IMPLEMENTASI PENGATURAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2010-2012
SKRIPSI DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM
OLEH: ATIKA NIM 09340037
PEMBIMBING: 1. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum. 2. ISWANTORO, S.H., M.H.
ILMU HUKUM FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2013
ABSTRAK
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Ada beberapa peraturan terkait Pengaturan dan upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah yakni Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah kemudianUU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kabupaten Sleman adalah salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta, Yang mana Sleman sebagai daerah otonom memiliki pendapatan asli daerah terbesar se-DIY selama kurun dua tahun kebelakang. Kemudian hal inilah yang menjadi pertanyaan terhadap penyusun untuk mengetahui lebih lanjut mengenai: ”Bagaimana Implementasi Pengaturan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman Tahun 2010-2012 dan apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya?”. Untuk menjawab permasalahan diatas, maka penyusun berusaha melakukan penelitian. Demi mendapatkan validitas data, dalam penelitian, penyusun menggunakan beberapa metode untuk mendapatkannya. Metode tersebut antara lain menggunakan jenis penelitian field research atau penelitian lapangandengan narasumber penelitian yaitu seluruh pejabat kalangan dinas pendapatan daerah kabupaten Sleman. Adapun sifat penelitian yuridis normatif dengan pendekatan analisisdeduktif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen/bahan pustaka, pengamatan/observasi dan wawancara/interview, dan teknik analisis data yaitu analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah dengan adanya implementasi pengaturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Perubahan kedua atasUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan pusat dan pemerintah daerah dan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta berjalan sesuai dengan target yang sudah dibuat. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan sumber masukan dari Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya yang sudah mampu membentuk kemandirian daerah serta kemampuan keuangan dari potensi PAD dan pemanfaatan yang optimal untuk potensi yang dimiliki Daerah.Selain itu juga dibuktikan dengan Peranan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman memang sangat besar kontribusinya terhadap pelaksanaan otonomi daerah, Penarikan Pajak, Retribusi, dan peranan BUMD.
ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
: ATIKA
NIM
: 09340037
Jurusan
: Ilmu Hukum
Fakultas
: Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: Implementasi Pengaturan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman Tahun 2010-2012, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.
Yogyakarta, 10 Juni 2013 Yang Menyatakan
ATIKA NIM: 09340037
iii
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
FM-UINSK-BM-05-03/RO
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI Hal : Surat Persetujuan Skripsi Saudari Atika Kepada: Yth. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Di Yogyakarta
Assalamu’alaikum wr. wb. Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan. Berpendapat bahwa skripsi Saudara: Nama : Atika NIM : 09340037 Judul Skripsi : Implementasi Pengaturan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman Tahun 2010-2012 Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum. Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqosah. Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamu’alaikum wr.wb Yogyakarta, 10 juni 2013 Pembimbing I
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. NIP : 19730825 1999031 004
iv
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
FM-UINSK-BM-05-03/RO
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI Hal : Surat Persetujuan Skripsi Saudari Atika Kepada: Yth. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Di Yogyakarta
Assalamu’alaikum Wr. Wb. Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan. Berpendapat bahwa skripsi Saudara: Nama : Atika NIM : 09340037 Judul Skripsi : Implementasi Pengaturan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman Tahun 2010-2012 Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum. Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqosah Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamu’alaikum Wr.Wb Yogyakarta, 10 juni 2013 Pembimbing II
Iswantoro, S.H., M.H. NIP : 19661010 1992021 001
v
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
FM-UINSK-BM-05-07/RO
PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR Nomor : UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/014/2013 Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : “Implementasi Pengaturan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman Tahun 2010-2012” Yang dipersiapkan dan disusun oleh : Nama : Atika NIM : 09340037 Telah dimunaqasyahkan pada : 22 Mei 2013 Nilai Munaqasyah : ADan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga TIM MUNAQASYAH : Ketua Sidang
Penguji I
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. NIP. 19750615 200003 1 001 Penguji II
M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum NIP. 19780212 201101 1 002
Nurainun Mangunsong, S.H., M. Hum NIP. 19751010 200501 2 005
Yogyakarta, 10 Juni 2013 UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari’ah dan Hukum DEKAN
Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D NIP. 19711201 199503 1 001
vi
MOTTO
“” َ ِن َ َ ا ْ ُ ْ ِر ُ ْ رً ا “Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” (QS. Alam Nasyroh: 5)”
“Jadi Diri Sendiri, Cari Jati Diri, And Dapetin Hidup Yang Mandiri Optimis, Karena Hidup Terus Mengalir Dan Kehidupan Terus Berputar Sesekali Liatlah Ke Belakang Untuk Melanjutkan Perjalanan Yang Tiada Berujung”.
vii
HALAMAN PERSEMBAHAN
Dengan Ridho Allah SWT Skripsi ini penyusun persembahkan kepada : Almarhum Ayahanda dan Ibunda Almahbubah Yang telah tulus menyayangi dan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Keluarga Besarku wabil Khusus Abangku Tersayang Syarqowi Abd.Shomad beserta Istri Nikmah. Semoga kelak Allah mempersatukan kita semua di surga-Nya. Amin Sahabat-sahabatku M. Lukmanul Hakum, Yustisiana Normalita Sari, Ajeng Casandra dan Desi Vika petualangan kita belum berakhir kawan. Teman-temanku seperjuangan jurusan Ilmu Hukum angkatan 2009 Kampusku Tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
viii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta’ala yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Pengaturan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman Tahun 2010-2012”, Tak lupa, shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada kanjeng Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wassallam, yang telah di utus untuk membawa rahmat kasih sayang bagi semesta alam dan selalu dinantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada :
ix
1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy’arie, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 4. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum dan Bapak Iswantoro, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini. 5. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M.,M.A selaku
Sekjur dan Dosen
Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi ini. 6. Bapak Muh. Yunan Nurtrianto, S.STP, M. Sc selaku Kepala Bagian Bidang Pendaftaran Pendapatan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman. Beserta Staf Pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah
x
Kabupaten Sleman yang telah membantu penyusun untuk menyelesaikan riset penulisan skripsi ini. 7. Seluruh Dosen, Bapak dan Ibu Staf Pengajar yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 8. Almarhum Ayah almahbub terima kasih telah memberikanku keluarga yang tidak mengenal perbedaan diantara kami, Ibu yang selalu penyusun cintai dan banggakan, yang tiada henti untuk selalu mendoakan, mencurahkan cinta dan kasih sayangnya, memberikan semangat dan pengorbanan yang tulus dan ikhlas agar penulis bisa menajalani kehidupan ini dengan tegar dan mandiri. 9. Seluruh Abang dan Kakak yang selalu penyusun cintai dan banggakan yang telah mengajarkan pahit manisnya kehidupan ini, wa bil khusus bang Syarqowi Abd. Shomad yang telah menggantikan sosok seorang Ayah yang penyusun rindukan sepanjang hayat dengan memberikan Cinta, kasih sayang, do’a dan mengajarkan arti dari sebuah Kehidupan beserta istri Nikmah S.E, yang memberikan dorongan Moral dan Spritiual dengan curahan kasih sayang yang tak kan terlupakan sepanjang hayat, Jazakumullah bikhairil jaza’. xi
10. Sahabat-sahabat terbaik, Yustisiana Normalitasari, Ramadhani Ajeng Casandra, M. Lukman Hakim, Desi Vika Ningsih, Norma Vita Utami, Chaytia Mutiara Henna dan Fitri Atur Arum yang selalu jadi sahabat yang menawarkan berjuta kesenangan bagi penyusun baik dalam keadaan suka maupun duka. Bersama kalian Hidup jadi terasa lebih berwarna. 11. Teman-teman seperjuangan 2009, Nana, Zainal, Cikgu Via, Rindi, Hakam, A’im, Dzola, Amel, Hasan dan semuanya yang tidak bisa penyusun sebut satu persatu. Tanpa Kalian Perjuangan ini akan terasa Hambar. 12. Teman-teman seatap di Cost Hebring tercinta Mba Indri, Mba Erma, Mba Hurin dan dedek Izza yang telah menjadi keluarga baru penyusun yang selalu ada bagi penyusun dalam keadaan suka maupun duka dan saat-saat Kritis yang penyusun alami dalam menyelesaikan Studi ini. Makasih2 ☺ 13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan, penyusun menyadari Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu penulis mengaharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri penyusun dan pembaca. Amin ya Rabb. Yogyakarta 06 juni 2013 Penyusun xii
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ...................................................................................
i
ABSTRAK ..................................................................................................
ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ......................................................
iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ..........................................................
iv
HALAMAN MOTTO .................................................................................
vii
HALAMAN PERSEMBAHAN ................................................................
viii
KATA PENGANTAR .................................................................................
ix
DAFTAR ISI ................................................................................................
xiii
BAB I
BAB II
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ........................................................
1
B. Perumusan Masalah ...............................................................
6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ...........................................
7
D. Telaah Pustaka ........................................................................
8
E. Kerangka Teoretik ..................................................................
9
F. Metodologi Penelitian.............................................................
18
G. SistematikaPembahasan..........................................................
23
TINJAUAN TENTANG PENDAPATAN ASLI DAERAH A. Pemerintahan Daerah ..............................................................
26
1. Arti dan Terminologi ........................................................
26
2. Pembagian Urusan Pemerintah .........................................
29
3. Pembentukan Daerah .............................................................
32
4. Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah .......................
33
B. Pendapatan Asli Daerah...........................................................
39
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah ..................................
39
2. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah .................................
44
a. Pajak Daerah .................................................................
47
xiii
b. Retribusi Daerah ...........................................................
56
c. Hasil perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan ..................
64
d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah ..................
68
3. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah ................................
74
4. Fungsi Pendapatan Asli Daerah .........................................
80
BAB III TINJAUAN TENTANG DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN A. Diskripsi Daerah Kabupaten Sleman 1. Letak Wilayah...................................................................
