga seperti pemerataan penyebaran sekolah dan ketersediaan tenaga pengajar (guru). 1. KetersediaanSaranadanPrasarana Kabupaten Kepulauan Talaud banyak mengalami permasalahan dalam hal akses pendidikan, misalnya seperti sarana pendidikan yang tidak memadai, tenaga pengajar yang masih kurang serta penyebaran guru yang tidak merata. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Kepulauan
Talaud terus melakukan
pemenuhan kebutuhan. Wawancara dengan Bapak Barnabas Damal, S.Pd ….. “Menghadapipermasalahsepertisaranapendidikan yang tidakkondusifuntuk proses
belajarmengajar,
pemerintahdaerahmelaluiDinasPendidikanKabupatenKepulauan
Talaud
terusmelakukanpembangunanmaupunperbaikanterhadapsekolah. Pembangunan inibertujuanuntukmemberikankemudahanmasyarakatdalammengaksespendidi kan agar proses belajarmengajarmenjadilebihnyaman”. 2. PemerataanPenyebaranSekolah Secarakuantitatifpemeratanpenyebaransekolahsudahdapatterlihat, akantetapikendalamasihterkendalaolehsaranatransportasi kurangbahkansamasekalitidakadaseperti
di
yang daerah
yang
letakgeorafisnyasulitsepertiKecamatanTampanAmma, Geme, NanusadanMiangas.
2
KecamatanMiangasmisalnyamilikidaerahgeografis
yang
cukupsulit,
untukmenjangkaudaerahtersebutharusmenggunakanperahu denganjaraktempuh
4-5
jam
motor
biladitempuhdariIbukotaKabupaten.
Karenatidakadanyatransportasidarat
yang
menghubungkanIbukotaKabupatendenganKecamatantersebut. 3. KetersediaanTenagaPengajar Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Talaud melakukan penataan dan pemerataan terhadap penempatan para guru di sekolah-sekolah. Seperti yang di akui Sekertaris Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Talaud. Wawancara dengan Ibu Dra. Jety Megansa, ME ….. “SeluruhKepalaSekolah
SD
dan
SMP
sekabupatenKepulauanTalaudakandihadirkandalamkegiatantersebutgunauntu kmempresentasikankegiatanbelajar-mengajarsertakendala
di
masing-
masingsekolah,” D. KualitasPelayanan Dari tingkatkelulusanuntuk SLTP rata-rata nilaiUjianmencapai 26.10 denganpresentasekelulusan
90,324
halinijikadibandingkandenganKabupatenpemekaranlainnyacukupbaik.
%, Untuk
SLTA prosentasekelulusanmencapai 94,06 %. UntuktingkatSekolahDasar (SD) tidakmempunyai
data
perbandingan,
sehinggajikadipresentasikan,
KabupatenKepulauan Talaud menempatiurutan 7 dari 12 Kabuapten di Sulawesi Utara. Hal inimerupakanprestasi yang cukupbaikuntukKabupatenKepulauan Talaud sebagaiKabupatenbaru. E. PersepsiMasyarakatTerhadapPelayananPendidikan Pendapat masyarakat terkait pelayanan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Talaud seperti yang dikatakan bapak guru SD Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) di Kecamatan Beo Selatan. Wawancara dengan bapak Suma Mangule, S.Pd..... “Setelah terjadi pemekaran, pelayanan dan kualitas pendidikan menjadi lebih baik dari sebelum adanya pemekaran seperti dalam hal kurikulum, kualitas gedung, perhatian pemerintah Daerah, maupun kebijakan-kebijakan yang
3
diambil kearah perbaikan pendidikan. Saya juga lebih memilih ditempatkan disini dari pada di daerah yang letak geografis sangat sulit di jangkau seperti di Kecamatan Miangas” Berdasarkan kondisi pelayanan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Talaud.Memang dapat dilihat terjadi peningkatan kualitas pendidikan pasca pemekaran dengan menaiknya beberapa indikator kualitas pendidikan seperti fasilitas dan tenaga pendidik yang mulai memadai. Akan tetapi di daerah-daerah yang letak geografisnya masih sulit dijangkau, perlu mendapatkan perhatian lebih oleh pemerintah dalam ketersediaan sarana dan prasarana seperti di Kecamatan Tampan Amma, Geme, Nanusa dan Miangas.
