IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI OTONOMI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Implementasi Kebijakan Pemerintah Mengenai Otonomi Daerah

Rosa Ari P, Dhiana Ekowati

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI OTONOMI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”. Rosa Ari Puspita Devi1) , Dhiana Ekowati2) ABSTRACT Regional autonomy is the right, authority, and duties of the autonomous regions to set up and manage their own affairs and interests of local communities in accordance with the legislation. Local revenue (PAD) is a mirror independence of a pristine reception area and the area is the main capital for local government finance and local development. Research conducted with quantitative and qualitative descriptive using validity test performed by the test Test level, namely by increasing the credibility of the data persistence, Credibility Test data source triangulation, Checking the data obtained through several sources. In this study, the data used is Budget Sleman regency obtained from the Department of Revenue Sleman. Implementation of the Government's policy on regional autonomy Sleman district to regional revenue showed an effective and efficient results. Effectiveness of PAD than in 2008-2012 showed a positive thing that is increasing acceptance of PAD. During the period of 5 years Sleman Regional Government has made efficiency financing tailored to the needs to improve the reception PAD. So the results showed a positive thing for financing efficiency financing in particular Regional PAD. Keywords: Autonomy, Regional Policy, PAD

A. PENDAHULUAN Diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, menandai dimulainya otonomi, di mana daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan diberikannya otonomi kepada daerah, maka pemerintah daerah dituntut untuk lebih menyiapkan diri dalam menghadapi era otonomi daerah. Implementasi kebijakan memegang peranan penting dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan, karena kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap tugas atau kegiatan pekerjaan. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dapat diselenggarakan sendiri atau menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintah daerah kabupaten atau pemerintah desa berdasarkan asas tugas perbantuan. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan cermin kemandirian suatu daerah dan penerimaan murni daerah yang merupakan modal utama bagi daerah dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Pemerintah Daerah dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu dengan tingginya belanja daerah perlu diimbangi dengan penerimaan keuangan daerah termasuk dari pendapatan pajak dan retribusi. Tingginya belanja pemerintah ini digunakan untuk membiayai pembangunan diberbagai bidang dan sektor, baik pembangunan fisik maupun non fisik. Keberhasilan suatu daerah dapat dilihat dari PAD dan kemakmuran rakyatnya. Sehingga kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi PAD terhadap APBD daerah tersebut. Sehingga pada *)Penulis adalah Mahasiswa dan Dosen STIE Nusa Megarkencana

ISSN-1411-3880

34



prinsipnya semakin besar sumbangan PAD terhadap APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah terhadap pusat. PAD tersebut tidak hanya berasal dari sumber pendapatan dan bantuan tetapi juga harus dari potensi dari daerah itu sendiri. Dalam menjalankan otonomi daerah dituntut untuk mampu meningkatkan PAD yang merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Menyediakan pelayanan berupa penyediaan pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang menjadi milik pemerintah Kabupaten Sleman. Contohnya pendapatan asli daerah yang disebut dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pasal 1 angka 10 UU No.28 Tahun 2009). APBD adalah suatu anggaran daerah yang di dalamnya terdapat rencana anggaran pendapatan dan pengeluaran daerah serta kegiatan daerah dalam kurun waktu satu tahun. Di dalam APBD, Peranan pendapatan asli daerah (PAD) yang merupakan salah satu tolak ukur sukses tidaknya pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab (undangundang nomor 90 tahun 2010). Kebijakan penyusunan APBD peraturan pemerintah dalam negeri nomor 37 tahun 2012 tentang Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah adalah Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD yang merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga dilarang menganggarkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang peraturan daerahnya bertentangan dengan Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan atau telah dibatalkan. Labilnya disektor pendapatan pemerintah pusat yang pada akhirnya mempengaruhi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten.Labilnya alokasi dana APBN untuk APBD disebabkan oleh ketidakpastian penerimaan pendapatan daerah dari pemerintah pusat seperti anggaran pendapatan negara yang merupakan hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Kondisi ini menjadi beban berat bagi pemerintah daerah yang pendapatan asli daerah (PAD) dari pemerintah pusat masih rendah. Salah satu akibat yang timbul dari krisis ekonomi adalah menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat. Hal ini berakibat pada tingkat pendapatan daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Peranan PAD pun semakin menurun penyelenggaraan pemakaian kekayaan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk membebani pungutan retribusi jasa usaha atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 127 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, menjunjukan bahwa realisasi anggaran pendapatan daerah tahun 2009 mengalami peningkatan dari tahun anggaran 2008 sebesar Rp 958.684.636.957.43 menjadi Rp 996.351.412.460,84 (Undang-undang nomor 5 tahun 2012) tentang retribusi pemakaian daerah Kabupaten Sleman. Dengan demikian bahwa daerah Kabupaten Sleman memiliki Pendapatan Asli Daerah yang cukup tinggi yang bisa dilihat dari penerimaan retribusi daerah dan berkembang disektor pendidikan dan pariwisata menjadi unggulan untuk pendapatan asli daerah dikabupaten sleman namun belum diketahui apakah otonomi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah selalu mengalami surplus didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga Penulis berharap dapat meneliti apakah implementasi kebijakan otonomi daerah *)Penulis adalah Mahasiswa dan Dosen STIE Nusa Megarkencana

ISSN-1411-3880

35



Kabupaten Sleman pada kurun waktu lima tahun terhadap pendapatan asli daerah diterapkan secara efektif dan efisien.

B. KAJIAN TEORI Mohamad Mustain(2009) meneliti mengenai penerapan kebijakan otonomi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sampang serta mengetahui efektifitas dan efisiensi penerapan otonomi daerah terhadap PAD Sampang. Data penelitian menggunakan laporan PAD periode tahun 2002 sampai dengan periode tahun 2006 yang didapat dari instansi pemerintahan yaitu Dispendaloka (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah). Hasil dari penelitian Mohamad Mustain(2009) adalah Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penerapan otonomi daerah di Sampang efektif dan efisien terhadap PAD kabupaten Sampang. Hal ini dibuktikan pada masing-masing pos yang terdapat dalam laporan PAD Sampang menunjukkan peningkatan, nominal realisasi lebih besar daripada jumlah nominal anggaran PAD tiap tahunnya. Atika (2013) melakukan penelitian tentang implementasi pengaturan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Sleman tahun 2010 - 2012. Hasil dari penelitian Atika (2012) adalah Implementasi pengaturan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tahun 2010-2012 sudah sesuai dengan amanat Undang-undang No. 12 Tahun 2008 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah kemudian UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pria Adiwiyana (2011 )melakukan penelitian tentang menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal yang pendapatan asli daerahnya terhadap pengalokasian anggaran modal dan berpengaruh simultan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Hasil dari penelitian Pria Adiwiyana (2011) adalah tentang analisis pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal yang pendapatan asli daerahnya terhadap pengalokasian anggaran modal dan hasilnya berpengaruh simultan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