82
2. Luas Wilayah ...................................................................
82
3. Karektristik Wilayah ........................................................
83
B. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan serta Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Sleman .............
86
C. Kedudukan Tugas dan Fungsi ..............................................
95
D. Susunan Organisasi dan Susunan Kepegawaian ..................
96
E. Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran ...............................
99
BAB IV ANALISIS PENDAPATAN
IMPLEMENTASI ASLI
DAERAH
PENGATURAN DI
KABUPATEN
SLEMAN TAHUN 2010-2012 A. Implementasi Pengaturan Pemerintah Daerah .......................
104
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengaturan Pemerintah Daerah ................................................................. BAB V
128
PENUTUP A. Kesimpulan .............................................................................
136
B. Saran .....................................................................................
138
xiv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Pembangunan Daerah memerlukan sumber pendanaan yang tidak sedikit jumlahnya guna menjamin kelangsungan pembangunan daerah yang bersangkutan. Untuk melaksanakan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab, setiap daerah memerlukan kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber daya yang ada di daerahnya masing-masing, guna meningkatkan pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun itu meningkat, maka daerah itu akan cepat berkembang. Untuk itu diperlukan penggalian sumber dana daerah yang cukup untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan maupun otonomi. Berkaitan dengan sumber pendanaan tersebut, budget tidak hanya berasal dari pendanaan pemerintah daerah sendiri, tetapi juga berasal dari bantuan pemerintah pusat. Otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab yang dilimpahkan pemerintah pusat kepada daerah menuntut pemerintah daerah membentuk badan yang mempunyai tugas untuk mengelola keuangan daerah dan kekayaan daerah. Kabupaten Sleman sebagai daerah otonom juga memiliki badan yang berfungsi mengelola keuangan dan kekayaan daerah yaitu dengan membentuk Dinas Pendapatan Daerah. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kabupaten Sleman berkedudukan sebagai unsur penunjang
pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris
1
2
daerah. Dinas ini mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah darah di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah. Dalam menyelengarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas pendapatan Daerah mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah dan pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah daerah Sleman dalam pengelolaan
dan peningkatan
pendapatan asli daerah sampai saat ini masih belum optimal, mengingat potensi yang dimiliki Kabupaten Sleman memungkinkan untuk lebih dikembangkan dan diupayakan. Jumlah pendapatan asli daerah tentunya akan berdampak pada kontribusinya terhadap APBD Kabupaten Sleman. Hal ini dikarenakan PAD merupakan salah satu sumber APBD, sumber APBD lainnya adalah dana perimbangan, pinjaman pemerintah daerah serta lain-lain penerimaan yang sah. Dalam pengaturanya tentang pembagian daerah tercantum dalam Pasal 18 UUD 1945 yang berbunyi: “Pembagian daerah atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dalam Undangundang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.1 Di samping itu penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip 1
demokrasi,
peran
serta
masyarakat,
pemerataan
dan
Ni’matul Huda , Hukum Pemerintahan Daerah, (Bandung: Nusa Media, 2009. Cetakan I), hlm.78
3
berkeadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.2 Pada
masa
menerapkan
pemerintahan
Orde
Baru,
Pemerintah
Indonesia
sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik. Dengan
demikian, sistem
penyelenggaraan pemerintahan sepenuhnya diatur oleh
pemerintah pusat. Hal ini
menyebabkan pembangunan daerah-daerah di
Indonesia lebih didominasi oleh
pusat sehingga terjadilah ketimpangan
pembangunan antara pusat dan daerah di Indonesia. Oleh sebab itu, maka daerah-daerah di Indonesia menuntut diberlakukannya otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah
untuk mengatur dan mengurus
daerahnya masing-masing. Dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah
memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan otonomi
daerah dengan
mengeluarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah3. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Kewenangan daerah mencakup kewenangan pemerintahan, mulai
2
Deddy Supriyadi Bratakusumah, Dadang Solihin, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm.1 3
Ni’matul Huda , Hukum Pemerintahan ... Ibid, Hlm.61
4
dari sistem perencanaan, pembiayaan maupun pelaksanaannya. Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka dikenal pula istilah
desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal berarti pendelegasian
kewenangan dan
tanggung jawab fiskal dari pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah. Dengan diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal, maka daerah diberikan kebebasan untuk mengatur sistem pembiayaan dan pembangunan daerahnya sesuai dengan potensi dan kapasitasnya masingmasing. Dalam
rangka
menyelenggarakan
rumah
tangganya
sendiri,
pemerintah daerah memerlukan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah dalam era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Berdasarkan UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber penerimaan daerah terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah (PAD); b. Dana perimbangan; dan c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan PAD suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Sebaliknya, semakin rendah penerimaan PAD suatu daerah maka semakin tinggi tingkat ketergantungan
5
pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kekuasan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.4 Kabupaten Sleman sebagai daerah otonom harus benar-benar mampu mengelola sumber penerimaan daerah terutama pendapatan asli daerahnya khusunya retrebusi dan pajak daerah karena peranan pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman memang sangat besar dalam kontribusinya terhadap pelaksanaan otonomi daerah penarikan pajak, retribusi, dan peranan BUMD harus benar-benar memberikan kontra prestasi langsung kepada masyarakat pengguna jasa. Potensi penerimaan daerah di Kabupaten Sleman sebenarnya sangatlah banyak, wilayah di kabupaten sleman terdapat banyak perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, antara lain adalah UGM, UNY, UIN yang merupakan perguruan tinggi negeri yang jumlah mahasiswanya sangat banyak sedangkan perguruan tinggi swasta terdapat diantaranya adalah UII,
4
Ahmad Yani, Hubungan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm.51.
6
UPN, STIE YKPN dan ada beberapa perguruan tinggi yang lain yang jumlah mahasiswanya pun tidak sedikit. Tumbuh dan berkembangnya kawasan ekonomi bisa dijadikan salah satu smuber PAD, hal tersebut berhubungan dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Apa lagi di bagian lain wilayah Kabupaten Sleman, juga terdapat pusat pertokoan yang tentu saja terdapat area parkir bagi kendaraan, namun dengan kondisi wilayah ekonomi seperti yang tersebut di atas apakah bisa menjadikan PAD sebagai sumber utama bagi pendapatan daerah di kabupaten sleman juga memiliki juga memiliki potensi yang lain seperti agro industri salak pondok dan juga tempat wisata yang lain. Berangkat dari paparan di atas maka penyusun tertarik untuk menulis tugas akhir Penulisan Hukum dengan judul “Implementasi Pengaturan Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman Tahun 2010-2012”. B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penyusun merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 1. Bagaimana Implementasi Pengaturan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman Tahun 2010-2012? 2. Faktor apa yang mempengaruhi Pelaksanaan Pengaturan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman Tahun 2010-2012?
7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan Penelitian a. Untuk mengetahui implementasi pengaturan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman. b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengaturan pemerintahan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten Sleman. 2. Kegunaan Penelitian Dalam penelitian ini sangat diharapkan adanya kegunaan yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: a. Kegunaan Ilmiah atau Akademik 1) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang Hukum Tata Negara, khususnya dalam pengkajian Hukum Pemerintah Daerah. 2) Diharapkan dapat menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah Hukum serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang. b. Kegunaan Aplikatif atau Terapan 1) Untuk mengembangkan daya pikir dan analisis yang akan membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mencocokkan
8
bidang keilmuan yang selama ini diperoleh dalam teori dan praktek. 2) Dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti. D. Telaah Pustaka Survey awal dari beberapa literatur pustaka dalam rangka membantu penyusun dalam melakukan penelitian ini adalah keharusan yang tidak dapat dihindari dan mutlak dilakukan. Beberapa literatur tersebut sedikit banyak memiliki keterkaitan dengan objek penelitian dan skripsi ini. Adapun karya tersebut adalah: Rina Rahmawati Ruswandi “Analisis Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sumedang” yang mengkaji mengenai seberapa besar pengaruh pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sumedang dan hambatan apa saja yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dalam pelaksanaan pemungutan pajak, yang hasilnya memaparkan bahwa Pajak daerah sangat berpengaruh signifikan secara positif terhadap nilai PAD (Pendapatan Asli Daerah) di Kabupaten Sumedang, penelitian tersebut dilakukan dengan studi lapangan.5 Stevanus Subekti “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sleman” yang mengkaji mengenai bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kesejahteraan
5
Rina Rahmawati Ruswandi “Analisi Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sumedang” Skripsi Fakultas Ekonomi Institut Pertanian Bogoor, 2009
9
pegawai negeri sipil yang ada di Kabupaten Sleman, yang hasilnya PAD di kabupaten Sleman mempunyai peranan yang sangat kecil terhadap kesejahteraan pegawai negeri sipil dikarenakan pemberian insentif kepada pegawai negeri sipil itu tidak signifikan tehadap peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sipil.6 Hedi Purwoko “Peranan Dinas Pengelolaan Pasar dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta” yang mengkaji mengenai sejauh mana peranan dinas pengelolaan pasar dalam usaha peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Yogyakarta. Penelitian tersebut dilakukan dengan studi lapangan.7 Beberapa literatur yang telah disebutkan di atas sudah ada yang membahas mengenai pendapatan asli daerah akan tetapi belum ada yang membahas implementasi pengaturan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan memperluas lingkup dan perumusan masalah terkait masalah Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman.
6
Stevanus Subekti “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sleman” Skripsi Fakultas Hukum : Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2009 7
Hedi Purwoko “Peranan Dinas Pengelolaan Pasar dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Yogyakarta” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007.
