BUPATI TANA TORAJA KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR : 2170/XII/2000 TENTANG KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA SEBAGAI DAERAH OTONOM BUPATI TANA TORAJA Menimbang
:
a. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan di daerah diperlukan adanya kewenangan Kabupaten sebagai Daerah Otonom. b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja yang mengatur tentang kewenangan Kabupaten Tana Toraja.
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
MEMUTUSKAN Menetapkan :
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA SEBAGAI DAERAH OTONOM.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan: a. Propinsi adalah Propinsi Sulawesi Selatan. b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. c. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja. d. Bupati adalah Bupati Tana Toraja. e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah. f. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. g. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja adalah kewenangan sebagai Daerah otonom untuk mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
B A B II KEWENANGAN KABUPATEN TANA TORAJA SEBAGAI DAERAH OTONOM
1.
Pasal 2 Kewenangan Kabupaten Tana Toraja sebagai Daerah otonom mencakup semua kewenangan dalam bidang Pemerintahan kecuali kewenangan yang dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 9 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999.
2.
3.
4. 5.
1.
Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagai kewenangan wajib dapat pula dilaksanakan tugas-tugas yang diperbantukan oleh Propinsi atau Pemerintah Pusat dengan ketentuan disertai pembiayaan Sarana dan Prasarana dari yang menugaskan. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja yang belum mampu dilaksanakan dapat diserahkan kepada Pemerintah atau Propinsi dan atau dikerjasamakan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Tana Toraja. Prosedur penyerahan kewenangan dan atau yang akan dikerjasamakan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini di kelompokkan dalam bidang sebagai berikut: BIDANG PERTANIAN a. Pertanian Tanaman Pangan 1. Perencanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan pertanian tanaman pangan dan holtikultura. 2. Identifikasi, pemetaan potensi serta pengelolaan sumber daya lahan bagi pertanian tanaman pangan dan holtikultura. 3. Pemantauan dan pengawasan pertanian tanaman pangan dan holtikultura. 4. Penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan kawasan pertanian tanaman pangan dan holtikultura. 5. Pengumpulan data primer komoditas pertanian tanaman pangan dan pengumpulan data Agroklimat. 6. Pembinaan dan penyusunan terhadap pengadaan, penyimpanan dan penggunaan sarana produksi pupuk. 7. Pengkajian dan pemberian bimbingan terhadap penerapan teknologi anjuran yang sesuai dengan tipe ekologi lahan. 8. Pembinaan, identifikasi, inventarisasi dan penyebaran Prototipe alat dan mesin pertanian. 9. Penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan alat dan mesin pertanian. 10. Pengawasan, pemantauan dan demonstrasi penggunaan alat dan mesin pertanian serta perbengkelan alat mesin pertanian. 11. Pembinaan terhadap pemanfaatan dan penyebarluasan tanaman bergizi.
12. Bimbingan terhadap pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan, bimbingan terhadap pengadaan, pengedaran dan penggunaan pestisida dan herbisida. 13. Pemberian izin yang bergerak pada sub sektor pertanian tanaman pangan dan holtikultura kecuali yang telah menjadi kewenangan pusat dan propinsi. 14. Pencatatan dan pemetaan penyebaran organisme pengganggu tanaman pangan. 15. Melindungi dan mengembangkan kehidupan dari musuh alami organisme pengganggu tanaman. 16. Pengumpulan data dan pengolahan serta penyebaran informasi pasar. 17. Inventarisasi dan analisis data pengembangan ketenagakerjaan yang bergerak dibidang usaha tani dan penyediaan informasi pengembangan usaha tani pertanian tanaman pangan dan holtikultur yang diperlukan oleh pengusaha. 18. Melakukan perhitungan kebutuhan pangan penduduk dan perhitungan surplus produksi pertanian tanaman pangan dan perhitungan kehilangan hasil yang terjadi pada saat lepas panen. 19. Pembinaan peningkatan mutu dari pengolahan hasil pertanian tanaman pangan. 20. Pemberian izin perusahaan yang bergerak pada sub sektor pertanian tanaman pangan dan pemantauan/pengawasan izin usaha sektor pertanian. 21. Pelayanan promosi komoditas pertanian tanaman pangan, pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan antara petani tanaman pangan dan pengusaha. 22. Bimbingan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan rehabilitasi dan pengelolaan sumber daya alam hayati, komoditi pertanian tanaman pangan. 23. Bimbingan teknis pengembangan lahan, konservasi tanah dan air serta pengelolaan Balai Karantina Tumbuhan. 24. Pengelolaan laboratorium benih, hama dan penyakit tanaman serta pengelolaan Balai Karantina Tumbuhan. 25. Inventarisasi penetapan pohon induk sebagai sumber perbanyakan benih unggul lokal. 26. Pengujian mutu pupuk, pestisida, herbisida dan pengujian lapangan secara lokal terhadap pupuk yang baru serta pemantauan lokal terhadap penggunaan pupuk. 27. Penentuan jadwal tanam berdasarkan musyawarah antara pakar dengan petani. 28. Penentuan jadwal tanam berdasarkan penyediaan, distribusi dan penganekaragaman konsumsi. 29. Perumusan kebijakan pengadaan, pengelolaan, distribusi dan konsumsi pangan.
30. 31. 32. 33.
Perhitungan persediaan dan kebutuhan pangan penduduk. Pengembangan pangan lokal tradisional sesuai budaya pangan daerah. Pemantauan dan analisis harga pangan strategis. Pemantauan dan pembinaan, pengendalian, pengawasan mutu dan keamanan pangan. 34. Pengembangan kelembagaan ketahanan pangan masyarakat. b. Balai Informasi Penyuluhan Pertanian 1. Pelaksanaan kursus dan pelatihan bagi petani. 2. Pelaksanaan demonstrasi teknologi terapan. 3. Penyebaran informasi dalam bentuk bahan cetakan dan alat elektronik. 4. Penyusunan program dan pelaksanaan rencana kerja penyuluhan pertanian. 5. Pembinaan dan pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian. 6. Koordinasi penyelenggaraan penyuluhan tingkat kecamatan. 7. Penumbuhan dan kelembagaan tani dan koperasi tani. 8. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyuluhan pada tingkat kelompok tani. 9. Pengelolaan Perpustakaan Pertanian. 10. Penyelenggaraan Penyuluhan. 11. Pemberian pelayanan teknis atas pelaksanaan penyuluhan pertanian. c. Perikanan 1. Pengembangan dan pengelolaan Balai Beni Ikan (BBI). 2. Konservasi dan perlindungan sumber-sumber perikanan, restooking, penghijauan, hama penyakit dan lain-lain. 3. Pengawasan distribusi saran lintas kecamatan. 4. Pengawasan pemanfaatan Tata Ruang. 5. Pengawasan standar teknis, mutu, budidaya, perbenihan dan lain-lain. 6. Pembinaan petugas lapangan. 7. Pembinaan Sosial Budaya Ekonomi. 8. Pembinaan kelembagaan petani. 9. Pembinaan izin usaha dan pengawasan terhadap pengelolaan hasil pertanian. 10. Penyebaran informasi pasar dan teknologi lainnya. 11. Penetapan sertifikasi mutu dan saran perikanan. 12. Penyebaran informasi investasi dan penanaman modal.
