IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP BIAYA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN GRATIS DI KABUPATEN BANYUWANGI. * Didik Suhariyanto ABSTRAKSI

Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Biaya Pendidikan dan Kesehatan Gratis di Kabupaten Banyuwangi

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP BIAYA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN GRATIS DI KABUPATEN BANYUWANGI * Didik Suhariyanto

ABSTRAKSI Instruksi Bupati No. 1 Tahun 2005 tentang Penghentian Pungutan Dana Penyelenggaraan Pendidikan kepada orang tua/wali murid SD, SMP, dan SMA/SMK Negeri dan Instruksi No. 2 Tahun 2005 tentang Penghentian Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar (pendidikan dan kesehatan gratis) di Kabupaten Banyuwangi, merupakan kebijakan Pemerintah Daerah (Bupati) sebagai implementasi UU No. 32 Tahun No 4 tentang Pemerintah Daerah Instruksi dilandasi Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota sebagai norma hukum dalam Pemerintah. Implementasi yuridis Instruksi Bupati No. 1 tahun 2005 dan No. 2 tahun 2005 menggunakan dasar peraturan perundangundangan sebagai dasar hukum formal sehingga memberikan pengaruh secara teknis maupun administratif birokrasi terhadap pelaksanaan program pendidikan dan kesehatan. Instruksi Bupati dengan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan program pendidikan dan kesehatan memberikan dampak pada elemen masyarakat maupun lembaga birokrasi. Pada program pendidikan berdampak pada perubahan struktural, perubahan peran guru, kegiatan-kegiatan pendidikan dan perubahan dalam pengelolaan sistem pendidikan. Pada pelayanan kesehatan dasar (biaya gratis) berdampak pada meningkatnya jumlah pasien dan peningkatan jumlah pelayanan kesehatan yang berpengaruh pada tersedianya obat maupun sarana dan prasarana medis, serta tentang pelayanan kesehatan. Kata Kunci: kebijakan, biaya pendidikan, biaya kesehatan

PENDAHULUAN Kebijakan Pemerintah Daerah (Bupati) terhadap biaya pendidikan dan kesehatan gratis di Kabupaten Banyuwangi merupakan implementasi dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah) dari Pemerintah Daerah memiliki hak dan wewenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Pembaharuan kebijaksanaan merupakan

sikap kesediaan Pemerintah untuk menetapkan program-program baru dan kebijaksanaan-kebijaksanaan baru (SD Soenarko, 2003 : 82). Kebijakan pemerintah Daerah dengan program baru sebagai implementasi pembaharuan dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Kebijakan tersebut didukung Undang-undang Pemerintah Daerah. Kebijakan terhadap biaya

Jurnal Ilmiah PROGRESSIF, Vol.4 No.11, Agustus 2007

29


pendidikan dan kesehatan gratis di Kabupaten Banyuwangi tersebut merupakan tindak lanjut pelaksanaan program kampanye pencalonan Ratna Ani Lestari, SE, MM sebagai Bupati Kabupaten Banyuwangi periode 2005 - 2010. Setelah dilantik menjadi Bupati Banyuwangi program biaya pendidikan dan kesehatan gratis di Kabupaten Banyuwangi harus dilaksanakan sesuai keinginan masyarakat. Kebijakan Bupati sebagai Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan Instruksi Bupati No. 1 Tahun 2005 tentang Penghentian Pungutan Dana Penyelenggaraan Pendidikan kepada orang tua / wali murid SD, SMP dan SMA/SMK Negeri di Kabupaten Banyuwangi dan Instruksi Bupati No. 2 Tahun 2005 tentang Penghentian Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar di Kabupaten Banyuwangi. Kebijakan dalam program pendidikan dan kesehatan disesuaikan dengan keinginan sosial masyarakat. Kunci dari kesulitankesulitan dalam menegakkan hukum dan menjaga kestabilan politik tampak terletak pada sifat atau tingkat partisipasi sebagian besar anggota masyarakat (Effendi,1994 : 44). Program biaya pendidikan dan kesehatan gratis disambut oleh masyarakat secara antusias karena biaya pendidikan dan kesehatan sangat mahal. Tampak masyarakat menginginkan perubahan sehingga menjadi benturan antara nilai-nilai baru. Artinya nilai-nilai lama yang mau dipertahankan dan nilai-nilai baru yang akan diwujudkan. Perubahanperubahan dapat terjadi dalam satu kurun sejarah sesuai kehendak masyarakat. Semakin proses

