LAMPIRAN 2 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI NOMOR 27 TAHUN 2000 TENTANG KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI
KEWENANGAN WAJIB PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI NO.
1.
2.
BIDANG KEWAJIBAN
KELAUTAN :
PERTAMBANGAN DAN ENERGI
JENIS / RINCIAN KEWENANGAN
1.
Penetapan kebijaksanaan dan pengelolaan plasma nuftah spesifik lokasi serta suaka perikanan di wilayah batas kewenangan laut kabupaten.
2.
Pemberian ijin usaha dan pengawasan pembudidayaan, hatchery, penangkapan dan pengangkutan ikan di darat dan perairan laut di wilayah batas kewenangan kabupaten, kecuali penangkapan secara tradisional.
3.
Penataan dan pengelolaan perairan di darat dan perairan laut di wilayah batas kewenangan kabupaten;
4.
Pembinaan dan pengawasan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah kewenangan kabupaten;
5.
Pemberian ijin dan pengawasan pemasangan rumpon di wilayah perairan laut dalam batas kewenangan kabupaten;
6.
Pengelolaan dan pengawasan pesisir pantai, hutan bakau dan terumbu karang dan pulau pulau kecil di wilayah kabupaten;
7.
Pemanfaatan benda-benda berharga dari kapal tenggelam di wilayah laut dalam batas kewenangan kabupaten.
1.
Pemberian ijin Usaha dan pengawasan pertambangan umum, (dalam hal ini Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Kerja (KK), Perjanjian Kerja Pengusaha Pertambangan Batu Bara (PKP2B), dan ijin Pertambangan Bahan Galian C), meliputi Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Eksploitasi, Pengelolaan, Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan;
2.
Pemberian ijin “Project Area” dan penetapan wilayah kerja pertambangan.
3. Pemberian ijin Bangunan dan Pemakaian Bahan Peledak di Bidang Pertambangan; 4. Pemberian ijin perusahaan pemboran air bawah tanah (SIPPAT);
KETERANGAN
5.
Pemberian ijin pemboran (IP) dan ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah (IPA);
6.
Pemberian ijin usaha pengambilan dan pemanfaatan air permukaan (IUPAP);
7.
Pemberian ijin dan pengawasan usaha inti listrik, meliputi pembangkit, transmisi dan distribusi dalam wilayah kabupaten, (Ijin Usaha Kelistrikan Sendiri (IUKS), Pemegang Kuasa Usaha Kelistrikan Sendiri (PKUK), Pemegang Ijin Usaha Kelistrikan Umum (PIUKU);
8.
Pemberian ijin Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Energi Non Migas kecuali Bahan Radioaktif pada wilayah laut sampai dengan batas 4 (empat) mil
9.
Pemberian ijin usaha penjualan bahan bakar minyak, pelumas, dab gas serta pemanfaatan sumur minyak tua;
10. Perijinan minyak
penimbunan
bahan bakar
11. Pemberian ijin mendirikan SPBU; 12. Pemberian Persetujuan Penggunaan WK/ WKP untuk kegiatan lain diluar kegiatan migas; 13. Rekomendasi penetapan Daerah Terbatas dan Daerah Terlarang pada Daerah 12 Mil Laut; 14. Pemberian rekomendasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan migas; 15. Pemberian ijin mendirikan dan menggunakan Gudang Bahan Peledak di daerah operasi daratan; 16. Rekomendasi penggunaan bahan Dispersant untuk penanggulangan pencemaran lingkungan oleh minyak bumi; 17. Pemberian ijin pemasaran jenis-jenis Bahan Bakar Khusus (BBK; 18. Pemberian ijin pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan di Sub Sektor Migas; 19. Rekomendasi atas Ijin Usaha Pendirian Kilang; 20.
Pemberian Ijin Pengumpulan Penyaluran Pelumas Bekas;
dan
21. Pemberian Surat Keterangan Terdaftar; 22. Mengeluarkan Sertifikat Juru Bor; 23. Mengeluarkan Sertifikat Juru Ledak;
24. Penyelidikan Umum / Survey Dasar Geologi, Sumber Daya mineral, dan air bawah skala lebih kecil atau sama dengan 1 : 250.00; 25. Pendataan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Energi baru dan terbarukan 26. Pengembangan Sistem Informasi Geologi Sumber Daya Mineral dan Energi serta Air Bawah Tanah; 27. Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Bidang Pertambangan dan Energi; 28. Melakukan pengaturan konservasi pertambangan dan energi, Sumber Daya Mineral dan Air Bawah Tanah serta Air Permukaan; 29. Pelaksanaan dan pengawasan AMDAL bidang Pertambangam dan Energi, Sumber Daya Mineral dan Air Bawah Tanah serta Air Permukaan; 30. Pengawasan administrasi dan tehnis terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan dan energi antara lain Sumber Daya Mineral dan Air Bawah Tanah, Penjualan Bahan Bakar Minyak, Pelumas, Gas, Pemanfaatan Sumur Minyak Tua, Air Permukaan serta Ketenagalistrikan 31. Kebijaksaan bangan dan Mineral, Air Permukaan administrasi, kontrak
dan di bidang PertamEnergi, Sumber Daya Bawah Tanah dan Air : Pengaturan biaya pengaturan ketentuan
32. Penetapan wilayah kerja Pertambangan dan Energi
usaha
33. Pengawasan produksi migas dan monitoring sumur minyak tua 34. Pengawasan pemakaian bahan peledak di bidang Pertambangan Umum 35. Penyelenggaraan pemantauan dan penyelidikan bencana alam geologi.
3.
KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
1.
Pengurusan Hutan : 1.1) Perencanaan Pembangunan : a. Penyusunan program penghijauan konversasi tanah dan air di wilayah Kabupaten. b. Penyusunan program pembangunan hasil hutan non kayu wilayah Kabupaten. c.
Penyusunan program pengelolaan hutan hak / hutan rakyat.
Kehutanan
d. Penyusunan rencana pencadangan areal hutan untuk keperluan PHTI. e. Penyusunan rencana reboisasi dan rehabilitasi hutan. f.
Penyelenggaraan pembentukan dan perwilayahan areal perkebunan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten.
g. Penyelenggaraan pembentukan wilayah taman hutan raya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten. 1.2) Penyelenggaraan hutan dan kebun :
Perencanaan
a. Penetapan lokasi daerah tangkapan air dalam wilayah Kabupaten. b. Bersama propinsi menetapkan daerah aliran sungai dalam wilayah Kabupaten. c.
