ANALISIS KOMPARATIF KARAKTERISTIK PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN TASIKMALAYA DAN KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2007-2011 Gindriyandi Suwanda 083401010 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universias Siliwangi ABSTRAK Analisis growth and share menjukan bahwa sumber-sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Tasikmalaya memiliki rata-rata keseluruhan sebesar 26,44% dan kontribusinya sebesar 38,33%, lebih unggul daripada Kabupaten Ciamis yang memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 18,38% dan kontribusinya sebesar 24,02%. Hasil koefisien determinasi (R2) menunjukan pengaruh PDRB terhadap PAD Kabupaten Tasikmalaya lebih besar dibandingkan Kabupaten Ciamis, hal ditunjukan dengan hasil koefisien
determinasi daerah tersebut sebesar 0.26% untuk Tasikmalaya dan 0.18% untuk Ciamis. Hasil pengolahan regresi menyebutkan tingkat kepekaan PDRB terhadap PAD Kabupaten Tasikmalaya lebih peka dibandingkan Kabupaten Ciamis, yaitu 0.701567 untuk Kabupaten Ciamis, 0.688500 untuk Kabupaten Tasikmalaya. Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Growth and Share.
CHARACTERISTIC COMPARABILITY REGIONS ORIGINAL INCOME DISTRICT TASIKMALAYA AND DISTRICT CIAMIS YEAR 2007 2011 ABSTRACT
The growth and share see that original propertied sources district Tasikmalaya regions has average overall as big as 26,44% and its contribution as big as 38,33%, more superior than district Ciamis who have growth average as big as 18,38% and its contribution as big as 24,02%. Usufruct determinant coefficient (R 2 ) see is GRDP influence to regions original income district Tasikmalaya is even greater than district Ciamis, thing at indication with yielding regions
determinant coefficient that as big as 0.26 % to Tasikmalaya and 0.18 % to Ciamis. Regression processing result names to increase GRDP sensitivity to regions original income district Tasikmalaya more susceptible than district Ciamis, which is 0.701567 for district Ciamis, 0.688500 for district Tasikmalaya. Key word:GDRP, regions original income, growth and share.
i
1.1 Latar Belakang Penelitian Bangsa Indonesia telah melakukan pola sentralisasi untuk beberapa dekade, namun semenjak tahun 2001 pola tersebut berganti dengan pola baru yang disebut desentralisasi atau yang lebih dikenal sebagai otonomi daerah. Sistem pemerintahan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilaksanakan secara bersamasama. Untuk mewujudkan pelaksanaan asas desentralisasi tersebut maka dibentuk daerah otonom yang terbagi dalam daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang bersifat otonom sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dewasa ini terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dalam hal keuangan seperti yang dikemukakan Hirawan (dalam Irianto, 2005:2) yaitu pertama, sebagian besar dari penerimaan daerah berasal dari sumbangan atau subsidi pemerintah pusat yang tercermin dari besarnya anggaran rutin melalui subsidi otonomi daerah. Kedua, rendahnya kemampuan daerah untuk menggali sumber-sumber daerahnya. Ketiga, kurangnya usaha dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan menggali sumbersumber pendapatan yang ada. Keempat, masalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, retribusi, dan pungutan yang lainnya. Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi daerah, pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, salah satunya dengan dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan lebih mendorong pemerintah daerah untuk terus berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah, merupakan sumber-sumber PAD. Salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan otonomi daerah serta merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Sumber-sumber pendapatan asli daerah tersebut merupakan sumber pendapatan yang sepenuhnya dapat direncanakan atau ditargetkan dan direalisasikan oleh pemerintah daerah. Demikian pula di kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat, khususnya Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis. Untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah atau penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis perlu menggali potensi pendapatan daerah seoptimal mungkin yang kemudian dikelola oleh dinas pendapatan daerah yang ada di masing-masing kabupaten tersebut. Hal tersebut dikarenakan kedua daerah tersebut memiliki letak daerah yang berdekatan dan memiliki kesamaan. Utamanya sama-sama mengalami pemekaran daerah, Kabupaten Tasikmalaya dengan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis dengan Kota Banjar. Dengan berdirinya daerah pemekaran tentunya dapat berimbas pada pendapatan asli daerah masing-masing. Berdasarkan
latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul : “ Analisis Komparatif Karakteristik PAD Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis Tahun 2007-2011 ” 1.2 Tujuan Penelitian Tujuan yang hendaknya dicapai dalam penelitian ini adalah : 1. Mengetahui karakteristik pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis. 2. Menetahui karakteristik retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis. 3. Mengetahui karakteristik hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis. 4. Mengetahui karakteristik lain-lain PAD yang sah terhadap PAD di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis. 5. Mengetahui pengaruh PDRB terhadap PAD di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis? II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pengertian Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah definisi Otonomi Daerah adalah : Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Otonomi daerah diartikan sebagai pemerintah sendiri. Sedangkan secara tertimologis, otonomi merupakan hak dan kewajiban daerah untuk mengatur dan
mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 2.2 Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut ini tabel rekapitulasi data pendapatan asli daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis periode tahun 2007-2011 2.3 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari: • pajak daerah, • retribusi daerah, • hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, • lain-lain PAD yang sah. 2.4 Pajak Daerah Pengertian pajak daerah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Pajak Daerah menyatakan bahwa: Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undangundang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2.5 Retribusi Daerah Menurut Undang undang No.28 tahun 2009, retribusi daerah merupakan pungutan daerah atas sebagai pembayaran atas jasa ataupemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau umum. Beberapa istilah lain yang terkait dengan retribusi daerah antara lain : 1. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang,fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 2. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan imim serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 3. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 4. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 5. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Mardiasmo (2011 : 15) Mengemukaan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 2.6 Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah pasal 2 berbunyi : Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang ini yang modalnya untuk seluruh atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang. Pegertian perusahaan daerah : (1) Perusahaan daerah adalah kesatuan produksi yang bersifat ; (a) Memberi jasa, (b) menyelenggarakan pemanfaatan umum; (2) Tujuan perusahaan daerah untuk turut serta melakukan pembangunan daerah khususnya dan pembengunan kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta ketenangan kerja menuju masyarakat yang adil dan makmur; (3) Perusahaan darah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut perundang-undangan yang mengatur pokok-pokok pemerintahan daerah; (4) Cabang-cabang produksi yang penting bagi daerah dan menguasai hajat hidup orang banyak di daerah, yang modal untuk
seluruhnya merupakan daerah yang dipisahkan.
kekayaan
