DAMPAK PEMEKARAN KABUPATEN TANA TORAJA TERHADAP KINERJA PEREKONOMIAN, KEUANGAN, PELAYANAN PUBLIK DAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH
THE IMPACT OF THE EXPANSION OF THE TANA TORAJA TO PERFORMANCE OF THE ECONOMY, FINANCE, PUBLIC SERVICE AND LOCAL GOVERNMENT AGENCIES
Inda Afriani 1, A. Karim Saleh 2, Sanusi Fattah 2 1
Staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,Kabupaten Tana Toraja, 2
Staf Pengajar Fakultas Ekonomi, Universitas Hasanuddin, Makassar
Alamat Korespondensi : Inda Afriani Sampe Pemda Kabupaten Tana Toraja HP : 085210084682 / 082238341260 Email :
[email protected]
Abstrak Sejak otonomi daerah dan desentralisasi fiscal mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2011, pemekaran daerah kabupaten, kota dan propinsi menjadi suatu fenomena, sejak saat itu jumlah daerah terus bertambah.. Penelitian ini dilakukan untuk melihat dampak dari pemekaran yang terjadi utamanya terhadap daerah induk. Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif, maka data yang diperoleh dalam penelitian tersebut di analisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisa data kualitatif adalah suatu analisis yang didasarkan pada argumentasi kualitatif logika, namun materi argumentasi didasarkan pada data yang diperoleh melalui kegiatan teknik perolehan data. Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Tana Toraja sebagai daerah induk sudah layak untuk dimekarkan baik dari segi kinerja perekonomian daerah, kinerja keuangan pemerintah daerah, kinerja pelayanan public, dan kinerja aparatur pemerintah daerah Kata Kunci
:
Pemekaran, kinerja, ekonomi, keuangan, pelayanan public, aparatur.
Abstract Since fiscal decentralization and region autonomy starting was implemented on January 1, 2011 the expansion of cities, counties,regionn and province became a phenomenon, since then the number of region growing. This research was conducted to look at the impact of the expansion that occurred primarily at the parent area. According to the type of research used descriptive research, then the data obtained in the research analysis using qualitative data analysis techniques. Qualitative data analysis is an analysis that is based on qualitative logic of argumentation, but the matter of argument based on the data obtained through tehe activities of engineering data. Based on the overall results of the study it can be concluded that the Tana Toraja as the parent area is already eligible for expanded as a result both in the terms of the performance of the economy of region, the financial performance of local government, public service performance and the performance of local government reform. Key word : expansion, performance, economics, finance, public service, apparatus
PENDAHULUAN Dampak reformasi yang terjadi di Indonesia, ditinjau dari segi politik dan ketatanegaraan adalah terjadinya pergeseran paradigm dan system pemerintahan yang becorak monolitik sentralistik di pemerintah pusat kea rah system pemerintahan yang desentralistik (local democracy) di pemerintah daerah. Efek dari system pemerintahan seperti ini memberikan keleluasaan kepada daerah dalam wujud “Otonomi Daerah” yang luas dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta, prakarsa dan aspirasi masyrakat sendiri atas dasar pemerataan dan keadilan serta sesuai dengan kondisi,potensi dan keragaman daerah (Koswara, 1998). Aturan pelaksanaan pemekaran diatur dalam PP nomor 129 tahun 2000 tentang kriteria pemekaran dan persyaratan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah (Juanda, 2007). Pada perkembangannya PP nomor 129 Tahun 2000 ini direvisi menjadi PP Nomor 78 Tahun 2007 tentang kriteria dan persyaratan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah. Terdapat beberapa alasan kenapa pemekaran wilayah sekarang menjadi salah satu pendekatan yang cukup dimintai dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintah daerah dan peningkatan pelayanan