Perencanaan pencegahan kebakaran hutan.
d. Pelaksanaan pemetaan hutan / kebun. e. Pelaksanaan inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan. f.
Penyelenggaraan penataan dan rekonstruksi batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung.
g. Penyusunan rencana mikro pengurusan erosi, sendimentasi dan produktivitas lahan. h. Penyelenggaraan inventarisasi dan pengelolaan data kehutanan. i.
Pengusulan perubahan fungsi hutan untuk keperluan non sektor kehutanan.
j.
Penyusunan rencana pengelolaan daerah aliran sungai.
k. Pembuatan usulan penunjukan dan pengamanan batas kawasan hutan sesuai kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. l.
Pembuatan rencana kehutanan daerah.
mikro
m. Penyusunan perwilayahan, design, pengendalian lahan, kawasan hutan dan industri primer bidang kehutanan perkebunan non lintas Kabupaten / Kota. 2.
Pengelolaan Hutan : 2.1) Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengusahaan HUtan (RPH) a. Penilaian dan penyusunan rencana pengusahaan hutan rakyat. b. Pelaksanaan penilaian Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH). 2.2) Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan : a. Pelaksanaan perijinan pemanfaatan hasil hutan hutan kayu dan non kayu sesuai ketentuan. b. Pelaksanaan pengaturan dan perijinan perburuan tradisional satwa liar yang tidak dilindungi pada areal buru yang telah ditetapkan. c.
Pelaksanaan perijinan pemanfaatan hasil hutan (HPHH) dengan luas maksimum 100 Ha sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
d. Pelaksanaan perijinan pemanfaatan hasil hutan kepada masyarakat hukum adapt sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah. e. Pelaksanaan rekomendasi / perijinan usaha pemanfaatan kawasan hutan. f.
Penentuan tarif iuran Hutan Non Kayu Pengelolaan Hutannya.
Hasil dan
g. Rekomendasi/penetapan persetujuan pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan non kehutanan. h. Rekomendasi persetujuan tukar menukar kawasan hutan. i.
Penetapan dan pelaksanaan perhitungan ganti rugi tegakan hutan akibat pinjam pakai atau tukar menukar kawasan hutan.
j.
Pemberian rekomendasi pelaksanaan perijinan lokasi untuk keperluan non kehutanan.
k.
Pemberian perijinan pemanfaatan kayu/limbah pembalakan HPH/HTI/HPHH Hutan Rakyat.
l.
Perijinan penggunaan alat berat/mekanis untuk kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hutan.
m. Pengawasan, monitoring dan evaluasi penggunaan alat-alat berat/mekanis dalam kegiatan pemanfaatan hutan dan hasil hutan. n. Monitoring dan pengawasan tenaga kerja dalam kegiatan pengusahaan dan pemanfaatan hutan dan haasil hutan. o. Pengwasan pemanfaatan kawasan hutan kecuali kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru. p. Pengelolaan taman hutan raya. q. Penyelenggaraan pengawasan lalu lintas produksi, pengelolaan, pengendalian mutu, pemasaran dan peredaran hasil hutan. r.
Pemberian ijin usaha dan pengawasan pemanfaatan kawasan hutan sesuai ketentuan yang berlaku kecuali kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, taman buru.
s.
Pemberian ijin usaha dan pengawasan pemanfaatan wilayah hutan untuk pariwisata alam
t.
Rehabilitasi hutan pantai di luar kawasan suaka alam.
u. Pengaturan dan pengelolaan sarang burung wallet. v.
3.
Penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang meliputi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari di bidang kehutanan dan perkebunan.
Penyelenggaraan reklamasi :
Rehabilitasi
a. Penyelenggaraan persutraan alam
dan
pengelolaan
b.
Penyelenggaraan kegiatan penghijauan konser vasi tanah dan air di wilayah Kabupaten
c. Penyelenggaraan perlebahan
pengelolaan
d. Penyelenggaraan pengelolaan hutan hak hutan rakyat e.
Pelatihan keterampilan masyarakat dibidang kehutanan.
f.
Penyelenggaraan pengelolaan hutan dan kawasan linlung sesuai kriteria standar yang ditetapkan oleh pemerintah.
g. Pengawasan dan monitoring Pembinaan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan. h. Pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan lahan dan kebun. i. Perencanaan rencana mikro Daerah Aliran Sungai. j. Penyelenggaraan kehutanan. 4.
Penyelenggaraan Konservasi :
Penyuluhan
Perlindungan
dan
a. Monitoring dan pencegahan kebakaran hutan dengan mengembangkan system peringatan dini (early warning system) b. Penyelenggaraan pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan dalam wilayah Kabupaten. c.
Monitoring bahaya kebakaran dan upaya penanggulangannya.
d. Penyelenggaraan perjanjian pemenfaatan flora dan fauna yang tidak dilindungi. 5.
Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan a. Pelaksanaan pelatihan keterampilan masyarakat dibidang kehutanan b. Membantu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis bidang kehutanan dan perkebunan untuk tenaga tekhnis PNS dan Swasta. c.
Membantu pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraandiklat tekhnis kehutanan dan perkebunan yang dilaksanakan oleh lembaga lainnya.
d. Penyuluhan kehutanan.
tentang
hutan
dan
6. Pengelolaan Penata usahaan Peredaran dan Pungutan Hasil Hutan a. Penyelenggaraan Tata Usaha Hasil Hutan Kayu. b.
Penyelenggaraan Tata Usaha Hasil Hutan Non Kayu.
c.
Penyelenggaraan Tata Usaha Iuran Kehutanan.
7. Melaksanakan Pengawasan dan Pengen-dalian Hutan, Hasil Hutan dan Kebun. a. Pengamanan Hutan Lindung. b.
Penyelenggaraan kehutanan.
penyuluhan
c.
Penyelenggaraan hutan.
perlindungan
d.
Pelaksanaan monitoring pemeriksaan batas pengelolaan hutan dan kawasan hutan.
e.
Pelaksanaan bimbingan tekhnis terhadap tenaga fungsional kehutanan (misalnya penguji kayu bulat rimba, penguji kayu olahan dan tenaga pengawas eksploitasi hutan) serta bimbingan tekhnis terhadap tenaga tekhnis swasta.
f.
Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas tenaga tekhnis dilapangan (di HPK/ IPK /IPKH dan pada ijin sah lainnya).
g.
Pelaksanaan pemeriksaan Validasi dan Kwalifikasi terhadap tenaga tekhnis dalam rangka perpanjangan surat ijin (misalnya perpanjangan surat ijin menguji (SIM) bagi PKBRI dengan mewajibkan mengikuti penyegaran beberapa modul).
h.
