5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 9. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 10. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/PedomanTata Administrasi Bendahara wan Daerah; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional Penyelengaraan Pemerintahan Daerah kepada Gubernur; 14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2002; 16. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; < 17. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 28 Tahun 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2002.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan Mene p
•
PELAKSANAAN KEGIATAN INSTANSI VERTIKAL DAN LEMBAGA LAINNYA YANG MENDAPAT ANGGARAN DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2002
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 3. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 6. Badan Perencanaan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapeda adalah Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 7. Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disingkat Bawasda adalah Badan Pengawasan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 8. Dinas Bina Mental dan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat Dinas Bintal dan Kesos adalah Dinas Bina Mental dan Kesejahteraan Sosial Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 9. Dinas Pendidikan Dasar yang selanjutnya disingkat Dikdas adalah Pendidikan Dasar Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
Dinas
10. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 11. Dinas Pertanahan dan Pemetaan adalah Dinas Pertanahan dan Pemetaan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 12. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
Perindustrian
dan
13. Biro Kerja Sama Antar Kota dan Daerah yang selanjutnya disingkat Biro Kakda adalah Biro. Kerja Sama Antar Kota dan Daerah pada Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 14. Biro Keuangan adalah Biro Keuangan pada Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah yang selanjutnya disingkat KPKD adalah Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 16. Badan Perencanaan Kotamadya yang selanjutnya disingkat Bapekodya adalah Badan Perencanaan Kotamadya di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 17. Suku Dinas Pelayanan Kesehatan adalah Suku Dinas Pelayanan Kesehatan Kotamadya Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 18. Instansi Vertikal dan Lembaga Lainnya adalah Instansi di luar perangkat Daerah yang terdiri dari : a. Badan Pusat Statistik Propinsi yang selanjutnya disingkat BPS Propinsi; b. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disingkat Kanwil BPN; c. Kantor Pertanahan Kotamadya Kotamadya;
adalah Kantor Pertanahan di lima Wilayah
d. Kantor Wilayah Departemen Agama yang selanjutnya disingkat Kanwil Departemen Agama; e. Kantor Wilayah Badan Koordinasi Keluarga Berencana selanjutnya disingkat Kanwil BKKBN; f.
Nasional yang
Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta Bogor Tangerang dan Bekasi yang selanjutnya disingkat BKSP Jabotabek;
g. Kantor Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Kotamadya yang selanjutnya disingkat Kantor BKKBN Kotamadya; h. Badan Pusat Kotamadya;
Statistik
Kotamadya
yang
selanjutnya
disingkat
BPS
i.
Dewan Kerajinan Nasional di lingkungan Departeman Perindustrian yang selanjutnya disingkat Dekranas;
j.
Rumah Sakit Vertikal adalah Rumah Sakit Milik Pemerintah Pusat yang berada di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
BAB II PENGANGGARAN Pasal 2 Untuk menunjang kegiatan Instansi Vertikal dan Lembaga Lainnya di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta disediakan tambahan anggaran baik belanja rutin maupun belanja pembangunan.
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN RUTIN DAN PEMBANGUNAN Bagian Pertama Tertib Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Pasal 3 (1) Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disediakan pada Dinas Daerah. (2) Dinas Daerah sebagai koordinator untuk kegiatan Anggaran Rutin dan Pemimpin Proyek untuk Anggaran Pembangunan membuat Surat Perintah Tugas secara utuh kepada Instansi Vertikal dan Lembaga Lainnya sesuai dengan kewenangan nya.