C. METODE PENELITIAN 1. Data dan Metode Pengumpulan Data a. Jenis Data Berdasarkan jenis datanya, maka penelitian ini menggunakan data sekunder.Yang bersumber dari realisasi APBD Kabupaten Sleman. b. Metode Pengumpulan Data Dokumentasi, observasi dan wawancara tentang realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman tahun 2008 sampai tahun 2012 yang digunakan untuk pengumpulan data dari penelitian ini. 2. Uji Validitas Instrumen Penelitian Menurut Sugiono (2005). Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Maka penelitian ini akan menggunakan uji validitas yang akan dilakukan dengan melakukan uji tingkat sebagai berikut : *)Penulis adalah Mahasiswa dan Dosen STIE Nusa Megarkencana

ISSN-1411-3880

36


a. b. c. d.


Uji Kredibilitas data dengan meningkatkan ketekunan Dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti. Uji Kredibilitas data dengan Triangulasi sumber Mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.Dalam penelitian ini data yang dipakai adalah Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman.

3. Teknis Analisis Data Teknis Analisis Data merupakan bagian dari proses pengujian data setelah tahap pemilihan dan pengumpulan data penelitian. Proses Analisis data penelitian umumnya terdiri atas beberapa tahap yaitu tahap persiapan, analisis deskriptif, pengujian kualitas data dan pengujian hipotesis (Nur dan Bambang,2009:166). Tehnik analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah : a. Tahap Persiapan Analisis data dilakukan setelah peneliti mengumpulkan semua data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini tahap persiapan Peneliti dalam melakukan teknik analisis data dimulai dengan observasi terhadap objek penelitian, wawancara langsung dan mengumpulkan dokumen pendukung lain dari beberapa sumber yang berhubungan dengan penelitian, salah satunya adalah di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman. b. Statistik Deskriptif Statistik Deskriptif dalam penelitian pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan (Nur dan Bambang,2009:170). Dan dalam penelitian ini Peneliti melakukan Statistik deskriptif untuk memberikan deskripsi mengenai angka-angka rasio dari variabel penelitian (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah). Menurut Abdul Halim(2004) Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain. Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain : Rasio Efektivitas, dan Rasio Efisiensi. 1. Rasio Efektivitas Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah. Rasio Efektivitas: Realisasi Pendapatan Asli Daerah Target Penerimaan PAD yang ditetapkan Berdasar Potensi Rill Daerah 2.

Rasio Efisiensi Adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rasio Efisiensi: Biaya yang Dikeluarkan untuk Memungut PAD Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

*)Penulis adalah Mahasiswa dan Dosen STIE Nusa Megarkencana

ISSN-1411-3880

37



c. Tahap Observasi Metode Observasi merupakan metode pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer dikumpulkan oleh peneliti dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Metode Observasi merupakan metode pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis. Dan ada dua teknik dalam pengumpulan data dalam metode observasi yaitu wawancara dan kuisioner. Dan dalam penelitian ini Peneliti melakukan pengolahan data dari hasil observasi, dengan teknik wawancara dan dokumen-dokumen pendukung dari penelitian ini. d. Tahap Pembahasan dan Kesimpulan Bagian ini terdiri atas hasil dari Pembahasan. Beberapa artikel hasil penelitian menempatkan bagian Pembahasan menjadi satu dengan bagian kesimpulan. Pembahasan merupakan bagian dari isi laporan penelitian yang mendiskusikan implikasi dari hasil analisis data dan intrepretasi yang dibuat peneliti. Dan kesimpulan merupakan bagian dari isi laporan penelitian yang memuat informasi mengenai kesimpulan yang dibuat peneliti (Nur dan Bambang,2009:235). Dan peneliti akan melakukan pembahasan dan membuat kesimpulan penelitian. D. HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Penerapan Kebijakan Otonomi Daerah di Kabupaten Sleman Dalam pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai awal Tahun 2001 dan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, menandai dimulainya otonomi, di mana daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Namun tidak semua daerah menyambut baik dengan adanya otonomi daerah karena sumber daya suatu daerah berbeda-beda seperti didaerah Sleman sumber daya alamnya seperti di Cangkringan memiliki sumber mineral yang tinggi seperti pasir, batu, kerikil yang dapat dikelola sebagai sumber pendapatan di daerah Sleman.Namun di daerah lain tidak semua memiliki sumber daya alam yang melimpah dan tidak sedikit daerah yang miskin sumber daya alamnya menanggapinya khawatir karena setiap daerah memiliki karakteristik tersendiri mengenai sumber kekayaan alamnya masing-masing. Sama dengan daerah otonom lainnya Pemerintah Daerah Sleman juga menerapkan kebijakan otonomi daerah. Kebijakan Otonomi Daerah yang diterapkan di Kabupaten Sleman antara lain: a. Mengelola kekayaan daerah yaitu pemerintah daerah Sleman diberi kewenangan untuk mengatur dan mengolah kekayaan daerah yang ada di Sleman untuk memenuhi kelangsungan hidup masyarakat. Seperti BUMD, BUMN, serta Perusahaan milik swasta atau usaha yang dimiliki masyarakat setempat. b. Memungut pajak dan retribusi daerah yaitu pemerintah daerah diberi kewenangan untuk memungut dan mengelola pajak dan retribusi yang terdapat di kabupaten Sleman. Seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olah raga, jasa usaha pemakaian kekayaaan daerah, dan lain-lain. c. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya di daerah Sleman, yaitu pemerintah daerah mempunyai hak untuk mendapatkan bagi hasil pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya seperti mendapatkan bagi hasil dari retribusi jasa usaha rekreasi di daerah kaliurang dan jasa usaha dari pemakaian kekayaan daerah. *)Penulis adalah Mahasiswa dan Dosen STIE Nusa Megarkencana

