PERTANGGUNGJAWABAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA DAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BANYUWANGI. *Didik Suhariyanto ABSTRAK

Pertanggungjawaban Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja dan Pelayanan Publik di Kabupaten Banyuwangi

PERTANGGUNGJAWABAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA DAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BANYUWANGI *Didik Suhariyanto ABSTRAK Tugas utama aparatur Pemerintah Daerah sebagai pegawai pemerintahan di daerah adalah menyelesaikan semua masalah baik yang berkaitan dengan administrasi atau masalah di lapangan. Aparatur Pemerintah Daerah dibentuk supaya menjalankan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan membuat keputusan-keputusan dalam menjalankan kinerjanya untuk mensukseskan pelayanan publik. Dengan demikian akuntabilitas dapat dinyatakan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerjanya. Informasi dan pengetahuan sebagai alternatif dari sistem kebijakan program, sistem menajemen kebijakan program dan kegiatan sebagai unsur-unsur pengukuran kinerja dalam mewujudkan akuntabilitas, merupakan kebutuhan mendesak, baik dalam rangka pelayanan prima maupun kepercayaan publik. Kata Kunci : Aparatur Pemerintah, Kinerja, Pelayanan Publik.

PENDAHULUAN Latar Belakang Dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah (Otonomi) aparatur pemerintah daerah sebagai wujud dan manajemen pemerintahan perlu memiliki kemandirian dalam rangka pemberdayaan dirinya sesuai dengan perkembangan masyarakat Maka perlu penilaian dan peninjauan kembali mengenai misi dan tujuan aparatur Pemerintah Daerah dalam kerangka formulasi dan imple-mentasi otonomi daerah. Aparatur Pemerintah Daerah dimaksudkan sebagai sarana bagi pemerintah yang berkuasa untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan aspirasi masyarakat. Tugas utama aparatur Pemerintah Daerah sebagai pegawai pemerintahan di daerah adalah menyelesaikan semua masalah baik yang berkaitan dengan administrasi dan

Jurnal Ilmiah PROGRESSIF Vol.3 No.7 April 2006

masalah di lapangan. Aparatur pemerintah daerah dibentuk supaya keputusan-keputusan politis hanya akan bermanfaat bagi setiap warganegara jika pemerintah mem-punyai aparatur pemerintah daerah yang tanggap, sistimatis dan efisien. Tugas itu terkait dengan kewenangan sebagai komponen pengaruh, bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum. Adapun komponen dasar hukum, bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya, sedangkan konformitas hukum mengandung makna adanya standart wewenang yaitu standart umum (semua jenis wewenang) dan standart khusus (untuk jenis wewenang tertentu). (Philipus M. Hadjon,l998:9) Aparatur pemerintah daerah memiliki keahlian tertentu dan dapat menerapkan secara aktif dan rasional

66


sehingga dapat mendukung kinerjanya sesuai dengan kewe-nangan yang diperoleh ber-dasarkan peraturan perundang-undangan. Maka yang menonjol adalah spesialisasi pegawai yang didasarkan pada kualifikasi teknis yang obyektif bukan karena pengaruh politis, dengan menyalahgunakan kewenangannya. Aparatur pemerintah daerah dapat dipakai sebagai alat pembaharuan apabila aparataur pemerintah daerah sebagai pelaksana benar-benar melayani masyarakat. Maka pemerintah harus memiliki pranata-pranata yang mudah menerima inovasi-inovasi baru yang bermanfaat bagi pembangunan. Sehingga aparatur pemerintah daerah sebagai alat penunjang utama dalam administrasi modern. Aparatur pemerintah daerah yaitu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dalam pemerintahan. Dan ada pembagian tugas yang jelas dan tegas dalam mempekerjakan pegawai yang ahli atau spesialisasi pada jabatan-jabatan tertentu sehingga pegawai merasa bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas secara efektif. Disamping kode etik merupakan salah satu kriterium profesionalisme, yang berarti tanpa kode etik maka sekumpulan pegawai atau apratur pemerintah yang menganggap diri sebagai tenaga profesi pada hakikinya belum memenuhi syarat. Apabila tidak didasari kode etik dan profesionalisme akan terjadi ketimpangan dalam melaksanakan kinerjanya dalam melakukan pelayanan public. Ketimpangan dalam pelayanan publik karena kinerja aparatur pemerintah jauh dari fungsi penga-


