Pengembangan Model Inovasi Tata Pemerintahan & Pelayanan Publik

i

BSIAN Seri 1

Pengembangan Model Inovasi Tata Pemerintahan & Pelayanan Publik

ii Hak Cipta @2016 pada Pusat Inovasi Tata Pemerintahan – Deputi Inovasi Administrasi Negara – Lembaga Administrasi Negara (Pusat INTAN – DIAN – LAN) Diterbitkan dan dipublikasikan oleh: Pusat INTAN – DIAN – LAN Jl. Veteran No. 10, Jakarta Pusat 10110 Telp/Fax: 021 386 8201-05 ext 149-151 www.inovasi.lan.go.id Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Diperbolehkan memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun, baik secar a elektronik, maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan sistem penyimpanan lainnya.

Catatan:

BUKAN UNTUK KEPENTINGAN DIPERJUALBELIKAN

iii

BSIAN Seri 1


iv Buku Seri Inovasi Administrasi Negara Volume 1 Pengembangan Model dan Story Inovasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik ISBN: 978-603-60634-1 Cetakan Pertama, Juli 2016

Editor: Suripto & Andi Taufik Tim Penulis Suripto, Agustinus Sulistyo, Abdul Muis, Marsono, Dewi Oktaviani, Dedi Cahyadi, Antonius Galih Prasetyo, Yulvikar Dwirendro Ariawan, Witra Apdhi Yohanitas, Selfy Andreany, Harditya Bayu Kusuma, Siti Alfiah

Penyunting dan Tata Letak : Nugroho Ario Setiawan

Proof Reader : Antonius Galih Prasetyo

BSIAN Seri 1

v

Terima kasih kepada para reviewer yang telah menjaga mutu dan kualitas BSIAN Seri I.

Peer Reveiwer Dr.Tri Widodo Wahyu Utomo Dr. Muhammad Taufiq Dr. Muhammad Idris Dr. Basseng Drs. Haris Faozan, MSi Dr. Wisber Wiryanto Widhi Novianto,S.Sos. MSi Dr. Anwar Sanusi Dr. Abdullah Sumrohadi Suripto, S.Sos.MAB


vi

Terima kasih kepada para pendukung Administrasi dan teknis yang memperlancar penerbitan BSIAN Seri I.

Tim Pendukung Niken Andonrani Isti Heriani Syahrial Irma Dewi Sofia Sainem Indrawati

vii

BSIAN Seri 1

SAMBUTAN

Kepala Lembaga Administrasi Negara

S

ebagai

institusi

visi“menjadi

yang

memiliki

rujukan

dalam

pembaharuan

administrasi

negara” Lembaga Administrasi Negara (LAN) senantiasa menciptakan produk-

produk berkualitas untuk mencapai visi itu. Salah satu ranah yang menjadi bagian dari tugas dan fungsi LAN adalah mengembangkan inovasi administrasi negara. Inovasi oleh karenanya menjadi isu yang sangat diperhatikan oleh LAN. Buku Seri Inovasi Administrasi Negara yang terdiri atas dua (2) volume menjadi bagian dari produk yang diciptakan untuk memenuhi harapan

stakeholders

agar

LAN

mampu

mendorong

dan

mengakselerasi inovasi administrasi negara di negeri ini. Ini merupakan momentum yang tepat untuk menerbitkan kedua buku yang ada di tangan Saudara sekalian. Inovasi saat ini sedang menjadi tren dan ikhtiar kolektif, baik di tingkat global maupun nasional.


viii

Indonesia sedang membutuhkan percepatan dan pengembangan inovasi secara masif. Meskipun saat ini telah banyak muncul inisiatif inovasi di berbagai bidang dan sektor, namun hal ini masih perlu untuk lebih digalakkan. Sektor publik menjadi sektor yang paling diharapkan untuk melakukan inovasi. Inovasi di sektor publik mampu menjadi katalisator dan pendongkrak bagi hadirnya inovasi di sektorsektor lain yang lebih luas. Buku Seri Inovasi Administrasi Negara merupakan buku yang mendokumentasikan berbagai praktek baik inovasi sektor publik di berbagai bidang dan wilayah. Sebagian besar tidak hanya bersifat deskriptif, namun juga analitis dan reflektif. Beberapa model inovasi diciptakan di dalamnya sehingga mereka yang tertarik untuk mereplikasi inovasi serupa dapat menjadikannya sebagai rujukan. Sebagai sebuah karya buatan manusia, tentu produk ini tidak sempurna. Kami berharap menerima saran dan masukan perbaikan agar ke depannya kami dapat menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Bagaimanapun, kami berharap buku ini mampu memberikan manfaat bagi stakeholders. Kami percaya bahwa inovasi menjadi solusi ampuh atas berbagai masalah pelik yang melingkupi administrasi negara. Jakarta, Juli 2016

ix

BSIAN Seri 1

KATA PENGANTAR Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN

P

erkembangan

terobosan

dan

Inovasi di lingkungan instansi pemerintah dirasakan semakin meningkat

Kemauan berinovasi

dan

semarak.

(willingness to

innovate) dan kemampuan berinovasi (ability

to innovate) birokrasi

juga

semakin meningkat. Indikasi ini dapat dilihat dari gagasan dan inovasi yang telah diciptakan pemerintah daerah dalam Laboratorium Inovasi yang mencapai lebih dari 1.800 gagasan. Selain itu perubahan kebijakan yang dilakukan LAN dalam penyelenggaraan Diklat ASN, khususnya dalam Diklat Kepemimpinan melalui skema proyek perubahan (PIM I, PIM II, PIM III dan PIM IV) di seluruh Indonesia pada tahun 2015 telah menghasilkan 22.184 inovasi baru. Namun, kita membutuhkan willingness and ability to innovate, yang lebih besar dan baik. Untuk itu, pengembangan pengetahuan inovasi menjadi hal yang sangat dibutuhkan. Dalam organisasi modern, pengetahuan menjadi


x

modal utama dalam peningkatan kinerja pengetahuan yang

sudah

dipahami

akan

organisasi.

Menerapkan

meningkatkan

kinerja.

Mengembangkan dan menerapkan pengetahuan baru menciptakan terobosan dan Inovasi. Publikasi Buku Seri Inovasi Administrasi Negara ini merupakan upaya mengembangkan pengetahuan inovasi administrasi negara. Berbagai pemikiran dalam mengembangkan gagasan model Inovasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik didasarkan atas praktek-praktek Inovasi di berbagai daerah. Beberapa pemodelan yang disajikan dalam buku ini antara lain Inovasi Bebas Pasung, Pelayanan Kantor Arsip dan Perpustakaan, Model Kampurng Tangguh Bencana, Membangun dengan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Green Hospital Berbasis Kearifan Lokal tentunya dapat diimplementasikan dan akan sangat membantu dalam peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik Sebagai sebuah proses awal, tentu buku ini masih membutuhkan sentuhan yang lebih inovatif. Untuk itu, berbagai pemikiran dan kontribusi seluruh pihak sangat diharapkan demi perbaikan dan percepatan mewujudkan administrasi negara yang inovatif dan menjadikan Inovasi gaya hidup ASN. Salam Inovasi Tiada Henti…..!! Jakarta, Juli 2016 Deputi Inovasi Administrasi Negara

dr. Tri Widodo W. Utomo

xi

BSIAN Seri 1

KATA PENGANTAR Kepala Pusat Inovasi Tata Pemerintahan, LAN

S

egala puja dan puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan kelancaran dalam menyelesaikan dan mempublikasikan Buku Seri Inovasi

Adminsitasi Negara seri pertama ini. Buku seri ini berbeda dengan buku inovasi lainnya, karena menyajikan inovasi yang dilakukan di lingkungan instansi pemerintah. Hal yang lebih menarik adalah buku ini menawarkan pengembangan model sebagai Creating Knowledge Inovasi Administrasi Negara, khususnya tata zkelola pemerintahan dan pelayanan publik. Beberapa pemodelan yang disajikan antara lain Inovasi Bebas Pasung, Pelayanan Kantor Arsip Dan Perpustakaan, model Kampung Tangguh Bencana, Membangun dengan

Corporate Social Responsibility (CSR) dan Green Hospital Berbasis Kearifan Lokal. Selain itu diperkaya dengan berbagai deskripsi inovasi yang sangat menarik antara lain Inovasi Pelayanan Sertifikasi Kompetensi Online dan Mandiri, Pelayanan Akta Kelahiran Pro-Aktif, Smart City, Inovasi Teknologi


xii

dalam Smart City, Mikro Organisme Lokal, dan Inovasi Pengembangan Sistem Irigasi Berbasis Tata Surya. Buku ini tentunya sangat berguna bagi pemerhati inovasi dan reformasi birokrasi seperti kementerian, lembaga pusat dan pemerintah daerah, pihak

akademisi, peneliti lepas, hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) agar lebih mudah dalam memahami inovasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Tak ada gading yang tak retak. Begitu pula dengan buku edisi pertama ini. Dengan segala keterbatasannya, buku ini juga tentunya masih mengandung kelemahan dan kekurangan. Seribu kilometer tidak akan pernah ada tanpa dimulai langkah pertama. Kami sudah memulai untuk itu. Kami sangat terbuka menerima masukan dan kritikan untuk penyempurnaan berikutnya. Semoga apa yang telah kita selesaikan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan innovative government, yang pada akhirnya dapat membangun dan meningkatkan daya saing bangsa… Amin ya Robbal Alamin.

Jakarta, Juli 2016 Kepala Pusat Inovasi Tata Pemerintahan

Dr. Andi Taufik

xiii

BSIAN Seri 1

DAFTAR ISI

Halaman Judul Kata Pengantar Daftar Isi Pendahuluan

Indonesia Bebas Pasung 2017 (Pemodelan Inovasi Pemerintah Daerah Menuju Bebas Pasung)

Suripto dan Siti Alfiah

1:1 Pelayanan Arsip dan Perpustakaan yang Inovatif (Pemodelan Inovasi Pelayanan Kantor Arsip dan Perpustakaan)

Agustinus Sulistyo

2 : 25 Kampung Tangguh Bencana Abdul Muis

3 : 47


xiv

Membangun dengan Corporate Social Responsibility (CSR) Antonius Galih Prasetyo

4 : 71 Green Hospital Berbasis Kearifan Lokal (Studi Kasus RSUD Wates Menuju Green Hospital)

Harditya Bayu Kusuma

5 : 103 Sertifikasi Kompetensi Online dan Mandiri Studi : Sumber Daya Manusia Perhotelan Yulvikar Dwi Rendro Ariawan

6 : 125 Pelayanan Akta Kelahiran Pro Aktif Sistem Pelayanan Pro-Aktif ke Puskesmas dan Rumah Sakit

Dedi Cahyadi

7 : 161 Smart City : Alternatif Penyelesaian Masalah Perkotaan Di Indonesia

Marsono

8 : 187

Inovasi Teknologi Dalam Smart City Implementasi Inovasi Teknologi dalam Bandung Smart City

Witra Apdhi Yohanitas

9 : 215 Mikro Organisme Lokal ( M O L ) Inovasi Pertanian Berkelanjutan Melalui MOL

Selfy Andreany

10 : 243

BSIAN Seri 1

Dewi Oktaviani

11 : 285

xv

Inovasi Pengembangan Sistem Irigasi Berbasis Tenaga Surya


xvi

PENDAHULUAN

I

dealnya perkembangan pengetahuan organisasi seiring dengan berbagai terobosan dan inovasinya. Namun, kondisi ini belum terjadi di

lingkungan organisasi pemerintah. Hal ini disebabkan skill metamorfosis

tacit knowledge menjadi explicit knowledge masih sangat kurang. Indikasinya terlihat dari knowledge management organisasi instansi pemerintah yang juga masih lemah. Aparatur Sipil Negara telah banyak melakukan terobosan dalam melakukan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Data Deputi Inovasi Administrasi Negara pada tahun 2015-2016, pemerintahan daerah telah melahirkan ide inovasi dalam Laboratorium Inovasi lebih dari 1.800 (seribu

BSIAN Seri 1

xvii

delapan ratus) sementara, proyek perubahan / inovasi peserta Pendidikan

dan Pelatihan Kepemimpinan (PIM I, PIM II, PIM III dan PIM IV) di seluruh Indonesia pada tahun 2015 lebih dari 22.184 inovasi. Selain itu yang tidak

terhitung adalah berbagai terobosan yang telah dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah dan instansi pusat. Pengetahuan yang tersimpan rapi dalam otak inovator menjadi tacit

knowledge inovator dan rak-rak buku. Melalui observasi tim Pusat Inovasi Tata Pemerintahan (INTAN), sangat sedikit sekali sharing knowledge tentang inovasi yang membahas mulai dari gagasan ide, kendala dan permasalahan, pelaksanaan, sampai outcomenya. Apalagi dalam bentuk artikel atau buku. Pertanyaan paling sederhana yang sering kami tanyakan kepada

pemerintah daerah yang melakukan inovasi adalah, Apakah

perjalanan inovasinya telah didokumentasikan secara baik? Hampir 99 % dari mereka menjawab TIDAK. Hal ini juga yang menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh mereka pada saat akan mengajukan proposal pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. Inilah yang menjadikan pengetahuan tentang berbagai terobosan dan inovasi kurang berkembang dengan baik. Jangankan instansi lainnya atau pemerintah daerah lainnya yang akan belajar dan mengembangkan inovasi yang telah digagas, di dalam instansinya saja atau pemerintah daerah yang melahirkan inovasi itu belum tentu mengetahui. Salah satu kelemahan dalam siklus knowledge management di lingkungan instansi pemerintah adalah penciptaan pengetahuan baru. Segala macam pengalaman dan cerita dalam proses mencapai sesuatu seringkali hilang tanpa jejak. Sehingga para penerusnya seringkali mengalami dan menghadapi permasalahan yang sama dengan pendahulunya. Jika kita tidak ingin terperosok pada lubang yang sama maka seharusnya kita


xviii

mendokumentasikan dan mengkonstruksi pengetahuan baru dari setiap

yang telah dilakukan. Melihat berbagai sumber dan tacit knowledge sangat penting untuk melakukan creating knowldege inovasi tata pemerintahan dan pelayanan publik. Buku Seri Inovasi Administrasi Negara Volume 1 ini menyajikan metamorfosa tacit knowledge ke explicit knowledge berbagai inovasi

adminstrasi negara. Creating knowledge yang dikembangkan dalam bentuk pengembangan model-model inovasi tata pemerintahan dan pelayanan publik. Pemodelan inovasi dalam buku ini merupakan sintesa dan abstraksi berbagai inovasi yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Pemodelan ini dilakukan guna memahami inovasi pelayanan publik dan tata pemerintahan yang sangat rumit dan kompleks. Kerumitan tersebut tidak terlepas dari banyaknya aktor, aktivitas, dan sumber daya yang terlibat. Sedangkan kompleksitas inovasi dapat dilihat melalui berbagai interkoneksi antarberbagai aktor, dan sumber daya yang dibutuhkan dalam inovasi tersebut. Oleh karena itu pemodelan inovasi penting untuk memudahkan dalam memahami secara utuh fitur penting inovasinya. Pemodelan inovasi pada buku ini disajikan dalam bentuk grafik, jaringan, diagram dan deskripsi. Buku ini sangat kami rekomendasikan sebagai referensi para pemerhati inovasi dan reformasi birokrasi seperti pemerintah daerah dan pemerintah pusat, pihak akademisi, peneliti, hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lebih khusus lagi para pemimpin perubahan dan pemimpin transformatif agar mampu lebih mudah dalam memahami inovasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Buku ini menyajikan pengembangan lima pemodelan inovasi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang meliputi inovasi pemerintah daerah Menuju Bebas Pasung, Pelayanan Kantor Arsip dan

BSIAN Seri 1

xix

Perpustakaan, model Kampung Tangguh Bencana, Membangun Dengan

Corporate Social Responsibility (CSR) dan Green Hospital Berbasis Kearifan Lokal.

Pemasungan merupakan pelanggaran pada Hak Asasi Manusia, termasuk pada orang dengan gangguan jiwa. Bagian 1 memberikan gambaran tersebut.

Pemodedalan

inovasi

bebas pasung merupakan

model

pengembangan dari tiga Inovasi pemerintah daerah yakni Kabupaten Muara Enim, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Indragiri Hilir. Inovasi Bebas Pasung menceritakan mekanisme tata kelola dan pelayanan publiknya. Dari ketiga model tersebut, masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan. Pengembangan model yang dilakukan mengkombinasikan keunggulan sehingga diharapkan dapat menghasilkan model yang lebih baik. Selengkapnya dapat dibaca pada halaman 1 – 24. Minat baca di Indonesia termasuk paling rendah. Bagian 2 menjabarkan pemodelan inovasi pelayanan arsip dan perpustakaan terkait perubahan metode layanan perpustakaan. Pemodelan ini merujuk pada Inovasi Pemerintah Kota Jogjakarta dengan Jamila dan Pemerintah Kabupaten Madiun dengan Literasi Hutan. Yang menarik dalam inovasi layanan ini yakni sistem jemput bola kepada para masyarakat penggunanya. Bagaimana model inovasi ini selengkapnya dapat dibaca pada halaman 25 – 47. Indonesia merupakan negeri kepulauan terbesar dan cincin api dunia yang memiliki potensi bencana yang cukup besar. Pengelolaan bencana dan penanganan bencana sampai level pemerintah rendah menjadi sangat penting. Bagian ketiga ini memaparkan inovasi dalam metode penanganan bencana alam melalui penguatan kapasitas masyarakat kampung dalam menghadapi bencana yang dinamakan Kampung Tangguh Bencana. Bagaimana mengembangkan kapasitas sumber daya masyarakat desa dan


xx

mekanisme desa tangguh bencana, selengkapnya dapat dibaca pada halaman 47 – 70. Pelibatan sektor swasta dalam pembangunan menjadi keharusan suatu daerah atau negara. Ini mengingat kontribusi anggaran pemerintah dalam pembangunan tidak lebih dari 20 %. Bagian ketiga menceritakan inovasi kerjasama pembiayaan pembangunan dengan melibatkan Corporate Social

Responsibility (CSR) sektor swasta. Kota Bandung dan Kabupaten Kulon Progo menjadi best practices pengelolaan CSR yang dibahas dalam bagian ini.

Bagaimana

pengembangan

model

pengelolaan

CSR

dalam

pembangunan yang diolah dengan apik dapat dibaca pada halaman 71 – 102. Label “Green” menjadi semakin memberikan nilai tambah, bukan hanya mengikuti tren tapi meningkatkan kualitas lingkungan. Bahkan rumah sakit juga mengusungnya dengan “Green Hospital”. Inovasi Green Hospital memiliki keunikan dan kekhususan karena pengolahan limbah bahan kimia serta aktivitas yang berbeda dengan gedung rumah sakit lainnya. Bagian kelima menyajikan pengelolaan rumah sakit dengan konsep tata kelola hijau berbasis kearifan lokal. Rumah sakit yang dibahas dalam memodelkan

Green Hospital adalah RSUD Wates dan RSUD Kulon Progo. Model tatalola Green Hospital dan pengembangan modelnya selengkapnya di halaman 103 – 124. Selain lima pemodelan tersebut, Buku Seri Inovasi ini juga menyajikan beberapa artikel yang mendeskripsikan berbagai inovasi Pelayanan Sertifikasi Kompetensi Online dan Mandiri, Pelayanan Akta Kelahiran ProAktif, Smart-City, Inovasi Teknologi dalam Smart-City, Mikro Organisme Lokal, dan inovasi Pengembangan Sistem Irigasi Berbasis Tata Surya. Bagaimana gambaran inovasi dalam proses layanan pengurusan sertifikasi kompetensi secara online dan mandiri untuk tenaga kerja perhotelan dapat

BSIAN Seri 1

xxi

dibaca pada bagian 6 halaman 125 - 160. Inovasi pelayanan akta kelahiran pro aktif diceritakan pada bagian 7 halaman 161 – 186 dengan studi kasus di Pemerintah Kabupaten Bangka. Konsep Smart City sebagai alternative

penyelesaian permasalahan perkotaan dapat di baca pada bagian 8 dan 9 halaman 187 – 243. Terakhir, terkait dengan perkembangan Inovasi di dunia pertanian, pada bagian 10 halaman 243 – 284 menyajikan Inovasi pertanian berkelanjutan

dengan

penggunaan pupuk

mikro-organisme

lokal

sedangkan pada bagian 11 halaman 285-312, menyajikan pengembangan sistem irigasi berbasis tenaga surya.

1

BSIAN Seri 1

INDONESIA BEBAS PASUNG 2017 (Pemodelan Inovasi Pemerintah Daerah Menuju Bebas Pasung) Oleh: Suripto dan Siti Alfiah*

Pendahuluan

I

ndonesia mencanangkan Bebas Pasung 2017, sebagaimana disampaikan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa bahwa hingga Desember 2017 Indonesia akan bebas kasus pemasungan orang sakit jiwa. Semua Dinas Sosial di kawasan yang terdata banyak kasus pemasungan sudah

diperintahkan untuk menggiatkan upaya ini” 1. Hal ini tentunya tidak terlepas dari tingginya angka pasung di Indonesia. Data Riset Kesehatan Dasar Tahun 2013 menunjukkan bahwa gangguan jiwa berat yang pernah dipasung sebesar 14,3 persen. Tindakan pemasungan dilakukan secara tradisional dengan menggunakan kayu atau rantai pada kaki, tetapi juga tindakan pengekangan yang membatasi gerak, pengisolasian, termasuk mengurung dan penelantaran, yang menyertai salah satu metode pemasungan (Kementerian Kesehatan RI, 2013). Persentase Rumah Tangga yang memiliki Anggota Rumah Tangga (ART) Gangguan Jiwa Berat yang pernah dipasung menurut Provinsi seperti pada Tabel 1.

1

http://www.dw.com/id/indonesia-canangkan-bebas-pemasungan-orang-sakit-jiwa-2017/a-19150983

*Peneliti Madya Pusat Inovasi Tata Pemerintahan LAN dan Mahasiswa Manajemen dan Kebijakan Publik UGM


2

Tabel. 1 : Persentase Rumah Tangga yang Memiliki ART Gangguan Jiwa Berat yang Pernah Dipasung menurut Provinsi Provi nsi

RT yang

Provi nsi

RT yang

ART nya

ART nya Pernah

Pe rnah

D i pasung( %)

D i pasung( %) Aceh

13,3

Nusa tenggara barat

31,4

Sumatera utara

17,2

Nusa tenggara timur

24,4

Sumatera barat

13,9

Kalimantan barat

4,0*

Riau

17,8*

Kalimantan tengah

27,0*

Jambi

41,8*

Kalimantan selatan

28,5

Sumatera selatan

14,4

Kalimantan timur

9,6*

Bengkulu

13,9*

Sulawesi utara

Lampung

21,1*

Sulawesi tengah

9,8

Bangka belitung

5,1*

Sulawesi selatan

17,6

Kepulauan riau

5,9*

Sulawesi tenggara

19,6*

DKI Jakarta

26,7*

Gorontalo

18,4*

Jawa Barat

10,4

Sulawesi barat

8,8*

Jawa tengah

7,3

Maluku

DI yogyakarta

7,7

Maluku utara

8,7*

Jawa timur

16,3

Papua barat

1,6*

Banten

10,3*

Papua

Bali

15,9

Indonesia

20,2*

28,6*

50,0** 14,3

Sumber: Kementerian Kesehatan RI. 2013. Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar Tahun 2013

Selanjutnya,

persentase

puskesmas

melaksanakan

penemuan

dan

penanganan kasus gangguan jiwa dan masalah psikososial dilihat pada data tahun 2011 seperti pada Grafik 1.

Grafik 1 : Persentase Puskesmas Melaksanakan Penemuan dan Penanganan Kasus Gangguan Jiwa dan Masalah Psikososial (n=5.499)

3

BSIAN Seri 1

Tahun 2011 120 100 80 60 40 20 0

Sumber: Dinas Kesehatan Jawa Tengah, 2012.

Grafik 1 menggambarkan persentase puskesmas yang melaksanakan penemuan dan penanganan kasus gangguan jiwa dan masalah psikososial (n=5.499) di 33 provinsi Indonesia pada tahun 2011. Upaya rehabilitasi kesehatan jiwa ditujukan untuk mencegah atau mengendalikan disabilitas, memulihkan

fungsi sosial,

memulihkan

fungsi

okupasional,

serta

mempersiapkan dan memberi kemampuan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) agar pasien dapat mandiri di masyarakat. Tahun 2014 jumlah provinsi yang telah berpartisipasi dalam Program Indonesia Bebas Pasung berjumlah 32 provinsi dari 34 provinsi. Jumlah puskesmas yang memberi pelayanan kesehatan jiwa (keswa) adalah 4182 dari 9005 puskesmas (46,44%). Jumlah rumah sakit umum (RSU) yang memberikan pelayanan keswa, baik rawat jalan dan atau rawat inap berjumlah 249 dari 445 RSU kabupaten/kota (55,95%). 2 Sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa menyatakan bahwa“pasien dengan 2 Direktorat Bina Kesehatan Jiwa. 2015. Indonesia Bebas Pasung: Pencapaian Program. Diakses melalui http://sehat-jiwa.kemkes.go.id/detailkegiatandirektorat/7, pada tanggal 22 April 2016.


4

gangguan jiwa yang terlantar harus mendapatkan perawatan dan pengobatan pada suatu tempat perawatan.” Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan gangguan kejiwaan, serta minimnya pelayanan kesehatan jiwa yang dapat diakses dan terjangkau menyebabkan hak ODMK (Orang Dengan Masalah Kejiwaan) dan ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) sering terabaikan secara sosial. UU No.3 Tahun 1966 menyebutkan bahwa gangguan jiwa merupakan bentuk dari penyimpangan perilaku akibat adanya distorsi emosi sehingga ditemukan ketidakwajaran dalam bertingkah laku yang diakibatkan oleh menurunnya semua fungsi kejiwaan, yang meliputi proses berfikir, emosi, kemauan, dan perilaku psikomotorik, termasuk bicara. Terdapat beberapa faktor umum yang membuat seseorang mengalami gangguan jiwa. Pertama, adalah faktor ekonomi yang biasanya terjadi karena adanya kesulitan dalam perekonomian keluarga maupun dirinya sendiri. Kedua adalah faktor budaya, dengan adanya aturan-aturan dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan pola pikirnya. Ketiga, faktor keturunan yang berawal dari adanya faktor genetik dari keluarganya yang akan menjadi pemicu terbentuknya gangguan jiwa. Keempat, faktor keluarga berupa timbulnya konflik internal, dan diskriminasi yang dialaminya ketika berada di dalam lingkungan keluarganya. 3

3 Dewi, Dian Suluh Kusuma. Strategi Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam Penanganan Penderita Kesehatan Jiwa. Diakses melalui http://eprints.umpo.ac.id/1347/, pada tanggal 29 April 2016.

Ironisnya

yang terjadi

masyarakat,

mereka

di

yang

mengalami gangguan jiwa masih

mendapatkan

perlakuan

diskriminatif,

mendapatkan stigma,

dan

tersingkir dari lingkungannya. Banyaknya

penderita

Di Indonesia, lebih dari 57,000 orang dengan disabilitas psikososial (kondisi kesehatan kejiwaan), setidaknya sekali dalam hidup

gangguan jiwa berat yang

mereka pernah dipasung –

tidak mendapat penanganan

dibelenggu atau dikurung

secara oleh

medis

dikarenakan

faktor-faktor

seperti

5

BSIAN Seri 1

di ruang tertutup

kekurangan biaya, rendahnya pengetahuan keluarga dan masyarakat sekitar terkait dengan gejala gangguan jiwa, dan sebagainya. Akibatnya masih banyak penderita gangguan jiwa yang dipasung oleh anggota keluarganya, agar tidak mencederai dirinya dan/atau menyakiti orang lain di sekitarnya. Di Indonesia, lebih dari 57.000 orang dengan disabilitas psikososial (kondisi kesehatan kejiwaan), setidaknya sekali dalam hidup mereka pernah dipasung, dibelenggu, atau dikurung di ruang tertutup. 4 Dengan memperhatikan kebijakan Bebas Pasung 2017 dan masih tingginya kasus pemasungan gangguan jiwa di Indonesia, maka dibutuhkan terobosan dalam mencapainya. Beberapa pemerintah daerah telah membuat terobosan dalam penanganan ODGJ. Sehingga sangat penting dan membantu dalam membuat sistem penanganan bebas pasung secara nasional. Pemodelan Inovasi ini sangat penting untuk menjadi referensi bagi pemerintah daerah yang belum melaksanakan bebas pasung. Dalam

4

Human Rights Watch. 2016. Hidup di Neraka: Kekerasan Terhadap Penyandang Disabilitas

Psikososial di Indonesia. Diakses melalui http://www.hrw.org, pada tanggal 29 April 2016.


6

pemodelan inovasinya, tulisan ini menggunakan pendekan Flow-Oriented

Modelling dengan harapan akan lebih membantu dalam memahami sistem secara logika, tersruktur dan jelas. Dengan demikian, pemodelan ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi pemerintah dan institusi kesehatan pemerintah daerah khususnya dalam menangani kasus gangguan jiwa di Indonesia.

Tinjauan Literatur Pengertian

K

esehatan jiwa dimaknai sebagai kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu

memberikan kontribusi untuk komunitasnya 5. Dengan pengertian tersebut maka, dapat dipahami bahwa setiap individu yang “tidak dapat berkembang” secara fisik, mental, spiritual, dan sosial maka dapat dikatakan orang yang memiliki masalah kejiwaan, atau sering disebut sebagai Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK). Setiap individu ODMK berpotensi mengalami gangguan jiwa atau disabilitas psikososial yang berpengaruh pada gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan seperti depresi,

bipolar

disorder,

skizofrenia,

dan

katatonia.

Istilah

ini

mengungkapkan interaksi antara perbedaan psikologis dan batasan perilaku secara sosial atau kultural serta stigma masyarakat yang disematkan pada orang yang memiliki masalah kesehatan jiwa. 6 Selanjutnya, dari sudut

5

Pasal 1 ayat 1 UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

6

World Network of Users and Survivors of Psychiatry. 2009. “Manual on Implementation of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities.”. Diakses melalui http://www.chrusp.org/home /resources. Diakses pada tanggal 29 April 2016

BSIAN Seri 1

7

pandang psikologi kesehatan, gangguan atau penyakit adalah hasil dari proses-proses fisiologis dan sebagian besar terpisah dari proses-proses

psikologis dan sosial. 7 Halgin dan Whitborn (2007) menjelaskan empat dimensi yang menjadi kriteria seseorang digolongkan mengalami gangguan kejiwaan, yakni:  Tekanan (Distress) pengalaman sakit emosional atau fisikal merupakan hal biasa dalam kehidupan sehari-hari. Namun, depresi dalam atau kecemasan berlanjut dapat menjadi begitu hebat sehingga seseorang tidak mampu menjalankan tugas-tugas kesehariannya.  Kerusakan (Impairment) Seringkali tekanan berlebihan menyebabkan seseorang tidak dapat berfungsi optimal atau bahkan tidak dapat mencapai fungsi rata-rata .  Risiko terhadap diri sendiri atau orang lain Risiko di sini mengacu pada bahaya dan ancaman terhadap kesejahteraan seseorang.  Perilaku yang secara sosial atau budaya tidak dapat diterima. Kriteria abnormalitas dipandang dari sudut kewajaran norma yang digunakan oleh suatu kelompok sosial atau budaya.

Sistem Pengelolaan Disabilitas Psikososial Secara umum Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah menjamin hak dasar dan menentang adanya diskriminasi untuk semua warganya. Selanjutnya, dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 pasal 1 telah dijabarkan hak-hak penyandang disabilitas, yang memastikan pemberian hak dan kesempatan yang sama untuk penyandang disabilitas dalam semua aspek kehidupan termasuk pendidikan dan pekerjaan. Namun dalam kenyataaannya, 7

Alberry, Ian P. dan Munaffo, Marcus. 2011. Psikologi Kesehatan: Panduan Lengkap Dan Komprehensif

Bagi Studi Psikologi Kesehatan. Yogyakarta: Mitra Setia


8

penyandang disabilitas, khusunya disabilitas psikososial, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sering mendapatkan diskriminasi. Dalam UUD 1945 Pasal 28G ayat 2 bahkan telah ditegaskan bahwa“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”. Ketentuan Pasal 28G ayat 2 menyatakan pemasungan merupakan salah satu bentuk penyiksaan karena orang yang dipasung dirampas kebebasannya dan merasakan sakit, baik fisik maupun psikis. Pasal 28 ayat 1 menyatakan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hal ini diperkuat dengan beberapa regulasi sebagai pedoman dalam penanganan

dan

perlakuan

terhadap

penderita

gangguan

jiwa

sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Bab IX Pasal 144 - 151 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia Pasal 34, 42 dan pasal 54 namun masih banyak ditemukan kasus penanganan yang salah yaitu dengan cara penelantaran, pemasungan hingga tindak kekerasan terhadap orang dengan gangguan jiwa (Dirjen BUK Kemenkes RI, 2013). Selain itu, pada tahun 2011, Indonesia meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan memberlakukan UU No.9 Tahun 2011 guna mengintegrasikan konvensi tersebut ke dalam legislasi nasional sebagai upaya menyelaraskan peraturan perundangan di Indonesia sesuai konvensi tersebut. Berdasarkan pasal 2 UU No. 18 tahun 2014, upaya penanganan Kesehatan Jiwa dilakukan dengan berazaskan keadilan, perikemanusiaan, manfaat, transparansi,

akuntabilitas,

komprehensif,

perlindungan,

dan

non-

BSIAN Seri 1

9

diskriminasi. Selain itu penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa juga

menerapkan prinsip-prinsip keterjangkauan, keadilan, perlindungan hak asasi manusia, terpadu, terkoordinasi, berkelanjutan, efektif, membina hubungan lintas sektor, melakukan pembagian wilayah pelayanan, dan bertanggungjawab terhadap kondisi kesehatan jiwa seluruh populasi di wilayah kerjanya. 8 Pengelolaan dan penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa bertujuan:  Menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa

 Menjamin setiap orang dapat mengembangkan berbagai potensi kecerdasan  Memberikan pelindungan dan menjamin pelayanan kesehatan jiwa bagi ODMK dan ODGJ berdasarkan hak asasi manusia  Memberikan pelayanan kesehatan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi ODMK dan ODGJ  Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya dalam upaya kesehatan jiwa  Meningkatkan

mutu

Upaya

Kesehatan

jiwa

sesuai

dengan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan  Memberikan kesempatan kepada ODMK dan ODGJ untuk dapat memperoleh haknya sebagai Warga Negara Indonesia. Perhatian pemerintah dalam penanganan disabilitas psikososial telah diatur sejak tahun 1977, melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor PEM.29/6/15 tanggal 11 November 1977 yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia meminta kepada masyarakat untuk tidak 8

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 406/Menkes/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Jiwa Komunitas.


10

melakukan

pemasungan

terhadap penderita

gangguan jiwa

dan

menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menyerahkan perawatan penderita gangguan jiwa di rumah sakit jiwa. Surat tersebut juga berisi instruksi untuk para Camat dan Kepala Desa agar secara aktif mengambil prakarsa dan langkah-langkah dalam penanggulangan pasien gangguan jiwa yang ada didaerah mereka. Pemasungan yang dimaksud adalah salah satu bentuk pengekangan yang secara tradisional, tanpa akses pada perawatan kesehatan jiwa dan layanan pendukung lain, untuk membatasi orang yang dianggap atau mengalami disabilitas psikososial di dalam atau di luar rumah. Pengekangan ini berupa mengikat orang atau menguncinya di kamar, gudang, kurungan atau kandang hewan selama beberapa jam tapi bisa pula berhari-hari hingga bertahun-tahun. Pasung biasanya dipraktikkan oleh keluarga yang percaya bahwa saudaranya yang menyandang disabilitas psikososial kerasukan roh jahat, atau khawatir dia bisa melukai diri atau orang lain, atau dia bisa kabur. Pasung juga digunakan di pusat-pusat perawatan tradisional atau keagamaan di Indonesia sebagai bentuk pengekangan, hukuman, atau “pengobatan.” Di sebuah rumah sakit, bentuk pembelengguan fisik biasanya tidak disebut pasung karena secara teknis dilakukan dalam tempo singkat, bersamaan dengan pemberian obat oral atau suntik, dan dalam pengawasan seorang psikiater. 9 Penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa dilakukan secara umum dilakukan dengan 4 jenis upaya yakni: promotif, preventif, kuratif; dan rehabilitatif.10 Upaya kesehatan secara kuratif merupakan kegiatan pemberian pelayanan kesehatan terhadap ODGJ yang mencakup proses diagnosis dan penatalaksanaan yang tepat sehingga ODGJ dapat berfungsi kembali secara wajar di lingkungan keluarga, lembaga, dan masyarakat. Upaya kuratif

9

Human Rights Watch. 2016. Hidup di Neraka: Kekerasan Terhadap Penyandang Disabilitas Psikososial

di Indonesia. Diakses melalui http://www.hrw.org, pada tanggal 29 April 2016. 10

UU No. 18 Tahun 2014 Pasal 4 Ayat 1

BSIAN Seri 1 jiwa

ditujukan

untuk

penyembuhan

atau

pemulihan,

11

kesehatan

pengurangan penderitaan, pengendalian disabilitas, dan pengendalian

gejala penyakit. Penanganan ODGJ dapat dilakukan dengan cara rawat jalan atau

rawat inap. Upaya kesehatan secara rehabilitatif merupakan

kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan jiwa yang ditujukan untuk mencegah atau mengendalikan disabilitas, memulihkan fungsi sosial, memulihkan fungsi okupasional, dan mempersiapkan dengan memberi kemampuan ODGJ agar mandiri di masyarakat. Upaya rehabilitatif ODGJ dilakukan dengan cara rehabilitasi psikiatrik dan/atau psikososial dan rehabilitasi sosial.

Sistem Pelayanan Kesehatan Jiwa Dalam

menyelenggarakan

pelayanan

kesehatan

jiwa,

pemerintah

membangun sistem pelayanan kesehatan jiwa yang berjenjang dan komprehensif. Sistem pelayanan kesehatan jiwa terdiri dari dari dua jenis yakni pelayanan kesehatan jiwa dasar dan pelayanan kesehatan jiwa rujukan. Pelayanan kesehatan jiwa dasar merupakan pelayanan kesehatan jiwa yang diselenggarakan terintegrasi dalam pelayanan kesehatan umum di Puskesmas dan jejaring, klinik pratama, praktik dokter dengan kompetensi pelayanan kesehatan jiwa, rumah perawatan, serta fasilitas pelayanan di luar sektor kesehatan dan fasilitas rehabilitasi berbasis masyarakat 11. Fasilitas pelayanan kesehatan meliputi Puskesmas dan jejaring, klinik pratama, dan praktik dokter dengan kompetensi pelayanan kesehatan jiwa, rumah sakit umum, rumah sakit jiwa; dan rumah perawatan. Sedangkan pelayanan kesehatan jiwa rujukan meliputi pelayanan kesehatan jiwa di rumah sakit jiwa, pelayanan kesehatan jiwa yang terintegrasi dalam pelayanan kesehatan umum di rumah sakit, klinik utama, dan praktik dokter spesialis kedokteran jiwa 12.