ISSN-1411-3880

38



d. Mendapatkan sumber pendapatan lain yang sah yaitu pemerintah daerah Sleman berhak menerima pendapatan dari sumber-sumber lain seperti perikanan, tanaman pangan dan holtikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan LUEP atau ketahanan pangan dan penyuluhan. e. Mendapatkan hak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu pemerintah kabupaten Sleman berhak mendapatkan hak lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan antara lain Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Penerapan kebijakan ini memberikan kesempatan bagi daerah untuk melakukan suatu pembaharuan bagi kelangsungan daerah seperti pengelolaan keuangan daerah dan aparatur daerah Sleman agar menjadi daerah yang memiliki pemerintahan yang baik dan tertata seperti pengelolaan keuangan daerahnya. Peranan Pendapatan Asli daerah didalam APBD secara keseluruhan belum berperan penuh namun PAD mempunyai peranan penting untuk mendukung pembangunan daerah Sleman. Meskipun belum bisa dikatakan maksimal, karena pemerintah daerah walaupun telah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola daerahnya namun pemerintah daerah masih belum mandiri mengenai belanja daeah dan masih tergantung dari dana pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sehingga pemerintah daerah Sleman perlu meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Salah satu upaya pemerintah daerah dalam peningkatan PAD adalah memberikan pelayanan dan perhatian lebih dalam peningkatan peneriman daerah dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti unsur yang terkandung dalam PAD yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Unsur-unsur PAD diatas dan dalam pelaksanaan pemerintahan diatur didalam undang-undang pemerintah daerah kabupaten Sleman, dan pemerintah daerah dilarang melakukan pemungutan diluar undang-undang yang telah ditetapkan. Anggaran PAD Periode 2008-2012 (Dalam Milyar Rupiah) ANGGARAN

2008

2009

2010

2011

2012

106.758.631.343,00

128.918.153.263,99

163.530.209.690,15

203.416.683.768,00

241.003.081.720,31

PD

49.171.622.443,00

56.350.000.000,00

75.969.096.600,00

122.700.165.400,00

148.350.000.000,00

RD

44.883.799.880,00

49.556.793.680,00

58.973.721.680,00

30.068.639.273,00

22.241.060.530,00

HPKDD

6.625.758.200,00

9.839.600.803,99

10.448.161.337,99

11.027.000.000,00

11.713.222.161,31

LPAD

6.077.450.820,00

13.171.758.780,00

18.139.230.072,16

39.620.879.095,00

58.698.799.029,00

PAD

Realisasi PAD Periode 2008-2012 Dalam Milyar Rupiah REALISASI

2008

2009

2010

2011

140.631.359.142,43

157.231.267.811,84

163.442.921.919,77

226.723.271.088,47

301.069.539.284,13

PD

61.020.899.130,70

71.044.731.106,66

80.611.542.955,52

142.698.407.280,12

177.835.870.150,47

RD

52.065.472.059,93

54.719.438.555,90

59.110.503.292,07

33.163.697.870,80

34.034.969.787,47

6.676.980.800.43

9.973.164.266,92

10.169.824.623,38

11.036.188.376,45

12.783.121.935,56

20.868.007.153,37

21.493.933.882,36

13.551.051.048,80

39.824.977.561,10

76.415.577.410,82

PAD

HPKDD LPAD

2012


ISSN-1411-3880

39



Keterangan: Didalam penerapan kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta selama kurun waktu 5 tahun, Hasil yang ditunjukan dari laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah positif. Penerimaan pendapatan daerah menunjukan peningkatan tiap tahunnya namun tidak semua di pos-pos yang terdapat di laporan realisasi PAD mengalami peningkatan secara merata disebabkan karena belum maksimalnya pelayanan yang diberikan pemerintah daerah terhadap masyarakat seperti pelayanan kesehatan dan pelayanan pasar dan kurangnya kotribusi masyarakat dalam penguatan modalnya.Keadaan tersebut berjalanan selama penerapan otonomi daerah yaitu tahun 2010. Terjadi peningkatan anggaran selama 5 tahun penerapan otonomi daerah kabupaten sleman, dan terjadi peningkatan anggaran yang tinggi terjadi pada penerapatan otonomi daerah tahun 2011 dan tahun 2012. Disebabkan karena meningkatnya beberapa nama BUMD yaitu Bank PD.BPR Sleman dan Bank Pembangunan Daerah yang anggaran PADnya terjadi peningkatan. Dan realisasinya juga mengalami peningkatan disetiap tahunnya.

2. Efektivitas dan Efisiensi Kebijakan Otonomi Daerah Kabupaten Sleman Peran kebijakan otonomi daerah terhadap PAD daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang mempunyai hak dan berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan demi kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya seperti memberikan pelayanan kesehatan dan pelayanan pasar yang baik dan memberikan perbaikan fasilitas yang kurang memadai.Efektivitas dan efisiensi otonomi daerah didalam penyelenggaranya perlu ditingkatkan dengan memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintah dan pemerintah daerah, potensi yang ada dari keanekaragaman daerah dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah.Dimana efektivitas dan efisiensi dilakukan untuk peningkatan kemandirian daerah agar tidak tergantung dari bantuan pemerintah pusat. Sehingga pemerintah daerah bisa memberikan kemudahan didalam semua kegiatan masuknya investasi di daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan cara meningkatkan pertumbuhan investasi daerah. Pemerintah kabupaten Sleman guna meningkatkan penerimaan daerah disektor PAD dengan cara meningkatkan pelayanan-pelayanan yang ada seperti pelayanan kesehatan, pelayanan pasar,pelayanan kebersihan,dll. Dan juga memberikan perbaikan fasilitas yang ada seperti perbaikan pelayanan kesehatan dan tempat rekreasi yang yang memadai serta meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat. Berikut adalah laporan keuangan pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman setelah menerapkan kebijakan otonomi daerah tahun 2008-2012 : Tabel Data Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 NO 1

URAIAN Pendapatan Asli Daerah

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

LEBIH/(KURANG) (Rp)