Bagian Kedua Pelaksanaan Anggaran Rutin Pasal 4
Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Rutin Pos 2.14.1 (pengeluaran yang tidak termasuk biaya lain) diatur sebagai berikut: a. Pasal 1131 Bantuan untuk Instansi Vertikal Dalam Negeri: 1. Sebesar Rp. 1.738.725.000,00 (Satu miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), pelaksana kegiatannya ditugaskan kepada Kanwil BPN dan sebagai koordinator adalah Dinas Pertanahan dan Pemetaan; 2. Sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (Satu miliar lima ratus juta rupiah) pelaksana kegiatannya ditugaskan kepada BKSP Jabotabek dan sebagai koordinator adalah Biro Kakda. b. Pasal 1132 Bantuan untuk Instansi Vertikal lainnya : 1. Sebesar Rp. 14.710.400.000,00 ( Empat belas miliar tujuh ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), pelaksana kegiatannya ditugaskan kepada Kanwil Departemen Agama dan sebagai koordinator adalah Dinas Bintal dan Keso.s; 2. Sebesar Rp. 3.313.791.000,00 ( Tiga miliar tiga ratus tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), pelaksana kegiatannya ditugaskan kepada Kantor BKKBN dan sebagai koordinator adalah Dinas Kesehatan. c. Pasal 1134 Bantuan untuk organisasi Profesi sebesar Rp 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah), pelaksana kegiatannya ditugaskan kepada Dekranas dan sebagai koordinator adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Bagian Ketiga Pelaksanaan Anggaran Pembangunan Pasal 5 (1) Kegiatan Anggaran Pembangunan untuk Peningkatan Administrasi Pertanahan 2P.0.10.2.03.001 sebesar Rp. 1.300.000.000,00 ( Satu miliar tiga ratus juta rupiah ) pelaksana kegiatannya ditugaskan kepada Kanwil BPN Propinsi dan sebagai Pemimpin proyek adalah Dinas Pertanahan dan Pemetaan; (2) Kegiatan Anggaran Pembangunan untuk Peningkatan Administrasi Pertanahan yang pelaksana kegiatannya ditugaskan kepada Kantor Pertanahan Kotamadya dan sebagai Pemimpin proyek adalah Sudin Pertanahan dan Pemetaan Kotamadya terdiri dari: a. 2P.0.10.2.03.002 (Peningkatan Administrasi Pertanahan Jakarta Pusat) sebesar Rp. 400.000.000,00. (Empat ratus juta rupiah) pelaksana kegiatannya ditugaskan kepada Kantor Pertanahan Jakarta Pusat dan sebagai Pemimpin proyek adalah Sudin Pertanahan dan Pemetaan Kotamadya Jakarta Pusat; b. 2P.0.10.2.03.003 (Peningkatan Administrasi Pertanahan Jakarta Utara) sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) pelaksana kegiatannya ditugaskan kepada Kantor Pertanahan Jakarta Utara dan sebagai Pemimpin proyek adalah Sudin Pertanahan dan Pemetaan Kotamadya Jakarta Utara; c. 2P.0.10.2.03.004 (Peningkatan Administrasi Pertanahan Jakarta Barat) sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) pelaksana kegiatannya ditugaskan kepada Kantor Pertanahan Jakarta Barat dan sebagai Pemimpin proyek adalah Sudin Pertanahan dan Pemetaan Kotamadya Jakarta Barat; d. 2P.0.10.2.03.005 (Peningkatan Administrasi Pertanahan Jakarta Selatan) sebesar Rp. 110.000.000,00 (Seratus sepuluh juta rupiah) pelaksana kegiatannya ditugaskan kepada Kantor Pertanahan Jakarta Selatan dan sebagai Pemimpin proyek adalah Sudin Pertanahan dan Pemetaan Kotamadya Jakarta Selatan; e. 2P.0.10.2.03.006 (Peningkatan Administrasi Pertanahan Jakarta Timur) sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) pelaksana kegiatannya ditugaskan kepada Kantor Pertanahan Jakarta Timur dan sebagai Pemimpin proyek adalah Sudin Pertanahan dan Pemetaan Kotamadya Jakarta Timur; Pasal 6 (1) Kegiatan Anggaran Pembangunan untuk Penelitian dan Pengembangan Statistik yang pelaksana kegiatannya ditugaskan kepada BPS Propinsi dan sebagai Pemimpin proyek adalah Bapeda terdiri dari: a. 2P.0.16.2.02.001 (Penelitian dan Pengembangan Statistik Fisik Prasarana) sebesar Rp. 1.050.000.000,00 (Satu miliar lima puluh juta rupiah); b. 2P.0.16.2.02.002 (Penelitian dan Pengembangan Statistik Sosial Budaya) sebesar Rp. 1.025.000.000,00 (Satu miliar dua puluh lima juta rupiah);
