PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPUI.AUAN RIAU NOMOR
: 21 TAHUN 2002 TENTANG
IZIN USAHA PERKEBUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.
BUPATI KEPULAUAN RIAU,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor.
25 Tahun 2ooo tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan
Propinsi sebagai Daerah otonomi yang memberikan peluang untuk
I
memanfaatkan sumber daya alam secara proporsional.
b. bahwa usaha perkebunan merupakan salah satu kegiatan ekonomi
yang berperan dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, penyerapan tenaga kerja, peningkatan devisa dan pelestarian
lingkungan hidup serta sebagai instrumen pemerataan dan pengembangan ekonomi rakyat.
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut
di atas perlu diatur
dalam
Peraturan Daerah.
Mengingat
.1. undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera
Tengah
( Lembaran Negara Tahun1956 nomor.25
);
Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undangundang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undangundang ( Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 112);
3. Undang
-
undang .....
3.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentarg Peraturan Dasar Pokokpokok Agaria ( Lembaran Negara Tahun 1960 Nornor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2O 3'f
12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan
4. Undang- undang Nomor.
Tanaman
(
Lembaran Negara Nomor "4781;.
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6.
Undang-undang Nomor. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(
Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3839
7.
);
Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara trahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun Dampak Lingkungan
1999 tentang Analisa Mengenai
( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan
Kewenangan
Propinsi sebagai Daerah Otonom
( Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
. j
:
l0.Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnis Penyusunan Peraturan perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 70).
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKIISN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU
MEMUTUSKAN .....
IIEIilUTUSKAN: Menetapkan : PEMTURAN DAERAH IGBUPATEN KEPULAUAN RIAU TENTANG lZlN USAHA PERKEBUNAN
.
BAB
I
KETENTUAN UMUiI Pasal
1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan €l,
:
Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Riau;
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau; c.
Bupatiadalah Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Riau;
d. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan
Riau;
e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas
Kehutanan
dan
Perkebunan
lGbupaten Kepulauan Riau; f.
Camat adalah Gamat dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Riau;
g.
Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Riau;
h. Perkebunan
adalah suatu rangkaian kegiatan dalam menggunakan
tanah sebagai faktor utama yang meliputi penyiapan lahan, pemeliharaan, perlindungan tanaman, panen, pasc€l panen, pengolahan, dan pemasaran hasil yang diselenggarakan secara terpadu; t.
Kebun adalah sebidang tanah yang ditanami dengan tanaman perkebunan;
i.
Lahan kebun adalah sebidang tanah dalam luas skala tertentu yang diperuntukkan untuk kegiatan perkebunan dan tidak dapat di dialihkan diluar usaha perkebunan; k. Tanaman .....
k. Tanaman perkebunan adalah tanaman yang bersifat tahunan atau semusim yang pembinaannya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian;
l.
Koperasi Perkebunan yang selanjutnya disebut Koperasi adalah Badan
Hukum yang beranggotakan orang pribadi yang
kegiatannya
berdasarkan prinsip-prinsip koperasi dan memiliki basis usaha bidang perkebunan;
m.
Hak Guna Usaha selanjutnya disebut HGU adalah Hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara.
n.
Pekebun adalah orang pribadi yang sumber penghidupan utamanya dari usaha perkebunan;
o.
Perkebunan rakyat adalah budidaya perkebunan yang diusahakan oleh orang pribadi diatas tanah Hak milik maksimal 10 Ha
p.
;
Usaha budidaya perkebunan adalah usaha budidaya
tanaman
perkebunan yang meliputi kegiatan pratanam, pemeliharaan tanaman dan panen; q.
Usaha irdustri perkebunan adalah usaha industri pengolahan hasil komoditi perkebunan yang bertujuan untuk menghasilkan nilai tambah hasil usaha perkebunan;
r.
Perusahaan perkebunan adalah Badan Usaha yang berbadan Hukum meliputi Koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milit< Daerah dan Perusahaan Swasta yang melakukan usaha perkebunan;
Group perusahaan adalah perusahaan perkebunan yang saham mayoritasnya dimiliki oleh pemegang saham yang sama;
Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan adalah persetujuan teknis yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas yang diberikan kepada pemegangnya untuk melakukan persiapan fisik kebun, penyelesaian hak tanah, mesin
atau peralatan pertanian, tenaga kerja dan administrasi lainnya untuk mendukung Usaha Budidaya Perkebunan;
u. lzin ...,.
lzin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut IUP adalah Surat lzin Usaha Perkebunan yang diberikan oleh Bupati untuk melakukan usaha
budidaya perkebunan dan atau usaha industri perkebunan serta perluasan industri perkebunan kepada Badan Usaha yang melakukan usaha perkebunan.