106.758.631.343,00

140.631.359.142,43

33.872.727.799,43

1.1

Pajak Daerah

49.171.622.443,00

61.020.899.130,70

11.849.276.687,70

1.2

Retribusi Daerah

44.883.799.880,00

52.065.472.057,93

7.181.672.177,93


ISSN-1411-3880

40



1.3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

6.625.758.200,00

6.676.980.800,43

51.222.600,43

1.4

Lain-lain PAD yang Sah

6.077.450.820,00

20.868.007.153,37

14.790.556.333,37

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Sebelum Konversi Auditan (berdasarkan Lampiran 1) Keterangan : Tabel Efektivitas dan Realisasi dan Target PAD Kabupaten Sleman Tahun 2008 Dari pengertian efektifitas dapat disimpulkan bahwa efektivitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, semakin besar rasio maka semakin efektif, standar minimal rasio keberhasilan adalah 100% atau 1 (satu) dimana realisasi sama dengan target yang ditentukan. Rasio dibawah standar minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektif. Selama ini belum ada ukuran efektifitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan saja. Tingkat efektifitas ddapat digolongkan kedalam beberapa kategori (Evi Yulia Purwanti, media ekonomi dan manajemen, vol 25 No.2 Juli 2012) yaitu: a. Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif b. Hasil perbandingan tingkat pencapaian 100% berarti efektif c. Hasil perbandingan tingkat pencapaian dibawah 100% berarti tidak efektif. Berdasarkan jumlah anggaran tersebut diketahui efektivitas PAD secara keseluruhan di Kabupaten Sleman tahun 2008 dengan realisasi PAD tahun 2008 adalah sebagai berikut : x 100 % = 132% Laporan keuangan pendapatan asli daerah Kab.Sleman menunjukan bahwa nominal anggaran PAD untuk tahun 2008 sebesar Rp 106.758.631.343,00 sedangkan untuk realisasi PAD adalah Rp 140.631.359.142,43. Hal ini menunjukan bahwa terdapat kelebihan antara anggaran dengan realisasi sebesar Rp 33.872.727.799,43. Didalam realisasinya terdapat setiap unsur-unsur yang bisa membuat selisih antara anggaran yang dianggarkan oleh Kabupaten Sleman sendiri. Antara lain: 1) Pos Pajak Daerah mengalami lebih anggaran sebesar Rp 11.849.276.687,70 dari dana yang dianggarkan Rp 49.171.622.443,00 2) Pos Retribusi Daerah mengalami lebih anggaran sebesar Rp 7.181.672.177,93 dari dana yang dianggarkan Rp 44.883.799.880,00 3) Pos Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memiliki lebih anggaran sebesar Rp 51.222.600,43 dari dana yang dianggarkan Rp 6.625.758.200,00 4) Pos Lain-lain PAD yang Sah memiliki lebih anggaran sebesar Rp 14.790.556.333,37 dari dana yang dianggarkan RP 6.077.450.820,00 Dari keterangan diatas dapat dilihat dari kempat pos-pos yang ada yang memberikan kontribusi yang paling besar adalah realisasi Pos Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp 20.868.007.153,37 dari total realisasi PAD tahun 2008 Rp 140.631.359.142,43.Hal tersebut disebabkan karena adanya pendapatan yang cukup besar dari Penerimaan bunga deposito via BPD yaitu Rp 13.327.501.417,19 yang terdapat didalam Pos Lain-lain PAD yang Sah. Tabel Data Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 NO

URAIAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

LEBIH/(KURANG) (Rp)


ISSN-1411-3880

41

Implementasi Kebijakan Pemerintah Mengenai Otonomi Daerah 1

Pendapatan Asli Daerah


128.918.153.263,99

157.231.267.811,84

28.313.114.547,85

1.1

Pajak Daerah

56.350.000.000,00

71.044.731.106,66

14.694.731.106,66

1.2

Retribusi Daerah

49.556.793.680,00

54.719.438.555,90

5.162.644.875,90

1.3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

9.839.600.803,99

9.973.164.266,92

133.563.462,93

1.4


13.171.758.780,00

21.493.933.882,36

8.322.175.102,36

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Sebelum Konversi Auditan (berdasarkan Lampiran 1) Keterangan : Tabel Efektivitas dan Efisiensi dari Realisasi dan Target PAD Kabupaten Sleman Tahun 2009 Berdasarkan jumlah anggaran tersebut diketahui efektivitas PAD secara keseluruhan di Kabupaten Sleman tahun 2009 dengan realisasi PAD tahun 2009 adalah sebagai berikut : x 100 % = 122% Pada tahun ini PAD Kab.Sleman mengalami peningkatan dibandingkan dengan jumlah PAD tahun 2008. Total nominal realisasi PAD sebesar Rp 140.631.359.142,43 sedangkan nominal PAD tahun 2009 yang dianggarkan sebesar Rp 128.918.153.263,99 sehingga terjadi peningkatan dari tahun anggaran sebelumnya yaitu Rp 11.713.205.878,44sehingga pos-pos yang terdapat di dalam laporan keuangan anggaran PAD pasti mengalami peningkatan, sehingga dapat dilihat dari pos-pos seperti berikut antara lain: 1) Pos Pajak Daerah mengalami lebih anggaran sebesar Rp 14.694.731.106,66 dari dana yang dianggarkan Rp 56.350.000.000,00 2) Pos Retribusi Daerah mengalami lebih anggaran sebesar Rp 5.162.644.875,90 dari dana yang dianggarkan Rp 49.556.793.680,00 3) Pos Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memiliki lebih anggaran sebesar Rp 133.563.462,93 dari dana yang dianggarkan Rp 9.839.600.803,99 4) Pos Lain-lain PAD yang Sah memiliki lebih anggaran sebesar Rp 8.322.175.102,36 dari dana yang dianggarkan Rp 13.171.758.780,00 Dari keterangan diatas dapat dilihat bahwa yang memberikan kontribusi yang paling besar yaitu dari realisasi Pos Pajak Daerah sebesar Rp 71.044.731.106,66 dari total realisasi PAD tahun 2009 Rp 157.231.267.811,84. Hal ini dapat dilihat dari dari Pos Pajak Penerangan Jalan yang memberikan pendapatan yang cukup besar sebesar Rp 31.190.111.869,00 yang terdapat pada Pos Pajak Daerah. Tabel Data Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 NO

URAIAN 1


ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

LEBIH/(KURAN G) (Rp)

163.530.209.690,15

163.056.459.137,93

-473.750.552,22

1.1

Pajak Daerah

75.969.096.600,00

80.611.542.955,52

4.642.446.355,52

1.2

Retribusi Daerah

58.973.721.680,00

59.110.503.292,07

136.781.612,07


ISSN-1411-3880

42

Implementasi Kebijakan Pemerintah Mengenai Otonomi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 1.3 Dipisahkan 10.448.161.337,99 Lain-lain PAD yang 1.4 Sah 18.139.230.072,16