10
E. Kerangka Teoretik Pemberlakuan otonomi Daerah yang dilandasi oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya, termasuk pemberian kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan daerahnya sendiri.8 Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan penerimaan daerah dalam rangka membiayai jalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di daerahnya. Salah satu sumber penerimaan daerah yang merefleksikan kualitas ekonomi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber PAD sendiri berasal dari berbagai komponen seperti pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan daerah yang dapat dijadikan sebagai salah satu tolok ukur bagi kinerja perekonomian suatu daerah yang terdiri dari Pajak, Retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah seperti bagian laba, dan penjualan saham hak milik daerah serta pinjaman serta PAD yang sah seperti hasil
8
C.S.T.Kansil, Christine S.T.Kansil, “Perbandingan Hukum Administrasi Negara”, (Jakarta: Rineka Cipta), 2010. hlm. 131-132 .
11
penjualan asset tetap daerah dan jasa giro.9 Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi: 10 1. Pajak daerah 2. Retribusi daerah 3.
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing atau komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daeraha, ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan sesuai dengan UndangUndang. Menurut Pasal 7 tentang Pendapatan Asli Daerah “dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan biaya ekonomi tinggi dan menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat
9
HAW. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007). hlm.78 10
Ibid... hlm. 254
12
mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor impor.11 Agar daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaikbaiknya maka perlu ditunjang dengan sumber-sumber pembiayaan yang cukup, tapi mengingat bahwa tidak semua sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah otonom diwajibkan untuk menggali segala sumbersumber keuangan sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.12 Dengan demikian daerah dapat merencakan anggaran pendapatan dan belanja daerahnya sendiri sesuai dengan kebijaksanaan serta inisiatifnya sendiri
dalam
menyelenggarakan
urusan
penyelenggaraan
pemerintahannya.13 Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan.14 Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
11
UU No.33 tahun 2004, tentang perimbangan keuangan pemerintaha pusat dan pemerintah daerah, 2006 12 C.S.T.Kansil, Perbandingan,... Ibid. hlm. 135 . 13 Soehino, Perkembangan Pemerintah Daerah, (Yogyakarta : Liberty, 1991), hlm. 150 14
Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
13
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.15 Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemberian otonomi pada daerah kabupaten dan daerah kota didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal agama. Di samping itu, keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan
mulai
dari
perencanaan,
pelaksanaan,
pengawasan,
pengendalian, dan evaluasi.16 Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah, sedangkan yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta 15
Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
16
HAW, Widjaja, Otonomi Daerah, ... Ibid. hlm. 28
14
pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antardaerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.17 Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. dalam kaitannya dengan desentralisasi fiskal, desentralisasi berarti pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Desentralisasi fisikal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah adalah suatu sistem pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dalam kerangka NKRI yang mencakup pembagian keuangan antar pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan atar pusat dan daerah secara proposional dan demokratis.18 Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka dikenal pula istilah desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal berarti pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal, maka daerah diberikan kebebasan untuk mengatur sistem pembiayaan dan pembangunan daerahnya sesuai dengan potensi dan kapasitasnya masingmasing. 17 18
Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan, ... Ibid. Hlm. 90 HAW, Widjaja, Otonomi.... Ibid. hlm. 41
15
Terdapat tiga variasi desentralisasi fiskal dalam kaitannya dengan derajat kemandirian pengambilan keputusan yang dilakukan oleh daerah yaitu: 19 1. Desentralisasi berarti pelepasan tanggung jawab yang berada dalam lingkup pemerintah pusat ke instansi vertikal di daerah atau ke pemerintah daerah yang dinamakan dekonsentrasi. 2. Delegasi berhubungan dengan suatu situasi, yaitu daerah bertindak sebagai perwakilan pemerintah untuk melaksanakan
fungsi-fungsi
tertentu atas nama pemerintah yang dinamakan delegasi. 3. Devolusi (pelimpahan) berhubungan dengan suatu situasi yang bukan saja implementasi tetapi juga kewenangan untuk memutuskan apa yang perlu dikerjakan, berada di daerah. Prinsip pemberian otonomi kepada pemerintah daerah pada dasarnya adalah
untuk
membantu
pemerintah
pusat
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan di daerah. Adapun yang menjadi tujuan dari desentralisasi adalah sebagai berikut: 1. Mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah. 2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengurangan subsidi pemerintah pusat.
19
Sinaga, B. M. dan H. Siregar. Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah di Indonesia. Direktorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi: Bogor, Institut Pertanian Bogor. 2005. hlm.35
16
3. Mendorong pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masingmasing daerah. Desentralisasi fiskal memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut: (1) mengurangi peran dan tanggung jawab diantara pemerintah pada semua tingkat, (2) memperhitungkan bantuan atau transfer antar pemerintahan, (3) memperkuat sistem penerimaan daerah/lokal atau merumuskan penyediaan jasa-jasa lokal, (4) memprivatisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), (5) menyediakan suatu jaringan pengaman bagi fungsi redistribusi. Oleh karena itu, keberhasilan dari desentralisasi fiskal juga dapat dilihat dari sejauh mana fungsi-fungsi tersebut di atas telah dilaksanakan. Dalam pelaksanaan desentralisasi, penerimaan daerah terdiri atas pendapatan dan pembiayaan. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah,20 sedangkan Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan, adapun pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah adalah:
20
http///pendapatan.asli.daerah.html. diakses pada tanggal 28 Desember 2012
17
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi: 21 a. Pajak daerah; b. Retribusi daerah; c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d. Lain-lain PAD yang sah. 2. Dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dana perimbangan terdiri dari dua jenis, yaitu dana bagi hasil dan dana transfer.22 Dana bagi hasil terdiri dari bagi hasil penerimaan pajak (tax sharing) dan bagi hasil penerimaan Sumber Daya Alam
(SDA). Adapun yang
termasuk dalam pembagian hasil perpajakan adalah Pajak Penghasilan (PPh) perorangan, PBB, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan pembagian hasil penerimaan dari SDA berasal dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan
minyak
bumi,
pertambangan
gas
bumi,
dan
pertambangan panas bumi. Dana transfer sebagai komponen dana perimbangan lainnya, terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).23
21
Pasal 157 Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah
22
HAW, WIdjaja, Otonomi Daerah,... Ibid. hlm. 45
23
Pasal 159 Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah
18
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan sumber penerimaan daerah yang lainnya, yaitu pembiayaan bersumber dari: a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah b. Penerimaan pinjaman daerah c. Dana cadangan daerah d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
F. Metode Penelitian Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan, cara tersebut digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari tujuan situasi penelitian.24 Dalam mengadakan penelitian, penyusun menggunakan metode atau cara untuk mempermudah mengumpulkan
data. Sebagaimana
yang
dikemukakan oleh Winarno Surachmad sebagai berikut: Metode penelitian adalah cara utama yang dipergunakan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan
tekhnik
tertentu.
Cara
utama
itu
setelah
penyusun
memperhitungkan kewajaran ditinjau dari tujuan penyelidikan.25 Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam penelitian, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:
24
Winarno Surakhmad, (ed.), Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm.191. 25 Winarno Surachamd, Dasar dan Tenaga Reseacrh, (Bandung: Tarsito,1978), hlm. 131
19
1. Jenis Penelitian Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis, dan pemilihan jenis penelitian tersebut tergantung pada perumusan masalah yang ditentukan. dalam penelitian ini Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (field reserch),26 yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman yang berupa data yang didapat dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman melalui wawancara dengan informan dari yang dilengkapi serta diperkuat dengan dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman. 2. Metode Pendekatan Penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini berguna untuk mendekati masalah yang dikaji dengan menggunakan dasar perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu
Undang-Undang No. 12 Tahun 2008
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan melihat gejala-gejala yang ada di lingkungan masyarakat sekitar. 3. Jenis Data Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Skunder. Data sekunder adalah data yang tidak secara langsung 26
hlm.128
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Media Group, 2010),
20
diperoleh di lapangan, tetapi melalui studi kepustakaan, berupa bukubuku,
dokumen-dokumen,
laporan-laporan,
majalah,
peraturan
perundangan-undangan, surat kabar, sumber-sumber lain yang terkait permasalahan yang diteliti. Data sekunder mencakup bahan hukum primer yatu UUD 1945 khususnya Pasal 18B tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Perundang-Undangan khususnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 4. Subjek Penelitian Narasumber yaitu orang yang memberi (mengetahui secara jelas atau menjadi sumber) informasi.27 Dalam hal ini adalah pejabat Dinas pendapatan daerah Sleman . 5. Sumber Data Yang dimaksud sumber dalam dalam penelitian ini adalah sumber dimana data diperoleh. Berdasarkan jenis datanya, yaitu data sekunder maka yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu: a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari: 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2) Peraturan Perundang-Undangan 27
Ibid... ,hlm. 774
21
a) Undang-Undang
No.
32
Tahun
2004
tentang
33
Tahun
2004
Tentang
Pemerintahan Daerah b) Undang-Undang
No.
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. c) Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. d) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah e) PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah f) PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah g) PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota h) Perda kabupaten Sleman No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025 i) Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012-2015
22
b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai sejumlah keterangan atau fakta dengan cara memperlajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku, dokumen-dokumen,
laporan-laporan,
majalah,
peraturan
perundang-undangan, surat kabar dan sumber-sumber lain yang memberi penjelasan akan permasalahan yang diteliti yaitu tentang implemnetasi Pengaturan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman. c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti bahan dari internet, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya yang memberi penjelasan akan permasalahan yang diteliti yaitu implementasi pengaturan Pemerintahan Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman. 6. Teknik Pengumpulan Data a. Studi Dokumentasi Penelitian untuk mengumpulkan data sekunder dilakukan dengan studi dokumentasi, khususnya peraturan perundangundangan dan kebijakan internal yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah.
23
b. Wawancara Dalam hal ini dilakukan survai dan wawancara dengan metode depth
interview
atau
wawancara
mendalam
untuk
mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Wawancara juga dilakukan dengan menggunakan petunjuk wawancara (guided interview) sebagai petunjuk atau pedoman dalam melakukan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap pejabat daerah terutama dari Dinas Pendapatan Daerah, BAPPEDA, dan Bagian Hukum di Lingkungan Sekretariat Daerah.