c. 2P.0.16.2.02.004 (Penyempurnaan dan Pengembangan Statistik Ekonomi Makro Lintas Sektoral) sebesar Rp. 1.350.000.000,00(Satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah); d. 2P.0.16.2.02.005 (Penyempurnaan dan Pengembangan Statistik Ekonomi Mikro Lintas Sektoral) sebesar Rp. 1.675.000.000,00 (Satu miliar enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); (2) Kegiatan Anggaran Pembangunan untuk Penyempurnaan dan Pengembangan Statistif yang pelaksana kegiatannya ditugaskan kepada BPS Kotamadya dan sebagai Pemimpin proyek adalah Bapekodya terdiri dari: a. 2P.0.16.2.01.011 (Penyempurnaan dan Pengembangan Statistik Wilayah Jakarta Selatan) sebesar Rp. 600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah) pelaksana kegiatannya ditugaskan kepada BPS Kotamadya Jakarta Selatan dan sebagai Pemimpin proyek adalah Bapekodya Jakarta Selatan; b. 2P.0.16.2.01.007 (Penyempurnaan dan Pengembangan Statistik Wilayah Jakarta Utara) sebesar Rp. 600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah pelaksana kegiatannya ditugaskan kepada BPS Kotamadya Jakarta Utara dan sebagai Pemimpin proyek adalah Bapekodya Jakarta Utara; c. 2P.0.16.2.02.006 (Penyempurnaan dan Pengembangan Statistik Wilayah Jakarta Pusat) sebesar Rp. 600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah pelaksana kegiatannya ditugaskan kepada BPS Kotamadya Jakarta Pusat dan sebagai Pemimpin proyek adalah Bapekodya Jakarta Pusat; d. 2P.0.16.2.02.010 (Penyempurnaan dan Pengembangan Statistik Wilayah Jakarta Timur) sebesar Rp.600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah) pelaksana kegiatannya ditugaskan kepada BPS Kotamadya Jakarta Timur dan sebagai Pemimpin proyek adalah Bapekodya Jakarta Timur; e. 2P.0.16.2.02.008 (Penyempurnaan dan Pengembangan Statistik Wilayah Jakarta Barat) sebesar Rp. 650.000.000,00 (Enam ratus lima puluh jgta rupiah) pelaksana kegiatannya ditugaskan kepada BPS Kotamadya Jakarta Barat dan sebagai Pemimpin proyek adalah Bapekodya Jakarta Barat; •
Pasal 7 Kegiatan Anggaran Pembangunan untuk Peningkatan SDM Bidang Sosial Keagamaan yang pelaksana kegiatannya ditugaskan kepada Kanwil Departemen Agama dan sebagai Pemimpin proyek adalah Dinas Bintal dan Kesos terdiri dari: a. 2P.0.15.1.01.006 (Peningkatan BP4 dan Balai Rp. 1.400.000.000,00 ( Satu miliar empat ratus juta rupiah );
Nikah)
sebesar
b. 2P.0.15.1.02.001 (Peningkatan Kualitas Tenaga Pembina Keagamaan) sebesar Rp. 1.300.000.000,00 ( Satu miliar tiga ratus juta rupiah ); Pasal 8 Kegiatan Anggaran Pembangunan untuk Penyediaan Sarana dan Peningkatan SDM Pendidikan Keagamaan yang pelaksana kegiatannya ditugaskan kepada Kanwil Departemen Agama dan sebagai Pemimpin proyek adalah Dikdas terdiri dari:
a. 2P.0.11.1.01.007 (Sarana Penunjang Pendidikan Rp. 550.000.000,00 ( Lima ratus lima puluh juta rupiah );
Madrasah)
sebesar
b. 2P.0.11.1.01.008 (Pembangunan Madrasah) sebesar Rp. 12.000.000.000,00 ( Dua belas miliar rupiah ); c. 2P.0.15.2.01.001 (Peningkatan Kualitas Guru Madrasah/Guru Agama) sebesar Rp. 2.902.868.000,00 ( Dua miliar sembilan ratus dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah ) Pasal 9 Kegiatan Anggaran Pembangunan untuk Peningkatan Keterpaduan Jabotabek 2P.0.10.2.01.015 sebesar Rp. 250.000.000,00 ( Dua ratus lima puluh juta rupiah ) yang pelaksana kegiatannya ditugaskan kepada BKSP Jabotabek dan sebagai Pemimpin proyek adalah Biro Kakda Pasal 10 Kegiatan Anggaran Pembangunan untuk Keluarga Berencana 2P.0.12.1.03.001 sebesar Rp. 1.464.516.000,00 ( Satu milar empat ratus enam puluh empat juta lima ratus enam belas ribu rupiah ) yang pelaksana kegiatannya ditugaskan kepada Kanwil BKKBN dan sebagai Pemimpin proyek adalah Dinas Kesehatan terdiri dari;