Pelaksanaan pengawasan daran hasil hutan.
i.
Penyelenggaraan penataan dan pengendalian lahan, kawasan hutan untuk usaha diluar sektor kehutanan dan industri primer tingkat Kabupaten.
j.
Pelaksanaan pengawasan perbenihan pupuk, pestisida, alat dan mesin dibidang kehutanan dan perkebunan.
k.
Penyelenggaraan pengawasan perlindungan hutan dan pengamanan hutan dalam wilayah Kabupaten.
dan areal batas
pere-
l.
Penyelenggaraan pengawasan atas rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan.
m. Penyelenggaraan pembinaan tekhnis dan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem sisvikultur dan budidaya dibidang kehutanan.
8.
n.
Penyelenggaraan evaluasi dan pengelolaan DAS.
pemantauan, pengawasan
o.
Penyelenggaraan pengawasan terhadap industri pengelolaan hasil hutan dan kebun.
p.
Pengawasan atas reklamasi kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan.
q.
Pengawasan terhadap penyelenggaraan peremajaan, rehabilitasi dan ekstensifikasi tanaman kehutanan dan perkebunan.
r.
Pengawasan kegiatan pemanfaatan hutan dan pembinaan hutan.
Pengujian dan Penerapan Teknologi Perkebunan a. Penyelenggaraan demonstrasi dan melakukan kaji terap teknologi anjuran ditingkat usaha tani. b.
9.
Melakukan bimbingan dan pengawasan dan penerapan teknologi anjuran kepada petani.
Pengelolaan Sumber Daya Lahan a. Melakukan identifikasi areal potensial sesuai dengan komoditasnya. b.
Menyusun peta operasional dan pengembangan perkebunan di Kabupaten.
c.
Menetapkan peta potensial dan pemanfaatan sumber daya lahan (tata ruang) perkebunan di Kabupaten.
d.
Melakukan bimbingan memantau pengelolaan produksi areal perkebunan.
dan sentral
10. Pengelolaan Perbenihan : a. Melakukan pemeriksaan berkala terhadap pemegang ijin usaha perbenihan. b. Melakukan bimbingan pembangunan dan pengelolaan blok penghasil tinggi benih bina.
c.
Mengadakan benih pokok (SS) dan benih sebar (ES) tanaman semusim di Kabupaten.
d. Melakukan pengawasan benih dalam produksi peredaran.
mutu dan
e. Melakukan sertifikasi terhadap benih/bibit produksi dari usaha perbenihan. 11. Pengelolaan Pupuk : a. Melakukan bimbingan dan demontrasi penggunaan pupuk. b. Melakukan pengawasan pengadaan dan peredaran pupuk di tingkat pengecer dan petani. c.
Melakukan perhitungan kebutuhan dan pengadaan pupuk di Kabupaten.
12. Pengelola Pestisida : a. Melaksanakan pengujian efektivitas pestisida.
daya
b. Melakukan bimbingan operasional dan mengawasi penanggulangan dampak penggunaan pestisida di pengecer/petani dan masyarakat. c.
Melakukan bimbingan operasional dan mengawasi penggulangan dampak penggunaan dan pemusnahan pestisida di pengecer/petani dan masyarakat.
d. Menyampaikan laporan peredaran penggunaan dan pemusnahan pestisida dan dampaknya di Kabupaten. 13. Pembinaan Alat dan Mesin : a. Menyusun rencana kebutuhan dan mengadakan alat dan mesin perkebunan di Kabupaten. b. Melakukan pendataan dan identifikasi alat dan mesin serta pandataan produksiperedaran dan penggunaan alat dan mesin di Kabupaten. c.
Melakukan bimbingan penggunaan alat dan mesin.
d. Menyebarkan informasi prototype alat dan mesin yang telah direkomendasikan.
e. Melakukan bimbingan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan alat dan mesin pada petani/pengecer. 14. Pelayanan dan perijinan usaha a. Memberikan ijin usaha budidaya perkebunan. b. Memberikan pelayanan dan penyediaan data informasi usaha perkebunan di Kabupaten. c.
Melakukaan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan perkebunan.
d. Melakukan pencacahan kebun dalam rangka klasifikasi kebun. e. Memberikan ijin pembukaan lahan. f.
Melakukan terlantar.
penanganan
kebun
g. Memberikan ijin pemanfaatan limbah tanaman perkebunan. h. Memberikan ijin penggunaan alat berat untuk pembukaan lahan areal perkebunan. i.
Memberikan ijin usaha dan melakukan bimbingan penangkaran benih bina.
j.
Memberikan ijin peredaran benih/ bibit tanaman perkebunan.
k.
Memberikan ijin perkebunan.
l.
Memberikan rekomendasi penggunaan tenaga kerja asing.
usaha
industri
15. Pembinaan Manajemen Usaha Tani dan Agribisnis. a. Melakukan analisis jenis dan skala usaha tani perkebunan di Tingkat Kabupaten. b. Melakukan bimbingan penerapan jenis dan skala usaha yang menguntungkan petani. c.
Melakukan bimbingan penerpan pola kerjasama usaha dibidang perkebunan.
d. Menyusun standar ganti rugi tanam tumbuh perkebunan. e. Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Agroindustri. f.
Penyelenggaraan Pembinaan dan pengempangan investasi di bidang perkebunan.
16. Pembinaan Pengelolaan Hasil. a. Melakukan bimbingan dan pengawasan dan pengelolaan hasil perkebunan beserta hasil ikutanya. b. Melakukan pengujian dan sertifikasi bahan oleh hasil Perkebunan. c.
Melakukan pengawasan mutu hasil perkebunan.
17. Pembinaan Pemasaran. a. Menyebarkan informasi pasar di Kabupaten. b. Menyampaikan hasil analisis dan evaluasi pasar dalam dan luar negeri kepada petani/masyarakat. c.
Menetapkan formula harga dasar komoditas perkebunan.
d. Melakukan bimbingan penerpan formula harga dasar komoditas perkebunan. e. Menyediakan data dan informasi untuk keperluan analisis dan perkiraan pasar (market inteligen) di Kabupaten. f.
Menyelenggarakan dan melakukan bimbingan promosi hasil komoditas perkebunan.