7. Teknik Analisis Data Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.28 Penyusun menggunakan metode analisa kualitatif, yakni memperkuat analisa dengan melihat kualitas data yang diperoleh. Data yang terkumpul, selanjutnya dianalisa menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada. Metode ini digunakan untuk menganalisis bagaimana implementasi pengaturan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman.
28
Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi (ed.), Metode Penelitian Survei, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm.263.
24
G. Sistematika Pembahasan Didalam
menulis
penelitian
ini
penyusun
telah
menyusun
sistematikanya dengan tujuan agar pembaca dapat diarahkan kepada satu masalah apabila ingin memahamin isinya, sedangkan untuk penyusun sendiri dengan adanya sistematika ini maka tiap bab dan bagian-bagiannya dapat terinci dengan jelas. Adapun sistematika yang telah penyusun susun adalah sebagai berikut: Bab Pertama: penyusun akan membahas tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. tujuannya yaitu untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang akan diteliti dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, yaitu untuk menelusuri penelitian terdahulu tentang Implementasi
pengaturan
Pemerintah
Daerah
dalam
Meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman sehingga diketahui perbedaan dari penelitian penyususn, kerangka teoretik, yaitu menjelaskan teori-teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab Kedua: menjelaskan secara mendalam terkait teori pendukung atas permasalahan yang akan diteliti yaitu tentang Implementasi pengaturan Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman. Bab Ketiga: membahas mengenai wilayah penelitian. Dalam bab ini diuraikan dahulu gambaran umum dinas Pendapatan Daerah kabupaten
25
Sleman. yang meliputi letak geografis, status hukum ataupun aturan hukum yang terkait dengan lembaga kejaksaan, sejarah berdirinya, visi dan misi, ruang lingkup kerja atau wilayah hukumnya dan struktur organisasinya, kemudian menjelaskan tugas dan wewenang dinas pendapatan daerah tersebut. Bab Keempat, penyusun menganalisa sejauh mana implementasi pengaturan pemerintahan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sleman oleh Dispenda Sleman dan apa saja kaktor yang mempengaruhi pelaksanaan dari kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, kemudian sudah terlaksana atau belum sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang layak tidak lain berpedoman teguh pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Bab Kelima: Dalam bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari keseluruhan skripsi.
BAB V PENUTUP
A. KESIMPULAN Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh penyusun maka diperoleh kesimpulan mengenai beberapa hal yaitu sebagai berikut: 1. Implementasi pengaturan pemerintah daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tahun 2010-2012 sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah kemudian UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian dalam pelaksanaannya dilapangan Dinas Pendapatan Daerah Sleman pada khusunya sudah menjalankan Asas-Asas Umum Pemerintah yang Layak sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Hal ini dibuktikan dengan adanya Asas keterbukaan, Asas Kepentingan Umum dan Transparansi Pelayanan. Adapun Implementasi yang dilakukan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah: a. Meningkatkan manajemen tata kelola pemungutan dan penerimaan pendapatan daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku.
136
137
b. Meningkatkan pendapatan daerah melalui perluasan objek pajak dan intensifikasi pajakn daerah dan Retrebusi Daerah secara Optimal. c. Pendayagunaan Aset Daerah. d. Optimalisasi Hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) agar memberikan Kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya. e. Mengadakan Peninjauan Kembali (Annual Review) atas berbagai peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. 2. Sedangkan Faktor-Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2010-2012 antara lain adalah: a. Potensi Pajak dan Retrebusi Daerah mengalami Perubahan. b. Kurangnya sosialisasi Perda-Perda kepada masyarakat terkait kebijakan-kebijakan yang baru dikeluarkan. c. Belum konsisten para penegak hukum administrasi kalangan birokrat pemda dalam memberikan sanksi terhadap subjek hukum. d. Masih lemahnya pengawasan termasuk intrumennya
138
B. SARAN a. Dinas Pendapatan Daerah agar membuat website khusus terkait masalah Profil Dinas, informasi, komunikasi dan lain sebagainya. Hal ini sangat diperlukan untuk masyarakat mengingat kurangnya informasi dan sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabuptaen Sleman terhadap Masyarakat sehingga rasanya kurang efektif sebuah instansi tidak memiliki website atau blog lainnya terkait Dinas itu sendiri. b. Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pendapatan Asli Daerah agar lebih tegas dalam pemberian sanksi atau denda yang akan diberikan kepada pihak-pihak yang belum melakukan pembayaran atau sengaja mengulur-ulur waktu untuk membayar Distribusi sesuai dengan ketentuan-ketentua yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, hal ini dimaksudkan agar sumber pendapatan Daerah bisa meningkat setiap tahunnya karena tidak ada yang melanggar aturan.
1
DAFTAR PUSTAKA
A. Kelompok Buku-Buku Umum Asshiddqie Jimly, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta Barat: Bhuana Ilmu Populer, 2007. Abdul Solochin Wahab, Analisis Kebijakan dari Formulasi Keimplementasi Kebijakan Negara, Jakarta: Bumi Aksara, 1991. Bahar Ujang, Otonomi Daerah Terhadap Pinjaman Luar Negeri Antara Teori dan Prakitik, Jakarta: Indeks. 2009. Dwiyanto, Agus, dkk. Teladan dan Pantangan dalam Penyelenggaran Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Pusat Studi Kependudukan dan kebijakan, Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 2003. D.Siregar Doli, Manajemen Aset ”Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional”, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2004. Gunadi, Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan, Jakarta: Salemba empat, 2002. Haris Syamsuddin, Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah), Jakarta: LIPI Press, 2007. Hasan M. Iqbal, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002. Huda Ni’matul, Hukum Pemerintahan Daerah, Bandung: Nusa Media, Cetakan I, 2009. Kansil Christine S.T., Perbandingan Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rineka Cipta, 2010. Kumorotomo Wahyudi, Desentralisasi Fiskal “Politik dan Perubahan Kebijakan 1974-2007, Jakarta: Prenada Media Group, 2004. Magnar Kuntana, Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Otonom dan Wilayah Administratif, Bandung: Armico,1984.
2
Manan Bagir. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta: PSH FH-UII. 2001. Marssyahrul Tony, Pengantar Perpajakan, Jakarta: Grasindo. 2006. Mahmud Peter Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Media Group, 2010. Nurcholis Hanif, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta : Grasindo, 2007. Nugroho Rianto, Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi, Jakarta: Elekmedia Komputindo Kelompok Gramedia, 2000. Nugroho Rianto, Kebijakan Pubilk, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003. Pahala Marihot Siahaan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta: Rajawali Pers. 2005. Riawan Tjandra, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2008. Sutedi Adrian, Implikasi hukum atas Sumber pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi daerah, Jakarta: Sinar Grafika. 2009. Supriyadi Deddy Bratakusumah, Dadang Solihin, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001. Singarimbun Masri dan Sofyan Efendi (ed.), Metode Penelitian Survei, Jakarta: LP3ES, 1989. Sumitro Rochmat, Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak pendapatan, cetakan.IX , Bandung: Eresco, 1979. Soerdjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: universitas Indonesia press,1986. Surachmad, Winarno. Pengantar Penelitian : Dasar Dan Teknik, Bandung: tarsito, 1985. Sunanrno Siswanto, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika. 2006
3
Sinaga, B. M. dan H. Siregar. Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah di Indonesia. Direktorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi: Bogor, Institut Pertanian Bogor. 2005 Saragih, J.P. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003. Soehino, Perkembangan Pemerintah Daerah, Yogyakarta : Liberty, 1991. Surakhmad Winarno, (ed.), Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik, Bandung: Tarsito, 1990. Surakhamad Winarno, Tarsito,1978.
Dasar
dan
Tenaga
Reseacrh,
Bandung:
Surya Winarna Adisubrata, Otonomi Daerah di Era Reformasi, Yogayakarta: UPP AMP YKPN. Tim Suara Pembaruan, Otonomi Daerah, Peluang dan Tantangan, Jakarta Pusat: Penebar Swadya, 1995. Utrecht, E, Pengantar Administrasi Negara Indonesia, Surabaya: Pustaka Tinta Mas Widjaja, HAW, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia PT: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007. , Otonomi Daerah dan Daerah Otonom Grafindo Persada, Jakarta. 2007.
PT: Raja
, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom Grafindo Persada, Jakarta. 2007.
PT: Raja
Winarno Surachman, Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik, Bandung: Tarsito, 1990. Wasistiono, Sadu, Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bandung: Alqprint Jatinangor. Yani Ahmad, Hubungan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
4
B. Kelompok Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Peraturan Bupati Sleman Nomor 50 tahun 2011 tentang Uraian tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah. Perda kabupaten Sleman No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025
C. Kelompok Makalah, Artikel, Jurnal, dan Website http://www.negarahukum.com/hukum/pendapatan-asli-daerah.html http://tulisantangankudi.blogspot.com/2012/07/makalah-pajak-dan-retribusidaerah.html
http://www.aryesnovianto.com/2003/02/pengertian-pendapatan-aslidaerah.html www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=pengertian+pendapatan+asli+daerah &source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDQQFjAC&url=http://www.ne garahukum.com/hukum/pendapatan-asli-daerah.html http://mardian.wordpress.com/2009/01/01/menggagas-dana-csr-sebagaikomponen-pad/
www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=pengertian+pendapatan+asli+daerah &source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDQQFjAC&url=http://www.ne garahukum.com/hukum/pendapatan-asli daerah.html
5
D. Kelompok Kamus-Kamus Umum
Alwi, Hasan. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka. 2007. M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition), Surabaya: Reality Publisher, 2009. Wijowasito, Kamus Umum Belanda Indonesia, Jakarta: Ikhtiar Baru, 1999.