Pasal 11 (1)
Kegiatan Anggaran Pembangunan untuk 10 (sepuluh) Rumah Sakit Vertikal yang pelaksana kegiatannya ditugaskan kepada masing-masing Rumah Sakit Vertikal dan sebagai Pemimpin proyek adalah Dinas Kesehatan terdiri dari : a. 2P.0.13.1.03.008 (Operasional dan Pemeliharaan Rumah Sakit Kanker Dharmais) sebesar Rp. 300.000.000,00 ( Tiga ratus juta rupiah ); b. 2P.0.13.1.03.009 (Operasional dan Pemeliharaan Rumah Sakit Anak Bersalin Harapan Kita) Rp. 800.000.000,00 ( Delapan ratus juta rupiah ); c. 2P.0.13.1.03.010 (Operasional dan Pemeliharaan Rumah Sakit Jantung Harapan Kita) sebesar Rp. 750.000.000,00 ( Tujuh ratus lima puluh juta rupiah ); d. 2P.0.13.1.03.011 (Operasional dan Pemeliharaan Rumah Sakit Jiwa Jakarta) sebesar Rp. 900.000.000,00 ( Sembilan ratus juta rupiah ); e. 2P.0.13.1.03.012 (Operasional dan Pemeliharaan Rumah Sakit Umum Fatmawati) sebesar Rp. 1.290.000.000,00 ( Satu miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah ) f.
2P. 0.13.1.03.013 (Operasional dan Pemeliharaan Rumah Sakit Ketergantungan Obat) sebesar Rp. 70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah);
g. 2P.0.13.1.03.014 (Operasional dan Pemeliharaan Rumah Sakit Umum Persahabatan) sebesar Rp. 1.300.000.000,00 ( Satu miliar tiga ratus juta rupiah ); h. 2P.0.13.1.03.017 (Operasional dan Pemeliharaan Rumah Sakit Umum Haji Jakarta) sebesar Rp. 500.000.000,00 ( Lima ratus juta rupiah );
(2)
i.
2P.0.13.1.03.018 (Operasional dan Pemeliharaan Rumah Sakit Umum Dr. Cipto Mangunkusumo) sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah);
j.
2P.0.13.1.03.021 (Operasional dan Pemeliharaan RSPI Prof. Saroso) sebesar Rp. 800.000.000,00 ( Delapan ratus juta rupiah )
Sulianti
Kegiatan Anggaran Pembangunan untuk Peningkatan Keluarga Berencana yang pelaksana kegiatannya ditugaskan kepada Kantor BKKBN Kotamadya dan sebagai Pemimpin proyek adalah Sudin Pelayanan Kesehatan terdiri d a r i : a. 2P.0.12.1.03.002 (Peningkatan Keluarga Berencana Sejahtera Jakarta Pusat) sebesar Rp. 820.000.000,00 (Delapan ratus dua puluh juta rupiah) pelaksana kegiatannya ditugaskan kepada Kantor BKKBN Kotamadya Jakarta Pusat dan sebagai Pemimpin proyek adalah Sudin Pelayanan • Kesehatan Kotamadya Jakarta Pusat; b. 2P.0.12.1.03.003 (Peningkatan Keluarga Berencana Sejahtera Jakarta Utara) sebesar Rp. 1.700.000.000,00 (Satu miliar tujuh ratus juta rupiah) pelaksana kegiatannya ditugaskan kepada Kantor BKKBN Kotamadya Jakarta Utara dan sebagai Pemimpin proyek adalah Sudin Pelayanan Kesehatan Kotamadya Jakarta Utara; c. 2P.0.12.1.03.004 (Peningkatan Keluarga Berencana Sejahtera Jakarta Barat) sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) pelaksana kegiatannya ditugaskan kepada Kantor BKKBN Kotamadya Jakarta Barat dan sebagai Pemimpin proyek adalah Sudin Pelayanan Kesehatan Kotamadya Jakarta Barat; d. 2P.0.12.1.03.005 (Peningkatan Keluarga Berencana Sejahtera Jakarta Selatan) sebesar Rp. 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) pelaksana kegiatannya ditugaskan kepada Kantor BKKBN Kotamadya Jakarta Selatan dan sebagai Pemimpin proyek adalah Sudin Pelayanan Kesehatan Kotamadya Jakarta Selatan ; e. 2P.0.12.1.03.006 (Peningkatan Keluarga Berencana Sejahtera Jakarta Timur) sebesar Rp. 515.000.000,00 ( Lima ratus lima belas juta rupiah ) pelaksana kegiatannya ditugaskan kepada Kantor BKKBN Kotamadya Jakarta Timur dan sebagai Pemimpin proyek adalah Sudin Pelayanan Kesehatan Kotamadya Jakarta Timur; f.