11

12

UU No. 18 Ta hun 2014 Pa sal 33 UU No. 18 Ta hun 2014 Pa s al 33


12

Inovasi Pelayanan Kesehatan Jiwa Sebagaimana telah digambarkan pada bagian pendahuluan, beberapa pemerintah daerah telah melakukan terobosan-terobosan dalam pelayanan kesehatan jiwa, diantaranya; Kabupaten Muara Enim, Provinsi Jawa Timur

dan Inovasi Kabupaten Indragiri Hilir. Dari berbagai terobosan tersebut, dapat dilihat model dari sistem kerja pelayanan tersebut sebagai berikut :

Inovasi Bebas Pasung Muara Enim Inovasi Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam menangani ODGJ khususnya untuk kasus pasung diperkenalkan dengan nama “Inovasi Bebas Pasung”. Penyelenggaraan pelayanan ini dilakukan dengan beberapa hal sebagai berikut :  Tim kesehatan jiwa atau kader-kader desa melibatkan kepala desa, perangkat desa, kader kesehatan desa, dan tokoh masyarakat. Tim ini bertugas memantau kondisi pasien dan juga melaporkan jika ditemukan pasien baru di desa atau ditemuan adanya pemasungan dan bersama tim kesehatan di Puskesmas melakukan pembebasan pasung.  Bersama semua tim yang ada di desa serta dibantu dengan pihak puskesmas melakukan pembebasan pasung ODGJ. Pembebasan pasung ini berdasarkan hasil laporan dari kader-kader yang ada di desa. Kemudian pasien diperiksa langsung oleh dokter untuk menindaklanjuti pengobatan

penyembuhan

pasien,

apakah

pasien

dilakukan

pengobatan melalui pengobatan di rumah atau dirujuk ke rumah sakit.  Pasien dengan kondisi yang memprihatinkan dirujuk ke RS untuk dilakukan pengobatan hingga pasien membaik dan stabil. Jika pasien sudah stabil akan dikembalikan ke keluarga masing-masing dan dilakukan pengobatan dirumah.  Program pengobatan pasien ODGJ di Kabupaten Muara Enim yang merupakan program puskesmas, bekerja sama dengan bidan desa agar

BSIAN Seri 1

13

distribusi obat dapat dijangkau tanpa terkecuali dan agar obat dapat dikonsumsi pasien secara berkesinambungan dengan memberikan

kewenangan kepada bidan desa yang telah dilatih terlebih dahulu untuk mendistribusikan obat. Pasien mendapat pengobatan gratis. Setiap bidan desa mendapatkan surat perintah tugas (SPT) yang berisi pelimpahan kewenangan dari pimpinan puskesmas. Obat-obat yang diberikan disesuaikan dengan resep yang diberikan oleh dokter puskesmas. Bidan desa hanya meneruskannya saja. Setiap tiga bulan dokter puskesmas akan mengadakan kunjungan ke desa untuk memantau kemajuan pengobatan pasien gangguan jiwa. Dengan kegiatan ini, obat dapat terdistribusi dengan baik. Pasien dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah bisa mendapatkan obat tanpa harus mengeluarkan biaya transportasi ke puskesmas atau rumah sakit. Pengobatan yang dilakukan di rumah, akan dipantau terus oleh kaderkader desa. Gambaran model inovasi OGDJ Bebas Pasung Kabupaten Muara Enim seperti pada Gambar 1 Gam bar 1. Pemodelan Inovasi Bebas Pasung Kabupaten Muara Enim

Sumber : Diolah dari data lapangan Laboratorium inovasi


14

Inovasi MLM Jawa Timur Inovasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menangani ODGJ khususnya untuk kasus pasung diperkenalkan dengan nama ‘MLM Pasung’ Cara Cepat Jawa Timur Bebas Pasung”. Penyelenggaraan pelayanan ini dilakukan dengan beberapa hal sebagai berikut: 

Petugas kesehatan rumah sakit jiwa dibantu oleh tim medis melakukan investigasi ke desa-desa untuk melakukan pembebasan pasung. Pembebasan pasung ini berdasarkan hasil laporan dari masyarakat setempat dan investigasi yang dilakukan oleh petugas rumah sakit. Kemudian pasien diperiksa langsung oleh dokter untuk menindaklanjuti pengobatan

penyembuhan

pasien,

apakah

pasien

dilakukan

pengobatan melalui pengobatan di rumah atau dirujuk ke Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) atau pondok yang khusus menangani pasien sakit jiwa. 

13

Pasien dengan kondisi yang memprihatinkan dirujuk ke Liponsos atau pondok yang khusus menangani pasien sakit jiwa untuk dilakukan pengobatan hingga pasien membaik dan stabil. Jika pasien sudah stabil akan dikembalikan ke keluarga masing-masing dan dilakukan pengobatan di rumah. Biaya rehabilitasi pasien tidak dipungut biaya.



Pengobatan dilakukan melalui rawat jalan di Puskesmas atau RSUD setempat yang melibatkan secara langsung dokter spesialis penyakit jiwa. Pengobatan dilakukan secara gratis.



Setelah pasien sembuh, pemerintah mengadakan dan memberikan pelatihan serta pemberdayaan dengan melakukan kerjasama dengan

13

Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kabupaten Kediri. 2015. Pemkab Kediri Ikuti Gelar Budaya Kerja

Tingkat

Provnsi

Jawa

http://humas.kedirikab.go.id/index.php/2015/11/04/

Timur

2015.

Diakses

melalui

pemkab-kediri-ikuti-gelar-budaya-kerja-tingkat-

provinsi-jawa-timur-2015/, pada tanggal 22 April 2016.

BSIAN Seri 1

15

pihak rumah sakit bagi pasien ODGJ. Hal ini dilakukan agar penanganan ODGJ berkelanjutan dan salah satu upaya kesembuhan.

Gambaran Model “MLM Pasung - Cara Cepat Jawa Timur Bebas Pasung” Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada Gambar 2. Gam bar 2. Pemodelan Inovasi MLM Pasung Provinsi Jawa Timur

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Inovasi Desa Siaga Sehat Kabupaten Indragiri Hilir Inovasi Desa Siaga Sehat merupakan Inovasi dalam memberikan pelayanan ODGJ khususnya untuk kasus pasung. Dalam menyelenggarakan pelayanan ini, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melakukan dengan beberapa hal sebagai berikut :  Petugas kesehatan puskesmas Kabupaten Indragiri Hilir dibantu oleh tim medis yang bertugas di puskemas pembantu (Pustu) kelurahan mendatangi langsung

rumah

pasien

ODGJ,

serta

melakukan


16

pembebasan pasung. Pembebasan pasung ini berdasarkan hasil laporan dari masyarakat setempat dan investigasi yang dilakukan oleh petugas puskesmas. Kemudian pasien diperiksa langsung oleh dokter untuk menindaklanjuti pengobatan penyembuhan pasien,

 Pengobatan dilakukan dengan cara datang dari rumah ke rumah, yang dilakukan dengan melibatkan secara langsung dokter spesialis penyakit jiwa. 14 Pengobatan dilakukan secara gratis, tidak dipungut dengan biaya. 15 Pengobatan dilakukan dengan melakukan penyuntikan dan pemberian obat yang dilakukan secara rutin setiap bulannya hingga pasien benar-benar sembuh. 16  Setelah pasien sembuh, pemerintah mengadakan dan memberikan pelatihan membuat kerajinan tangan bagi pasien ODGJ yang melibatkan berbagai organisasi dan memberi kesibukan lainnya, sehingga penyakitnya tidak kambuh lagi. Hal ini dilakukan agar penanganan ODGJ dapat berkelanjutan. 17 Gambaran Model Desa Siaga Sehat Kabupaten Indragiri Hilir seperti pada Gambar 3. Gam bar 3 : Pemodelan Inovasi Desa Siaga Kabupaten Indragiri Hilir 14

Anonim. 2016. Warga Sambut Baik Program Pemerintah yang Melakukan Pengobatan ODGJ dari Rumah

Kerumah.

Detak

Riau

News,

21

Februari

2016.

Diakses

melalui

http://detakriaunews.com/berita-warga-sambut-baik-program-pemerintah-yang-melakukanpengobatan-odgj-dari-rumah-kerumah-.html. Diakses pada tanggal 22 April 2016. 15

Midrayani, Netty dan Syahroni Alby. 2016. Kasus ODGJ Ditemukan di Indragiri Hilir, Riau. Antara Nwes, kamis 3Maret 2016. Diakses melalui http://www.antaranews.com/berita/548333/312-kasus-odgjditemukan-di-indragiri-hilir-riau. Diakses pada tanggal 22 April 2016.

16

Pratama. 2016. Puskesmas Tembilahan Kembali Lakukan Pengobatan ODGJ, Keluarga Pasien Ucapkan

Terima

Kasih.

Haria

http://harianriau.co/news/detail/1253/

Riau,

jumat

25

Maret

2016.

Diakses

melalui

puskesmas-tembilahan-kembali-lakukan-pengobatan-odgj-

keluarga-pasien-ucapkan-terima-kasih, pada tanggal 29 April. 17

Anonim. 2016. Dinkes Inhil: Penanganan ODGJ Masih Bekerja Persektor. Riau One, Kamis 7 April 2016.

Diakses

melalui

http://riauone.com/advertorial/Dinkes-Inhil--Penanganan-ODGJ-Masih-

Bekerja-Persektor-. Diakses pada tanggal 29 April 2016.

Gam bar 3. Pemodelan Inovasi Desa Siaga Kabupaten Indragiri Hilir

17

BSIAN Seri 1

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Pemodelan Inovasi Bebas Pasung Sebagaimana dijabarkan

diatas,

penanganan disabilitas

psikososial

khususnya pasung secara literature dan best practices pemerintah daerah sangat bervariasi. Dalam pengembangan model Inovasi bebas pasung dengan dua langkah yakni: Pemetaan Literatur dan Inovasi Pemda, Pemodelan Inovasi Bebas Pasung.

Identifikasi Aktivitas dan Aktor Dari literatur diatas, dapat diidentifikasi dan dipetakan aktivitas, aktor dan metode dan tempat pelayanan kesehatan jiwa seperti pada Tabel 2.


18

Tabel. 2 Identifikasi dan Pemetaan Aktivitas, Aktor, Metode dan Fasilitas

Aktivitas M enyerahkan perawatan ODGJ Akt if mengambil prakarsa dan l an gkah

Aktor

Metode

Fasilitas

Masyarakat Camat dan Kepala Desa

P el ayanan kuratif

rawat jalan dan rawat inap

P el ayanan rehabilitatif

rehabilitasi psikiatrik dan sosial

P el ayanan kesehatan jiwa dasar

Integrasi dengan pelayanan umum

Puskesmas, klinik, praktik dokter, rumah perawatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan rehabilitasi mandiri

P el ayanan kes ehatan rujukan

Integrasi dengan pelayanan umum

Rumah sakit jiwa, klinik utama dan dokter spesialis kedokteran jiwa

Sumber : diolah dari berbagai regulasi kesehatan jiwa

Selanjutnya, hasil identifikasi dan pemetaan aktivitas, aktor pelayanan inovasi Bebas Pasung pada beberapa pemerintah daerah terlihat pada Tabel 3.

Tabel. 3 Identifikasi Aktivitas dan Aktor Inovasi Bebas Pasung di Pemda.

Aktivitas

M em antau kondisi ODGJ

Aktor

M elaporkan ke Puskesmas

Tim (Kepala Desa & Perangkat Desa), kader kesehatan/bidan desa, tokoh masyarakat

M elakukan investigasi ODGJ

Petugas RS dan tim medis

M elakukan investigasi ODGJ

Petugas puskesmas dan tim medis

Muara Enim

Jatim

Indragiri Hilir

V V

V

V

M em bebaskan ODGJ yang dipasung

Tim dan Dokter

V

V

V

M em eriksa kondisi ODGJ

Dokter

V

V

V

M em berikan pengobatan di rum ah atau rujukan ke RS

Dokter

V

M em berikan pengobatan di RS atau Liponsos

Dokter

Pengobatan dengan m edatangi ke rumah Distribusi obat Raw at jalan

V

Dokter spesialis

Bidan desa Puskesmas/RSUD

Pelatihan dan pem berdayaan Sumber : diolah dari berbagai Inovasi pemerintah daerah

V

V V V

19

BSIAN Seri 1

V


20

Pemodelan Inovasi Bebas Pasung Pemerintah Daerah Berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaan literatur dan praktek inovasi bebas pasung pemerintah daerah, maka penanganan ODGJ meliputi dua jenis, yakni pelayanan kuratif dan pelayanan rehabilitatif. Pelayanan kuratif merupakan upaya menstabilkan kondisi kejiwaan pasien mulai dari mendiagnosa,

pengurangan/pemulihan, serta

pengendalian. Dalam

pelayanan kuratif ini sangat penting peran dari keluarga/masyarakat, kepala desa/lingkungan, kader kesehatan, dan dokter spesialis dalam mendukung keberhasilan stabilisasi ODGJ. Selain itu, dukungan fasilitas pelayanan kesehatan meliputi puskesmas dan jejaring, klinik pratama, dan praktik dokter dengan kompetensi pelayanan kesehatan jiwa, rumah sakit umum, rumah sakit jiwa; dan rumah perawatan. Pada pelayanan kuratif ODGJ ini, terdapat beberapa hal yang sangat penting di perhatikan antara lain:  Partisipasi masyarakat untuk melaporkan ODGJ terutama yang dipasung dan menyerahkan ke fasilitas kesehatan jiwa untuk dilakukan pemulihan atau stabilitasi kejiwaan. Pada tahap ini sangat penting untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat terkait dengan ODGJ. Sehingga media sosialisasi ODGJ dan pasung sangat penting untuk dilakukan.  Selain partisipasi masyarakat, "Sistem Jemput Bola”dari tim kesehatan pemerintah daerah juga sangat penting. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pemantauan kepada ODGJ.  Investigasi ODGJ dilakukan oleh tim kesehatan pemerintah daerah yang terdiri dari dokter spesialis, perangkat desa, petugas rumah sakit/ puskesmas / dinas kesehatan untuk membebaskan dan memutuskan langkah rehabilitasi berikutnya.  Pemeriksaan kondisi ODGJ oleh dokter spesialis untuk menentukan sistem pengobatannya.

BSIAN Seri 1

21

 ODGJ dengan kondisi parah yang membahayakan diri sendiri atau orang lain mendapatkan rujukan untuk perawatan penstabilan jiwa di rumah sakit jiwa atau rumah/pondok ODGJ sampai pada kondisi tertentu hingga dapat dilakukan perawatan di rumah.  ODGJ dengan kondisi ringan yang tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain, dapat dilakukan pengobatan di rumah. Pengobatan di rumah pada umumnya dilakukan keluarga pasien dengan cara mendatangi fasilitas kesehatan seperti rumah sakit/puskesmas untuk pemeriksaan secara rutin dan pengambilan obat. Namun, pola seperti ini seringkali kurang efektif untuk keluarga miskin karena mereka sering kali

terkendala dengan biaya transportasinya ke fasilitas kesehatan. Pada kasus seperti ini, tim kesehatan dapat memberikan pelayanan pengantaran obat ke pasien dan pemeriksaan rumah di rumah dengan melibatkan bidan desa/ kader kesehatan. Rehabilitatif ODGJ sangat penting untuk mencegah atau mengendalikan disabilitas, memulihkan fungsi sosial, memulihkan fungsi okupasional, dan mempersiapkan dengan memberi kemampuan ODGJ agar mandiri di masyarakat. Beberapa hal yang sangat penting diperhatikan antara lain sebagai berikut:  ODGJ yang telah telah sembuh/stabil perlu dijaga supaya tidak kambuh kembali. Oleh karena itu, ODGJ yang telah sembuh tetap perlu mendapatkan

ruang konsultasi

kejiwaan

serta

pengembangan

kepribadian. Konsultasi ini tentunya tidak hanya untuk ODGJ saja tetapi juga untuk keluarga dan lingkungannya.  ODGJ salah satunya disebabkan karena faktor menganggur dan tidak memiliki kesibukan. Oleh karena itu, pemberian keterampilan kepada ODGJ yang telah stabil menjadi sangat penting sehingga mereka dapat mandiri dalam bermasyarakat.  Evaluasi ODGJ secara berkala.


22

Model Inovasi bebas pasung pemerintah daerah seperti pada Gambar 4. Gambar 4. Pemodelan Inovasi Bebas Pasung Pemerintah Daerah

Daftar Pustaka Anonim. 2016. Dinkes Inhil: Penanganan ODGJ Masih Bekerja Persektor. Riau

One,

Kamis

7

April

2016.

Diakses

melalui

http://riauone.com/advertorial/Dinkes-Inhil--Penanganan-

ODGJ-Masih-Bekerja-Persektor-, pada tanggal 29 April 2016. Anonim. 2016. Warga Sambut Baik Program Pemerintah yang Melakukan

Pengobatan ODGJ dari Rumah Kerumah. Detak Riau News, 21 Februari 2016. Diakses melalui http://detakriaunews.com/beritawarga-sambut-baik-program-pemerintah-yang-melakukan-

BSIAN Seri 1

23

pengobatan-odgj-dari-rumah-kerumah-.html, pada tanggal 22 April 2016.

Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kabupaten Kediri. 2015. Pemkab

Kediri Ikuti Gelar Budaya Kerja Tingkat Provnsi Jawa Timur 2015. Diakses melalui http://humas.kedirikab.go.id/index.php/2015/11/04/pemkabkediri-ikuti-gelar-budaya-kerja-tingkat-provinsi-jawa-timur-2015/, pada tanggal 22 April 2016. Dewi, Dian Suluh Kusuma. Strategi Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam

Penanganan

Penderita

Kesehatan

Jiwa.

Diakses

melalui http://eprints.umpo.ac.id/1347/, pada tanggal 29 April 2016. Dinas Kesehatan Jawa Tengah. 2012. Kebijakan dan Program Keswa

Kemenkes

RI.Diakses

melalui http://www.dinkesjatengprov.go.id/dokumen/manajemen_inf ormasi/Rakonter 2012/KEBIJAKAN%20DAN%20PROGRAM%20KESWA%20SEMARANG _PDF.pdf, pada tanggal 29 April 2016. Direktorat Bina Kesehatan Jiwa. 2015. Indonesia Bebas Pasung: Pencapaian

Program.

Diakses

melalui

http://sehat-

jiwa.kemkes.go.id/detailkegiatandirektorat/7, pada tanggal 22 April 2016. Halgin, Richard P. & Whitbourne, Susan Krauss.2007. Abnormal Psychology: Clinical Perspective on Psychological Disorders. Boston: McGraw Hill. Human Rights Watch. 2016. Hidup di Neraka: Kekerasan Terhadap

Penyandang

Disabilitas

Psikososial

di

Indonesia.

melalui http://www.hrw.org, pada tanggal 29 April 2016.

Diakses


24

Humas MenpanRB. 2016. Deputi Pelayanan Publik Kunjungi TOP 99 Di Jatim. Diakses melalui http://www.menpan.go.id/berita-terkini/4548-deputipelayanan-publik-kunjungi-top-99-di-jatim, pada tanggal 22 April 2016. Kementerian Kesehatan RI. 2013. Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar Tahun 2013. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Keputusan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor:

406/Menkes/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Jiwa Komunitas. Midrayani, Netty dan Syahroni Alby. 2016. Kasus ODGJ Ditemukan di

Indragiri Hilir, Riau. Antara Nwes, kamis 3Maret 2016. Diakses melalui http://www.antaranews.com/berita /548333/312-kasus-odgjditemukan-di-indragiri-hilir-riau, pada tanggal 22 April 2016. Pratama. 2016. Puskesmas Tembilahan Kembali Lakukan Pengobatan ODGJ,

Keluarga Pasien Ucapkan Terima Kasih. Haria Riau, jumat 25 Maret Diakses

2016. melalui

http://harianriau.co/news/detail/1253/puskesmas-

tembilahan-kembali-lakukan-pengobatan-odgj-keluarga-pasienucapkan-terima-kasih, pada tanggal 29 April 2016. World Network of Users and Survivors of Psychiatry. 2009. “Manual on Implementation of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities.”.

Diakses

melalui

http://www.chrusp.org/home

/resources, pada tanggal 29 April 2016 Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

25

BSIAN Seri 1

PELAYANAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN INOVATIF Pemodelan Inovasi Pelayanan Kantor Arsip dan Perpustakaan Agustinus Sulistyo

Pendahuluan

T

idak bisa dipungkiri bahwa saat ini peran kearsipan dan perpustakaan semakin kurang diperhatikan. Arsip dan pustaka dianggap sebagai dokumen statis yang tidak atau kurang bermanfaat. Arsip hanya

dicari jika dibutuhkan, yaitu saat terdapat keperluan untuk urusan administrasi atau kelengkapan dokumen. Apabila tidak dibutuhkan maka arsip hanya akan ditumpuk di pojok ruangan berdebu. Demikian juga dengan pustaka atau buku, setali tiga uang. Apabila tidak dibutuhkan maka hanya akan ditumpuk sampai berdebu. Padahal peran arsip dan pustaka dalam rangka mencerdaskan bangsa begitu besar. Namun Kantor Arsip dan Perpustakaan yang ada di pemerintahan dianggap sebagai tempat buangan bagi pegawai yang tidak berprestasi. Maka tidak salah apabila kondisi kantornya menjadi kotor, tidak berseri, suram dan kumuh dipenuhi dengan tumpukan arsip dan pustaka berdebu. Potret tersebut tidak hanya terjadi di kantor arsip dan


26

perpustakaan

……dari seribu (1000) penduduk, hanya satu orang yang memiliki minat baca.

tapi

juga

pemerintah bahkan

perpustakaan-perpustakaan sekolah. Hal tersebut sangat mungkin terjadi perkembangan

karena teknologi

yang semakin cepat khususnya dalam hal keterbukaan informasi. Saat ini banyak situs yang menyediakan konten buku, majalah, atau pustaka lainnya yang lebih mudah diakses oleh pengguna (e-book, e-journal, e-magazine dan sebagainya). Maka tidak aneh apabila kantor-kantor perpustakaan sepi pengunjung. Kondisi tersebut juga didorong menurunnya minat baca orang Indonesia. Data Statistik Sosial Budaya BPS tahun 2012 menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum menjadikan kegiatan membaca sebagai sumber utama mendapatkan informasi. Sebanyak 91,68 % penduduk yang berusia 10 tahun ke atas lebih menyukai menonton televisi, dan hanya sekitar 17,66 % yang menyukai membaca surat kabar, buku, atau majalah. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) pada tahun 2009 menempatkan minat baca Indonesia pada posisi terendah dari 52 negara Asia Timur. Sementara itu, pada tahun 2011, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) merilis data bahwa indeks minat baca di Indonesia hanya 0,001. Artinya, dari seribu (1000) penduduk, hanya satu orang yang memiliki minat baca. Data di atas menunjukkan rendahnya minat baca masyarakat Indonesia. Budaya membaca yang rendah dan belum menjadi budaya yang melekat di kehidupan sehari-hari, bahkan terjadi juga di kalangan siswa sekolah. Rendahnya budaya membaca di kalangan siswa bisa disebabkan karena

BSIAN Seri 1

27

kemampuan membaca di kalangan siswa yang rendah. Hasil penelitian Programme for International Student Assessment (PISA) pada tahun 2015

tentang kemampuan membaca siswa menyebutkan bahwa kemampuan membaca siswa di Indonesia menduduki urutan ke-69 dari 76 negara yang disurvei. Hasil ini lebih rendah dari Vietnam yang menduduki urutan ke-12 dari total negara yang disurvei (harianjogja.com). Gambaran tersebut memberikan penjelasan bahwa apabila unit Arsip dan Perpustakaan masih tetap hidup maka harus melakukan pembenahan atau inovasi. Arsip dan pustaka tidak bisa lagi dianggap sebagai barang mati yang diikat dan ditumpuk di pojok ruangan dan hanya dibuka kalau dibutuhkan. Arsip dan pustaka harus diperlakukan sebagai aset yang harus dijaga dan dirawat karena mempunyai nilai yang tak terkira. Pelayanan yang diberikan oleh unit Arsip dan Perpustakaan juga tidak lagi sekedar menunggu masyarakat datang ke kantor, memilih arsip/pustaka yang dibutuhkan, meminjam atau membacanya kemudian pulang. Pelayanan harus dilakukan secara maksimal ( excellent service) untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Melihat perkembangan yang terjadi pada saat ini, ternyata sudah ada unit Arsip dan Perpustakaan - atau disebut dengan istilah lain - yang sudah banyak melakukan

inovasi dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi

pelayanannya. Misalnya Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Kulon Progo, Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun, Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan masih banyak lagi lainnya. Sangat penting untuk mempelajari inovasi dan perubahan yang dilakukan oleh kantor/unit tersebut dalam mengelola arsip dan pustaka sehingga dapat ditiru dan dikembangkan oleh daerah lain.


28

Arsip dan Pustaka

U

ntuk

membahas

lebih

lanjut

mengenai

arsip

dan

pustaka/perpustakaan berikut ini akan diulas berbagai pengertian arsip dan pustaka yang terkait dengan upaya pembenahan atau

inovasi kearsipan dan pustaka/perpustakaan. Ada beberapa pengertian tentang arsip dari para pakar yang disadur dari laman www.smksurat.com. Menurut Prof. Dr. Mr. Prajudi Atmosoedirdjo, dijelaskan bahwa arsip merupakan

tempat

menyimpan

bahan-bahan tertulis

(geschreven

strukken), piagam (vorkanden), daftar (register), dokumen (dokumententen) dan pets (kearten) yang dilakukan secara teratur. Selain itu, dalam Seminar Dokumentasi

atau

Arsip

Kementerian

(28

Februari

1957)

yang

diselenggarakan di Jakarta menyebutkan bahwa terdapat dua pengertian arsip. Pertama, arsip merupakan kumpulan dari surat menyurat yang terjadi karena adanya pekerjaan,

aksi,

transaksi,

tindak-tanduk dokumen

(dokulitentalre handling) yang disimpan sehingga ketika dibutuhkan dapat dipersiapkan untuk melaksanakan tindakan selanjutnya. Kedua, arsip sebagai suatu badan, di mana di dalamnya diadakan pencatatan, penyimpanan, pengolahan tentang segala surat-surat, baik dalam pemerintahan maupun dalam soal umum serta melingkupi tujuan surat ke dalam

maupun

ke

luar

dengan

sistem

tertentu

yang

dapat

dipertanggungjawabkan. Selanjutnya pengertian arsip menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) adalah segala kertas, naskah, buku, mikro film, film, rekaman suara, gambar peta, bagan, atau dokumen lain dalam segala macam bentuk dan sifatnya serta dengan segala cara penciptaannya dan yang dihasilkan atau diterima oleh suatu badan. Arsip ini dijadikan sebagai bukti dari tujuan, fungsi, kebijakan, keputusan, prosedur, pekerjaan atau kegiatan lain pemerintah atau karena pentingnya informasi yang terkandung di dalamnya. Sementara

BSIAN Seri 1

29

itu dalam UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam

berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi

kemasyarakatan,

dan

perseorangan

dalam

pelaksanaan

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terdapat beberapa jenis arsip menurut UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yakni :  Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.  Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.  Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.  Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.  Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki

nilai

guna kesejarahan,

telah

habis

retensinya,

dan

berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.  Arsip terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.  Arsip umum adalah arsip yang tidak termasuk dalam kategori arsip terjaga.


30

Sementara yang dimaksud dengan pustaka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 1992) adalah kitab, buku, atau buku primbon. Sementara kalau perpustakaan menunjuk pada tempat, gedung, atau ruang yang disediakan untuk pemeliharaan dan penggunaan koleksi buku. Atau juga bermakna koleksi buku, majalah, dan bahan kepustakaan lainnya yang disimpan untuk dibaca, dipelajari, dan dibicarakan. Di dalam UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Sementara yang dimaksud dengan koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan. Koleksi perpustakaan inilah yang kita sebut sebagai buku atau pustaka meskipun dalam hal ini bentuknya mungkin tidak hanya berupa buku semata. Dalam memberikan pelayanan, perpustakaan didasarkan pada asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan. Perpustakaan sendiri tidak hanya

berfungsi sebagai tempat menyimpan koleksi perpustakaan, berupa buku atau dokumen lain tetapi perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan,

penelitian,

pelestarian,

informasi,

dan

rekreasi

untuk

meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Dalam melaksanakan layanan perpustakaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan sebagai berikut :  Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka;

BSIAN Seri 1

berdasarkan standar nasional perpustakaan;

31

 Setiap perpustakaan menerapkan tata cara layanan perpustakaan

 Setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi;  Layanan perpustakaan tersebut dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka;  Layanan perpustakaan diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pemustaka;  Layanan perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerjasama antar perpustakaan;  Layanan perpustakaan secara terpadu tersebut dilaksanakan melalui jejaring telematika. Melalui pengertian tersebut di antara arsip dan pustaka sebenarnya mempunyai makna yang sama atau bisa dikatakan serupa, yaitu sebagai dokumen yang mempunyai nilai penting sehingga mesti dijaga dan dipelihara supaya bisa dimanfaatkan dimasa mendatang. Persamaan inilah yang membuat tempat pengelolaan/pemeliharaan arsip dan pustaka seringkali dijadikan satu, misalnya di Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah.

Inovasi Pelayanan Arsip dan Perpustakaan

S

ebagaimana dijelaskan di awal tulisan ini bahwa saat ini tantangan yang dihadapi dalam pelayanan arsip dan perpustakaan sangat berat. Maka tidak salah apabila para pengelola arsip dan perpustakaan

seringkali disebut “orang buangan”yaitu orang-orang yang tidak terpakai, tidak disukai, kurang kompeten atau tidak mampu bekerja maksimal di unit lain sehingga dibuang atau ditempatkan di unit arsip dan perpustakaan. Kondisi ini semakin menenggelamkan keberadaan unit arsip dan perpustakaan.


32

Dalam upaya pengembangan atau inovasi pelayanan unit arsip dan perpustakaan terdapat beberapa hal yang mesti dilakukan. Menurut Trini Haryanti, inovasi pengembangan dan pemberdayaan perpustakaan tidak lepas dari layanan pelanggan (customer service), peduli pelanggan

(customer care), kepuasan pelanggan (costumer satisfaction), dan layanan yang bagus (service excellent). Inovasi pengembangan perpustakaan menurut Trini Haryanti dapat dibagi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:  Inovasi Layanan : membuat layanan lebih baik, memuaskan, dan berkelanjutan dengan menyiapkan : a) fasilitas yang memadai, up date, b) petugas yang friendly, interaktif dengan pengunjung, c) kenyamanan, mencakup : ruang, kondisi, dan situasi, d) koleksi yang beragam : up

date, lengkap, dan e) pemenuhan kebutuhan pengguna, tidak sekedar buku, tapi juga berupa program;  Inovasi Kegiatan : kegiatan harus dibuat secara partisipatif bersama pengguna, harus in-line antara kegiatan satu dengan lainnya dan berkesinambungan,

terus

dikembangkan

dan

bermuara

pada

pencerdasan masyarakat yang berbasis pada kepentingan masyarakat;  Inovasi Pemberdayaan Masyarakat : melibatkan masyarakat dalam layanan, kegiatan dan setiap aktivitas yang dilakukan. Bukan hal yang sulit apabila perpustakaan memberikan layanan yang mendekatkan pada konsumen. Dengan menitipkan koleksi di setiap titik layanan tertentu berarti sudah menyertakan masyarakat dalam layanan. Mendekatkan

layanan

pada

masyarakat

berarti

memudahkan

masyarakat dalam menjangkau wilayah layanan. Mengikutksertakan dalam kepanitiaan kegiatan merupakan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap kegiatan. Mengakomodir kelompok kelompok masyarakat dalam aktivitas dan pengembangannya merupakan pemenuhan kebutuhan masyarakat;

BSIAN Seri 1

33

 Inovasi Kemitraan : perpustakaan tidak akan berkembang kalau berjalan

sendiri, harus ada kerjasama kemitraan baik dengan pihak swasta sebagai sponsor atau sebagai kerjasama dengan program dan indikator

keberhasilan yang sudah jelas. Faktor kepercayaan pihak swasta kepada pihak pemerintah perlu dibangun kembali dengan transparansi, profesionalitas kerja, serta pertanggungjawaban yang jelas dan tepat waktu. Hal penting yang harus dibuktikan adalah rasionalitas dan kejelasan atas program yang komprehensif. Kerjasama tidak bisa dilakukan jika setiap apa yang dilakukan berupaya mendapat imbalan. Namun, mesti diingat bahwa apa yang dilakukan adalah tahapan mencapai prestasi yang akan diikuti oleh kepercayaan dari masyarakat maupun mitra. Beberapa unit pengelola arsip dan perpustakaan di daerah berikut ini dapat dikatakan sudah berhasil melakukan inovasi dalam pelayanan unit arsip dan perpustakaan. Mereka mampu membuat terobosan, melakukan inovasi dalam pelayanan unit arsip dan perpustakaan sehingga menjadi lebih maju. Berikut ini disajikan beberapa daerah yang mampu melakukan inovasi dalam pelayanan unit arsip dan perpustakaan.

“JAMILA” Inovasi Pelayanan Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Latar Belakang Sebagaimana diketahui selama ini bahwa Kota Yogyakarta dikenal sebagai Kota Pelajar. Sebagai kota pelajar maka salah satu wujudnya adalah dengan mengembangkan Yogyakarta menjadi kota pendidikan. Perpustakaan sebagai sumber informasi selalu berupaya memaksimalkan fungsinya sebagai pusat pendidikan, penelitian, pelestarian, dan rekreasi. Sebagai pusat pendidikan, perpustakaan berupaya memenuhi kebutuhan bahan pustaka dan informasi sebagai sumber belajar masyarakat.


34

Berdasarkan survei minat baca yang dilakukan oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY pada bulan Oktober-Desember 2014, Kota Yogyakarta mempunyai Indeks Minat Baca Masyarakat sebesar 79,42 di

mana menempati ranking tertinggi di DIY. Oleh karena itu Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta sebagai satu-satunya perpustakaan umum di Kota Yogyakarta harus berusaha mempertahankan sekaligus meningkatkan indeks tersebut dengan melakukan berbagai kegiatan peningkatan minat membaca. Hal tersebut selaras dengan motto “The

Dynamic Library” perpustakaan, di mana harus selalu melakukan dinamisasi layanan seiring dengan tuntutan masyarakat. Pada sisi lainnya berdasarkan data kunjungan perpustakaan pada tiap tahunnya, Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta mengalami kenaikan kunjungan yang sangat pesat. Dari tahun 2010 sebesar 75.044 orang, tahun 2011 sejumlah 115.469 orang, tahun 2012, sejumlah 126.205 orang, dan data terakhir pada tahun 2014 sejumlah 143.793 orang. Peningkatan pengunjung tersebut berakibat terhadap keterbatasan gedung dan ruang layanan maupun ruang baca perpustakaan. Disamping itu dengan

perkembangan

Kota

Yogyakarta

menjadi

kota

modern,

menyebabkan masyarakat melakukan aktivitas maksimal pada tiap harinya. Oleh karena itu meskipun mereka mempunyai minat baca yang cukup tinggi tetapi tidak mempunyai cukup waktu untuk datang ke perpustakaan termasuk meminjam koleksi sekalipun. Sehingga permasalahan yang mengemuka adalah bagaimanakah inovasi layanan perpustakaan dalam memenuhi kebutuhan bahan pustaka sebagai media literasi membaca masyarakat? Melihat kondisi dan permasalahan tersebut maka Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta melahirkan satu bentuk inovasi pelayanan yang disebut dengan “JAMILA” (Jaminan Layanan Mengantar Buku ke Pemustaka) pada September 2015.

BSIAN Seri 1

35

Tujuan dan Sasaran

“JAMILA” diluncurkan karena adanya permasalahan yang dihadapi terkait

dengan meningkatnya jumlah kunjungan pemustaka tapi tidak diimbangi dengan area atau ruangan yang memadai. Sehingga pemustaka merasa tidak nyaman, karena berjubel dan ramai yang berdampak pada suasana perpustakaan yang tidak tenang. Dampaknya tujuan untuk membaca dan belajar menjadi terganggu. Hal inilah yang melandasi diluncurkannya inovasi “JAMILA” di Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta. Inovasi “JAMILA” merupakan layanan delivery service, yaitu pelayanan mengantar bahan pustaka berupa buku perpustakaan pada Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta kepada masyarakat di Kota Yogyakarta perpustakaan

dengan

sistem

http://perpustakaan.

pesan jogjakota.go.id

melalui ataupun

web email:

[email protected]. Dengan inovasi “JAMILA” maka masyarakat akan hemat waktu, biaya dan tenaga dalam meminjam koleksi buku-buku perpustakaan, sedangkan Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta akan semakin nyaman karena tidak terlalu ramai. Kondisi ini tentu akan menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik masyarakat Kota Yogyakarta maupun Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta. Tujuan utama “JAMILA” adalah meningkatkan responsibilitas pemerintah dalam hal ini Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta untuk memfasilitasi dan mendorong tumbuhnya budaya gemar membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, murah, dan terjangkau serta mudah diakses oleh masyarakat meskipun terdapat keterbatasan waktu masyarakat untuk mengunjungi perpustakaan dan ruang perpustakaan. Inovasi ini juga merupakan

sebuah

upaya

peningkatan

efektivitas

kinerja

dan


36

profesionalitas kinerja pegawai layanan perpustakaan pada Kantor Arsip

dan Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta. Sedangkan sasarannya adalah masyarakat Kota Yogyakarta, terutama dari kalangan pegawai, mahasiswa, pelajar, atau masyarakat umum di mana karena rutinitas harian mereka, menyebabkan tidak mempunyai waktu luang/khusus untuk mendatangi perpustakaan. Inovasi “JAMILA” Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta dapat dikatakan “anti

mainstream”. Mengapa? Karena biasanya perpustakaan dikatakan berhasil apabila dikunjungi banyak pemustaka, tetapi dengan “JAMILA” perpustakaan justru akan cenderung menjadi sepi, karena pemustaka dapat dilayani secara online dan jemput bola.

Model Inovasi Apabila dicermati maka model inovasi “JAMILA” yang dikembangkan di Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta termasuk inovasi metode. Pada buku Handbook Inovasi Administrasi Negara, LAN, 2014 dijelaskan bahwa secara umum, metode dapat diartikan sebagai cara khusus dalam melakukan sesuatu, yang dapat memiliki banyak macam bentuk, sektor, dan dimensi. Dalam konteks sektor publik, pencarian dan implementasi cara-cara baru untuk melakukan berbagai hal (pelayanan publik, riset, pembuatan keputusan, pembuatan produk, dan sebagainya) terus-menerus didorong dan diusahakan karena cara-cara lama yang telah mapan seringkali menjadi tumpul berhadapan dengan perubahan lingkungan dan tantangan. Apabila metode baru yang lebih baik telah

ditemukan,

maka

penyelesaian masalah dan

inovasi “JAMILA”, yaitu

pencapaian

mengubah cara atau

dilakukan

tujuan

dapat

secara

lebih

berhasil dan tepat guna. Sehingga inovasi

metode

dapat

sebagai

dipahami

37

BSIAN Seri 1

metode pelayanan dengan sistem jemput bola atau Jaminan Layanan

strategi, cara, dan teknik

Mengantar Buku ke

baru untuk mencapai hasil

Pemustaka

yang lebih baik. Dalam konteks inovasi “JAMILA”, Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta melakukan inovasi terkait berbagai keterbatasan dan masalah yang dihadapi. Masalah awal muncul dari internal, yaitu terkait dengan keterbatasan lahan/area ruang kantor yang berdampak pada ketidaknyamanan pelayanan. Masalah yang lain muncul dari eksternal, yaitu terkait tingkat kesibukan pemustaka sehingga tidak ada waktu untuk datang ke Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta padahal mereka membutuhkan layanannya. Dengan melihat dua permasalahan internal dan eksternal tersebut maka Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta

melakukan

inovasi.

Mereka

mengembangkan

inovasi

“JAMILA”, yaitu mengubah cara atau metode pelayanan dengan sistem jemput bola atau Jaminan Layanan Mengantar Buku ke Pemustaka. Metode ini lahir dengan tujuan menciptakan kenyamanan bagi pemustaka atau pengunjung tanpa harus terganggu dengan berbagai keterbatasan yang ada di gedung perpustakaan. Dua permasalahan yang dihadapi dapat diatasi dengan satu inovasi. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta

melihat

keterbatasan

dan

masalah

yang

dihadapi

dikonfrontasikan dengan kebutuhan untuk tetap menjaga kenyamanan pengunjung sehingga melahirkan inovasi “JAMILA”.