wasan. Bupati dan Sekretaris Daerah memiliki peranan dalam melakukan pengawasan berdasarkan kode etik dan profesionalitas, sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan teknis kepegawaian. Permasalahan Berdasarkan uraian latar belakang pemikiran tentang pertanggungjawaban aparatur pemerintah daerah terhadap kinerja dan pelayanan publik di Kabupaten Banyuwangi, penelitian ini dirancang untuk melihat kinerja aparatur pemerintah di Kabupaten Banyuwangi dalam fungsi pelayanan publik. Agar lebih rinci permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : Struktur aparatur Peme-rintah Daerah dalam pelimpahan dekonsentrasi maupun desentralisasi. Pengawasan dan penilaian kinerja aparatur pemerintah daerah Pertanggungjawaban aparatur peme-rintah daerah terhadap kinerja dan pelayanan publik. Atas dasar masalah tersebut, penelitian ini disusun untuk merumuskan secara yuridis tentang pertanggungjawaban aparatur pemerintah daerah terhadap kinerja dan pelayanan publik di Kabupaten Banyuwangi, Langkah pertama ialah merumuskan Struktur aparatur Pemerintah Daerah dalam pelimpahan dekonsentrasi maupun desentralisasi. serta peraturan perundang-undangan sebagai pendukungnya. Langkah Kedua adalah dengan meneliti Pengawasan dan penilaian kinerja aparatur pemerintah daerah. Sedangkan langkah ketiga adalah meneliti Pertanggungjawaban aparatur pemerintah daerah terhadap kinerja dan pelayanan publik.

67


Kegunaan Teoritis dan Praktis dari Penelitian Kegunaan teoritis dari penelitian pertanggungjawaban aparatur pemerintah daerah terhadap kinerja dan pelayanan publik di Kabupaten Banyuwangi, bersangkut paut dengan pengembangan ketatanegaraan Indonesia dan pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara. Kegunaan praktisnya merupakan suatu sumbangan kepada Pemerintah Daerah dalam fungsi pengawasan kinerja paratur pemerintah daerah untuk kepentingan pelayanan publik. a. Kegunaan Teoritis Kegunaan teoritis bagi pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara. Penelitian ini bertujuan secara yuridis untuk menelusuri pertanggungjawaban aparatur pemerintah daerah terhadap kinerja dan pelayanan publik di Kabupaten Banyuwangi. b. Kegunaan Praktis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi tentang pertanggungjawaban aparatur pemerintah daerah terhadap kinerja dan pelayanan publik di Kabupaten Banyuwangi,. Dan penelitian ini secara praktis dapat dipakai sebagai referensi tentang fungsi kinerja aparatur pemerintah daerah. METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban aparatur pemerintah daerah ter-


hadap kinerja dan pelayanan publik di Kabupaten Banyuwangi, Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1.Bahan Hukum Primer Bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat. 2.Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum yang diperoleh dari berbagai publikasi hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus hukum, pendapat ahli hukum, masyarakat dan surat kabar serta bahan hukum yang dapat mendukung bahan hukum primer. Populasi dalam penelitian ini meliputi semua peraturan per-undangundangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban aparatur pemerintah daerah terhadap kinerja dan pelayanan publik di Kabupaten Banyuwangi. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah: 1.Studi Dokumen Mengkaji bahan-bahan kepustakaan,baik yang berupa peraturan perundang-undang-an maupun bahan bacaan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban aparatur pemerintah daerah terhadap kinerja dan pelayanan publik di Kabupaten Banyuwangi, 2. Wawancara Penelitian melakukan wawancara dengan pihak instansi pemerintah dan swasta serta masyarakat yang terkait dengan penelitian ini. Pengolahan bahan hukum yang sudah terkumpul disajikan dalam bentuk uraian,kemudian di analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif,yaitu bahan hukum yang sudah diperoleh disusun secara sis-