demokratisasi menyebar luas, semakin sukar untuk menyuruh rakyat tinggal dalam kebodohan (Friere, 1984 : 41). Kebekuan dalam dunia pendidikan dan kesehatan sudah lama terjadi, ketika biaya sangat tinggi sehingga lembaga-lembaga dunia pendidikan dan kesehatan tampak kehilangan kredibilitasnya. Biaya pendidikan dan kesehatan yang sangat tinggi tidak terlepas dari naiknya harga kebutuhan kebutuhan pokok masyarakat, maka memaksa sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta menaikkan uang sekolah. Mulai uang pangkal, uang bulanan, uang ujian dan biaya lain. Demikian juga dengan biaya pelayanan kesehatan baik biaya rumah sakit pemerintah maupun swasta. Suasana yang ada terkait dengan biaya pendidikan dan kesehatan yang mahal mempengaruhi iklim pendidikan dan kesehatan yang ada di lembaga-lembaga pendidikan dan kesehatan. Kebijakan tentang biaya pendidikan dan kesehatan gratis di Banyuwangi dianggap sebagai reformasi guna mendobrak kebekuan dalam dunia pendidikan dan kesehatan. Pekanya masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan karena dunia pendidikan dan kesehatan selalu melingkupi kehidupan masyarakat dan perubahan merupakan kebutuhan yang mendesak. Masyarakat memerlukan perhatian khusus terhadap kekurangankekurangan kuantitatif maupun kualiatatif dalam pendidikan dan kesehatan. Masyarakat memiliki minat yang luar biasa terhadap pendidikan dan kesehatan, yang menunjukkan bahwa masyarakat enggan terhadap


30


kebodohan dan hidup tidak sehat. Masyarakat yang terhambat dalam dunia pendidikan dan kesehatan akan menghambat pembangunan negara dan pembangunan mentalitas demokratis. Ini yang menjadi visi dan misi dalam mengentas kebodohan dan hidup yang tidak sehat. Visi yang merupakan sebuah cita-cita harus dapat diimplementasikan dalam bentuk dari program-program yang disebut sebagai misi. Kebijakan Pemerintah Daerah (Bupati) dalam melaksanakan visi dan misi programnya tidak bisa dilepaskan dari peraturan perundang-undangan. Mengingat Indonesia sebagai negara hukum (rechstaat). Implementasi biaya pendidikan dan kesehatan gratis di Kabupaten Banyuwangi harus diatur dengan rujukan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan sebagai aturan main (hukum), artinya hukum sebagai keseluruhan daripada peraturan-peraturan yang mana tiaptiap orang dalam kehidupan masyarakat wajib mentaatinya. Peraturan yang baik sebagai kebijakan pemerintah daerah terhadap biaya pendidikan dan kesehatan gratis harus dapat mengatur semua komponen yang terlibat dalam dunia pendidikan dan kesehatan, dengan ukuran kepentingan masyarakat (public interest). Kebijakan pemerintah daerah terhadap biaya pendidikan dan kesehatan gratis sebagai ketetapan perlu legalitas untuk mengaturnya. Karena kebijakan baru yang diterapkan pemerintah daerah merupakan sumber yang bersifat hukum yang paling utama. Penerapan hukum sebagai kebijakan baru dalam dunia pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Banyuwangi yang terjadi

adalah mengadakan perubahan terhadap sejumlah instrumen hukum yang sekarang ini berlaku dalam masyarakat dan membuat seluruh lapisan masyarakat menghormati serta mentaati segenap hukum yang berlaku.

Permasalahan Berdasarkan uraian latar belakang pemikiran tentang kebijakan Pemerintah Daerah, penelitian ini dirancang untuk melihat implementasi kebijakan pemerintah daerah (Bupati) terhadap biaya pendidikan dan kesehatan gratis di Kabupaten Banyuwangi. Agar lebih rinci permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : a. Bagaimana secara yuridis implementasi tentang kebijakan pemerintah daerah terhadap biaya pendidikan dan kesehatan gratis di Kabupaten Banyuwangi ? b. Bagaimana dampak kebijakan pemerintah daerah terhadap biaya pendidikan dan kesehatan gratis di Kabupaten Banyuwangi secara yuridis? Kegunaan Teoritis dan Praktis dari Penelitian Kegunaan teoritis dari penelitan kebijakan Pemerintah Daerah (Bupati) terhadap dunia pendidikan dan kesehatan gratis di Kabupaten Banyuwangi, bersangkut paut dengan pengembangan Hukum Tata Negara dan pengembangan Hukum Administrasi Negara. Kegunaan praktisnya merupakan suatu sumbangan kepada Pemerintah Daerah dalam mengawal kebijakan pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Banyuwangi.


31


METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan metode normatif empirik atau penelitian hukum sosiologis (socio legal research). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan biaya pendidikan dan kesehatan serta bagaimana peraturan perundang-undangan tersebut penerapannya dalam praktek. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan maupun bahan bacaan yang berkaitan dengan biaya pendidikan dan kesehatan. 2. Bahan Hukum Primer Bahan hukum yang terdapat di lapangan serta di instansi-instansi pemerintah dan swasta yang terkait dengan biaya pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Banyuwangi. Populasi dalam penelitian ini meliputi semua peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Daerah (Bupati) terhadap biaya pendidikan dan kesehatan gratis di Kabupaten Banyuwangi, dan sampelnya adalah juga semua peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan biaya pendidikan dan kesehatan. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah : 1. Studi Dokumen Mengkaji bahan-bahan kepustakaan, baik yang berupa peraturan perundang-undangan

2.

maupun bahan bacaan yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan. Wawancara Penelitian melakukan wawancara dengan pihak instansi pemerintah dan swasta serta masyarakat di Kabupaten Banyuwangi yang terkait dengan penelitian ini.