publik, antara lain keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas. Pendekatan pelayanan melalui pemerintah daerah yang baru diasumsikan akan lebih dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan pelayanan melalui pemerintah induk dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih luas (Hermanislamet, 2005). Melalui proses perencaaan pembangunan pada skala yang lebih terbatas, maka pelayanan publik sesuai kebutuhan local akan lebih tersedia, mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal (Hermanislamet, 2005). Dengan dikembangkannya daerah yang otonom maka akan memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi ekonomi daerah yang baru yang selama ini tidak tergali, penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di sektor pemerintah dan pembagian kekuasaan di bidang politik dan pemerintahan. Kenyataan politik selama ini juga mendapat dukungan yang besar dari masyrakat sipil dan dunia usaha, karena berbagai peluang ekonomi baru baik secra formal maupun informal menjadi lebih tersedia sebagai dampak ikutan dari pemekaran wilayah. Menurut hasil evaluasi terhadap aspek pelayanan publik, khususnya infrastruktur dasar, studi LAN pada tahun 2005 menunjukkan bahwa rasio panjang jalan keseluruhan
dengan luas wilayah mengalami penurunan Sedangkan pada bidang kesehatan dan pendidikan terjadi peningkatan infrastruktur yang cukup berarti. Kemudian, dalam hal demokrasi lokal yang dilihat dari penggunaan hak pilih pada pemilu, angka partisipasi cukup tinggi. Meski studi ini tidak secara langsung berkaitan dengan daerah pemekaran, secara umum daerah induk, daerah DOB dan daerah yang tidak mekar menunjukkan kecenderungan yang hampir sama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara umum tidak ada satupun daerah DOB yang bisa dikelompokkan dalam kategori mampu, meski penataan berbagai aspek pemerintahan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan telah sesuai dengan pedoman yang ada. Penyebabnya adalah pemerintahan DOB kurang mampu merumuskan dengan tepat kewenangan ataupun urusan yang akan dilaksanakan agar sesuai dengan kondisi, karakteristik daerah serta kebutuhan masyarakat. Salah satu kabupaten di Indonesia yang mengalami pemekaran adalah Kabupaten Tana Toraja. Berdasarkan aspirasi yang terus berkembang seiring dengan dinamika masyarakat serta adanya dukungan dan keinginan politik pemerintah Kabupaten Tana Toraja dan dukungan berbagai pihak, maka melalui proses yang panjang akhirnya pada tanggal 21 Juli 2008 ditetapkan UU No.28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2008 nomor 101 dengan demikian secara administrasi pemerintahan wilayah kab. Tana Toraja terbagi 2 menjadi Kabupaten Tana Toraja sebagai induk dan Kabupaten Toraja Utara sebagai daerah otonom naru. Setelah dilakukan pemekaran luas wilayah Tana Toraja menjadi 2.954,3 km2 yang terdiri dari 19 kecamatan 112 lembang dan 47 kelurahan. Tujuan dari penelitian untuk melihat dampak pemekaran terhadap
kinerja perekonomian daerah, kinerja keuangan
pemerintah daerah, kinerja pelayanan public, kinerja aparatur pemerintah daerah. BAHAN DAN METODE Lokasi dan Rancangan Penelitian Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja Sulawesi Selatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Metode Pengumpulan Data Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini ada data sekunder dimana diperoleh melalui dokumentasi berupa buku-buku, hasil penelitian terdahulu.
Metode Analisis Data Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis dara kualitatif yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap pertama, pengumpulan data yang diperolej dengan melakukan studi kelayakan dari berbagai kepustakaan, tahap kedua adalah penilaian data yang berpedoman pada prinsip validitas otentitas dan realibilitas setelah itu dilanjutkan pada tahap penafsiran data, menginterprestasikan data dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan.