18. Pembinaan Perlindungan Tanaman. a. Melakukan bimbingan dan melaksanakan pengamatan, pera-malan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT). b. Melakukan bimbingan penerapan teknologi pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) kepada petani/masyarakat. c. Membuat peta penyebaran organisme pengganggu tanaman (OPT) di Kabupaten. d. Menetapkan larangan keluar/masuk media pembawa OPT dari dank e daerah lain. e. Melakukan bimbingan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana perlindungan tanaman pada petani dan masyarakat. f.
Menyelenggarakan dan melakukan bimbingan promosi hasil komoditas perkebunan.
g. Mengendalikan eksplosif organize pengganggu tanaman (OPT) di Kabupaten.
h. Menyampaikan laporan perkembangan organisme pengganggu tanaman (OPT) secara periodik, terjadinya eksplosif OPT di wilayah Kabupaten. i.
Melakukan analisis kerugian akibat serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) di Kabupaten.
19. Pembinaan Tenaga Kerja Perkebunan. a. Melakukan iddentifikasi kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja perkebunan Kabupaten. b. Melakukan pendayagunaan perkebunan. c.
bimbingan tenaga kerja
Melakukan bimbingan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja perkebunan di Tingkat pelaksana.
d. Melakukan bimbingan pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan tenaga kerja dan penerapan upah minimum. 20. Pengelolaan Penyuluhan. a. Menyusun dan melasanakan program penyuluhan di Kabupaten. b. Menetapkan system kerja metode penyuluhan di Kabupaten. c.
Membuat perencanaan, mengelola, melaksanakan pengadaan dan mengelola biaya/sarana penyuluhan di Kabupaten.
d. Menetukan, mengelola, melasanakan pengadaan dan penyampaian materi penyuluhan tingkat Kabupaten. e. Melakukan pembinaan dan mengembangkan kelembagaan petani di Tingkat Kabupaten. f.
Menerapkan hasil pengkajian rekayasa penyuluhan di Tingkat Petani.
g. Menyelenggarakan demontrasi dan kaji terap teknologi anjuran, peningkatan keterampilan petani perkebunan serta usaha tani terpadu. h. Meningkatkan peranan pemuda dan wanita tani dalam pembangunan perkebunan.
i.
Menyelenggarakan pekan daerah, pameran, sayembara, perlombaan, penyiaran dalam bidang perkebunan di Kabupaten.
j.
Mengadakan kerjasama dengan sumber teknologi dalam bidang perkebunan di Kabupaten.
k.
Menyelenggarakan ceramah, latihan darmawisata pertunjukan contoh-contoh dan rapat-rapat mengenai usaha memajukan perkebunan di Kabupaten.
l.
Kerjasama dengan media massa dalam melaksanakan penyuluhan dan menyampaikan informasi perkebunan pada petani di Kabupaten.
21. Pelaksanaan Penelitian. a. Melakukan penelitian tentang lokal spesifik tanaman perkebunan. b. Melakukan penelitian dan pengujian efektivitas pestisida nabati lokal. c.
Melakukan penelitian komposisi fisik dan biologis tanah areal perkebunan di wilayah Kabupaten.
22. Pembinaan Konservasi Sumber Daya Alam. a. Pembinaan pencegahan dan pemulihan lahan perkebunan kritis. b. Pembinaan pencegahan pencemaran lingkungan dari dampak penggunaan pestisida. c.
Pembinaan pencegahan pencemaran lingkungan dari dampak industri perkebunan.
d. Penyelenggaraan pengamanan dan penggulangan bencana alam pada areal perkebunan. e. Penyelenggaraan bimbingan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosisitemnya serta lahan. 4.
KEPARIWISATAAN.
1.
Penyelenggaraan pengawasan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan di wilayah Kabupaten Kutai.
2.
Menyelenggaran pembinaan dan mengawasi obyek wisata dan daya tarik wisata sesuai standar dan norma yang telah ditetapkan.
3.
Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap sarana wisata di wilayah Kabupaten.
4. Melaksanakan/menyelenggarakan kegiatan informasi wisata, promosi kepariwisataan daerah. 5. Melaksanaka kebijaksanaan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan pemberian perizinan di bidang kepariwisataan sesuai dengan ketentuan yang talah ditetapkan. 6. Penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan dan jasa penyelenggaraan pariwisata meliputi : 1. Pemberian izin jasa biro perjalanan wisata. 2. Pemberian izin jasa agen perjalanan wisata. 3. Pemberian izin jasa pramuwisata. 4. Pemberian izin jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran. 5. Pemberian izin jasa Impresariat. 6. Pemberian pariwisata.
izin
jasa
konsultan
7. Pemberian pariwisata.
izin
jasa
informasi
7. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata meliputi kegiatan membangun dan mengelola obyek dan daya tarik wisata terdiri dari : a. Pemberian izin pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam. b. Pemberian izin pengusahaan obyek dan daya tarik wisata budaya. c. Pemberian izin pengusahaan obyekdan daya tarik wisata minat khusus. 8. Pembinaan dan Fasilitasi usaha rekreasi dan hiburan umum meliputi pemberian izin : a. Taman Rekreasi. b. Gelanggang Renang dan Kolom renang. c. Pemandian Alam. d. Kolam Memancing. e. Gelanggang Ketangkasan. f. Padang Golf. g. Kelab Malam. h. Diskotik.
Permainan
dan
i. Panti Pijat. j. Panti Mandi Uap. k. Pusat Pasar Seni dan Pameran. l. Dunia Fantasi. m. Teater Panggung. n. Taman Satwa dan Pertunjukan Satwa.
Taman
o. Usaha Fasilitas Wisata/Rekreasi Air. p. Balai Pertemuan Umum. q. Barber Shop. r. Salon Kecantikan. s. Lapangan Tenis. t. Lapangan BuluTangkis Tertutup. u. Usaha Fasilitas/ Sarana Olahraga. v. Gedung Squash, w. Gelanggang Tenis Meja. x. Pusat Kesehatan. y. Gelanggang Olahraga Tertutup dan Terbuka. z. Taman Laut, Pantai dan PulauPulau kecil. 9. Melaksanakan pembinaan dan fasilitas usaha sarana pariwisata berupa pemberian izin penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan dan minuman meliputi : a. Hotel Berbintang. b. Hotel Melati. c. Usaha Persinggahan Karavan. d. Usaha Pondok Wisata. e. Usaha Bumi Perkemahan. f.
Penginapan.
g. Restoran. h. Jasa Boga. i.
Bar.