Pengolahan bahan hukum yang sudah terkumpul disajikan dalam bentuk uraian, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu bahan hukum yang sudah diperoleh disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisis menurut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan biaya pendidikan dan kesehatan. Sehingga pada akhirnya dapat diambil suatu kesimpulan tentang implementasi kebijakan Pemerintah Daerah (Bupati) terhadap biaya pendidikan dan kesehatan gratis di Kabupaten Banyuwangi dari aspek hukumnya. HASIL DAN PEMBAHASAN Implementasi Yuridis Instruksi Bupati No. 1 Tahun 2005 dan Instruksi Bupati No. 2 Tahun 2005 Instruksi Bupati No. 1 Tahun 2005 tentang Penghentian Pungutan Dana Penyelenggaraan Pendidikan kepada orang tua / wali murid SD, SMP, dan SMA/SMK Negeri dan Instruksi Bupati No. 2 Tahun 2005 tentang Penghentian Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar di Kabupaten Banyuwangi, sebagai kebijakan dalam dunia pendidikan dan kesehatan merupakan wujud implementasi dari kampanye pencalonan Bupati Ratna Ani Lestari, SE, MM periode 2005 – 2010.


32


Kebijakan Bupati dengan menerbitkan Instruksi No. 1 Tahun 2005 yang ditetapkan tanggal 27 Oktober 2005 implementasinya adalah menghentikan segala bentuk pungutan dana penyelenggaraan pendidikan kepada orang tua / wali murid SD, SMP dan SMA/SMK Negeri di Kabupaten Banyuwangi, mensosialisasikan instruksi ini kepada seluruh Kepala SD, SMP, dan SMA/SMK Negeri di Kabupaten Banyuwangi, dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara periodik. Kebijakan dibuat oleh Pemerintah atau penguasa, dan kekuasaan mempunyai peranan yang sangat penting, oleh karena dapat menentukan nasib berjuta-juta manusia. Baik buruknya kekuasaan senantiasa harus diukur dengan kegunaannya untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan atau disadari oleh masyarakat terlebih dahulu (Soekamto, 1999:79). Peranan penting bagi masyarakat dalam otonomi daerah (desentralisasi) adalah bagian masyarakat akan ada perubahan di berbagai bidang kehidupan khususnya pendidikan dan kesehatan. Kebijakan Pemerintah Daerah (Bupati) mengukur kondisi riil masyarakat dalam tingkat kemampuan pada sektor ekonomi setempat yang berpengaruh kepada kemampuan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan dan kesehatan. Implementasi kebijakan berpengaruh pada perubahan sosial dapat dilihat dari dimensi budaya, ekonomi politik, yang masing-masing memberi pengaruh bagi perubahan sosial masyarakat. Pengaruh sosial masyarakat merupakan dampak dari desentralisasi dan penyelenggaraan

pemerintahaan ke arah desentralisasi mengikuti UU No. 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah (Otonomi) kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak terlepas dari sikap dan respon masyarakat. Kebijakan Bupati dengan Instruksi Bupati sebagai kebijakan terhadap pendidikan gratis menggunakan dasar hukum UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar. Instruksi Bupati dengan dasar UU No. 32 Tahun 2004 yang ditunjang dengan peraturan perundangundangan pendidikan Pemerintah Daerah menginventarisir kebutuhan dan keinginan masyarakat, dengan demikian Pemerintah Daerah (Bupati) menyusun program dan teknis pelaksanaan pendidikan gratis. Sifat hukum yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam kenyataannya selalu dinamis dan mengikuti perkembangan manusia itu sendiri. Oleh karena itu kaidah hukum dan azas-azas hukum tidak pernah bersifat statis. (Sasmita, 2002 : 29). Instruksi Bupati No. 1 Tahun 2005 ditindaklanjuti Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi tanggal 28 Nopember 2005 dengan menerbitkan Surat Edaran No. 421/3525/429.102/2005 tentang Biaya Pendidikan. Surat Edaran tersebut


33


menjalankan Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana pengembangan sumber daya manusia dan bengkel, ruang laborat, perpustakaan, ruang guru, ruang tata usaha, tempat ibadah, lapangan olahraga, meubelair, perangkat lunak dan perangkat kasar dalam proses pembelajaran dan sebagainya. Biaya operasi meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, biaya penerimaan siswa baru, biaya buku mata pelajaran pokok dan buku penunjang untuk perpusatakaan, biaya peningkatan mutu pendidik dan kependidikan (MGMP, MKKS, Workshop atau pelatihan dan sejenisnya), ujian sekolah, ulangan umum dan ujian Nasional, membeli bahan-bahan habis pakai, misalnya : alat tulis kantor, bahan praktikum dan sebagainya, biaya perawatan ringan, membayar daya dan jasa (rekening PDAM, rekening PLN, rekening telepon), membiayai kegiatan kesiswaan, remedial, pengayaan dan ekstra kurikuler standar kurikulum, dan membayar honorarium guru dan tenaga kependidikan honorer. Biaya personal meliputi pakaian seragam, buku pelajaran dan alat tulis, transportasi, prakerin, bimbingan belajar atau les, studi wisata, kegiatan keagamaan, hari-hari besar nasional dan ekstra kurikuler di luar standar kurikulum. Ketentuan biaya investasi dan biaya operasi menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.