2.7 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa lain-lain PAD yang sah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi : 1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan 2. Jasa giro 3. Pendapatan bunga 4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing 5. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan /atau jasa oleh daerah, dll. 2.8 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) PDRB adalah penjumlahan nilai tambah yang diciptakan oleh faktor produksi, dengan demikian PDRB merupakan gambaran nyata hasil aktifitas pelaku ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Indikator ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi perkembangan ekonomi dan sebagai landasan penyusunan perencanaan pembangangunan ekonomi. Secara garis besar, angka PDRB mempunyai kegunaan sebagai indikator : a. Pertumbuhan ekonomi daerah b. Peranan sektor lapangan usaha terhadap perekonomian suatu daerah c. Tingkat kemakmuran masyarakat d. Tingkat inflasi (kenaikan harga secara umum) dari sisi produsen. Dalam konsep pendapatan hanya digunakan konsep “domestik” yang berarti seluruh nilai tambah yang
ditimbulkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu wilayah atau region Kabupaten/Kotamadya tanpa memperhatikan siapa pemilik faktor produksinya. III. TEKNIK ANALISIS DATA 3.1 Teknik Komparatif Teknik komparatif dimaksudkan untuk membandingkan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah-nya masingmasing, setelah sama-sama mengalami pemekaran wilayah. 3.2 Model Analisis Growth And Share Model analisis growth and Share yaitu model yang digunakan untuk mengetahui karakteristik sumbersumber pendapatan asli daerah. Analisis growth and share terdiri dari empat kategori. Kategori-kategori ini dipetakan ke dalam empat kuadran yang masing-masing memberikan konsekuensi dan kebijakan yang berbeda. Adapun kategori yang dipetakan pada empat kuadran tersebut adalah sebagai berikut: a. Kuadran I Dominan, Growth (pertumbuhan) dan Share (kontribusi) tinggi . b. Kuadran II Potensial, Growth (pertumbuhan) rendah dan Share (kontribusi) tinggi. c. Kuadran III Lambat/Rendah, Growth (pertumbuhan) dan Share (kontribusi) rendah Sedang d. Kuadran IV Menurun, Growth (pertumbuhan) tinggi dan share (kontribusi) rendah. Model analisis growth and share untuk penelitian ini adalah: Growt =
—
Dimana: QXn =Jumlah penerimaan PD/RD/HPP/LPAD tahun n QXn-1=Jumlah penerimaan PD/RD/HPP/LPAD tahun sebelumnya
Share/kontribusi =
3.4 Koefisien Determinasi R² Nilai R² menunjukkan besarnya variasi variabel-variabel independen dalam mempengaruhi variable dependen. Nilai R² berarti semakin besar variasi variable dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabelvariabel independen. Sedangkan semakin kecil nilai R² berarti semakin kecil variasi variable dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabelvariabel independen. Informasi yang dapat diperoleh dari koefisien determinasi R² adalah untuk mengetahui seberapa besar variable independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen. Analisa yang digunakan untuk mengetahui pola hubungan dua atau lebih variabel bebas, rumusnya adalah:
× 100%
Dimana: QXn =Jumlah penerimaan PD/RD/HPP/LPAD daerah QYn = Jumlah penerimaan PAD 3.3 Regresi Linear Sederhana Regresi sederhana menunjukkan penggunaan satu variabel dependen sebagai fungsi linear dari suatu variable indenpenden. Analisis regresi bertujuan untuk mengetimasi suatu hubungan antara variable-variable ekonomi seperti Y = f (X) dan melakukan peramalan atau prediksi nilai variable dependen, X. Yang dimaksud nilai X adalah nilai ratarata, sementara nilai X adalah nilai yang dianggap tetap. Dalam penelitian ini penulis mencoba mengkaji data dengan regresi sederhana dengan perincian dibawah ini : PDRB
PAD (y)
PAD = ƒ ( PDRB )
(x) PAD = λₒ PDRB λ1 Log PAD = Log λₒ + λ1 Log PDRB Keterangan : PDRB : ProdukDomestik Regional Bruto PAD : Pendapatan Asli Daerah λₒ λ1 : Konstanta λₒ λ1 : Koefisien
Keterangan : R2 = Koefisien determinasi x = PDRB y = PAD b = Koefisien regresi Sifat dari koefisien determinasi ini adalah: a)R² merupakan besarnya non negative b) Batasannya adalah 0 < R² < 1. suatu r2 sebesar 1 berarti suatu kecocokan sempurna, sedangkan r2 yang bernilai nol berarti tidak ada hubungan antara variable tak bebas dengan variabel yang menjelaskan.