HASIL Kinerja Perekonomian Daerah Berdasarkan data yang diperoleh peneliti nampak bahwa setelah pemekaran PDRB Kab. Tana Toraja terus meningkat penurunan hanya terjadi pada tahun peralihan antara 2008 – 2009. PDRB perkapita Kabupaten Tana Toraja cenderung berfluktuasi namun dalam interval 10 tahun penelitian mengalami peningkatan, sementara angka kemiskinan selama tahun penelitian mengalami penurunan yang signifikan Berdasarkan table 1 diatas dapat dilihat bahwa sebelum permekaran daya cipta lapangan kerja tidak terlalu besar. Data yang diperoleh terjadi lonjakan yang cukup tajam pada tahun 2007-2008 penyumbang terbesar adalah di lapangan usaha pertanian, hal ini memperlihatkan bahwa semakin tahun kemampuan dan pemahaman masyarakat toraja yang sebagian besar adalah petani terhadap cara bercocok tanam yang benar semakin tinggi hal ini dibuktikan dengan terjadinya peningkatan sebesar 3.55% pada tahun tersebut, dan hal itu pun berlaku setelah pemekaran semakin tahun semakin meningkat. Kesejahteraan masyarakat pun semakin tinggi saat sesudah pemekaran. Dari hasil perhitungan nampak bahwa kinerja perekonomian daerah di Kabupaten Tana Toraja terus mengalami peningkatan. Penurunan terjadi hanya pada saat masa peralihan pada waktu pemekaran dan setelah itu tahun berikutnya kembali mengalami peningkatan. Berdasarkan tabel 2, dapat dilihat Indeks Kinerja Ekonomi Kabupaten Tana Toraja dari tahun 2002 sampai tahun 2011, mengalami peningkatan yang signifikan. Indek Kinerja Ekonomi Kabupaten Tana Toraja sebelum pemekaran berfluktuasi. Peningkatan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2008, dimana pada tahun 2007 sebesar 24,73 dan pada tahun 2008 menjadi 28,67 atau meningkat sebesar 3,94. Sedangkan Indeks Kinerja Ekonomi setelah pemekaran terus meningkat kecuali saat masa transisi pada tahun 2009 yang mengalami penurunan sebesar 3,33 dimana menjadi 25,34, namun pada tahun 2010 kembali mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 4,55 menjadi 29,89.
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Peneliti menghitung Indeks Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Tana Toraja. Perhitungan indeks kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Tana Toraja dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, dapat disimpulkan bahwa setelah pemekaran Kabupaten Tana Toraja sudah bisa mandiri, sebagaimana dijelaskan dalam tabel 3. Indeks Kinerja Keuangan Pemerintah pada tahun 2002 sebesar 35,87 sedangkan pada tahun 2011 sebesar 52,95. Hal itu berarti Indeks Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja selama tahun penelitian mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 17,08. Kinerja Pelayanan Publik Bidang pendidikan dalam hal ini mencakup fasilitas pelayanan pendidikan, khususnya untuk jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan lanjutan yang belum tersedia secara merata, serta ketersediaan tenaga pendidik baik itu secara kuantitas maupun kualitas. Pada bidang kesehatan, setelah pemekaran fasilitas kesehatan terus meningkat. Penurunan terjadi karena hampir sebagian dari fasilitas dan tenaga kesehatan yang dulunya dikuasai oleh kabupaten induk harus terbagi dua dengan daerah pemekaran baru. Ketersediaan tenaga kesehatan erat kaitannya dengan kebijakan nasional. Ketersediaan pelayanan infrastruktur juga memainkan peranan yang penting dalam pembangunan daerah. Infrastruktur tidak saja diperlukan untuk mendukung roda kegiatan ekonomi tetapi juga untuk mendukung kegiatan pemerintah yang bersifat administrative, kegiatan pelayanan publik, serta menjadi satu instrument untuk meningkatkan lalu lintas informasi serta kegiatan lainnya. Penurunan pada tahun 2009 terjadi karena pembagian panjang jalan dan infrastruktur dengan Kabupaten Toraja Utara. Data yang ada kualitas jalan di Kabupaten Tana Toraja terus membaik. Pemekaran yang terjadi membawa perbaikan dan pembangunan ruas jalan baru, namun kualitas jalan dengan ruas jalan yang ada tetap harus menjadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja. Ketiga sektor diatas, merupakan hal yang utama dalam mengevaluasi kinerja pelayanan publik terutama dalam evaluasi dampak pemekaran. Dapat kita lihat pada table 4 tentang perkembangan variabel-variabel tersebut. Berdasarkan variabel-variabel peneliti menghitung indeks kinerja pelayanan publik yang merupakan satu hal yang erat kaitannya dengan pemekaran daerah guna melihat kualitas pelayanan publik yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jelas bahwa