Sedangkan biaya personal sepenuhnya menjadi tanggung jawab siswa, orang tua / wali murid. Edaran Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi yang disosialisasikan kepada Kepala SD, SMP, dan SMA/SMK Negeri di Banyuwangi menegaskan sama sakali tidak menutup peluang partisipasi masyarakat, dalam arti kesukarelaan masyarakat untuk memiliki (sense of belonging) dan ikut bertanggung jawab (sense of responsibility) terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang berada di bawah wewenang Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan dasar hukum Instruksi Bupati No.2 Tahun 2005 tentang Penghentian Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar di Kabupaten Banyuwangi yang ditetapkan tanggal 27 Oktober 2005 menggunakan UU No. 2 Tahun l992 tentang Pokok-Pokok Kesehatan, UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan, UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah No. 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Peraturan Pemerintah No.108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Perda Kabupaten Banyuwangi No. 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Puskesmas Perawatan. Instruksi Bupati No .2 Tahun 2005 ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten


34


Banyuwangi untuk membebaskan pungutan retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 16 Tahun 2002, angka Romawi I, butir 1.1. dan 1.2., kecuali untuk ketentuan mengenai penggunaan Alat Habis Pakai (AHP) seperti disposible syringe, terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2005, dan mensosialisasikan instruksi kepada seluruh jajaran Puskesmas di Kabupaten Banyuwangi, serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Banyuwangi secara periodik. Instruksi Bupati No. 2 Tahun 2005 ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Dinas dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi tanggal 31 Oktober 2005 No: 834.2/3278.A/429.l0l/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Bebas Biaya Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas dan Jaringannya yang Dijamin Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Dasar hukum Keputusan Kepala Dinas dan Keluarga Berencana tersebut adalah UU No. 23 Tahun 1992 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Puskesmas Perawatan, Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi, Instruksi Bupati

Banyuwangi No. 2 Tahun 2005 tentang Penghentian Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten Banyuwangi. Keputusan Kepala Dinas dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi sebagai pedoman pelaksanaan dan sebagai acuan bagi pemberi pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas), Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Banyuwangi (JPKMB) dan pihak lain yang terkait dalam Pelaksanaan Bebas Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas. Dengan demikian Bupati Banyuwangi mengeluarkan Keputusan No.188/175/KEP/429.012/2006 tertanggal 25 April 2006 tentang Besarnya Bantuan Dana Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Banyuwangi. Dengan landasan yuridis UU No. 23 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Kesehatan, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah No. 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan


35


Daerah No. 51 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi, Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Angggaran 2006 dan Peraturan Bupati Banyuwangi No. 1 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2006. Keputusan Bupati tersebut menetapkan besarnya bantuan dana pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Banyuwangi. Bantuan dana tersebut dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan promotif, kegiatan preventif, kegiatan kuratif, kegiatan rehabilitatif, jasa medis, paramedis dan non paramedis dan operasional. Sebagai sumber hukum, perundang-undangan mempunyai kelebihan dari norma-norma sosial yang lain, karena ia dikaitkan pada kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara dan karena pula memiliki kekuasaan memaksa yang besar sekali (Rahardjo; 2000 : 85). Kewenangan Bupati menerbitkan Instruksi Bupati No. 1 Tahun 2005 dan Instruksi Bupati No. 2 Tahun 2005 secara nyata memenuhi harapan masyarakat Banyuwangi dengan mengimplementasikan kewenangan dalam otonomi daerah yang diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah yang didukung dengan Peraturan Perundang-undangan tentang Pendidikan dan Kesehatan. Kebijakan mengeluarkan Instruksi adalah menjalankan kewenangan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pendidikan dan

penanganan bidang kesehatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi masyarakat Banyuwangi dalam bidang pendidikan dan kesehatan ini yang diangkat dan diperjuangkan sebagai program utama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Kewenangan pemerintahan daerah diimplementasikan sesuai pasal 14 ayat (1) huruf e, penanganan bidang kesehatan, dan huruf f, penyelenggaraan pendidikan. Kewenangan yang dipakai Bupati dalam mengambil kebijakan dengan mengeluarkan instruksi sebagai tindakan untuk melaksanakan program pendidikan dan kesehatan di Banyuwangi, merupakan wewenang (rechtsbevogdheden) kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik (Atmosudirdjo, 1995 : 78). Wewenang mengeluarkan Instruksi dilandasi oleh pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, bahwa naskah dinas dalam ketentuan umum (angka romawi I) huruf A Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri yang terdiri dari : 1) Peraturan Daerah; 2) Peraturan Bupati / Wali Kota; 3) Peraturan Bersama Bupati / Wali Kota; 4) Keputusan Bupati / Wali Kota; 5) Instruksi Bupati / Wali Kota; Instruksi Bupati / Wali Kota berdasarkan ketentuan angka romawi VIII huruf E butir lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri adalah naskah dinas yang berdasarkan perintah dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan atau untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.