BAB VI PENUTUP A. Kesimpulan 1.
Ketersediaanpelayanankhususnyasaranadanprasaranasudahterpenuhihampir 80 % di seluruhkecamatandalamkurangwaktu 11 tahunpascapemekaran. Hanya
di
daerah
yang
kondisigeografisnya
yang
sulitmasihbelumsemuaterpenuhi, meskipunbelumsemuaterpenuhiakantetapiterdapatpeningkatansetiaptahunnya. 2.
Melaluianggaran
20
%
di
bidangpendidikan,
pembangunan
Unit
SekolahBaru (USB) danSekolahSatuatap SD-SMP di daerah-daerah yang letakgeografisnyasulitdijangkausudahtersediameskipunmasih
minim
akanfasilitassaranadanprasrana. 3.
Kualitaspelayananperludiperhatikandanditinjaukembali, secarakuantitatifberbagaipeningkatandiberbagaibidangsudahterlihatakantetapi mutupendidikanmasihharuslebihdikembangkan. Karenafasilitassepertigedungsekolah,
perpustakaan,
laboratorium,
dantenagapengajarmasihmengalamikekurangandanmemerlukanperhatian yang lebih. Hal inidisebabkanolehpemerataan yang belum 100 % optimal. B. Saran
4
1. PemerintahdaerahmelaluiDinasPendidikanNasionalKabupatenKepulauan Talaud
haruslebih
proaktifdalammemahamikebutuhanmasyarakat,
terutamadalambidangpendidikan. Terkaitmasalahaksesmasyarakatterhadappendidikan, karenapembangunanKabupatenbarumemerlukankerjaekstradapatmemenuhike butuhanmasyarakatdalambidangpendidikan. 2. Melakukanpemerataanpendidikanmelaluipenyebarantenagapengajar secaramerata
di
Memberikaninsentiftenagapengajarkhususnya
(guru)
setiapkecamatan. di
dareah
yang
geografisnyasulitdijangkauuntukmemberikanmotivasidalambekerja. Sehinggapermasalahanpenyebaran guru tidakmeratabukanlagijadimasalah. 3. Dalammeningkatkanmututenagapengajarpemerintahharusmemberikanbantuan dana/beasiswabagi
guru
yang
bersertifikasi
SLTA
dan
Diploma
untukmelanjutkansekolah/S1 agar dapatmemenuhikualifikasi guru yang sesuaidenganundang-undang nomor 14 Tahun 2004 tentangsertifikasi guru.
DAFTAR PUSTAKA Anonim, 2002, Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik di Indonesia, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Yogyakarta. Bogdan, Robert and Taylor, J. (1975), Introduction to Qualitative Research Methods. New York: John Wiley & Sons. Dwiyanto, Agus dkk, 2002. Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Yogyakarta. Moeleong, Lexy J. 1999. Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosada, Bandung. Moenir, HAS. 1992, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Bumi Aksara Jakarta. Nazir, Mohammad, 1988. Metode Penelitian Deskriptif, Gahlia Indonesia, Jakarta. Osebone, David dan Peter Plastrik. 1997. Banishing Buereaucracy The Five Strategies For Reinventing Government. California Westley Publishing Company Inc. Santoso, Purwo dkk, 2001.Potensi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi, PT. Gunung Agung, Jakarta. Siagian, Sondang, P. 2000. Teori Pembangunan Organisasi. Jakarta : Penerbit Bumi Angsara. Utomo, Warsito, 2000. Public Administration for Twenty First, Century Otonomi dan Pembangunan Lembaga di Daerah, Dalam Seminar Nasional ; Yogyakarta, Jurusan Administrasi Negara, Fisipol UGM. Zeithalm, Valerie A : A. Parasuraman & Leonard L. Berry. 1990. Delevering Quality Service : Bulancing Customer Perceptions and Expectatiions. 5
New York. The Free Prees, Macmillan Inc. (dikutip dari buku Agus Dwiyanto “Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia “, 2001).
6
