PELAYANAN PUBLIK OLEH PEMERINTAH DAERAH MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
,
Apa itu otonomi daerah?
APA ITU DAERAH OTONOM ? • kesatuan masyarakat hukum dalam wilayah tertentu • kesatuan budaya dan adat istiadat • merupakan unit ekonomi • ruang hidup (lebenstraum) • memiliki pemerintahan sendiri (legislatif/DPRD dan eksekutif); • berhak dan berwenang mengatur, mengurus dan mengelola urusan pemerintahan yg telah menjadi urusan rumah tangga daerah • dibentuk dengan undang-undang (diamanatkan psl 18 UUD 1945)
APA TUJUAN OTODA ?
Tujuan Demokratisasi Pemerintahan TUJUAN FILOSOFIS OTDA
Tujuan Kesejahteraan
- Pemda sebagai perangkat/ instrumen pendidikan politik di tingkat lokal - Elemen dasar untuk ciptakan kesatuan dan persatuan bangsa. - Mempercepat terwujud masyarakat madani (civil society) Melayani dan memberdayakan masyarakat guna peningkatan kesejahteraan umum melalui pemberian/penyediaan pelayanan yang prima (efektif-efisien dan produktif)
BAGAIMANA PROSES DEMOKRATISASI DI DAERAH ?
DITANDAI DENGAN
Pemilihan anggota DPRD melalui pemilu
Pilkada secara langsung PROSES DEMOKRASI LOKAL
Penyusunan Perda tentang APBD Perencanaan Pembangunan Daerah Penyediaan ruang untuk partisipasi publik, transparansi dan akuntabilitas
Substansi
dari penyelenggaraan otonomi, menurut G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (Sidik Jatmika, 2001: 33), adalah 1. Dapat mengurus dirinya sendiri, 2. Baik dari sisi wewenang hukum, 3. Wewenang politik, 4. Wewenang pemerintahan, 5. Terutama wewenang ekonomi, dan 6. Wewenang kultural
Faktor-faktor
pendukung menurut Syaukani (2001:176) adalah: 1) Tumbuhnya kemandirian dan keberanian mengambil peran; 2) Adanya komitmen rasa persatuan; 3) Adanya masyarakat yang egaliter; dan 4) Meningkatnya kemauan pemberdayaan masyarakat.
PENYELENGARAAN PEMERINTAH DAERAH
1.
Desentralisasi Desentralisasi seringkali disebut otonomi. (Siswanto Sunarno)
pemberian
Cepat Tanggap
Manfaat Desentralisasi (Osborn dan Gaebler)
Inovatif Komitmen dan moral pegawai
2.
Dekonsentrasi Prinsip Dekonsentrasi (B. Hestu Cipto Handoyo & Y. Thresianti)
Manifestasi dari asas sentralisasi
Wilayah administratif
Penyelengara tata laksana pempus yg ada didaerah
3. Tugas Pembantuan
Menurut Bagir Manan, 1. Melaksanakan peraturan Undang2 tingkat lebih tinggi 2. “Terminal” menuju penyerahan secara penuh 3. Penyelengaraan tanggung jawab daerah yg bersangkutan 4. Terbatas pada cara pelaksanaan (penyerahan tdk penuh)
.
BAGAIMANA HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH??
KARATERISTIK MANAJEMEN PEMERINTAHAN ,
Perencanaan Pemerintahan Karakteristik Manajemen Pemerintahan
Pengorganisasian sumber2 pemerintahan Pengunaan sumber2 pemerintahan Kontrol pemerintahan
ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN
ABSOLUT (Mutlak kewenangan Pusat)
CONCURRENT (Kewenangan bersama Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota)
- Hankam - Moneter & fiskal
PILIHAN/OPTIONAL (Sektor Unggulan)
WAJIB/OBLIGATORY (Pelayanan Dasar)
- Yustisi - Politik Luar Negeri - Agama
SPM (Standar Pelayanan Minimal)
. Eksternalitas
Pembagian urusan pemerintah
Akuntabilitas Efisiensi
Pertimbangan: keserasian hubungan pengelolaan urusan pemerintahan antar tingkatan pemerintahan
TIPIKAL KEWENANGAN DAERAH 1. 2.
Urusan wajib Urusan pilihan
URUSAN WAJIB YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT UU 32/2004 MELIPUTI: 1. 2. 3. 4.
5. 6.
7.
perencanaan dan pengendalian pembangunan; perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; penyediaan sarana dan prasarana umum; penanganan bidang kesehatan; penyelenggaraan pendidikan; untuk Propinsi ditambah dengan alokasi sumber daya manusia potensial. penanggulangan masalah sosial; untuk Propinsi ditambah yang bersifat lintas kabupaten/kota.
8. 9.
10. 11. 12.
13. 14. 15. 16.