68


tematis, untuk selanjutnya dianalisis menurut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban aparatur pemerintah daerah terhadap kinerja dan pelayanan publik di Kabupaten Banyuwangi, sehingga pada akhirnya dapat diambil suatu kesimpulan. HASIL DAN PEMBAHASAN a. Struktur aparatur pemerintah daerah dalam pelimpahan dekonsentrasi maupun desentralisasi. Jabatan struIktural memiliki fungsi strategis dalam mensukses-kan jalannya aparatur pemerintah daerah sebagai pelayanan publik. Sehingga diperlukan sumber daya manusia yang potensial. Hal itu berkaitan dengan jabatan struktural adalah sebagai pimpinan dalam struktur organisasi aparatur pemerintah daerah di Kabupaten Banyuwangi.. Aparatur pemerintah se-bagai perangkat daerah adalah organisasi atau lembaga perusahaan pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati se-bagai Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas daerah, Lembaga Teknis Daerah Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah. Keseluruhan dari badan-badan yang ada di bawah Presiden yang berada di daerah baik yang dibawah Lembaga Departemen maupun yang di bawah lembaga Non Departemen yang melaksanakan roda peme-rintahan di daerah (Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang,l994 : ll3) Pembentukan organisasi aparatur atau perangkat daerah sesuai Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.84 Tahun 2000 tentang Pedoman Pe-


nyusunan Perangkat Daerah bahwa Organisasi Perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan kewenangan pe-merintah daerah dengan berbagai pertimbangan seperti karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah memiliki pengaruh pada Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negegeri adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara. (W.J.S Poerwadarminta, l982:723) Dalam Peraturan Pe-merintah tersebut yang mempengaruhi kepegawaian atau aparatur pemerintah daerah adalah Bupati sebagai Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) karena yang menetapkan Peraturan Daerah (Perda). Hal tersebut bahwa Bupati memiliki tanggungjawab dan kewenangan dalam menjalankan fungsi pemerintah daerah. Yaitu terkait dengan kinerja aparatur daerah dalam memberikan pelayanan publik dan memberdayakan masyarakat. Fungsi pemerintah adalah melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dilakukan oleh lebaga non pemerintah, atau yang lebih baik apabila dilakukan oleh pemerintah. (Mashuri Maschab dalam Abdul Gaffar Karim, 2003:l78) Struktur organisasi pe-merintah yang dijalankan pejabat struktur daerah tidak terlepas dari manajemen PNS dengan dasar hukum Pasal l2 ayat (l) UU No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU N.8 Tahun l974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yaitu mana-jemen PNS diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna. Adapun yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah

69


adalah Pegawai Negeri Sipil Derah Otonom. (Sudibyo Triatmodjo, l983:30) Di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten melalui Kepu-tusan Bupati No.76 Tahun 2000 dalam hubungan tata kerja antara pelaksana pemerintahan baik pelimpahan dekonsentrasi maupun desentralisasi meliputi : l. Urusan Pemerintahan Teknis Pada bidang urusan pemerintah teknis diterimakan kepada Pemerintah Daerah, yang untuk pelaksanaannya dibentuk dinas-dinas daerah yaitu: Dinas Tenaga Kerja, Dinas Peternaan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perhubungan, Dinas PU Pengairan, Dinas Pengelolaan Pasar, Dinas Pariwisata Seni dan Budaya, dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan, Dinas Informasi dan Komunikasi, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Pendapatan, dan Sekretaria Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 2. Urusan Pemerintahan Umum Pada pemeraintahan umum semua kewenangan yang bersifat mengatur ada pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Artinya bersifat mengatur adalah kewenangan untuk membuat peraturan-peraturan yang mengikat. Semua kewenangan yang tidak bersifat mengatur atau segala sesuatu yang dicakup dalam kekuasaan


melaksanakan kesejahtera-an umum dilimpahkan kepada Bupati. Sebagai penjelmaan penyerahan kewenangan berdasarkan sistem desentralisasi pelimpahan kewenangan berdasarkan sistem desentralisasi terdapat institusi : Kepala Wilayah untuk daerah Tingkat II sesuai dengan peraturan perundangan adalah juga Kepala Daerah Tingkat II. DPRD. Dinas-Dinas Daerah. Instansi-instansi vertikal. Perusahaan Daerah dan Bank Pembangunan Daerah. Unit-unit Pelaksanaan Wilayah. Unit-unit Pelaksanaan Daerah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan Kepala Daerah adalah pimpinan eksekutif tertinggi membawahi se-luruh instansi pelaksanaan eksekutif di daerah. Yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah. Pelaksanaan teknis operasional, teknis administrasi dinas-dinas daerah merupakan operasional unsur-unsur pemerintah daerah atau otonomi. Sebagai pelaksana yang dilaksanakan oleh dinas-dinas daerah taktis operasional maupun teknis administratif di bawahi oleh dan bertanggungjawab kepada Bupati sebagai Kepala Daerah. Untuk vertikal keatas dengan departemen masing-masing seperti misalnya: Dinas-Dinas Per-tanian, Daerah Tingkat II, Dinas Tingkat I serta departemen masing-masing hanya terdapat hubungan pembinaan teknis begitu juga dinas-dinas yang lainnya. Jadi instansi memiliki tugas dan kewenangan menyalurkan hasil penelitian dibidang teknis ke instansi