38

Gam bar 5. Model Inovasi JAMILA

“LITERASI HUTAN”, Inovasi Pelayanan Publik Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun Latar Belakang Dalam teori generasi, saat ini dikenal generasi Z, yaitu mereka yang lahir antara tahun 1995 sampai 2010. Generasi Z ini lahir pada era revolusi informasi, di mana terjadi arus informasi yang cepat tanpa dibatasi oleh ruang

dan

waktu sehingga terbentuk suatu lingkungan

Generasi Z dikelilingi dengan aneka teknologi yang komplet dan canggih, seperti: komputer/laptop,

universal

handphone, iPads, PDA, MP3 player,

(global)

BBM, internet dan aneka perangkat

dengan

elektronik lainnya

jangkauan

BSIAN Seri 1

dengan

aneka

teknologi

yang

komplet

dan

canggih,

39

luas di mana informasi tersedia bagi setiap orang. Generasi Z dikelilingi

seperti:

komputer/laptop, handphone, iPads, PDA, MP3 player, BBM, internet, dan

aneka perangkat elektronik lainnya. Sejak kecil, mereka sudah mengenal atau mungkin diperkenalkan dan akrab dengan berbagai gadget yang canggih itu, yang secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap perkembangan perilaku dan kepribadiannya. Generasi Z memiliki karakteristik perilaku dan kepribadian sebagai berikut :  Fasih Teknologi. Mereka adalah “generasi digital” yang mahir dan gandrung

akan

teknologi

informasi

dan

berbagai

aplikasi

komputer. Mereka dapat mengakses berbagai informasi yang mereka butuhkan secara mudah dan cepat, baik untuk kepentingan pendidikan maupun kepentingan hidup kesehariannya.  Sosial. Mereka sangat intens berkomunikasi dan berinteraksi dengan semua kalangan, khususnya dengan teman sebaya melalui berbagai situs jejaring, seperti: Facebook, Twitter, atau melalui SMS. Melalui media ini, mereka bisa mengekspresikan apa yang dirasakan dan dipikirkannya secara spontan. Mereka juga cenderung toleran dengan perbedaan kultur dan sangat peduli dengan lingkungan.  Multitasking. Mereka terbiasa dengan berbagai aktivitas

dalam satu

waktu yang bersamaan. Mereka bisa membaca, berbicara, menonton, atau mendengarkan musik dalam waktu yang bersamaan. Mereka menginginkan segala sesuatunya dapat dilakukan dan berjalan serba cepat. Mereka tidak menginginkan hal-hal yang bertele-tele dan berbelit-belit. Bagi generasi Z yang hidup di perkotaan, untuk mengekspresikan statusnya sebagai generasi digital tentu tidaklah sulit, karena semua sarana dan prasarana tersedia. Tapi bagaimana dengan generasi Z lainnya yang lahir


40

dan hidup jauh dari aneka fasilitas teknologi? Bagaimana dengan mereka yang hidup di desa sekitar hutan? Apakah mereka bisa tumbuh dan berkembang sesuai kodrat zamannya sebagai generasi Z? Kondisi inilah yang dihadapi Kabupaten Madiun yang mempunyai 206 desa dan kelurahan, di mana 34% diantaranya (70 desa) masuk dalam kategori desa tepian hutan. Desa ini tersebar di 7 Kecamatan diantara 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Madiun, yaitu Kecamatan Pilangkenceng, Kecamatan Saradan, Kecamatan Gemarang, Kecamatan Kare, Kecamatan Dolopo, Kecamatan Dagangan dan Kecamatan Wungu. Data tahun 2014

menunjukkan bahwa ada sebanyak 28.728 murid setingkat SD sampai SMA berada di kecamatan tersebut yang masuk kategori desa tepian hutan. Ini berarti anak-anak generasi Z yang tinggal di desa tepian hutan tersebut tergolong relatif tertinggal dalam upaya mengembangkan kemampuannya, khususnya dalam hal teknologi. Hambatan dan permasalahan tersebut melahirkan satu inovasi dari Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun, yaitu yang disebut dengan “LITERASI HUTAN” (Layanan Internet Anak-anak Desa Tepian Hutan) pada tahun 2014.

Tujuan dan Sasaran “LITERASI HUTAN” (Layanan Internet Anak-anak Desa Tepian Hutan) berangkat dari sebuah kenyataan bahwa dalam setiap kali Mobil Perpustakaan Keliling berkunjung ke sekolah yang berada di desa tepian hutan, hampir 80% anak-anak tersebut belum tahu apa itu internet. Pelayanan wi-fi gratis yang disediakan hanya dapat diakses oleh anak-anak perkotaan. Sementara anak-anak yang tinggal di tepian hutan tidak tahu apa itu internet, apa manfaat internet dan bagaimana menggunakan internet dan memanfaatkannya.

BSIAN Seri 1

41

Program “LITERASI HUTAN” ini dihadirkan oleh Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun dengan tujuan untuk mewujudkan pelayanan

publik yang prima. Dengan sarana mobil perpustakaan keliling yang dimiliki oleh Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun, petugas berkeliling ke desa-desa tepian hutan untuk mewujudkan misi mulia, yaitu “ikut mencerdaskan bangsa”. Dengan program“LITERASI HUTAN” ini diharapkan anak-anak yang tinggal di desa tepian hutan tetap bisa memenuhi kodratnya sebagai generasi Z. Sasaran yang dituju dari program “LITERASI HUTAN” oleh Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun adalah anak-anak generasi Z yang berada di desa-desa tepian hutan. Mengapa mereka menjadi target atau sasaran utama? Hal ini didasarkan pada kurangnya sarana dan prasarana yang ada atau tersedia di lingkungan sekitar mereka. Sulitnya medan atau letak geografis, kurangnya sarana dan prasarana baik berupa gedung sekolah, perpustakaan, komputer bahkan jaringan wi-fi menjadikan kesulitan tersendiri yang harus dipecahkan. Oleh karena itu, diperlukan peran orang tua, guru, konselor, dan para pendidik lainnya serta pemerintah untuk membimbing dan memfasilitasi agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan zamannya dan dapat memanfaatkan kehadiran teknologi secara tepat dan benar. Bukan melarang mereka untuk menjadi generasinya, tetapi yang paling penting adalah upaya membelajarkan mereka untuk dapat hidup secara well

adjusment. Model layanan yang diberikan dalam program “LITERASI HUTAN” dikemas dalam aktivitas belajar sambil melakukan atau learning

by doing, pemberian peluang bagi penerima layanan untuk mencari, mengolah, dan menemukan sendiri pengetahuan dibawah bimbingan pendamping.


42

Model inovasi Inovasi “LITERASI HUTAN” yang dikeluarkan oleh Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun masuk dalam kategori inovasi metode. Inovasi metode merupakan perubahan cara atau metode pelayanan supaya masyarakat (anak-anak generasi Z) tetap dapat menikmati layanan unit perpustakaan. Inovasi ini lahir karena keterbatasan dan kondisi lingkungan di desa dan kecamatan yang terletak di tepian hutan di Kabupaten Madiun. Di dalam buku Handbook Inovasi Administrasi Negara (LAN, 2014)

dijelaskan bahwa secara umum, metode dapat diartikan cara khusus dalam melakukan sesuatu, yang dapat memiliki banyak macam bentuk, sektor, dan dimensi. Inovasi “LITERASI HUTAN” lahir sebagai salah satu wujud kepedulian Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun untuk ikut terlibat dalam upaya “ikut mencerdaskan bangsa”. Kepedulian ini sejalan dengan tugas dan fungsi yang diemban Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun. Sehingga hambatan dan keterbatasan yang dihadapi bukan lagi menjadi hambatan yang menghalangi tetapi menjadi tantangan yang harus dihadapi. Gam bar 6. Model Inovasi Literasi Hutan

Pemodelan Inovasi Pelayanan Arsip dan Perpustakaan

43

BSIAN Seri 1

D

ua model inovasi pelayanan unit arsip dan perpustakaan yang diulas di depan menunjukkan bahwa unit arsip dan perpustakaan tidak selayaknya dijadikan “tempat buangan”. Dengan inovasi,

maka unit ini bisa menjadi leading sector bagi pemerintah daerah. Peran

strategis, tugas dan fungsi yang diemban oleh unit arsip dan perpustakaan dapat dilaksanakan dengan baik dan maksimal serta dapat membantu SKPD lain dan bahkan masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit arsip dan perpustakaan kepada pelanggan (bisa masyarakat maupun SKPD) ada 4 (empat) kriteria yang harus dipenuhi, yaitu :  Customer service, pelayanan yang mengutamakan kebutuhan dan kondisi pelanggan.  Customer satisfaction, pelayanan yang mengutamakan kepuasan pelanggan.  Customer care, pelayanan yang peduli pada pelanggan.  Service excellent, pelayanan yang prima kepada pelanggan. Dengan mengutamakan empat kriteria ini maka pelayanan unit arsip dan perpustakaan akan menjadi maksimal. Keempat kriteria tersebut menjadi satu kesatuan yang harus dimaknai secara mendalam oleh penyelenggara pelayanan arsip dan perpustakaan. Peningkatan atau pengembangan yang dilakukan dapat dibagi dalam dua sisi, yaitu sisi internal dan sisi eksternal. Peningkatan internal terkait dengan pengembangan kapasitas internal unit arsip dan perpustakaan. Peningkatan ini dilakukan melalui beberapa kegiatan seperti: peningkatan kapasitas SDM penyelenggara, peningkatan


44

fasilitas dan sarana prasarana yang mencakup gedung atau komputer, juga meliputi koleksi perpustakaannya baik berupa buku, arsip atau dokumen lainnya. Peningkatan eksternal terkait dengan pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Peningkatan pelayanan ini bisa dilakukan dalam berbagai bentuk disesuaikan dengan masalah yang dihadapi, kebutuhan yang ingin dipenuhi dan harapan yang hendak diwujudkan.

Secara ringkas, model inovasi dalam pelayanan unit arsip dan perpustakaan dapat dilihat dalam gambar dibawah ini. Gam bar 7. Model Inovasi Pelayanan Arsip dan Perpustakaan

BSIAN Seri 1

Definisi

Pustaka, Perpustakaan, Kepustakawanan dan

45

Daftar Pustaka

Kepustakaan,

http://www.perpustakaan-iqra.com/2016/03/definisi-pustakaperpustakaan-kepustakawanan-dan-kepustakaan.html I-jogja, Aplikasi

Perpustakaan Online dari BPAD DIY, http://jogja.

tribunnews.com/2016/08/22/ijogja-aplikasi-perpustakaan-onlinedari-bpad-diy Inagara-Magz, Media Komunikasi Ragam Inovasi, Storyline Jamila Si Cantik dari Kota Yogyakarta, Nomor 1/I Juli 2016 Inovasi Pelayanan Publik Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun,

http://perpustakaan.madiunkab.go.id/berita-204-inovasi-

pelayanan-publik-melalui-literasi-hutan.html Inovasi

Pengembangan

Masyarakat,

dan

Pemberdayaan

Perpustakaan

http://www.triniharyanti.id/2010/04/inovasi-

pengembangan-dan-pemberdayaan.html Inovasi Terbaru Kantor Perpustakaan dan Arsip, http://perpustakaan. kulonprogokab.go.id/article-107-inovasi-terbaru-kantorperpustakaan-dan-arsip.html Kamus Besar Bahasa Indonesia, http://kbbi.co.id/arti-kata/pustaka Lembaga Administrasi Negara, Handbook Inovasi Administrasi Negara, LAN, Jakarta, 2014 Penelitian Terbaru, Dari 76 Negara, Minat Baca Siswa Indonesia Peringkat Ke-69,

http://www.harianjogja.com/baca/2016/03/22/penelitian-

terbaru-dari-76-negara-minat-baca-siswa-indonesia-peringkat-ke69-703442 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan


46

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

47

BSIAN Seri 1

KAMPUNG TANGGUH BENCANA Abdul Muis, S.Sos. MM.

Kota Yogyakarta Rawan Bencana

K

ata “bencana” bagi masyarakat kita sesungguhnya masih tabu untuk dijadikan bahan perbincangan. Namun kejadian-kejadian yang tergolong bencana besar yang terjadi dalam kurun waktu 10

tahun terakhir khususnya yang terjadi di Kota Yogyakarta mendorong masyarakat kota Yogyakarta semakin menyadari bahwa bencana adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam siklus kehidupan. Gempa bumi

yang terjadi di Bantul pada 27 Mei 2006 menimbulkan

dampak yang besar bagi masyarakat kota Yogyakarta. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya kerugian harta namun juga nyawa manusia. Geomorfologi Kota Yogyakarta pada banyak sisi memberikan keuntungan daerah, namun di sisi lain juga menimbulkan masalah terkait dengan terjadinya bencana alam gempa bumi, baik vulkanik maupun tektonik dengan frekuensi yang cukup tinggi.


48

Gempa bumi 27 Mei 2006 yang berpusat di koordinat 8º03’ Lintang Selatan dan 110º23’ Bujur Timur dengan kekuatan 5,9 skala Richter, telah menghancurkan sebagian wilayah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Wilayah dengan kerusakan dan kerugian terparah terletak di sepanjang Patahan Opak. Patahan ini merupakan garis patahan memanjang sejauh 60 km membentuk Lembah Opak yang berpangkal di Sanden, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY, dan berujung di Tulung, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Hasil penilaian kerusakan dan kerugian yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi DIY dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah, serta dibantu oleh tenaga ahli dari lembaga donor internasional, menunjukkan gempa bumi 27 Mei 2006 telah menelan korban jiwa sebanyak 5.760 orang tewas dan kerusakan rumah sebanyak 388.757 unit, termasuk 187.474 unit di antaranya roboh. Perkiraan kerusakan dan kerugian secara keseluruhan yang mencapai 29,1 triliun rupiah, menempatkan dampak bencana ini sebagai salah satu bencana yang paling merugikan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir di Indonesia. Kerusakan dan kerugian pada sektor perumahan mencapai 50% dari keseluruhan kerusakan dan kerugian. Keadaan ini mengindikasikan rendahnya kualitas konstruksi bangunan non-publik di wilayah yang terkena bencana gempa bumi sehingga rentan terhadap guncangan gempa (BPBD Yogyakarta, 2014). Bencana erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 juga dirasakan dampaknya. Bahaya sekunder berupa lahar dingin menggenangi daerahdaerah aliran sungai yang melewati Kota Yogyakarta. Berkaca dari bencanabencana yang timbul tersebut, masyarakat Yogyakarta memahami pengurangan risiko yang ditimbulkan bencana alam menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan secara berkelanjutan. Masyarakat menjadi sadar bahwa pembangunan yang dilakukan dengan menggunakan dana yang besar menjadi tidak memiliki arti jika bencana

BSIAN Seri 1

49

tidak dapat ditanggulangi. Usaha-usaha mengurangi risiko bencana alam inilah yang coba dibangun pada setiap lapisan masyarakat Kota Yogyakarta.

Berdasarkan peta ancaman bencana Kota Yogyakarta memiliki enam potensi ancaman bencana. Namun berdasarkan analisis risiko bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta pada tahun 2014 yang lalu, sesungguhnya Kota Yogyakarta memiliki 7 ancaman bencana. Ketujuh ancaman bencana tersebut yakni; gempa bumi, angin kencang, banjir, longsor tebing sungai, kebakaran, epidemik penyakit, dan konflik sosial. Secara geografis, Kota Yogyakarta berada dekat dengan pantai selatan, lebih kurang 25 km dari pantai selatan Pulau Jawa, dan berhadapan dengan Zona Subduksi atau pertemuan antara dua lempeng tektonik yang terletak di Samudra Hindia. Dengan demikian secara geografis menyebabkan Kota Yogyakarta memiliki potensi ancaman yang tinggi untuk terjadi bencana gempa bumi dasar laut. Selain itu di sebelah utara Kota Yogyakarta terdapat Gunung Merapi yang merupakan salah satu gunung berapi yang paling aktif di dunia dengan periode erupsi 4 sampai dengan 7 tahun. Secara meteorologis-klimatologis, Kota Yogyakarta memiliki curah hujan yang tinggi, dengan keberadaan empat sungai yang melintasi tengah Kota Yogyakarta, yakni Sungai Winongo, Sungai Code, Sungai Manunggal dan Sungai Gajahwong. Pada saat musim hujan datang, aliran keempat sungai tersebut tidak mampu menampung volume air yang masuk sehingga meluap dan bencana banjir di Kota Yogyakarta tidak terhindari. Pada sisi yang lain terjadi pendangkalan pada sungai-sungai tersebut akibat limpahan material Gunung Merapi. Tak hanya bencana yang ditimbulkan oleh faktor alam, Kota Yogyakarta sebagai kota budaya dan pendidikan juga memiliki magnet tersendiri. Hal ini menjadikan Kota Yogyakarta menjadi kota migrasi bagi para pelajar dan


50

mahasiswa dari berbagai penjuru tanah air, yang juga mendorong

timbulnya berbagai bencana, antara lain wabah penyakit, kegagalan tehnologi, kebakaran, dan konflik sosial. Berdasarkan uraian tersebut, diketahui bahwa secara geografis, geologis, hidrologis, dan demografis wilayah Kota Yogyakarta memiliki kerawanan bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam maupun oleh

akibat ulah manusia. Bencana yang terjadi di Kota Yogyakarta dapat menimbulkan korban jiwa, pengungsian, kerusakan aset, dan kerugian dalam bentuk lain yang besar. Bencana merupakan antitesis dari pembangunan. Menjadi kebutuhan bersama,

dan

kewajiban bagi

pemerintah untuk melakukan serangkaian upaya perlindungan hasil pembangunan dari bencana. Dana yang digunakan untuk tanggap darurat dan pemulihan pascabencana juga telah mengurangi anggaran yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan wilayah dan

program-program

pemberantasan kemiskinan. Jika terjadi bencana, masyarakat rentan yang tinggal di kawasan rawan akan menjadi pihak yang paling dirugikan, karena jumlah korban terbesar biasanya berasal dari kelompok ini dan kerugian yang ditimbulkan oleh bencana sebagian besar akan menimpa masyarakat ini. Dalam konteks kebutuhan bersama untuk selamat dari bencana, maka satuan kampung dianggap sebagai satuan yang tepat untuk diberdayakan dan di susun organisasinya. Kampung sebagai satuan terkecil pemerintahan secara

historis

dapat

diarahkan

untuk

menyusun

perencanaan

penanggulangan bencana secara mandiri. Kemandirian inilah yang diharapkan dapat mengurangi dampak bencana langsung dari masyarakat sehingga tindakan yang dilakukan merupakan tindakan yang efektif.

BSIAN Seri 1

51

Mengingat korban terbesar dari bencana adalah masyarakat di kampung,

pemerintah mengembangkan program pengurangan risiko bencana

berbasis komunitas, sesuai dengan asas penanggulangan bencana di mana salah satunya adalah pelibatan masyarakat rentan untuk turut berpartisipasi dalam upaya penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana adalah tanggung jawab pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Salah satu strategi dalam mensinergikan ketiga pihak ini adalah Kampung Tangguh Bencana. Kampung Tangguh Bencana adalah “Kampung yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari berbagai dampak bencana yang merugikan. Dengan demikian “Kampung Tangguh Bencana” adalah sebuah kampung yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat guna mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana, kemampuan ini terintegrasi dalam proses pembangunan mulai dari tahap perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana, dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pasca keadaan darurat. Pengembangan Kampung Tangguh Bencana merupakan salah satu upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat. Pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat dimaksudkan adalah segala bentuk upaya untuk mengurangi ancaman bencana dan ketentraman masyarakat, juga meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat. Pada Kampung Tangguh Bencana, masyarakat terlibat aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada dalam lingkungan wilayah mereka, dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang tersedia.


52

Inovasi Kampung Tangguh Bencana

S

ebagaimana telah diuraikan di atas, Kampung Tangguh Bencana merupakan bentuk Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) yang penerapannya disesuaikan dengan budaya masyarakat

di Kota Yogyakarta. PRBBK pada awalnya dikembangkan oleh beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Yogyakarta sebagai respon atas kejadian gempa bumi di Bantul tahun 2006 yang merenggut banyak korban jiwa dan kerusakan tempat tinggal. Kegiatan PRBBK ditujukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat di desa dalam mengurangi risiko bencana melalui rencana aksi penanggulangan bencana di masa tidak terjadi bencana, saat terjadi bencana, dan pasca-kejadian bencana melalui mitigasi, kesiapsiagaan, tindak darurat, dan rehabilitasi serta rekonstruksi. Kegiatan penguatan Kampung Tangguh Bencana di Kota Yogyakarta merupakan satu upaya mendorong proses internalisasi

PRBBK di

masyarakat kampung. Proses yang mengajak masyarakat untuk menyadari bahwa upaya penanggulangan bencana dapat dimulai dari kekuatan sendiri tanpa harus menunggu bantuan dari luar, baik pemerintah atau pihak dunia usaha. Dengan rasa kebersamaan yang kuat antar-anggota kampung dapat mewujudkan semangat gotong-royong pada setiap fase pengurangan risiko bencana. Hal ini merupakan modal yang besar untuk dapat menciptakan kampung yang tangguh dalam menghadapi ancaman bencana. Tangguh dalam arti mampu adaptasi, mampu mengantisipasi, dan cepat pulih setelah bencana terjadi. Sasaran kegiatan ini sebagai pelaku utama adalah masyarakat kampung dalam berbagai lapisan masyarakat. Pihak komunitas yang harus terlibat adalah pengurus kampung, RT, RW, ibu-ibu PKK, kelompok pemuda dan kelompok rentan. Pelibatan kelompok rentan yang ada di kampung

BSIAN Seri 1

53

merupakan keharusan. Diharapkan dengan kehadiran kelompok rentan,

kebutuhan-kebutuhan dari kelompok ini dapat disuarakan dan risiko

bencana yang mereka hadapi dapat diminimalisir. Masyarakat terlibat aktif

dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberlanjutan. Sebagaimana disebutkan di atas, penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Maka selain masyarakat yang disebutkan di atas, pemerintah juga dilibatkan, utamanya pemerintah kelurahan dan kecamatan. Pihak dunia usaha dilibatkan karena juga menjadi bagian dari pihak yang berpotensi menderita kerugian. Pelibatan dunia usaha terutama yang berada di kampung terkait. Pelibatan dunia usaha dapat berupa akses terhadap CSR yang dimiliki perusahaan, tentunya berdasarkan

kebutuhan kampung dalam menanggulangi

bencana. Tujuan khusus pengembangan Kampung Tangguh bencana ini adalah:  Sinkronisasi pengembangan Pengurangan Risiko Bencana berbasis kampung

dengan

konsep

Desa/Kelurahan

Tangguh

Bencana

berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;  Penyelarasan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan semangat Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  Memperkecil basis pengorganisasian masyarakat untuk internalisasi pengurangan risiko bencana ke dalam kehidupan masyarakat;  Optimalisasi pengurangan risiko bencana berbasis potensi sosial budaya masyarakat Kota Yogyakarta;


54

 Melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana;

 Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam

pengelolaan sumber daya dalam rangka mengurangi risiko

bencana;  Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan risiko bencana;  Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi pengurangan risiko bencana; dan  Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam penyelenggaran penanggulangan bencana, pihak pemerintah Kota Yogyakarta, sektor swasta, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan (ormas) dan kelompokkelompok lainnya yang peduli. Keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan bencana adalah kunci inovasinya. Dalam kegiatan ini masyarakat didorong untuk dapat mengenali karakter bencana di wilayahnya, sehingga upaya penanggulangan bencana bisa hadir dari kesadaran bersama anggota masyarakat. Kesadaran yang dibangun juga akan membentuk rasa kepemilikan masyarakat atas kegiatan atau berbagai bentuk usaha mitigasi baik berupa fisik infrastruktur maupun nonfisik berupa peningkatan kapasitas masyarakat dalam menanggulangi bencana. Pada kegiatan ini pula masyarakat diajak untuk merencanakan sendiri

berdasarkan

pengetahuan mereka akan

karakter

bencana

kampungnya. Kegiatan tanggap darurat dilakukan mulai dari peringatan dini hingga penentuan jalur evakuasi menuju pengungsian. Masyarakat pula melalui kajian kebutuhannya mengelola posko pengungsian. Komponen minimal yang harus dimiliki oleh Kampung Tangguh Bencana antara lain adalah :

BSIAN Seri 1

55

 Komponen Legislasi; yakni penyusunan kebijakan daerah yang mengatur hal-hal yang terkait dengan kegiatan pengurangan risiko dan penanggulangan bencana tingkat kampung;  Pemetaan Risiko Bencana dan Perencanaan Aksi, yang terdiri dari :  Pemetaan risiko;  Rencana aksi pengurangan risiko bencana komunitas;  Rencana kontijensi bencana. Pemetaan dan rencana aksi harus terintegrasi dengan pemetaan risiko dan rencana aksi di tingkat

yang lebih tinggi (kelurahan, kecamatan dan kota), atau terintegrasi antar-kampung, antar-daerah aliran sungai.  Kelembagaan; pembentukan relawan kampung tangguh bencana yang berasal dari warga kampung setempat, bertugas : 

Mengorganisasikan

kegiatan

penanggulangan

bencana

kampung, RT dan RW; 

Menggalang kekuatan relawan penanggulangan bencana di tingkat RT dan RW;



Mengembangkan kerjasama dalam penanggulangan bencana antar-kampung;



Melakukan penggalian, penggalangan dan pengelolaan sumber daya dari semua pihak dan semua sektor, baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha;



Mobilisasi sumber daya kampung; berupa rencana untuk inventarisasi dan pengelolaan sumber daya dan dana yang dapat dimobilisasi untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat kampung, baik yang bersumber dari dana mandiri masyarakat, lembaga penyandang dana, dan sektor swasta;

 Pendanaan oleh pemerintah; rencana mobilisasi dana dan sumber daya (dari APBN, APBD DIY, dan APBD Kota Yogyakarta);


56

 Pengembangan kapasitas; pelatihan, pendidikan, dan penyebaran informasi kepada masyarakat terutama kepada kelompok relawan dan

para pelaku

kemampuan

penanggulangan bencana agar memiliki

dan berperan aktif sebagai pelaku utama dalam

melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan;  Penyelenggaraan penanggulangan bencana; kegiatan-kegiatan mitigasi fisik struktural dan non-mitigasi fisik, sistem peringatan dini, kesiapan untuk tanggap darurat, dan segala upaya pengurangan risiko melalui mitigasi pembangunan dan program pemulihan, baik yang bersifat struktural-fisik maupun non-struktural. Inovasi Kampung Tangguh Bencana di Kota Yogyakarta sudah dimulai sejak tahun 2013 dan 2014, dan telah terbentuk 35 Kampung Tangguh Bencana. Puluhan kampung tersebut merupakan kampung yang secara periodik terdampak bencana, terutama bencana banjir. Kampung-kampung Tangguh Bencana tersebut yakni : 1) Kampung Keparakan Lor; 2) Kampung Karanganyar; 3) Kampung Joyonegaran; 4) Kampung Jogonegaran; 5) Kampung Ledoksari; 6) Kampung Bausasran; 7) Kampung Ledok Tukangan; 8) Kampung Gemblakan Bawah; 9) Kampung Wirobrajan; 10) Kampung Sindurejan; 11) Kampung Semaki Gede; 12) Kampung Warungboto; 13) Kampung Ponggalan; 14) Kampung Gambiran; 15) Kampung Balirejo; 16) Kampung Dagaran; 17) Kampung Sorosutan; 18) Kampung Iromejan; 19) Kampung Terban; 20) Kampung Pengok Kidul; 21) Kampung Ngampilan; 22) Kampung Tejokusuman; 23) Kampung Prawirodirjan; 24) Kampung Lobaningratan; 25) Kampung Ratmakan; 26) Kampung Bener; 27) Kampung Sudagaran; 28) Kampung Jogoyudan; 29) Kampung Pingit; 30) Kampung Jetis Harjo; 31) Kampung Taman; 32) Kampung Darakan; 33) Kampung Rejowinangun; Suryowijayan.

34)

Kampung

Danunegaran;

dan

35)

Kampung

BSIAN Seri 1

57

Ketiga puluh lima Kampung Tangguh Bencana tersebut merupakan “Kampung Tangguh Bencana Rintisan”karena hanya sebagian kecil dari

seluruh kampung yang ada di Kota Yogyakarta yang berjumlah 223 kampung, dan berada di 45 kelurahan dan 14 kecamatan.

Mekanisme Kampung Tangguh Bencana

K

ampung dikatakan tangguh jika mampu melakukan penilaian terhadap risiko bencana yang ada di kampung tersebut dan melakukan perencanaan serta tindakan untuk mengurangi risiko

bencana yang ada. Pelaksanaan Kampung Tangguh Bencana, dilakukan dengan cara fasilitasi masyarakat kampung. Proses fasilitasi dilakukan oleh fasilitator yang diangkat dari masyarakat di kecamatan terkait. Fasilitator terpilih dilatih untuk memiliki kapasitas dasar manajemen bencana sehingga proses fasilitasi dapat dilakukan di kelurahan sasaran. Untuk dapat dikatakan tangguh, kampung harus memenuhi indikator kampung tangguh yang diformulasikan dalam kegiatan fasilitasi. Indikator yang ada adalah indikator ketangguhan yang terdiri atas proses membangun kesadaran bencana, pemahaman karakter bencana kampung, perencanaan pengurangan risiko, dan simulasi bencana. Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:  Pengkajian Risiko Kampung Dalam mengembangkan Kampung Tangguh Bencana, para pemangku kepentingan, pertama-tama harus mengadakan pengkajian atas risikorisiko bencana yang ada di kampung sasaran. Pengkajian risiko terdiri dari tiga komponen, yaitu penilaian

atau

pengkajian

ancaman,

kerentanan, dan kapasitas/kemampuan. Ada beberapa perangkat yang dapat digunakan untuk melakukan pengkajian risiko, seperti HVCA


58

(Hazard, Vulnerability and Capacity Assessment), yang dikembangkan oleh Palang Merah Indonesia. Perangkat-perangkat pengkajian risiko yang dapat digunakan dalam pengembangan Kampung Tangguh Bencana akan dirinci lebih lanjut dalam panduan pelaksanaan yang lebih teknis.

 Perencanaan Penanggulangan Bencana Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Kampung merupakan rencana aksi yang berisi kegiatan-kegiatan untuk pengurangan risiko bencana, sekaligus rencana mobilisasi

sumber daya berbagai

pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun non-pemerintah, dalam lingkup kampung. Rencana aksi pengurangan risiko bencana harus disusun bersama masyarakat, karena warga masyarakat di kawasan rawan bencana merupakan pihak yang paling terpapar ancaman dan paling mengenal wilayahnya.  Rencana Kontijensi Kampung. Rencana Kontinjensi adalah rencana yang disusun untuk menghadapi suatu situasi krisis yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi dapat pula tidak terjadi. Rencana Kontinjensi (Renkon) merupakan suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontinjensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontinjensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi. Renkon Bencana memuat rencana tindakan segera jika terjadi krisis/bencana yang diperkirakan akan terjadi. Rencana kontinjensi berupaya mengidentifikasi kemungkinan kejadian bencana beserta dampaknya bagi masyarakat dan membangun kesepakatan bersama

BSIAN Seri 1 dalam

menghadapinya,

serta

keputusan tentang mobilisasi sumber daya yang akan dilakukan.

59

untuk membagi tanggung jawab

 Pembentukan Tim Relawan Kampung Tangguh Bencana Untuk mendukung upaya pengurangan risiko bencana sekaligus sebagai upaya kesiapsiagaan bencana, di kampung perlu dibentuk Tim Relawan Kampung Tangguh Bencana. Tim ini dapat dibentuk secara khusus atau mengembangkan kelompok yang telah ada di kampung. Tim ini tidak menjadi bagian dari struktur resmi pemerintah setempat, tetapi pemerintah dapat terlibat di dalamnya bersama dengan komponen masyarakat sipil lainnya.  Peningkatan Kapasitas Warga dan Aparat dalam PB Peningkatan kapasitas dalam isu PRB akan meliputi pelatihan-pelatihan dalam Pemetaan Ancaman, HVCA atau

Penilaian

Ancaman,

Kerentanan dan Kapasitas PMI, metode-metode PRA (Participatory

Rural Appraisal) atau Penilaian Pedesaan Partisipatif, dan metodemetode serupa lainnya yang dibutuhkan. Peningkatan kapasitas juga akan dilakukan melalui penyediaan peralatan dan perangkat-perangkat sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan bencana yang terjangkau dalam konteks program.  Pemaduan PRB ke dalam Rencana Pembangunan Selain menyusun Rencana Aksi PRB Kampung, program diharapkan juga

mendorong

Pembangunan

pengintegrasian

Kelurahan.

Bila

PRB

berdiri

ke sendiri,

dalam

Rencana

Rencana

Aksi

kemungkinan sulit untuk mendapatkan pendanaan, karena harus bersaing dengan program-program pembangunan lainnya. Oleh karena itu, selain program berfungsi menyusun Rencana Aksi PRB


60

Kampung, program juga diharapkan mendorong masuknya aspekaspek dalam RPB ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sehingga RPJMD juga mengandung pendekatan pengurangan risiko bencana.

 Pelaksanaan PRB di Kampung Rencana aksi

PRB

diimplementasikan

dan oleh

Rencana Kontinjensi Kampung perlu seluruh

warga.

Untuk itu

dibutuhkan

pendanaan dan alokasi sumber daya yang memadai. Hal ini akan diatur lebih lanjut melalui pedoman yang akan disusun.  Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Program di tingkat Kampung Agar dapat diimplementasikan dengan berhasil, program Kampung Tangguh Bencana perlu dilengkapi dengan sistem pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang baik. Kegiatan-kegiatan ini perlu dilakukan sejak awal pelaksanaan program di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat kota

sampai

tingkat

masyarakat.

Perangkat pemantauan

dan evaluasi perlu dibuat sesuai dengan kemampuan pemerintah Kota Yogyakarta, sumber daya yang ada dan kapasitas warga, serta dapat memberikan bukti-bukti yang diperlukan untuk memberi penilaian. Pada tahun 2015 yang lalu telah mulai dilaksanakan upaya-upaya pemantapan pelaksanaan Kampung Tangguh Bencana di lingkungan Kota Yogyakarta, yang dituangkan dalam Rencana Detail Program Fasilitasi Kampung Tangguh Bencana. Rencana detail fasilitasi ini dikaitkan dengan Rencana Aksi Inovasi Pemerintah Kota Yogyakarta yang difasilitasi Kedeputian Inovasi Administrasi Negara. Deskripsi rencana aksi tersebut adalah :

BSIAN Seri 1

61

 Tahap Persiapan;

Pada tahap persiapan ini aktivitas yang dilakukan adalah pembentukan

forum Pengkajian Risiko Kampung (PRB) dan Relawan Penanggulangan Bencana, serta dilanjutkan dengan sosialisasi program, dan pemetaan data dasar.  Pelatihan Kampung Tangguh Bencana (Rintisan); Pelatihan

ini

dimaksudkan

untuk

meningkatkan

kemampuan

masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana dalam rangka melindungi masyarakat

dari

dampak-dampak yang merugikan.

Pelatihan tersebut meliputi: a) pelatihan kesiapan bencana; b) pelatihan analisis risiko bencana;  Penyusunan Profil Kampung Tangguh Bencana; Tujuan dari kegiatan menyusun profil Kampung Tangguh Bencana ini adalah meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya Kampung Tangguh Bencana, dalam rangka mengurangi risiko bencana. Penyusunan profil Kampung Tangguh Bencana ini dimulai dari pengumpulan data wilayah yang meliputi : a) data geografis; b) data demografis; c) data kebencanaan; d) data ancaman; e) data kerentaman; dan f) data kapasitas.  Penyusunan Peta Kampung Tangguh Bencana; Tujuan utama dari aktivitas penyusunan peta Kampung Tangguh Bencana ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat khususnya kelompok rentan dalam rangka mengurangi risiko bencana. Penyusunan peta ini meliputi: a) Penyusunan Peta Ancaman, yang merupakan upaya penuangan hasil analisis ancaman


62

dalam peta kampung tangguh bencana; b) Penyusunan Peta Kerentanan, yakni upaya menuangkan hasil analisis kerentanan dalam Peta Kampung Tangguh Bencana; c) Penyusunan Peta Kapasitas, yakni upaya menuangkan hasil analisis kapasitas dalam Peta Kampung Tangguh Bencana; d) Penyusunan Peta Risiko Bencana, yakni upaya menuangkan hasil analisis risiko bencana dalam Peta Kampung Tangguh Bencana dan menentukan jalur evakuasi, titik kumpul, serta lokasi pengungsian.

 Persiapan Simulasi; Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam meningkatkan kesiap-siagaan untuk mengurangi risiko bencana. Adapun hal-hal yang dilakukan dalam persiapan simulasi ini meliputi: a) penyusunan draf RAK KTB ini dilakukan dengan penjelasan dan diskusi mengenai kegiatan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) antara lain meredam ancaman, mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas; b) penyusunan Draft Rekon; kegiatan ini dilakukan dengan melalui penjelasan mengenai Rencana Kontijensi (Rekon) dan dokumen ataupun kesepakatan SOP yang sudah ada, sinkronisasi rekon dan skenario yang akan dikembangkan di tingkat kampung, diskusi perencanaan sektor manajemen dan koordinasi, evakuasi, kesehatan, dan hal-hal lain yang diperlukan dalam dokumen Rekon serta penentuan pihak yang terlibat secara langsung jika bencana terjadi; c) pelatihan penggunaan peralatan penanggulangan bencana, kegiatan ini dilakukan dengan penjelasan mengenai cara penggunaan peralatan penanggulangan bencana agar dapat digunakan secara optimal untuk mengurangi risiko bencana.

 Simulasi Bencana;

63

BSIAN Seri 1

Tujuan aktivitas simulasi bencana ini adalah meningkatkan pemahaman

dan peran serta masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengurangi risiko bencana. Aktivitas ini dilakukan dengan melakukan pengujian terhadap kesiapan Kampung Tangguh Bencana dalam menghadapi bencana dengan risiko tertinggi, yang meliputi: pola koordinasi dan komunikasi, SOP penanggulangan bencana, kesiapan peralatan, kesiapan relawan (forum PRB), dan kerjasama antar-lembaga.  Pendokumentasian. Aktivitas pendokumentasian ini dilakukan melalui dokumentasi tertulis, dokumentasi audio visual dan dokumentasi gambar

dari seluruh

aktivitas dan kegiatan.

Mengenal Risiko Bencana Kampung

A

nalisis risiko bencana merupakan proses konsolidasi temuantemuan dari pengkajian ancaman, kerentanan, dan kemampuan serta menarik kesimpulan tentang risiko bencana di kampung.

Sedangkan hasil analisis adalah penentuan peringkat risiko berdasarkan penilaian atas komponen ancaman, kerentanan dan kapasitas dalam kaitan dengan setiap ancaman yang ada. Jika ancaman yang dihadapi relatif banyak, penilai dapat memprioritaskan beberapa ancaman tertentu berdasarkan probabilitas dan dampak yang tinggi saja. Analisis ini merupakan dasar untuk mengembangkan program Kampung Tangguh Bencana.