5
5
o
o
o
,o
Il I
5
!
T
A
xo
IJ
Or
oi -l ol ul
o
o
o I
o
o o
o o
o
N
Itr
.o
!r
D
x
o,
!o
*
! L
UI
!
'9 A' o ! o :, 6 !,
!D xo 't, 5
'0
'9 !
!
1' g
ro, n rog
r
xo 7 o
xo o
ET
F
3 o
I
o A, 3
r
3 o
I
E
o 6
rr 'o
E
TD
o
,o g
N
D
AI
-
CT
c U
o
f
o
(, rtt
vr4 x lr zo
x, a o
I
o
o i
I I
(-
ffi
z
o
't
g z
vt
E
r-(l
nd[2
x E I t rtr m z ,t o L F o
isEE EgE
E
= L* ol
!FnH=
= xrrl
d
S
3 c 3
= g
cu
=! B
,
xh
iia E $r;5 R[24 sg-vr
F
I
""\\\
E.
g
rn
.T
fT
FI
,m c,
tp
,;ft} :.[*,
lrl \ol 6
{
1.,
b
u o o o o o o o
o G' q,
{o
N
b 6
o b € 6 Or
o 6
I
Iq q
rO
lJ 6
9l
N
u o o o o o o o o
o
(> l\, N
q, or
UI
6
o
o 6
o
or
E
o
I ot u o o o
o {o
!
o o
IF lI
l3 I'o
o gr
I
l6 l€
gl
tl6
lu IP l6
ll!€
Ir lo
lp l6
o
\o
\o
l}l l6 l6 Iut lo l6
P
\
l.
I\o
o
u o o
o
l:lo
\
.!
\o
IE
o u 9l o o
lo IP l\ lu tt
\o \o
o
t, I 0r
I
6
N
o o o o o o
o \o
cc
or
o \o
N
l\o
N
o €
o
P (,t
F' (I
o
\o
\o
o
c
\o
ro
i
\.1 Or
!r o lGo
tiI!r,
,
l\O
rt
ii
o N
o 6 Q
D
1{.c E
6
&
.N
IN
c = F
b .!t
L t\o
o
z
iP
L lq
lg lu
tr
(_
{
6
t,
2 E
5
Iq
IU
z
N
N
or
o
P
\o
;
9l
I c,
I
\ I\td \ I {
@
qr
g v !> aZ rr!
or
\
lo !o
E .I
c
G
l{
h) .l
(f,E, mF l/r E
m F |-
5 c
6
q
v
o
Otr,
4l
Iu
gt
€
m
ie
l, @ c
6
rO
:l z "(,
@.
@> mz
or gr
o N o\ N
\o
IT lu
g5
Z7
\l
o 6
i.
*v
9>-
UI
lu lu l.L
.l
Ex
Or
o o o o
I
l€
H; ,7 =cC e@Jr 5
Oi
t6 l'E IE
.6
I
l!, lp
u
€
Or
m
\o
6
o o o
P rC
o
}\,
o
0o
N.
r!| q,
o c, cl
.Or
ul
o o o o o
o 6
\:..
N
o
o o o o o
I
l!\.1 I lo li" lo
N
s
o
o o
o g\
u
9r
or
F
arl
I
I
{
l or I N ! T
Oi
l,
N
N
o 6
(r.
o
l,l gl
o o
{
io
u
c)
l'lo lo
t\,
u l
o o o
o o o
o N
h) \o
u o
I
r.,
9\
or
qr
TJl
o
N
wn cx
I$*E ut >
x
o
F .tIg 4
!x^ o cl1 I -at
o
a
i
t .$
r I
I
I E
TIP
I E ! E
i
E
i!
!3 t\o li'
P
t[Fr.r
* Ss i s 5i=, gs'
=3
$
+i DI ,t cl
'sl ol
5t fl =l ol FI NI ol ol ol
l6ltD i!
Ei ol
9i
rl ,l 'l
,lat =l ol sl dl 0l
;l o 61 t !I sl !tlol
I
?t3te oltto flhld fl lo lO -
d
lo
I
o o A o CL 3 I C =
@'
3
o *ll. -ll -
Ulr
:lli
E
Fll-u
lx
bll e
ll
tsll6 , l3
lt
-ll6 q[s pLc -ll sllE $r$ {ll \ ql:
Pll$Slx 8ll8 8Its
N
o
I I I I
I
e
o
5
!
!
5
I
5
5
j
I
j
-t- t -l- N o olo o o
s N
19
l
I t
o
hJ
lg
o o 0
o
o o o o (] N
IF lo
-
! lb
t
o
x
:r.
t
;t;
t:. It
!
rx YIE < lD
:
o to olo o !15lo o lo =13 rlo dto lD lo : t5 >l> xt= o tD
I
gIH =1. =i
E
r g
tI
i
N
N,
B ra E L +
: lg x iu
,
=
>
:
!
I
I
FI
U
U
a
$
EI
D
f
xo
il .l
o
a, =
o 5
o to =lr 5'18
l
I
6
g.
io o 6 a 'o !
€t$ l+
!
AI
:11'
\ E-
L
-
5'ts = ro 3lB {o I{ to
= o p
E
I
E'I
, EI ,,
o P o D ID 5 I 3
HIHl
@
r. rI
x
ft
(,
o o
!
3 o l3 to :, tr ts t5 CL p l-. 5 tc F lo ,F o
F
lrD
;l=
l. ! l; o l5 IE
S
s alr D la : elr BIn
o
D
{
r tc e 3 te .o ll =
l'1.
c
N)
^1.'] I5 E
E
u
c o 0 o o
g
t!
N N
sls
T
5
o N
o N
IK
$ :
Its t3 IO
a
lr
o o
lst
T 5.
lls
o
I
5 I o
I
o.
f.
r t5ls
o = 1
ul
ql 9e
o o
3
I l*l cco o
lRl
NI rl
l.J
N
\.
{5 {LP
I
o
E Ll:r ul() oq I FIB { o 8lb oF u .pl_6 I \I{ (, e e ul
o
o P R o
P
8
E
o
o
p L !
\o
5 u o P o 8
\o
o o
u o o
o E o
{
{
@
6 !
I
(
N \o q
n
o Lo Itd
u
N
N c
IN \o l0
li.
rlAI P3 R I$lo "H
@
\l
It (,
*o
? o = o \t o
{ 6
I I
o l(: o
llu IN
.e
lv lu
{ i.i
l6 o oto e o '81'E
8
E
-l uluJ F11..'
5 o
xlb
F
R
5 \, e u f N \, o 6 io ,.1
I
o\
o ts o, o !
EIE
I I
o
.$
u \o q
N
e i o u ! o\ N
N
o 6
g !r!
\.1
H
h
e
\o co
$tr
@t@ {la
u
e o ra Ia
c Uq a u
o {
u
o
.E .B
ro or
e 6
rl ql 5t U!
\OI
b
.to .o
\o
\o
q
.! N
c N 5 o \o o o o\ \,1
a Iq g c\
{ E
9o
u
N
6 N
I
u
\lu
N
o
lio !. 6
9e
90
I I
{
N
@
!
(5
o
o E I u gt
0
tp F No € s ul o N \o o 6 o I ."1.8 s F Io 818 8 I I I cl
0:
Go
!
\l N N
{{ \o u
I L s .! F g
.B ts
{ \* \
.E .g o o o o
s !
6
p F F s rr o I @
!, { \tu
q
I
8
I
5 P Iu B \0 lJ c
N
o
h
F Fo
I
o
I
I I
o o o
(D
o or o :o 6 A F' € o
N 6 I
I
o w
,
!u o @ o o P P o R o
F,
N t, € o e 6o o o @ I ! \l No € I ! o u \o eo o \J o UI u € E
N
o
3
.D
8 '8 3 I o
I
\l! sl\l 3 \II
cc
N
€r
P
o h,
u u o @ rc
9l
0
gl
o o o 3 o b o o
Io
I
o
,l
'b
lJl
EIB EIF B EIE E EIE 'BlE
{N
{
Nl@ !Ia
\t
hth
:.r l.F
o\
o N o Io
i"l:u
h)
o
n \o
u co
NIC!
o o o o
lEi oo
o E o P
I o I I El€
o o
ul € \F -loto €
gl
Io o o o o o
EIE EIF
0
{€ {
19
I
I
-!,
N
l.J
o o o FJ o o
-o
I
\o
to\
tq 9 N lo
ols @lu
-
le
o{a rlN
ltt^t
lJ I^ @ ul6l5 NI6IU
€ o
! ! N -o I o N o ? N
o or
I
F Its
q
lx t^ lp IN
ica IP lor lo
N la li! i.N b{lot6 ls u v pol!rllj \o F t:, lo N IJ e gIEIE o .t r8 $ lo E I E lb lil .E E le I lolo
ti
{
r
.i:].?i':r,.i::itl.trI!lir4t:!fljlt+.1tfi
!:Eii:i.:J
o
o
!
: -'
I
0
e.
: I
Ni
N
ol -l
\-
ll
.l.l.lr
tt=
tts -lv ol (^t
!
g B rtr
ElqlqtE
3tfltilE
s-
t I
i
*i$lB *islil
o
b P !