10.169.824.623.38

-278.336.741,61

13.164.588.266,96

-4.974.641.805,20

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Sebelum Konversi Auditan (berdasarkan Lampiran 1) Keterangan : Tabel Efektivitas dari Realisasi dan Target PAD Kabupaten Sleman Tahun 2010 Berdasarkan jumlah anggaran tersebut diketahui efektivitas PAD secara keseluruhan di Kabupaten Sleman tahun 2010 dengan realisasi PAD tahun 2010 adalah sebagai berikut : x 100 % = 99% Pada tahun ini PAD Kab.Sleman mengalami peningkatan anggaran. Pemerintah Daerah melakukan peningkatan anggaran untuk peningkatan pelayan dan melakukan perbaikan fasilitas umum bagi masyarakat untuk mendapatkan penerimaan daerah yang lebih besar lagiwalaupun didalam pos-pos peningkatan anggaran yang diberikan pemerintah namun untuk penerimaan dari total realisasi PAD mengalami defisit penerimaan yaitu dari anggaran PAD sebesar Rp 163.530.209.690,15 sedangkan realisasi PAD Rp 163.056.459.137,93 sehingga dapat dilihat mengalami defisit sebesar Rp 473.750.552,22. Pos-pos PAD di tahun 2010 ini mengalami peningkatan walaupun tidak sesuai dengan dana PAD yang dianggarkan sebelumnya. Antara lain : 1) Pajak Daerah mengalami peningkatan pada sektor pajak penerangan jalan sebesar Rp 530.000.000,00 dari anggaran tahun 2009 sebesar Rp 27.200.000.000,00 dan anggaran tahun 2010 sebesar Rp 32.500.000.000,00. Hal ini disebabkan karena meningkatnya pembangunan fasilitas di Kab.Sleman tahun 2010. 2) Retribusi Daerah mengalami peningkatan disektor pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan kebersihan, jasa usaha pemakaian kekayaan daerah, retribusi ijin mendirikan bangunan, retribusi peruntukan penggunaan tanah. 3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami peningkatan anggaran namun untuk penerimaan realisasinya mengalami defisit penerimaan dari anggaran Rp 10.448.161.337,99 sedangkan realisasi PAD Rp 10.169.824.623,38. Sehingga peningkatan anggaran yang dilakukan tidak efisien dibandingkan dengan hasil penerimaan PAD pada pos Pendapatan Hasil Kekayaan yang Dipisahkan. 4) Lain-lain PAD yang Sah mengalami peningkatan anggaran dari tahun sebelumnya namun untuk penerimaan dari anggaran tahun 2010 Rp 18.139.230.072,16 sedangkan realisasinya Rp 13.164.588.266,96 sehingga peningkatan anggaran yang dilakukan tidak efisien dibandingkan dengan hasil penerimaan PAD untuk pos Lain-lain PAD yang Sah Tabel Data Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 NO 1

URAIAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

LEBIH/(KURANG) (Rp)


203.416.683.768,00

226.723.271.088,47

23.306.587.320,47

Pajak Daerah

122.700.165.400,00

142.698.407.280,12

19.998.241.880,12

Retribusi Daerah 30.068.639.273,00 33.163.697.870,80 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 1.3 Dipisahkan 11.027.000.000,00 11.036.188.376,45 *)Penulis adalah Mahasiswa dan Dosen STIE Nusa Megarkencana

3.095.058.597,80

1.1 1.2

ISSN-1411-3880

9.188.376,45

43

Implementasi Kebijakan Pemerintah Mengenai Otonomi Daerah 1.4 Lain-lain PAD yang Sah 39.620.879.095,00

Rosa Ari P, Dhiana Ekowati 39.824.977.561,10

204.098.466,10

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Sebelum Konversi Auditan (berdasarkan Lampiran 1) Keterangan : Tabel Efektivitas dari Realisasi dan Target PAD Kabupaten Sleman Tahun 2011 Berdasarkan jumlah anggaran tersebut diketahui efektivitas PAD secara keseluruhan di Kabupaten Sleman tahun 2011 dengan realisasi PAD tahun 2011 adalah sebagai berikut : x 100 % = 111% Setelah 4 tahun Kebijakan Otonomi Daerah Kabupaten Sleman berjalan. Ditahun 2011 ini penerimaan PAD semakin meningkat dari tahun ketahun. Hal tersebut terjadi karena semakin meningkatnya kepercayaan pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD dengan cara meningkatkan anggaran dan realisasi PAD dan juga terdapat langkah-langkah yang dilakukan oleh petinggi Pemerintah Daerah yaitu Bupati beserta seluruh struktur pemerintahan Daerah Kabupaten Sleman antara lain : 1) Adanya peningkatan Pajak Daerah dari Sektor Pajak BPHTB yang memberikan penerimaan sebesar Rp 49.237.392.683,00 serta pendapatan yang cukup besar Rp 40.022.094.803,00 dari Sektor Pajak Penerangan Jalan untuk tahun ini. 2) Pos Retribusi Daerah mendapatkan penerimaan pendapatan yang cukup besar yang berasal dari Retribusi Pelayanan Kesehatan 25 Puskesmas daerah Sleman via rek BLUD Rp 7.364.314.781,00. Selain itu Retribusi Pelayanan Pasar seperti ijin untuk mendapatkan Los dan Kios dan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) masing-masing sebesar Rp 3.560.982.850,00 dan Rp 7.354.410.741,00 3) Dari Pos Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp 27.449.812.568,30 didapat dari Pendapatan BLUD. Ada pula pendapatan yang diterima dari Kontribusi masyarakat dalam penguatan modal seperti perikanan, perkebunan, peternakan sebesar Rp 132.705.000,00. Tabel Data Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 NO 1

URAIAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

LEBIH/(KURANG) (Rp)


241.003.081.720,31

301.069.539.284,13

60.066.457.563,82

1.1

Pajak Daerah

148.350.000.000,00

177.835.870.150,47

29.485.870.150,47

1.2

22.241.060.530,00

34.034.969.787,28

11.793.909.257,28

1.3

Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

11.713.222.161,31

12.783.121.935,58

1.069.899.774,25

1.4


58.698.799.029,00

76.415.577.410,82

17.716.778.381,82

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Sebelum Konversi Auditan (berdasarkan Lampiran 1) Keterangan : Tabel Efektivitas dari Realisasi dan Target PAD Kabupaten Sleman Tahun 2012 Berdasarkan jumlah anggaran tersebut diketahui efektivitas PAD secara keseluruhan di Kabupaten Sleman tahun 2012 dengan realisasi PAD tahun 2012 adalah sebagai berikut : x 100 % = 125% Pada tahun ini peningkatan pendapatan PAD cukup besar yaitu dari anggaran sebesar Rp 241.003.081.720,31 meningkat cukup besar yaitu Realisasinya sebesar Rp 301.069.539.284,13. *)Penulis adalah Mahasiswa dan Dosen STIE Nusa Megarkencana