13. 14. 15. 16. 17. 18.
Pengawasan sarana dan prasarana perikanan. Pengawasan budidaya ikan tawar. Pengelolaan terhadap pelaksanaan pemberantasan penyakit ikan. Pengelolaan dan penyelenggaraan perlindungan sumber daya alam. Penyelenggaran dan pengawasan kerjasama bidang perikanan. Penyelenggaraan promosi ikan.
d. Peternakan 1. Perencanaan, pengkajian dan pengawasan pembangunan peternakan. 2. Evaluasi kinerja dan birokrasi peternakan. 3. Identifikasi potensi, pemetaan lahan penyebaran pembangunan peternakan dan pemanfaatan lahan sesuai tata ruang dan tata guna lahan peternakan. 4. Operasi pengumpulan data primer komoditas peternakan. 5. Pengawasan pemeriksaan lalu lintas bahan asal ternak, hasil bahan asal ternak, ternak bibit dan ternak sembelihan dan atau kewilayah daerahnya. 6. Bimbingan dan pengawasan penyebaran dan pengembangan serta retribusi ternak. 7. Bimbingan dan pengawasan pengembangan ternak oleh swasta. 8. Penyebaran pengembangan serta retribusi ternak pemerintah dan pemantauan inventarisasi potensi wilayah sumber bibit ternak. 9. Bimbingan penerapan standar teknis pemberian mutu dan pengelolaan hasil, pemasaran, kelembagaan, pelayanan dan perizinan usaha. 10. Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan dan pemantauan pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan (IB). 11. Pengadaan mani beku ternak lokal (lokal spesifik) untuk kabupaten. 12. Pelayanan promosi komoditas ternak. 13. Pemberian izin usaha peternakan dan izin usaha RPH/RPU, izin produksi, izin Laboratorium Kesehatan Dewan Peternak, Rumah Sakit/Klinik Hewan dan izin usaha obat. 14. Pembinaan dan bimbingan kelembagaan, manajemen usaha peternakan dan pencapaian pola kerjasama kemitraan antara petani dan pengusaha. 15. Penyusunan ketenaga kerjaan peternakan dan pengumpulan data informasi SDM peternakan di kabupaten/kota. 16. Benih Eksplorasi, Eksfortasi, Konservasi dan pengolahan sumber daya alam hayati peternakan.
17. Bimbingan penerapan standar teknis dan sertifikasi pembibitan sarana, tenaga kerja, mutu, metode dan pengujian/seleksi populasi dasar ternak dan registrasi ternak bibit. 18. Kastrasi ternak non bibit. 19. Bimbingan dan pelaksanaan pengadaan dan atau produksi mudigah, alih mudigah, serta pemantauan pelaksanaan registrasi hasil mudigah. 20. Pengawasan pengedaran mutu bibit ternak, bimbingan produksi peternakan dan identifikasi jumlah bibit ternak serta pemberian surat keterangan dari kabupaten asal ternak bibit. 21. Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak. 22. Pengadaan, pemeliharaan dan demonstrasi alat dan mesin peternak. 23. Penyebaran prototipe alat dan mesin peternakan yang telah direkomendasikan pada peternak. 24. Pengawasan mutu bimbingan penggunaan alat dan mesin peternakan serta bengkel alat. 25. Bimbingan teknis pengembangan lahan, konservasi tanah dan air serta rehabilitas lahan kritis dikawasan peternakan. 26. Pembinaan unit pelayanan, kesehatan bimbingan pengawasan pelayanan kesehatan hewan, pengamatan pencatatan kejadian penyakit hewan dan penanggulangan penyakit ternak hewan. 27. Penyelidikan dan epidemologi penyakit hewan parasit, bakteriawi, virus, enadiksi. 28. Pengamatan, identifikasi, pemetaan pengendalian dan bimbingan penanggulangan penyakit hewan serta enadiksi dan pemetaan penyakit hewan. 29. Bimbingan dan pemantauan pelaksanaan pemberantasan penyakit hewan yang dilakukan oleh assiy dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan. 30. Pengawasan dan bimbingan sediaan pengeluaran biologik, farmasitik dan peromiles dalam peredaran baik ditempat kios maupun di tingkat Depot dan Toko Obat Hewan. 31. Pengadaan sediaan biologik, farmasitik dan premiks untuk penanggulangan penyakit hewan menular bukan wabah. 32. Pembinaan pemantauan dan pengawasan pasar hewan, operasional pasar hewan dan penerapan standar-standar teknis pasar hewan. 33. Bimbingan pengadaan, penyaluran sediaan biologik, farmasetik dan premiks kepada peternak.
34. Pemantauan dan pengawasan dan penerapan standar-standar teknis operasional RS. Hewan, satuan pelayanan peternak terpadu, Pos, Keswan, RPH, Rumah Potong Hewan. 35. Pengawasan mutu pakan Konsetrat bahan baku pangan dalam pemakaian dan bahan-bahan dalam peredaran dan bimbingan produksi Hygiene pakan ternak. 36. Peramalan dan perhitungan produksi hasil peternakan dan bimbingan analisis hasil usaha dan pemasaran hasil peternakan. 37. Pengumpulan, pengalihan analisa data dan statistik serta pelayanan penyebarluasan informasi pasar. 38. Penetapan, pemantauan dan pengawasan kawasan karantina hewan. 39. Analisa dan penanggulangan residen bahan kimia komoditi peternak. 40. Bimbingan Produksi hijauan pakan tingkat FS, SS dan ES pengadaan perbanyakan dan penyaluran benih hijauan, penyelenggaraan kebun hijauan untuk perbanyakan benih dasar dan benih pokok. 41. Penutupan dan pembukaan kembali wilayah wabah. 42. Pembinaan dan pengelolaan laboratorium Tipe B dan C. 43. Pemantauan dan pengawasan, penerapan penologi peternakan spesifik lokasi. 44. Pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu. 45. Bimbingan, peningkatan unit pengelolaan, alat transportasi, unit penyimpanan dan hasil peternakan. 46. Bimbingan penerapan standar-standar teknis pengadaan pengelolaan dan distribusi pangan serta bahan pangan oleh ternak. 2.
BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI a. b. c. d. e. f. g.
Penelitian eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral dan energi non migas diluar radioaktif serta air bawah tanah. Penetapan dan pemantauan sumber daya mineral dan energi non migas, non radioaktif serta air bawah tanah. Pengawasan terhadap pelaksanaan pertambangan umum. Pemberian izin usaha inti meliputi depot agen dan pengecer bahan baku minyak. Penetapan wilayah kerja usaha pertambangan umum dan distribusi ketenaga listrikan. Penyelenggaraan distribusi ketenaga listrikan dan pertambangan umum yang tidak termasuk dalam grid nasional. Pemberian izin usaha inti listrik yang meliputi pembangkit, transmisi dan distribusi yang bukan lintas kabupaten.
h.
Pemberian izin dan pengawasan terhadap usaha pertambangan umum dan serta pengelolaan air bawah tanah. i. Penyelenggaraan pemantauan dan penyelidikan bencana alam geologi. j. Penyusunan rencana Pertambangan dan Energi Daerah. k. Penyelenggaraan promosi di bidang investasi Pertambangan dan Energi Daerah. l. Pengelolaan tambang galian golongan C. m. Melaksanakan proses penerbitan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIDP). 3.
BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p.
Inventarisasi dan pemetaan hutan dan kebun. Pengamanan dan penataan batas hutan produksi, batas kawasan produksi dan hutan lindung. Perencanaan kehutanan secara mikro di Kabupaten. Pengelolaan Hutan Raya di Kabupaten. Penyelenggaraan pengurusan erosi sedimentasi, produktivitasi bahan pada daerah aliran sungai. Rehabilitasi dan reklamasi lahan dan perlindungan, pengaman hutan di Kabupaten. Pemberian izin pemanfaatan hutan produksi untuk skala masa tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian izin dan pengawasan pemanfaatan terhadap pengelolaan hasil hutan kayu dan non kayu. Penyelenggaraan Tata Batas Hutan, rekstruksi dan penataan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung. Penyelenggaraan pembentukan wilayah Taman Hutan Raya sesuai dengan rencana Tata Ruang Kabupaten. Pemberian izin usaha dan pengawasan pemanfaatan, kecuali kawasan suaka, kawasan pelestarian alam dan taman baru. Pengawasan sistem Eksploitasi Hutan dan pengesahan rencana tebang hutan. Penghijauan dan Konservasi Tanah. Pemberian izin dan pengawasan pemanfaatan jasa lingkungan hutan. Pengaturan dan pengelolaan Perlebahan dan Persuteraan. Penyelenggaraan pembentukan dan perwilayahan areal perkebunan sesuai dengan rencana Tata Ruang.
q.
r. s. t. u. v. w. x. y. z. aa.
bb.
cc. dd. ee. ff. gg. hh. 4.
Penyelenggaraan produksi, pengelolaan pengendalian mutu, pemasaran dan peredaran hasil hutan dan perkebunan termasuk perbenihan, pupuk dan pestisida tanaman kehutanan dan perkebunan. Pemberian izin usaha dan pengawasan distribusi sarana produksi kehutanan dan perkebunan (perbenihan, pupuk dan pestisida tanaman). Pemberian izin dan pengawasan pemanfaatan wilayah hutan pariwisata alam. Pengaturan penyuluhan kehutanan dan perkebunan. Pengawasan, pengujian dan pengukuran hasil hutan dan pengawasan peredaran hasil hutan dan pembinaan pelaksanaan peredaran hasil hutan. Pengawasan serta pembinaan pelaksanaan pengelolaan primel hasil hutan dan industri primer perkebunan. Perencanaan pembangunan perkebunan. Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi dan hutan lindung. Pemberian izin usaha dan pengawasan perkebunan. Penyelenggaraan dan pengawasan terhadap penentuan lahan, kawasan dan areal perkebunan. Menyelenggarakan tata hutan dan rencana pengelolaan, pemanfaatan, pengendalian areal perkebunan dan kawasan hutan kecuali kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman baru. Penyelenggaraan konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya yang meliputi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari dibidang kehutanan dan perkebunan. Penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana pada kawasan hutan dan areal perkebunan. Pemberian izin dan pengawasan usaha pemanfaatan hutan, provisi sumber daya hutan, dana reboisasi dan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan. Pengaturan hutan rakyat dan hutan milik. Pengaturan dan pengelolaan perlebahan. Pengaturan pengelolaan persutraan alam. Penyelenggaraan promosi bidang perkebunan dan kehutanan daerah.
BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN a.
Penyusunan program Perdagangan.
pembangunan
dan
pengembangan
Perindustrian
dan
b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o.
p. q. r. s. t.
Penetapan kebijaksanaan untuk mendukung pembangunan perindustrian dan perdagangan. Penyediaan bahan bimbingan teknis pelaksanaan program sektoral di bidan perindustrian dan perdagangan. Mendorong penyelenggaraan kemitraan industri kecil, menengah, besar dan sektor ekonomi lainnya. Pemberdayaan SDM dan sumber daya alam untuk kegiatan industri dan pembinaan peningkatan kemampuan dan keterampilan para pedagang. Pemberian perizinan dibidang industri dan perdagangan termasuk izin kawasan industri oleh daerah. Penyediaan informasi teknologi, pemantauan, peluang investasi usaha, industri dan penyusunan data industri. Pembinaan pengelolaan pasar, sarana usaha, pemantauan tempat usaha bagi pedagang informal, pembangunan pasar percontohan/desa. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, pencegahan dan penanggulangan perencanaan industri. Promosi dagang, pameran produk, pengembangan pasar dalam negeri dan luar negeri. Monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan dan pengembangan industri harga dan penyediaan penyaluran barang dan jasa. Pendaftaran perusahaan dan pengawasan kegiatan penyaluran barang dan jasa. Pembinaan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengusaha industri dan dunia usaha. Kerjasama urusan eksport dan impor di daerah. Pelaksanaan pengawasan mutu produk, penerapan standar dan produk-produk industri tertentu yang wajib standar Nasional Indonesia (SNI) yang berkaitan dengan keselamatan umum dan kesehatan. Bimbingan pengawasan, penyusunan data informasi pedagang kemetrologian. Promosi investasi industri. Pelaksanaan pengawasan sidang tera dan tera ulang alat ukur, takar timbangan dan perlengkapannya. Pengawasan terhadap penggunaan, hak atas kekayaan intelektual (HAKI). Pengawasan mutu barang, barang dalam keadaan terbungkus, barang dalam kadaluarsa dan barang yang merusak kesehatan dan ketertiban umum.
u.