I
=: 5lr lf xlrlrc xlEl! o i6 to f if, lr
5
T = !n|
E
sln ls _t_t_ l=: I=
li
slE
IgEIE
I
iE
l-
lglElE
gr
!rrt b
zo cz
tlgl*l
o
C-r
=
rx
tl
tili
i-i ili-i_ iiBiB xlSi ia,
-i
EiEIs .Ei_e
lE
IiiB i_E
I
9lh
I
lc
8l8l8l8l8
El,i.lsiBlElll iils
l-lsl ,i
iiItsl[;l lX I l'i lP siEi:lsiE
li-irl-ld i lI lF lF l'€ I
iutotuir
:lulGl€16
ii$lxlSiP
isi:lElXlE
-lirlli-i
F l-. i-.
i.E i"9
ls
l.s
Bi8:8 3!il3;il
I
il,1i!-l I :-: l:: I I!-:^ | ,
olP.i
u: ir, :.iQ'olN. i:Q.:i!'91 d,6:o
PrPii:bi
FlEiSiEitiEiFi Elaieii?lHlsi_Ei E lE i'8 iB lElElB i
lri
ipl -l @iu u; SlHll"l
BlEi-Bl
slBlEl
rl frf+
LJ!lrlri
l-ii-i-i pi ipi-i
-i-i_i_l
al i*l*i
sl l-i-l
I rIE rt
:t lt ri rl
11w: l'
o iti;
llrl
ttir flsl$I'l[:
tI !
lt
lll-^
I lpii I IEIF sislsls
xiSlri;ixis
-l=i
lli-iui iii
MstE/E
!D
I
\
-i-t-i-l
-i-lii
-l-t
sislslsi
sl sl
ai
=l:i
pl pl
:INtNI
o
{
,1sl=i
.i,l*ln l"l*
L
c J
ll
5tftft
qiiltl i
Bl
\o
o N
lslplplpl
:.t
ri 6l ul =.r:.1 ctctcl
or
o
irii
;.1-i;l otolor
rle ls rlll
t,
lEixi$1ri
I
lii ili iri
ii
i*;
.
I o o-
o
l$ilii tJ'
o
llilllr
tlrr:rtiti
r:ll!:lrll
iiiriiNl
pliililpl'ol I I lroiLiccl
FislilFipiFiri $lElEiglsiHisi
pi
ti
ui ui ni xi
-i
sl ui si e
iiiiEIEIEiEIEIE]E]EE
Iieiel9iPlil I i-i-isi l€l!lNl!iol
lglx!tsiJl!"1
jElElEi€l€i
1 1=l
i l,i Ij i,l,
ahiElslsiElslEltiE!€
U
r i-i rilieio -
:Ji Pj-ei !r,
, N:6.6
, pu\a PP
:rai9i9
@ 6
lJ
Ft
u,
I-;-l
N,
j-p-l:
i3l$iFtF lrlrl t>ll!: I:
iiticiEiEiEiEiEiEiEiEi
*i*i*i;i=i-i.i-ioi ei st:el Bi-Nl
{ ac
sl sl'tl Ei
rD
i$
!r
s:
5
\t
I
I
$
!
trr a c
N
'g m
vL m z
a
s t i
E
n $ I q,
s
Lld
ml 9l zl ml ,t MI PI
ilE
EI zt EI zt
--t 7le Et= = F
o i
t:ID
t! t tI
>t lo xt l> ol tri cl >t =t I> ml
tr zfr
7
]
i 2
*
-l gt =[ LI
E t! lo Ih
I
:
!I
l- ol >t EI IE ml -l
lls
EI
o
Ia
* F ! q E
+
e
F
k
ilu
fl
! 5 E
rO
o I o o
o l3 p lN o o I IE o \o o ix l'- € €
P
o o o o
{
{ 5
o o N o
q
{
I I
o o ql
o
u o u x, o u o o q ! o o. \o
o
].J
o
\o g
u N !
\o
o
N
oi
5 o
N i.,
u N
or
at gl u o u u N u N gr oi o P u 6 € o 6 ! 5 o u gr 5 o o e N
rt! FI u ! u ! N Ip I I
{{ 6 I
{
{N o o { {{ €ot, o 6
6
€
)
o o p I) u i6 J P € o u I o h, 0 I E o ).t
o
sp !
C'
.l qr
D
\.1
!
! o
IJ
D H
il:il:1]: i:hhi:[:l'
I
s
o
I
: d
BI
x6 tI
"l
5
T
l
5
T
.L
;l
o
o
o
o
o or
o o 5
o
o
C'
I
o\
u
5
N ! t, A' F vo
'o !r o
o
o
ol
'l
s.
r
! I f. I B !
fi S s
I$
I
o
o
o o
o U
o
o
&
'l.ol €l
L c l g
ot ol
rl zl -{l ot f,l ol ,l
6l
-l 0l
.o
o
!o
! t,
!o
rl
!,
r!
r.o
-.g
A'
r
aao
to
ol EI 'El ?l
-{: t!:
D
A,
o
o
!,
o 3 F o
3 tt
al E'I
o
@
6l 6) l'l
-l
o
x(,
F nl Z
-o
J
-
t
g
m
o o o
z
zo
VI
\T'
F$P Ei 6)
6 != rrt
:Fr'l T' rft Eg 5 cE m = R3 t-> z. si z {
Cr = ln o
E
s3x tt Fr
= x
(t o
rll
,C
S
c
m
so
L
!
3
a
E
6,
!
a
2
>t rl =t
7 vo r o
xo I 'Fl u rn
\, o tv
I
b E D
g,
5
.\(
3
fi F x w C, s$ 6 EE:Z ! EF t: T SpF m
cv
6r =
F 2,
= cl
xrn T
.F
RE:Z
E
:,
:o :o
B l'I E L
.a
.rl Ial
o o
P
o o o
o o
P
o 6
{N {\l o
€ 6 o
.L
N
u o o
o o c,
o o o o 5 u
€ CD
o o o q
u \o u o
cu o gi
u I
o o o
\o ql
\o
€
N
'tr
I
o
o o o o
h, o\ \t o\
,\, u q,
6 N
o o
or
I
{
(Il
o N t,
o 6 q
or
!o!
o o o o o o
t
o
U
L6
or
u r, o
u 6
'o u
b
E
o q
N 6 6
I
L ! \o 6
co Or
I
5 5
L ! rO Or
o o $
\o
N
{
rO
N 6
u o
u
ct
6 Or
t,
N
u
rO
\o
t.,
o P
9'
\o F'
{
@ Ct
6 q,
N
o
I6 o t, tJl t, u (o
o o
o N
5 \o N
IN N
u o o
N
u
A 5
{
or Or
N
\o
t, Or
{
PI
P u
{o \o
gr
:{l ! 6 5
o rO
ir
t, 5 aq, $
o\
gr
N
u
lo
NI ul
7
F!
N
o
{
@
6
N N
(t
r|l
N
E
u
bE[
l=l
o u
o 5 Or
\o
rO
u \. )., u oi
5 rO o
N u
Or
g
! 6 o
PEA ., ,
@ q
6l
@
@
0 N
g
x
o
t-
o N
5 (t
u o N o 6
o, qt
u o u o o
{
6 19 N
o rO l o o o o
{tJ
\. o
m
c\
u
,L
o o
I F T
{o o u
o N N
.l-
v
{(,
J,l
6 u
>-o zFt
n,B ol-
o
o
rT
Hd vz
E
g,
oP
l! l@
!., u ir,
(, !
N
N
lb l!
EE E tE,
oZ p3 BE sd
lIlo
!
pl o N
5
l9 lo l€ tp
or
.c)
o
Io o Io o o o
h,
J{ 6
o N
N
o o
lle
N (n
t>
N N
IN
'8
o I
l{ llJ !o
c)
o o o o o o o o
I
tlo
o o
o o o o o
o o
I
o
u
N
N t
o 6
l\, o
o q
o o o o o o o
:o
o
{,\
N \o
q
u
!
u
Ot Or
o,
5 6 o U
s
€!
o A c, o o o ct o o o o 6
t, te
$gE = et
rfl tr
I,
Itt Irt
+
-
a
la
E
s R
tt
rT
!!-, {q t.E oi8--
$
5lE+
r
=gcI
o s !
:s E
Ig
I
-blu1,. €ls
eN
td
.Hls 6 loo
li
t l+ lG
{l{
*ltlse {t\\.
J
lH
ild
EIExE
.\ !
!
!
I
o
N N i,
o N
@
rc I v c(, o 3 o
.
I
I
5 ol
h)
N
N
I.'
-l
o () o 0 o N
3
o o o o o N
a
IF
c
t2
'li
L =
T 3c alz ft I! B :, !, rt!!x
: t; to l<
Ev
o
o o o o tu io l:. o lEf l^
5
to lflo lf
tE
lr lo lo t5
flls rrl DI
-{
, t\< f tD o l5 5 tD rlJ
se
sl =l
Elr =o
la tx
ol EI
5 L t E
rz
lr
,oo ,.o
o o5 t< to a l5 o P lo 5
o !o o o 5
lr lx
-o =I o
IO lo
L
N
Itr
lr tc
L
UI
irl 6l !rl ol
t9 N 6 or u
u o o c)l 9l_e I E P Ple E R o
ur
cl
o o a o
s El'Al';
FI 91
\o
)l ul
5
rol Pl_o
u € 6
u u o or
u ! u o 6
Plt II I
\c
l
ut
rO ea
s)
P
II
o o a tl
II\, ao
N
6
UT
u 5 u ol
or o\ o
\o \o
\o
q, 6
ct
6
ia i6 ca
N e c) 5 N 6 ,\
\o
\.
o \o
clE 8
) 3
{
r, Ut u o o
q
ul
o u
o .o o tl I 8
N
*t,
\o
o Et P s, '8 8 B E
N
gr gr
u
c,
(, o
-tr
':l: N
)., \o
\o
€ N P N
h, h)
N
o.
Oi
t,|
o
b
! 5
\,
|'r
u rJt P N N or o u u
I
},J 9o
N
Ot
q 6
€ o U
:tE
p
N 6 u
u
UI
t
\o \o
:'t \l
-o
o or
o o I
{o
F
I
o o o o =
90 C)
c
or
u E
ut
f
l:
l$t
Il
D D
o
s
o
I
o 3
o o N
.! or gi
o u \o o Or
I I
N
o o ! I l., 19 o o o
o
III
ct
o
I
{
p u
\
I d.l,
N
ct
u h, o o
o
6
I
a
P
6
\ 6 l,
I B
{
o o q,
lli iJlir
P
H
.B
!alu 3 o uo 8lR 3 o6 6
II
\N
L
EI
u u o o
Io
o '8 F F "8
t
b
E
E
b E
6 ({
9 FB
IF
lJr
ul cr
gr
q c,
@
ol
6 or
l* t(, o o N o Bl< o '8 'ule or =
Or
R o g\
?