BAB
II
TUJUAN Pasal 2
(1) Pengembangan perkebunan diarahkan untuk mewujudkan usaha perkebunan yang efisien, merata dan berkeadilan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memberikan peluang yang lebih besar kepada Koperasi, Usaha lGcildan Menengah dalam usaha perkebunan.
(2) Pemberian
IUP bertujuan untuk pengaturan, pengendalian
dan
pembinaan, pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka mewujudkan
usaha perkebunan yang efisien, berdaya saing tinggi, benrawasan lingkungan dan berkelanjutan dalam upaya rneningkatkan pendapatan
daerah dan devisa serta pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, mendorong peningkatan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.
BAB III PERIZINAN
Bagian Pertama Ruang Lingkup Perizinan
Pasal 3 Ruang lingkup IUP meliputi
a.
:
Fungsi dan status usaha perkebunan;
b. Penguasaan .....
b.
Penguasaan lahan usaha perkebunan;
c. Pengolahan
usaha Perkebunan;
d.
Ketentuan perizinan usaha budidaya dan usaha industri perkebunan;
e.
Syarat dan tata cara pemberian izin;
f. g
Pembinaan dan Pengawasan; Pencabutan izin usaha perkebunan;
Bagian Kedua Fungsi dan $tatus Usaha Perkebunan Pasal 4
(1) Penyelenggaraan usaha perkebunan mempunyai fungsi
:
a. Pembangunan masyarakat pekebunan; b. Pengembangan wilayah;
c. Sumber pendapatan masyarakat dan daerah; d. Pelestarian sumber daYa alam.
(2) $tatus usaha perkebunan terdiri
:
a. Perkebunan milik perorangan / perkebunan rakyat; b. Perkebunan yang berbadan Hukum;
c. Perkebunan yang lahannya dikuasai oleh masyarakat adat.
Bagian Ketiga Penguasaan Lahan Usaha Perkebunan
Pasal 5.....
Pasal 5 i
(1)
Lahan usaha perkebunan dapat berasal dari tanah rakyat yang merupakan lahan hak milik masyarakat, lahan kawasan hutan, lahan kawasan perkebunan, tanah negara maupun lahan kawasan peruntukan lainnya yang sesuai untuk budidaya tanaman perkebunan.
(2) Luas maksimal lahan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayal (2 ) hurut a Peraturan Daerah ini yang berstatus tanah milik
maksimal 10 ( sepuluh ) Ha.
(3)
Luas maksimal lahan usaha perkebunan yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayaL (2) huruf b untuk satu perusahaan maksimal 10.000 ( Sepuluh Ribu ) Ha atau group perusahaan maksimal20.000 ( Dua Puluh Ribu ) Ha.
Bagian Keempat Pengelolaan Usaha Perkebunan
Pasal 6
dan industri
perkebunan
tata ruang berdasarkan Peraturan
perundang'
(1) Pemanfaatan lahan untuk usaha budidaya
disesuaikan dengan
undangan yang berlaku.
(2) Pelaksanaan kegiatan sebagai rnana dimaksudkan pada ayat (1) Pasal
ini dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian dan kemampuan lahan maupun pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Pasal 7 .....
Pasal 7
(1) Usaha industri perkebunan meliputi kegiatan industri pengolahan hasil berbagai komoditas dan atau meningkatkan nilai tambah hasil, baik hasil utama maupun sampingan.
(2) Usaha indusfi perkebunan terdiri dari
a. lndustri pengolahan karet (lateks)
:
;
b. lndustri pengolahan kelapa;
c. lndustri pegolahan sagu; d. lndustriekstraksi kelapa sawit ( CPO/PKO ) ; e. lndustri pegolahan tebu
f.
;
lndustri pengupasan dan pengeringan kakao;
g. lndustri pengupasan dan pengeringan kopi
;
h. lndustri pengupasan dan pengeringan pinang
i.
lndustri p€ngupasan dan pengeringan lada
j, lndustri pengolahan
;
;
gambir;
k. lndustri pekebunan lainnya yang bertujuan untuk memperpanjang daya simpan. Pasal 8
Usaha budidaya dan industri perkebunan
di
kembangkan melalui
beberapa pola pengembangan atau kombinasi diantaranya yaitu
a.