64

 Ancaman Ancaman adalah suatu hal atau kejadian yang memberikan bencana terjadi, misalnya di daerah pinggiran sungai memiliki kemungkinan terjadi banjir, atau dipemukiman yang padat penduduknya memiliki kemungkinan akan terjadi kebakaran. Dengan perkataan lain ancaman adalah“bencana yang belum terjadi”. Ancaman dapat dikatakan tinggi jika memiliki satu atau lebih komponen ancaman, yakni : jarak dari sumber ancaman, jenis ancaman, intensitas ancaman, frekuensi ancaman, dan lama durasi ancaman. Maka guna mengidentifikasi ancaman, komponen-komponen tersebut harus diidentifikasi, sehingga ancaman yang ada dapat dilihat secara utuh. Seringkali di satu kampung memiliki ancaman yang banyak jenisnya. Maka seluruh ancaman baik ancaman utama yang prioritas sampai ancaman yang memiliki nilai prioritas yang rendah harus dapat diidentifikasi. Sehingga potensi ancaman dapat diketahui dengan baik. Potensi ancaman di satu kampung dapat dilakukan dengan meninjau kembali terhadap kejadian bencana yang pernah terjadi di kampung tersebut, karena bencana yang pernah terjadi dapat dipastikan memiliki potensi untuk terjadi kembali, hal tersebut dikarenakan kejadian bencana umumnya bersifat siklikal (periodikal).  Kerentanan Penilaian kerentanan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menilai atau mengkaji kondisi-kondisi yang dapat mengurangi kemampuan masyarakat

untuk

mencegah,

mengurangi

dampak,

dan

mempersiapkan diri untuk menghadapi bencana. Kegiatan ini akan menghasilkan

informasi

tentang

kondisi-kondisi

yang

kurang

menguntungkan dalam hal fisik, sosial, ekonomi, budaya dan

BSIAN Seri 1

65

lingkungan dari warga masyarakat yang terpapar ancaman, yang apabila bertemu dengan ancaman dapat menimbulkan korban jiwa,

kerusakan properti, dan kerugian lainnya. Penilaian kerentanan

diharapkan juga dapat memberi pemahaman akan interaksi berbagai tekanan dan faktor-faktor dinamis yang dialami oleh masyarakat kampung yang terdampak bencana. Kondisi atau karakteristik biologis, geografis, hukum, ekonomi, politik, budaya dan teknologi yang berkembang dalam suatu masyarakat kampung untuk jangka waktu tertentu dapat mengurangi kemampuan masyarakat tersebut untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan menanggapi dampak ancaman atau bahaya tertentu.  Kapasitas Kapasitas atau kemampuan merupakan kombinasi dari semua kekuatan dan sumber daya yang ada dalam masyarakat, kelompok, atau organisasi yang dapat mengurangi risiko atau dampak dari bencana yang terjadi di kampung. Penilaian kapasitas mengidentifikasi kekuatan dan sumber daya yang ada pada setiap individu, rumah tangga, dan masyarakat untuk mengatasi, bertahan, mencegah, menyiapkan, dan mengurangi risiko untuk segera pulih dari bencana. Kegiatan ini akan mengidentifikasi status kemampuan komunitas di kampung pada setiap sektor (sosial, ekonomi, keuangan, fisik, dan lingkungan) yang dapat dioptimalkan dan dimobilisasikan untuk mengurangi kerentanan dan risiko bencana.  Risiko Risiko bencana adalah potensi kerugian yang timbul akibat bencana pada kampung tertentu dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa


66

kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, hilangnya harta benda, dan gangguan kegiatan masyarakat (UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa risiko adalah bahaya yang menimbulkan kerugian bagi manusia. Kejadian meletusnya gunung berapi, tsunami, angin kencang, longsor, dan banjir bukanlah merupakan bencana jika tidak menimbulkan kerugian. Kejadian tersebut hanya merupakan fenomena alam biasa. Tsunami besarpun, jika terjadi di pulau terpencil dan tidak berpenduduk tidak dapat dikatakan memiliki risiko bencana. Namun kejadian erupsi gunung berapi walaupun dalam skala kecil namun banyak penduduk yang tinggal didekat gunung berapi tersebut memiliki risiko bencana yang besar. Risiko bencana tidak dapat dipisahkan dengan ke-3 hal sebagai mana telah diurai di atas, yakni : 1) Ancaman; 2) Kerentanan; 3) Kapasitas. Risiko merupakan “Fungsi dari ke-3 komponen tersebut”, rumusnya menjadi : Risiko = Ancaman x Kerentanan Kapasitas Dengan menggunakan rumus tersebut di atas, dapat dikatakan semakin besar ancaman bencana akan semakin besar risikonya, misalnya banjir dengan ketinggian 3 meter memiliki dampak kerugian yang lebih besar jika dibandingkan dengan banjir dengan ketinggian 1 meter. Dominasi penduduk rentan (manula, difabel, dan balita) di kampung rawan bencana memiliki potensi korban jiwa yang lebih besar, jika dibanding dengan kampung yang didominasi penduduk usia muda. Sebaliknya kapasitas yang besar dari masyarakat dapat mengurangi risiko yang mungkin timbul. Dengan kapasitas atau

BSIAN Seri 1

ditimbulkan oleh bencana.

67

kemampuan, masyarakat dapat mengurangi dampak kerugian yang

 Peta Komunitas Tujuan dari penggunaan peta komunitas ini pada dasarnya adalah menjadikan media pengenalan kewilayahan sebuah komunitas menjadi suatu hal yang dapat diamati secara visual. Masyarakat kampung diajak menggambarkan wilayah kampung tempat tinggalnya dalam sebuah peta komunitas yang memuat informasi-informasi penting yang memiliki nilai manfaat bagi penanggulangan bencana. Peta komunitas ini digunakan untuk memetakan ancaman, kerentanan, dan kapasitas masyarakat melalui media visual yang dibuat oleh masyarakat suatu kampung.

Pemodelan Kampung Tangguh Bencana

K

ampung Tangguh Bencana di Kota Yogyakarta memiliki beberapa manfaat antara lain :

 Kampung memiliki struktur kepengurusan yang definitif;  Kampung memiliki dokumen kajian risiko kampung;  Kampung memiliki kajian kerentanan, dan kapasitas kampung dalam menanggulangi bencana;  Kampung memiliki peta sebaran bahaya, kerentanan, kapasitas, titik kumpul dan evakuasi dan jalur evakuasi;  Kampung memiliki rencana tanggap darurat bencana;  Kampung melakukan simulasi bahaya


68

Modal sosial yang telah ada pada masyarakat Yogyakarta merupakan modal utama. Aktivitas kerelawanan ketika kejadian bencana terjadi pun

sesungguhnya telah dilakukan oleh masyarakat kampung. Keberadaan Kampung Tanggu Bencana terutama sebagai momen bagi masyarakat kampung memaknai aktivitas mereka sebagai bagian dari sistem penanggulangan bencana. Layaknya sistem maka KTB adalah wadah definitif bagi masyarakat menyepakati bahwa tiap orang di dalam komunitas memiliki kapasitas yang bisa dimobilisasi dalam kejadian bencana. Maka dengan adanya KTB pembagian peran di masyarakat menjadi definitif, tentang siapa melakukan apa. Pihak dan sumber daya yang bisa dimobilisasi menjadi terdata dengan baik. Kampung Tangguh Bencana yang telah diinisiasi sebanyak 35 kampung adalah Kampung Tangguh Bencana Rintisan. Terdapat banyak pelajaran yang bisa diambil dari perjalanan tiga tahun program ini, antara lain; bagaimana masyarakat yang memiliki karakter yang tidak sama di tiap kampung dapat diorganisasikan. Peran fasilitator menjadi sangat penting dalam mengkomunikasikan hal tersebut pada tiap tahap dan tujuan dari kegiatan. Guna keberlanjutan program, Kampung Tangguh Bencana rintisan yang ada terus ditingkatkan kapasitasnya. Kegiatan-kegiatan upgrading skill penanggulangan bencana terus dilakukan. Pelatihan pertolongan pertama, komunikasi, dan pelatihan lain terus dikembangkan agar Kampung Tangguh Bencana terus berkomunikasi di internal organisasi. Selain itu pembentukan forum Kampung Tangguh Bencana direncakanan menjadi bagian dari Forum Pengurangan Risiko Bencana di Kota Yogyakarta. Sehingga suara dari komunitas di kampung dapat menjadi pertimbangan kebijakan di level Kota Yogyakarta.

BSIAN Seri 1

Kampung Bencana seperti pada Gambar 7.

69

Berdasarkan uraian diatas, maka pemodelan inovatif dalam mewujudkan

Gam bar 8. Model Kampung Tangguh Bencana

Catatan : *(struktur kepengurusan, kajian risiko, kajian ketentraman, kajian kapasitas kampung, peta sebaran bahaya, ketentraman, titik kumpul, evakuasi, jalur evakuasi, dan rencana tanggap darurat) ** 1) Pengkajian risiko kampung; 2) Perencanaan penanggulangan bencana dan perencanaan kontinjensi kampung; 3) Rencana kontinjensi kampung; 4) pembentukan tim relawan kampung tangguh bencana; 5) Peningkatan kapasitas warga dan aparat dalam penanggulangan bencana; 6) pemaduan PRB ke dalam rencana pembangunan; 7) pelaksanaan PRB dalam kampung; 8) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan


70

Daftar Pustaka Pusat Inovasi Tata Pemerintahan – LAN, 2015 – 20 Inagara (Inovasi Adminsitrasi Negara) Laboratorium Inovasi Kota Yogyakarta, Jakarta Pusat Inovasi Tata Pemerintahan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

71

BSIAN Seri 1

MEMBANGUN DENGAN “CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)” Antonius Galih Prasetyo

Pendahuluan

P

elaksanaan program pembangunan di era kekinian merupakan sebuah upaya yang kompleks dan penuh tantangan. Lanskap sosial politik di seluruh dunia berkembang dengan cepat seiring dengan

hadirnya perubahan teknologi, urbanisasi, globalisasi, dan ide-ide baru. Transformasi besar-besaran tersebut juga terjadi, jika bukan lebih hebat, di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Sejak 1998, Indonesia mengalami perubahan tersebut seiring dengan hadirnya demokratisasi. Tak lama sesudahnya, era desentralisasi melalui otonomi

daerah

pun

dimulai.

Di

era

ini,

pemerintah

daerah

(provinsi/kabupaten/kota) diberikan wewenang yang lebih tinggi untuk mengatur dan menjalankan pemerintahan. Kewenangan baru tersebut tentunya disertai dengan hak dan tanggung jawab yang juga baru.


72

Dalam konteks perubahan besar sebagaimana disampaikan di muka, upaya pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan pemerintah daerah tidak bisa lagi dibebankan secara tunggal dan absolut kepadanya. Saat ini, kerjasama, kolaborasi, dan berjejaring dengan seluruh stakeholders menjadi keniscayaan. Ada banyak elemen dan aktor di suatu daerah yang dapat diajak untuk terlibat seperti kalangan swasta, akademisi, profesional, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat. Di antara berbagai pihak yang mungkin terlibat

beberapa pemerintah

tersebut,

pihak

swasta

memegang peranan penting.

daerah secara proaktif

Keunggulan yang dimilikinya

juga menjaring dan

terletak pada sumber daya

mengajak perusahaan yang ada di wilayahnya untuk mendistribusikan

finansial dan sumber daya manusia yang dimilikinya. Ini tentu dengan catatan, pihak swasta yang dimaksud adalah

CSR dalam rangka

pihak

membantu pembangunan

kompetensi, pengalaman, dan

daerah

yang

mempunyai

integritas yang teruji. Dalam

tren

pemerintah

dewasa daerah

ini, telah

banyak mengajak dan melibatkan swasta untuk turut terlibat dalam pembangunan dengan derajat intensitas dan keterlibatan yang berbedabeda. Kerjasama antara keduanya seringkali disebut dengan istilah publicprivate parrtnership (PPP). Pola kerjasama ini memberikan status yang setara kepada kedua belah pihak, dengan pembagian beban dan tanggung jawab yang dinegosiasikan sebelumnya. Selain PPP, ada pula pola kemitraan antara pemerintah dengan swasta dalam bentuk lain, di mana dalam hal ini pemerintah lebih berperan sebagai

BSIAN Seri 1

73

penerima manfaat (beneficiary) dari bantuan yang diberikan oleh pihak swasta, entah itu dalam bentuk barang maupun jasa. Pola ini biasa disebut dengan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). Dewasa ini telah banyak pemerintah daerah yang menerima banyak manfaat dari CSR dari perusahaan-perusahaan yang ada di wilayahnya. Tidak hanya secara pasif menunggu kebaikan dari perusahaan yang secara sukarela memberikan CSR-nya untuk membantu berbagai program pemerintah daerah, beberapa pemerintah daerah secara proaktif juga menjaring dan mengajak perusahaan yang ada di wilayahnya untuk mendistribusikan CSR dalam rangka membantu pembangunan daerah. Untuk dapat melakukan hal tersebut, beberapa pemerintah daerah melakukan upaya persuasi yang meyakinkan. Dalam tipologi inovasi, inisiatif semacam ini dapat diklasifikasikan sebagai inovasi hubungan (relationship innovation). Ini karena dalam inovasi ini, terjadi dinamika komunikasi yang membuahkan kesepakatan jalinan hubungan dalam cara, proses, dan struktur yang tidak konvensional (Suripto dan Prasetyo, 2014: 29-30). Selain melalui persuasi, ada pula cara penjaringan CSR yang dilakukan dengan menciptakan regulasi yang mengikat perusahaan yang berdomisili di wilayah tertentu. Tulisan ini berupaya menciptakan sebuah model inovasi kerjasama pemerintah-swasta dalam kerangka CSR untuk membantu pembangunan daerah. Model tersebut diciptakan dengan cara mensintesiskan dua jenis praktik kemitraan pemerintah-swasta dalam kerangka CSR, yang dalam tulisan ini diwakili oleh Kota Bandung dan Kabupaten Kulon Progo. Adanya model tersebut selain diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan bagi literatur mengenai inovasi pada umumnya dan inovasi sektor publik pada khususnya, juga diharapkan dapat mempunyai manfaat


74

praktis berupa rujukan bagi instansi pemerintah lainnya untuk melakukan replikasi inovasi, entah dalam bentuk adopsi atau adaptasi. Untuk itu, tulisan ini akan distrukturkan sebagai berikut. Setelah bagian Pendahuluan, dipaparkan tinjauan mengenai CSR, baik dalam perpektif teoretis-konseptual maupun kebijakan. Hal ini untuk memberi gambaran besar mengenai apa yang dimaksud dengan CSR beserta klaim-klaim kuncinya, juga tentang landasan kebijakan yang mengatur mengenai pelaksanaan CSR di Indonesia. Selanjutnya secara berturut-turut dipaparkan mengenai pelaksanaan CSR di Kota Bandung dan Kabupaten Kulon Progo. Di kedua daerah tersebut, pemerintah daerahnya memanfaatkan dana CSR untuk mendukung pembangunan daerah di berbagai sektor, meskipun masing-masing dengan cara dan mekanisme yang berbeda. Paparan mengenai pelaksanaan CSR di dua wilayah tersebut bersifat deskriptif untuk menunjukkan secara detail bagaimana pemerintah daerah mampu menjaring dana CSR sedemikian rupa untuk mendukung pembangunan daerah secara terstruktur dan terencana. Kemudian pada bagian akhir, dituliskan mengenai model inovasi pembiayaan pembangunan melalui CSR. Dengan mengambil dasar dari pengalaman Bandung dan Kulon Progo, model tersebut diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi pemerintah daerah lain yang ingin mereplikasi inovasi serupa.

Corporate Social Responsibility: Tinjauan Teoretis Dan Kebijakan

K

onsep CSR diperkenalkan pertama kali dalam literatur bersamaan dengan terbitnya buku Social Responsibilities of the Businessman (1953) karangan Howard R. Bowen. Oleh karena itu, Bowen juga

disebut sebagai “Bapak CSR”. Latar belakang dari dirumuskannya CSR oleh Bowen adalah keyakinannya bahwa bisnis yang besar pada eranya

BSIAN Seri 1

75

merupakan pusat kekuasaan dan pengambilan keputusan penting yang tindakan-tindakannya memengaruhi kehidupan warga dalam berbagai

cara. Untuk itulah maka perusahaan harus mengemban tanggung jawab tertentu kepada masyarakat yang rentan terkena dampak dari tindakannya. CSR didefinisikannya sebagai “kewajiban pengusaha untuk menjalankan kebijakan, membuat keputusan, atau mengikuti garis-garis tindakan yang diperlukan dalam kerangka tujuan-tujuan dan nilai-nilai masyarakat (the

obligation of businessmen to pursue those policies, to make those decisions, or to follow those lines of action which are desirable in terms of the objectives and values of our society)” (Carroll, 2008: 25). Sejak tahun 1950-an itulah, konsep (dan praktik) CSR semakin berkembang dan berevolusi sampai sekarang. Kini dia telah menjadi istilah yang cukup umum dan dipraktikkan oleh sebagian besar korporasi. CSR telah menjadi tuntutan sekaligus tren global. Seiring dengan lintasan historis itu berbagai definisi yang berlainan tentang CSR juga bermunculan. Firdaus (2011: 30-31) menyarikan beberapa definisi tersebut, antara lain:  Bank Dunia: komitmen entitas bisnis untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan bekerja bersama pegawai, keluarga pegawai, komunitas lokal, dan masyarakat umum untuk meningkatken kehidupan mereka dalam cara-cara yang baik untuk bisnis maupun pembangunan (the commitment of business to

contribute to sustainable economic development by working with employees, their families, the local community and society at large to improve their lives in ways that are good for business and for development).  The World Business Council for Sustainable Development: komitmen berketerusan dari entitas bisnis untuk berperilaku etis dan berkontribusi pada

pembangunan

ekonomi

sembari

meningkatkan

kualitas

kehidupan dari pekerja dan keluarganya serta komunitas umum


76

(continuing commitment by business to behave ethically and contribute

to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community at large).

 Lingkar Studi CSR Indonesia: upaya sungguh-sungguh dari entitas bisnis meminimumkan dampak negatif dan memaksimumkan dampak positif operasinya terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial dan lingkungan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.  The European Commission’s Directorate-General for Enterprise and Industry: suatu konsep di mana perusahaan mengintegrasikan keprihatinan sosial dan lingkungannya ke dalam operasi bisnis dan dalam interaksi dengan pemangku kepentingan secara sukarela (a

concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis). Dalam setiap aktivitas yang disebut CSR, ada tiga prinsip dasar yang harus diperhatikan, yakni keberlanjutan, akuntabilitas, dan transparansi (Crowther dan Aras, 2008: 14). Keberlanjutan berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya secara bijak agar di masa depan generasi penerus masih dapat memanfaatkan sumber daya tersebut, akuntabilitas berkaitan dengan tanggung jawab organisasi terhadap lingkungan eksternal yang mendapat dampak dari aktivitasnya, dan transparansi berurusan dengan pelaporan dan penyajian data yang jujur dan terbuka terkait dengan aktivitas organisasi, termasuk aktivitas CSR. Dewasa ini, semakin banyak perusahaan yang terlibat dalam CSR karena hal itu seperti tak terhindarkan. Konsumen semakin tidak bisa menoleransi praktik bisnis yang tidak etis dan tidak bertanggungjawab. Kemajuan media sosial yang memungkinkan semua orang menyuarakan pendapatnya membuat praktik tak terpuji yang dilakukan perusahaan semakin mudah

BSIAN Seri 1

77

bocor dan ini membuat perusahaan semakin dituntut untuk lebih bertanggungjawab. Lagipula, menjalankan CSR juga terbukti lebih

menguntungkan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh UK Small Business Consortium, 88 persen konsumen mengatakan bahwa mereka lebih mungkin untuk membeli produk dari perusahaan yang mendukung dan terlibat dalam aktivitas yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 18 Manfaat-manfaat lain dari CSR, sebagaimana dikutip dari berbagai sumber, antara lain: menstimulus inovasi, menghemat biaya (misalnya dengan menggunakan energi yang lebih sedikit untuk memproduksi), diferensiasi merek, memastikan keberlanjutan bisnis dan lingkungan, lebih melibatkan konsumen secara partisipatif, meningkatkan akses

menciptakan publisitas yang positif,

terhadap investasi

dan

peluang pendanaan,

meningkatkan kepuasan pegawai, memperluas jaringan dan kemitraan, terpenuhinya tuntutan regulasi publik, dan terciptanya peluang untuk menciptakan lini-lini bisnis baru. CSR seringkali dilakukan secara unilateral oleh perusahaan dengan memberikan berbagai manfaat secara langsung kepada kelompok sasaran. Namun, ada kalanya pelaksanaan CSR juga dilakukan dalam kerangka kerjasama dengan pemerintah. Dalam hal ini, pelaksanaan CSR juga memiliki manfaat lain, yakni membantu upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah. Keterlibatan sektor publik dalam pelaksanaan CSR mendapatkan justifikasinya melalui keprihatinan pokok bahwa pemerintah perlu memastikan hadirnya praktik-praktik yang prososial dan prolingkungan dari perusahaan demi mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini juga dapat terjadi karena dua entitas yang selama ini dipersepsikan mempunyai kepentingan yang diametral semakin lama semakin memiliki kemiripan kepentingan. Jika pemerintah memiliki kepentingan untuk memastikan terwujudnya kepentingan publik melalui 18

http://www.simplycsr.co.uk/the-benefits-of-csr.html


78

penciptaan kebijakan sosial, lingkungan, dan ekonomi, perusahaan juga kini memiliki peran yang semakin otonom dan sadar-diri dalam mendukung pencapaian kepentingan publik, salah satunya melalui CSR (Guarini dan Nidasio, 2002). Lebih lanjut, dalam CSR yang dilakukan dalam kerangka kerjasama dengan pemerintah, ada pembagian peran yang jelas antara pemerintah dengan perusahaan. Guarini dan Nidasio (2002) membagi enam peran yang mungkin dilakukan masing-masing pihak, yakni: 1) mengevaluasi kebutuhan sosial dan lingkungan sebelum memutuskan rencana CSR; 2) menetapkan strategi CSR; merencanakan intervensi CSR; mendanai intervensi CSR; mengeksekusi intervensi CSR; dan melaporkan kepada publik hasil dari intervensi CSR. Dalam penelitiannya terhadap pelaksanaan beberapa CSR di Italia yang bekerjasama dengan pemerintah, ditemukan bahwa pemerintah biasanya terlibat dalam mengevaluasi kebutuhan sosial dan lingkungan sebagai basis untuk merencanakan strategi dan intervensi CSR. Sementara itu, peran perusahaan umumnya dalam membiayai intervensi CSR sekaligus eksekusinya. Adapun penetapan strategi CSR, perencanaan intervensi, dan pelaporan hasil biasanya dilakukan pemerintah dan perusahaan secara bersama-sama. CSR yang digunakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah merupakan salah satu bentuk dari inovasi pembiayaan pembangunan. Langkah itu berada di luar pola konvensional yang hanya menggunakan APBD untuk membiayai pembangunan. Selama ini memang sebagian besar pemerintah

daerah

mengandalkan

APBD

untuk

membiayai

pembangunannya. Itu pun hanya dengan proporsi yang kecil karena lebih banyak dihabiskan untuk belanja pegawai. Dari data Badan Pusat Statistik diketahui bahwa belanja pegawai di semua pemerintah daerah berkisar 5060 persen, dengan belanja modal hanya sekitar 15 persen. Sementara yang belanja pegawainya lebih dari 60 persen ada 124 pemerintah daerah,

BSIAN Seri 1

79

dengan 16 di antaranya di atas 70 persen (Dahana, 2016: 6). CSR adalah sumber pembiayaan pembangunan alternatif, di luar cara-cara yang lain

seperti kemitraan pemerintah-swasta (public-private partnership) dan penerbitan surat utang daerah (municipal bonds) (Achmad, 2016). Dari sisi kebijakan, CSR telah diatur dalam berbagai produk kebijakan di Indonesia. Berbagai kebijakan tersebut umumnya mengistilahkan CSR dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Kebijakan yang mengatur CSR tersebut adalah UU No. 22 Tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007. 19 Dari daftar di atas, terlihat bahwa telah terdapat cukup banyak produk perundangan yang mengatur mengenai pelaksanaan CSR bagi perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Kita dapat melihat beberapa contohnya. Dalam Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat (3), dinyatakan bahwa TJSL adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Lebih lanjut, dalam Pasal 74 disebutkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan 19

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52716870e6a0f/aturan-aturan hukum-corporate-social-

responsibility


80

sumber daya alam wajib melaksanakan TJSL. Hal tersebut menjadi kewajiban perseroan yang dianggarkan dan perhitungkan sebagai biaya perseroan

yang pelaksanaannya dilakukan

dengan memperhatikan

kepatutan dan kewajaran. Bagi perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut akan dikenai sanksi. Sementara itu, dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, diatur bahwa setiap penanam modal wajib melaksanakan TJSL (Pasal 15 huruf b) dan bertanggungjawab untuk memelihara kelestarian lingkungan hidup (Pasal 16). Jika penanam modal tidak melakukan kewajibannya untuk melaksanakan TJSL,

maka penanam modal

dapat dikenai sanksi

administratif (peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal) atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 34 ayat (3)).

Best Practices: Membangun dengan CSR Studi Kasus 1: Kota Bandung

B

andung merupakan ibukota Provinsi Jawa Barat yang memiliki denyut dan geliat yang sangat dinamis. Terkenal sebagai kota kreatif sekaligus kota wisata menuntut Pemerintah Kota Bandung untuk

senantiasa memperbaiki citra dan pelayanan publiknya. Pembangunan atau perbaikan infrastruktur, baik keras maupun lunak, tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bagi pemerintah, sumber anggaran terutama berasal dari APBD. Namun, sebagaimana telah jamak diketahui, anggaran APBD seringkali terbatas untuk membiayai seluruh kebutuhan pemerintah. Anggaran lebih banyak dipakai untuk biaya rutin seperti gaji pegawai yang tidak dapat mengungkit perekonomian secara signifikan. Alokasi APBD juga tidak stabil karena sangat bergantung kepada kemampuan pemerintah

BSIAN Seri 1

81

pusat dalam mentransfer dana daerah dan kemampuan pemerintah daerah

dalam mengumpulkan PAD, yang itu juga bergantung pada faktor-faktor eksternal yang seringkali fluktuatif. Karena faktor keterbatasan anggaran daerah itulah maka inovasi dalam mencari sumber pembiayaan, misalnya melalui CSR, harus dilakukan oleh kepala daerah yang kreatif. Salah satu kepala daerah tersebut adalah Ridwan Kamil, Walikota Bandung terpilih untuk periode 2013-2018. Tidak terlalu lama setelah dia menjabat, tepatnya pada tahun 2014, dia telah

berinisiatif untuk mencari sumber dana pembangunan di luar APBD. Ini dilatari oleh kesadarannya bahwa dana APBD yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung sangat terbatas untuk mendukung pencapaian visi dan misinya sebagai walikota. APBD Kota Bandung pada tahun 2014 misalnya, sebesar 5,16 triliun dan 53 persennya dialokasikan untuk belanja tidak langsung, salah satunya untuk belanja pegawai, sementara 47 persen sisanya untuk belanja pembangunan (Dwiputrianti dan Pertiwi, 2014: 85). Padahal kebutuhan aktual Kota Bandung membutuhkan dana yang lebih besar. Dana non-APBD yang dicari Ridwan Kamil utamanya berasal dari dana CSR berbagai perusahaan dan lembaga, baik dalam maupun luar negeri. Selain itu, ada juga hibah, pinjaman, dan investasi. Semua bentuk dan mekanisme tersebut adalah cara yang inovatif karena pemerintah mampu keluar dari kungkungan keterbatasan APBD untuk membiayai pembangunan daerah. Berikut ini disampaikan berbagai contoh upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bandung selama beberapa tahun terakhir dalam menjaring dana non-APBD untuk menunjang pembangunan daerah. Pada awal tahun 2014, Ridwan Kamil beserta jajarannya berkunjung ke Eropa selama satu minggu guna mencari bantuan pendanaan. Selama kunjungan tersebut, Ridwan Kamil melakukan 11 kali rapat dengan berbagai


82

lembaga dan perusahaan. Hasilnya cukup memuaskan. Beliau berhasil mendapatkan dana dan juga perjanjian kerja sama dengan tiga negara di Eropa, yakni Belanda, Jerman, dan Perancis. Dari Belanda, didapatkan dana hibah (bukan pinjaman) dari perusahaan air di Belanda yakni Vitens Evides. Nilainya sekitar 5-10 juta euro. Bantuan tersebut berhasil didapatkan karena menurut Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, di Belanda PDAM-nya itu terlalu untung. Oleh pemerintah ditentukan bahwa keuntungannya tidak boleh diambil terlalu besar sehingga sisa keuntungannya dijadikan hibah bagi negara-negara sahabat. 20 Hibah tersebut ditujukan untuk meningkatkan standar air minum di Bandung, yakni berupa program peningkatan suplai air baku ke warga Bandung melalui PDAM. Dalam penandatanganan kerjasama, pihak Belanda mensyaratkan agar dalam waktu tiga tahun, manajemen PDAM telah diperbarui menjadi manajemen dengan standar kelas dunia. 21

Sementara dengan Pemerintahan Kota Amsterdam, ibukota Belanda, Bandung bekerjasama di bidang Smart City. Menurut Emil, Amsterdam merupakan kota yang paling kuat urusan Smart City-nya, termasuk manajemen persampahannya, di mana dari sampah bisa diolah menjadi paving block dan lain-lain. Ini sejalan dengan mimpi Emil untuk menjadikan Bandung sebagai Smart City. Setelah pertemuan di Eropa, delegasi dari Amsterdam akan datang ke Bandung untuk menindaklanjuti hasil pertemuan. 22 Dengan Perancis, Ridwan Kamil menjajaki kerjasama sister city antara Bandung dengan Paris, ibukota Perancis. Bulan September 2015 tim dari

20

news.okezone.com/read/2014/01/20/526/929135/merantau-ke-luar-negeri-ini-oleh-oleh-rk-untuk-

bandung 21

http://bandung.co/2015/10/hibah-belanda-dalam-meningkatkan-standar-air-minum-bandung/

22

news.okezone.com/ read/2014/01/20/526/929135/merantau-ke-luar-negeri-ini-oleh-oleh-rk-untuk-

bandung

BSIAN Seri 1

83

Perancis datang untuk memulai proses kerjasama sister city tersebut. 23

Selain itu, Bandung juga mendapat pinjaman senilai Rp 1,7 triliun untuk

efektivikasi jalur Padalarang-Cicalengka dan perbaikan rel kereta api

Bandung menjadi di atas tanah (elevated). Ridwan Kamil berharap pembangunan Bandung Skywalk dapat tercipta sebagai tindak lanjut dari kerjasama tersebut. Adapun dengan Jerman dilakukan pertemuan dengan perusahaan H. Bahn di Dortmund. Dilakukan penjajakan untuk membangun monorel di Kota Bandung. Perusahaan itu menawarkan sistem monorel gantung dengan rel di atas sebagaimana yang selama ini dibangunnya di Jerman. Sistem itu lebih sesuai karena strukturnya lebih ringan sehingga cocok untuk Kota Bandung yang jalannya tipis. 24 Tidak hanya dilakukan pada masa-masa awal menjabat, upaya Emil untuk menjaring dana CSR juga dilakukan secara kontinu sampai dengan saat ini. Terakhir, pada 2016, dia melakukan kunjungan dinas luar negeri ke Amerika Serikat dan Jerman selama sepekan. Dari situ diperoleh tujuh kesepakatan kerjasama sebagai berikut: 25  Kerjasama dengan konsorsium kesehatan dari UPMC (University of Pittsburgh Medical Center) untuk membuat 70 puskesmas, rumah sakit ibu dan anak, dan rumah sakit dan pusat penelitian kanker. Untuk rumah sakit dan pusat penelitian kanker ini, kota Bandung jadi lima kota besar di dunia sebagai kota percontohan pengembangan pusat kanker dunia, di mana Bandung mewakili benua Asia.

23

news.okezone.com/read/2014/01/20/526/929135/merantau-ke-luar-negeri-ini-oleh-oleh-rk-untuk-

bandung 24

news.okezone.com/read/2014/01/20/526/929135 /merantau-ke-luar-negeri-ini-oleh-oleh-rk-untuk-

bandung 25

http://bandung.merdeka.com/halo-bandung/ kunjungi-amerika-serikat-dan-eropa-ini-yang-didapat-

ridwan-kamil--160510j.html)


84

 Kerjasama dengan investor dari Kazakhstan dengan nilai minimal Rp 100 miliar. Perusahaan bernama Hayman Capital tertarik dengan program Kredit Melati (Melawan Rentenir) yang digulirkan oleh PD BPR. Melalui program bisnis sosial, mereka ingin berinvestasi ke bisnis-bisnis yang memberikan dampak sosial yang besar.  Kerjasama dengan konsorsium dari New York untuk mengembangkan pasar dan apartemen rakyat di Bandung.  Kerjasama dengan konsorsium perbankan yang dikelola oleh Asian Development Bank (ADB). Pihak ADB akan datang ke Bandung untuk memberikan pendampingan persiapan Public Private Partnership (PPP).

 Kerjasama dengan tim Massachusetts Institute of Technology (MIT) untuk kerjasama pengembangan Smart City dan intelligent city dengan fokus penanggulangan banjir, misalnya melalui pemasangan sensor banjir di selokan dan sungai-sungai.  Kerjasama dengan Harvard University terkait dengan pengentasan kekumuhan dengan cara-cara terbaik di dunia. Kerjasama ini memanfaatkan hasil penelitian yang telah dilakukan Harvard.  Kerjasama dengan Kota Boston terkait penjajakan sister city. Selain dengan negara-negara Barat, pihak Bandung juga menjalin kerjasama dengan negara-negara Asia. Salah satunya adalah negeri jiran Singapura. Pada Juli 2016, Ridwan Kamil mengadakan pertemuan bilateral dengan Senior Minister of State (Foreign Affairs) of Singapore, Dr. Mohd Maliki bin Osman, di Pendopo Kota Bandung. Dalam pertemuan tersebut, diungkapkan keinginan untuk menggandeng Singapura untuk berinvestasi dalam bidang infrastruktur, terutama transportasi massal. Salah satu yang sedang dijajaki dengan Singapura adalah proyek pembangunan Light Rail

Transit (LRT) koridor I yang akan bekerjasama dengan Singapore Mass Rapid Transit (SMRT). 26

26

http://ppid.bandung.go.id/2016/07/25/kemitraan-kota-bandung-dengan-singapura/)

BSIAN Seri 1

85

Negara Asia lain yang berhasil digaet Bandung adalah Jepang. Di awal tahun ini, Walikota Bandung telah menyepakati perjanjian hibah alat biodigester dengan Kota Kawasaki. Alat biodigester yang akan digunakan untuk mengelola sampah sampai di level kecamatan tersebut memiliki

kapasitas pengolahan 100 hingga 200 ton per hari. Teknologi biodigester tersebut dipilih karena memiliki beberapa keuntungan seperti mampu menekan biaya transportasi pengangkutan sampah, mampu menghasilkan gas listrik yang menjadi nilai tambah, dan tidak memerlukan proses pembakaran sampah yang membuat lingkungan tercemar. 27 Sementara dengan Kota Toyota, Walikota Bandung dikabarkan tengah melobi agar mendapatkan hibah purwarupa kendaraan canggih untuk ditempatkan di Taman Lalu Lintas Bandung sebagai sarana pembelajaran. 28 Ridwan Kamil juga memanfaatkan sumber dana dari organisasi internasional seperti Bank Dunia. Pada April 2014, Ridwan Kamil bertolak ke negeri ginseng Korea Selatan untuk bertemu dengan Bank Dunia terkait dengan pembiayaan infrastruktur. Bank Dunia berencana membagikan dana CSR untuk Kota Bandung yang sedang fokus mengembangkan beberapa infrastruktur seperti Skywalk dan sarana transportasi. Menurut pengakuan Kamil, dana yang dikucurkan tersebut besarnya triliunan rupiah. Sedangkan untuk mempercepat pemberian dana CSR dari Bank Dunia, bentuk kerjasama yang akan diupayakan berbentuk B to B ( business to business). Sebab jika menggunakan skema G to G (government to government) akan lebih lama prosesnya karena harus terlebih dulu masuk APBN. 29

27

http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2016/02/16/361109/jatuh-hati-pada-biodigester-ridwan-

kamil-terbang-ke-jepang 28

https://m.tempo.co/read/news/2016/02/13/058744689/ridwan-kamil-gandeng-toyota-benahi-taman-

lalu-lintas-bandung 29

http://m.tribunnews.com/regional/2014/04/29/wali-kota-bandung-nyari-duit-ke-korea-selatan


86

Tidak hanya mengandalkan kemampuan individu sebagai walikota dengan dibantu jajaran Pemerintah Kota Bandung, Ridwan Kamil juga menggalang bantuan dari pihak luar untuk menjaring dana CSR bagi pembangunan daerah. Emil berencana akan merekrut perusahaan konsultan internasional ternama Pricewaterhousecooper (PwC) untuk menjadi agen dalam mencari dana CSR. Dengan langkah ini, Bandung menjadi satu-satunya kota yang merekrut perusahaan internasional untuk membuka pintu bantuan dana CSR. 30 Potensi CSR dari entitas yang berada di Bandung sendiri juga tidak luput untuk dibidik Pemerintah Kota Bandung. Salah satunya berasal dari BUMN yang ada di Kota Bandung. Untuk menjaring dana CSR mereka, pada Oktober 2013 dilakukan penandatanganan MoU antara Pemerintah Kota Bandung dengan 11 BUMN yang berkantor atau beroperasi di Bandung. Penandatanganan ditindaklanjuti dengan pembentukan Forum BUMN Peduli Bandung Juara. Untuk memudahkan BUMN dalam menyalurkan bantuan, maka dibuat buku inovatif CSR, di mana dalam buku tersebut dimuat berbagai kebutuhan yang bisa dipilih BUMN untuk menyalurkan dana CSR-nya. Daftar kebutuhan tersebut dikompilasi di antaranya dari proposal yang masuk dari masyarakat. Buku inovatif CSR tersebut dibuat untuk menjembatani kesenjangan antara warga atau komunitas yang membutuhkan bantuan tetapi tidak bisa membuat proposal dengan perusahaan yang akan memberi bantuan tetapi tidak ada proposal yang masuk. Selain itu, akan dibentuk pula forum teknis, di mana di dalamnya akan dibicarakan cara dan bentuk sumbangan. Namun, bantuan CSR dari BUMN di Bandung ini difokuskan agar dalam bentuk barang seperti alat kebersihan, tong sampah, pot bunga, alat kesenian, ambulans, bus sekolah, dan sebagainya. 31

30

https://m.tempo.co/read/news/2014/01/20/058546704/ridwan-kamil-bawa-oleh-oleh-bantuan-dari-eropa

31

https://portal.bandung.go.id/posts/2013/10/25/0XzO/mou-forum-bumn-peduli-bandung-juara

BSIAN Seri 1

87

Keberhasilan yang dicapai Bandung selama beberapa tahun terakhir dalam

menjaring dana non-APBN untuk menyokong pembangunan daerah dalam satu hal merupakan suatu hal yang tidak terlalu mengejutkan karena Bandung merupakan daerah yang layak untuk dibantu, dalam pengertian memiliki potensi dan kapasitas yang tinggi sehingga tidak ada risiko dan

moral hazard yang dihadapi manakala perusahaan menggelontorkan dananya di sini. Pertumbuhan ekonomi Bandung mencapai 8,5 persen dan merupakan yang tertinggi di Indonesia. Kondisi ini menjadikan Bandung tempat yang menarik untuk berinvestasi. Dari sisi sumber daya manusia, kota ini memiliki jumlah penduduk 2,5 juta jiwa dengan 60 persen-nya berusia di bawah 40 tahun. 32 Penduduk di Kota Bandung memiliki kapasitas dan kreativitas tinggi, yang ditandai dengan banyaknya industri kreatif yang bertebaran dan juga banyaknya perguruan tinggi di kota ini. Dengan profil daerah yang demikian, maka tidak mengherankan jika banyak perusahaan dan lembaga di luar negeri yang bersedia untuk menyalurkan bantuan ke Bandung karena itu berarti mereka membantu menjadikan kota yang baik menjadi makin baik lagi, jika mungkin menjadi kota kelas dunia, dan manfaat serta nilai tambah yang dihasilkan di Bandung diharapkan dapat memberikan efek positif kepada daerah-daerah di sekitarnya. Semua hal itu tentu akan meningkatkan citra para pemberi bantuan tersebut. Namun, kesediaan berbagai pihak di luar pemerintah untuk membantu pembangunan Kota Bandung tentu juga tidak semata-mata disebabkan karena “faktor bawaan” Bandung sebagai kota yang unggul dan dinamis. Semua itu tidak akan tercapai tanpa “faktor-faktor ciptaan” yang diusahakan oleh Ridwan Kamil dan jajaran Pemerintah Kota Bandung. Apa yang dilakukan Bandung agaknya mengaplikasikan apa yang disebut dengan entrepreneurial government. Beberapa ciri

government yang diaplikasikan 32

entrepreneurial

Pemerintah Kota Bandung adalah

http://ppid.bandung.go.id/2016/07/25/kemitraan-kota-bandung-dengan-singapura/


88

pendayagunan sumber daya sebaik dan seefektif mungkin, termasuk sumber daya dari luar pemerintahan. Juga mendorong keterlibatan pihak di luar pemerintah untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pelayanan publik. 33 Sebagaimana telah disebutkan, hal itu dapat dicapai karena

diusahakannya “faktor-faktor ciptaan” sebagai berikut:  Jaringan (Network). Bandung dapat mendapatkan dana dari luar pemerintah karena walikota dan jajarannya aktif untuk menciptakan dan merawat network di berbagai strata: lokal, nasional, regional, dan global. Pengalaman Ridwan Kamil sebagai arsitek, konsultan, dan aktivis selama bertahun-tahun sebelum dirinya menjadi walikota memberikan modal berharga berupa banyaknya network yang dimiliki. Network inilah yang dimanfaatkan dan dikembangkannya untuk mendapatkan akses bagi peluang-peluang yang dicari. Networking dilakukan tidak hanya kepada pihak-pihak yang menjadi sasaran, yakni perusahaan dan lembaga yang bersedia menyalurkan dana, namun juga dengan pihak lain yang berperan sebagai perantara dan pendukung, seperti bekerjasama dengan lembaga konsultan untuk membantu menjaring pendanaan di luar negeri.  Kepercayaan (Trust). Banyak perusahaan dan institusi yang mau untuk menyalurkan bantuan dan hibah kepada Pemerintah Kota Bandung karena mereka percaya. Kepercayaan tersebut muncul dari dua hal. Pertama, kemampuan persuasi dari perwakilan Pemerintah Kota Bandung yang meyakinkan, menggugah, dan engaging, di mana mereka mampu menyampaikan dengan jelas dan obyektif mengenai kebutuhannya. Kepada pihak di luar negeri, Pemerintah Kota Bandung menjelaskan apa yang dibutuhkan dari mereka sesuai dengan sumber daya dan kepakaran yang dimilikinya. Kepada perusahaan di internal Bandung, disediakan buku inovatif CSR yang isinya memuat menu

33

http://www.cgg.gov.in/ publicationdownloads2a/Eship1.pdf

BSIAN Seri 1

89

bantuan yang bisa dipilih. Kedua, kepercayaan juga timbul dari track

record Pemerintah Kota Bandung yang terbukti mampu memanfaatkan

bantuan dengan semestinya dan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan

semula. Artinya, ada kepercayaan bahwa Pemerintah Kota Bandung mampu bersikap jujur dan akuntabel.  Proaktif. Untuk mendapatkan bantuan dari pihak luar, Pemerintah Kota Bandung tidak hanya pasif menunggu bantuan, namun juga aktif mendatangi tempat di mana sumber-sumber dana yang diinginkan berada, bahkan meskipun itu di wilayah yang jauh seperti Eropa atau Amerika. Dengan sikap proaktif demikian, maka peluang untuk mencapai keberhasilan menjadi lebih besar karena pertemuan dapat dilangsungkan secara langsung. Hal itu juga sekaligus menunjukkan keseriusan dari pihak Pemerintah Kota Bandung. Anggaran perjalanan dinas untuk pergi ke luar negeri tidak pernah sia-sia karena selalu berbuah kesepakatan bantuan atau kerjasama.