10. Pemberian izin angkutan wisata.
penyediaan
jasa
11. Pemberian izin sarana wisata tirta. 12. Pemberian izin penyelenggaraan kawasan pariwisata. 13. Pemberian izin pameran dan budaya.
seni
14. Pemberian izin penyelenggaraan pelatihan SDM pariwisata yang bersifat kesenian dan Budaya. 15. Penyelenggaraan kerjasama internasional bidang kepariwisataan dan kesenian. 16. Bimbingan Masyarakat Kepariwisataan. 17. Rekomendasi dalam penyusunan UKL, UPL dan AMDAL. 18. Penetapan Inventarisasi pengaturan obyek wisata.
dan
19. Penyelenggaraan dan pengawasan pembangunan dan pengembangan serta standar dan Norma sarana kepariwisataan. 20. Penyelenggaraan kerjasama di bidang kepariwisataan.
5.
SOSIAL :
1.
Penyuluhan dan Bimbingan Sosial.
2.
Pembinaan Masyarakat.
3.
Pembinaan Kesejahteraan Komunitas Adat terpencil.
4.
Pembinaan dan Pembangunan Karang Taruna.
5.
Penanganan Masalah social Bekas Penyandang Penyakit kronis.
6.
Penanganan Nakal.
7.
Penanganan Masalah Sosial Penyandang Cacat (Cacat Mental dan Cacat Tubuh).
8.
Penanganan Korban Musibah lainnya.
9.
Memberikan Izin, Pembinaan dan Pengawasan pada Organisasi Sosial yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan social lainnya.
Pekerjaan
Masalah
Sosial Sosial
Sosial
Anak
Bencana
dan
10. Penanganan Korban Norkoba. 11. Penangan Bekas Hukum/Narapidana. 12. Penanganan Anak Terlantar dan Anak yang dieksploistasi/diperlakukan slah. 13. Penanganan Anak Jalanan. 14. Penangan Balita Terlantar. 15. Penanganan Terlantar.
Lanjut
16. Penanganan Ekonomi
Wanita
Usia
/
Jompo
Rawan
Sosial
17. Penanganan Keluarga bermasalah sosial / psikologis / korban tindak kekerasan.
18. Penanganan Keluarga Fakir Miskin. 19. Penaggulangan Masalah Penderita AIDS/HIV.
Sosial
20. Menumbuh kembangkan peran serta masyarakat dalam rangka usaha kesejahteraan Sosial. 21. Pemberian izin dan pengawasan terhadap penyelenggraan undian oleh Lembaga-Lembaga Sosial, Badan Usaha, dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya dalam wilayah kabupaten. 22. Pembereian izin dan pengawasan pengumpulan uang, barang dan sumbangan sosial lainnya untuk kegitan sumbangan sosial di wilayah kabupaten. 23. Penanganan Orang Terlantar. 24. Penyelenggaraan dan pembinaan Panti Sosial milik Pemerintah dan Pembinaan Panti Sosial Milik Swasta. 25. Pembinaan Perintis Kemerdekaan, Kepahlawanan dan Keluarga Pahlawan. 26. Pemliharaan Taman Makam Pahlawa. 27. Penangan masalah Tuna Susila. 28. Penaganan Pengemis.
Gelandangan
dan
29. Penanganan Keluarga Berumah Tidak Layak Huni. 30. Penyelengaraan penganugerahantanda kehormatan/jasa Daerah. 31. Pengumpulan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS 6.
PENATAAN RUANG :
1.
Melaksanakan survey, pengukuran dan pemetaan, dokumentasi dan informasi perkembangan tata ruang wilayah Kota dan Daerah.
2.
Pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemantauan dan evaluasi perkembangan tata ruang wilayah kota dan daerah.
3.
Pengendalian dan penelitian permohonan ijin prinsif tata ruang proyek perumahan, perkantoran, pertokoan/perdagangan dan pertambangan.
4.
Penyelenggaraan survey, investigasi, perencanaan teknis, bangunan eknis pengendalian dan rekomendasi perencanaan pembangunan perumahan dan prasarana lingkungan yang dilakukan oleh Developer.
5.
Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Daerah Kota (RUTDRD) beserta program pemanfatan ruang untuk Daerah dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk satuan kawasan pengembangan.
6.
Penataan, pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan untuk mencegah terjadinya kawasan kumuh serta banjir dan mealkukan peremajaan lingkungan.
7.
Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan beserta program pemanfaatan ruang untuk kawasan perkotaan, termasuk penyusunan rencana detail tata ruang untuk kawasan kota, kecuali kawasan yang mempunyai kepentingan Nasional dan/Daerah Propinsi.
8.
Penyusunan rencana teknis ruang, penyiapan ruang dan pengendalian, pemanfatan ruang untuk satuan pemukiman, di wilayah kabupaten dan yang mempunyai kepentingan Nasional/Propinsi.
9.
Penyusunan rencana teknis ruang, penyiapan ruang dan pengendalian, pemanfatan ruang kawasan untuk kota, di wilayah kabupaten dan yang mempunyai kepentingan Nasional/ Propinsi.
10. Kerjasama penataan ruang dengan pemerintah Kota/Kabupaten lain. 11. Pengendalian tata ruang kota. 12. penetapan sarana kawasan terbangun.
dan
prasarana
13. Penyuluhan dan penertiban tata ruang Kota dan Pedesaan. 14. Penetapan Nama Jalan dalam Wilayah Kabupaten. 15. Penyelenggraan promosi tata ruang.
7.
PERMUKIMAN :
1. Penyelenggaraan pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi serta bantuan teknis pembangunan perumahan dan prasarana lingkungan; 2. Pelaksanaan perencanaan teknis, pengolahan dan pengendalian prasarana dan prasarana air bersih, air limbah, sampah, penyaluran, air hujan serta pertamanan dan pemakaman. 3. Pelayanan perijinan yang berhubungan dengan pembangunan perumahan dan pemukiman.
4. Pelaksanaan penyuluhan di bidang perumahan dan prasarana serta fasilitas lingkungannya. 5. Pemantauan kondisi dan perkembangan serta penyuluhan pembangunan prasarana dan sarana penyehatan lingkungan (air bersih, air buangan, sampah dan penyaluran air hujan, pertamanan dan pemakaman). 6. Pengaturan dan pembinaan pembangunan perumahan beserta prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan. 7. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan. 8. Penyusunan rencana dan program pembangunan serta pengembangan perumahan dan pemukiman secara terpadu, sederhana, rumah sewa dan rumah susun. 9. Pengaturan dan pengelolaan proses penyerahan prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum yang dibangun oleh perusahaan pembangunan perumahan. 10. Pelaksanaan penyuluhan di bidang perumahan dan fasilitas lingkungannya. 11. Pengaturan dan pembinaan pembangunan perubahan beserta prasarana dan fasilitasi lingkungan perumahan. 12. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan. 13. Penyusunan rencana dan program pembangunan pengembangan perumahan dan pemukiman secara terpadu terutama rumah sederhana, rumah sewa dan rumah susun. 14. Pengaturan dan pengelolaan proses penyerahan prasarana dan sarana lingkungan serta fasilitas umum yang dibangun oleh perusahaan pengembangan perumahan. 15. Fasilitas kepada masyarakat untuk meningkatan mutu perumahan menjadi layak huni. 8.