ISSN-1411-3880

44



Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam memaksimalkan peningkatan penerimaan PAD guna memenuhi pelayanan yang baik terhadap masyarakat ditanggapi positif oleh masyarakat dengan adanya peningkatan pembangunan dan pelayanan kesehatan, pelayanan terhadap kontribusi masyarakat dari penguatan modal untuk usaha-usaha seperti Perikanan, Tanaman Pangan dan Holtikultura, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan LUEP( Ketahanan Pangan dan Penyuluhan). Dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah terbukti positif dan bisa dilihat di masing-masing pos yang terdapat dilaporan PAD Kabupaten Sleman yang menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari nilai nominal realisasinya yang mengalami peningkatan terhadap nominal anggarannya. Tabel Data Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008-2012 TAHUN

TOTAL ANGGARAN PAD

TOTAL REALISASI PAD

2008

106.758.631.343,00

140.631.359.142,43

132%

Sangat Efektif

2009

126.918.153.263,99

157.231.267.811,84

124%

Sangat Efektif

2010

163.530.209.690,00

163.056.459.137,93

100%

Efektif

2011

203.416.683.768,00

226.723.271.088,47

111%

Sangat Efektif

2012

241.003.081.720,31

301.069.539.284,13

125%

Sangat Efektif

TINGKAT EFEKTIVITAS PERSENTASE

KETERANGAN

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Sebelum Konversi Auditan (Berdasarkan Lampiran 1) diolah Keterangan : Tabel Efektivitas dari Realisasi dan Target PAD Kabupaten Sleman Tahun 2008-2012 Berdasarkan total anggaran PAD dengan total realisasi PAD dapat diketahui efektifitas PAD dari tahun 2008 sangat efektif dengan persentase 132% dan untuk tahun 2009 sebesar 124%. Namun untuk tahun 2010 persentase efektivitas PAD menurun dikarenakan adanya pos-pos daerah seperti Pos Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Pos Lain-lain PAD yang Sah yang mengalami kurang anggaran atau anggarannya tidak sesuai dengan realisasinya. Pada tahun 2011 dan 2012 mengalami peningkatan penerimaan PAD yaitu dapat dilihat dari persentase efektivitas masing-masing sebesar 111% dan 125%. Dikarenakan didalam Pos-pos seperti Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kontribusi yang cukup besar, sehingga peneriman PAD pada tahun-tahun tersebut mengalami peningkatan. Umumnya, daerah dengan intensitas kegiatan ekonomi yang tinggi, dengan peningkatan nilai investasi yang tinggi setiap tahun akan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pajak dan PDRB . Jika dibandingkan dengan daerah perkotaan dengan kabupaten, maka kegiatan perekonomian jauh lebih berkembang di kota dibandingkan dengan daerah kabupaten. Oleh sebab itu, PAD daerah perkotaan cenderung lebih besar daripada PAD daerah kabupaten. Seperti diketahui, sebagian besar daerah di Indonesia merupakan kabupaten. Wajar bila sebagian bila sebagian besar kabupaten di Indonesia berusaha untuk meningkatkan PAD-nya agar tidak jauh berbeda dengan daerah perkotaan. Namun, daerah kabupaten dengan potensi sumber alam cukup besar cenderung mampu untuk meningkatkan PAD-nya (Juli Panglima Saragih,2003:55). Sehingga EfisiensiPAD didalam otonomi daerah didalam penyelenggaranya perlu dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintah dan pemerintah daerah, potensi yang ada dari keanekaragaman daerah dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan *)Penulis adalah Mahasiswa dan Dosen STIE Nusa Megarkencana

ISSN-1411-3880

45



kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah. Efisiensi dilakukan untuk meminimalkan anggaran yang ada dengan menggunakannya sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan oleh Daerah yaitu dengan perantara Pemerintah Daerah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola semua kekayaan daerah dan melakukanpeningkatan kemandirian daerah agar tidak tergantung dari bantuan pemerintah pusat. Sehingga pemerintah daerah bisa memberikan kemudahan didalam semua kegiatan masuknya investasi di daerah. Tabel Data Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 NO 1 1.1 1.1.2 1.1.3

KETERANGAN Pembiayaan Penerimaan Daerah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Th.Sebelumnya

LEBIH/(KURA NG) (Rp)

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

195.763.465.158,06

195.763.465.158,06

0

0 195.763.465.158,06

294.488.800,00 196.057.953.958,06

294.488.800,00 294.488.800,00

13.475.000.000,00 2.138.000.000,00

13.475.000.000,00 2.137.744.928,40

0 -255.071,60 0 2.608.490.666,00

1.2 1.2.1 1.2.2

Penerimaan Pajak Bencana Jumlah Pengeluaran Daerah Penyertaan Modal Daerah Pembayaan Pokok Utang

1.2.3

Pemberian Pinjamaan Daerah

6.100.000.000,00

6.100.000.000,00

1.2.4

2.608.490.666,00

0

1.2.5

Pengembalian PPh 21 Pembayaran Hutang Pajak Bencana

294.488.800,00

294.488.800,00

1.2.6

JPKM

4.615.237.529,00

0

29.231.216.995,00 166.532.248.163,06

22.007.233.728,40 174.050.720.229,66

Jumlah Pembiayaan Netto

0 4.615.237.529,00 7.223.983.266,60 7.518.472.066,60

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Sebelum Konversi Auditan (berdasarkan Lampiran 1) Keterangan : Tabel Efisiensi dari Realisasi dan Target PAD Kabupaten Sleman Tahun 2008 Berdasarkan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai PAD maka diketahui efisiensi PAD secara keseluruhan di Kabupaten Sleman tahun 2008 dengan realisasi PAD tahun 2008 adalah sebagai berikut : x 100 % = 124% Pada tahun ini pembiayaan PAD atau pengeluaran daerah cukup besar yaitu senilai Rp 174.050.720.229,66. Pembiayaan daerah ini dikarenakan untuk penyertaan modal investasi daerah guna memberikan modal investasi kepada masyarakat, karena apabila investasi di daerah meningkat diharapkan PAD juga mengalami peningkatan hal tersebut dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Sleman untuk pertumbuhan PAD dan untuk kepentingan masyarakat umum. Tabel Data Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 NO 1

KETERANGAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

LEBIH/(KURANG) (Rp)

Pembiayaan


ISSN-1411-3880

46

Implementasi Kebijakan Pemerintah Mengenai Otonomi Daerah 1.1 Penerimaan Daerah 1.1.1 1.2