36


Penerbitan Instruksi Bupati merupakan rangkaian norma hukum dalam pemerintahan. Instruksi sebagai keputusan pemerintahan ditetapkan maksud dan tujuan sehingga keputusan isinya menjadi lengkap. Instruksi tersebut merupakan keputusan pemerintah secara tertulis (Bagijo, 2000:163). Keputusan Pemerintah Daerah secara tertulis sangat erat kaitannya dengan kepastian hukum. Dasar pemikiran suatu keputusan Pemerintah Daerah sangat erat kaitannya dengan kehendak untuk menetapkan pelaksanaan teknis atas dasar aturan hukum yang telah ada. Aturan hukum yang telah ada adalah dasar wewenang. Aspek wewenang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah (Bupati) akan menjadi batas ruang lingkup isi kebijakan. Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen. Pertama, komponen pengaruh yaitu penggunaan wewenang yang dimaksudkan untuk menyuridiskan perilaku subyek hukum. Kedua, berperan dasar hukum, bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya. Komponen ketiga, konformitas hukum mengundang makna adanya standar wewenang yaitu standart umum (semua jenis wewenang) dan standart khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Instruksi Kepala Daerah (Bupati) dalam penghentian pungutan dana pendidikan mempunyai retribusi pelayanan kesehatan dasar merupakan wewenang atribusi adalah cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan, membuat kebijakan

atau keputusan yang langsung bersumber kepada Undang-undang. Dampak Kebijakan Pemerintah Daerah Instruksi Bupati No. 1 Tahun 2005 (Biaya Pendidikan Gratis) Instruksi Bupati No. 1 Tahun 2005 sebagai kebijakan Pemerintah Kabupaten mendapat tanggapan dari berbagai elemen masyarakat. Mulai dari siswa, orang tua/wali murid, guru, kepala sekolah, para tokoh masyarakat yang peduli terhadap pendidikan serta Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi sebagai wadah penyaluran aspirasi rakyat. Karena desentralisasi pendidikan berkenaan dengan masalah yang sangat mendasar yaitu pendidikan adalah milik rakyat dan untuk rakyat. (Tilaar, 2002 : 26). Kebijakan menghentikan segala bentuk pungutan membuat lembaga pendidikan mulai SD, SMP, SMA/SMK Negeri di Kabupaten Banyuwangi terjadi perubahan sistem pembiayaan pendidikan, pos-pos biaya pendidikan yang tadinya sudah mapan menjadi tidak terbiayai. Ini menjadi beban pemikiran baru bagi lembaga pendidikan sekolah di Banyuwangi. Dampak dapat dilihat sebelum Instruksi Bupati No. 1 Tahun 2005 penghentian pungutan dana bidang pendidikan (baiaya pendidikan gratis) terdapat pungutan / biaya sekolah beraneka ragam mulai dari uang pangkal, uang bulanan, uang ujian maupun uang ekstrakurikuler dan sebagainya.


37


Tabel 1. Jenis Pungutan / Biaya Sekolah SD, SMP dan SMA/SMK Negeri Di Kabupaten Banyuwangi Sebelum dan Sesudah Terbit Instruksi No. 1 Tahun 2005

Sebelum (Tidak Gratis)         



Uang pangkal Uang bulanan Bidang ujian Biaya penerimaan siswa baru Buku pelajaran Ekstrakurikuler Kegiatan kesiswaan Kegiatan harihari sosial / keagamaan Pakaian seragam / identitas sekolah Dan sebagainya.

         

Jenis Pungutan Sesudah Penghentian Pungutan (Gratis) Biaya Investasi Biaya Operasi Biaya Personal (Gratis) (Gratis) (Sukarela) Sarana dan  Gaji Pendidik  Pakaian Prasarana  Biaya seragam Pengembangan Penerimaan  Buku SDM dan Bengkel Siswa Baru pelajaran Ruang Laborat  Buku Mata  Alat tulis Perpustakaan Pelajaran Pokok  Transportasi Ruang Guru dan Buku  Prakerin Ruang Tata Penunjang untuk  Bimbingan Usaha Perpustakaan belajar / les Tempat Ibadah  Peningkatan  Studi wisata Lapangan Mutu  Kegiatan Olahraga  Ujian Sekolah keagamaan Meubelair  Ulangan Umum  Ekstrakurikuler Perangkat Lunak/ dan UAN di luar standart Kasar  Bahan Habis kurikuler Pakai  Dan lain-lain  Kegiatan Kesiswaan  Remedial  Pengayaan dan Ekstra Kurikuler Standar Kurikulum  Honor Guru

Jenis pungutan atau biaya sekolah di SD, SMP, SMA / SMK Negeri di Kabupaten Banyuwangi sebelum dan sesudah terbit Instruksi Bupati No. 1 Tahun 2005 terdapat perbedaan. Sebelumnya uang sekolah / biaya sekolah adalah wajib, harus dibayar oleh siswa atau orang tua / wali murid. Setelah terbit Instruksi No. 1 Tahun 2005, pungutan biaya sekolah dihentikan (biaya pendidikan gratis) dan hanya dilaksanakan sebagai sumbangan sukarela.