POLITIK DALAM NEGERI DAN ADMINISTRASI PUBLLIK
1. Pembinaan ketentraman dan kertiban di wilayah Kabupaten. 2. Pengamanan dan penyelidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah serta peraturan PerundangUndangan lainnya di bidang ketertiban umum.
3. Penerbitan Ijin Gangguan (HO). 4. Penyelenggaran penegakan Hak-Hak Azasi Manusia (HAM) di Wilayah Kabupaten. 5. Pembinaan Bangsa.
dan
Fasilitas
Kesatuan
6. Membantu dan memfasilitasi pelaksanaan Pemilu di Wilayah Kabupaten. 7. Melaksanakan dan memfasilitasi pendidikan dan pengembangan sistem Politik di Wilayah Kabupaten. 8. Pembinaan Tenaga Kerja Asing dan Warga Negara Asing di Wilayah Kabupaten. 9. Fasilitasi kegiatan penelitian Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 10. Melaksanakan pengkajian masalah strategis di wilayah Kabupaten dalam bidang idiologi politik, ekonomi, sosial budaya dan pemberdayaan. 11. Penyelesaian perselisihan kelompok masyarakat.
antar
12. Melaksanakan Perlindungan pada Masyarakat sesuai pedoman yang telah ditetapkan. 13. Melaksanakan bencana yang Kabupaten.
penanggulangan terjadi di Wilayah
14. Membantu penyelenggaraan Sandi Negara di Kabupaten.
Sistem
15. Melaksanakan Pengawasan Umum terhadap urusan Pemerintah Umum, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pembinaan Sosial Politik, Pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Desa / Kelurahan. 16. Melakukan Pengusutan Kebenaran laporan atau pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan di bidang Pemerintah, Pembinaan Sosial Politik, Perekonomian, Kejahteraan Sosial, Pembinaan Aparatur, Pendapatan Daerah, Kekayaan Negara dan daerah. 17. Melakukan pengujian serta penilaian atas hasil laporan setiap unsure dan atau Instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten. 18. Pembinaan Akuntibilitas Daerah Kabupaten.
Perangkat
19. Melaksanakan Pelayanan Publik sesuai Pedoman yang telah ditetapkan. 20. Menetapkan Standar Pelayanan minimal terhadap pelayanan publik sesuai kewenangan Kabupaten. 21. Menetapkan Juklak Kendali Mutu (supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring dalam penyelenggaraan bidang Kewenangan Kabupaten. 22. Penyelenggaraan dan pengawasan Standar Pelayanan Minimal dalam pelaksanaan Kewenangan Wajib Kabupaten. 23. Penyelenggaraan dan pengawasan Kearsipan Daerah Kabupaten. 24. Pelaksanaan pengelolaan data base Kabupaten menjadi data statistik Daerah Kabupaten. 25. Melaksanakan pengelolaan data elektronik dan sistem informasi dan jaringan dari data base dan data statistik Kabupaten. 26. Membantu pelaksanaan pemberian tanda kehormatan/tanda jasa sesuai pedoman yang telah ditetapkan . 27. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan dan teknis fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil di Wilayah Kabupaten. 9.
PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH :
1.
Menetapkan, pemekaran, penghapusan dan pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.
2.
Mengusulkan dan menetapkan perubahan nama Kabupaten, penetapan dan perubahan batas wilayah, serta perubahan/pemindahan Ibu Kota Kabupaten.
3.
Penetapan Batas Wilayah antar Kacamatan, antar Desa / Kelurahan serta batas wilayah dengan Kabupaten/Kota lainnya.
4.
Pembinaan dan Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan.
5.
Pembinaan peningkatan kemampuan Aparatur Pemerintah Kecamatan.
6.
Menetapkan dan melaksanakan pengelolaan kawasan perkotaan di Wilayah Kabupaten sesuai pedoman yang telah ditetapkan.
7.
Melaksanakan dan membantu pelaksanaan kegiatan Asosiasi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Assosiasi DPRD.
Tata Pemerintahan
8.
Ikut serta dalam menetapkan utusan keanggotaan DPOD.
memilih dan daerah dalam
9.
Memberikan tugas Pembantuan kepada Kecamatan maupun Desa.
10. Melaksanakan dan menetapkan Tata Tertib DPRD. 11. Penyusunan tata cara pencalonan, pemilihan dan Pemberhentian Kepala Daerah. 12. Penyusunan tata cara pertanggung jawaban dan Pengangkatan Kepala Daerah. 13. Penyusunan Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Kedudukan Keuangan DPRD. 14. Pelaksanaan Kepala Daerah.
pertanggungjawaban
15. Menetapkan, membentuk dan mengatur tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten sesuai pedoman yang telah ditetapkan. 16. Penetapan kebijaksanaan untuk mendukung Pembangunan Daerah. 17. Penyusunan Daerah.
rencana
Pembangunan
18. Penyelenggaraan penelitian teknologi tidak beresiko tinggi.
dan
19. Penyelenggaraan riset dan teknologi tidak beresiko tinggi. 20. Melaksanakan kerjasama dengan Lembaga/Badan Luar Negeri sesuai tata cara yang telah ditetapkan. 21. Melaksanakan penyusunan organisasi Perangkat Daerah sesuai pedoman yang telah ditetapkan. 22. Melaksanakan realokasi pegawai. 23. Penetapan/pengangkatan dan atau pemberhentian Pejabat Struktural (semua tingkat Esselon) bagi PNS. 24. Penyusunan formasi dan pengangkatan/penetapan CPNS, termasuk kegiatan pelaksanaan penerimaannya. 25. Penetapan / Pengangkatan CPNS menjasdi PNS penuh (100%) bagi seluruh CPNS (CPNS Pusat DPB/DPK). 26. Penetapan pengangkatan dalam pangkat seluruh PNS di Daerah meliputi golongan II/d kebawah, kecuali kenaikan Pangkat Tenaga Fungsional.