3.5 Uji Parsial (Uji t) Dilakukan untuk mengetahui pengaruh variable bebas secara individual terhadap variable tidak bebas. Dengan menganggap variable bebas (independen) lainnya konstan. Rumus:
Keterangan:
t = t hitung yang diperoleh 1 = Koefisien regresi se = Standard error n = Jumlah data k = Jumlah variabelbebas Dari rumus tersebut akan dapat diperoleh hasil yang dapat dikategorikan sebagai berikut : a. t hitung > t table dengan taraf signifikan sebesar α= 5% maka hipotesa Ho ditolak dan Ha diterima. b. t hitung < t table dengan taraf signifikan sebesar α= 5% maka hipotesa Ho diterima dan Ha ditolak. 3.5 Uji Elastisitas Konsep dasar Elastisitas bertujuan untuk menggambarkan derajat kepekaan suatu fungsi yang berubah sebagai akibat perubahan yang terjadi pada variabel-variabel yang mempengaruhinya. Dalam
penelitian disini penulis mencoba memaparkan tingkat kepekaan pajak dan retribusi daerah terhadap PAD, dan PDRB terhadap pajak dan retribusi daerah. Dalam bidang Perekonomian konsep dasar elastisitas digunakan untuk mengetahui dampak dari suatu kebijakan. Dengan perumusan sebagai berikut : Ę1 % Δ X %ΔY =
= Tngkt kpkaan X trhdp Y
Dimana : Ę = Elastisitas X = PDRB Y = PAD
IV. PEMBAHASAN 4.1 Komparatif Hasil Analisis Growth And Share Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis
Tabel. 4.1 Pertumbuhan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya Pendapatan Daerah
Growth / Pertumbuhan 2007
2008
2009
21,16
96,94
16,29
1,33
48,73
36,89
25,09
68,52
11,81
0,56
7,82
22,76
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
-1,23
55,12
29,46
30,40
-7,99
21,15
Lain-lain yang Sah
—
-3,65
-19,19
197,25
-74,61
24,95
Pendapatan Daerah
2010
2011
Ratarata (%)
Asli
Hasil Daerah
Pajak
Hasil Daerah
Retribusi
PAD
Rerata
26,44
Tabel. 4.2 Kontribusi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya 2007
2008
2009
2010
2011
Ratarata (%)
Pendapatan Asli Daerah Hasil Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah
14,90
29,35
34,13
34,58
51,44
32,88
21,73
36,62
40,94
41,17
44,39
36,97
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
15,12
23,46
30,37
39,60
36,44
29,00
Lain-lain yang Sah
48,25
46,49
37,57
111,67
28,35
54,46
Share / Kontribusi
Pendapatan Daerah
PAD
Rerata
38,33
Tabel. 4.3 Pertumbuhan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis
Pendapatan Daerah
2011
Ratarata (%)
-0,49
51,11
20,16
32,05
-12,32
14,49
12,27
26,79
32,73
25,50
2,49
19,43
-53,37
-48,44
58,28
-3,20
21,66
Growth / Pertumbuhan
Pendapatan Daerah
2007
2008
2009
5,54
25,65
18,97
13,45
13,66
9,64 155,05
2010
Asli
Hasil Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah
Rerata
18,38
Tabel 4.4 Kontribusi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis 2007
2008
2009
2010
2011
Ratarata (%)
Pendapatan Asli Daerah Hasil Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah
10,08
12,67
15,07
15,00
22,67
15,10
43,07
48,95
64,64
56,67
64,89
55,64
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
2,01
2,55
3,39
4,26
4,36
3,32
44,83
20,90
10,78
17,06
16,51
22,02
Pendapatan Daerah
Lain-lain yang Sah
PAD
Share / Kontribusi
Rerata
24,02
Gambar. 4.1 Skema Komparasi Pendekatan Growth and Share pada Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis SHARE DOMIN
MENURUN
AN
• Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Ciamis • Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Tasikmalaya
IV
I GROWTH
LAMBAT
III
• Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Tasikmalaya • Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Tasikmalaya
II
POTENSIAL
• Hasil Pajak Daerah Kabupaten Tasikmalaya • Hasil Pajak Daerah Kabupaten Ciamis •
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Ciamis
• Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Ciamis
Hasil pengolahan data growth and share menunjukan bahwa nilai pertumbuhan dan kontribusi sumbersumber pendapatan daerah Kabupaten Tasikmalaya lebih unggul dibandingkan dengan Kabupaten Ciamis, hal tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan Kabuaten Tasikmalaya yang memiliki rata-rata keseluruhan sebesar 26,44% dan kontribusnya sebesar 38,33%, bandingkan dengan Kabupaten Ciamis yang hanya memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 18,38% dan kontribusinya sebesar 24,02%. Inilah yang mesti diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Ciamis, dengan jenis sumber-sumber pendapatan asli daerah yang memiliki potensi bagus, akan tetapi pertumbuhan dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerahnya rendah dibandingkan
Kabupaten Tasikmalaya. Perlu adanya peninjauan kembali oleh dinas terkait mengenai permasalahan tersebut, mencari tahu dimana letak permasalahan tersebut, apakah sistem yang tidak berjalan dengan baik, atau apakah ada penyalahgunaan dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Begitupun dengan Kabupaten Tasikmalaya untuk lebih meningkatkan lagi hasil pendapatan daerah dari sumber-sumber pendapatan asli daerah, sehingga pos-pos yang tidak memiliki potensi dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Skema pendekatan growth and share menunjukan sumber-sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis menempati tiga kuadran, yaitu: kuadran II ditempati hasil pajak daerah Kabupaten Tasikmalaya, hasil pajak
daerah Kabupaten Ciamis, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Kabupaten Ciamis, lain-lain PAD yang sah Kabupaten Ciamis. kuadran III ditempati hasil retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah Kabupaten Tasikmalaya, dan kuadran IV dtempati lain-lain PAD yang sah Kabupaten Tasikmalaya
dengan hasil retribusi daerah Kabupaten Ciamis.
4.2 Hasil Perhitungan Regresi Dengan mengolah data dari variabel yang dibutuhkan ke dalam model persamaan regresi sederhana dengan menggunakan perhitungan Eviews, maka diperoleh nilai-nilai sebagai berikut: Tabel 4.3 Hasil Koefisien Regresi PDRB Terhadap PAD Kabupaten Tasikmalaya
Kabupaten
Koefisien Regresi
Variabel
t Hitung
Determinasi (R²)
Pengaruh PDRB terhadap PAD
4.3
Tasikmalaya
PDRB
0.701567
95.19071
0.263594
Ciamis
PDRB
0.688500
296.5543
0.176376
Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tasikmalaya Periode Tahun 2007-2011
4.3.1
Komparasi Hubungan PDRB Terhadap PAD di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis. Hasil regresi menunjukan bahwa tingkat kepekaan PDRB terhadap PAD di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis masing-masing sebesar 0.701567 untuk Kabupaten Tasikmalaya, dan 0.688500 untuk Kabupaten Ciamis, itu berarti tingkat kepekaan PDRB terhadap PAD Kabupaten Tasikamalaya lebih tinggi atau lebih peka dibandingkan Kabupaten Ciamis, begitupun tingkat pengaruh PDRB terhadap PAD Kabupaten Tasikmalaya lebih besar dibandingkan Kabupaten Ciamis, hal tersebut dapat terlihat dari hasil determinasi PDRB terhadap PAD ke dua daerah tersebut yaitu sebesar 0.26% untuk Tasikmalaya dan 0.18% untuk Ciamis.
V. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan 5.1.1 Karakteristik Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis Dengan Menggunakan Analisis Growth and Share. Hasil pengolahan data growth and share menunjukan bahwa nilai pertumbuhan dan kontribusi sumbersumber pendapatan daerah Kabupaten Tasikmalaya lebih unggul dibandingkan dengan Kabupaten Ciamis, hal tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan Kabuaten Tasikmalaya yang memiliki rata-rata keseluruhan sebesar 26,44% dan kontribusnya sebesar 38,33%, bandingkan dengan Kabupaten Ciamis yang hanya memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 18,38% dan kontribusinya sebesar 24,02%. Inilah yang mesti diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Ciamis, dengan jenis sumber-sumber pendapatan asli daerah yang memiliki potensi bagus, akan tetapi pertumbuhan dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerahnya rendah dibandingkan Kabupaten Tasikmalaya. Perlu adanya peninjauan kembali oleh
dinas terkait mengenai permasalahan tersebut, mencari tahu dimana letak permasalahan tersebut, apakah sistem yang tidak berjalan dengan baik, atau apakah ada penyalahgunaan dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Begitupun dengan Kabupaten Tasikmalaya untuk lebih meningkatkan lagi hasil pendapatan daerah dari sumber-sumber pendapatan asli daerah, sehingga pos-pos yang tidak memiliki potensi dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. 5.1.2 Pengaruh PDRB terhadap PAD di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis. Hasil regresi menunjukan bahwa tingkat kepekaan PDRB terhadap PAD di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis masing-masing sebesar 0.701567 untuk Kabupaten Tasikmalaya, dan 0.688500 untuk Kabupaten Ciamis, itu berarti tingkat kepekaan PDRB terhadap PAD Kabupaten Tasikamalaya lebih tinggi atau lebih peka dibandingkan Kabupaten Ciamis, begitupun tingkat pengaruh PDRB terhadap PAD Kabupaten Tasikmalaya lebih besar dibandingkan Kabupaten Ciamis, hal tersebut dapat terlihat dari hasil determinasi PDRB terhadap PAD ke dua daerah tersebut yaitu sebesar 0.26% untuk Tasikmalaya dan 0.18% untuk Ciamis. 5.2 Saran Adapun saran yang dapat direkomandasikan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai baerikut: 1. Pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis, khususnya Dinas Pendapatan Daerah terus menggali potensi pendapatan asli daerah masing-masin, agar pendapatan asli daerah dapat bertambah besar, dari adanya penembahan potensi sumber PAD yang baru. 2. Pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis, khususnya Dinas Pendapatan Daerah tetap mengoptimalkan sumber-sumber
3.
PAD yang telah ada sebelumnya, agar target PAD di masing-masing daerah terus meningkat seiring terus meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan memperluas wilayah penelitian dan/atau memperpanjang periode waktu pengamatan penelitian agar bahasan yang diteliti menjadi lebih luas cakupannya.
DAFTAR PUSTAKA Sukirno. Sadono. (1985). Ekonomi Pembangunan. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dengan Bima Grafika. ______. (2010). Makro Ekonomi Teori Pengantar. edisi ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Keuangan Daerah, Yogyakarta : BP FE-UGM Sugiono. (2000). Statistika Untuk Penelitian, Bandung : Alfabeta Slamet Rahmadi. (2011). Keterkaitan Penerimaan Daerah dan PDRB Propinsi Jambi (Pendekatan Simultan). Jurnal Paradigma Ekonomika, Vol.1, No.4. Rosmeli. (2010). Analisis Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi Tahun 2000-2008. Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora, Vol.12, No.2, Hal. 57-62. Zahari. M (2008). Analisis Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol.8, No.3.
Muchtolifah. (2010). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Inflasi, Investasi Industri dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mojokerto. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol.1, No.1. Elita Dewi. (2002). Identifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah. Jurnal Penelitian FISIP USU. Vol.1 No.1 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya. (2011). Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2011, Tasikmalaya : DPPKAD Kabupaten Tasikmalaya. _______.
(2011). Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2011, Ciamis: DPPKAD Kabupaten Ciamis.
Badan
Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya. (2007). PDRB Kabupaten Tasikmalaya Menurut Lapangan Usaha Tahun 2005-2007, Tasikmalaya: BPS Kabupaten Tasikmalaya.
_______.
(2010). PDRB Kabupaten Tasikmalaya Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008-2010,
Tasikmalaya: BPS Kabupaten Tasikmalaya. Badan
Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya. (2010). Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka 2008-2010, Tasikmalaya: BPS Kabupaten Tasikmalaya.
Republik
Indonesia. (2003). Undangundang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.http://www.setneg.go.id. 23 Juni 2012
________. (2004). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. http://www.setneg.go.id.23 Juni 2012