E
I
u o or
= o P
{\o or
h,
Iul g)
P ul 8 8 -eo
vt u, .o
€ 8
I
N
t
E .E
I
rt rt o tr (>
€ ! I ].J N G 6 o o o o qt u I € rJt u tr I o .u p o 6 o o o u 8 I\ Or u UI @ o 6 8 8 o
t 'nI
5 \o
oe
III
N N 5
8
I
P
{, ! 6 :.1
o
CO
}\, 6
p
DI
P
!
I
e
N
6 or 6 o 6 I
:tt
o o
a
or
iiLr El3
o u o
6 !
c o
rO Or Or
!
(
l*l
bbb
\o
p
q
lil$
=
lE
{o
!e € { uN
rt {* .:lt It c, E' o 0
6 oi
I
I
o o
o A
\
I I I
or
l;
N
o 5 N N ilo or o .o o
!
6
N \o
o N l\r Or IT ut e o p N o I N .E or o 6
9c
r, a q,
lo
o\
{t,
\a
l.) N
u
ta l5
5 u or
N o
\o
u
{T
olo o
\o
I 5 a a0 N N q, o, u
rO
=
N
or
q ot
o
t
{
I
.o
-
I T N h, o c,
*
!n h F N 5 u u 8 \, o .P o o o B .E .o o c o 8 c, o
o o o
N N
-l il
tr
co
o 5 or o o
o
o u c) o o o
GO
xrll
o
L 3 I6 o g
"l
N g, N q, 5 E
E
-o
o t= o to e a o l3 o lo v o lF x lo
l,l,l
l
ilol
t; o lc .E
rl
rl I
o o N
o
n lE t,
Nlo anlS EI ol xl ot ot 3l ol ol
to
I
N
19
E
$lE 5lH lElsl tgtil
IE'
I
o o
o N
o o o o o
Pl9 slE 5lr !, le ,16 xlP 8td o lx
ltD
ri lu
N
{t Els ol
la
o
nJ
\t
5
5 !
nl ol
tf; t:'
:f, p J
I
h,
I c I 3,o
tc' I
a o o o o o o lo lo T 'g
!
D
I
*b
n t
lr D lr
I
o
:c
taD
=
E,l
lrr
I}
o t9
-l
N h,
.
g
!
N
o o
B E
g
tT H H
r I =
I
l-
tr|r
ol=
E
g !
s !
s
i
= Bl
a
nlF it= *tlr tp.
tnr !
zE e z G.|
-b
rx
$lg
t
xrtl E E
s zB
o
-
P D
{
E
t
E E E m
x 5 $ g
:
s E
{ I
EEJ:I- t
''
m
I 5 I
F
I
f
x :, 3 F
r I E
a
;p
FI
N'
(m
g
6 .o
F €-
.o .o ! v m m m TI zItl ztn Irl z 1. z = v a a = F zB z.1,E T = -t B o i{ - z z I !o v .o o lll .o vr -{ E Irt E v x zFI E 6| c E' v F !! B z E' v = m E E zB t! v
(-
: i I
c
5
E
i
E
-
H
t
c R
? e g
r
!
:s
T
l,
I
t
I
o F ta ! B
t
= E !llr
-
ri
F F = Bl
x c q
E
I
I
I
r-
N C'
,I N d N o 6 }., U o II s :{ so o o !r o\ o SI o ){ PI o E u o N c, I o \t o o iI o o c) E R d o 6 E' H
N
c,
o
G' @
I ur
b hJ
OD
q, h to \o to
o
H
N
u
Or
x
\t o U o 5 \o N T o
5 o = z.
F d,., oElli !IEI-
EEIb
3;E
ts=Ls
BFI= o?r* on
o 6 gr
Iu
lr,
o0
tl I N !!o
to
b
:
ffi
gi
I
\t
N
o. u
6 \|
5 !
o o u I u tJ cr N
o q,
i I
I
:l
Or
\o
6 l
o *l t, o o o o
$ I
I
L
o o
,
o
N
a \o
or
.} I N
F
{
!co
L
E
&
ul
u
:{ P l,l 1, o d o q, gi
l 5
N lI or q
\o \o o o N o o Or u o o o u u Or o 5 6 ut u
o h, o N lo I o N N
\o q,
ro
ro
o
o
,
or
)
t $
{L
\o
o q, o
N 5
I
o
{!
+ u 0
io
€ € o o
@
o N
o:
@
I
'i
I
s
I
N N
i
it'
I
.ll o io llo
1 0, < Ix
o
o
o
o \o
o
o !
@
-l 't
F
lJ
{2
m
ol ol
@
C
l3 l!
o
o
o
o
o
o o
o
o I
o
o N
o
u
= n lu -+1, lE
oix f to i6
I
ii€ qis Ii I
Io ir lo l!, lr lo It I I
!rl !l 0l
rl
I
u
rl
lID
t,
-ll Dl
I
lo,
0l
0, I
I
I
lx
l;ll
'l
a !, 7
lo ro
I'
4l
-{ o
lo lr l!,
ot
t;
(n
o
ro
m
=
ll
ti
itt
ll-l i-ii"i
A \o
-.O
UI
o o o -o o o
lelEi
o oo EiEiEi
t
'o
o o
o
I
t9
t
D L
I
-.1
I'I
E
-t o
fL
I
ls l0r
I
$p I OP ) .? r<
rl a
I
o
E
o
{ iEE aza o
N !
z D
L
@
o
xE
'-
o o Io o
-o
o Io
o
to lb lo
u
u N
-@ .Tt
o f,
z
g!.
1 o
:"
o N
CD
c)
o
o o 6
T
o
o
'o
'o
rrt
o Io o
9c!
o Io o
u 'o
o o -o o o
o o -o o o
'o
o o o o
o
tr ma Ffr ^c-{
€9'* -:-l
j
>iln
'o
-o
Io
{
N
I 'o
o o
o o
o o 'o o Io o
Io
Io
o
bo
o o
b o
rn
|,6\
6
P
:
o o
@
{
t
ltNlo alo
N
co
o\
l--'r -! :to rlo .U -u llj ! -lI !l{ FJ 9 a lt, ulo o \o slo
ul .I
o \o
..1
t9
u o\
or
o\
{ or
N
i!
P
o o
i
{o o\
l-
s lio ul -6 l6 CF
! D
u rl
o\
b b o t, FIF o P 9 o lJt sls o 6 lulu NIN
-
I
{
i
jo
!.
oo
I
5
IN
|o u C)
{
-@
N
:o G
l_s
ul* Jlo 3lo
-tI !
I I
N
\o
-
-6 \o Jo
{u€ \u
I-r L -u {lF N @l\ 5 ir ld !N plN
\.
I
I -l N
.}
{
:J
o\ 6
Lor
:, -.1 o
L\t
jo rO
(n 6 6
o -t
{
-o -o
I{
c
o o € I o o o or
il
illl-
6
o
€ I u !
N
o
\o \o
5 u
i,
jo
'o u
P
o ! 6 N
o i u o
o
o ln o o
i,o
6
'@ \,1
N
N o u
c
.}
5
{:r
N I o 6
ll*
I
Co
6
!6
u I ts
n
\, F
i!
:.t
u o
'o
;
q I
$ 6 N
o
N o\
-|o
N
o o
b o
o
! u
{
{u
o N
+
o 6
6
6 '-l
I
IoA
@
N
N
o o
o o
€ o o
i.,
;'u
I
o
N
I
i.,
u 6
\ cd
, g
c 6
o Iu u
P N
u o
o o o
o
t c ^r io>
EZ,
;m
o\
zm 2
q
=
€
\o (_
-u
!.r
ol
co
I
9 !o o
N
9 (:)
€ 6
I
o
C
|.,
u o
N 6
6 @ N
rO
€ u \t
N
@
rO
_o
! 6 c
N N N
o
N
@ @
A
o
o A
;o
z
o {
N
.U 6
rr
o
h,
€
e* 7
6 6
!
N
A
= F
^-
g
bR
{
!
rd
I
o
n
{6
w
E]
EE
m
Ds zfn
I
z, g j(7
n
rnD (n 'El
v rl 7
F) 6
l.
Tf,
o
rrl
l
6l !l
ul ol
-o
:, 6
@
o
l" 10
E .N
u
A
{o
-u u
N
N
-{l ul
-{
tg
cEl
u o
Or \,1
-rO
".oE EEE a P> 3A sm
p(^ o!-
FI El
.,-l ; flol
o\
:.t
\o
o
A N
@
u
.}o\
€ !,
sA
o
{
o
5 u :r u 6
N N
€
N
o o
-o
N
-{
n
6 q 6
u o
o
o 6
u I
lN
N
-{ N
€ 6 o o
Io
.I
{
co
@
'o \l 6
*ll ol -l cl
N
ul
ro 'co
N
ul
{ {
N
.T
llp
lls dld li li -l-lu l6 l. lle
€
o o
6
O!
€
Ot
).{
@
-c
*l
Or
u
P
GO
-q
o "@
I
A
'|
{o F
N
! _\l o G
5 .t
I tb lo
ln, ttu
i.'
i{
N
u l-s o -u l-r ! !loIw l$ IA IN iN lu ol5 -00 !lF'
{
N
I
\o t\)
.6
o
I >2
A,z
I I
-,tAi
gt r!>
o
I
(,
rxB 4lTlx iEE tzI
{5 "=Zo
\o
.o
o o o o
'o
o o
+
n 6 o
{ul
o o -o
Io
d) o o
vl
lt
-\o
l'B
!
l
lu lo lo lo lo lo
u o
bo
P P o
!
t
a
lr
l.
l
z
li
l l
il
ffi,r\ g' m tz 96)
E
LI
II
n
= o
o
I
liti i1 lr rl li
N
N,
t\
l.l Ifl lpl to
I
'll
0r
I
$
N
xo Im vFI xm
lvl
I
al Ft
o
if,
ll' li
lrD
rl or.