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Th.Sebelumnya Jumlah


213.907.757.911,59 213.907.757.911,59

213.907.757.911,59 213.907.757.911,59

0 0

Pengeluaran Daerah

1.2.1

Penyertaan Modal investasi Daerah

22.000.000.000,00

22.000.000.000,00

0

1.2.2

Penyertaan Modal Investasi Swasta

1.200.000.000,00

1.200.000.000,00

0

1.2.3

Pembayaran Pokok Utang

138.000.000,00

137.744.928,40

-255.071,60

1.2.4

Pemberian Pinjaman Daerah

6.600.500.000,00

6.600.500.000,00

0

29.938.500.000,00 183.969.257.911,59

29938244928 183.969.512.983,19

-255.071,60 255.071,60

Jumlah Pembiayaan Netto

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Sebelum Konversi Auditan (Berdasarkan Lampiran Keterangan : Tabel Efisiensi dari Realisasi dan Target PAD Kabupaten Sleman Tahun 2009 Berdasarkan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai PAD maka diketahui efisiensi PAD secara keseluruhan di Kabupaten Sleman tahun 2009 dengan realisasi PAD tahun 2009 adalah sebagai berikut : x 100 % = 177% Berdasarkan data diatas pembiayaan untuk penyertaan modal investasi daerah mengalami peningkatan anggaran dari tahun sebelumnya sebesar Rp 22.000.000.000,00 dan ditambah penyertaan modal investasi untuk swasta sebesar Rp 1.200.000.000,00. Pemerintah daerah juga memberikan pinjaman daerah untuk penguatan modal sebesar anggaran Rp 6.600.500.000,00 ini dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk mempermudah masuknya investasi oleh swasta dan pemberian modal untuk penguatan modal diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk peningkatan PAD. Tabel Data Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 NO 1 1.1 1.1.1

1.2

KETERANGAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)


Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan SILPA

164.125.625.539,66

164.125.625.539,66

0

Jumlah

164.125.625.539,66

164.125.625.539,66

0

10,500.000.000,00

10.500.000.000,00

0

138.000.000,00

137.744.928,40

-255071,6

6.100.500.000,00

6.100.500.000,00

0

16738244928

-255071,6

Pengeluaran Daerah

1.2.1

Penyertaan Modal

1.2.2


1.2.3

Pemberian Pinjaman Daerah

16738500000 Jumlah *)Penulis adalah Mahasiswa dan Dosen STIE Nusa Megarkencana

ISSN-1411-3880

47

Implementasi Kebijakan Pemerintah Mengenai Otonomi Daerah Pembiayaan Netto

147.387.125.539,66

Rosa Ari P, Dhiana Ekowati 147.387.380.611,26

255071,6

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Sebelum Konversi Auditan (Berdasarkan Lampiran 1) Keterangan : Tabel Efisiensi dari Realisasi dan Target PAD Kabupaten Sleman Tahun 2010 Berdasarkan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai PAD maka diketahui efisiensi PAD secara keseluruhan di Kabupaten Sleman tahun 2010 dengan realisasi PAD tahun 2010 adalah sebagai berikut : x 100 % = 90% Ditahun ini pembiayaan untuk penyertaan modal mengalami penurunan yaitu dari anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp 22.000.000.000,00 menjadi Rp 10.500.000.000,00 dikarenakan untuk tahun ini pendapatan daerah mengalami defisit anggaran atau kurang anggaran seperti pada Pos Lain-lain PAD yang sah dari anggaran Rp 18.139.230.072,16 namun realisasinya senilai Rp 13.164.588.266,96. Sehingga untuk menghemat pembiayaan untuk penguatan modal maka anggaran penyertaan modal dikurangi.’ Tabel Data Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 NO 1 1.1 1.1.1 1.2

KETERANGAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

LEBIH/(KUR ANG) (Rp)

Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan SILPA Jumlah

111.413.378.123,05 111.413.378.123,05

111.413.378.123,05 111.413.378.123,05

0 0

7.000.000.000,00

6.000.000.000,00

0

Pengeluaran Daerah

1.2.1

Penyertaan Modal

1.2.2


Jumlah

138.000.000,00

137.744.928,40

-255.071,60

7.138.000.000,00

6.137.744.928,40

-255.071,60

Pembiayaan Netto 104.275.378.123,05 105.275.633.194,65 255.071,60 Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Sebelum Konversi Auditan (Berdasarkan Lampiran 1) Keterangan : Tabel Efisiensi dari Realisasi dan Target PAD Kabupaten Sleman Tahun 2011 Berdasarkan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai PAD maka diketahui efisiensi PAD secara keseluruhan di Kabupaten Sleman tahun 2011 dengan realisasi PAD tahun 2011 adalah sebagai berikut : x 100 % =46 % Pada tahun ini anggaran untuk pembiayaan seperti penyertaan modal dan pembayaran pokok utang mengalami penurunan sebesar masing-masing anggaran sebesar Rp 1.000.000.000,00 dan Rp 255.71,60. Penurunan anggaran tersebut dapat dilihat di Pos Pengeluaran Pembiayaan. Walaupun didalam pos penyertaan modal dan pembayaran pokok utang mengalami defisit anggaran, namun untuk realisasi pembiayaan nettonya positif (lebih anggaran) sebesar Rp 1.000.747.215,60dari anggaran Rp 104.275.378.123,05 sedangkan realisasinya Rp 105.276.125.338,65. Tabel Data Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 *)Penulis adalah Mahasiswa dan Dosen STIE Nusa Megarkencana

ISSN-1411-3880

48

Implementasi Kebijakan Pemerintah Mengenai Otonomi Daerah NO

KETERANGAN 1

1.1 1.1.1

1.2 1.2.1 1.2.2


ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)


Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan SILPA

138548094296

138548094296

0

Jumlah

138548094296

138548094296

0

Penyertaan Modal Pembayaran Pokok Utang

17798692573

17798692573

-0,31

138000000

137744928,4

-255071,6

Jumlah

17936692573

17936437501

-255071,91

120611401723

120611656795

255071,91

Pengeluaran Daerah

Pembiayaan Netto

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Sebelum Konversi Auditan (Berdasarkan Lampiran 1) Keterangan : Tabel Efisiensi dari Realisasi dan Target PAD Kabupaten Sleman Tahun 2012 Berdasarkan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai PAD maka diketahui efisiensi PAD secara keseluruhan di Kabupaten Sleman tahun 2012 dengan realisasi PAD tahun 2012 adalah sebagai berikut : x 100 % =40 % Selama periode 5 Tahun Pemerintah daerah telah banyak mengeluarkan biaya untuk pembiayaan di kabupaten Sleman sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan PAD dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun pada tahun ini Pemerintah daerah kabupaten Sleman tidak terlalu banyak dalam pengeluaran pembiayaan dikarenakan pendapatan Daerah khususnya PAD mengalami peningkatan anggaran setiap tahunnya disamping itu realisasi penerimaan PAD cukup besar. Sehingga Pemerintah daerah mulai mengurangi pembiayaan untuk penyertaan modal untuk investasi, karena investasi yang masuk di daerah kabupaten Sleman kini cukup besar sehingga secara tidak langsung berpengaruh juga pada peningkatan PAD. Tabel Data Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 20082012 Tahun