Studi Kasus 2: Kabupaten Kulon Progo34

S

elain di Kota Bandung, praktik baik lain mengenai pemanfaatan dana CSR untuk pembangunan daerah datang dari Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk melaksanakan

inovasinya, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menuangkannya ke dalam kebijakan. Ada dua landasan peraturan yang dibuat. Pertama, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 22 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Kedua, sebagai peraturan turunannya, Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo No. 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk

34

Bagian ini disarikan dari paparan Direktur Perumda Aneka Usaha Kabupaten Kulon Progo Fitroh

Nurwijoyo Legowo dalam acara “Talkshow Forum Korporasi untuk Inovasi Indonesia” yang diselenggarakan di LAN Jakarta, 8 Juni 2016, beserta bahan tayangan untuk paparan tersebut.


90

Pelaksanaan Perda No. 22 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Melalui kebijakan tersebut, tanggung jawab sosial perusahaan (TSP) yang menjadi kewajiban dunia usaha diatur sehingga kemanfaatannya bagi pembangunan daerah dapat lebih terarah dan terkoordinasi. Ruang lingkup TSP yang diatur terentang cukup luas. Dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa ruang lingkup tersebut

terdiri

atas bantuan pembiayaan

penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meningkatkan fungsi lingkungan hidup, dan memacu pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan sesuai program pemerintah daerah. Perda tersebut juga mengatur sumber pembiayaan dari TSP yang digunakan. Pembiayaannya dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan (Pasal 7 ayat (1)). Artinya, ada pilihan sumber pembiayaan TSP bagi perusahaan, bergantung pada kondisinya. PDAM Kulon Progo misalnya, yang merupakan salah satu dari empat BUMD yang ada di Kulon Progo (tiga lainnya adalah Bank Pasar Kulon Progo, PT SAK, dan Perumda Aneka Usaha). PDAM tidak diberikan kewajiban untuk menyetorkan laba bersih. Maka sumber pembiayaan TSP-nya diambil dari anggaran yang dikhususkan untuk itu. Sementara bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam (yakni pertambangan, kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, dan aneka industri), pelaksanaan TSP diwajibkan dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan, dan kinerja keuangannya (pasal 7 ayat (2)). Secara lebih rinci, pelaksana TSP adalah perusahaan berstatus badan hukum dan badan usaha dengan kriteria sebagai berikut: a) mempunyai kekayaan

BSIAN Seri 1

91

yang terpisah dari pemilik b) memiliki pengurus; c) mempunyai hak dan kewajiban tersendiri; dan d) mempekerjakan tenaga kerja atau buruh

dengan membayar upah atau bentuk imbalan lain. Bentuk dari perusahaan yang mengikuti TSP dapat berupa PT, CV, BUMN, atau BUMD. Statusnya dapat berupa pusat, cabang, atau unit pelaksana. Ketentuan lainnya yaitu telah melakukan usaha di wilayah Kulon Progo paling kurang selama satu tahun. Sementara perusahaan yang tidak terkena ketentuan sebagaimana yang telah disebutkan dapat pula berpartisipasi dalam pelaksanaan TSP secara sukarela (pasal 9). Adapun TSP dapat dijalankan melalui tiga jenis program, yakni 1) Bina Lingkungan dan Sosial (PBLS); kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi (program kemitraan); dan 3) program bantuan langsung pada masyarakat (BLM). (Pasal 13 ayat (1)). Apa yang menarik dari inovasi pemanfaatan CSR di Kulon Progo adalah arsitektur kelembagaan yang dibentuk untuk mewadahi aktivitas dan tata kelolanya. Ada dua lembaga yang mengurusi dan mengawal pelaksanaan TSP dalam kerangka Perda 22/2012. Lembaga pertama adalah Forum Pelaksana TSP. Forum ini dibentuk melalui rapat koordinasi pemerintah daerah dengan BUMD, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), Kamar Dagang dan Industri (Kadin), dan pengusaha Kulon Progo pada tanggal 19 November 2013. Forum ini terdiri dari perwakilan perusahaan-perusahaan, yang diwakili oleh direksi atau pimpinannya. Di antara mereka kemudian menunjuk satu orang sebagai ketua atau koordinator. Kemudian, Forum Pelaksana TSP tersebut membuat wadah kelembagaan yang bernama Sekretariat Bersama Forum Pelaksana TSP (selanjutnya disingkat Sekber) sebagai pelaksana teknis. Sekber bertugas untuk menjalankan dua hal. Pertama, membantu kelancaran perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi TSP. Kedua, memfasilitasi rapat dan tindak lanjut rencana pelaksanaan TSP. Sekber juga bertugas menerima


92

pengajuan dari masyarakat yang minta program tertentu untuk dibiayai TSP. Mereka yang berada di Sekber ini terdiri dari perwakilan perusahaan (selain jajaran Direksi, biasanya merupakan pejabat second line atau orang lain yang ditunjuk perusahaan), unsur SKPD, dan unsur masyarakat. Orangorang yang menyediakan waktunya untuk bekerja di Sekber FP TSP melakukannya secara sukarela tanpa bayaran. Adapun pembiayaan untuk kegiatan rutin seperti rapat, makan, dan minum dikeluarkan secara mandiri oleh instansi yang menjadi lokasi dari Sekber FP TSP, yakni Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo dan PD BPR Bank Pasar Kulon Progo. Dalam alur pelaksanaan TSP, Forum Pelaksana dan Sekber berinteraksi untuk menetapkan dan men-deliver program-program TSP. Mereka juga berhubungan dengan elemen dan stakeholders lain yang terkait. Gambar 1 di bawah menggambarkan alur atau tata cara pelaksanaan TSP mulai dari awal sampai akhir. Gambar 9. Tata Cara Pelaksanaan TSP

Sumber: Perumda Aneka Usaha Kab. Kulon Progo, 2016: 8

BSIAN Seri 1

93

Seperti dapat dilihat pada Gambar 8 di atas, alur pelaksanaan TSP dimulai dengan tahap perencanaan program TSP perusahaan. Untuk menetapkan

rencana tersebut, dijaring aspirasi dan inisiatif dari berbagai pihak, baik itu berasal dari

perusahan, pemerintah daerah, maupun masyarakat.

Selanjutnya, daftar rencana program TSP perusahaan diinventarisir oleh Sekber untuk kemudian disetujui oleh Forum Pelaksana TSP. Hasil dari persetujuan tersebut adalah daftar resmi dari program TSP perusahaan. Program TSP yang telah disetujui kemudian dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan. Pada tahap implementasi

ini, masing-masing

perusahaan secara mandiri mengelola dana TSP-nya. Perusahaan juga membuat laporan pelaksanaan setelah program TSP selesai berjalan. Laporan tersebut kemudian dikumpulkan oleh Forum Pelaksana TSP untuk diserahkan kepada pemerintah daerah. Pada akhirnya, pemerintah daerah kemudian melaporkan hasil pelaksanaan TSP tersebut kepada DPRD, persisnya kepada komisi yang membidangi urusan TSP. Sebagai catatan, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan untuk wajib menyalurkan TSP tidak dilarang untuk ikut berpartisipasi menyalurkan TSP. Bagi perusahaan yang telah melaksanakan TSP namun belum atau tidak menjadi anggota FP TSP, maka laporan pelaksanaan TSP-nya dapat diberikan kepada FP TSP untuk kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah sebagaimana alur yang berlaku di atas. Sayangnya, masih ada perusahaan yang telah melaksanakan TSP-nya di Kabupaten Kulon Progo, namun belum melaporkannya kepada FP TSP. Ini tentu harus lebih ditertibkan di masa yang akan datang mengingat pelaporan tersebut menjadi bentuk dari pelaksanaan akuntabilitas pelaksanaan TSP. Adapun maksud dari pelaporan satu jalur kepada FP TSP adalah untuk memudahkan pencatatan yang terintegrasi dan terkoordinasi. Juga untuk menghindari terjadinya pembiayaan ganda, yakni diberikannya


94

bantuan yang sama kepada kelompok sasaran yang sama oleh lebih dari satu perusahaan. Untuk menghindari

terjadinya

pengenaan

beban

ganda

kepada

perusahaan, maka Perda dan Perbup memberikan perlakuan yang fleksibel kepada perusahaan yang telah dikenai aturan main terkait TSP di luar Perda dan Perbup, yakni BUMN dan perusahaan yang telah melakukan kontrak karya dengan pemerintah pusat. Ada dua pilihan yang dapat dilakukan oleh perusahan-perusahaan semacam ini. Pertama, melakukan TSP-nya dalam kerangka FP TSP sebagaimana perusahaan lokal. Kedua, memberitahukan kepada FP TSP mengenai program TSP yang telah dilakukannya. Dengan pemberitahuan ini, maka akan diperoleh data yang lengkap sehingga dapat dihindari terjadinya pembiayaan ganda. Sejak diberikan payung hukumnya pada tahun 2012, penyelenggaraan TSP dalam wadah FP TSP telah dilakukan secara rutin setiap tahun. Ada banyak program dan kegiatan yang dibiayai dengan dana TSP. Pada tahun 2015 misalnya, program TSP difokuskan untuk ruang lingkup Bina Sosial dan Lingkungan serta Bantuan Langsung Masyarakat. Total dana yang disalurkan pada tahun 2015 sebesar Rp 688.915.000 untuk membiayai 74 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain: penanaman pohon; pengelolaan sampah dan Taman Kota Wates; pemberdayaan pedagang kaki lima, kelompok tani, dan kelompok swadaya masyarakat; beasiswa pelajar; bantuan bedah rumah; bantuan hewan kurban; pemasangan sambungan PAM; bantuan modal usaha; dan program desa binaan. Pelaksanaan program TSP dalam kerangka Perda No. 22 Tahun 2012 dan Perbup No. 30 Tahun 2013 memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Di satu sisi, pemerintah mendapatkan sumber pembiayaan alternatif dengan cara yang sah dan efektif. Di sisi lain, perusahaan juga

BSIAN Seri 1

lebih terarah, terkoordinasi, dan bebas dari risiko salah sasaran.

95

menggugurkan kewajibannya untuk menyalurkan TSP dalam cara yang

Sementara agar kegiatan TSP semakin menarik dan meluas, dibuat pula mekanisme reward and punishment melalui penciptaan insentif dan disinsentif yang diharapkan semakin menarik lebih banyak perusahaan di Kulon Progo untuk berpartisipasi dalam TSP. Reward diberikan baik kepada perorangan dalam bentuk lencana maupun kepada lembaga atau badan hukum dalam bentuk piagam atau plakat. Penentuan mengenai pihak yang berhak mendapatkan penghargaan dilakukan oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Bupati. Sementara itu, dilakukan pula punishment dalam bentuk sanksi administratif berupa teguran tertulis sampai dengan dinyatakan dan diumumkan di media sebagai perusahaan yang tidak bergabung dalam Forum Pelaksana TSP. Dengan demikian, mereka akan tercitrakan di masyarakat sebagai perusahaan yang tidak memiliki kepedulian sosial. Meskipun berupa sanksi administratif, namun bentuk yang demikian kiranya akan membuat perusahaan jera dan malu sehingga mereka terlecut untuk berpartisipasi dalam TSP dengan lebih aktif. Setelah berjalan selama hampir empat tahun, pelaksanaan program TSP melalui wadah FP TSP telah menemui banyak cerita keberhasilan. Namun demikian, implementasinya tentulah belum sempurna. Masih ada ruangruang perbaikan yang dapat diupayakan. Ada dua tantangan besar yang saat ini dihadapi. Pertama, membesarkan dan mengefektifkan kinerja dua kelembagaan yan menopang TSP di Kulon Progo, yakni FP TSP dan Sekber FP TSP. Dengan kinerja kelembagaan yang semakin efektif, maka kegiatan dan program akan semakin tepat guna dan tepat sasaran, mulai dari tahap perencanaan sampai evaluasi. Adapun tantangan kedua adalah mengajak lebih banyak perusahaan dan badan usaha untuk turut bergabung dalam FP TSP. Jika semakin banyak


96

perusahaan yang bergabung, maka semakin banyak dana yang bisa dikumpulkan dan pada akhirnya semakin banyak program yang bisa dibiayai. Muaranya tentu adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat Kulon Progo. Agar ada lebih banyak perusahaan yang bergabung, maka ada dua syarat yang harus dipenuhi. Pertama, sosialisasi yang lebih masif dan pendekatan yang lebih persuasif kepada seluruh perusahaan yang belum bergabung agar mereka mau bergabung ke dalam FP TSP. Kedua, pembesaran struktur industri di Kulon Progo agar ada semakin banyak badan usaha yang lahir, berkembang, atau berinvestasi di wilayah ini. Untuk itu, tentu dibutuhkan peran pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang kondusif bagi iklim industri di Kulon Progo. Ada pun untuk pelaksanaan TSP yang lebih baik ke depannya, beberapa harapan dapat dikemukakan sebagai berikut. Pertama, pelaksanaan TSP berjalan beriringan dengan program-program pembangunan daerah sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau duplikasi program. Kedua, pemberian TSP dapat diberikan secara merata di seluruh wilayah sehingga tidak terjadi ketimpangan dan kecemburuan antarwilayah. Ketiga, TSP dapat lebih berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Keempat, didapatkan

database pelaksanaan TSP di Kabupaten Kulon Progo yang detail dan komprehensif. Selain menjadi arsip resmi, database tersebut juga hendaknya dipublikasikan secara terbuka dan dapat diakses dengan mudah untuk masyarakat, misalnya dalam bentuk portal online. Ini juga menjadi salah satu bentuk akuntabilitas dan transparansi.

BSIAN Seri 1

D

97

Model Inovasi CSR

ari paparan mengenai upaya yang dilakukan dua pemerintah daerah

dalam

menjaring

dana

CSR

untuk

membiayai

pembangunan daerah di atas, kita telah mendapatkan informasi

berharga bahwa mencari sumber pembiayaan pembangunan di luar APBD merupakan hal yang memungkinkan. Dua daerah yang dipaparkan di atas dipilih bukan karena praktik yang mereka lakukan sudah sempurna karena ada juga kritik terhadap keduanya. Di Bandung, DPRD-nya mengkritik ihwal penyaluran dana CSR dan hibah kepada pemerintah yang kurang transparan karena mereka tidak mendapatkan laporan dari pemerintah sebagaimana amanat Perda No. 9 Tahun 2005 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Pada Pemkot Bandung. 35 Sementara pada kasus

Kulon Progo, kita dapat mempertanyakan apakah pengaturan CSR melalui Perda bukanlah intervensi yang terlalu jauh kepada otonomi perusahaan meskipun dengan itu memang ada manfaat koordinasi. Di luar dari catatan kritis tersebut, perlu ditekankan di sini bahwa kedua daerah

tersebut

dipilih

untuk

dipaparkan

karena

keduanya

merepresentasikan dua cara yang berbeda dalam upaya menjaring dana CSR untuk membiayai pembangunan daerah. Secara umum dapat dikatakan bahwa Bandung menggunakan pendekatan mandiri dan proaktif, sedangkan Kulon Progo menggunakan pendekatan regulasi. Kedua pendekatan tersebut sekaligus mencerminkan dua arus besar dari ragam jenis upaya pemerintah daerah dalam menjaring dana CSR untuk membiayai pembangunan, karena sesungguhnya ada banyak pemerintah daerah di luar dua contoh tersebut yang telah melakukan upaya serupa.

35

http://www.pikiran-rakyat.com /bandung-raya/2015/12/09/353081/pengelolaan-csr-pemkot-bandung-

diduga-melanggar-hukum


98

Mengenai cara mana yang terbaik tidak dapat dipastikan secara deduktif dan apriori. Masing-masing cara memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Pilihan yang diambil akan bergantung pada kapasitas kepemimpinan kepala daerah, kapasitas anggaran daerah, dan kondisi serta kebutuhan khas daerah. Bandung dapat menggunakan pendekatan mandiri proaktif karena kebetulan dipimpin oleh seseorang yang memiliki jaringan luas dan telah terbiasa untuk mencari dana dari sumber luar selama karirnya sebelum menjadi walikota. Sementara Kulon Progo karena tidak memiliki faktor tersebut maka memutuskan untuk menggunakan pendekatan regulasi agar dapat mendapatkan dana CSR secara lebih mudah dan terkomando. Bagaimanapun pendekatan yang diambil, upaya penyaluran dana CSR yang diarahkan untuk membantu pembangunan daerah harus dilakukan secara adil dan proporsional. Ini terutama berlaku bagi daerah yang menggunakan pendekatan regulasi. Pada hakikatnya CSR adalah ranah yang menjadi domain kebebasan perusahaan dan berbasis kesukarelaan serta kesadarandiri sehingga pemerintah jangan terlalu interventif dan mendikte. Jangan sampai regulasi yang mengatur mengenai penyaluran CSR di suatu daerah memberikan kewajiban tanpa memperhitungkan kondisi khusus atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam kajian KPPOD terhadap peraturan daerah yang mengatur CSR di Kabupaten Bogor misalnya,

ditemukan

memasukkan

dana

beberapa masalah CSR

sebagai

krusial.

komponen

Misalnya

sumber

dengan

pendanaan

pembangunan daerah. Selain bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ketentuan ini juga berpotensi menafikan asas kepatutan dan kewajaran atas besaran dana CSR karena bisa jadi jumlahnya akan

ditingkatkan dan

disesuaikan

dengan

kebutuhan

pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerah. Contoh masalah lainnya adalah tidak jelasnya kriteria perusahaan yang wajib menjadi pelaksana CSR dan tiadanya pasal yang memberikan keringanan

BSIAN Seri 1

kondisi tertentu. 36

99

bagi perusahaan yang tidak mampu melaksanakan CSR karena suatu

Dua pilihan pendekatan untuk menjaring dana CSR tidak harus dipandang sebagai pilihan yang saling meniadakan. Suatu pemerintah daerah bisa saja memutuskan untuk mengadopsi kedua pilihan tersebut secara bersamaan, baik dengan proporsi yang berimbang maupun lebih intens kepada salah satu pendekatan. Adapun dari dua jenis pendekatan tersebut juga dapat dikonstruksikan sebuah model yang memungkinkan untuk melihat secara utuh kemungkinan-kemungkinan arus utama bagi upaya penjaringan dana CSR untuk mendukung pembangunan daerah seperti dapat dilihat pada Gambar 9 berikut: Gambar 9. Model Inovasi Pembiayaan Pembangunan Melalui CSR

Model di atas memperlihatkan tidak hanya dua jenis pendekatan yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk menjaring dana CSR, namun juga dilengkapi dengan keterangan mengenai persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki daerah jika memilih untuk mengadopsi pendekatan tertentu. Model tersebut adalah model tipe ideal dalam pengertian Weberian, yang

36

http://www.kppod.org/datapdf/kajianperda/Kab_Bogor_Perda_17_2011.pdf


100

mengabstraksi dan mengidealisasi fitur-fitur yang ada, baik aktual maupun laten, dari praktik-praktik yang diambil sebagai studi kasus dalam tulisan ini. Demikian

pula

berbagai

persyaratan

tersebut

diekstrapolasi

dari

pengalaman Bandung dan Kulon Progo. Agar suatu pendekatan yang dipilih dapat berjalan dengan baik, maka semua persyaratan yang ditentukan tersebut harus dipenuhi. Dengan adanya model tersebut, maka pemerintah daerah yang ingin menjaring dana CSR untuk membantu pembangunan daerah dapat merenungkan dan merumuskan, pendekatan apa yang kiranya terbaik bagi mereka. Strategi yang dipilih tentunya tidak dipijakkan pada pertimbangan nalar strategis semata, namun juga dibandingkan dengan kondisi dan konteks yang ada di daerahnya. Bagaimanapun, model tersebut sangat terbuka untuk difalsifikasi. Cara terbaik untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih maju mengenai model inovasi pembiayaan pembangunan melalui CSR adalah dengan terus bereksplorasi dan mencoba tanpa mengesampingkan sepenuhnya praktik-praktik baik yang telah terbukti keberhasilannya.

Daftar Pustaka Achmad, Ridwansyah Yusuf. 2016. “Inovasi Pembiayaan Pembangunan Daerah”. Dalam https://www.selasar.com/politik/inovasi-pembiayaanpembangunan-daerah (diakses 10 November 2016). Carroll, Archie B. 2008. “A History of Corporate Social Responsibility: Concepts and Practices”, dalam Andrew Crane dkk. (ed). The Oxford

Handbook of Corporate Social Responsibility. New York: Oxford University Press, hal. 19-46. Crowther, David dan Güler Aras. 2008. Corporate Social Responsibility (Ebook).

Dalam

responsibility.pdf

http://mdos.si/Files/defining-corporate-social-

BSIAN Seri 1

101

Dahana, Radhar Panca. “Merampok Bangsa Sendiri”. Kompas, 26 Oktober 2016, hal. 6.

Dwiputrianti, Septiana dan Bella Ayu Pertiwi. 2014. “Penataan Kota Kreatif

yang Layak Huni: Kota Bandung”, dalam Septiana Dwiputrianti dkk. (ed). Handbook Inovasi Administrasi Negara. Jakarta: Pusat Inovasi Tata Pemerintahan LAN, hal. 71-101. Firdaus, M. Aziz. 2011. “Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia Melalui Implementasi CSR” Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011 LAB-ANE FISIP Untirta, hal. 29-34. Guarini, Enrico dan Claudio Nidasio. 2002. “CSR Role in Public Private Partnerships: Models of Governance”, dalam http://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=102065004071020 07408300101407202707705400806708405203908808709212111000607 2070006065097018031059009044096126003078019003097005031069 08800209302108009606906411708406907104302000406409101012112 500402510608107006911600207200401808901911508202512300200111 3&EXT=pdf. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo No. 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 22 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Perumda Aneka Usaha Kabupaten Kulon Progo. 2016. “Paparan Profil dan Kegiatan

Forum

TSP

Kabupaten

Kulon

Progo”.

Presentasi.

Disampaikan dalam Talkshow Forum Korporasi untuk Inovasi Indonesia di LAN Jakarta, 8 Juni 2016.


102

Suripto dan Antonius Galih Prasetyo. 2014. “Memahami Inovasi Administrasi Negara”, dalam Septiana Dwiputrianti dkk. (ed).

Handbook Inovasi Administrasi Negara. Jakarta: Pusat Inovasi Tata Pemerintahan LAN, hal. 1-38.

Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

103

BSIAN Seri 1

MODEL PENGELOLAAN RUMAH SAKIT MELALUI TATA KELOLA HIJAU BERBASIS KEARIFAN LOKAL * (Studi Kasus RSUD Wates Menuju Green Hospital) Harditya Bayu Kusuma

Pendahuluan

K

esehatan merupakan elemen yang penting untuk mendukung laju perkembangan suatu negara serta memiliki peranan dalam upaya pembangunan manusia. Peningkatan faktor kesehatan harus juga

dimaknai sebagai suatu investasi jangka panjang untuk membangun kualitas manusia suatu negara agar dapat berkompetisi dengan negara lain. Jika tingkat kesehatan penduduk suatu negara tinggi maka akan berkorelasi positif pada meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki.

*) Tul i san ini merupakan ulasan dan pemodelan Pengelolaan RSUD Wates dengan Konsep Tata Kel ola Hijau Berbasis Kearifan Lokal Menuju Green Hospital, Proyek Perubahan Diklatpim II oleh dr. Li es Indriyati, Sp.A.


104

Sebaliknya, apabila tingkat kesehatan penduduknya rendah, maka kualitas sumber daya manusianya dapat dikatakan rendah.

Tingkat kesehatan penduduk suatu negara dapat dinilai dari tinggi rendahnya angka kematian kasar, angka kematian bayi, dan umur harapan hidup. Tingkat kesehatan penduduk dikatakan tinggi apabila angka kematian kasar dan angka kematian bayinya rendah, tetapi umur harapan hidupnya tinggi. Sebaliknya, suatu negara dikatakan tingkat kesehatannya rendah apabila negara tersebut mempunyai angka kematian kasar dan angka kematian bayi tinggi serta umur harapan hidupnya rendah. 37 Penduduk bangsa Indonesia saat ini dihadapkan pada kondisi tingkat kesehatan yang masih rendah. Selain disebabkan oleh kualitas gizi makanan dan kebersihan lingkungan masyarakat, kondisi tersebut juga dipengaruhi tingkat fasilitas kesehatan dan ketersediaan tenaga medis. Secara tidak langsung, harus diakui bahwa fasilitas kesehatan yang tersedia di negara ini masih belum memadai. Pelayanan kesehatan di Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan negara-negara lainnya sehingga banyak penduduk kalangan menengah ke atas yang memilih dan menjalani pengobatan ataupun check-up kesehatan ke luar negeri. Alasan seperti penggunaan teknologi yang lebih canggih dan modern, kompetensi tenaga medis yang lebih baik, serta pelayanan yang lebih ramah dibandingkan di Indonesia menjadi faktor pendorong penduduk Indonesia berobat ke luar negeri. Pemerintah harus segera menyadari bahwa diperlukan suatu upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Indonesia yang dianggap masih kurang, khususnya kualitas rumah sakit. Menurut Risnawati dkk (2015), industri jasa pelayanan kesehatan saat ini telah berkembang menjadi industri bisnis di tingkat global dan bukan hanya melaksanakan fungsi sosial di bidang kesehatan. Tuntutan masyarakat yang semakin meningkat 37

Diakses dari http://ghozaliq.com/2015/07/16/ kualitas-penduduk-menurut-tingkat-kesehatan/

terhadap

pelayanan bermutu

…produksi limbah cair

mengakibatkan

persaingan

sebesar 416,8 liter per

semakin

di

tempat tidur per hari

kesehatan

yang keras

antara

semua pelayanan kesehatan

105

BSIAN Seri 1

untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas. Oleh karena itu, sering ditemui rumah sakit yang kehilangan citranya karena pelayanan yang buruk dan manajemen yang tidak terkelola dengan baik. Kondisi rumah sakit di Indonesia juga diperparah dengan permasalahan produksi sampah dan limbah. Alamsyah (2007) memperlihatkan hasil kajian terhadap 100 rumah sakit di Jawa dan Bali yang menunjukkan rata-rata produksi sampah sebesar 3,2 kg per tempat tidur per hari. Kemudian, produksi limbah cair sebesar 416,8 liter per tempat tidur per hari. Secara nasional diperkirakan produksi limbah padat rumah sakit sebesar 376.089 ton per hari dan produksi air limbah sebesar 48.985,70 ton per hari. Kondisi tersebut memperlihatkan besarnya potensi sampah rumah sakit di Indonesia untuk mencemari lingkungan dan menimbulkan penularan penyakit ataupun mengakibatkan kecelakaan. Permasalahan produksi sampah dan limbah rumah sakit yang melimpah diperparah dengan penanganan yang belum optimal. Adisasmito (2009) menunjukkan hasil studi pengolahan limbah rumah sakit di Indonesia bahwa hanya 53,4% rumah sakit yang melaksanakan pengelolaan limbah cair. Pemeriksaan kualitas limbah hanya dilakukan oleh 57,5% rumah sakit dan dari rumah sakit yang melakukan pemeriksaan tersebut sebanyak 63% telah memenuhi syarat baku mutu. Hal tersebut memperlihatkan bahwa belum seluruh rumah sakit di Indonesia memiliki kesadaran penuh terhadap pentingnya pengelolaan limbah rumah sakit.


106

Berbagai permasalahan yang terjadi di rumah sakit di atas juga dialami oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wates yang merupakan rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Menurut data proyek perubahan dr. Lies Indriyati, Sp.A, beberapa permasalahan yang dapat diindentifikasi seperti : jumlah kematian pasien di RSUD Wates yang meningkat, hal itu diperkuat dengan data peningkatan GDR (Gross Death Rate) dari 21,79% (tahun 2012) menjadi 30,98% (tahun 2013) dan NDR (Net Death Rate) pada tahun 2012 yaitu 8,49%, naik pada tahun 2013 menjadi 16,68%. Kemudian angka kuman udara juga masih di atas standar. Dari 10 besar penyakit, yang menular sampai mencapai 40%. Selain itu, program kerja sanitasi belum dilaksanakan sepenuhnya, yaitu baru mencapai 26%. Fungsi sanitasi rumah sakit masih belum optimal dan ruang perawatan masih terasa pengap. Bahkan area hijau di RSUD Wates masih di bawah 50% dari area lahan yang dimiliki. Selain itu, sektor pelayanan juga masih terkendala terutama dalam

pengembangan pelayanan spesialis/ subspesialis, di mana jumlah jenis pelayanan spesialis hanya 12 (dua belas) layanan dan jumlah jenis pelayanan subspesialis hanya 1 (satu) layanan. Hal tersebut juga ditambah dengan terbatasnya ruang pelayanan dan SDM subspesialis definitif yang belum ada. Kondisi tersebut ditambah dengan permasalahan dalam kedisiplinan dan kinerja pegawai RSUD Wates yang belum merata. Dari jumlah pegawai sebanyak 611 orang tersebut belum bisa memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kinerja RSUD Wates. Berbagai kondisi tersebut mengakibatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) masih di bawah standar nasional, di mana nilai IKM pada tahun 2013 sebesar 70-73, padahal standar nasional nilainya 90. Mengatasi berbagai permasalahan tersebut, RSUD Wates melakukan perubahan dengan pengelolaan rumah sakit dengan konsep tata kelola hijau berbasis kearifan lokal. Hal ini dilakukan dalam rangka peningkatan

BSIAN Seri 1

107

kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai upaya mewujudkan

kepuasan pasien sebagai pelanggan utama. Konsep tata kelola hijau

berbasis kearifan lokal merupakan konsep rumah sakit yang ramah lingkungan dengan menggabungkan pengelolaan sanitasi rumah sakit dengan konsep green hospital. Kearifan lokal menjadi dasar dalam pengelolaan tata kelola hijau dalam upaya sinergi sanitasi rumah sakit dan

green hospital. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki

rumah sakit mendorong

pentingnya melakukan perubahan dalam pengelolaan yang berorientasi pada perlindungan terhadap lingkungan, kenyamanan pelanggan dan peningkatan citra rumah sakit. Tulisan ini berusaha untuk memberikan gambaran tentang pengelolaan rumah sakit tata kelola hijau berbasis kearifan lokal yang menggunakan RSUD Wates sebagai platform model pengelolaan rumah sakit. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan mengkaji ulang sumber pustaka yang relevan. Tulisan ini mengulas proyek perubahan Diklat Kepemimpinan Tingkat II oleh Direktur RSUD Wates, dr. Lies Indriyati, Sp.A., tentang Pengelolaan RSUD Wates dengan Konsep Tata Kelola Hijau Berbasis Kearifan Lokal Menuju Green Hospital. Tujuan tulisan ini adalah untuk mendeskripsikan pengelolaan RSUD Wates melalui tata kelola hijau berbasis kearifan lokal dan menyusunnya dalam sebuah model pengelolaan rumah sakit. Manfaat yang ingin diperoleh adalah agar pemodelan pengelolaan rumah sakit dengan konsep tata kelola hijau berbasis kearifan lokal ini dapat dijadikan referensi bagi rumah sakit lainnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan menuju green hospital. Meski belum bisa menerapkan green hospital secara keseluruhan, tetapi rumah sakit bisa meningkatkan kualitas pelayanan melalui konsep tata kelola hijau berbasis kearifan lokal.


108

Konsepsi Green Hospital

R

umah sakit menurut WHO (1957) adalah bagian integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan yang berfungsi menyediakan pelayanan kesehatan paripurna (komprehensif), penyembuhan

penyakit (kuratif), dan pencegahan penyakit (preventif) kepada masyarakat serta pelayanan rawat jalan yang diberikannya guna menjangkau keluarga di rumah. Berdasarkan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009, rumah sakit mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan kesehatan perorangan

secara paripurna. Rumah sakit sebagai salah satu dari sarana kesehatan merupakan tempat menyelenggarakan setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Rumah sakit dalam memberikan suatu bentuk pelayanan kesehatan perlu memperhatikan kesehatan lingkungan sekitar rumah sakit. Hal ini sebagai upaya penyehatan dan pengawasan terhadap lingkungan rumah sakit yang mungkin mempunyai risiko menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan lainnya dalam menciptakan kesehatan masyarakat. Kondisi lingkungan rumah sakit menjadi salah satu hal terpenting dalam pengelolaan kesehatan rumah sakit karena jika kotor, berantakan, gersang, dan banyak sampah yang berserakan membuat citra sebuah rumah sakit menjadi buruk. Efek yang muncul bukan hanya citra yang buruk bagi rumah sakit. Kondisi lingkungan yang tidak terawat dapat menjadi sumber penyakit bagi pasien yang dirawat di rumah sakit tersebut. Oleh karena itu, kesehatan lingkungan rumah sakit menjadi suatu prioritas utama dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Salah satu usaha untuk memperhatikan lingkungan rumah sakit agar bersih, sehat dan nyaman adalah melalui pengelolaan rumah sakit berwawasan lingkungan (green hospital).

BSIAN Seri 1

109

Menurut Putri dan Tjahjono (2014), konsep green hospital merupakan konsep yang dapat dijadikan unggulan dalam bersaing bagi sebuah rumah

sakit. Rumah sakit ramah lingkungan (green hospital) saat ini menjadi suatu kebutuhan dalam perubahan yang sedang dikembangkan di banyak rumah sakit. Penerapan rumah sakit ramah lingkungan merupakan bagian dari

perubahan rumah sakit menuju pada konsep industri pelayanan kesehatan sesuai tuntutan kebutuhan pasar dan masyarakat. Kebutuhan pasar dan masyarakat saat ini terhadap industri pelayanan kesehatan telah bergeser menuju konsep pelayanan yang memuaskan, aman, nyaman dan terjamin dari akibat negatif kegiatan pelayanan. Unsur keamanan dan kenyamanan merupakan salah satu pertimbangan pasien dalam memilih sebuah rumah sakit. Secara umum konsep green hospital hampir sama dengan green building yang sudah ada. Konsep ini mempunyai tujuan untuk membuat bangunan rumah sakit lebih ramah lingkungan dengan pemilihan desain arsitektur dan bahan yang sesuai konsep rumah sakit ramah lingkungan. Menurut Komite

Green Hospital PERSI bahwa konsep bangunan hijau (green building) adalah bangunan yang dalam proses perancangan, pembangunan, pengoperasian, serta dalam pemeliharaan selalu memperhatikan aspekaspek

lingkungan

dan

berdasarkan

kaidah

pembangunan

berkelanjutan. Tujuan dari konsep bangunan hijau meminimalkan/

mengurangi

penggunaan

sumber

yang

adalah untuk daya

alam,

meminimalkan/ mengurangi dampak lingkungan, dan meningkatkan kualitas udara ruangan menjadi lebih sehat. Suatu bangunan dapat dikatakan sebagai green building apabila sudah memenuhi kriteria seperti : efisiensi energi dan konservasi, tata guna lahan, sumber dan siklus material, manajemen lingkungan bangunan, konservasi air dan kualitas udara, dan kenyamanan ruangan. 38

38

Diakses dari http://www.pdpersi.co.id/content/ news.php?mid=5&nid=24&catid=4


110

Green hospital merupakan sebuah konsep rumah sakit yang dikembangkan dengan memberdayakan potensi alam sebagai sumber daya utama sehingga ramah terhadap lingkungan dan dapat menghemat pengeluaran energi. Ulfa (2016) menyatakan bahwa green hospital merupakan konsep baru dalam perancangan dan manajemen sebuah rumah sakit. Konsep

green hospital ini memiliki orientasi rumah sakit sebagai bangunan yang berwawasan lingkungan dan jawaban atas tuntutan kebutuhan pelayanan atas pelayanan paripurna serta berbasis kenyamanan dan keamanan. Lebih lanjut dinyatakan oleh Ulfa, bahwa konsep green hospital bertujuan untuk mengurangi dampak buruk dan tetap menjaga kelestarian terhadap lingkungan. Selain itu dengan menerapkan green hospital, proses penyembuhan bagi pasien menjadi sangat ideal, dan kesehatan pengguna lainnya tetap terjaga. Dengan green hospital, penataan ruang-ruang menjadi lebih sehat, alami, dan ramah dalam upaya mendukung seluruh kegiatan yang ada pada rumah sakit.

39

Selain itu, green hospital menurut Anggraeni (2013), bukan berarti seluruh isi rumah sakit berwarna hijau tapi lebih ditekankan pada rumah sakit yang ramah terhadap lingkungan. Beberapa rumah sakit masih kurang memperhatikan kesadaran akan lingkungan yang hijau. Kurangnya pepohonan ataupun tanaman hijau membuat kondisi rumah sakit terlihat gersang dan sesak karena yang terlihat cuma ruangan yang saling menempel satu sama lain. Walaupun ada, hanya sebuah taman yang terletak di tengah-tengah ruang pasien. Kesadaran bagi seluruh pengguna rumah sakit dapat menjadi penentu keberhasilan dalam pelaksanaan rumah sakit berwawasan lingkungan ini.