:
Pola Koperasi usaha perkebunan yang sahamnya 100 % dimiliki oleh koperasi usaha perkebunan;
b.
Pola pafungan Koperasi
- lnvestor,
yaitu pola pengembangan yang
sahamnya maksimal 51 06 dimiliki Koperasi dan maksimal
49
%
dimi liki investorlPerusahaan.
c. Pola .,...
Pola Patungan lnvestor sahamnya 80
- Koperasi, yaitu pora pengembangan yang
olo
dimiliki oleh investor / Perusahaan dan minimal 20 dimiliki Koperasi yang di tingkatkan secara bertahap.
Pola
olo
Bor (Build operate and rransfers) yaitu pora pengembangan
dimana pembangunan dan pengoperasian dilakukan oleh investor / Perusahaan yang kemudian pada waktu tertentu seluruhnya dialihkan pada koperasi.
Pola BTN (Bank rabungan Negara) yaitu pengembangan dimana investor / Perusahaan membangun kebun dan atau pabrik yang kemudian akan dialihkan kepada peminat / pemilik yang tergabung dalam koperasi. f.
Pola lainnya sesuaidengan kondisi Daerah.
Bagian Kelima Ketentuan Perizinan Usaha Budidaya dan Usaha lndustri Perkebunan Pasal 9
(1) usaha perkebunan hanya dapat dilakukan oreh perorangan warga
negara lndonesia atau Badan usaha yang berbentuk Badan Hukum yang didirikan menurut hukum lndonesia dan berkedudukan di lndonesia.
(2) Badan usaha yang berbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat berupa :
a.
Koperasi;
b.
Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang berbentuk Perusahaan umum,
c. Perusahaan
swasta.
(3) Badan .....
(3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) dan (c)
Pasal ini wajib mengikutsertakan masyarakat pekebun dan atau koperasi perkebunan setempat dalam kepemilikan saham serta pengelolaan usaha perkebunan.
Pasal 10
(1) Badan usaha sebagai mana dimaksud dalam pasal
g
ayat (2)
Paraturan Daerah ini yang melakukan usaha budidaya dan usaha industri perkebunan dengan skala luas tertentu wajib memiliki lUP.
(2) Usaha perkebunan rakyat atau usaha industri perkebunan rakyat
yang dikelola oleh perorangan warga negara lndonesia wajib didaftarkan pemiliUpengelolanya pada Dinas Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memperhatikan aspek ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam, lingkungan hidup dan kepentingan strategis lainnya.
(3) Pemberian
izin badan usaha yang akan mengembangkan usaha
pengolahan hasil perkebunan yang bahan bakunya tidak didukung
sepenuhnya oleh kebun sendiri atau tidak memiliki kebun harus bekerja sama dengan kelompok tani atau koperasi untuk menjamin tersedianya pasokan bahan baku yang diperlukan.
Bagian Keenam Syarat Dan Tata Cara Pemberian lzin
Pasal 11 .....
Pasal
11
(1) untuk memperoleh izin usaha perkebunan diperlukan perse{ujuan
Prinsip usaha Budidaya Perkebunan dan untuk memperoleh izin usaha lndustri Perkebunan diperlukan persetujuan prinsip usaha lndustri Perkebunan.
(2) Untuk memperoleh persetujuan Prinsip usaha Budidaya perkebunan
dan Persetujuan Prinsip usaha lndustri Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini perusahaan menyampaikan permohonan kepada Kepala Dinas.
(3) Persetujuan Prinsip
usaha Budidaya Perkebunan
sebagnimana
dimaksud dalam ayat (21 Pasal ini dilengkapi persyaratan sebagai berikut: a. Surat pengarahan lahan dari Camat setempat. b. Surat persetujuan c.
pencadangan lahan dari Bupati.
Rencana kerja budidaya perkebunan (proposal) yang telah disyahkan oleh Dinas.
d.
Akte pendirian perusahaan termasuk perubahan yang ter:akhir yang telah disyahkan oleh Menteri Kehakiman.
e. Rekomendasi pertimbangan tekhnis kesediaan lahan
dari Badan
Pertanahan Nasional (BPN) setempat dan dilampirkan peta lokasi dengan skala 1 : 500.000. f.
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
g. Dukungan masyarakat setempat.