70


bawahan untuk dimanfaaatkan aplikasinya di daerah. Berkaitan dengan dinas-dinas daerah adalah pelaksana bagi urusan otonomi dan alat daerah. Sedangkan unit-unit pelaksana wilayah adalah pelaksana utusan pemerintah pusat dan alat kepala daerah sebagai orang pusat. Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan teknis instansi-instansi vertikal mendapat pelimpahan wewenang langsung dari pemerintah non departemen, sedangkan dalam pelaksanaan tugas dalam wilayah jabatannya di daerah mensinkronkan kegiatan-kegiatan tersebut sebagai kebijaksanaan dan pengarahan Bupati sebagai kepala daerah. Untuk kemanfaatan yang maksimal instansi vertikal di daerah berdasarkan kewenangan kepala daerah membawahi secara koordinatif instansi vertikal di daerah, dan teknis administratif dan teknis operasionalnya setiap instansi vertikal baerada dibawah dan ber-tanggungjawab kepada instansi atau departemen masing-masing. Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan yang ada dalam pemerintahan daerah atau otonomi. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (B. Hestu Cipto Handoyo,2003:l53) b. Pengawasan dan Penilaian Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah. Pengawasan dan pengendalian dalam kepegawaian berkaitan dengan kinerja aparatur pemerintah daerah di Kabupaten Banyuwangi masih lemah, terkait dengan fungsi pelayanan publik serta penentuan job


keahliannya dalam masing-masing instansi. Pengawasan dalam per-tanggungjawaban kinerja terkait dengan penempatan aparatur (pegawai) ditegaskan dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah No.96 tahun 2000 tentang Wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil bahwa : 1. Presiden melakukan penga-wasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian. 2. Untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud da-lam ayat (l) Presiden dibantu oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara. Apabila diketahui ada suatu pelanggaran atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan maka akan dikenakan tindakan administratif. Hal ini diatur dalam Pa-sal 25 Peraturan Pemerintah No.96 Tahun 2000 yang menyebutkan : (1) Pelanggaran atas pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di bidang Kepegawaian dapat dikenakan tindakan administratif. (2)Tindakan administratif sebagaimna dimaksud dalam ayat(l) berupa : a. peringatan b. teguran. c. tindakan lain sesuai dengan peraturan per-undang-undangan yang berlaku. (3)Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) huruf a dan b dapat didelegasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara. (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (l), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

71


Dalam rangka penyelenggaraan dan pemeliharaan manajemen informasi kepegawaian Pejabat Pembina kepegawaian daerah wajib menyampaikan setiap jenis yang terjadi terhadap pegawai dari hasil kinerjanya sebagai alasan terjadinya teguran atau sanksi. Berkaitan dengan kinerja aparatur pemerntah daerah yaitu merupakan kebutuhan meskipun telah lama dirasakan oleh berbagai pihak, tetapi hingga kini belum pernah terealisasikan. Satu persoalan mendasar yang menjadi penyebab adalah belum diperoleh-nya kesepakatan mengenai variabel dan indikatorindikator yang digunakan. Dalam penilaian kinerja berkaitan dengan sanksi maupun proses pemindahan pegawai atau jabatan struktural masih belum jelas dalam menentukan indikator sesuai dengan tujuan dan misi pemerintah daerah serta organisasi pemerintah daerah yang multi dimensi dan luas. Sebagaian aparatur hanya tahu organisasinya dibentuk beserta susunan dan tata kerjanya berdasarkan Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, setara Peraturan Daerah (Perda). Dalam kenyataannya masih tidak memahami untuk apa organisasinya dibentuk dan apa tujuannya. Penilaian kinerja pegawai atau aparatur pemerintah merupakan bagian yang penting dalam proses untuk pengangkatan dan pemindahan jabatan struktural. Tujuan dan penggunaannya merupakan suatu penilaian membantu pengambilan keputuan untuk promosi, pemindahan, pemberhentian dan pemecatan Penilaian seseorang individu secara sistimatis oleh sejumlah orang penilai yang dilakuan setelah suatu jangka