Pembinaan kelembagaan di bidang usaha industri, assosiasi dan organisasi dunia usaha. v. Penerbitan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) produk daerah. w. Kerjasama penelitian dan pengembangan teknologi industri, potensi sumber daya daerah dalam kaitan pembangunan industri. x. Pembinaan organisasi dunia usaha bidang pendayagunaan assosiasi dan lembaga perdagangan. y. Penyelenggaraan perlindungan konsumen. z. Penyelenggaraan industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, kesehatan lingkungan dan moral. aa. Penyelenggaraan distribusi bahan-bahan pokok. bb. Menfasilitasi pelatihan teknis manajemen untuk pengusaha kecil dan keterampilan pengrajin, serta memfasilitasi permodalan bagi industri kecil dalam pengembangan usaha. cc. Pengendalian pencemaran limbah industri. dd. Fasilitasi, kegiatan distribusi bahan-bahan pokok di Kabupaten. ee. Penetapan tera dan tera isi ulang alat UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perdagangan). ff. Pemberian izin gudang. gg. Penerbitan SKA (Surat Keterangan Asal) barang. hh. Memfasilitasi permodalan, aspek permodalan, manajemen, kelembagaan, kemitraan dan perniagaan dan pemasaran. ii. Penyelenggaraan eksport dan import hasil produksi dan perdagangan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. jj. Penyelenggaraan kualifikasi usaha jasa industri dan perdagangan. kk. Penyelenggaraan promosi industri dan perdagangan. ll. Penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama industri dan perdagangan. mm. Penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan internasional atas nama daerah. 5.
BIDANG KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL MENENGAH a. Pengesahan akte pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, penggabungan dan pembubaran koperasi. b. Penyelenggaraan akuntansi koperasi dan usaha kecil dan menengah. c. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
d. Penyusunan rencana bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. e. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. f. Perizinan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. g. Penyelenggaraan sistem dan promosi bidang koperasi usaha kecil dan menengah. h. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, seluruh peraturan dan perundang-undangan. i. Penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan internasional atas nama daerah. 6.
BIDANG PENANAMAN MODAL a. Penyusunan kebijakan dan rencana penanaman modal. b. Pengidentifikasian sumber-sumber potensi daerah untuk kepentingan perencanaan penanaman modal daerah. c. Persetujuan penanaman modal, kecuali usaha berteknologi tinggi strategis yang mempunyai derajat kecanggihan tinggi dan beresiko tinggi. d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan penanaman modal sesuai standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan. e. Penyusunan laporan di bidang penanaman modal. f. Penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan internasional atas nama daerah. g. Penyelenggaraan sistem informasi di bidang penanaman modal. h. Perizinan di bidang penanaman modal. i. Penyelenggaraan impor/ekspor sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku. j. Penyelenggaraan riset dan teknologi penanaman modal yang tidak beresiko tinggi. k. Penyelenggaraan sistem bidang penanaman modal. l. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal. m. Penyelenggaraan dan pengawasan kerja sama bidang penanaman modal.
7.
BIDANG KETENAGA KERJAAN DAN TRANSMIGRASI a. Pembinaan dan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja. 1. Penyelenggaraan penermpatan, perluasan peningkatan produktivitas tenaga kerja dan balai latihan kerja. 2. Pendayagunaan tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur melalui sistem padat karya.
3. Penyuluhan usaha mandiri dan teknologi tepat guna, serta memberi bimbingan dan praktek penggunaannya agar tercipta kesempatan kerja. 4. Analisa dan pelatihan penempatan tenaga kerja. 5. Penyusunan analisa pasar kerja dan bursa kerja. 6. Pemberian rekomendasi tenaga kerja warga negara asing bagi keperluan imigrasi. 7. Penyelenggaraan keselamatan kerja, kesehatan kerja dan lingkungan kerja. 8. Penyelenggaraan pelaksanaan upah minimum. b. Bidang Transmigrasi 1. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang transmigrasi. 2. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang transmigrasi. 3. Penyusunan rencana bidang transmigrasi dan penyelenggaraan sistem transmigrasi. 4. Penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan dan pelatihan. 5. Pengawasan teknis terhadap seluruh peraturan perundang-undangan bidang transmigrasi. 6. Penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama di bidang transmigrasi. 8.
BIDANG KESEHATAN a. Pemberian izin terhadap penyelenggaraan pelayanan dan sarana kesehatan. b. Bimbingan dan pengendalian pengobatan tradisional. c. Pengawasan penerapan standard bidang kesehatan. d. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular. e. Peningkatan kesehatan masyarakat dan pencegahan, pengendalian penyakit. f. Penyelenggaraan kesehatan keraj dan kesehatan lingkungan. g. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat dan NAPZA. h. Perencanaan, pengadaan dan pengelolaan obat. i. Penyuluhan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. j. Penyelenggaraan nilai gizi dan pedoman sertifikasi teknologi kesehatan dan gizi. k. Penanggulangan wabah dan bencana yang berskala daerah/lokal. l. Penetapan rekrutmen Tenaga Kesehatan Haji Daerah (TKHD). m. Penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan internasional atas nama daerah. n. Penyelenggaraan penggunaan bahan tambahan (Zat Aditif) tertentu untuk makanan. o. Penyelenggaraan pembiayaan pelayanan kesehatan. p. Penyelenggaraan akreditasi sarana dan prasarana kesehatan.
q.
Penyelenggaraan penggunaan, konservasi pengembangan dan pengawasan tanaman obat. r. Penyelenggaraan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat. s. Penyelenggaraan standar minimal pelayanan kesehatan. t. Pemberian izin usaha dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan dan saran kesehatan. u. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular lokal. v. Pengadaan dan pengelolaan obat esensial. w. Pengawasan jaminan sosial kesehatan. x. Penyelenggaraan program Keluarga Berencana. y. Penyelenggaraan pembiayaan pelaksanaan kesehatan. z. Penyelenggaraan pendidikan dan pendayagunaan tenaga kesehatan untuk kebidanan. aa. Penyelenggaraan dan pengawasan penggunaan konservasi dan pengembangan tanaman obat. bb. Pengawasan peredaran makanan. cc. Penyelenggaraan dan pengawasan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat. 9.
BIDANG KEPARIWISATAAN a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.
l.