Prinsip usaha industri pekebunan sebagaimana dimaksud dalam ayal (2\ Pasal ini dilengkapi persyaratan sebagai
(4) Persetujuan berikut:
a Surat...."
a. Surat arahan lokasi pendirian pabrik atau industri dari Camat setempat.
b.
Surat persetujuan pencadangan lokasi pabrik atau industri dari Bupati.
c. Akte pendirian
perusahaan termasuk perubahan yang terakhir
yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman.
d.
Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau
Upaya Pengolahan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
e. Analisis kelayakan
t.
usaha.
Rencana kerja usaha industri perkebunan yang telah di syahkan oleh Kepala Dinas.
g.
Rekomendasi ketersediaan bahan baku dari Dinas
h,
Memilikikebun sendiri sebagai sumber bahan baku.
i.
Surat perjanjian antara perusahaan dengan pemasok bahan baku.
Pasal 12
(1)Untuk memperoleh izin usaha perkebunan dan izin usaha industri perkebunan perusahan menyampaikan permohonan kepada Bupati.
(2) Permohonan lzin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilengkapi dengan
:
a.
lzin lokasi;
b.
Persetujuan prinsip usaha perkebunan;
c.
Keputusan Hak Guna Usaha (HGU);
d"
Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan,
e. Kondisi .....
Kordisi kebun telah memenuhi persyaratan tekhnis sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dari Dinas
Lokasi Hak Guna usaha dan jenis tanaman yang diusahakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam persetujuan prinsip usaha perkebunan.
(3) Permohonan rzin usaha rndustri perkebunan sebagaimanan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditengkapidengan
:
a.
Persetuiuan prinsip usaha industri perkebunan.
b.
Meraksanakan Anarisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
atau upaya
pengeroraan Lingkungan
(uKL) dan
upaya
Pemantauan Lingkungan (UpL);
c. Memiliki lzin Mendirikan
Bangunan (lMB);
d.
Studi kelayakan usaha industri perkebunan;
e.
Rekomendasi dari Kepala Dinas;
f.
Lokasi pabrik sesuai dengan yang tercantum daram persetujuan prinsip usaha industri perkebunan.
g. Jenis dan sumber bahan baku sesuai dengan yang tercantum daram persetujuan prinsip usaha industri perkebunan.
Pasal 13
(1) setiap perusahaan yang terah memperoreh rup wajib
a.
:
Mengajukan dan meminta persetujuan rencana kerja pembukaan lahan kepada Kepala Dinas;
b. Melaksanakan pembangunan kebun paling lambat pada tahun kedua terhitung sejak lUp dikeluarkan
;
d. Mengelola usaha perkebunan secara profesional transparan, partisipatif, berdaya guna dan berhasilguna
;
e. Mengelolh .....
e.
Mengelola sumber daya alam secara lestari
f.
Melaksanakan AMDAL atau UKUUPL
g.
Membuka lahan tanpa bakar;
h.
Mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan apabila
;
;
akan mengadakan perubahan jenis tanaman
i.
Membantu
/
meningkatkan kesejahteraan masyarakat
sekitar areal perkebunan
j.
;
di Desa
;
Melaporkan perkembangan usaha perkebunannya secara berkala setiap semester.
(2)
Setiap perusahaan yang telah memperoleh izin usaha industri perkebunan wajib
:
a. menyelesaikan lzin Mendirikan Bangunan (lMB) selambatlambatnya 1 (satu) tahun sejak lzin lndustri Perkebunan diterbitkan;
b.
Melaksanakan pembangunan pabriMndustri perkebunan selambatlambatnya pada tahun kedua terhitung sejak diterbitkan izin usaha industri perkebunan;
c. Mengelola usaha pabriUindustrinya secara
profesioanal,
transparan, partisipatil berdaya guna dan berhasil guna
t
d.
Mengelola sumber daya alam secara lestari
e.
Melaksanakan Amdal atau UPUUKL
g.
;
;
;
Mengajukan permohonan persetujuan apabila akan mengadakam
perubahan jenis lahan {bahan-bahan) atau perluasan usaha industri
;
h. Usaha industri perkebunan wajib bermitra dengan koperasi Usaha kecil dan menengah;
i.
Membantu/meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokasi pabriMndustri
di
sekitar
;
j. Melaporkan .....
Melaporkan perkembangan usaha indusfi perkebunannya sec€ra berkala setiap semester
.