39

Diakses dari http:// mmr.umy.ac.id/?p=2880

BSIAN Seri 1

kriteria sebagai berikut :

111

Beberapa konsep mengenai green hospital menurut Anggraeni dengan 40

 Lokasi Penetapan lokasi menjadi salah satu hal penting dalam mewujudkan rumah sakit berwawasan lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat beberapa taman hijau di berbagai sudut ruangan sehingga membuat suasana rumah sakit menjadi lebih hidup dengan nuansa alami. Pembuatan taman hijau ini juga diharapkan dapat membantu sirkulasi udara berjalan dengan baik. Penetapan lokasi lahan yang luas bisa

dijadikan

suatu pertimbangan dalam

meningkatkan mutu

penerapan green hospital. Lokasi lahan yang luas dan strategis dapat menjadi ruang terbuka hijau yang dapat menunjang kesembuhan pasien.  Efisiensi penggunaan air Penggunaan air yang berlebihan dapat merugikan rumah sakit dan lingkungan sekitar sehingga efisiensi konsumsi air menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Untuk mengurangi pemborosan air, maka dapat dilakukan dengan menghemat air agar tidak terbuang secara percuma. Efisiensi penggunaan air dapat berupa efisiensi dalam penampungan, penyimpanan, penyaluran, dan efisiensi pemanfaatan air berupa penggunaan air secara tepat guna dan optimal.  Efisiensi energi Rumah sakit yang ramah lingkungan tentu akan memperhatikan efisiensi energi karena konsep dari bangunan ramah lingkungan akan meminimalkan penggunaan energi untuk mencegah terjadinya polusi dan dampak negatif lainnya. Penggunaan jendela yang terbuka menjadi 40

Diakses dari http://puja-indah.blogspot.co.id/ 2013/06/ramah-lingkungan-dengan-green-hopital. html


112

salah satu cara sehingga udara yang ada di luar dapat masuk ke dalam ruangan. Hal itu juga dilakukan bersamaan dengan penanaman tanaman hijau di sekeliling rumah sakit sehingga sirkulasi udara menjadi baik. Jika sirkulasi udara tidak berjalan normal maka dapat menimbulkan berbagai penyakit akibat infeksi yang berasal dari rumah sakit itu sendiri.

 Pengelolaan limbah Aktivitas berbagai kegiatan di rumah sakit akan menghasilkan hasil pembuangan seperti limbah padat, cair, ataupun gas, yang mengandung kuman patogen, zat-zat kimia yang bersifat berbahaya, dan racun. Permasalahan limbah ini tidak dapat dibiarkan karena akan menimbulkan pencemaran yang akan berdampak buruk bagi kesehatan pasien maupun tenaga kesehatan di rumah sakit. Setiap jenis limbah memiliki penanganan yang berbeda-beda, salah satunya dengan memisahkan sesuai

kategori

yang

telah

ditetapkan.

Kemudian

dilakukan

penampungan, pengangkutan dan pembuangan. Secara umum, konsep green hospital merupakan salah satu wujud pengelolaan rumah sakit yang mengedepankan kelestarian lingkungan untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan pasien dalam menunjang pemulihan

kesehatan. Penggunaan air

yang

efektif

dan

efisien,

penghematan energi, serta pengelolaan sampah dan limbah rumah sakit yang berwawasan lingkungan merupakan aspek pengelolaan green

hospital. Selain itu, terdapat pola pelestarian lingkungan rumah sakit melalui ruang terbuka hijau agar lebih baik, sehat dan nyaman, serta menjadikan kawasan rumah sakit menjadi area bebas rokok, yang didukung oleh manajemen rumah sakit yang berwawasan lingkungan.

Analisis dan Pembahasan

R

113

BSIAN Seri 1

SUD Wates sedang berupaya menuju green hospital, salah satunya dengan mengelola rumah sakit melalui konsep tata kelola hijau berbasis kearifan lokal. Hal ini diprakarsai oleh dr. Lies Indriyati, Sp.A

selaku Direktur RSUD Wates melalui proyek perubahan Diklatpim Tingkat II. Konsep pengelolaan RSUD Wates melalui tata kelola hijau berbasis kearifan lokal dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada pasien sekaligus untuk menjaga kualitas pelayanan dalam persaingan produk dan jasa antar-rumah sakit.

Praktek Pengelolaan RSUD Wates Melalui Tata Kelola Hijau Berbasis Kearifan Lokal Menuju Green Hospital RSUD Wates merupakan rumah sakit yang berada di Kabupaten Kulon Progo. Sesuai dengan visi Kabupaten Kulon Progo yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kulon Progo Yang Sehat, Mandiri, Berprestasi, Adil, Aman dan Sejahtera berdasarkan Iman dan Taqwa”, maka RSUD Wates selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dalam rangka mewujudkan masyarakat Kulon Progo yang sehat. RSUD Wates juga mempunyai visi yaitu“Rumah Sakit Pendidikan dan Pusat Rujukan yang Unggul dalam Pelayanan”. Visi tersebut memperlihatkan bahwa RSUD Wates selalu ingin lebih unggul dan memberikan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat. Menurut Indriyati (2014), RSUD Wates harus bisa menjawab tantangan pelayanan rumah sakit di era globalisasi dengan gaya hidup masyarakat saat ini yang serba instan, emosional, suka keindahan dan kenyamanan, serta mendambakan sentuhan perasaan. Hal tersebut termuat dalam motto RSUD Wates yaitu “Mengutamakan Mutu dan Kepuasan Pelanggan”,


114

sehingga prioritas utama adalah memperbaiki mutu dan meningkatkan kepuasan. Dimensi mutu ini meliputi mutu profesional, mutu pelanggan dan mutu manajemen dalam memberikan pelayanan kepada pasien secara khusus dan masyarakat secara umum. RSUD Wates saat ini sedang berupaya mewujudkan green hospital pada

tahun 2020 sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Menghadapi era globalisasi dan era Kulon Progo Baru yang ditandai dengan Bandara Internasional Yogyakarta yang pindah di Kulon Progo, maka akan terdapat persaingan yang tinggi berbagai produk dan jasa termasuk produk industri rumah sakit. Oleh karena itu, RSUD Wates harus siap dan mempersiapkan sejak dini dalam menghadapi situasi tersebut. Melalui proyek perubahan Diklatpim Tingkat II yaitu “Pengelolaan RSUD Wates dengan Konsep Tata Kelola Hijau Berbasis Kearifan Lokal menuju

Green Hospital”yang merupakan inisiatif dari Direktur RSUD Wates, dr. Lies Indriyati, Sp.A, maka RSUD Wates melakukan berbagai perubahan dan perbaikan demi terciptanya peningkatan kualitas pelayanan dengan pengelolaan rumah sakit yang ramah lingkungan. Ide dan gagasan perubahan ini dilatabelakangi oleh adanya berbagai permasalahan yang harus dihadapi oleh RSUD Wates. Permasalahan tersebut antara lain : jumlah kematian pasien meningkat, program sanitasi belum dijalankan sepenuhnya, IKM masih rendah, area hijau masih, kedisiplinan dan kinerja pegawai belum merata, dan pengembangan pelayanan masih

terbatas. Solusi dari permasalahan yang dapat

diidentifikasi tersebut adalah berupaya menjawab berbagai kebutuhan pelayanan dari pelanggan rumah sakit yang berbasis kenyamanan dan keamanan lingkungan rumah sakit. Hal tersebut bermuara pada pengelolaan rumah sakit dengan tata kelola hijau berbasis kearifan lokal

BSIAN Seri 1

115

yaitu konsep rumah sakit yang berwawasan lingkungan yang memadu serasikan secara komprehensif antara pengelolaan sanitasi rumah sakit

berdasarkan Permenkes No.1204/Tahun 201 dengan konsep green hospital sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan rumah sakit dari 3 (tiga) dimensi mutu secara komprehensif, yaitu mutu profesional, mutu pelanggan, dan mutu manajemen (Indriyati, 2014). Pengelolaan sanitasi diarahkan untuk mewujudkan kesehatan lingkungan rumah sakit dari berbagai pencemaran yang bisa terjadi sehingga kebersihan lingkungan

menjadi agenda prioritas. Sedangkan perwujudan konsep green hospital lebih pada penyediaan area atau tata ruang hijau, hemat energi dan air serta pengelolaan sampah/limbah rumah sakit. Kedua konsep tersebut dikelola dalam wujud tata kelola hijau RSUD Wates berbasis kearifan lokal. (lihat gambar 10). Gambar 10. Pengelolaan RSUD Wates dengan Konsep Tata Kelola Hijau Berbasis Kearifan Lokal Menuju Green Hospital

Sumber : Lies Indriyati, Proyek Perubahan ; 2014


116

Konsep pengelolaan tata kelola hijau berbasis kearifan lokal di RSUD Wates lebih mengarahkan ciri khas dan budaya lokal sebagai fondasi pengelolaan rumah sakit. Kearifan lokal yang dimaksud adalah semua aktivitas fisik maupun budaya kerja senantiasa memperhatikan adat istiadat, budaya Jawa dan ciri khas Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan tata kelola hijau lebih untuk menggambarkan lambang kehidupan alam yang memiliki unsur kesegaran, ketenteraman, kedamaian, produktivitas, dan kedewasaan

jasmani dan rohani. Konsep ini telah menghasilkan beberapa pencapaian yang dapat dirasakan secara langsung di RSUD Wates. Bagian luar bangunan RSUD Wates yang selama ini gersang sudah dilakukan tamanisasi dengan menanam berbagai tumbuhan dan pohon hijau di berbagai sudut rumah sakit sehingga tampak segar, asri, dan nyaman. Sedangkan di bagian dalam telah dilengkapi berbagai elemen, seperti: dinding rumah sakit yang dulu hampa sekarang ditempel backdrop pemandangan alam wisata di Kulon Progo dan gambar budaya sadar kesehatan sebagai wahana untuk pendidikan masyarakat. Suasana sepi sekarang dihiasi nuansa musik dengan backsound suara alam dan musik klasik/tradisional serta ditambah dengan aroma terapi. Sedangkan dari budaya kerja di RSUD Wates juga sudah mengalami perubahan dan peningkatan. Misalnya, RSUD Wates telah membudayakan penggunaan hand hygiene bagi seluruh pegawai, pengunjung dan pasien RSUD Wates dan sudah disediakan di berbagai sudut rumah sakit sehingga dapat dipakai setiap saat. RSUD Wates juga sudah menjadi KTR (Kawasan Tanpa Rokok) dengan Keputusan Direktur RSUD Wates Nomor 391 Tahun 2014 tentang Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Wates bahkan sudah ada petugas khusus yang menertibkan jika terdapat pelanggaran. Kemudian kebiasaan menghemat air dan energi sudah mulai dilakukan, dan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah mulai meningkat. Dari sisi fisik bangunan, RSUD Wates sudah mulai menunjukkan

BSIAN Seri 1

117

bangunan tata kelola hijau, adanya proses pengelolaan sampah, daur ulang,

higienis dan sanitasi, Central Sterilization Supply Department (CSSD) dan

laundry. (Indriyati, 2014)

Selain penataan ruang terbuka hijau, penghematan energi dan air, serta pengelolaan sampah/limbah rumah sakit yang menjadi trademark dari konsep green hospital, maka dalam tata kelola hijau RSUD Wates juga menonjolkan kearifan lokal yang menjadi fondasi pengelolaan. Kearifan lokal ini yang menjadi nilai lebih dalam konsep pengelolaan tata kelola hijau RSUD Wates karena masih menggunakan bahan-bahan budaya Jawa dari dalam wilayah Kulon Progo ataupun DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) dan hal ini menjadi pembeda dengan rumah sakit lainnya yang menggunakan konsep green hospital. Kearifan lokal ini bisa ditunjukkan dalam gambar atau backdrop yang ditempelkan di dinding dan ruangan rumah sakit sebagai pelengkap infrastruktur. Gambar atau backdrop

tersebut

menampilkan ciri khas lokal dari Kabupaten Kulon Progo seperti Pantai Glagah, Waduk Sermo Kalibiru, Jembatan Duwet, Pintu Keluar Waduk Sermo, dan berbagai pemandangan atau lahan pertanian di Kabupaten Kulon Progo. Gambar lain juga menampilkan backdrop budaya/kriya masyarakat Kulon Progo. Dari aspek pegawai, menunjukkan sikap sopan santun yang menjadi ciri khas adat istiadat dan budaya jawa yaitu menampilkan keramahan dan rendah hati dalam pelayanan. Selain itu, nuansa musik yang disajikan juga berupa musik tradisional jawa yang menjadi khas di DIY. Dan juga untuk menambah aroma ruangan maka diberikan aroma terapi khas lokal di ruang perawatan yang diharapkan bisa mempercepat kesembuhan pasien. Pelaksanaan program ini juga telah didukung oleh Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Hijau RSUD Wates. Kemudian secara internal, juga telah ditetapkan Keputusan Direktur RSUD Wates Nomor 188/27.1/RS/V/2014 tentang Tim Tata Kelola Hijau RSUD


118

Wates. Berbagai kebijakan tersebut telah melandasi keberhasilan RSUD Wates dalam melaksanakan program tata kelola hijau berbasis kearifan lokal. Dukungan dari berbagai pihak menjadi faktor pendorong dari keberhasilan menerapkan pengelolaan tata kelola hijau berbasis kearifan lokal di RSUD Wates. Konsep ini

dapat

memberikan

manfaat terutama dalam

meningkatkan mutu pelayanan untuk mewujudkan kepuasan pelanggan. Berbagai perubahan telah dilakukan demi terciptanya nuansa asri, segar, nyaman dan indah sehingga dapat membantu kesembuhan pasien. Selain itu, dengan menampilkan backdrop bernuansa tempat wisata dan ciri khas Kabupaten Kulon Progo lainnya maka dapat mendukung promosi program pariwisata. Dan secara umum, konsep pengelolaan tata kelola hijau berbasis kearifan lokal ini dapat mendukung slogan WHO yaitu healthy hospital,

healthy planet dan healthy people.

Pemodelan Pengelolaan Rumah Sakit dengan Konsep Tata Kelola Hijau Berbasis Kearifan Lokal Konsep rumah sakit tata kelola hijau dengan berbasis kearifan lokal merupakan salah satu bentuk perubahan yang dapat dilakukan bagi sebuah rumah sakit. Konsep ini lebih meletakkan pengelolaan tata ruang hijau yang tetap berdasarkan fondasi kearifan lokal yakni tanpa meninggalkan ciri khas budaya lokal dari suatu daerah di mana rumah sakit tersebut berada. Artinya bahwa tata kelola hijau yang dikembangkan tetap berbasis dan mengandung nilai-nilai lokal sebagai unsur utama. Sehingga ruang terbuka hijau yang dikelola dengan dukungan unsur budaya lokal akan menambah daya tarik pengelolaan rumah sakit dalam membantu proses kesembuhan pasien. Jadi, tata kelola hijau akan selalu memiliki pola kearifan lokal dalam penyempurnaan kesehatan lingkungan sanitasi rumah sakit sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BSIAN Seri 1

119

Konsep pengelolaan tata kelola hijau berbasis kearifan lokal ini diterapkan

karena latar belakang berbagai permasalahan yang dihadapi rumah sakit

dewasa ini, seperti : angka kematian pasien yang meningkat, pelayanan yang buruk, lambat dan tidak transparan, pegawai yang tidak ramah, kepuasan pelanggan di bawah standar serta tingkat kedisiplinan dan

produktivitas pegawai yang rendah. Berbagai permasalahan tersebut membutuhkan suatu solusi jawaban sehingga kinerja suatu rumah sakit tidak semakin memburuk. Salah satunya menggunakan konsep pengelolaan tata kelola hijau berbasis kearifan lokal pada rumah sakit. Langkah awal adalah mengidentifikasi berbagai kearifan lokal yang bisa diintegrasikan dalam tata kelola hijau rumah sakit. Hal ini karena budaya lokal tetap menjadi fondasi dalam wawasan lingkungan yang akan diciptakan. Kearifan lokal yang bisa diakomodasi oleh tata kelola hijau rumah sakit lebih diarahkan pada ciri khas daerah, misalnya tanaman yang digunakan dalam ruang tata hijau mempunyai nilai lokal daerah. Kemudian juga memperhatikan aksesoris dan infrastruktur yang bisa memperkenalkan ciri khas suatu daerah, misalnya: lokasi wisata, bangunan bersejarah, gambar pemandangan, dan bentuk lainnya. Selain itu, juga bisa dimeriahkan alunan musik tradisional dan wewangian khas lokal yang akan memberikan nuansa yang berbeda. Aspek sumber daya manusia (SDM) juga bisa ditampilkan dengan menonjolkan sopan santun pegawai sesuai adat istiadat, bahkan bisa didukung dengan penggunaan pakaian khas daerah dalam memberikan pelayanan. Selanjutnya, tata kelola hijau diarahkan pada pengembangan ruang terbuka hijau dengan membuat tamanisasi di berbagai sudut di rumah sakit sehingga akan tercipta suasana sejuk, nyaman, dan asri. Sirkulasi udara dengan banyaknya ruang terbuka hijau akan menambah kesegaran udara dalam

mendukung

percepatan

kesembuhan

pasien.

Kemudian

penggunaan air juga dilakukan secara efektif dan efisien, misalnya selalu


120

melakukan pemeliharaan dan pembenahan instalasi air yang rusak. Penghematan energi dilakukan dengan efisiensi penggunaan listrik dengan menggunakan pencahayaan sinar matahari dan pemanasan alami. Pengelolaan limbah dilakukan secara tepat guna karena limbah rumah sakit jika tidak dikelola dengan baik akan merusak lingkungan.

Konsep tata kelola hijau tersebut akan dijalankan dengan menggunakan fondasi kearifan lokal. Ruang tata hijau yang diwujudkan dalam bentuk tamanisasi dapat dihiasi dengan tanaman yang menjadi khas lokal daerah. Kemudian infrastruktur rumah sakit juga bisa diwarnai dengan ciri khas lokal, misalnya dinding dan ruangan bisa diberi gambar-gambar yang menunjukkan kekhasan dan budaya lokal suatu daerah sehingga terlihat lebih menarik. Aksesoris atau gambar yang ditampilkan juga harus memiliki nuansa keasrian lingkungan hijau. Suasana rumah sakit juga bisa diberikan nilai dan nuansa lain dengan adanya alunan musik tradisional dan wewangian khas suatu daerah. Selain itu, yang paling penting adalah faktor pegawai karena menjadi pelaksana semua kegiatan. Pegawai harus bisa menampilkan keramahan dan sopan santun sesuai adat istiadat yang berlaku terutama dalam melayani pasien. Pegawai juga harus selalu melakukan penghematan air dan energi sebagai bentuk efisiensi. Pegawai juga harus menjaga kebersihan dan sanitasi lingkungan dengan mengelola sampah dan limbah rumah sakit serta memelihara udara tanpa asap rokok. Semua kegiatan yang dilakukan dalam menerapkan rumah sakit dengan konsep tata kelola hijau berbasis kearifan lokal akan diarahkan pada terwujudnya green hospital, yakni rumah sakit berwawasan lingkungan dengan jaminan kenyamanan dan keamanan pelanggan. Dengan konsep ini, maka ada kekhasan yang bisa dikedepankan yaitu adanya kearifan lokal dalam tata kelola hijau yang bisa menjadi nilai lebih dalam implementasi

green hospital. (lihat gambar 11).

Gambar 11. Pemodelan Penerapan Rumah Sakit dengan Konsep Tata Kelola Hijau Berbasis Kearifan Lokal

121

BSIAN Seri 1

Sumber : Diolah dari berbagai data

Konsep ini memang berbeda dari green hospital, meskipun tujuan akhir yang diharapkan mempunyai kesamaan. Karena memang tujuan konsep tata kelola hijau berbasis kearifan lokal adalah menuju green hospital. Perbedaannya terletak pada penggunaan kearifan lokal dalam pengelolaan tata kelola hijau tanpa meninggalkan aspek sanitasi lingkungan rumah sakit. Kearifan lokal ini berbeda karena setiap daerah mempunyai ciri khas masing-masing yang membedakan satu sama lain. Sehingga ketika kearifan lokal di sini dijadikan pijakan dalam mengelola tata kelola hijau maka akan terjadi kekhasan lokal bagi setiap rumah sakit. Hal itulah yang membedakan tata kelola hijau setiap rumah sakit dalam langkah menuju green hospital.


122

Penutup

K

onsep green hospital yang dewasa ini mulai semarak dijalankan dapat membuka wacana baru bagi perbaikan permasalahan kesehatan di Indonesia. Konsep ini sebenarnya sudah ada di

beberapa rumah sakit di Indonesia, tetapi dalam penerapannya tidak bisa menyeluruh dan kurang efektif karena berbagai keterbatasan. Penerapan

green hospital harus diterapkan dari berbagai aspek, mulai dari konsep bangunan, sanitasi air, penghijauan hingga pemanfaatan energi. Konsep rumah sakit tata kelola hijau berbasis kearifan lokal yang diterapkan oleh RSUD Wates bisa dijadikan salah satu alternatif sebelum menuju green

hospital secara keseluruhan. Konsep ini mencoba mensinergikan berbagai unsur dari sanitasi lingkungan rumah sakit dan green hospital sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien. Kearifan lokal yang menjadi fondasi dalam pengelolaan konsep ini lebih mengedepankan budaya lokal Jawa khas Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan tata kelola hijau lebih untuk memperlihatkan nilai alami yang menampilkan nuansa hijau dan lingkungan hidup. Konsep rumah sakit tata kelola hijau dengan berbasis kearifan lokal ini, lebih meletakkan pengelolaan tata ruang hijau yang berdasarkan fondasi kearifan lokal, yaitu tetap memasukkan unsur budaya dan ciri khas lokal dari suatu daerah di mana rumah sakit tersebut berada. Artinya, tata kelola hijau yang dikembangkan tetap berbasis dan mengandung nilai-nilai dan budaya lokal. Kearifan lokal ini akan menjadi nilai lebih karena setiap daerah mempunyai ciri khas masing-masing yang membedakan satu sama lain sehingga ketika diterapkan maka setiap rumah sakit akan mempunyai karakteristik lokal yang beragam.

BSIAN Seri 1

123

Pengelolaan rumah sakit melalui konsep tata kelola hijau berbasis kearifan

lokal membawa harapan dan langkah nyata perbaikan di bidang kesehatan

terutama kinerja rumah sakit di Indonesia. Rumah sakit sebagai salah satu elemen penting dalam kehidupan masyarakat perlu selalu mengembangkan segala aspek yang dimiliki, karena rumah sakit menjadi salah satu tujuan

masyarakat untuk mendapatkan kesembuhan atas penyakitnya. Melalui konsep ini, perubahan pelayanan rumah sakit terus dilakukan tanpa meninggalkan unsur budaya lokal dan nuansa alam.

Daftar Pustaka Adisasmito, W., 2009, Sistem Manajemen Lingkungan Rumah Sakit, Jakarta: Rajawali Pres. Alamsyah, B., 2007, Pengelolaan Limbah di Rumah Sakit Pupuk Kaltim

Bontang untuk Memenuhi Baku Mutu Lingkungan, Semarang: Tesis. Magister Ilmu Lingkungan. Universitas Diponegoro. Indriyati, Lies, 2014, Pengelolaan RSUD Wates dengan Konsep Tata Kelola

Hijau Berbasis Kearifan Lokal Menuju Green Hospital, Semarang: Proyek Perubahan Diklatpim II. Bandiklat Jawa Tengah. Putri, Chauliah Fatma & Tjahjono, Ngudi, 2014, Perancangan Sistem

Pengukuran Kinerja Rumah Sakit Ramah Lingkungan (Green Hospital) dengan

Metode

Performance

PRISM,

E-Journal

Universitas

Tarumanegara. Risnawati, Fahriza dkk, 2015, Penerapan Green Hospital sebagai Upaya

Manajemen Lingkungan di Rumah Sakit Pertamina Cirebon, Jurnal EKOSAINS Vol. VII No.1.


124

WHO Technical Report Series, No. 122. 1957. Role of Hospitals in

Programmes of Community Health Protection, first report of the Expert Committee on Organization of Medical Care.

Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Permenkes No. 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Hijau RSUD Wates Keputusan Direktur RSUD Wates Nomor 188/27.1/RS/V/2014 tentang Tim Tata Kelola Hijau RSUD Wates Keputusan Direktur RSUD Wates Nomor 391 Tahun 2014 tentang Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Wates Anggraeni, Puja Indah, 2013, Ramah Lingkungan dengan Green Hospital, Diakses

dari

http://puja-indah.blogspot.co.id/2013/06/ramah-

lingkungan-dengan-green-hopital. html pada tanggal 22 September 2016. Komite Green Hospital PERSI, Green Hospital/Green Building Concept And

Carbon

Footprint,

Diakses

dari http://www.pdpersi.co.id/content/news.php?mid=5&nid=24&cat id=4 pada tanggal 22 September 2016. Ulfa, Maria, 2016, Green Hospital Concepts, Diakses dari http:// mmr.umy.ac.id/?p=2880 2016.

pada

tanggal

22

September

http://ghozaliq.com/2015/07/16/kualitas-penduduk-menurut-

tingkat-kesehatan/ Diakses pada tanggal 22 September 2016.

125

BSIAN Seri 1

SERTIFIKASI KOMPETENSI ONLINE DAN MANDIRI* (Studi pada Sumber Daya Manusia Perhotelan) Yulvikar Dwi Rendro Ariawan

Pendahuluan

I

ndonesia merupakan negara yang sangat kaya, selain memiliki berbagai sumber daya melimpah, Indonesia juga punya banyak keunggulan yang sangat strategis, baik dilihat dari sisi astronomis, geologis, geografis,

ekonomi maupun sosio-kultural. Dengan berbagai keunggulan dan nilai strategis tersebut, posisi strategis Indonesia sangat menguntungkan dari segi perekonomian. Salah satu potensi yang dapat digali untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia, yaitu industri pariwisata. Jumlah obyek wisata yang cukup banyak dan potensial untuk dikembangkan merupakan harta kekayaan Indonesia yang paling menguntungkan. Keindahan panorama alam, musik dan kebudayaan yang beraneka ragam, *) Tul i san ini dibuat dan dikembangkan berdasarkan dari proyek perubahan Proyek Perubahan Dr. WISNU BAWA TARUNAJAYA. SE. MM As isten Deputi Pengembangan SDM Kepariwisataan Deputi Pengembanagan Kelembagaan Kepariwisataan Kementeran Pa riwisata., peserta Pendidikan dan Pel a ti ha n Ti ngka t II (Di kl a tpi m II) a ngka ta n 42 C;


126

kuliner khas yang nikmat, karakteristik

masyarakat

keanekaragaman flora dan fauna, hingga Indonesia

yang

terkenal

ramah

dalam

penyambutan dan pelayanan, menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan asing untuk memilih Indonesia sebagai tujuan wisata, bahkan tujuan untuk berinvestasi. Pertumbuhan sektor pariwisata memberikan dampak pada pertumbuhan industri lainnya, sehingga menyebabkan peningkatan permintaan tenaga kerja di sektor pariwisata. Pada tahun 2013, jumlah tenaga kerja pariwisata

berjumlah 9,6 juta, dan di tahun 2014 dan tahun 2015 terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor pariwisata menjadi 10,3 juta dan 11,3 juta atau meningkat 7,29 % di tahun 2014 dan 9,7 % di tahun 2015. Pada tahun 2016 target penyerapan tenaga kerja pariwisata ditetapkan sebesar 11,7 juta orang. Sedangkan target kunjugan wisatawan mancanegara diproyeksi mencapai sebesar 12 juta orang. Perolehan devisa di tahun 2015 adalah sebesar 144 triliun rupiah, dan di tahun 2016 direncanakan sebesar 172,8 triliun rupiah serta tahun 2019 sebesar 275 triliun rupiah. 41 Berdasarkan fakta di atas dapat dilihat sekilas bahwa Indonesia sebenarnya tidak kurang dalam segala hal khususnya di bidang pariwisata. Namun demikian, potensi pariwisata yang ada di Indonesia belum sepenuhnya dikelola dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat dibanding dengan negara lain. Hal ini sebagaimana laporan The Travel & Tourism

Competitiveness Report 2015, di mana Indonesia berada pada posisi ke-50 dunia dan ke-4 di tingkat ASEAN. Salah satu indikasi dari semua persoalan ini adalah kualitas, kompetensi dan daya saing sumber daya manusia Indonesia yang masih rendah sesuai dengan tuntutan dan tantangan kompetisi global, seperti: Asean Free Trade Area (AFTA), Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dll.

41

http://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/industri-sektor/pariwisata/item6051

BSIAN Seri 1

127

Oleh karena itu, pembangunan dan pengembangan kompetensi sumber

daya manusia khususnya di bidang pariwisata mutlak dilakukan. Kompetensi dapat diwujudkan melalui implementasi standar-standar kompetensi kerja

yang harus dijalankan di industri dan di dunia pendidikan. Salah satu strategi untuk pembangunan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia pariwisata Indonesia adalah dengan menerapkan Standar Kompetensi Kerja Indonesia (SKKNI) yang digunakan sebagai dasar pembentukan Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (KKNI). KKNI ini adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Tinjauan Literatur Sertifikat di Pariwisata dan Perhotelan Terbaik Pariwisata dan perhotelan adalah bidang di mana berbagai disiplin ilmu dipelajari dan dibawa bersama-sama untuk menciptakan pemahaman yang kuat tentang industri jasa. Sebagai bagian dari pasar global yang berubah secara teratur, penting untuk menyadari tren perjalanan dan perubahan kecil dapat berdampak dalam seluruh industri. Sertifikat Pariwisata dan Perhotelan berfokus pada konsentrasi yang saat ini dalam permintaan, menciptakan ceruk khusus untuk mereka yang ingin memajukan karir mereka di industri jasa. Hal ini memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam kapasitas yang berperan di daerah yang mereka pilih. Manfaat memperoleh

Sertifikat

Pariwisata

dan

Perhotelan

adalah

mendapatkan pengetahuan lebih banyak tentang perencanaan dan


128

bagaimana membuat keputusan yang benar untuk situasi yang sering terjadi tanpa peringatan. Siswa belajar bagaimana untuk memprediksi tren yang akan datang, yang memungkinkan mereka untuk lebih menciptakan lingkungan yang paling sesuai dengan klien mereka. Mereka juga dapat meningkatkan basis pengetahuan mereka tentang perencanaan acara, manajemen, operasi, mengatur keuangan, pemasaran, dan aspek hukum pariwisata dan perhotelan. Lembaga akademik yang berbeda mungkin bervariasi dalam biaya berdasarkan kerangka waktu yang diharapkan untuk memenuhi kebutuhan, serta lokasi sekolah. Sebelum mengajukan permohonan Sertifikat Pariwisata dan Perhotelan, harus dilakukan survei kebutuhan dan lamanya waktu yang diperlukan untuk program yang lebih disukai. Melalui penggunaan Sertifikat Pariwisata dan Perhotelan, seorang individu dapat memajukan karir mereka dalam posisi sebagai manajer fasilitas atau sebagai manajer sebuah resor atau yang serupa lainnya. Sertifikat jenis ini juga dapat memberikan nilai tambah bagi pihak marketing dan operasi manajer keunggulan kompetitif.

42

Sertifikasi Standar Kualitas Internasional Sebelum mendiskusikan lebih jauh tentang Standar Kualitas Internasional dalam hal ini ISO-9000, sebaiknya disepakati terlebih dahulu tentang pengertian

standar.

Dalam

tulisan

ini,

standar diartikan

sebagai

kesepakatan-kesepakatan yang telah didokumentasikan, yang di dalamnya terdiri antara lain mengenai spesifikasi-spesifikasi teknis atau kriteria-kriteria yang akurat, yang digunakan sebagai peraturan, petunjuk, atau definisidefinisi tertentu untuk menjamin suatu barang, produk, proses, atau jasa

42

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/pariwisata/15/09/29/nvfa7w335-sertifikasi-kompetensi-

hotel-di-indonesia-

BSIAN Seri 1

129

sesuai dengan yang telah dinyatakan. Salah satu contohnya adalah

penetapan standar ukuran dan format kartu kredit, atau kartu-kartu

“pintar” (smart) lainnya yang telah mengikuti standar internasional ISO

dan dapat digunakan di berbagai mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di seluruh dunia, dan banyak contoh-contoh lainnya. Dengan demikian standar internasional telah membantu kehidupan manusia menjadi lebih mudah, serta lebih meningkatkan keandalan dan kegunaan barang dan jasa.

Standar Kualitas Internasional Standarisasi internasional dibentuk untuk berbagai teknologi yang mencakup

berbagai

bidang,

antara

lain

bidang

informasi

dan

telekomunikasi, tekstil, pengemasan, distribusi barang, pembangkit energi dan pemanfaatannya, pembuatan kapal, perbankan dan jasa keuangan, dan masih banyak lagi. Hal ini akan terus berkembang untuk kepentingan berbagai sektor kegiatan industri pada masa-masa yang akan datang. Perkembangan ini diperkirakan semakin pesat dikarenakan berbagai hal antara lain; kemajuan dalam perdagangan bebas di seluruh dunia, penetrasi teknologi antar-sektor, sistem komunikasi di seluruh dunia, dan standar global untuk pengembangan teknologi, serta pembangunan di negaranegara berkembang. Standarisasi internasional merupakan suatu kewajiban dalam sektor industri tertentu bila mayoritas barang dan jasa yang dihasilkan harus memenuhi suatu standar yang telah dikenal. Standar seperti ini perlu disusun dari kesepakatan-kesepakatan melalui konsensus dari semua pihak yang berperan dalam sektor tersebut, terutama dari pihak produsen, konsumen, dan seringkali juga pihak pemerintah. Mereka menyepakati berbagai spesifikasi dan kriteria untuk diaplikasikan secara konsisten dalam memilih dan mengklasifikasikan barang, sarana produksi, dan persyaratan dari jasa yang ditawarkan.


130

Secara umum tujuan penyusunan standar internasional adalah untuk memfasilitasi perdagangan, pertukaran, dan

alih teknologi melalui

peningkatan mutu dan kesesuaian produksi pada tingkat harga yang layak, peningkatan

kesehatan,

keamanan

dan

perlindungan

lingkungan,

pengurangan limbah, kesesuaian dan keandalan inter-operasi yang lebih baik dari berbagai komponen untuk menghasilkan barang maupun jasa yang lebih baik, penyederhanaan perancangan produk untuk peningkatan keandalan kegunaan barang dan jasa, serta peningkatan efisiensi distribusi produk dan kemudahan pemeliharaannya. Melalui proses standarisasi, diharapkan pengguna (konsumen) lebih percaya pada barang dan jasa yang telah mendapatkan jaminan sesuai dengan standar internasional. Jaminan terhadap kesesuaian tersebut dapat diperoleh baik dari pernyataan penghasil barang maupun melalui pemeriksaan oleh lembaga independen.

Sertifikasi Standar Internasional Dengan adanya standar-standar yang belum diharmonisasikan terhadap teknologi yang sama dari beberapa negara atau wilayah yang berbeda, kiranya dapat berakibat timbulnya semacam “technical barriers to trade (TBT)” atau hambatan teknis perdagangan. Industri-industri pengekspor telah lama merasakan perlunya persetujuan terhadap standar dunia yang dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan tersebut dalam proses perdagangan internasional.

Kemunculan permasalahan

inilah

yang

merupakan awal organisasi ISO didirikan. Kesepakatan di antara negara-negara Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) memunculkan sistem standar yang dikenal dengan istilah “International

Organization for Standardization” (ISO). ISO adalah organisasi standar sistem

penilaian

kualitas

di

luar

pemerintahan

(Non-Government

Organization/NGO) yang berdiri sejak tahun 1947, dan diakui secara internasional. Saat ini ISO beranggotakan lebih dari 90 negara atau tidak

BSIAN Seri 1

131

kurang dari 140 negara termasuk Indonesia. ISO mengawasi badan

akreditasi (Accreditation Body) yang terdiri dari NACCB (National

Acreditation Council for Certification Body), RAB (Register Acreditation Body)

dan JAB (Japanesse Accreditation Body). Badan akreditasi ini mengawasi lembaga-lembaga yang mengaudit dan memberikan sertifikat (Sertification

Body) seperti: SGS Sucofindo di Indonesia, SISIR di Singapura, SIRIM di Malaysia, TISI di Thailand, BPS di Philipina, L’Loyd dan BSI di Inggris dan lain sebagainya. Banyak pihak melihat adanya suatu ketidakcocokan antara nama lengkap “International Organization for Standardization” dengan kependekannya ‘ISO’, di mana ‘IOS’ dianggap lebih tepat. Anggapan itu benar bila penetapan nama didasarkan pada kependekannya. Istilah ISO bukan merupakan kependekan, tapi merupakan nama dari organisasi internasional tersebut. “ISO” berasal dari Bahasa Latin (Greek) “isos” yang mempunyai arti “sama” (equal). Awalan kata “iso-“ juga banyak dijumpai misalnya pada kata “isometric”, “isomer”, “isonomy”, dan sebagainya. Berasal dari kata “sama” (equal) menjadi “standar” inilah “ISO” dipilih sebagai nama organisasi yang mudah untuk dipahami. ISO sebagai nama organisasi juga dipakai dalam rangka menghindari penyingkatan kependekannya bila diterjemahkan ke dalam bahasa lain dari negara anggota, misalnya IOS dalam bahasa Inggris, atau OIN ( Organisation

Internationale de Normalisation) dalam bahasa Perancis, atau OSI (Organsiasi Standarisasi Internasional) dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian apapun bahasa yang digunakan, organisasi ini namanya tetap saja bernama ISO. Sejak tahun berdirinya pada tahun 1947 federasi ISO memiliki visi untuk membuat satu standar Pemastian Mutu (Quality Assurance) yang di kemudian hari juga dikenal dengan istilah Sistem Manajemen Mutu (Quality

Manajemen System). ISO mempunyai tiga misi utama, yaitu: (1)


132

mengembangkan standar internasional, (2) menyebarkan informasi tentang standar internasional, dan (3) mempromosikan implementasi standar

internasional. Dengan demikian misi dari ISO adalah untuk mendukung

pengembangan standarisasi dan kegiatan-kegiatan terkait lainnya dengan harapan untuk membantu perdagangan internasional, dan juga untuk membantu pengembangan kerjasama secara global di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan kegiatan ekonomi. Kegiatan pokok ISO adalah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan internasional yang kemudian dipublikasikan sebagai standar internasional. Produk-produk ISO yang terkenal antara lain: (a) ISO 9000 Series yang memuat tentang standar Sistem Manajemen Mutu, (b) ISO 14000 Series yang memuat tentang standar Sistem Manajemen Lingkungan, (c) ISO TS 17025 yang memuat tentang standar Pengujian dan Kalibrasi di Laboratorium, (d) ISO TS 16949 yang memuat tentang standar Sistem Manajemen Mutu di industri otomotif dan (e) ISO 19011 yang memuat tentang standar Audit Sistem Manajemen Mutu dan Lingkungan. Kedua standar ini digunakan untuk menggantikan ISO 10011 (Audit Sistem Manajemen Mutu) dan ISO 14010, ISO 14011, ISO 14012 (Audit Sistem Manajemen Lingkungan) 43

Sertifikasi Standar Internasional ISO 9000 ISO 9000 adalah kumpulan standar untuk sistem manajemen mutu (SMM) atau standar sertifikasi yang mengelola proses pencapaian kualitas dalam kaitannya dengan hubungan antara pemasok, perusahaan dan konsumen. Oleh karena itu, sertifikasi ISO-9000 sama sekali tidak berbicara tentang kualitas suatu produk, tetapi berbicara tentang proses pencapaian suatu tingkat kualitas tertentu. Hal ini mengisyaratkan bahwa perusahaan yang

43

analisispengembanganpariwisata.blogspot.com

BSIAN Seri 1

persyaratan atau karakteristik kualitas produk dan prosesnya.