Penyusunan pedoman perencanaan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan. Pelestarian nilai budaya dan seni. Penetapan inventarisasi dan pengaturan obyek wisata. Pemetaan potensi obyek wisata. Penetapan obyek wisata dan kawasan pariwisata, pembuatan dan siteplan. Penyusunan/penetapan petunjuk teknis operasional pelayanan bidang kepariwisataan. Pemberian izin dan pengawasan usaha perhotelan, rumah makan, bar dan restoran. Penetapan pedoman dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepariwisataan. Pemberian izin pengawasan usaha festival kesenian dan budaya. Pemberian izin dan pengawasan usaha taman rekreasi, bumi perkemahan dan pondok wisata. Pemberian izin dan pengawasan usaha gelanggang renang, permandian alam gelanggang olah raga, gelanggang permainan, bioskop, rumah bilyard, bowling serta kegiatan dan sarana hiburan lainnya. Menyelenggarakan kerja sama internasional di bidang kepariwisataan.
m. n. o. p. q.
Penyelenggaraan standar dan nama sarana kepariwisataan. Penyelenggaraan promosi kepariwisataan daerah. Penyusunan rencana bidang budaya dan pariwisata. Penyelenggaraan kualifikasi usaha jasa di bidang budaya dan pariwisata. Penyelenggaraan standar pelayanan minimal dalam bidang kepariwisataan dan budaya.
10. BIDANG PENDIDIKAN a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m.
n. o. p. q.
Penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan TK, SD, SLTP dan SLTA. Penyelenggaraan dan pengawasan peningkatan mutu pendidikan. Penyelenggaraan dan pengawasan sarana dan prasarana pendidikan. Penyelenggaraan kompetensi siswa dan warga belajar serta pengaturan kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar secara nasional serta pedoman pelaksanaan. Penetapan dan pedoman pelaksanaan kurikulum muatan lokal. Penyelenggaraan standar materi pelajaran pokok. Penyelenggaraan pembiayaan pendidikan. Penyelenggaraan dan pengawasan persyaratan penerimaan, perpindahan sertifikasi siswa dan warga belajar. Penyelenggaraan kalender pendidikan dan jumlah belajar efektif setiap tahun bagi pendidikan dasar, menengah dan luar sekolah. Penyelenggaraan penerimaan siswa dari masyarakat minoritas, terbelakang dan atau tidak mampu. Memfasilitasi peran serta masyarakat di bidang pendidikan. Melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga untuk kepentingan pendidikan sekolah dan luar sekolah. Penyelenggaraan peningkatan/Zoning pencarian, pemanfaatan, pemindahan, penggandaan, sistem pengamanan dan kepemilikan benda cagar budaya serta persyaratan penelitian arkeologi. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan pendidikan daerah. Penyelenggaraan dan pengawasan standard pelayanan minimal dalam bidang pendidikan yang wajib di laksanakan kabupaten. Penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan dan kebudayaan serta pelatihan kepada masyarakat. Penyelenggaraan pengawasan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga pendidikan yang profesional/ahli serta persyaratan jabatan.
11. BIDANG SOSIAL a. Penyelenggaraan usaha dan pengawasan kesejahteraan sosial. b. Penyelenggaraan pelestarian nilai-nilai kejuangan dan kepahlawanan. c. Penyelenggaraan bantuan kesejahteraan masyarakat bagi anak terlantar, lanjut usia dan penyandang masalah sosial. d. Pemberian izin dan pengawasan pengumpulan uang, barang dan sumbangan lainnya. e. Penyelenggaraan dan pengawasan pelayanan dan rehabilitasi serta bantuan sosial, perlindungan sosial dan penyandang masalah kesejahteraan sosial. f. Penyelenggaraan dan pengawasan perlindungan masyarakat. g. Penyelenggaraan penanggulangan bencana sosial. h. Penyelenggaraan penganugerahan tanda kehormatan/jasa daerah. i. Penyelenggaraan sistem pelayanan sosial termasuk jaminan dan rehabilitasi sosial. j. Penyelenggaraan sebagian urusan Haji. k. Penyelenggaraan Palang Merah Indonesia. l. Pemberdayaan perempuan. m. Penelitian sosial budaya pada komunitas adat terpencil. n. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan hak asasi manusia. o. Penyelenggaraan penanggulangan bencana. p. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Daerah. q. Penyusunan rencana daerah di bidang pemberian izin oleh daerah di bidang sosial. r. Pemberian izin oleh daerah di bidang sosial. 12. BIDANG TATA RUANG a. Penetapan penyelenggaraan dan pengawasan rencana tata ruang kabupaten. b. Pemberian izin dan pengawasan pemanfaatan ruang. c. Penyelenggaraan penyuluhan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan pencadangan. d. Kegiatan penyusunan program. 13. BIDANG PERTANAHAN a. Penyelenggaraan dan pengawasan pengusahaan tanah (landreform) dan tata guna tanah. b. Penyelenggaraan dan pengawasan hak atas tanah. c. Penyelenggaraan pengukuran dan pendaftaran tanah.
d. Penyelenggaraan administrasi pertanahan. e. Penetapan kerangka dasar kadaster daerah dan pelaksanaan pengukuran kerangka dasar kadaster daerah. f. Penanganan masalah dan partisipasi masyarakat. 14. BIDANG PEMUKIMAN a. Penyelenggaraan dan pengawasan pencadangan areal. b. Pemberian izin dan pengawasan penggunaan daerah milik jalan (DMJ). c. Pengaturan penyelenggaraan dan pengawasan pembangunan perumahan dan pemukiman. d. Pengaturan dan penyelenggaraan dan pengawasan konservasi arsitektur bangunan dan pelestarian kawasan bangunan bersejarah. e. Pengelolaan fisik gedung dan rumah negara yang diserahkan kepada kabupaten atau milik kabupaten. f. Penyusunan rencana umum bidang pemukiman. 15. BIDANG PEKERJAAN UMUM a. Pengaturan, pengelolaan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik sarana dan prasarana. b. Pengaturan dan pengelolaan pengujian bahan bangunan. c. Pengaturan, pengelolan kebersihan dan sampah. d. Pengaturan dan pengelolaan drain nase. e. Pengaturan dan pengelolaan sanitasi. f. Pengaturan dan pengelolaan pertamanan. g. Pengaturan dan pengelolaan air minum. h. Pengaturan dan pengelolaan pasar. i. Penyelenggaran dan pengawasan penerangan jalan umum. j. Pengaturan dan pengelolaan pemakaman. k. Pengaturan dan pengelolaan pembangunan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan kabupaten. l. Pengaturan dan pengelolaan pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana sumber air. m. Pengaturan dan pengelolaan pembangunan serta pemeliharan sarana dan prasarana daerah rawa.