pembangunan fasilitas publik seyogianya dibarengi dengan peningkatan dan efektivitas pelayanan publik itu sendiri, sehingga dapat dengan optimal mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada tabel nampak bahwa perkembangan pelayanan publik di Kabupaten Tana Toraja masih rendah, terutama setelah pemekaran terjadi penurunan yang sangat drastis. Hal ini menjadi gambaran bahwa masih kurang optimalnya pelayanan publik di Kabupaten Tana Toraja. Belum maksimalnya pelayanan publik disebabkan antara lain dikarenakan kurang efektifnya penggunaan dana. Dengan adanya pemekaran membuat dana yang tersedia menjadi lebih besar untuk luas wilayah daerah. Seharusnya pemerintah daerah meningkatkan pelayanan publik terutama dalam bidang pendidikan dengan menambah jumlah sekolah dan guru. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendekatkan pelayanan pemerintah dengan masyarakat. kurangnya tenaga layanan publik.dalam hal ini pemerintah Tana Toraja masih kekurangan jumlah tenaga pelayanan baik itu tenaga pendidik maupun tenaga kesehatan yang memiliki kualitas yang optimal. Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Secara kuantitas jelas setelah pemekaran jumlah aparatur mengalami penurunan yang cukup signifikan karena banyak terjadi mutasi. Saat pemekaran terjadi, aparatur di Kabupaten Tana Toraja sebagian besar beralih ke kabupaten pemekaran yakni Kabupaten Toraja Utara. Berdasarkan penelitian tingkat pendidikan sarjana (S1) sudah menjadi syarat wajib untuk menjadi aparatur di Kabupaten Tana Toraja, hal ini terlihat pada tahun 2011 aparat yang berpendidikan minimal sarjana (S1) sebesar 57,28 persen dari total jumlah PNS. Kesempatan untuk meningkatkan kualitas melalui jenjang pendidikan pun dibuka oleh pemerintah Kabupaten Tana Toraja. Dari sisi pertumbuhan terlihat kualitas aparatur sesudah pemekaran terus mengalami perbaikan. Pada bidang pendidikan, jumlah tenaga pendidik secara menyeluruh sudah memenuhi kuota, dimana pada tahun 2011 terdapat 67,57 persen tenaga guru dari jumlah PNS yang ada di Kabupaten Tana Toraja. Persentase guru sebagaimana data dalam tabel di atas sudah memenuhi kuota, namun dalam distribusi dan penempatan guru tersebut belum merata dimana pada daerah-daerah terpencil yang jauh dari ibukota kabupaten masih kekurangan tenaga guru.
Pada bidang kesehatan persentasenya sangat kecil, walaupun didalamnya sudah ada peningkatan jumlah dokter, bidan, dan perawat. Salah satu penyebabnya adalah adanya peningkatan fasilitas kesehatan di Kabupaten Tana Toraja. Masalah yang terjadi ada bidang kesehatan adalah mendapatkan dokter untuk ditempatkan di Puskesmas di daerah terpencil yang jauh dari ibu kota kabupaten. Selama ini kebutuhan dokter dan bidan untuk daerah terpencil diisi oleh Dokter dan bidan PTT dengan masa kerja hanya 2 tahun. Indeks kinerja aparatur pemerintah daerah di atas nampak bahwa indeks kinerja aparatur di kabupaten Tana Toraja cukup stabil walaupun pada masa peralihan sempat mengalami penurunan selama beberapa tahun namun kembali meningkat pada tahun 2010 dan 2011, walaupun peningkatan yang dialami tidak terlalu besar, hal ini disebabkan karena ketidaksesuaian antara aparatur yang dibutuhkan dengan yang tersedia. Ini terjadi khususnya pada tenaga ahli seperti dokter spesialis. Calon aparatur yang tersedia justru tidak berminat untuk bekerja di pemerintah daerah yang lokasi penempatan jauh dari pusat kota, kualitas dari aparatur yang tidak memadai, memang sudah menjadi syarat wajib untuk menjadi PNS di Kabupaten Tana Toraja adalah harus berpendidikan minimal S1, namun masih ada aparatur yang memiliki kualitas dan kinerja yang tidak berbanding lurus dengan pendidikan yang dimiliki dan kemampuan yang dibutuhkan oleh daerah, kurangnya jam kerja yang diberlakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Tana Toraja. Aparatur di Tana Toraja bekerja dibawah delapan jam per hari. Kurangnya sanksi yang diberikan kepada aparatur dan kurangnya panutan dari atasan langsung khususnya. PEMBAHASAN Pada kinerja perekonomian daerah nampak bahwa setelah pemekaran peningkatan terus terjadi ini berarti pertumbuhan ekonomi di Tana Toraja terus meningkat hal ini juga menandakan bahwa keputusan untuk dilakukannya pemekaran adalah tepat. Hal ini sejalan dengan pendapat Juanda (2007) “kebijakan pembangunan ekonomi daerah penekanannya didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia dan sumber fisik secara local.” Pemekaran mengakibatkan perhatian pemerintah terhadap masyarakat dan daerahdaerah yang termasuk dalam wilayah Tana Toraja lebih terpusat dan terarah, karena ruang lingkupnya semakin kecil, sehingga pemerintah lebih konsen dalam setiap penanganannya. Ini adalah salah satu dari sisi positif seperti yang dikatakan Smith (1985) pada bukunya Decentralisasi, The Territorial Dimension of the state.