Biaya sebelum terbit Instruksi Bupati dengan berbagai jenis biaya sekolah yang diwajibkan oleh lembaga sekolah, banyak sekolah, banyak sekolah yang menaikkan uang belanjanya untuk mengkonsumsi berkurangnya pemasukan dari uang pangkal, atau penarikan biaya-biaya lainnya. Setelah terbit Instruksi No. 1 Tahun 2005 biaya sekolah atau biaya operasional dibebaskan dan hanya sumbangan sukarela atau biaya


38


personel yang masih menjadi beban siswa / orang tua / wali Disamping lembaga pendidikan sekolah harus menghentikan kegiatan penunjang belajar tambahan, karena tidak dibolehkan ada pungutan dalam bentuk apapun. Sebaliknya, ada sekolah yang tidak menghiraukan kebijakan Bupati, karena dirasa mengganggu kelangsungan proses belajar mengajar. Serta membuat pembayaran gaji guru tidak tetap (GTT) sebagai guru bantu dan pegawai tidak tetap (PTT) terganggu. Kondisi demikian menjadi keresahan para guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT). Penghentian pungutan (pendidikan gratis) menyebabkan terjadi tuntutantuntutan baru seperti : perubahan struktural, perubahan isi, perubahan peran guru, kegiatan-kegiatan pendidikan baru, dan perubahan dalam pengelolaan sistem pendidikan. Perubahan struktural dalam membentuk program sistem pendidikan. Perubahan isi menyangkut kualitas siswa yang berkaitan dengan biaya sekolah. Perubahan peran guru, yaitu memberikan informasi di dalam proses belajar mengajar. Dan perubahan dalam kegiatan-kegiatan pendidikan baru, yaitu perubahan bagaimana siswa meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan didalam dan luar sekolah atau pendidikan tambahan seperti pusat kursus / les. Perubahan dalam pengelolaan sistem pendidikan yaitu peningkatan pengelolaan terhadap perkemangan pendidikan, bahwa informasi harus dijalankan. Pemerintah Daerah memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Dalam

kebijakan tersebut terdapat target standar keberhasilan pendidikan tanpa membedakan sosial ekonomi, masyarakat bisa ikut mengevaluasi seberapa jauh keberhasilan sekolah dalam mencapai tujuan (Zamroni, 2003 : 27). Jangkauan Instruksi Bupati terbatas pada sekolah-sekolah negeri (SD, SMP, dan SMA/SMK) yang berada di bawah jalur kewenangan Pemerintah Kabupaten. Dengan demikian lembaga-lembaga pendidikan lainnya tidak tercakup dalam jangkauan Instruksi Bupati dimaksud. Dampak Kebijakan Pemerintah Daerah Instruksi Bupati No. 2 Tahun 2005 (Biaya Kesehatan Gratis) Masyarakat Banyuwangi menganggap setiap pelayanan kesehatan adalah gratis. Membuat masyarakat antusias menggunakan pelayanan kesehatan baik di Rumah Sakit Umum Daerah maupun menggunakan pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Bagi masyarakat di pedesaan Puskesmas menjadi pilihan utama. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas. Alokasi anggaran sebesar Rp. 62.045.000,untuk kegiatan yang menunjang, pelatihan manajemen alat, penatalaksanaan penderita jiwa, pelatihan jaminan mutu puskesmas dan catat buku panduan dan pemeriksaan fisik. Peningkatan jumlah kunjungan rawat jalan pada tahun 2005 mengalami kenaikan sebesar 99,89 %, dari 526.136 kunjungan tahun 2004 menjadi 1.051.686 kunjungan pada


39


tahun 2005 dengan tingkat visit rate 68,71 %. Tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal (SS Darmono, 1993 : 8). Pelayanan kesehatan gratis berdasarkan Instruksi No. 2 Tahun 2005, sebenarnya merupakan penghentian pungutan retribusi pelayanan kesehatan dasar. Dengan demikian jumlah pasien di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Kabupaten Banyuwangi drastis mengalami peningkatan sangat pesat. Kenaikan kunjungan rawat jalan di Puskesmas dan Puskesmas

Pembantu Kabupaten Banyuwangi akibat penghentian pungutan retribusi pelayanan kesehatan dasar, maka setiap Puskesmas mengajukan klaim (ganti biaya kesehatan) biaya jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat. Klaim masing-masing Puskesmas diajukan kepada Dinas Kesehatan Banyuwangi untuk dicairkan melalui Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Dari kenaikan jumlah pasien di puskesmas-puskesmas Kabupaten Banyuwangi, maka dapat diketahui jenis-jenis penyakit utama yang diderita penduduk. Jenis penyakit dengan fasilitas pelayanan kesehatan dasar cukup membantu masyarakat pedesaan.

Tabel 2. Jenis Penyakit Utama yang Diderita Penduduk Di PuskesmasKabupaten BanyuwangiTahun 2005 No. 1.

Jenis Penyakit Penyakit pada sistem otot dan jaringan pengikat (penyakit tulang, radang sendi termasuk 2. rematik) 3. Infeksi akut lain pada saluran pernafasan 4. bagian atas 5. Penyakit tekanan darah tinggi 6. Penyakit lain pada saluran pernafasan bagian 7. atas. 8. Penyakit kulit infeksi 9. Diare termasuk tersangka kolera 10. Gingifitis dan penyakit periodental 11. Penyakit kulit alergi 12. Penyakit pulpa dan penyakit periodental 13. Infeksi penyakit usus yang lain 14. Asma 15. Penyakit mata lain-lain 16. Disentri 17. Kecelakaan dan keracunan 18. Infeksi telinga tengah 19. TB Baru 20. Tonsilitis 21. Malaria tropika (P. Falsiparum) Bronkitis Gangguan neurotik TB. Selain paru (Extra Pulnomoner). Sumber : Dinas Kesehatan dan KB Kab. Banyuwangi Jurnal Ilmiah PROGRESSIF, Vol.4 No.11, Agustus 2007