Pelayanan bidang ketenagakerjaan; untuk Propinsi yang bersifat lintas kabupaten/kota. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah; utk Propinsi yang bersifat lintas kabupaten/kota. Pengendalian lingkungan hidup; Pelayanan pertanahan;untuk Propinsi yang bersifat lintas kabupaten/kota. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; Pelayanan administrasi umum pemerintahan; Pelayanan administrasi penanaman modal ; untuk Propinsi yang bersifat lintas kabupaten/kota. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; untuk Propinsi yang belum dapat diselenggarakan oleh kabupaten/kota. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
PERTANYAAN
,
Apakah kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik meningkat dengan adanya pemekaran?
DAMPAK PEMEKARAN DAERAH
Temuan umum Pemerintah pusat dan daerah melangkah pada perbedaan tujuan otonomi (pusat menginginkan daerah sebagai wilayah otonom namun, daerah menangkap sebagai jalan keluar dari keterpurukan ekonomi. Daerah otonom baru, setelah 5 tahun berjalan tidak berubah, masih jauh tertinggal dari kota induknya.
KINERJA PEREKONOMIAN
1. Pembagian perekonomian tidak merata 2. Beban penduduk miskin lebih tinggi 3. Pendapatan dan kebijakan keuangan masih tergantung pada daerah induk 4. Pertumbuhan ekonomi relatif fluktuatif, sedang daerah induk lebih stabil
PENGENTASAN KEMISKINAN DIDAERAH Keterbatasn SDA Keterbatasan SDM
PELAYANAN PUBLIK OLEH PEMERINTAH DAERAH Prinsip “equal treatment”, dalam arti semua warga negara mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan setara, sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah. muncul Standar Pelayanan Minimal (SPM) Prinsip adil dan “non-diskriminasi”. Prinsip menghitung “ biaya yang terjangkau”, bukan biaya produksi, karena dikompensasi melalui pemungutan pajak. Endang Wirjatmi (STIA-UI)
MODEL PELAYANAN UMUM OLEH PEMERINTAH DAERAH
Fungsi utama Pemerintah Daerah pada masa UU Nomor 5 Tahun 1974 semula adalah sebagai promotor pembangunan, pada masa UU Nomor 22/1999 maupun UU Nomor 32/2004 telah berubah menjadi “pelayan masyarakat”. Konsekuensi logisnya, unit-unit pemerintahan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat seperti dinas daerah, kecamatan, kelurahan perlu memperoleh perhatian yang lebih besar baik dari segi kewenangan, personil, pembiayaan maupun dukungan logistik. Perlu ada pembagian fungsi yang jelas antara unsur staf, unsur lini, serta unsur penunjang. Tugas pokok unsur staf adalah melayani ke dalam dan berpikir. Tugas pokok unsur lini adalah pelayanan langsung dan bersifat operasional. Tugas pokok unsur penunjang adalah menjalankan fungsi khusus dan bersifat koordinatif.
MODEL PELAYANAN UMUM
OLEH PEMERINTAH DAERAH Dukungan politik Pemerintah Pusat
Transfer kewenangan
Staf Pemerintah Daerah
Organisasi Pemerintah Daerah
Dinas
Pelayanan Prima Kepada Masyarakat
Kepuasan Masyarakat
Lemtekda
DPRD Daerah Otonom
Badan Semi Otonom
Masyarakat Daerah
Keterangan : : Pelayanan langsung kepada masyarakat sangat terbatas (Unsur staf) : Pelayanan langsung kepada masyarakat luas (Unsur lini) : Pelayanan langsung kepada masyarakat relatif terbatas (Auxiliary)
Hak cipta : Sadu Wasistiono
TUGAS PEMERINTAH YG BERKAITAN DG PELAYANAN UMUM Pelayanan
untuk masyarakat Memberikan kemudahan kepada masyarakat Memberikan ijin kepada masyarakat Membina dan membimbing masyarakat Pengawasan dan pengaturan masyarakat Pengayoman dan perlindungan masyarakat Pelayanan umum yang baik adalah bentuk pelayanan oleh birokrasi yang mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat
PERSOALAN
Secara umum kondisi pelayanan umum masih memprihatinkan, baik itu pelayanan pendidikan, kesehatan, transportasi, keamanan, hukum, administrasi perijinan, air bersih, listrik, pasar dll
ASAS-ASAS MANAJEMEN PELAYANAN Catalytic
government: steering ranther than rowing. Pemerintah sbg katalis, lebih baik menyetir daripada mendayung. Pemerintah dan birokrasi disarankan melepaskan bidang² atau pekerjaan yg bisa dikerjakan masyarakat Community-owned government: empowering rather than serving. Pemerintah adalah milik masyarakat: lebih baik memberdayakan daripada melayani Birokrasi daerah ujung tombak pelayanan umum
SUMBER 1.
Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Armico, Bandung, 1995
Link-to-E-learning-uta-45-jakarta Pembahasan-materi-lebih-lanjut