Hal inipun terjadi pada indeks kinerja keuangan pemerintah yang mengalami peningkatan IKKP selama tahun penelitian, terjadi pada tahun 2005 sampai 2008 dan tahun 2011. Peningkatan itu cenderung dipengaruhi oleh kemandirian keuangan daerah dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang tepat dalam mendorong peningkatan perekonomian daerah. Ketergantungan fiskal pada tahun 2006 mengalami peningkatan, namun tidak mempengaruhi IKKP karena pemerintah daerah juga mendorong peningkatan pendapatannya dan mengalokasikan pada belanja modal sarana dan prasarana sektor publik dan sektor ekonomi. Dalam mengevaluasi hasil atau dampak pemekaran Kabupaten Tana Toraja tidak luput dari evaluasi kinerja pelayanan publik yang mengutamakan pelayanan bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan Infrastruktur Jalan. Dengan adanya pemekaran ini pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Tana Toraja lebih giat melakukan perbaikan-perbaikan dalam bidang pendidikan. Setelah pemekaran jumlah ketersedian tenaga pendidik dan fasilitas pendidikan lebih memadai dan mulai berimbang dengan dengan jumlah anak didik yang ada. Pada infrastruktur jalan pada saat pemekaran terjadi penurunan karena kesemua infrastruktur harus dibagi dua dengan Toraja Utara sebagai daerah pemekaran baru Pada kinerja aparatur pemerintah daerah, pendidikan aparatur menggambarkan kualitas aparatur yang pada akhirnya berpengaruh pada perbaikan kebijakan maupun pelaksanaan program-program pemerintah daerah. Sebagai indikator digunakan persentase aparatur dengan pendidikan minimal S1. Apabila komposisi jumlah aparatur berpendidikan minimal sarjana meningkat, maka diasumsikan semakin baik pula kualitas aparatur yang ada di pemerintah daerah. KESIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja ekonomi daerah, Kabupaten Tana Toraja memiliki potensi sumber daya yang lebih siap baik dari pemerintah maupun masyarakat. Berdasarkan hasil indeks kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilihat bahwa ketergantungan fiskal semakin menurun setelah pemekaran. Hal ini merupakan indikasi bahwa Kabupaten Tana Toraja sebagai kabupaten induk mendapat manfaat positif dari lepasnya sebagian wilayah Tana Toraja. Kinerja Pelayanan publik di Tana Toraja masih dalam kategori kurang maksimal terutama di bidang pendidikan dan kesehatan kualitas tenaga pelayanan publik yang belum optimal. Indeks kinerja aparatur setelah pemekaran mulai ada peningkatan. Namun tetap yang harus menjadi perhatian bagi
pemerintah adalah kualitas dari aparatur haruslah disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan kedisiplinan aparatur. Secara umum pemekaran Kabupaten Tana Toraja sudah layak. Jika dipandang dari keempat variabel yang telah dievaluasi, hanya Indeks Pelayanan Publik yang tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti menyarankan kepada pemerintah Kabupaten Tana Toraja, antara lain agar meningkatkan PAD, namun jangan menjadikan PAD sebagai alasan untuk memberatkan masyarakatnya. Pemerintah harus lebih kreatif untuk mencari dan menggali potensi sumber-sumber PAD, pemerintah Kabupaten Tana Toraja harus lebih selektif dalam menempatkan aparatur di bidangnya, hal ini untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan publik, terutama tenaga guru yang sudah maksimal, pemerintah Kabupaten Tana Toraja membuka kesempatan bagi aparatur untuk menikmati jenjang pendidikan sesuai dengan tanggung jawab mereka di instansi mereka masing-masing.