waktu dan catat secara tertulis, membantu membuat proses ini masuk akal dan dapat dipercaya. (Dale. S. Beach,l99l:l00) Penilaian kinerja dilakukan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) sesuai dengan Pasal l4 Peraturan Pemerintah No. l00 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural tugasnya hanya memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina. Serta dalam kenaikan pangkat menunjukkan prestasi kerja yang baik dan bermanfaat bagi negara. Dalam Peraturan Pemerintah yang dijabarkan dalam Baperjakat Daerah Kabupaten Banyuwangi tidak mengatur ketentuan penilaian kerja secara detail yang berguna untuk mengembangkan standar-standar tertulis uraian jabatan. Perlu ditunjukkan standar-standar pelaksanaan pekerjaan itu adalah relatif bagi organisasi. Tidak hanya kebutuhan-kebutuhan dari masing-masing organisasi itu berlainan, tetapi kecakapan pegawai akan berlainan pada beberapa organisasi atau instansi. c.Pertanggungjawaban Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Dan Pelayanan Publik. Pertanggungjawaban apa-ratur Pemerintah Daerah terhadap Pelayanan Publik dan pengukuran kinerja instansi berkaitan pelaksanaan tugasnya belum dilakukan secara obyektif. Karena belum dilaksnakan sistem pengukuran kinerja yang berisi keberhasilan dan kegagalan pada instansi Pemerintah Daerah. Dan masih banyak terjadi bahwa informasi yang diperoleh dari berbagai pihak mengalami berbagai hal diantaranya

72


kesalahan atau kelemahan administrasi. Dalam tatanan pemerintah-an dengan Ketetapan MPR No. II Tahun l999 yaiatu mengidentifikasi berbagai masalah krisis multidimensi yang tengah dialami negara kita, yang merupakan penghambat perwujudan cita-cita dan tujuan nasional. Dengan dilakukannya reformasi di berbagai bidang, dapat direncanakan langkahlangkah pe-nyelamatan, pemulihan, pe-mantapan dan pembangunan. Informasi dan pengetahuan sebagai alternatif dari sistem kebijakan program, sistem menajemen kebijakan program dan kegiatan sebagai unsur-unsur pengukuran kinerja dalam mewujudkan akuntabilitas, merupakan kebutuhan mendesak, baik dalam rangka pelayanan prima maupun kepercayaan publik. Dengan demikian akuntabilitas dapat dinyatakan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban, (Sedarmayanti,2003:69) Aparatur pemerintah daerah kesulitan dalam pertanggungjawaban terhadap jalannya atau kinerja aparatur pemerintah daerah dalam pelayanan publik karena pemerintah daerah memiliki stake holders yang cukup kompleks (heterogen). Heteroginitas stake holders memungkinkan terjadi kepentingan yang beraneka macam dan dapat berbenturan satu dengan yang lain. Kemudian mengalami kesulitan dalam orientasi pada pelayanan (publik service) misalnya dinas-dinas


yang memungut retribusi daerah dan pajak daerah dan sebagainya, tidak cukup hanya de-ngan menggunakan indikator efisiensi dan efektifitas, melainkan juga harus memperhatikan sisi equity, paroduktifitas, dan sebagainya. Suatu penilaian terhadap pertanggungjawaban Pemerintah Daerah belum dianggap sebagai kebutuhan yang mendesak oleh aparaturnya sendiri. Sehingga tidak tersedia data yang dibutuhkan untuk merumuskan indikator-indikator tertentu bahkan sulit diperoleh. Karena tidak terbiasa dalam manajemen pemerintah daerah. Sehingga ketika akan dirumuskan indikator standar pencapaian hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan mengalami kesulitan. Pertanggungjawaban aparatur Pemerintah Daerah terhadap kinerja dan pelayanan publik berkaitan dengan proses pelayanan publik adalah: 1. Konsistensi Pencapaian Tujuan. a.Tujuan akhir (goal), sebagai kumulasi dari konstribusi pencapaian tujuan fungsional, sehigga dapat dilihat pada jangka waktu agak lama bisa 3-5 tahun. b.Sasaran antara dan tujuan fungsional. Merupakan hasil pencapaian suatu program yang merupakan kumulasi pencapaian fisik. c. Hasil fisik atau keluaran (output). Merupakan hasil langsung dari pelaksanaan dari suatu kegiatan. Jadi sifatnya real atau nyata dan dapat dilihat bersamaan pada saat berakhirnya suatu kegiatan. d.Kontribusi nyata dari setiap tahap kepada tahap yang lebih tinggi. Adapun ukuran yang digunakan adalah indikator kuantitas (quantity), mutu (quality), waktu