Tahun 2005 42,264 41,098 32,419 26,965 14,283 12,984 9,587 8,873 8,608 8,332 4,955 4,093 4,032 2,149 2,711 2,672 2,492 2,227 2,149 620 348

40


Peningkatan pasien juga berdampak pada persediaan obat-obatan di puskesmaspuskesmas Kabupaten Banyuwangi. Di beberapa puskesmas dalam pelayanan terhadap pasien masih sering dijumpai tidak adanya obat dalam penanganan pasien bahkan harus dirujuk di Rumah Sakit Umum, ataupun membeli obat dengan resep khusus dokter puskesmas. Obat-obatan maupun perawatan medis dan non medis masih sering terhambat penyelesaiannya. Pada puskesmas dan puskesmas pembantu menyebabkan menurunnya pengobatan berkualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan. Padahal anggaran tahun 2005, Alokasi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi untuk pengadaan obat dan kesehatan sebesar Rp. 1.070.558.000,dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.068.787.412,atau mencapai 99,83 % dengan tingkat capaian akhir kegiatan sebesar 99,93 %.


Pengadaan tersebut meliputi ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan sejumlah 168 item (87 %) dan target 90 %, pengadaan obat esensial sejumlah 138 item (86,7 %) dari target 100 % dan pengadaan obat generik sejumlah 138 item (86,7 %) dari yang ditargetkan sebesar 80 %. Adapun peningkatan jumlah pasien di puskesmas-puskemas dan puskesmas pembantu Kabupaten Banyuwangi masih kurang didukung dengan sarana dan prasarana fisik, maupun peralatan medis yang memadai. Disamping masih kurang memadai jumlah tenaga kesehatan. Jenis biaya pelayanan kesehatan dasar di Kabupaten Banyuwangi beradsarkan instruksi bupati No. 2 Tahun 2005 dan Keputusan Kepala Dinsa Kesehatan dan Keluarga Berencana dibedakan antara bebas biaya dan harus bayar dalam pelayanan Kesehatan Dasar.

41


Harus Bayar Pemeriksaan Keterangan Sehat. 2. Pemeriksaan Calon Pengantin. 3. Pemeriksaan Haji. 4. Pemeriksaan Spesialistik. 5. Pemeriksaan Laboratorium Sedang dan Rontgen. 6. Pelayanan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika. 7. Pengobatan alternatif. 8. Protesis: gigi tiruan, korset, alat kontrasepsi. 9. Pelayanan yang tak sesuai prosedur dan ketentuan. 10. Circumsisi dan tindik. 11. Pertolongan persalinan. 12. Rawat inap di Puskesmas. 13. Rawat jalan & rawat inap di RSUD l.

Bebas Biaya (Gratis) 1. Konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan. 2. Pemeriksaan fisik umum. 3. Pemberian obat-obatan sesuai ketentuan. 4. Pemeriksaan dan pengobatan gigi. 5. Laboratorium sederhana/program. 6. Tindakan medis sederhana. 7. Pemeriksaan ibu hamil/nifas/ menyusui dan balita. 8. Pemberian imunisasi. 9. Pelayanan KB dan penanganan efek samping. 10. Pelayanan dan pengobatan gawat darurat.

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan yang diambil dari penelitian tersebut adalah: 1. Menerbitkan Instruksi merupakan kewenangan Bupati yang diatur dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota. Instruksi Bupati merupakan rangkaian norma hukum dalam pemerintahan. Implementasi Instruksi Bupati No. 1 Tahun 2005 dan No. 2 Tahun 2005 secara teknis merujuk pada Peraturan Perundang-undangan. Mekanisme pelaksanaan penghentian pungutan para penyelenggara pendidikan (gratis) SD, SMP, SM/SMK Negeri


dilandasi dengan program pemerintah, pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi SD/MI/SDLB/SMP/MTS/SMPLB Negeri/Swasta dan Pesantren Salafiyah serta sekolah agama Islam setara SD dan SMP yang menyelenggarakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Sedangkan untuk pembiayaan SMA/SMK Negeri di Kabupaten Banyuwangi dibiayai lewat APBD yang mekanismenya diatur seperti BOS. Implementasi Instruksi Bupati no. 2 Tahun 2005 secara teknis mekanismenya diatur berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi. Mekanisme pelayanan kesehatan dasar diatur

42


prosedur pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, hingga pergantian biaya (klaim) untuk pelayanan kesehatan dasar kepada Dinas Kesehatan dan Kelurga Berencana. Adapun pergantian biaya (klaim) pelayanan kesehatan dasar (biaya gratis) dianggarkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