27. Penetapan Surat Keputusan Pensiun PNS (Janda/Duda) dan pengakhiran pembantuan bagi golongan III/d ke bawah. 28. Penetapan Surat Keputusan Pemberhentian PNS bagi Golongan II/d kebawah atas hasil audit Inspektorat Wilayah Kabupaten. 29. Penyusunan Program DIKLAT Aparatur Depdagri baik Struktural, DIKLAT Teknis maupun Fungsional. 30. Kesejahteraan Pegawai. 31. Peningkatan Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil melalui melalui jenjang pendidikan (D.1, D.2, D.3, D.4, S.1, S.2 dan S.3) 32. Pengaturan Penyelenggaraan Otonomi Desa. 33. Melaksanakan kerja sama dengan daerah/desa lain maupun kerja sama antar daerah/desa dengan pihak ketiga, dalam bidang tertentu sesuai pedoman yang telah ditetapkan. 34. Memproses hasil Pemilihan Kepala Desa dan Melantik Kepala Desa terpilih. 35. Menetapkan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemerintah Desa. 36. Memproses hasil penelitian Anggota BPD dan pengukuhan Anggota BPD Terpilih. 37. Pembinaan perangkat dan administrasi Desa/Kelurahan Persiapan. 38. Fasilitas proses penyelesaian kasus/ pengaduan masyarakat, masalah penyelenggaraan Pemerintah Desa. 39. Pembinaan dan penataan administrasi Badan Perwakilan Desa (BPD). 40. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa. 41. Penetapan Standarisasi Kantor dan fasiliitas Pemerintah Desa/Kelurahan. 42. Pembinaan Perangkatan Desa / Kelirahan dan pembinaan administrasi Desa/ Kelurahan, serta lembaga Desa/ Kelurahan. 43. Memberikan penghargaan bagi Perangkat Desa yang berprestasi. 44. Memproses usulan pemecahan, penyatuan, perubahan status dan penghapusan Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
45. Memproses usulan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Adat, Sekretaris dan Pembantu Adat. 46. Memproses usulan pembentukan, pemecahan, dan penghapusan Dusun/ Lingkungan. 47. Sertifikat Tanah Kas Desa. 48. Pembinaan dan peningkatan sumber pendapatan desa. 49. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa. 50. Penyelesaian perselisihan antar Desa. 51. Melaksanakan pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah / Desa di Wilayah Kabupaten Kutai. 52. Penyelenggaraan system lembaga perekonomian Daerah dan Desa (Non Moneter) 53. Mengembangkan model-model desa dalam rangka pengelolaan dan pembangunan desa sesuai dengan potensi SDA, SDM, dan Sosial Budaya yang Berlaku dalam wilayah setempat. 54. Membina dan mengembangkan usahausaha ekkonomi kerakyatan sesuai dengan potensi yang dimiliki. 55. Mengatur dan memfasilitasi bantuan Pemerintah dan bantuan lainnya seperti bantuan pihak swasta / pihak ketiga, agar bermanfaat bagi masyarakat dan pelaksanaannya lebih sinergis. 56. Menumbuhkan, membimbing dan membina organisasi masyarakat serta memfasilitas upaya kerja sama dengan semua pihak (baik dalam kelompok/ organisasi) yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat. 57. Memampukan masyarakat berperan aktif dalam memberikan kontribusi pada kemanjuan nasional serta membangun swadaya dan rasa percaya diri masyarakat. 58. Mengkoordinasikan kegiatan pembangunan yang secara operasional langsung masuk ke wilayah pedesaan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun dari lembaga dan pihak swasta lainnya, 59. Memfasilitaskan masyarakat untuk memiliki bargaining agar berakses dengan lingkungan dan sumber daya, untuk menjamin pembangunan yang sustainnale guna mewujudkan kemandirian.
60. Mengefektifitaskan Lembaga-Lembaga kemasyarakatn dengan menggali motivasi dan membina proses penyadaran anggota dan kelompok, membantu perkembangan kelompok dengan berbagai input seperti pendidikan, pemupukan modal dan penyertaan kegiatan pemerintah serta mengkatalisir kerja sama antar kelompok dalam rangka akselerasi pembangunan pedesaan. 61. Mengkoordinasi dan memfasilitas bantuan pemerintah bagi masyarakat mengelola Sumber Daya Alam (SDA) daerah pantai, pesisir serta Desa-Desa nelayan, Daerah Aliran Sungai (DAS) dan pinggiran Danau guna menunjang pendapatan masyarakat dan menunjang sarana dan prasarana. 62. Merumuskan kebijakan dan memfasiltasi Desa/Kelurahan untuk Menterpadukan sistem pendataan dasar serta mengevaluasi data dalam rangka menetapkan tingkat perkembangan Desa. 63. Merumuskan kebijakan dan memfasilitasi Desa/Kelurahan untuk mengevaluasi kegiatan pembangunan masyarakat Desa/Kelurahan. 64. Fasilitas pelaksanaan Transmigrasi Umum maupun Transmigrasi Khusus oleh Pemerintahan. 65. Fasilitas dan memberikan dukungan pelayanan Transmigrasi Swakarsa Mandiri wilayah Kabupaten. 66. Penyelenggaraan Transmigrasi Swakarsa Pengembangan Desa Potensial (Transabandep) meliputi penyiapan lokasi dan pembinaan lingkungan. 67. Menetapkan kawasan untuk lokasi transmigrasi maupun lokasi penataan penduduk di wilayah kabupaten. 68. Melaksanakan penyuluhan, pendaftaran, seleksi, penetapan dan pembinaan dalam rangka pemukiman kembali pendudukan setempat (Resettlement) dan program pembinaan perambah hutan. 69. Pengerahan, penyuluhan, pendaftaran, dan seleksi calon transmigran baik daerah asal maupun lokal. 70. Pelaksanaan perhitungan Apbd dan Perubahan APBD. 71. Penyelenggaraan Perpustakaan Umum di Wilayah Kabupaten
10.
PERIMBANGAN KEUANGAN
1.
Menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dari berbagai sumber serta menyusun dan pembangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
2.
Melakukan pengkajian terhadap adanya jenis Pajak retribusi baru yang memiliki potensi besar untuk memasukan ke kas Daerah selain yang telah diatur dengan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
3.
Melakukan penatausahaan terhadap penerimaan dan penggunaan data.
4.
Melakukan evaluasi secara periodic terhadap sumber dan penggunaan APBD.
5.