2P.0.12.1.03.008 (Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor BKKBN Jakarta Timur) Rp. 25.584.000,00 (Dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) pelaksana kegiatannya ditugaskan kepada Kantor BKKBN Kotamadya Jakarta Timur dan sebagai Pemimpin proyek adalah Sudin Pelayanan Kesehatan Kotamadya Jakarta Timur.
BAB IV PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN RUTIN DAN ANGGARAN PEMBANGUNAN Pasal 12 Untuk melaksanakan pencairan anggaran rutin dilakukan proses sebagai berikut: Berdasarkan Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) yang telah disahkan, sesuai a.
usulan pelaksana tugas Koordinator mengajukan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Biro Keuangan; Bedasarkan SKO sebagaimana dimaksud pada huruf a, pelaksana tugas
b.
mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Rutin (SPPR) kepada KPKD dengan diketahui oleh koordinator;
:.
Sesuai dengan pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada huruf b, KPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar Giro (SPM-Giro).
Pasal 13 Untuk melaksanakan pencairan anggaran pembangunan dilakukan proses sebagai berikut : • Berdasarkan Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) yang telah disahkan, Biro a.
Keuangan menerbitkan SKO; Bedasarkan SKO sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemimpin Bagian
b.
Proyek mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan (SPPP) kepada KPKD dengan diketahui oleh Pemimpin Proyek; Berdasarkan pengajuan SPPP sebagaimana dimaksud pada huruf b, KPKD
c.
menerbitkan Surat Perintah Membayar Giro (SPM-Giro).
Pasal 14 (1)
(2)
Untuk pertanggungjawaban anggaran rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pelaksana Tugas dengan diketahui oleh koordinator diwajibkan menyampaikan SPJ kepada Gubernur dalam hal ini Biro Keuangan selambatlambatnya tanggal 10 bulan berikutnya yang tembusannya disampaikan kepada Bawasda. bawasua. Untuk pertanggungjawaban anggaran pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemimpin Bagian Proyek dengan diketahui oleh Pemimpin Proyek diwajibkan menyampaikan SPJ melalui Pemimpin Proyek kepada Gubernur dalam hal ini Biro Keuangan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya yang tembusannya disampaikan kepada Bawasda.
Pasal 15
(1) Kepala Unit Pelaksana Tugas dalam melaksanakan kegiatan baik rutin maupun pembangunan menetapkan Panitia Lelang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: a. Ketua
Dari Unit Pelaksana Tugas
b. Sekretaris
Unsur Perencanaan Pelaksana Tugas
c. Anggota
-
Unsur Perencanaan Unit
-
Unsur Bagian Keuangan Unit
-
Unsur Bagian Perlengkapan Unit
-
Unsur Koordinator/Pemimpin Proyek
-
Unsur Teknis
(2) Pemenang pelelangan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB V PEMBINAAN ADMINISTRASI KEUANGAN
Pasal 16
Pembinaan Administrasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 dilakukan oleh Biro Keuangan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. BAB VI PENGAWASAN
Pasal 17 Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 dilakukan oleh Bawasda dan Aparat Pengawasan Fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Dengan berlakunya keputusan ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 19
Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2002.
•pitetapkan di Jakarta /pada tanggal 2 4 A p r i l 2002 GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, P
SUTIYOSO
Tembusan : 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan 2. Menteri Dalam Negeri 3. Menteri Keuangan 4. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri 5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 6. Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan 7. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara 8. Para Wakil Gubernur Propinsi DKI Jakarta 9. Sekretaris Daerah Propinsi DKI Jakarta 10. Para Asisten Sekda Propinsi DKI Jakarta 11. Kepala Bapeda Propinsi DKI Jakarta 12. Kepala Badan Pengawasan Daerah Propinsi DKI Jakarta 13. Para Walikotamadya Propinsi DKI Jakarta 14. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Propinsi DKI Jakarta 15. Para Kepala Dinas Propinsi DKI Jakarta 16. Sekretaris DPRD Propinsi DKI Jakarta 17. Para Kepala Biro Propinsi DKI Jakarta 18. Para Kepala Kantor/Badan dilingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta.