2. Dampak Instruksi Bupati No. 1 Tahun 2005 dan Instruksi Bupati No. 2 Tahun 2005 direspon dari berbagai elemen masyarakat hingga DPRD Kabupaten Banyuwangi, secara yuridis Instruksi memberikan dampak kepada masyarakat maupun birokrasi pendidikan dan kesehatan. Dampak pendidikan dan kesehatan gratis tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang menjadi penjualan sebuah instruksi. Perundang-undangan sebagai rujukan instruksi untuk penghentian pungutan (biaya gratis) SD, SMP, SMA/SMK Negeri berdampak pada sistem, pembiayaan, proses belajar mengajar, perubahan struktural, kegiatan-kegiatan pendidikan maupun pembahasan dalam pengelolaan sistem pendidikan. Dampak Instruksi Bupati No. 2 Tahun 2005 dalam penghentian pelayanan kesehatan dasar (kesehatan gratis) di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu secara

yuridis juga tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan tentang kesehatan. Secara yuridis peraturan perundang-undangan memberikan pengaruh baik aturan secara umum maupun secara teknis. Masyarakat antusias menggunakan pelayanan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu. Dan berdampak pada pelayanan kesehatan mulai dari ketersediaan obat-obatan, sarana dan prasarana medis serta kurangnya tenaga kesehatan. Serta memberikan pengaruh pada kualitas pelayanan dan memberikan pengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan kesimpulan tersebut maka disarankan: Program penghentian pungutan dana penyelenggaraan pendidikan kepada orang tua / wali murid SD, SMP, dan SMA/SMK Negeri dan program penghentian pungutan retribusi pelayanan kesehatan dasar (pendidikan dan kesehatan gratis) di Kabupaten Banyuwangi hendaknya dilakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi untuk membenahi kekurangan-kekurangan secara teknis birokrasi. Serta ada akuntabilitas dari kinerja birokrasi pendidikan dan kesehatan. Diperlukan perhatian bagi sekolah-sekolah swasta perlu mendapat bantuan yang sama dengan sekolah-sekolah negeri. Diperlukan Peraturan Daerah dalam menindaklanjuti Instruksi Bupati No. 1 Tahun 2005 dan Instruksi No. 2 Tahun 2005.


43


DAFTAR PUSTAKA Atmasasmita, Romli. Pengadilan HAM dan Penegakannya di Indonesia. Departemen Kehakiman HAM RI. Jakarta. 2002. Bagijo, Estu, Himawan. Informasi dan Problematika Hukum. Puspa Ragam. Surabaya. 2001. Bruggink, J.J.H. Refleksi tentang Hukum. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1999. Budiarto, Wasis. Manajemen Pembiayaan Upaya Kesehatan di Indonesia. Medika. 1998. Effendi, Masyhur. HAM. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1994. Freire, Paulo. Pendidikan sebagai Praktek Pembebasan. Gramedia. Jakarta. 1984. Handoyo, Hestu Cipto. Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia. Universitas Atmajaya. Yogyakarta. 2003. Huijbers, Theo. Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah. Pustaka Filsafat. Kanisius. Yogyakarta. 1982. Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Bina Ilmu. Surabaya. 1987. Hariandja, B.C, Denny. Birokrasi non Pongah. Kanisius. Yogyakarta. 2003. Illich, Ivan. Batas-Batas Perampasan Hak untuk Sehat Pengobatan; Jakarta. 1995. Johnson, S. Alvin. Sosiologi Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1994. Karim, Rusli, Muhammad. Seluk Beluk Perubahan Sosial. Usaha Nasional. Surabaya. 1982. Lapau, Buchari. Metode Kualitatif dalam Penelitian Pelayanan Kesehatan. Medika. 1986. Muladi. Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia. The Habibie Center. Jakarta. 2002. Marzuki, Mahmud, Peter. Metode Penelitian. Yuridika. Surabaya. 2002. Marshall W. Meyer, Peter M. Blau. Birokrasi dalam Masyarakat Modern. Prestasi Pustaka Karya. Jakarta. 2000.


44


Poerwadarminta, W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia. PN Balai Pustaka. Jakarta. 1983. Rahardjo, Sathipto. Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2000. S.S, Darmono. Pembangunan Jangka Panjang ke II Bidang Kesehatan Problematik dan Alternatif Pemecahannya. Medika. 1993. Sidharta, Arief Bernard. Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum. Mandar Maju; Bandung. 2000. Seidman, Ann and Robert B. Seidman and Nalin Abeysekere. Penyusunan Rancangan Undang-Undang dalam Perubahan Masyarakat yang Demokratis. Elips. Jakarta. 2001. Subekti and R. Tjitrosoedibio. Kamus Hukum. Pradnya Paramitha. Jakarta. 1980. Semiawan, R. Cony and Soedijarto. Mencari Strategi Pengembangan Pendidikan Nasional Menjelang Abad XXI. Grasindo. Jakarta. 1991. Soekanto. Azas dan Hirarki Perundang-undangan. Lembaga Administrasi Pemerintahan Indonesia (LAPI). Jakarta. 2006. Soekanto, Soerjono. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1999. SD, Soenarko. Public Policy; Airlangga University Press; Jakarta; 2003. Sutiyoso, Bambang. Aktualita Hukum dalam Era Reformasi. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004. Tilaar, H.A.R. Membenahi Pendidikan Nasional. Asdi Mahasatya. Jakarta. 2002. Zamroni. Paradigma Pendidikan Masa Depan. Bigraf Publishing. Yogyakarta. 2000.


45

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP BIAYA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN GRATIS DI KABUPATEN BANYUWANGI. * Didik Suhariyanto ABSTRAKSI

Recommend Documents