n. Menyelenggarakan eksploitasi dan penyediaan bangunan-bangunan pengairan. o. Menyelenggarakan eksploitasi dan pemeliharaan bangunan-bangunan irigasi, jaringan dan penggunaan air irigasi. p. Penyelenggaraan dan pengawasan prasarana dan sarana kawasan terbangan dan sistem manajemen konstruksi. q. Penyelenggaraan dan pengawasan pengembangan konstruksi bangunan sipil dan arsitektur. r. Penyelenggaraan dan pengawasan prasarana dan sarana pengairan/drainnase serta pengembangannya. s. Penyelenggaraan dan pengawasan prasarana dan sarana bendungan serta pengembangannya. t. Penyelenggaraan dan pengawasan jembatan dan jalan, jalan bebas hambatan yang dibangun atas prakarsa daerah sendiri serta pengembangannya. u. Penetapan status kelas dan fungsi jalan. v. Penyelenggaraan dan pengawasan sumber daya air permukaan non lintas kabupaten w. Pemberian izin dan pengawasan pembangunan jalan hambatan non lintas kabupaten yang dibangun oleh prakarsa daerah. x. Melakukan servis dan perencanaan pada daerah sungai. y. Membuat surat rekomendasi teknis. 16. BIDANG PERHUBUNGAN a. Bidang Perhubungan Darat 1. Pengaturan, penyelenggaran dan pengawasan rambu-rambu jalan dan penentuan lokasi pemasangan perlengkapan jalan. 2. Penyelenggaraan dan pengawasan laik jalan. 3. Penyelenggaraan pendaftaran dan pengujian kendaraan bermotor. 4. Penyelenggaraan dan pengawasan sarana dan prasarana angkutan darat yang dibangun atas prakarsa daerah. 5. Penyelenggaraan pemberian surat izin mengemudi kendaraan bermotor. 6. Perencanaan dan pembangunan jaringan jalan bebas hambatan yang akan dibangun atas prakarsa daerah (non lintas kabupaten/kota). 7. Penyelenggaraan dan pengawasan pengangkutan bahan dan atau barang berbahaya lintas darat. 8. Penyelenggaraan dan pengawasan terhadap pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengaman (rambu-rambu) lalu lintas jalan kabupaten.
9. Penetapan jaringan transportasi jalan kabupaten 10. Penyelenggaraan dan pengelolaan SAR daerah. 11. Penetapan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang dan tarif pemanfaatan antar kabupaten. 12. Perizinan, pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan kabupaten. 13. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan jalan kabupaten. 14. Penyelenggaraan dan pengawasan jaringan transportasi dan kelas jalan. 15. Penyelenggaraan dan pengawasan terminal. 16. Pemberian izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas dan izin pengoperasian angkutan. 17. Pengaturan dan penyelenggaraan perparkiran. 18. Pemberian izin dan pengawasan sekolah mengemudi. 19. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembantuan bidang perhubungan darat. 20. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang perhubungan yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten. 21. Penyusunan rencana bidang perhubungan darat dan sistem perhubungan darat. 22. Penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan internasional atas nama daerah di bidang perhubungan. 23. Penyelenggaraan ristek tidak beresiko tinggi. 24. Penyelenggaraan kualifikasi urusan jasa di bidang perhubungan. 25. Penyelenggaraan promosi bidang perhubungan darat. 26. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan. 27. Penyelenggaraan kerja sama bidang perhubungan. b. Bidang Perhubungan Udara 1. Pemberian izin dan pengawasan bagi bangunan-bangunan dalam kawasan penerbangan setelah mendapat rekomendasi dari bandar udara. 2. Pemberian izin lokasi bandar udara. 3. Penyelenggaraan dan pengawasan bandar udara yang dibangun atas prakarsa daerah serta yang diserahkan pemerintah kepada kabupaten. 4. Penyelenggaraan dan pengawasan pengangkutan bahan dan atau barang berbahaya udara. 5. Penyelenggaraan dan pengawasan kawasan kebisingan serta daerah lingkup kerja bandar udara.
6.
Penyelenggaraan dan pengawasan sarana dan prasarana udara yang dibangun atas prakarsa daerah.
c. Bidang Pos dan Telekomunikasi 1. Pemberian izin dan pengawasan usaha jasa titipan. 2. Pemberian izin dan pengawasan penyelenggaraan instalasi kabel komunikasi. 3. Pemberian izin frekuensi Radio dan Televisi lokal. 17. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP a. b. c. d. e. f. g. h. i.
j. k. l. m. n. o.
Pengumpulan bahan dan penyusunan petunjuk teknis dalam pemberian izin analisis dampak lingkungan. Melakukan pengawasan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan serta pengelolaan perizinan. Melakukan pengawasan dan pengendalian penerapan pelaksanaan RKL/RPL dan UKL/UPL serta pengolahan teknis dampak lingkungan (AMDAL). Melakukan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran air, udara dan tanah. Melakukan pengawasan dan pengelolaan serta pengendalian pembangunan limbah. Melakukan pengendalian dan pengelolaan pelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan. Melaksanakan program kali bersih (Prokasi). Melakukan pengawasan/penelitian serta pengolahan limbah cair dan polusi udara terhadap perusahaan yang menghasilkan limbah dan mencemari udara. Pengawasan dan anjuran menyusun AMDAL bagi perusahaan yang wajib AMDAL maupun perusahaan yang wajib RKL dan RPL maupun UKL/UPL serta laporan perkuartal secara kontinyu oleh perusahaan kepada Bupati. Melakukan pembangunan tanggul penahan banjir untuk mencegah kerusakan tanah pertanian dan lokasi perkampungan penduduk. Menerapkan dan mengembangkan fungsi informasi lingkungan. Melakukan pengawasan dan sanksi terhadap pengusaha perkebunan serta penduduk yang membuka perkebunan dengan cara pembakaran. Melakukan pengawasan dan sanksi terhadap penduduk perambah hutan secara serampangan. Penempatan lokasi pemukiman yang berwawasan lingkungan. Reboisasi hutan-hutan gundul akibat penebangan dan longsor.
p.