Pembiayaan

Realisasi PAD

Efisiensi PAD

2008

174.050.720.229,66

140.631.359.142,43

124%

2009

183.969.512.983,19

157.231.267.811,84

85%

2010

147.387.381.611,26

163.056.459.137,93

90%

2011

105.276.125.338,65

226.723.271.088,47

46%

2012

120.758.071.181,42

301.069.539.284,13

40%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Sebelum Konversi Auditan (Berdasarkan Lampiran 1) diolah Keterangan : *)Penulis adalah Mahasiswa dan Dosen STIE Nusa Megarkencana

ISSN-1411-3880

49



Tabel Efisiensi dari Realisasi dan Target PAD Kabupaten Sleman Tahun 2008-2012 Dari data diatas selama periode 5 tahun setelah diberlakukan otonomi daerah di kabupaten Sleman. Pemerintah daerah telah melakukan efisiensi pembiayaan daerah secara berkala dari tahun ke tahun dimulai dari tahun 2008 pembiayaan cukup besar dikarenakan untuk mensukseskan otonomi daerah untuk peningkatan PAD dan menyejahterakan dan memperbaiki pelayanan terhadap masyarakat. Yang dimulai dengan memberikan penyertaan modal investasi terhadap masyarakat seperti modal usaha perikanan, perkebunan, dan peternakan. Dan untuk tahun berikutnya pembiayaan daerah masih tinggi yaitu sebesar Rp 183.969.512.983,19 ditahun 2009. Untuk tahun 2010 sampai tahun 2012 pembiayaan daerah mulai mengalami penurunan anggaran dikarenakan pencapaian peneriman PAD sudah mulai mengalami peningkatan seperti dapat dilihat direalisasi PAD tahun 2011 sebesar Rp 226.723.271.088,47 dan di tahun 2012 Rp 301.069.539.284,13. Dilihat dari penerimaan PAD Pemerintah daerah kabupaten Sleman mulai melakukan efisiensi dari tahun ke tahun. E. KESIMPULAN Berdasarkan data Peneliti peroleh dan hasil data analisis deskriptif yang dilakukan. Maka diperoleh implementasi kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut : 1. Pada awal pelaksanaan implementasi kebijakan otonomi daerah yaitu tahun 2008 sampai tahun 2010 belum menunjukan hasil yang belum maksimal terhadap penerimaan PAD seperti masih terdapat dimasing-masing pos PAD masih mengalami defisit (kurang dari anggaran). Hal tersebut bisa dilihat karena belum maksimalnya pemberian pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sleman terhadap masyarakat sehingga penerimaan hasil dari daerah belum maksimal atau tidak begitu besar terbukti didalam total realisasi PAD di tahun tersebut. Pada periode tahun 2011-2012 adalah dimana Pemerintahan Daerah Kabupaten Sleman mendapatkan penerimaan yang cukup besar dari PAD. Dan dapat dilihat dari tahun-tahun tersebut mengalami peningkatan berturut-turut dari realisasi PAD yang lebih besar dari dana anggaran sebelumnya. Setiap pos masing-masing seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD tidak menunjukan hasil nominal yang negatif (kurang dari anggaran), sebaliknya menujukan hasil yang positif (lebih dari anggaran). 2. Implementasi kebijakan Pemerintah mengenai otonomi daerah kabupaten Sleman terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukan hasil yang efektif dan efisien. Efektivitas PAD dari tahun 2008-2012 menunjukan hal yang positif yaitu mengalami peningkatan penerimaan PAD. Selama periode 5 tahun Pemerintah Daerah Sleman telah melakukan efisiensi pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam meningkatkan penerimaan PAD. Sehingga hasil yang ditunjukan menunjukan hal yang positif terhadap efisiensi pembiayaan Daerah khususnya pembiayaan PAD. F. DAFTAR PUSTKA Adiwiyana Pria, 2011. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal”. Skripsi Universitas Diponegoro. Atika,2013.” Implementasi Pengaturan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman tahun 2010-2012”. Skripsi Universitas Islam Indonesia Sunan Kalijaga. Bastian Indra, Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Edisi Ketiga. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2010. Halim Abdul, Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat. 2004. *)Penulis adalah Mahasiswa dan Dosen STIE Nusa Megarkencana

ISSN-1411-3880

50



http://disdik.kerincikab.go.id/baca/tulisan/1651 (Diakses pada tanggal 17 November 2013) IKAPI, Undang-Undang Otonomi Daerah. Bandung: Fokus Media. 2011. Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, Metode Penelitian Bisnis. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE. 2009. Ilyas B Wirawan,Richard Burton, Hukum Pajak.Edisi Lima. Jakarta: Salemba Empat.2010. Mustain Mohamad, 2009. “Penerapan Kebijakan Pemerintah Otonomi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sampang”.Skripsi Sekolah Tinggi Ekonomi PERBANAS. Saragih Juli Panglima, Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Jakarta: Ghalia Indonesia.2003. Kuncoro Mudrajad, Otonomi & Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Jakarta: Erlangga. 2004. Mardiasmo, Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta: C.V Andi Offset. 2011. Pahala Marihot Siahaan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Rajawali Pers. 2005. Sugianto, Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.2010. Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.2005. Wahidin Samsul, Hukum Pemerintah Daerah : Pendulum Otonomi Daerah dari Masa ke Masa Warsito Kawedar, Abdulrohman, dan Sri Handayani, Akuntansi Sektor Publik: Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah (Buku 1 dan 2), Semarang: Badan Penerbit Undip. 2008. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang proses penyusunan anggaran. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 10 tentang Kontribusi Wajib Pajak. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 bahwa retribusi dibagi menjadi retribusi propinsi dan retribusi kabupaten/kota pajak. Undang-undang Nomor 90 Tahun 2010 tentang Peranan Pendapatan Asli Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pendapatan daerah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang Nomor 5 tahun 2012 tentang retribusi pemakaian daerah Kabupaten Sleman. Undang-undang Nomor 38 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah. Undang-undang RI No 12 Tahun 2008 tentang beberapa unsur dalam Otonomi Daerah dalam hal ini kebijakan pemerintahan pusat terhadap pemerintahan daerah. Peraturan pemerintah dalam negeri nomor 37 tahun 2012 tentang Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan APBD Tahun anggaran 2013. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. www.bappeda.slemankab.go.id ( Diakses tanggal 17 November 2013)


ISSN-1411-3880

51

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI OTONOMI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Recommend Documents