73


(time), tempat (place). Dalam pencantumannya tidak boleh didasarkan pada pendapat melainkan harus berdasarkan fakta. 2. Produktifitas. Berkaitan dengan profil da-erah meliputi semua aspek fisik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Proses organisasi, partisipasi, dan koordinasi. 3. Kualitas Pelayanan. Berkaitan dengan kecepat-an, ketepatan, kemudahan atau keterjangkauan, murah, adil, dan transparansi serta pemenuhan dalam kebutuhan masyrakat. Hal tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang menyebutkan bahwa perencanaan strategi merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1–5 tahun dengan memperhitungkan potensi (kekuatan dan kelemahan), peluang dan tantangan yang ada atau mungkin timbul. Dengan sistem akuntabilitas kinerja instasi pemerintah daerah yang merupakan instrument pertanggungjawaban maka perencanaan strategi instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan summer daya lain agar mampu menjawab tuntutan per-kembangan lingkungan strategi nasional global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Sehingga setiap instansi diharapkan dapat mengembangkan langkah-langkah strategi untuk meningkatkan pelayanan masyarakat sehingga terwujud suatu


pelayanan yang prima menuju good governance. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Ketimpangan dalam pe-layanan publik karena kinerja aparatur pemerintah jauh dari fungsi pengawasan. Bupati dan Sekretaris Daerah memiliki peranan dalam melakukan pengawasan berdasarkan kode etik dan profesionalitas, sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan teknis kepegawaian Penilaian pegawai atau aparatur pemerintah merupakan bagian yang penting dalam proses untuk mengukur kinerja jabatan struktural. Tujuan dan penggunaan ukuran kinerja membantu penilaian untuk pengambilan keputusan dalam promosi, pemindahan, pemberhentian dan pemecatan Suatu penilaian terhadap pertanggungjawaban Pemerintah Daerah belum dianggap sebagai kebutuhan yang mendesak oleh aparaturnya sendiri. Sehingga tidak tersedia data yang dibutuhkan untuk merumuskan indikator-indikator tertentu bahkan sulit diperoleh ukuran tentang hasil kinerja dari aparatur pemerintah daerah.. Saran Pertanggungjawaban aparatur pemerintah daerah harus dilakukan pengukuran kinerja yang berisi keberhasilan dan kegagalan pada instansi pemerintah daerah. Dan sangat penting selalu memperhatikan kemungkinan adanya kesalahan dan kelemahan administrasi, sehingga tercapai pemerintahan yang bersih (goodgovernance).

74


DAFTAR PUSTAKA Cipto Handoyo, B Hestu. 2003. Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan Dan Hak Asasi Manusia, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Cet l.Yogyakarta, Hadjon,Philipus M, l998. Tentang Wewenang, Penataran Hukum Administrasi Fakultas Hukum , Universitas Airlangga, Surabaya, Maschab, Mashuri dalam Adul Gaffar Karim, 2003. Persoalan Otonomi Daerah, Pustaka Pelajar, Cet l, Yogyakarta, Moekijat, Dale S Beach, l99l. Administrasi Kepegawaian Negara, Mandar Maju, Cet l, Bandung, Poerwadarminta, l982. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pn Balai Pustaka, Cet 6, Jakarta, Situmorang, Victor M dan Cormentyna Sitanggang, l994. Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah, Sinar Grafika, Cet l, Jakarta, Sedarmayanti, 2003. Good Governance, Mandar Maju, Cet l, Bandung, Triatmodjo, Sudibyo, l983. Hukum Kepegawaian, Ghalia Indonesia, Cet l, Jakarta,.


75

PERTANGGUNGJAWABAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA DAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BANYUWANGI. *Didik Suhariyanto ABSTRAK

Recommend Documents