Melaksanakan pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan serta melakukan analisa dan evaluasi, penyuluhan dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan, pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan. q. Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan rencana operasional pelaksanaan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan. r. Membuat analisa, mengevaluasi dan menyusun laporan perkiraan dampak pening terhadap lingkungan. s. Melaksanakan pelaksanaan penghijauan konservasi alam nasional (PPKAN). t. Pemanfaatan lahan terlantar/kritis menjadi lahan pertanahan yang produktif. u. Mengikuti persiapan dan pengembangan rencana pembangunan di daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut. v. Penetapan jalur hijau hujan. w. Penyelenggaraan dan pengawasan atas pelaksanaan konservasi sumber daya alam. x. Pengendalian lingkungan hidup di kabupaten. y. Penyelenggaraan pengamanan dan pelestarian sumber daya air. z. Pemberian izin dan pengawasan terhadap penempatan lokasi pemukiman yang berwawasan lingkungan. aa. Penyelenggaraan audit lingkungan. bb. Pengawasan terhadap baku mutu lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan hidup. 18. BIDANG KEPENDUDUKAN a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
Penyelenggaraan administrasi kependudukan. Menyelenggarakan pencatatan dan penerbitan akta catatan sipil. Penetapan biaya pelayanan akta catatan sipil. Pengelolaan dan pengawasan mobilitas kependudukan. Penyelenggaraan pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak. Penyelenggaraan kesetaraan dan keadilan gender. Penyelenggaraan peningkatan kualitas keluarga. Penyelenggaraan perlindungan dan penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan, anak dan remaja. Pendataan keluarga. Penyusunan dan penilaian program kependudukan.
19. BIDANG OLAH RAGA a. b. c. d. e.
Penyelenggaraan dan pengawasan sarana dan prasarana olah raga. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan olah raga daerah/nasional/internasional. Pembinaan kesiswaan, kepemudaan dan keolah ragaan. Perumusan kebijakan dalam rangka perencanaan pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolah ragaan.
20. BIDANG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN a. Perumusan dan penyusunan produk hukum daerah dan produk hukum lainnya. 1. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan. 2. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengelola data informasi yang berhubungan dengan bidang-bidang peraturan perundang-undangan. 3. Menyiapkan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis bidang peraturan perundang-undangan. 4. Menginventarisasikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang perundang-undangan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah. 5. Menyiapkan rancangan produk hukum daerah terdiri dari Peraturan Daerah Keputusan Bupati, Surat Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati Tana Toraja. 6. Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka penyusunan produk hukum. 7. Mempelajari pedoman dan petunjuk di bidang penelitian dan pengolahan data hukum dan peraturan perundang-undangan. 8. Memantau perkembangan hukum dan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tugas pemerintah daerah. 9. Menyiapkan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa. b. Pelayanan dan Pemberian Bantuan Hukum. 1. Menghimpun dan mempelajari pelaksanaan perundang-undangan, kebijaksanan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan yang berhubungan dengan bidang-bidang bantuan hukum.
2.
Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengelola data informasi yang berhubungan dengan bantuan hukum. 3. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang bantuan hukum. 4. Menginventarisasikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bantuan hukum. 5. Melakukan koordinasi dengan unit kerja instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 6. Mengumpulkan, mengelola, menyusun dan menyajikan data yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa pidana/perdata. 7. Menyiapkan bahan konsultasi dengan instansi lain dalam rangka penyelesaian sengketa pidana/perdata. 8. Mempelajari, meneliti dan menyelesaikan perkara atau sengketa dan mempelajari surat gugatan yang ditujukan kepada pemerintah daerah dan pegawai dalam lingkungan Pemda yang tersangkut perkara dalam kedinasan. 9. Memberi bantuan hukum didalam dan di luar Pengadilan kepada pegawai di lingkungan Pemda yang tersangkut perkara kedinasan. 10. Menyiapkan bahan dalam rangka penyuluhan hukum dan peraturan perundangundangan yang menyangkut bidang tugas Pemda. 11. Mengikuti perkembangan hukum yang menyangkut tugas Pemda. 12. Menyiapkan konsep Surat Kuasa untuk mewakili Pemda atau pegawai di lingkungan Pemda di dalam penyelesaian perkara. c. Penyusunan Dokumen Hukum dan Produk Hukum 1. Menghimpun dan mempelajari pelaksanaan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang bantuan hukum. 2. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bantuan hukum. 3. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang bantuan hukum. 4. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bantuan hukum dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah. 5. Melakukan koordinasi dengan unit kerja instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
6.
Melakukan pencatatan termasuk statistik karkotik dibidang peraturan perundangundangan. 7. Melakukan penyiapan, pemeliharaan dan pengambilan bahan-bahan dokumentasi hukum. 8. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaandan pengembangan sistem jaringan dokumentasi dan informasi. 9. Menyiapkan bahan dalam rangka mengundangkan peraturan daerah ini dan lembaran daerah. 10. Mengumpulkan, menghimpun dan memperbanyak produk-produk hukum yang berhubungan dengan pemda. 11. Menyiapkan produk-produk hukum untuk dipublikasikan. 12. Menyiapkan bahan dalam rangka penyebaran segala peraturan perundangundangan yang menyangkut tugas Pemda. d. Evaluasi dan Pengkajian Produk Hukum 1. Menyiapkan bahan dalam rangka menyusun kebijaksanaan pedoman dan petunjuk penyelenggaraan tugas yang berhubungan dengan produk hukum. 2. Menghimpun dan mengevaluasi produk hukum daerah yang tidak efektif pelaksanaannya, pengkajian dan penelitian. 3. Mengadakan evaluasi dan pengkajian peraturan perundang-undangan yagn bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. 4. Menghimpun, mengkaji dan meneliti hal-hal yang menimbulkan kontak sosial/kerusuhan antar warga masyarakat sebagai bahan bagi pemecahan masalah dalam pelaksanaan pemerintahan, pembinaan sosial masyarakat. e. Penetapan Peraturan Daerah Untuk Mendukung Pemerintahan Daerah Sebagai Daerah Otonom 1. Mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah. 2. Melaporkan kepada pemerintah produk Peraturan Daerah yang telah disahkan. 20. BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI a. Pemberian izin usaha penerbitan media cetak dan elektronik lokal. b. Pemberian izin usaha pemutaran film, rumah film, pameran dan pemasangan antene. c. Pemberian izin reklame dan iklan.