133

akan mengadopsi sertifikasi ISO-9000 perlu menetapkan spesifikasi atau

ISO 9000 yang dirumuskan oleh TC 176 ISO, yaitu organisasi internasional di bidang standarisasi. ISO 9000 pertama kali dikeluarkan pada tahun 1987 oleh

International Organization for Standardization Technical Committee (ISO/TC) 176. ISO/TC inilah yang bertanggungjawab untuk standar-standar sistem manajemen mutu. ISO/TC 176 menetapkan siklus peninjauan ulang setiap lima tahun, guna menjamin bahwa standar-standar ISO 9000 akan menjadi up to date dan relevan untuk organisasi. Revisi terhadap standar ISO 9000 telah dilakukan pada tahun 1994 dan tahun 2000. ISO 9000 mencakup standar-standar di bawah ini: 

Sertifikasi ISO-9001

ISO 9001 adalah Quality Management System, atau sistem penjaminan mutu, yakni mekanisme standar yang disusun, disepakati, dan diterapkan oleh suatu organisasi dalam menjalankan aktivitas suatu perusahaan. Sistem ISO 9001 menjelaskan bagaimana perusahaan beroperasi. Bagaimana perkerjaan mengalir dari satu aktivitas ke aktivitas lain. Penanganan pekerjaan mulai dari customer, input ke dalam masing-masing proses, dan output yang dihasilkan dari setiap proses. Parameter-parameter fisik dari hasil pekerjaan, yang menentukan apakah hasil tersebut memenuhi prasyarat kualitas yang telah ditentukan dan disepakati atau belum. Penerapan ISO 9001 tidak hanya sekedar copy-paste prosedur yang ditetapkan. Jika perusahaan ingin mendapatkan nilai tambah dari sistem ISO 9001 maka implementasi harus benar-benar dijalankan secara maksimal dan perlu komitmen manajemen yang bagus. Oleh karena itu, tugas dari seorang konsultan ISO 9001 tidak hanya sekadar bisa menerapkan sistem ISO di perusahaan terkait, namun juga harus mampu memotivasi dan berinovasi


134

ke perusahaan terkait, sehingga manfaat ISO 9001 benar-benar bisa dirasakan oleh seluruh karyawan dan perusahaan. Titik fokus dalam Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 adalah sistem manajemen atau pengelolaan mutu, yg harus mengacu kepada standar internasional ISO 9001

yang dikeluarkan

oleh

badan standarisasi

internasional atau International Organization for Standardization. ISO 9001 mengatur sistem dokumentasi organisasi terkait manajemen mutunya. Dokumen dalam sistem management mutu ISO 9001 biasanya berisi kebijakan mutu (quality policy), sasaran mutu (quality objectives), dan pedoman mutu (quality manual). Sedangkan sistem manajemen mutu itu sendiri mencakup antara lain:

customer contracts, rekrutmen dan pelatihan karyawan, desain dan pengembangan produk dan jasa, produksi dan pengiriman produk, pemilihan pemasok (suppliers), tanggung-jawab manajemen, internal audit mutu, pengukuran dan pemantauan, perbaikan berkesinambungan, dan tindakan perbaikan dan pencegahan. Mutu, dalam Sistem Manajemen Mutu ISO 9001, bisa mencakup kualitas produk atau quality (Q), biaya atau cost (C), pengiriman atau delivery (D), keamanan / keselamatan atau safety (S) dan morale (M) atau biasa disingkat dengan QCDSM. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 menggunakan pendekatan proses (process approach), pendekatan sistem (system approach) dan juga menggunakan pola Plan-

Do-Check-Action (PDCA) – Continual Improvement. 


Sertifikasi ISO-9002, merupakan sistem manajemen kualitas atau model jaminan kualitas dalam produksi, instalasi, dan pelayanan. Persyaratan dalam sertifikasi ISO-9002 ini sama dengan persyaratan yang terdapat dalam sertifikasi ISO-9001 kecuali pengendalian desain. Oleh karena itu, sertifikasi seperti ini sangat cocok untuk perusahaan jasa yang tidak memerlukan

BSIAN Seri 1

135

pengendalian desain seperti: hotel, rumah sakit, asuransi, bank, lembaga

pendidikan, maupun laboratorium pengetesan. Sertifikasi ISO-9002 ini digunakan bila kesesuaian terhadap persyaratan yang telah ditetapkan harus dijamin oleh perusahaan selama produksi, instalasi dan pelayanan. Perusahaan yang memproduksi barang tetapi produk tersebut dibuat dengan standar atau spesifikasi pihak lain, oleh karenanya pengendalian desain tidak diterapkan. 


Sertifikasi ISO-9003 merupakan sertifikasi atau model jaminan kualitas untuk inspeksi dan tes akhir. Beberapa tes persyaratan yang terdapat dalam standar ini sama dengan isi persyaratan dalam sertifikasi ISO-9001, kecuali pengendalian desain, pembelian, pengendalian proses, dan pelayanan yang bersifat non-applicate. Sertifikasi seperti ini merupkan standar yang kurang rinci. Standar ini dipergunakan bila kesesuaian terhadap persyaratan yang telah ditetapkan harus dijamin oleh perusahaan hanya pada tahap inspeksi dan tes akhir. Standar ini umumnya dipakai oleh laboratorium pengujian, pusat-pusat kalibrasi, dan distributor alat yang melakukan pemeriksaan dan pengujian produk yang dipasok. 


Sertifikasi ISO-9004 terdiri dari delapan seri, yaitu ISO 9004-1 sampai dengan ISO-9004-8.  Sertifikasi ISO-9004-1 1994, adalah elemen manajemen kualitas dan sistem kualitas bagian 1 yang berisikan panduan untuk pemilihan dan pemakaian.  Sertifikasi ISO-9004-2 1991, adalah elemen manajemen kualitas dan jaminan kualitas bagian 2 yang berisikan panduan untuk pelayanan.


136

 Sertifikasi ISO-9004-3 1993, adalah elemen manajemen kualitas dan jaminan kualitas bagian 3 yang berisikan panduan untuk proses material.

 Sertifikasi ISO-9004-4 1993, adalah elemen manajemen kualitas dan jaminan kualitas bagian 4 yang berisikan panduan untuk perbaikan kualitas.  Sertifikasi ISO-9004-5 1993, adalah elemen manajemen kualitas dan jaminan kualitas bagian 5 yang berisikan panduan untuk perencanaan kualitas.  Sertifikasi ISO-9004-6 1993, adalah elemen manajemen kualitas dan jaminan kualitas bagian 6 yang berisikan panduan untuk jaminan kualitas manajemen proyek.

 Sertifikasi ISO-9004-7 1993, adalah elemen manajemen kualitas dan jaminan kualitas bagian 7 yang berisikan panduan untuk bentuk manajemen.  Sertifikasi ISO-9004-8 1993, adalah elemen manajemen kualitas dan jaminan kualitas bagian 8 yang berisikan panduan untuk quality principle

of their application to management practices. Masih banyak lagi standar yang termasuk dalam kumpulan ISO 9000, di mana banyak juga di antaranya yang tidak menyebutkan nomor “ISO 900x” seperti di atas. Beberapa standar dalam area ISO 10000 masih dianggap sebagai bagian dari kumpulan ISO 9000. Sebagai contoh ISO 10007:1995

yang

mendiskusikan

manajemen

konfigurasi di

mana

kebanyakan organisasi menganggap hal tersebut sebagai salah satu elemen dari suatu sistem manajemen. Tujuan implementasi sistem manajemen kualitas ISO-9000 yaitu untuk meningkatkan daya saing, efisiensi, dan efektivitas bisnis. Untuk mencapai tujuan tersebut, sistem manajemen kualitas ISO-9000 lebih menekankan konsep pengendalian sejak dini, lebih menekankan pencegahan ketidaksesuaian daripada mengoreksi setelah terjadi ketidaksesuaian. Logika sistem manajemen kualitas ISO-9000 memiliki dua kutub potensi, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Ada

BSIAN Seri 1

137

beberapa faktor yang menentukan besar kecilnya potensi yang akan tergali dari implementasi ISO. 44

Faktor pertama adalah motivasi. Sertifikat sistem manajemen kualitas ISO9000 tidak membedakan skala perusahaan dan sistem manajemen serta menganggap bahwa semua perusahaan sama derajatnya. Namun sertifikat tidak selamanya menjamin dan mencerminkan bahwa sistem manajemen kualitas perusahaan selalu baik dan sesuai standar. Sertifikat belum tentu berdampak positif bagi perusahaan, tapi bisa terjadi sebaliknya, yaitu menjadi beban finansial dan moral khususnya bagi perusahaan yang mengimplementasikan sistem manajemen kualitas ISO-9000 dengan motivasi tidak sehat, misal mengikuti tren dan hanya untuk mengejar prestise dan status. Faktor kedua adalah komitmen. Komitmen adalah kekuatan untuk maju, kekuatan untuk menggalang kerjasama dan partisipasi, dan kekuatan untuk mengubah kebiasaan dan pola kerja yang tidak baik. Faktor terakhir adalah sumber daya manusia. Pembinaan SDM sangat diperlukan. Pimpinan bertanggungjawab untuk memastikan semua karyawan siap menghadapi konsekuensi era sistem manajemen kualitas ISO9000. Implementasi sertifikasi ISO-9000 pada dasarnya mempunyai manfaat pokok antara lain: (a) meningkatkan efisiensi kerja, (b) efektivitas kerja dan produktivitas, (c) meningkatkan daya saing, (d) adanya jaminan konsistensi terhadap kualitas produk, (e) meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk, (f) struktur kerja lebih jelas dan transparan, (g) meningkatkan keterampilan pegawai karena pembinaan SDM terpogram, (h) lingkungan kerja lebih rapi dan bersih, dan (i) dokumentasi yang lebih rapi. Manfaat tersebut merupakan akibat dari semakin baiknya manajemen dalam perusahaan. Sertifikasi ISO-9000 tidak mensyaratkan bentuk manajemen tertentu. Apa 44

yang dinilai adalah sistem yang jelas,

www.bangpurba.com › sistem manajemen


138

bertanggungjawab, konsisten dan dapat dipercaya, bagaimana sistem kualitas tersebut dikendalikan, dan bagaimana komitmen mereka terhadap kualitas. Bagi perusahaan yang akan masuk dalam pasar global, perhatian terhadp faktor-faktor seperti: harga yang kompetitif, dapat memenuhi kebutuhan dan selera konsumen, sesuai dengan spesifikasi, jaminan pasokan dan beberapa persyaratan lainnya baik yang melekat pada produk maupun masalah legalisasi,

dapat diantisipasi dengan mengimplementasikan

sertifikasi ISO-9000. Sistem manajemen kualitas ISO-9000 memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan sistem manajemen kualitas lainnya, antara lain: ISO-9000 sangat antisipatif, ketat dalam hal prosedur dan dokumentasi, progresif dalam audit dan tindakan koreksi serta dilengkapi dengan sertifikat, sangat adaptif untuk diaplikasikan di berbagai macam organisasi, sangat informatif, mudah dipahami dan telah dijadikan sistem manajemen kualitas standar internasional. Namun demikian, ISO mencatat “Perhatian terhadap sertifikasi sering kali menutupi fakta bahwa terdapat banyak sekali bagian dalam kumpulan standar ISO 9000. Suatu organisasi akan meraup keuntungan penuh ketika standar-standar baru diintegrasikan dengan standar-standar yang lain sehingga seluruh bagian ISO 9000 dapat diimplementasikan. Sebagai catatan, ISO 9001, ISO 9002 dan ISO 9003 telah diintegrasikan menjadi ISO 9001. Kebanyakan, sebuah organisasi yang mengumumkan bahwa dirinya “ISO 9000 Registered” biasanya merujuk pada ISO 9001. Untuk dapat berhasil mengimplementasikan sertifikasi ISO 9000, ada delapan prinsip yang harus dijadikan landasan implementasi, yakni:

 Fokus Pada Pelanggan Organisasi tergantung pada pelanggan mereka. Karena itu, manajemen organisasi harus memahami kebutuhan pelanggan sekarang dan yang

BSIAN Seri 1

berusaha melebihi harapan pelanggan.

139

akan datang, serta harus memenuhi kebutuhan pelanggan dan giat

 Kepemimpinan Pimpinan puncak organisasi menetapkan kesatuan tujuan dan arah dari organisasi. Mereka harus menciptakan dan memelihara lingkungan internal agar orang-orang dapat menjadi terlibat secara penuh dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi.

 Pelibatan Orang Orang pada semua tingkat merupakan faktor yang sangat penting dari suatu organisasi dan keterlibatan mereka secara penuh akan memungkinkan kemampuan mereka digunakan untuk kemanfaatan organisasi.

 Pendekatan Proses Suatu hasil yang diinginkan akan tercapai secara lebih efisien apabila aktivitas dan sumber-sumber daya yang berkaitan dikelola sebagai suatu proses. Suatu proses mengubah masukan (input) terukur ke dalam keluaran (output) terukur melalui sejumlah langkah berurutan yang terorganisasi.

 Pendekatan Sistem Pada Manajemen Pengidentifikasian, pemahaman, dan pengelolaan dari proses-proses yang saling berkaitan sebagai suatu sistem akan memberikan kontribusi pada efektivitas dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuantujuannya.


140

 Perbaikan Berkesinambungan Perbaikan berkesinambungan dari kinerja organisasi secara keseluruhan harus

menjadi

tujuan

tetap

dari

organisasi.

Perbaikan

berkesinambungan didefinisikan sebagai suatu proses yang berfokus pada upaya terus-menerus meningkatkan efektivitas dan/atau efisiensi organisasi untuk memenuhi kebijakan dan tujuan dari organisasi itu. Perbaikan

berkesinambungan

membutuhkan

langkah-langkah

konsolidasi yang progresif, merespon perkembangan kebutuhan dan ekspektasi pelanggan sehingga akan menjamin suatu evolusi dinamis dari sistem manajemen mutu.

 Pendekatan Fakta Pada Pengambilan Keputusan Keputusan yang efektif adalah yang berdasarkan pada analisis data dan informasi untuk menghilangkan akar penyebab masalah, sehingga masalah-masalah mutu dapat terselesaikan secara efektif dan efisien. Keputusan

manajemen

organisasi

sebaiknya

ditujukan

untuk

meningkatkan kinerja organisasi dan efektivitas implementasi sistem manajemen mutu.

 Hubungan Yang Saling Menguntungkan Dengan Pemasok Suatu organisasi dengan pemasoknya memiliki hubungan yang saling tergantung sekaligus saling menguntungkan. Pembinaan hubungan yang demikian akan meningkatkan kemampuan bersama dalam menciptakan nilai tambah. 45

45

www.bangpurba.com › sistem manajemen

Inovasi Sertifikasi Kompetensi Online dan Mandiri SDM Perhotelan

141

BSIAN Seri 1

Latar Belakang Uji kompetensi dengan jumlah Standar Kompetensi Kerja Indonesia (SKKNI) tertentu di setiap jabatannya dilakukan berdasarkan okupasi atau jabatan sebagaimana yang telah disepakati 10 (sepuluh) negara ASEAN sebagai implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN melalui kesepakatan bersama

Mutual Recognition Arrangement (MRA) tentang kebebasan pergerakan tenaga kerja trampil khususnya pada bidang perhotelan pada bulan Januari tahun 2016. Indonesia telah memiliki 9 jenjang kualifikasi kerja, di mana setiap jabatan memiliki level atau jenjang jabatan dalam KKNI. Pada industri pariwisata khususnya perhotelan telah ditentukan mulai dari level 2 hingga level 9. Namun yang sudah dirumuskan dan diimplementasikan baru hingga level 6 setara dengan departement head atau manajer menengah. Pada level manajerial dari level 7 hingga 9 sedang dalam proses perumusan di tahun 2016. Agar hasil akhir uji kompetensi sama dan kompetensi yang diharapkan tercapai, setiap Asesor Kompetensi juga membuat materi berdasarkan atas KKNI dan SKKNI. Oleh karena itu, pemerintah melalui Asisten Deputi Pengembangan SDM Kepariwisataan, Deputi Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan Kementerian Pariwisata menyiapkan semua kelengkapan yang berkaitan dengan komponen pelaksanaan sertifikasi kompetensi. Komponen tersebut meliputi pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak 3 dan 1, tempat Uji Kompetensi, melatih Asesor Kompetensi, menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), menyusun Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (KKNI).


142

Asdep Pengembangan SDM Kepariwisataan diharapkan dapat menjalankan program yang diarahkan terhadap masyarakat, baik masyarakat umum yang tinggal di seputar Daya Tarik Wisata maupun masyarakat industri, sehingga dapat memberikan layanan prima kepada seluruh wisatawan mancanegara atau wisatawan domestik. Kesadaran akan pentingnya pariwisata dapat memberikan

dampak terhadap taraf kehidupan yang lebih

baik,

memberikan peluang kesempatan tenaga kerja, dan menjadi pendorong tumbuhnya sektor lain. Hal tersebut adalah tugas yang tidak mudah dilakukan, apabila dilakukan dengan hanya memberikan pelatihan dan pengembangan SDM, penyiapan program pelatihan, penyusunan dan review SKKNI dan KKNI, melakukan Uji Kompetensi dan penyelenggaraan pelatihan. Keberhasilan mengubah karakter atau sikap ke arah kesadaran melayani, memerlukan keterlibatan semua pihak, baik dari lingkungan keluarga, masyarakat di lingkungan tempat tinggal, asosiasi profesi, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya. Komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan,

diharapkan

dapat

bersama-sama

membangun

SDM

Kepariwisataan yang lebih baik. Terdapat beberapa kegiatan yang sudah dilakukan untuk memberikan kesadaran

masyarakat

akan

pentingnya memiliki

sikap

melayani,

pemahaman tentang kepariwisataan, sapta pesona, dan peningkatan kompetensi sebagai berikut: 

Menyelenggarakan pelatihan dasar SDM kepariwisataan. Pelatihan ini dilakukan dua hari terhadap masyarakat yang tinggal di seputar Daya Tarik Wisata atau destinasi, dengan materi tentang pemahaman dasar kepariwisataan, sapta pesona, sikap melayani, dan produk pariwisata.



Pelatihan kompetensi terhadap masyarakat industri wisata, seperti pemandu wisata museum, selam, goa, ekowisata, agrowisata, guide bahasa Mandarin, guide bahasa Arab, dan lain sebagainya.

BSIAN Seri 1 Melaksanakan uji kompetensi terhadap masyarakat industri pada bidang perhotelan, pemandu wisata/ guide, MICE, SPA, dan travel agent. 

143



Menyusun program pelatihan bidang perhotelan, pemandu wisata, MICE, SPA, Laundry, Pariwisata dan lain sebagainya.



Penyusunan dan review SKKNI dan KKNI, dan menyiapkan materi uji kompetensi

Kondisi Yang diharapkan Pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan dilakukan dengan melakukan pendekatan ke dua sektor baik dunia industri maupun dunia pendidikan. Kedua sektor ini diwajibkan menggunakan Standar Kompetensi Kerja Indonesia (SKKNI) sebagai dasar dalam pengembangan SDM-nya. Dalam dunia pendidikan, SKKNI digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kurikulum yang diimplementasikannya, sedangkan dalam dunia industri, SKKNI digunakan sebagai dasar dalam melakukan promosi, mutasi serta pengembangan ketrampilan atau kompetensi seorang karyawan, seperti terlihat dalam Gambar 12. Gambar 12. Strategi Pengembangan SDM Kepariwisataan


144

Kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap karyawan atau calon tenaga kerja meliputi hard skill dan soft skill. Hard skill terdiri dari 5 komponen dimensi kompetensi:  Task Skill, adalah kemampuan seorang karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan keseharian atau pekerjaan rutin tanpa diperintah oleh atasan langsungnya.  Task Management Skill, adalah kemampuan mengelola diri sendiri dalam menyelesaikan pekerjaan yang setiap hari berdatangan, kemampuan mengatur pekerjaan, kapan pekerjaan tersebut harus diselesaikan, kapan harus didelegasikan, kapan ditunda dan sebagainya.  Contingency Management Skill, adalah kemampuan seorang karyawan dalam mengantisipasi pekerjaan jika terjadi sesuatu hal selama menyelesaikan pekerjaan tersebut, hendaknya karyawan memiliki rencana A dan B sehingga pekerjaan tidak tertunda akibat dari sesuatu kejadian selama pekerjaan tersebut berlangsung.  Job role/ Environment Skill, adalah kemampuan bertanggungjawab seorang karyawan, baik kepada aspek fisik maupun non-fisik selama menyelesaikan pekerjaan.  Transfer Skill, adalah kemampuan seorang karyawan dalam memberikan instruksi atau beradaptasi selama menyelesaikan pekerjaan, baik beradaptasi terhadap aspek fisik maupun non-fisik. Selain hard skill, kompetensi yang harus dimiliki oleh seseorang karyawan juga soft skill, di mana karyawan diharapkan selama bekerja mereka memiliki sikap melayani, empati terhadap sesama baik terhadap karyawan maupun terhadap konsumennya, mau mendengarkan, mampu berkomunikasi, dan lain sebagainya. Indikator penilaian ini dapat dilihat pada employability skill kinerja pada setiap unit kompetensi.

BSIAN Seri 1

145

Hingga tahun 2015 jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi adalah

sejumlah 159.020 orang. 46 Berdasarkan data dari WTTC (World Travel and

Tourism Council) tahun 2015, tenaga kerja pariwisata langsung berjumlah

3.658.000 orang dari 11.400.000 orang total tenaga kerja di bidang pariwisata. Tenaga kerja khusus di bidang perhotelan di tahun 2015 sebesar 358.739 orang (Laporan PHRI), dan yang telah tersertifikasi sebesar 101.685 orang atau sebesar 28,34 %. Akibat keterbatasan anggaran pemerintah, sejak tahun 2016 hingga tahun 2019 direncanakan setiap tahunnya jumlah SDM Pariwisata yang tersertifikasi sebesar 35.000 orang, di mana 70 persen untuk SDM Perhotelan atau sebesar 24.500 orang. Jika rata-rata kenaikan jumlah tenaga kerja Perhotelan 10 % maka akan diproyeksi hingga tahun 2019 sebesar 525.229 orang dan direncanakan seluruhnya sudah tersertifikasi. 47 Agar rencana jangka panjang tersebut dapat tercapai maka harus ada upaya-upaya perubahan dan terobosan yang dilakukan. Perlu proses pra-

assesment online, di mana LSP Pariwisata mengirimkan aplikasi apakah memang assesment dan self -assesment kepada calon asesi secara online. Selama ini, setiap karyawan atau calon tenaga kerja yang berkeinginan memiliki sertifikat kompetensi mereka harus mengajukan dirinya untuk diujikan ke Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata terdekat dari rumah tinggalnya. Bidang apa saja yang mereka inginkan akan dilakukan evaluasi oleh asesor kompetensi yang ditunjuk oleh LSP, sehingga apakah nanti dapat diteruskan untuk diujikan atau dikembalikan lagi tergantung dari hasil evaluasi dari asesor kompetensi terhadap isian format oleh calon asesi tersebut.

46

Sertifikasi yang dilakukan melalui anggaran Kementerian Pariwisata sebesar 76.127 dan sisanya

sebesar 82.813 orang dilaksanakan secara mandiri oleh LSP Pariwisata. 47


146

Pemerintah melalui Asdep Pengembangan SDM Kepariwisataan bertugas mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk bersama sama melaksanakan sertifikasi uji kompetensi. Sehingga jumlah SDM yang meliputi seluruh lapisan masyarakat, baik sebagai karyawan maupun mereka yang lulusan dari perguruan tinggi pengelola pendidikan pariwisata maupun lulusan SMK Pariwisata, telah memenuhi seluruh komponen uji kompetensi. Pada tahun 2016, Kementerian Pariwisata melalui Asdep Pengembangan SDM Kepariwisataan melaksanakan percepatan pelaksanaan uji kompetensi dengan menerapkan pra-assesment online dan assesment yang dilakukan berdasarkan perencanaan per-calon asesi. Pelaksanaan sertifikasi online dan mandiri ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah partisipasi asesi, serta waktu dan biaya yang lebih efisien. Pelaksanaan sertifikasi dapat dilaksanakan dengan mengikutsertakan industri dengan menandatanganani komitmen bersama, perjanjian kerja sama dengan LSP Pariwisata serta piagam kerja sama dengan LSP Pariwisata yang baru. Para asesor kompetensi yang ditugaskan bisa secara mandiri melakukan penilaian dan evaluasi terhadap calon asesi tanpa harus bertemu langsung. Hal ini dilakukan sehingga dapat memberikan kemudahan dan manfaat kepada calon asesi. Selain itu melalui sistem penilaian online ini, dharapkan dapat meningkatkan jumlah partisipasi SDM Perhotelan yang mengikuti uji kompetensi, terutama mereka yang tinggal jauh dari LSP Pariwisata yang umumnya berada di ibukota Provinsi. Waktu yang dibutuhkan calon asesi akan menjadi lebih singkat karena tidak perlu mendatangi tempat uji kompetensi dua kali sehingga biaya uji kompetensi akan menjadi lebih efisien.

Tujuan dan Manfaat Tujuan yang ingin dicapai adalah

147

BSIAN Seri 1

 Meningkatkan jumlah karyawan Perhotelan yang tersertifikasi melalui uji kompetensi online dan mandiri oleh LSP Pariwisata pihak ketiga.  Semakin efektifnya waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan uji kompetensi, terutama dalam pelaksanaan pra-assesment.  Semakin efisiennya biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan uji kompetensi. Manfaat yang ingin dicapai:  Jumlah calon asesi yang ikut berpartisipasi secara mandiri dalam uji kompetensi semakin banyak, terutama mereka yang berdomisili relatif jauh dengan tempat kedudukan LSP Pariwisata.  Tercapainya kualitas layanan minimal kepada wisatawan mancanegara dan nusantara sesuai standar yang diharapkan (dikarenakan adanya standar layanan).  Memberikan peluang kepada calon tenaga kerja bekerja dan mengembangkan karirnya di luar negeri

Pemodelan Sertifikasi Kompetensi Online Dan Mandiri Identifikasi Masalah Dalam pelaksanaan proyek perubahan diharapkan dapat berjalan dengan baik dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh stakeholder, baik


148

internal dan eksternal, dan mengatasi kemungkinan kendala atau masalah yang timbul, beberapa analisis potensi dan kendala atau masalah berikut ini:  Analisis Potensi  Adanya kelengkapan komponen uji kompetensi yang dimiliki oleh Kementerian Pariwisata yang lengkap dan tersedia baik seperti: terdapat 24 LSP Pariwisata di seluruh Indonesia, adanya SKKNI dan KKNI, tersedianya materi uji kompetensi yang standar, jumlah asesor kompetensi , tempat uji kompetensi yang sangat memadai, kesadaran yang cukup bagi karyawan untuk ikut uji kompetensi.  Kemampuan tenaga Asesor Kompetensi yang berasal dari orangorang yang telah memiliki pengalaman yang cukup di industri baik dari kalangan industri, maupun pendidikan.  Tempat uji kompetensi adalah hotel yang memiliki fasilitas untuk dilakukan tempat uji komoetensi.  Tim proyek perubahan yang memahami betul tugas fungsi dan tanggungjawabnya.  Asosiasi profesi yang mendukung penyelenggaraan uji kompetensi.  LSP

Pariwisata,

yang

secara

langsung

terbantukan

dalam

menjalankan tugasnya melaksanakan uji kompetensi.  Analisis Kendala / Masalah.  Meyakinkan manajemen hotel bahwa program ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi hotel terutama pada implementasi PP No. 52 tahun 2012 tentang Sertifikasi Kualifikasi Usaha Perhotelan dan sertifikasi SDM.  Mengikutsertakan Dinas Pariwisata terlibat langsung dalam proses uji kompetensi terutama dalam dukungan anggaran pada kegiatan jangka panjang.  Analisis Stakeholder. Pelaksanaan proyek perubahan didukung oleh stakeholders baik internal maupun eksternal:

 Internal: 

149

BSIAN Seri 1

Asdep Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan,

diperlukan untuk melaksanakan hubungan kerjasama dengan

pihak industri perhotelan, LSP Pariwisata, dan kementerian lainnya yang terkait. 

Bidang Sertifikasi Asdep Pengembangan SDM Kepariwisataan, diperlukan untuk menyiapkan segala komponen uji komptensi seperti persiapan pelatihan Asesor Kompetensi, pelatihan

Recognition Current Competencies, dan pelaksanaan Uji Kompetensi. Dukungan semua staf sangat dibutuhkan untuk mengkoordinasikan dan memantau LSP pariwisata dalam menjalankan kegiatan sertifikasi uji kompetensi. 

Bidang Penyusunan SKKNI Asdep Pengembangan SDM Kepariwisataan, diperlukan untuk penyiapan SKKNI, KKNI dan review SKKNI, penyiapan materi Uji Kompetensi, dan komponen lainnya.



Asdep Hubungan Kelembagaan, diperlukan untuk menjalin kerjasama dengan 10 negara ASEAN dalam kaitannya dengan implementasi MEA sesuai dengan kesepakatan bersama 10 negara ASEAN.

 Eksternal 

Lembaga Sertifikasi Pariwisata pihak 3 dan 1, diperlukan untuk melaksanakan uji kompetensi, menugaskan Asesor Kompetensi, menyiapkan administrasi uji kompetensi, menyiapkan asesi, menyiapkan sertifikat kompetensi, dan lainnya yang berkaitan dengan proses pelaksanaan uji kompetensi. Kesiapan dan komitmen yang kuat dari manajemen LSP sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan kegiatan sertifikasi uji kompetensi.


150



Asosiasi profesi perhotelan antara lain, Asosiasi Kantor,

housekeeping, tata boga/ chef , restoran/ services, pemasaran, dan para manajer, untuk melakukan sosialisasi mekanisme sertifikasi online dan mandiri ke seluruh anggotanya. 

Dinas Pariwisata yang berposisi di daerah, mengadakan kerja sama mensosialisasikan mekanisme sistem sertifikasi online dan mandiri

kepada seluruh stakeholder di daerahnya masing-

masing. 

BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi), dapat mengirimkan Master Asesor dalam mendukung kegiatan pelatihan Asesor Kompetensi,

pengeluaran

menyetujui ruang lingkup

sertifikat

asesor

kompetensi,

bidang yang diujikan oleh LSP

Pariwisata, dan menyetujui mekanisme sertifikasi online dan mandiri. Peranan BNSP sangat besar dalam mempercepat pelaksanaan sertifikasi uji kompetensi dengan mempercepat penerbitan sertifikat Asesor Kompetensi dan menyetujui usulan ruang lingkup dari LSP Pariwisata. 

Asosiasi Master Asesor, mendukung kegiatan pelatihan asesor kompetensi sebagai nara sumber.

Model Sertifikasi Online dan Fasilitasi Assessor di Bali. Dalam tulisan ini diambil contoh untuk memudahkan sampel pemodelan di daerah Bali, yang notabene terkenal dengan industri pariwisatanya. Dengan

trademark sebagai Pulau Dewata, banyak sekali wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri yang datang. Ini menjadikan pemerintah daerah Bali harus meningkatkan pelayanan untuk meningkatkan kepuasan para wisatawan yang ada, salah satunya adalah di sektor perhotelan. Di Bali sendiri sudah dilakukan sertifikasi online terhadap kompetensi perhotelan. Selain proses sertifikasi online juga akan direncanakan fasilitasi pelatihan asesor kompetensi terhadap karyawan di beberapa hotel. Sebelumnya akan

BSIAN Seri 1

151

dilakukan perjanjian kerjasama dengan LSP Bali Indonesia, LSP Pariwisata

Indonesia, LSP Pariwisata Bali, komitmen bersama dengan Ubud Hotel Association dan Indonesia Hotel General Manager, untuk berkomitmen

melakukan sertifikasi kompetensi uji kompetensi online dan mandiri terhadap karyawannya melalui penandatanganan kesepakatan bersama atau MoU.  Milestone Pencapaian: Ada tiga tahapan pencapaian yang hendak dicapai dalam proyek perubahan ini. Secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut ;  Jangka Pendek : 

Terbentuknya Tim Proyek Perubahan. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan tim proyek perubahan untuk menjelaskan semua tugas dan fungsi yang akan dilakukan oleh setiap tim. Tugas dan fungsi tertuang dalam Nota Dinas yang dikeluarkan oleh Deputi Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan. Selanjutnya tim mengadakan rapat dan menjajaki persiapan pembahasan pertemuan dengan seluruh pemangku kepentingan kepariwisataan.



Penandatanganan Komitmen bersama dengan Ubud Hotel Association dan perjanjian kerja sama dengan LSP Pariwisata Bali Indonesia, pada tanggal 20 Mei 2016 di Kantor Bupati Kabupaten Gianyar. Persiapan penandatanganan ini dilakukan dengan mengundang seluruh

pemangku

kepentingan

membahas

pelaksanaannya termasuk biaya yang akan dibebankan, serta komitmen hotel yang diundang untuk melaksanakan sertifikasi uji kompetensi online dan mandiri. Penandatanganan perjanjian kerjasama kedua dilaksanakan di Hotel Souvereign Tuban Bali


152

pada tanggal 10 Juni dengan IHGMA, LSP Pariwisata Parindo, LSP Pariwisata Bali, LSP Pariwisata Bali Internasional, dan LSP PENTARA Surabaya. 

Setiap LSP Pariwisata yang akan melaksanakan sertifikasi uji kompetensi online dan mandiri secara standar, maka dibuat pedoman

pelaksanaan uji

yang referensinya berdasarkan

ketentuan pedoman BNSP No. 301 Tahun 2013. Pedoman ini ditekankan pada pelaksanaan pra-assesment secara online, sehingga para Asesor Kompetensi dapat membuat perencanaan pada setiap calon Asesi sesuai dengan kebutuhan masing-masing Asesi. Pertanyaan dapat disusun berdasarkan kebutuhan bukti yang akan dikumpulkan kepada masing-masing Asesi, sehingga waktu yang dibutuhkan menguji berbeda beda setiap asesinya. 

Pelatihan

Asesor

kompetensi

dilaksanakan

untuk

dapat

menghasilkan Asesor Kompetensi di kalangan Hotel yang diajak kerjasama. LSP Pariwisata dapat menggunakan para Asesor Kompetensi tersebut untuk menguji seluruh karyawan Hotel. Persiapan

pelatihan

Asesor

Kompetensi

diawali

dengan

mengirimkan surat ke BNSP meminta Master Asesor untuk memberikan pelatihan, dan para peserta dari Hotel anggota tim dengan mengirimkan dua orang. 

Tim monitoring disusun untuk mengawasi pelaksanaan pelatihan Asesor Kompetensi, dengan anggotanya dari bidang fasilitasi sertifikasi yang diketuai oleh sub bidang pelaksanaan uji kompetensi. Setiap anggota tim monitoring selalu berkoordinasi dengan tim keuangan agar laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan yang diharapkan dalam rencana.



Pedoman monitoring adalah sebuah mekanisme pelaksanaan monitoring yang dilakukan oleh seluruh anggota tim mulai dari perencanaan hingga bagaimana mereka melakukan pengawasan

BSIAN Seri 1

153

kegiatan, format pelaporan, pertanggungjawaban keuangan

hingga bertanggungjawab terhadap diprosesnya SP2D setiap kegiatan yang dimonitornya.  Jangka Menengah 

Tersosialisasinya sistem sertifikasi kompetensi online dan mandiri di beberapa hotel di beberapa provinsi di Indonesia.



Terlaksananya sertifikasi kompetensi online dan mandiri bidang perhotelan.



Adanya kesepakatan bersama (MoU) antara beberapa Hotel, LSP Pariwisata, dan asosiasi profesi perhotelan lainnya.



Terselenggaranya pelatihan Asesor Kompetensi di industri perhotelan dan perguruan tinggi dan SMK Pariwisata.



Terlaksanaannya sertifikasi kompetensi di perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi pariwisata dan SMK Pariwisata di beberapa provinsi di Indonesia.



Peningkatan kualitas layanan kepada tamu atau wisatawan mancanegara dan nusantara.

 Jangka Panjang: 

Terselenggaranya sistem pelaksanaan uji kompetensi terhadap seluruh hotel dan juga bidang industri pariwisata lainnya di seluruh Indonesia.



Terselenggaranya sistem pelaksanaan uji kompetensi terhadap Perguruan

Tinggi

penyelenggara

pendidikan

vokasi

kepariwisataan dan SMK Pariwisata. 

Tersusunnya sistem sertifikasi kompetensi online dan mandiri yang berstandar nasional.



Terdapatnya sistem monitoring yang terstandar terhadap pelaksanaan uji kompetensi di industri dan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan pariwisata.


154



Terselenggaranya pelatihan Asesor Kompetensi secara mandiri oleh LSP Pariwisata.

Mekanisme Sertifikasi Uji Kompetensi Online dan Sertifikasi Mandiri Mekanisme percepatan sertifikasi uji kompetensi dilaksanakan dengan tujuan memberikan lebih banyak para calon tenaga kerja dan karyawan perhotelan ikut berpartisipasi, terutama pada mereka yang tinggal relatif jauh dari keberadaan LSP Pariwisata yang umumnya berada di kota provinsi, dengan cara mendaftarkan diri melalui online. Para calon asesi dapat memilih waktu yang mereka suka untuk mengisi format aplikasi 1 dan 2, dan mengirimnya kembali pada saat itu juga atau di lain waktu yang mereka suka. Para Asesor Kompetensi yang ditunjuk oleh LSP, juga dapat mengevaluasi, menilai dan merencanakan uji kompetensi para calon asesi nya dengan menentukan waktunya sendiri, sehingga persiapan yang mereka lakukan akan lebih cepat dan tidak tergantung dari waktu pertemuan, yang kadangkadang sulit untuk mencarikan waktu yang sama antara calon asesi dengan Asesor Komptensinya. Asesor Kompetensi dapat melakukan uji kompetensi tanpa harus mengganggu jam kerja para calon asesi dengan terlebih dahulu berkomunikasi dan menyepakati waktu pengujian. Hal ini dapat dilakukan sehingga biaya yang dikeluarkan akan relatif lebih murah, karena para calon asesi hanya membutuhkan waktu sekali datang pada saat uji kompetensi, yang mana biasanya mereka datang saat pra-assesment dan assesment. Manfaat lainnya para Asesor Kompetensi dapat melakukan perencanaan terhadap setiap calon asesi sehingga mereka dapat merancang pertanyaan baik lisan maupun tertulis dan juga rencana demonstrasinya pun akan

BSIAN Seri 1

155

terencana dengan baik. Pertanyaan dan demonstrasi akan terarah pada kekurangan pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang dianggap masih

perlu digali lebih jauh untuk mendukung bukti bukti rekomendasi yang

mereka akan sampaikan di akhir pengujian. Diharapkan mekanisme seperti ini membutuhkan waktu uji kompetensi relatif lebih cepat. Jika perencanaan uji kompetensi dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan per-calon asesi, maka keputusan rekomendasi akan jauh lebih sesuai dengan kenyataan kompetensi yang dicapai oleh para asesi yang diuji.