B
l-.
!
!
x
-l
iilg
:.1
0,
!l -l -{l
lr
P 0,
*l ol
l=l0r iE. lc la
Ii
!
6
ll'
,t! lo
$
5
5
o
I I
c
N
o
i
L
I
o
ol Nl t|.,
5
$
I
N)
-l p!
I
I
ca
o q
|. c
rm @
=
dAn z I
e
o
T
N
o N
i
o
D
:
N,
o o b L=
lot t I
,
!rl o o :D iot 3
l- iri :
,
o
o
zo
0,
o
z xrtl
r
(,
,
E L
7 m
o
o
o
F
@ U
d o
rn
o
6l o o a a ! x x o
r
xq
zGI
B
@ U
o
f
x
= o L
m
oa
e I
0
z
L la rn -l
6l
0
:
lt
rn
7
o 0 o
li
iill
!
FI
o m
lr
!
'o
q
,[,i o. o. c 0 0, ! 0, Irl 0, lo la Io lol ld lrl A, lo 6l lo lml 1 ta 0 JIJ l3 I$l ao lo lo 7 I --r lo I 9r.l oo 0, l0l tc ItrI ! l3 c g. IT u9. lf lp lml A' lo, 0 lo lg.t lo 3 tr lN lll! 0Do rO i irl I-t lo o lsl l-to I lol ll n, lu 9. l0 lf tEt lE o lo IT c B' lo lr l0 lo
E
)
rt|
F L I
l-l t,
+
o n
co co
6
s
o u
\o
-o
u E 6
\o
I { r !
N N
u o o o
o 'o
-6 N or G
u o N o o 6 o 9 o o o o o o o o o o
o\ N
o N
8
'o u
o o
\.1
-u
{u
co
\o
o -o o P o o
6
Io o
+
.6 !\o .u
o o
N
o o
oi
I
Io
o o
o
s u
@ .U
o q, @ \.1 u o @
N
€ @ o 6
o o o o
:-
A o
o\ 6
o o o
o P o o o o
I
-
ii =l:l-;' Hlsls 6lilwlllA oluiu
:l!"1 u 9 stsle oo
I
lr
I
-u !
I -colI rl o g ul u
I'l-6 ploto ul6 olN
ol-
N
N
o Nl !
u o o
8l
o
'ot
Io
'El
ol
8t bt
!
q
u {
€ u 'o
I
\o 6
@
P !
F F b 8
I
!
N 6
.6 N
I u
Or
N
u 6
Jo
I
o
o
u o o u 6 I F o I F B o I o b o
I
-@
"u
I
8 8
A
A
N
N N N
5
I
5
N
N
I
I
I
o 3
5'
o o
f
E
o
o o o
o
o
5 + u u u
i!
l
o
o o o
o
o
f
o
o D
o o o
o
o
=.
o
ro
nl
i
f
I
o-
lo
xo
J !
!
o 3
a o 0
o)
rot
N
3 al
3
n,
A,
vo
xo
o g.
N
pv
xo
3.
A'
o
c
E'
A,
o b A
!
{o
, ,
o.
o,
5.
!l,
{
D:
0
ro
o,
9) (o
o N b (o -! o o
o
ET
o
c 3 @
|-
c
0
I S
vs
Iq
o Io o
Io
! lj
Io
i
@
o o o o
u
o
o o
o
q)
9o
o
Q
Gtr
@
o ico PIo
o o o
!
\o o\
P u o
b
!
<
l,o
6 N 5 j.' u 6
u €
U
N
UI or
N N
I
N
Y
! u @
$ € 6
N
o
'o
8 b o
or
6 € 6 N -q u u $ ! q
6 -5 o
I N
\t u o o
u
N 6
{u rO
N
o 6
}J ! a
{\o
,u
o
I6 LN \ l lu ! i" I
o o\
i,o
!a
N or
6
{p
o 8
!..,
{ !
8
6
N N
-u
Or
u
){
N
A €
IA
-w u 6
p u I
.c"
6 :.| ut \l
€ !
o o
o
{ \
N
!
N 6
rO
o € 6
_o\
q !
5 N 8 6
u o o
o o o o o
N @ @
l.r
o\
Io o
u N
{!, I
! N 6
N
o N I !
!
Or
'u
b 6
{ I
o t, o
{
N
u
IN
Oi
N o o o o o o
o Or
+s N
!, o o
ul
N
€ o\
6 (r
N
(n
o o
o
N @
o
o o
or
b
o
b
N
ul
o
J' 5
6
-u
N I
{
6 ! 6 o
I
o
I
-U
o \o
o\
N
o
{€
\l
iO
\.1
A -w
o bN -l\t6 .o 6 P J o II P ).| u o u A I o N 6
N A
!
€ o
I o I N @
@ 5
{
{o\
96 L
o 6
!
o
\l
A
q N N
!
r !,
N
u
u o
@
u
N N
u!
-o
u
\o u \o u I
6 !
€ 9
{
o o
I I
N Or 6 o u
A q
!
o
I
o
\.1
6
s 6
jo @
8 b
u
s
I u N -q (, ;! N N
!r !, o 8 o
\o
+ € .:" in
u
.{ @
-5 \.1
N o a jo \l 6
{o Ls
!, I )t o T u I 6
I
-! o
N !
o 6
{ I {o {I I
ro
l
9
{
N
\l I
b
"u
:{ N
Jr
9
!t
I
o !
I
@ "@ 6
rO
6 & I
o, ca
F o Io 8 o o o
+ N
s I I
I
!
iili'l' .tE l4 @r H>
ii -i*l
S* *o
FIEI olal
al Di E
rri
-lm ola
,Ir rolo clf BI
ol
,i
EI
ol al ol
l-l
p
li
1'
xo o
il ol
=
C
x =
+
s'
$ \, D
s I
!
lttt
lll ilrl
lrl-.l
ol l-lwlo liolJ"l|' -!l JIul{lul6 Il-l!lNlu yr-ollnlJrlJ,
st3l818i8 l.rllrl 9lPl9
lll rllrl lels rlNl{lu 5l*lllN ulolulu cl-l6lO NlNlol(, Niulolo
,l: 'lo 0l€ ,10, al,
-'tv I6
-13 o l0, e-
lf
fi'l
g'
-r-l\l\lI tl ol ol Nl Jl
E L E L
= xE !
rn
; roo o
e,le.lr
E = rn
EiEII
I
rl*lI l-ll.l ^
E o L
z =
rldlr4 ,lrli
ilo_l =8.ls o_l
-l=19=
3lsiE ollt E
lfrl
L<
T
-.t FF
!m
E = m
b E L
T .D
z
!
I
a
F
m
R D s
5 I
A I
\ 5
s
!3
N
!
m
P (-
s
s
s
n A.
E A
F
! :t n
6 .D ! L C E m m z,
= F
T
m m ,I
E
4
z B o ! = -{ i
-
! ,"t
I
4. 4.
F = E
1' F t
o
'o m
{
m
E 4. E
o c
Irt 2.
I
3
t
xg
t, m r 9 :E F @ n
E
z. ! t,
-
s
t
F
+ s N s s
F
\
F &
s
:+ ts S
F
N I
.\
'o
\,1
o
o 6
N N N
N
or
\
t
I
N o\
!{
!
-1
l.r 6
or
.o \l A jo
u o bo o
'o
o
Io
8 o o '.O
I
!., \l 6
ir
u o q
o o\ € N 5 € o I N 6 tl I6 .uu !F o\ o o
\o o\
{ jo \€
b6
N
co
{ {
I I 6
N '6
o
\] P 5
b
{
6 @ \o .u
6
N
L!
jo \o o\
L\o oo b 6 6 9 o P 9 i{ N bo I {\
-l ol rl
;}) ?
NI
ot 6l
-t {l E
ul oi
N
_€l
c,
>b ,l>l
r
{\.
;\a \_./\
o o
€l .N o 5
m
u
D
N
o =
o
\o
ffi Eaj
{{a J'
@ \{
ffi o
u u I u ! ffi c\
\
o €
I€
p E E
N
o o I
o o t
o o
FI
l-
8 F
a
F
$
ts
x ! fC
o o o
jo
!
n !
6 N
+ o
€ G €
Lt, o
N I
o Or
E
IN
u
{o E
IE
iir afl
u
P
{
H I
!
m
lrl N
z. m
2 E
z
"l".l "
-l-lololo Hls ld
glil5
CURICULUM VITAE A. Identitas Diri Nama
: Atika
Tempat/ Tgl. Lahir
: Kuta Cane, 25 mei 1991
Nama Ayah
: Abd. Shamad Assaydi
Nama Ibu
: Perseh
Alamat Asal
: Pondok sayur kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.
Agama
: Islam
Jenis Kelamin
: Perempuan
E-mail
:
[email protected]
No. HP
: 085 228 852 520
B. Riwayat Pendidikan 1. SDN No. 2 Belang Kejeren Lulus 2003 2. MTs Bustanul Arifin Bener Meriah Lulus 2006 3. SMA Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah Lulus 2009 4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Lulus 2013 C. Pengalaman Organisasi 1. Ketua Departemen Pendidikan HISBA SMA Terpadu Bustanul Arifin periode 20062007 2. Bendahara Umum HISBA SMA Terpadu Bustanul Arifin priode 2007-2008 3. Sekretaris Umum IPEMAH LUTYO Yogyakarta periode 2010-2012