Mengatur realokasi Pendapatan Asli Daerah yang terkonsentrasi pada propinsi untuk keseimbangan penyelenggaraan masyarakat di Kabupaten.
6.
Melakukan pengkajian terhadap adanya Pendapatan Asli Daerah selain Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Kewenangan Keuangan melekat pada setiap Kewenangan Pemerintah.
7.
Menyusun dan rancangan Perda-Perda yang berkaitan dengan PAD.
8.
Menyusun dan menetapkan pedoman dalam penyelenggaraan keuangan Daerah.
9.
Penyelenggaraan pinjaman Dalam Negeri dan Luar Negeri sesuai ketentuan pasal 81 UU No. 22 Tahun 1999.
10. Penyelenggaraan bantuan / subsidi kepada desa. 11.
KEPENDUDUKAN
1.
Penyusunan rencana Pembangunan dan Pengembangan kegiatan pendaftaran dan pencatatan penduduk;
2.
Pembinaan Umum dan teknis berdasarkan kebijaksanaan yang di tetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
3.
Pemberian Nomor Induk Kependudukan
4.
Pendaftaran Keluarga;
5.
Pendaftaran dan Tanda Penduduk;
Penerbitan Kartu
6.
Pencatatan Keluarga;
dan
Penerbitan
Akta
7.
Pencatatan dan Perkawinan;
Penerbitan
Akta
dan
Penerbitan
Kartu
Transmigrasi
Keuangan.
Perpustakaan
8.
Pencatatan Perceraian;
9. Pencatatan Kematian
dan dan
Penerbitan
Akta
Penerbitan
Akta
10. Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak 11. Perencanaan Mutasi Penduduk 12. Pengelolaan Data Penduduk 13. Penyelenggaraan/Penyuluhan 14. Pengelolaan dan Pengawasan mobilitas Kependudukan 15. Pengedalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian Ibu, bayi dan anak di Wilayah Kabupaten sesuai kebijaksanaan yang telah di tetapkan 16. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender di Wilayah Kabupaten; 17. Pembinaan dan pengembangan kualitas keluarga di Wilayah Kabupaten; 18 Perlindungan dan penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan, anak dan remaja di Wilayah Kabupaten.
12.
OLAH RAGA
1.
Penyelenggaraan dan Pengawasan sarana dan prasarana Olah Raga di Wilayah Kabupaten.
2.
Pembinaan dan pemasalahan Olah Raga Masyarakat.
3.
Pembinaan pengembangan, olah raga tradisional.
4.
Pembangunan dan Pemeliharaan fasilitas olah raga tradisional.
5.
Penyelenggaraan prestasi atlit.
6.
Pembinaan cabang olah raga prioritas untuk dikembangkan.
7.
Penyusunan rencana olahragawan berbakat.
8.
Penyediaan dan pemanfaatan dana, tenaga, sarana dan prasarana olah raga.
9.
Pembinaan, Pengembangan, Pemantauan, dan Evaluasi perkumpulan olah raga prestasi untuk mencapai prestasi olah ragawan berbakat.
dan
Pengawasan
pembinaan
10. Penyelenggaraan pertandingan atau kompetisiolah raga. 11. Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas olah raga.
13.
HUKUM DAN PERUNDANGUNDANGAN :
1. Penetapan Peraturan Daerah. 2. Pelaksanaan Daerah. 3.
Penyuluhan Hukum di
Penyusunan Peraturan Daerah untuk mendukung pelaksanaan Pemerintahan Daerah.
4. Pengawasan dan Penegakan Hukum atas pelaksanaan Produk Hukum Daerah 5.
Penyelenggaraan Pelayanan konsultasi dan bantuan Hukum.
6. Penyusunan perencanaan dan program pembangunan bidang Hkum dan Perundang-undangan. 7. Pengesahan Penghapusan harta kekayaan daerah (bergerak / tidak bergerak). 8.
Keputusan Pengangkatan PPNS.
9.
Penetapan Desa Sadar Hukum.
10. Penelitian Hukum Adat. 11. Penyelenggaraan mentasi Hukum.
Jaringan
Doku-
12. Pengawasan penyelenggaraan kegiatan bidang kenotariatan. 13. Pengawasan teknis terhadap seluruh peraturan perundang-undangan.
14.
PENERANGAN :
1.
Penyusunan dan penyebarluasan pelayanan informasi mengenai identitas, integritas bangsa serta kesejahteraan umum.
2.
Pemberian izin penyelenggaraan penyiaran radio, televisi dan media elektronik.
3.
Pembinaan Pers Asing serta penempatan perwakilan dan Kantor Berita Asing di wilayah Kabupaten.
4.
Pelaksanaan penelitian dan pengembangan informasi dan komunikasi.
5.
Pengawasan pelaksanaan siaran dan penggunaan sarana dan prasarana teknis penyiaran radio, televisi dan media elektronik.
6.
Pemberian Tanda Pendaftaran Usaha (TPU) bioskop, palwa video, pertuling, parabola.
7.
Pengembangan kelompok komunikasi sosial, dan media tradisioanal.
8.
Menyelenggarakan sosialitas berbagai kebijakan daerah.
9.
Menyelenggarakan Counter Isue atas isi pengambilan pers dan pendapatan umum dan pelayanan informasi.
10. Menyelenggarakan media center dan koordinasi kegiatan kehumasan. 11. Memberikan pertimbangan kerjasama daerah dengan luar negeri di bidang penerangan. 12. Penetapan Sumber PAD dari jasa informasi. 13. Pemberdayaan organisasi bidang penerangan.
profesi
14. Pemberian Izin pameran, reklame dan iklan.
promosi,
15. Pemberian izin pemancar Radio dan TV. 16. Pemberian izin usaha penerbitan pers dan non pers. 17. Memonitoring dan pengawasan kegiatan penerangan masyarakat. 18. Pemberian izin dan pengawasan percetakan dan penerbitan publikasi / dokumen Daerah / Pemerintah/Negara. 19. Menyelenggarakan informasi dialog interaktif antara pemerintah dan masyarakat dan antar masyarakat. 20. Menyelenggarakan pelayanan informasi dan komunikasi melalui penerbitan dan penyiaran pemerintah. 21. Pembangunan dan pengembangan jaringan informasi dan komunikasi antar Pemerintah Daerah dan Swasta. 22. Pembinaan dan Pemberdayaan SDM di bidang infomasi dan komunikasi.
BUPATI KABUPATEN KUTAI,
ttd DRS. H. SYAUKANI. HR