Pasal 14
(1) Untuk Pembangunan Pabrildlndustri
pengolahan
komoditi
Perkebunan wajib melakukan secara terpadu dengan jaminan pasokan bahan baku dari kebun sendiri. (2)
Apabila pasokan bahan baku dari kebun sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak mencukupi dapat dipenuhi
dari sumber lain melalui perusahaan patungan atau kerja sama dengan koperasi maupun petani perkebunan.
t
Bagian Ketujuh Pembinaan dan Pengawasan
Pasal 15
(1)
Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan
atas
pelaksanaan usaha budidaya dan usaha industri perkebunan sesuai dengan kewenangannya. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
Pasal ini dilakukan dalam bentuk kunjungan langsung ke lapangan maupun melalui laporan.
Bagian Kedelapan Pencabutan lzin Usaha Perkebunan {lUP}
Pasal 16.....
Pasal 16
(1) Berakhirnya IUP apabita: a. HGU atau Hak atas tanah rainnya berakhir masa berlakunya dan tidak dapat diperpanjang/diperbaharui lagi ; b. HGU atau Hak atas Tanah dicabut oleh pejabat lnstansi yang berwenang; c. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum
dalam
pasal
12 dan 13 Peraturan Daerah ini; d. Memanfaatkan
untuk kepentingan lain selain dari perizinan
peruntukannya.
(2) Pencabutan luP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan setelah diberikan peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu 3 (tiga) hrlan.
(3) Dengan
di
cabutnya
lup
karena pelanggaran
ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d peraturan Daerah ini, Bupati mengusulkan kepada Kepala Badan pertanahan Nasional untuk mencabut HGU.
BAB IV KETENTUAN BIAYA Pasal 17
(1) untuk memperoleh izin usaha perkebunan dikenakan sebesar
a.
pungutan
:
Perkebunan rakyat dengan ruas maksimal
s Ha tidak
dikenakan
biaya.
b. Perkebunan ...,.
b.
Perkebunan ralq,'at
y{lg letth 6i 5 Ha ddam satu hamparan,
Rp. 20.000,- /Ha (dua puluh ribu npiah per Hektar) setiap kelebihannya;
c. Perusahaan Perkebunan per Hektar
Rp. 100.000 / Ha ( $eratus Ribu Rupiah
).
(2) Biaya pungutan sebagaimana ayat (1) Pasal ini tersebut diatas disetorkan kePada Kas Daerah..
BAB V KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 18
(1) $elain Peiabat Penyidikan POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai
Negeri $ipil di lingkungan Pemerintah Daerah
yang
pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang
-
undangan.
(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipilsebagnimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berwenang
:
a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang kelompok masyarakat dan atau LSM tentang adanya tindak pidana
b.
;
Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan Pemeriksaan
;
c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
;
d. Melakukan .....
d. iJlelakukan penyidaan benda dan atau surat; e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang f.
Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
g.
;
;
Mendatangkan tenaga
ahli yang diperlukan dalam
hubungannya dengan pemeriksaan perkara h. Menghentikan penyidikan
;
jika tidak terdapat cukup bukti atau
peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pridana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penutut Umum, tersangka atau keluarganya t.
Mengadakan tindakan d
i
lain menurut hukum yang
;
dapat
pertanggungjawabkan.
BAB VI KETENTUAN PIDANA Pasal 19
(1) Setiap orang / Badan Hukum yang melanggar ketentuan dan atau lalai memenuhi kewajiban sebagaimana yang dimaksud Pasal 10 dan
12
dalam Peraturan daerah
kurungan palirrg lama
3 ( tiga )
ini
diancam dengan Pidana
bulan atau denda sebanyak-
banyaknya Rp. 5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah ) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk daerah kecualijika ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)
adalah
Pelanggaran.
BAB Vll .....
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20
(1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini perusahaan Perkebunan yang belum memiliki lup wajib mengajukan permohonan kepada Bupati sebagaimana Ketentuan peraturan Daerah ini.
(2\
O
Perusahaan yang telah memiliki izin dari pemerintah tetap diakui sampai berakhir masa berlaku izinnya.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal
2l
Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
Pasal 22
Peraturan Daerah ini mulaiberlaku pada tanggal diundangkan.
Agar.....
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Riau.
Diundang
di
Ditetapkan di
Tanjungpinang
pada tanggal
19 Agustus2AO2
Tanjungpinang
pada tanggal 19 Agustus2ffi2
j
S"rTffi
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU TAHUN 2OO2 NOMOR 26 SERI C NOMOR 7