d. Pemberian izin dan pengawasan penerangan masyarakat dan sosialisasi produk-produk hukum. e. Penyelenggaraan penyiaran radio dan televisi. f. Pemberian izin dan pengawasan peredaran film dan rekaman video komersial dan yang sejenisnya. g. Pengelolaan izin dan atau tanda pendaftaran usaha perfilman dan rekaman, video (bioskop-bioskop keliling dan toko penjualan/penyewaan rekaman video/LDN/VCD/DVD). h. Melakukan koordinasi pelaksanaan pelayanan penerangan instansi lintas sektor melalui badan koordinasi kehumasan pemerintah kabupaten. 21. BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH a. Sub Bidang Pendapatan Daerah 1. Kewenangan Otorisator Pendapatan Daerah. - Merumuskan kebijakan Pendapatan Daerah. - Penyusunan naskah Perda tentang Pendapatan Daerah. - Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan Perda tentang Pendapatan Daerah. - Melakukan bimbingan, pembinaan dan koordinasi teknis tentang tugas-tugas bidang Pendapatan Daerah. 2. Kewenangan Ordonatur Pendapatan Daerah. - Melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan retribusi daerah. - Membantu melakukan pekerjaan pendataan obyek dan subyek pajak bumi dan bangunan (PBB) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan penyampaian SPPT PBB kepada wajib pajak. - Melakukan penetapan pajak besarnya pajak daerah dan retribusi daerah. - Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya. - Melakukan perencanaan dan pengendalian operasional di bidang pendapatan, penetapan dan penagihan pajak daerah lainnya. - Melakukan penyuluhan mengenai PAD dan PBB pendapatan daerah lainnya. - Melakukan urusan tata usaha dan urusan lain yang diserahkan oleh Bupati. - Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. 3. Kewenangan Pengolahan dan pemungutan - Melakukan pengelolaan/pemungutan pajak sesuai Perda dan keputusan Bupati pada tingkat Dinas/Unit Kerja, cabang dinas, UPTD.
- Melakukan pembinaan terhadap petugas pemungut sebagai perantara atau penagih antara wajib pajak/retribusi dan sumber pendapatan daerah lainnya dengan pemerintah daerah. - Memberi petunjuk teknis kepada petugas pemungut yang bertugas menagih, menerima dan menyetorkan hasil pungutan yang dikelola oleh bendaharawan penerima ataupun langsung ke Kas Daerah tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Kewenangan Bendaharawan Penerima - Menerima, menyimpan dan menyetorkan uang penerimaan pendaftaran (Contable) penerimaan daerah ke Kas Daerah tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. - Berkewajiban menyampaikan daftar pertanggungjawaban dengan diketahui atasan langsung yakni Bupati, Badan Pengelola Keuangan serta unit terkait dengan penerimaan keuangan daerah. - Menyetorkan uang penerimaan daerah langsung ke Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku. b. Sub Bidang Keuangan Daerah 1. Penyusunan APBD. - Penyusunan Anggaran Pokok (APBD). - Perubahan dan Perhitungan APBD. 2. Pelaksanaan Belanja Daerah. - Penerbitan SKO. - Penyerahan DIKD/DIPDA. 3. ORDONATUR - Pengajuan SPP. - Pengujian tagihan dan penerbitan SPMU. - Pencatatan dalam Register SKO, SPMU, UUDP dan penerbitan daftar pengujian. - Pelaksanaan tugas-tugas pemegang Kas Daerah. - Penyusunan daftar pertanggungjawaban dan penyampaian oleh Bendaharawan kepada Bupati/Bagian Keuangan. - Verifikasi atas pertanggungjawaban Bendaharawan. 4. Kebendaharawan
Menerima, menyimpan, membayar atau mempertanggungjawabkan uang daerah yang dikelola.
mengeluarkan
dan
22. BIDANG OTONOMI DAERAH a. Sekretaris Daerah Kabupaten 1. Koordinasi staf terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan. 2. Pembinaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat dalam arti mengumpulkan dan menganalisis data, merumus program dan petunjuk teknis serta memantau pertimbangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat. 3. Pembinaan administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat daerah. 4. Koordinasi perumusan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tugas pokok pemerintah daerah. 5. Melaksanakan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga. b. Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 1. Penetapan pedoman perencanaan kecamatan dan penetapan pedoman susunan organisasi pemerintahan kecamatan. 2. Penetapan pedoman formasi perangkat kecamatan. 3. Menetapkan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan perangkat kecamatan dan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan kecamatan. 4. Menetapkan pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka pencalonan, pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kecamatan. 5. Menetapkan pedoman dan petunjuk teknis pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, kewajiban dan tanggung jawab camat. 6. Menetapkan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan tugas perangkat desa. 7. Melakukan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan tugas kecamatan. 8. Menetapkan pola organisasi pemerintah kecamatan. 9. Menetapkan pendefinitifan kecamatan (peningkatan status kecamatan yaitu dari kecamatan pembantu menjadi kecamatan). 10. Mengerahkan agar setiap kecamatan mempunyai logo tersendiri sesuai ciri dan karateristik kecamatan.
11. Menetapkan pelimpahan sebagai kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada Kepala Kecamatan. 23. BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN DAERAH a. b. c. d. e. f.
Penyelenggaraan pinjaman dalam negeri. Penyelenggaraan Bantuan Subsidi kepada desa. Pelaksanaan otorisator pendapatan daerah. Pelaksanaan ordonatur pendapatan daerah. Pelaksanaan pengelolaan dan pemungutan. Pelaksanaan kebendaharawanan penerima (Contable).
24. BIDANG POLITIK a. b. c. d. e. f. g. h.
Penyelenggaraan dan penegakan ketentraman dan ketertiban umum. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat Penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penyelenggaraan dan pengawasan kearsipan daerah. Penetapan dan penyelenggaraan statistik daerah dan pemetaan batas wilayah. Penyelenggaraan administrasi kependudukan. Membantu pelaksanaan pemilihan umum. Penyelenggaraan peningkatan kesatuan bangsa dan penyelesaian masalah-masalah kehidupan masyarakat. i. Penyelesaian perselisihan antar kelompok masyarakat. j. Penetapan tanda kehormatan/jasa daerah selain yang telah diatur dan menjadi kewenangan propinsi dan pemerintah. k. Penyelenggaraan dan penegakan hak asasi manusia.
B A B III KETENTUAN PERALIHAN Pasal 3 Kewenangan yang belum tercantum dalam keputusan ini tetap dilaksanakan sepanjang kewenangan tersebut bukan merupakan kewenangan pemerintah pusat dan propinsi.
B A B IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 4 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ada kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Makale Pada tanggal 30 Desember 2000 BUPATI TANA TORAJA Cap/ttd. J. A. SITURU. SH Tembusan Yth: 1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta. 2. Menteri Negara Pendayagunaan Apartur Negara di Jakarta. 3. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar. 4. Biro Hukum dan Organisasi Setda Prop. Sul-Sel di Makassar. 5. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale. 6. Para Kepala Dinas/Badan/Kantor se-Kab. Tana Toraja. 7. Pertinggal.