DAFTAR PUSTAKA Anonymous. (1999). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah. __________. (2000). Undang-undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. __________. (2004). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. __________. (2004). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Bappenas dan UNDP.( 2008). Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Wilayah http://www.undp.or.id/pubs/docs/pemekaran_ID.pdf. 31 Januari 2010 Cheema, G. Shabbir dan Rondinelli, Dennis A (Ed), (1983). Decentralization and Development : Policy Implementation in Developing Countries, Sage Publications, London. Juanda, B. (2007). Pemekaran Daerah Serta Implikasinya Terhadap APBN. Jurnal Ekonomi, Volume XXV, Edisi Oktober 2007: 157-171. Juanda, B. (2007). Dampak Pemekaran Daerah Terhadap APBN, Perkembangan Kinerja Daerah Otonom Baru dan Strategi Pendanaannya. Workshop Kebijakan Pendanaan Daerah Otonom Baru Departemen Keuangan RI. Bandar Lampung Koswara, G, (1998), Kebijaksanaan Desentralisasi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Administrasi Indonesia, Smith. (1985). Decentralisasi, The Territorial Dimension of the state (london UK, Allen and Unwin), London UK.
Tabel 1. Variabel Kinerja Perekonomian Daerah Kab. Tana Toraja tahun 2002-2011
TAHUN
PDRB NONMIGAS (HARGA KONSTAN 2000) (ECGI)
PDRB PER KAPITA (WELFI)
2002 4.26 5.67 2003 2.79 4.87 2004 3.06 5.68 2005 4.70 6.89 2006 4.53 6.34 2007 4.93 11.27 2008 7.76 24.18 2009 6.10 10.15 2010 6.31 26.62 2011 7.88 20.96 Sumber: BPS Kab. Tana Toraja 2003-2012
RASIO PDRB KAB THDP PDRB PROP (ESERI) 1.25 1.28 1.30 1.23 1.28 1.27 1.31 1.26 1.25 1.31
Tabel 2. Indeks Kinerja Ekonomi Kab. Tana Toraja TAHUN
INDEKS KINERJA EKONOMI (IKE)
2002
22.60
2003
22.05
2004
22.60
2005
23.40
2006
23.65
2007
24.73
2008
28.67
2009
25.34
2010
29.89
2011
29.15
Sumber : Data diolah
ANGKA KEMISKINAN (POVEI) 19.54 19.45 18.34 18.00 17.56 18.57 18.57 16.14 14.62 13.57
Tabel 3. Indeks Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Tana Toraja TAHUN
Indeks Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (IKKP)
2002
35.67
2003
31.45
2004
28.92
2005
30.95
2006
34.60
2007
46.24
2008
50.19
2009
46,32
2010
45.80
2011
52.95
Sumber : Data diolah Tabel 4. Variabel Kinerja Pelayanan Publik Kab. Tana Toraja Tahun
BEFI
AEFI
BETI
2002 408.3 2003 432.8 2004 452 2005 429.56 2006 439.45 2007 454 2008 396.65 2009 396.65 2010 394.69 2011 394.75 Keterangan:
330 357 368.4 373 370.6 358 350.6 350.6 320.67 320.67
35 35 36 37 42 30 29 29 28.16 28.16
AETI 11 12 12 12 13 13 14 14 33.4 33.4
PHFI 5.25 5.25 5.2 5.3 5.44 5.38 5.26 3.36 3.51 3.51
PHOI 3.34 3.37 4.85 5.63 5.51 7.3 5.95 3.18 4.88 5.59
PRQI 36.56 28.33 39.40 20.32 20.62 23.40 23.40 5.24 11.74 24.11
BEFI : Jumlah siswa per sekolah pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP). AEFI : Jumlah siswa per sekolah pada tingkat pendidikan lanjutan (SMA). BETI : Jumlah siswa per guru pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP). AETI : Jumlah siswa per guru pada tingkat pendidikan lanjutan (SMA). PHFI : Rasio ketersedian fasilitas kesehatan terhadap 10 ribu penduduk. PHOI : Rasio ketersedian tenaga kesehatan terhadap 10 ribu penduduk.
PRQI : Persentase panjang jalan dengan kualitas baik terhadap keseluruhan panjang ruas jalan. Sumber: Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PU, dan BPS, Data diolah Tabel 5. Indeks Kinerja Pelayanan Publik Tahun
Indeks Kinerja Pelayanan Publik (PPI)
2002
133.92
2003
139.96
2004
145.98
2005
140.69
2006
140.95
2007
143.58
2008
134.12
2009
130.86
2010
124.85
2011
126.72
Sumber : data diolah