Para Asesor

Kompetensi dengan lebih

mudah menyiapkan

kesanggupan para asesi untuk diujikan sebelum pengambilan bukti dilakukan. Setelah para asesi menyatakan kesiapannya untuk diujikan, maka Asesor Kompetensi akan mengumpulkan bukti dengan cara bertanya lisan atau tertulis untuk mendapatkan bukti pengetahuannya, sedangkan demonstrasi dilakukan untuk mendapatkan bukti keterampilan dan sikap kerja. Bukti-bukti dikumpulkan berdasarkan asas validitas, kecukupan, keaslian, dan terkini. Jika Asesor Kompetensi menilai bukti-bukti yang mereka kumpulkan terhadap asesi melalui portofolio sudah memenuhi syarat berdasarkan atas keempat penilaian bukti, maka seorang Asesor Kompetensi boleh memberikan rekomendasi kompeten atau diteruskan uji kompetensi atau dikembalikan ke pelatihan. Penjadwalan seorang Asesor Kompetensi dilakukan dengan membagi, di mana Asesor kompetensi berasal dari Hotel A tidak boleh menguji karyawan di Hotel A, begitu juga terhadap Asesor Kompetensi lainnya tidak diperkenankan menguji karyawan yang berasal dari hotel yang sama. Melalui mekanisme seperti ini diharapkan mereka secara mandiri akan saling menguji di bawah pengawasan dari LSP Pariwisata yang diajak kerjasama berdasarkan kaidah dan peraturan serta etika uji kompetensi. Seorang Asesor

Kompetensi

dalam

menguji

haruslah

secara

profesional,

mengutamakan standar yang digunakan untuk membandingkan bukti yang


156

dikumpulkannya. Jika bukti yang dikumpulkannya tidak sesuai pada standar kompetensi kerja nasional Indonesia, maka asesi tersebut belum dikatakan kompeten, tetapi sebaliknya jika bukti tersebut sama atau melebihi standar yang ditetapkan maka asesi tersebut dapat direkomendasikan kompeten. Pada saat pengambilan bukti, seorang Asesor Kompetensi dapat mengatur mekanisme pengujiannya tergantung dari situasi di lapangan apakah memulai dengan pertanyaan tertulis, lisan dan terakhir demonstrasi atau sebaliknya. Pemilihan mekanisme pengujian disesuaikan dengan situasi dan kondisi lapangan. Bukti bukti yang dia kumpulkan sesuai dengan yang dibutuhkan pada standar kompetensi kerja Indonesia dan sesuai dengan rencana pada masing masing asesi. Jika Asesor Kompetensi memandang sudah cukup, valid, asli, dan terkini maka dapat direkomendasikan kompeten. Apabila asesi belum bisa menunjukkan bukti bukti yang diminta oleh Asesor Kompetensi, maka mereka tetap diberikan kesempatan mengulang pada hari yang disepakati bersama antara Asesor Kompetensi dengan Asesinya terhadap bukti yang kurang saja tanpa menguji kompetensi lainnya. Langkah terakhir setelah Asesor Kompetensi memandang bukti tersebut cukup, maka diinfokan hasil pengujian berupa rekomendasi, apakah kompeten atau belum kompeten. Jika bukti yang dikumpulkan sama atau melebihi standar yang ditentukan maka direkomendasikan kompeten dan sebaliknya belum kompeten. Asesor Kompetensi harus memberikan alasan kenapa kompeten atau belum kompeten serta saran perbaikan atau pengembangan diri terhadap capaian kompetensinya. Setelah melakukan pengujian Asesi, Asesor Kompetensi akan menandatangani berkas berita acara yang menandakan bahwa mereka setuju terhadap hasil yang dicapai dalam pengujian tersebut dan dibuat rangkap tiga, antara lain; (a) satu berkas untuk LSP, (b) satu berkas untuk BNSP guna penerbitan sertifikat

BSIAN Seri 1

157

kompetensi, dan (c) satu untuk perusahaan di mana asesi bekerja sebagai arsip).  Tahapan Implementasi Kegiatan Kegiatan ini dilakukan berdasarkan beberapa tahap yang harus dilalui. Uraian kegiatan sertifikasi ini seperti pada Tabel 4 berikut ini. Tabel 4 : Uraian Kegiatan Sertifikasi No

K egi at an

K et eran gan

1

Rapat dan pembentukan tim proyek perubahan

2

Pengiriman surat rapat dengan hotel LSP dan asosiasi profesi lainnya Pembahasan draf mekanisme uji kompetensi online dan mandiri. Pembahasan rencana mekanisme monitoring Rapat kesepakatan antara LSP, hotel Asosiasi Profesi dan Asdep Pengembangan SDM Kementerian Pariwisata Penandatanganan MoU I MoU II Pelatihan WPA I

Rencana pelaksanaan percepatan sertifikasi online dan mandiri di dahului dengan rapat pembentukan tim proyek perubahan, anggota tim dipilih mereka yang mempunyai tugas dan fungsi langsung penerapan sertifikasi dan juga para pimpinan yang dapat mengarahkan jalannya proyek perubahan ini dan dikuatkan dengan nota dinas dari Kepala Deputi Pengembangan Kelembagaan No 73/NP/DBKK/V/2016 Diperlukan informasi tempat rapat yang pasti.

3

4 5

6 7 8 9 10 11

Pelatihan WPA II Surat ke BNSP permohonan pelatihan WPA dan Master Asesor Pelaksanaan monitoring Proses penerbitan sertifikat asesor kompetensi di BNSP RCC bagi karyawan yg sertifikat asesor

Untuk mematangkan konsep yang ada

Agar kegiatan dapat terjadwal dan selesai sesuai jadwal Kesiapan waktu dari pihak ketiga seperti IHGMA dan LSP Pariwisata

Penandatanganan MOU dilakukan karena langkah percepatan realisasi sertifikasi uji kompetensi Untuk meningkatkan jumlah Asesor kompetensi di level manajer (peserta dari kalangan manajer dan asisten manajer) Dilakukan untuk mempercepat koordinasi waktu dan kesiapan semua pihak Karena adanya perubahan jadwal pelatihan WPA dan tambahan pelatihan WPA kedua Karena adanya perubahan jadwal dan yg kedua dilakukan dari tanggal 17 Juni sd 30 Juli. Kegiatannya diganti dengan pelatihan WPA, karena memberikan kesempatan kepada Level Manajer


158

12

kompetensinya perlu diperpanjang. Evaluasi pelaksanaan kesepakatan bersama

(meningkatkan jumlah Asesor Kompetensi level manajer) Masih dilakukan koordinasi tanda tangan komitmen bersama dengan pemerintah daerah

Dari tabel 4 dapat kita lihat pelaksanaan kegiatan ini sudah bisa dianggap sesuai, dan secara garis besar alur tahap implementasi kegiatan Sertifikasi Online dan Mandiri SDM perhotelan di Bali ini dapat kita tarik menjadi model umum sebagai berikut: Gambar 13. Model Inovasi Sertifikasi Online dan Mandiri SDM perhotelan

PENUTUP

D

159

BSIAN Seri 1

engan keterbatasan anggaran pemerintah di mana hanya mampu

menganggarkan setiap tahunnya sebesar 35.000 orang yang disertifikasi di bidang pariwisata, maka diperlukan langkah-langkah

yang harus dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan uji kompetensi: 

Ditandatanganinya kerjasama dan mendorong komitmen bersama dengan Indonesian Hotel General Manager Association, Ubud Hotel Association, LSP Pariwisata Bali Indonesia, LSP Pariwisata Indonesia, LSP Pariwisata Bali, LSP Bali Internasional, LSP PENTARA, Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar, Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Badung, PHRI Kabupaten Gianyar.



Menyusun mekanisme pelaksanaan sertifikasi uji kompetensi online dan mandiri dengan beberapa Hotel bekerja sama menggunakan Tempat Uji Kompetensi dan Asesor Kompetensi dari Hotel tersebut.



Memfasilitasi pelaksanaan pelatihan Workplace Assesor dengan peserta dari karyawan Hotel yang diajak kerjasama. Secara khusus untuk WPA di Hotel Souvereign peserta adalah dari kalangan manajer dan asisten manajer, yang tujuannya adalah meningkatkan jumlah SDM yang tersertifikasi di tingkat manajemen menengah keatas.



Menyusun mekanisme monitoring yang efektif dan efisien.

Agar pelaksanaan percepatan sertifikasi uji kompetensi online dan mandiri dapat dilakukan di masa yang akan datang, maka rekomendasi yang dapat diusulkan adalah sebagai berikut: 

Melakukan sosialisasi kepada Dinas Pariwisata Provinsi dan Kabupaten dan Kota, terhadap mekanisme percepatan pelaksanaan sertifikasi uji kompetensi online dan mandiri.


160



Melakukan penandatanganan komitmen bersama dengan IHGMA di seluruh Indonesia, perjanjian kerjasama dengan LSP Pariwisata

di

beberapa provinsi, dan piagam kerjasama dengan LSP Pariwisata yang baru.



Menjelaskan dan mesosialisasikan mekanisme pelaksanaan sertifikasi uji kompetensi online dan mandiri ke beberapa LSP Pariwisata.



Mengawasi dan menjadwalkan monitoring pada setiap kegiatan sertifikasi dan pelatihan WPA.

Daftar Pustaka Proyek Perubahan DiklatPim II 42 C, Dr. WISNU BAWA TARUNAJAYA. SE. MM Asisten Deputi Pengembangan SDM Kepariwisataan Deputi Pengembanagan

Kelembagaan

Kepariwisataan

Kementeran

Pariwisata. http://www.indonesiainvestments.com/id/bisnis/industrisektor/pariwisata/it em6051httphttp://nasional.republika.co.id/berita/nasional/pariwisata/ 15/09/29/nvfa7w335-sertifikasi-kompetensi-hotel-di-indonesiahttp://www.bangpurba.com / sistem manajemen

http://www.analisispengembanganpariwisata.blogspot.com http://industri.bisnis.com/read/20160215/12/519391/sertifikasi-profesikemenpar-targetkan-35.000-sdm-pariwisata http://www.hrd-forum.com/sertifikasi-asesor-kompetensi-bnsp-badannasional-sertifikasi-profesi/ http://www.phribali.or.id/news/sertifikasi-kompetensi-kerja-bidangpariwisata-hotel-dan-restoran-2011.htm http://sertifikasi-pariwisata.com

161

BSIAN Seri 1

PELAYANAN AKTA KELAHIRAN PRO-AKTIF* (Sistem Pelayanan Pro-Aktif ke Puskesmas dan Rumah Sakit ) Dedi Cahyadi

Pendahuluan

B

erdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), peningkatan kepemilikan akta kelahiran di kalangan anak menjadi

salah satu agenda prioritas pemerintah dalam RPJMN 2015-2019. Sedangkan pasal 27 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain mengatur bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dan identitas dimaksud dituangkan dalam bentuk akta kelahiran dan penerbitan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah. Akta kelahiran merupakan output utama yang mempengaruhi perubahan database kependudukan bersama-sama dengan pencatatan *Tul isan i ni dibuat dan dikembangkan berdasarkan dari proyek perubahan Drs. Rahmat Gunawan, M.Si , Di nas Kependudukan dan Catatatn Sipil Ka bupaten Bangka, peserta Pendidikan dan Pel a tihan Tingkat II (Diklatpim II) angkatan 42 C;


162

kematian dan pendaftaran pindah datang, sehingga mempengaruhi keakuratan data kependudukan. Akta kelahiran adalah hak setiap manusia yang universal, kontinu, permanen, dan mendesak sebagai bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dilaporkan kelahirannya dan akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sehingga menjadi identitas yang bersangkutan, menjadi dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya. Akta kelahiran merupakan bukti legal hubungan keperdataan seorang anak dengan ayah dan ibunya. Dalam akta tersebut dijelaskan tentang siapa nama orang tua, baik ayah maupun ibunya. Jika

seorang ibu melahirkan tanpa ayah atau status perkawinannya tidak terdaftar, maka dalam akta kelahiran hanya akan dicantumkan nama ibunya, sehingga dalam hal ini si anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Akta kelahiran penting untuk dimiliki oleh seorang anak karena digunakan pada saat mengurus pendidikan atau mengurus dokumen lainnya seperti paspor. Ketiadaan kepemilikan akta kelahiran ini, menyebabkan ketidakjelasan identitas dan status anak tidak dapat dibuktikan, sehingga akan sulit untuk menentukan hak dan kewajiban hukum yang melekat pada individu dan negara tidak dapat memberikan perlindungan hukum kepada yang bersangkutan. Kondisi ini akan membawa sejumlah implikasi seperti diskriminasi, tidak memiliki akses terhadap pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, rawan menjadi korban perdagangan manusia, mudah dijadikan pekerja anak, rawan menjadi korban kejahatan seksual, dan lain-lain. Kepemilikan akta kelahiran juga merupakan salah satu bukti telah terpenuhinya hak memiliki identitas sebagai anak. Pasal 9 Konvensi PBB mengenai hak-hak anak menentukan bahwa semua anak harus didaftarkan segera setelah kelahirannya dan juga harus mempunyai nama serta

BSIAN Seri 1

163

kewarganegaraan. Konvensi ini menghimbau agar dilaksanakan pendaftaran

kelahiran gratis bagi semua anak dan merupakan tujuan yang dapat dicapai oleh semua negara. Konvensi itu diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1990.

Namun sampai saat ini masih banyak anak Indonesia yang identitasnya tidak atau belum tercatat dalam akta kelahiran, sehingga secara de jure keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara. 48 Banyak manfaat yang diperoleh seseorang dengan kepemilikan akta kelahiran, namun demikian pentingnya kepemilikan akta kelahiran di masyarakat masih rendah. Masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya kepemilikan akta kelahiran tersebut. Hal ini sebagaimana diungkap

Direktur

Jenderal

Kependudukan dan

Pencatatan

Sipil

Kementerian Dalam Negeri di Surabaya, Rabu (7/10/2015), di mana sebanyak 56 juta anak di Indonesia hingga hari ini belum memiliki akta kelahiran. Jumlah itu sebesar 68 persen dari total 83 juta warga Indonesia yang berusia 0-18 tahun. Jadi, dari 83 juta anak di Indonesia, hanya 32 persen atau 27 juta anak yang memiliki akta kelahiran. "Berarti masih 27 juta anak yang belum memiliki identitas kependudukan di negeri ini 49. Rendahnya kepemilikan akta menunjukkan kepedulian tentang hak anak oleh orang tua dan pemerintah perlu ditingkatkan Secara nasional jumlah kepemilikan akta lahir penduduk Indonesia yang baru sekitar 33 persen dan ini tentu masih jauh dari target pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yakni 75 persen untuk bayi lahir hingga usia 18 tahun. 50 Pada Tahun 2016, Kementerian Dalam Negeri akan menerbitkan 48

http://www.kpai.go.id/artikel/pemenuhan-hak-anak-atas-akta-kelahiran-merupakan-bagian-dari-hak-

sipil-yang-harus-dilindungi-konstitusi/ 49

http://regional.kompas.com/read/2015/10/07/12524811/56.Juta.Anak.Indonesia.Tak.Punya.Akta.Kelahi ran 50

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/09/29/nvfa7w335-kepemilikan-akta-lahir-diindonesia-baru-33-persen


164

Kartu Indentitas Anak (KIA), yang fungsinya hampir sama dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kartu tersebut merupakan hak anak yang bertujuan agar anak-anak Indonesia bisa mandiri dan diperuntukan untuk anak Indonesia berusia 0 hingga 18 tahun dan

program ini akan mulai

diberlakukan di 50 kabupaten/kota di Indonesia. Banyak kendala-kendala yang ditemui masyarakat maupun instansi/dinas terkait dalam pemberian pelayanan publik khususnya akta kelahiran. Kendala-kendala tersebut antara lain: keterbatasan akses untuk memperoleh informasi pelayanan, stigma buruk masyarakat terhadap pelayanan birokrasi (mahal, lama, berbelit, dan lainnya), lokasi/tempat pelayanan pencatatan sipil (Dinas Dukcapil) di beberapa daerah masih terkonsentrasi di ibu kota kabupaten yang dirasakan tidak efisien dan menyulitkan masyarakat, apalagi bagi masyarakat yang tinggal di pelosok desa yang tidak terjangkau transportasi umum. Belum lagi sarana dan prasarana pada instansi/dinas di daerah yang memberikan pelayanan publik tidak memadai, maupun sistem yang dikembangkan masih bersifat konvensional dan belum dibangun secara online. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut di atas, maka perlu adanya inovasi dalam sistem pelayanan, khususnya pelayanan akta kelahiran yang pro-aktif untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat (tempat peristiwa kelahiran) dengan melibatkan instansi terkait. Sistem pelayanan ini sejalan dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa semula stelsel aktif diwajibkan kepada penduduk diubah menjadi stelsel aktif diwajibkan kepada pemerintah melalui petugas dinas. Untuk meningkatkan kepemilikan akta kelahiran dan kualitas pelayanan yang memenuhi harapan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bangka c.q Dinas

BSIAN Seri 1

165

Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan terobosan dengan program “Peningkatan Pelayanan Akta Kelahiran Melalui Sistem Pelayanan Pro-Aktif

ke Puskesmas dan Rumah Sakit”, dengan mendekatkan tempat pelayanan kepada penduduk di puskesmas dan rumah sakit.

Strategi Inovasi

S

esuai dengan amanat kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN), peningkatan kepemilikan akta

kelahiran di kalangan anak menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah dalam RPJMN 2015-2019.

Pemerintah mempunyai target

nasional

persentase anak yang memiliki akta kelahiran pada tahun 2015 sebesar 75 %, tahun 2016 sebesar 77,5 %, tahun 2017 sebesar 80%, tahun 2018 sebesar 82,5 % dan tahun 2019 sebesar 85 %. Sedangkan Berdasarkan lampiran I Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintah Dalam Negeri di kabupaten/kota, bahwa target Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk cakupan penerbitan akta kelahiran sebesar 90 % pada tahun 2020. Pada Kabupaten Bangka, realisasi kepemilikan akta kelahiran di kalangan anak usia 0 sampai dengan 17 tahun sampai dengan Maret 2016 baru sebesar 51.370 (49,78 %) dari jumlah anak usia 0 sampai dengan 17 tahun sebesar 103.201 jiwa. Sedangkan saat ini penduduk Kabupaten Bangka yang memiliki akta kelahiran sebanyak 245.555 jiwa atau sebesar 79,45 % dari Jumlah penduduk Kabupaten Bangka yang berjumlah 309.067 Jiwa. Pemerintah Kabupaten Bangka c.q Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan


166

dan pencatatan sipil, yaitu penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, salah satunya adalah pelayanan akta kelahiran. Guna meningkatkan kualitas pelayanan yang memenuhi harapan masyarakat, maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka melakukan inovasi berupa “Peningkatan Pelayanan Akta Kelahiran Melalui Sistem Pelayanan Pro-Aktif ke Puskesmas dan Rumah Sakit”, dengan mendekatkan tempat pelayanan kepada penduduk di puskesmas dan rumah sakit. Kenapa puskesmas dan rumah sakit? karena puskesmas dan rumah sakit adalah tempat pertama/ ujung tombak dalam pendaftaran permohonan akta kelahiran bagi bayi yang baru lahir. Berkas persyaratan permohonan akta kelahiran yang sudah lengkap dan benar akan dijemput/diambil dan akta kelahiran yang sudah jadi akan diantar oleh petugas dinas ke puskesmas dan rumah sakit secara berkala. Jadi untuk pengurusan akta kelahiran bagi anak yang baru lahir, penduduk tidak perlu lagi datang ke Kantor Dinas Dukcapil tetapi cukup di puskesmas dan rumah sakit. Sedangkan untuk mempercepat proses penerbitan akta kelahiran, data bagi bayi yang baru lahir diinput secara online oleh petugas entry data di puskesmas dan rumah sakit ke Dinas Dukcapil Kabupaten Bangka dengan teknologi informasi (web service). Berikut gambar 14 di bawah ini

menggambarkan bagaimana alur proses Pelayanan Akta Kelahiran melalui Sistem Pelayanan Pro-Aktif ke Puskesmas dan Rumah Sakit di Kabupaten Bangka.

Gam bar 14. Alur Proses Pelayanan Akta Kelahiran melalui Sistem Pelayanan Pro Aktif ke Puskesmas dan Rumah Sakit

167

BSIAN Seri 1

Peningkatan pelayanan akta kelahiran melalui sistem pelayanan pro-aktif oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Bangka, menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka, Drs. Rahmat Gunawan, M.Si dapat diuraikan sebagai berikut:  Akselerasi Inovasi Untuk mencapai kondisi seperti yang diharapkan, maka 3 (tiga) akselerasi yang dilakukan untuk inovasi ini, yakni:  Perubahan pada mekanisme dan prosedur pelayanan. Puskesmas dan rumah sakit menjadi outlet atau tempat pendaftaran pengurusan akta kelahiran.  Perubahan pada kinerja organisasi. Semula stelsel aktif diwajibkan kepada kepada penduduk diubah menjadi stel aktif diwajibkan kepada pemerintah melalui petugas Dinas Dukcapil; dan  Perubahan pada sistem.


168

Data bayi yang baru lahir diinput oleh petugas puskesmas dan rumah sakit secara online ke Dinas Dukcapil melalui teknologi informasi (web service). Inovasi “Peningkatan Pelayanan Akta Kelahiran Melalui Sistem Pelayanan Pro Aktif ke Puskesmas dan Rumah Sakit”, dilaksanakan dengan melakukan perubahan pada prosedur, dan peningkatan kinerja organisasi dan sistem, maka permasalahan yang kerap kali terjadi saat ini, diharapkan dapat segera diselesaikan dan dicapai kondisi ideal sesuai seperti yang diharapkan. Gambaran terkait kondisi saat ini, inovasi yang akan dilakukan, dan kondisi yang diharapkan terjadi dengan adanya inovasi dapat dilihat pada Gambar 15 berikut ini: Gam bar . 15 Latar Belakang Akselerasi Inovasi

 Tujuan dan Manfaat Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya inovasi ini adalah terjadinya peningkatan kinerja pelayanan akta kelahiran melalui sistem pelayanan pro-aktif di puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten Bangka

BSIAN Seri 1

169

Sedangkan manfaat yang diharapkan dengan adanya inovasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka bagi stakeholders (masyarakat) maupun internal organisasi, yaitu :  Memberikan kemudahan dalam pengurus akta kelahiran;

 Perbaikan dan peningkatan kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat menuju pelayanan prima;  Menciptakan sinergi yang harmonis dan kolaboratif antar unit kerja (SKPD) yang berkaitan dengan kelahiran;  Oleh karena syarat utama untuk penerbitan akta kelahiran adalah surat keterangan kelahiran dari bidan atau dokter puskesmas dan rumah sakit, maka bagi Dinas Kesehatan melalui inovasi ini tidak ada lagi bayi yang dilahirkan oleh dukun bersalin dan ini tentunya akan dapat menurunkan angka kematian bayi dan ibu melahirkan.  Milestones

Milestone atau timeline kerap digunakan dalam manajemen proyek dan akan dapat mempermudah estimasi waktu penyelesaian proyek / pekerjaan. Milestone sendiri adalah tolok ukur waktu yang berupa aktivitas kerja dan terkadang tidak disertai durasi waktu, jadi

milestone dapat dikatakan proyeksi waktu pengerjaan. Milestone dalam suatu proyek berguna untuk mencantumkan jadwal waktu pekerjaan yang biasanya disertakan didalam dokumen kontrak guna keperluan estimasi penyelesaian dan pengawasan pekerjaan. 51 Pengimplementasian strategi inovasi ini memiliki 3 tahapan tujuan, antara lain:  Jangka Pendek Hasil yang diharapkan dengan adanya inovasi ini baik secara teknis administratif maupun substantif, seperti tersusunnya

51

http://www.nino.work/blog/apa-itu-milestone


170

rancangan inovasi; terbentuknya komitmen bersama antar

stakeholders untuk mendukung pelaksanaan pelayanan akta kelahiran pro-aktif ke puskesmas dan rumah sakit (rapat koordinasi; tersusunnya tim pelaksana inovasi (SK Bupati) dan SOP (SK Kepala Disdukcapil); sosialisasi dan ujicoba (SE Bupati) ke

stakeholders dan masyarakat luas serta Benchmarking ke Dinas Dukcapil Kota Surakarta (Solo).  Tujuan Jangka Menengah Terlaksananya lanjutan uji coba dan monev (monitoring dan evaluasi) pelaksanaan pelayanan akta kelahiran di puskesmas dan rumah sakit;  Tujuan Jangka Panjang Terbitnya Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pelayanan akta kelahiran pro-aktif ke puskesmas dan rumah sakit; 

Terlaksananya pelayanan akta kelahiran pro-aktif di seluruh puskesmas dan rumah sakit;



Terlaksananya

launching/ peluncuran

pelayanan

akta

kelahiran pro aktif di seluruh puskesmas dan rumah sakit; 

Terlaksananya

Monitoring

dan

Evaluasi

pelaksanaan

program.  Tahapan Pelaksanaan Inovasi  Menyusun

rancangan

program

perubahan

(inovasi)

dan

komitmen para pihak. Dalam menyusun rancangan perubahan, terlebih dahulu perlu dilakukan pemetaan (diagnosis) permasalahan yang dihadapi oleh organisasi. Ketika permasalahan sudah diketahui maka selanjutnya membuat program dan atau terobosan untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu dengan menyusun rancangan inovasi. Rancangan perubahan yang telah disusun kemudian

BSIAN Seri 1

171

dikonsultasikan dan perlu adanya kesepakatan dan komitmen bersama dengan berbagai pihak.  Memberi laporan dan meminta dukungan pimpinan daerah;

Menyampaikan rencana pelaksanaan inovasi sekaligus mohon arahan dan dukungan dari pimpinan daerah. Dukungan pimpinan perlu karena menjadi salah satu faktor pengungkit keberhasilan inovasi. Inovasi “Peningkatan Pelayanan Akta Kelahiran Melalui Pelayanan Pro-Aktif ke Puskesmas dan Rumah Sakit” merupakan terobosan baru di Kabupaten Bangka dalam rangka memberikan kemudahan

kepada

masyarakat

untuk

mengurus

dan

memperoleh akta kelahiran. Inovasi ini harus dilaksanakan dengan serius dan dikoordinasikan dengan stakeholders terkait sekaligus harus mendukung inovasi ini. Jika inovasi ini dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, maka diharapkan pelaksanaan inovasi ini dianggarkan secara khusus pada APBD Tahun Anggaran 2017 dan dasar hukum pelaksanaan inovasi yang semula berupa Surat Edaran akan ditingkatkan menjadi Peraturan Bupati.  Rapat koordinasi dengan pimpinan stakeholders eksternal Rapat koordinasi dengan pimpinan stakeholders eksternal yang terlibat dalam inovasi ini, antara lain: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Direktur Rumah Sakit Umum Sungailiat, para camat dan para kepala Puskesmas se Kabupaten Bangka. Rapat ini sangat penting mengingat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak dapat melaksanakan sendiri inovasi ini. Dalam rapat koordinasi ini, dijelaskan pelaksanaan inovasi kepada pimpinan stakeholders sekaligus mohon bantuan dan dukungan agar inovasi ini dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam kesempatan rapat koordinasi ini Kepala Dinas Kesehatan


172

Kabupaten Bangka menyatakan bahwa inovasi ini sejalan dengan program Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka yaitu “SMS Bunda Cerdas”di mana SMS ini berisi edukasi/penyuluhan/informasi untuk ibu hamil, ibu nifas dan ibu menyusui yang dikirimkan setiap minggu secara gratis yang bertujuan memberikan edukasi dan informasi kesehatan kepada ibu hamil dan menyusui dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Oleh karena syarat utama untuk penerbitan akta kelahiran adalah surat keterangan kelahiran dari bidan atau dokter puskesmas dan rumah sakit, maka Dinas Kesehatan juga berharap melalui inovasi ini tidak ada lagi bayi yang dilahirkan oleh dukun bersalin dan ini tentunya akan dapat menurunkan angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Para kepala puskesmas induk se-Kabupaten Bangka dan Direktur RSUD Sungailiat sepakat mendukung dan bersedia melaksanakan inovasi ini. Selanjutnya kepada para kepala puskesmas diharapkan dapat menugaskan 2 (dua) orang petugas penerima berkas persyaratan dan petugas entry data online sekaligus menyiapkan perangkat komputer untuk disetting sistem input data online oleh petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka, sedangkan kepada para camat dapat menginformasikan dan mensosialisasikan inovasi ini kepada para kepala desa/lurah serta masyarakat luas. Pernyataan dukungan dan kesediaan para pimpinan stakeholders eksternal untuk melakukan inovasi diwujudkan dengan surat pernyataan dukungan yang dilaporkan dan diketahui oleh pimpinan daerah. Dalam rapat koordinasi ini, peserta juga sepakat bahwa pelaksanaan inovasi ini harus dibentuk tim

pelaksana dengan Surat Keputusan Bupati

mengingat tim pelaksana inovasi ini terdiri dari stakeholders internal maupun stakeholders eksternal.

BSIAN Seri 1

ke Puskesmas dan Rumah Sakit dengan SK Bupati Bangka.

173

 Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Akta Kelahiran Pro Aktif

Berdasarkan hasil rapat koordinasi agar inovasi ini dapat berjalan

dengan lancar karena melibatkan stakeholders eksternal, maka telah dibentuk Tim Pelaksana Pelayanan Akta Kelahiran Pro-Aktif Ke Puskesmas dan Rumah Sakit dengan Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/1367/DINDUKCAPIL/2016 tanggal 21 Mei 2016. Tim pelaksana pelayanan beserta tugasnya masing-masing adalah sebagai berikut : Tim A terdiri dari: Sekretaris Dinas dan para Kepala Bidang, yang berkedudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bertugas membantu, memberi masukan dan pertimbangan kepada project

leader,

dan

menyusun

draf

Standar

Operasional Prosedur (SOP) pelayanan proaktif Tim B terdiri dari: staf Bidang Catatan Sipil dan Bidang Kependudukan yang berkedudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bertugas melaksanakan

penjemputan/pengambilan

berkas dan sekaligus mengantar akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) yang sudah jadi ke puskesmas dan rumah sakit Tim C terdiri dari: petugas

puskesmas dan rumah sakit,

berkedudukan di puskesmas dan rumah sakit, bertugas menerima kelengkapan berkas dan meng-entry data anak yang baru lahir secara

online


174

Tim D terdiri dari: operator pencetakan akta kelahiran dan Kartu Keluarga

(KK),

berkedudukan

di

Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil, bertugas melakukan pencetakan akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) berdasar entry data dari puskesmas dan rumah sakit  Sosialisasi inovasi Agar inovasi ini dapat dilaksanakan secara efektif maka harus disosialisasikan

kepada semua

stakeholders yang

terlibat.

Sosialisasi dimaksudkan untuk mengenalkan inovasi kepada para

stakeholders dan peran-peran yang dimiliki masing-masing stakeholders dalam inovasi tersebut. Sosialisasi dihadiri oleh para stakeholders, antara lain: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, RSUD Sungailiat, para camat, para kepala puskesmas beserta petugas puskesmas penerima berkas persyaratan dan petugas

entry data online serta para bidan desa/kelurahan se-Kabupaten Bangka. Dalam kesempatan sosialisasi ini, pimpinan daerah minta agar semua stakeholders membantu dan mendukung inovasi ini, terutama kepada para petugas puskesmas dan bidan desa, karena inovasi ini tentunya menjadi tugas tambahan bagi mereka. Oleh karena itu, diharapkan para petugas puskesmas dan para bidan desa dapat menerima dan melaksanakan tugas tambahan ini dengan ikhlas, apalagi inovasi ini sejalan dan saling mendukung dengan program Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka.  Benchmarking ke Dinas Dukcapil Kota Surakarta (Solo)

Benchmarking dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan keunggulan kompetitif dan atau memperbaiki kelemahankelemahan dari inovasi yang ada dengan melihat praktek yang

BSIAN Seri 1

175

telah dilakukan Dinas Dukcapil daerah lain yang telah menerapkan

sistem yang sama, dengan harapan agar sistem online yang diterapkan nanti akan lebih baik dari daerah lain.

Benchmarking dilaksanakan ke Kota Surakarta karena merupakan daerah yang lebih dahulu menerapkan program yang sama. Dari hasil benchmarking, diperoleh data dan informasi bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta melayani penerbitan akta kelahiran bagi bayi yang baru dilahirkan di rumah sakit umum, rumah sakit bersalin, panti-panti, dan sekolah sejak tahun 2012, tetapi belum melayani akta kelahiran bagi bayi yang baru lahir di puskesmas. Untuk mempercepat angka kepemilikan akta kelahiran dan sebagai daya tarik bagi masyarakat agar mau mengurus akta kelahiran, Pemerintah Kota Surakarta menggandeng pihak swasta (saat ini terdiri dari 51 badan usaha, diantaranya: toko buku, layanan kesehatan, pendidikan, fasilitas olahraga, kuliner dan lain sebagainya). Bukan itu saja, khusus bayi yang baru lahir, Disdukcapil Pemkot Surakarta bahkan dapat memberikan layanan

three in one. Maksudnya, jika ada bayi lahir dan orangtuanya mengurus akta kelahiran, Disdukcapil akan mengeluarkan tiga dokumen sekaligus, yakni: akta kelahiran dan KIA bagi sang jabang bayi, juga kartu keluarga bagi orangtuanya. Dalam kartu keluarga yang baru ini sudah termuat nama sang jabang bayi yang baru lahir. Untuk mengurus ketiga dokumen kependudukan tadi, orangtua tidak perlu datang ke Disdukcapil, Pemkot Surakarta sudah melayani pengurusan dokumen melalui layanan jemput bola, ditambah rumah sakit, rumah bersalin, dan sejumlah bidang praktik di Kota Surakarta sudah diberi kode akses untuk masuk ke


176

halaman website milik Disdukcapil guna mendaftarkan kelahiran sang jabang bayi. Disdukcapil memberikan kode akses kepada rumah sakit dan bidan untuk masuk ke situs Disdukcapil. Dengan memasukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) milik ibu sang bayi, mereka dapat mendaftarkan kelahiran bayi baru. Strategi jemput bola ini pada akhirnya benar-benar efektif untuk mendorong kepemilikan akta kelahiran di Kota Surakarta meningkat pesat. Hampir semua anak yang lahir setelah tahun 2009 kini telah memiliki akta kelahiran dan KIA. Sementara, anakanak yang lahir sebelum tahun 2009 secara bertahap juga diberi KIA. Kota Surakarta patut berbangga karena kepemilikan akta kelahiran di wilayah Kota Surakarta saat ini merupakan yang tertinggi di Indonesia. Prestasi ini tentu saja menjadi awal yang baik untuk tertib administrasi kependudukan yang juga menjadi salah satu program unggulan Pemerintah Republik Indonesia. Pada awalnya aplikasi sistem online yang diterapkan adalah aplikasi sistem online rancangan sendiri belum menggunakan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kementerian Dalam Negeri seperti saat ini, dengan alasan sistem SIAK saat itu belum tersedia aplikasi untuk input/entry data bagi bayi yang baru lahir secara online. Namun saat ini aplikasi sistem

online yang diterapkan Dinas Dukcapil Kota Surakarta adalah sistem online SIAK versi 5 tanpa ada modifikasi. Dengan demikian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka juga akan menerapkan aplikasi sistem entry/input data online SIAK Kementerian Dalam Negeri versi 5.  Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sebagai pedoman bagi petugas pelayanan baik petugas di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka maupun

BSIAN Seri 1

177

petugas di puskesmas dan rumah sakit, maka perlu ditetapkan SOP. Penetapan SOP ini dimaksudkan untuk pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan

alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikatorindikator teknis, administratif dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan untuk penyelenggaraan Pelayanan Akta Kelahiran Melalui Sistem Pelayanan Pro-Aktif ke Puskesmas dan Rumah Sakit. SOP ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka.  Penyusunan Surat Edaran Bupati tentang Pelaksanaan Pelayanan Akta Kelahiran Pro-Aktif ke puskesmas dan rumah sakit. Pelaksanaan pelayanan akta kelahiran melalui sistem pelayanan pro aktif ke puskesmas dan rumah sakit ini, selain melibatkan unit kerja yang bersangkutan, yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil juga melibatkan stakeholders (unit kerja) eksternal. Oleh karena itu untuk menjamin terselenggaranya sistem pelayanan pro-aktif ke puskesmas dan rumah sakit dapat berjalan dengan baik maka perlu diterbitkan Surat Edaran Bupati Bangka. Surat Edaran berisi; ruang lingkup pelayanan, petugas pelaksana teknis, proses pelayanan, persyaratan serta mekanisme atau prosedur pelayanan. Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, maka prosedur dan syarat pelayanan dipermudah yaitu tanpa surat

permohonan

dan

tanpa

surat

pengantar

dari

RT/Kadus/Kaling, desa/kelurahan maupun kecamatan.  Setting dan Uji Coba Sistem Entry Data Online Setelah melaksanakan benchmarking dan mendapat informasi aplikasi sistem input data online yang digunakan dalam pelayanan akta kelahiran di Kota Surakarta adalah sistem online SIAK


178

Kementerian Dalam Negeri, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan persiapan uji coba dengan kegiatan sebagai berikut: •

Melaksanakan setting aplikasi sistem input/entry data online di seluruh Puskesmas induk se-Kabupaten Bangka dan RSUD Sungailiat.

•

Melaksanakan pelatihan

tata cara

penerimaan

berkas

persyaratan dan tata cara entry data secara online bagi petugas puskesmas dan rumah sakit di ruang rapat Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Bangka.  Sosialisasi kepada masyarakat luas Masyarakat sebagai pihak yang menerima pelayanan dan memanfaatkan hasil inovasi“Pelayanan Akta Kelahiran Melalui Pelayanan Pro-Aktif ke sepenuhnya

Puskesmas dan Rumah Sakit”belum

mengetahui

adanya

inovasi

ini

di

Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat luas. Pelaksanaan sosialisasi inovasi ini tidak memiliki dana, maka sosialisasinya dilaksanakan

bersamaan

dengan

“Sosialisasi

Kebijakan

Administrasi Kependudukan di kecamatan se-Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2016” yang memang merupakan agenda rutin tahunan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka. Salah satu materi yang disampaikan dalam sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan dimaksud adalah tentang “Pelayanan Akta Kelahiran Melalui Pelayanan Pro-Aktif ke Puskesmas dan Rumah Sakit”. Sosialisasi telah dilaksanakan di 8 (delapan) kecamatan seKabupaten Bangka dengan peserta dalam sosialisasi ini adalah para kepala desa/lurah, kepala seksi pelayanan umum masing-

BSIAN Seri 1

lingkungan

masing-masing

masyarakat,

para

desa/kelurahan,

kepala

puskesmas

serta

179

masing kecamatan, para perangkat desa, kepala dusun/kepala para

tokoh

para

bidan

puskesmas/bidan desa. Setelah mengikuti sosialisasi diharapkan peserta dapat mensosialisasikannya lagi kepada masyarakat luas di tempatnya masing-masing.  Uji coba lanjutan dan pelaksanaan pelayanan pro-aktif Uji coba pelayanan pro aktif ini dilaksanakan setelah persiapan uji coba selesai yaitu setting sistem entry/input data online di puskesmas dan rumah sakit. Kemudian dilaksanakan pelatihan tata cara penerimaan berkas persyaratan dan tata cara entry data secara online bagi petugas

puskesmas dan rumah sakit.

Selanjutnya dilakukan uji coba pelayanan akta kelahiran untuk bayi yang baru dilahirkan di puskesmas, terutama puskesmas di Kecamatan Sungailiat, puskesmas di Kecamatan Pemali. Berdasarkan

surat

tugas

Kepala

Dinas

Nomor

:

732/ST/DINDUKCAPIL/2016 tanggal 6 Juni 2016, Nomor : 734/ST/DINDUKCAPIL/2016 tanggal 9 Juni 2016,

Nomor :

738/ST/DINDUKCAPIL/2016 tanggal 13 Juni 2016, dan surat tugas Nomor : 741/ST/ DINDUKCAPIL/2016 tanggal 16 Juni 2016, maka petugas

puskesmas

dan

petugas

Dinas

Dukcapil

mulai

melaksanakan pelayanan akta kelahiran pro aktif ke Puskesmas Sungailiat, Puskesmas Kenanga, Puskesmas Sinar Baru dan Puskesmas Pemali. 

Hasil-hasil yang dicapai dalam jangka pendek  Terbentuknya Tim Pelaksana Pelayanan Akta Kelahiran Pro-Aktif ke Puskesmas dan Rumah Sakit dengan Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor : 470/ 1089/ DINDUKCAPIL/2016, tanggal 28 Mei 2016;


180

 Telah ter-setting-nya sistem entry data online pada perangkat komputer di semua puskesmas induk se-Kabupaten Bangka dan Rumah Sakit Umum Daerah Sungailiat;  Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan Pelayanan Akta Kelahiran Melalui Sistem Pelayanan Pro-Aktif Ke Puskesmas dan Rumah Sakit dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka, dengan SK Nomor : 188.45/644/DINDUKCAPIL/2016, tanggal 26 Mei 2016;  Terbitnya

Surat

Edaran

Bupati

470/1089/DINDUKCAPIL/2016 tanggal

28

Bangka Mei

2016

Nomor: tentang

Pelaksanaan Pelayanan Akta Kelahiran Melalui Sistem Pelayanan ProAktif ke Puskesmas dan Rumah Sakit di Kabupaten Bangka;  Tersosialisasinya pelayanan akta kelahiran pro-aktif ke puskesmas dan rumah sakit kepada masyarakat luas di 8 (delapan) kecamatan se-Kabupaten Bangka;  Terlaksananya uji coba pelayanan akta kelahiran pro aktif di puskesmas dan rumah sakit;  Pelaksanaan pelayanan akta kelahiran bagi bayi yang baru lahir di Puskesmas se-Kabupaten Bangka. Selanjutnya telah dicetak dan didistribusikan akta kelahiran bagi bayi yang baru lahir.  Identifikasi Masalah dan Strategi Penanganan  Identifikasi Masalah Identifikasi masalah diperlukan untuk mengetahui kondisi yang timbul dalam rangka implementasi inovasi di mana suatu objek tertentu dalam situasi tertentu dapat kita kenali sebagai suatu masalah, baik bersumber dari internal maupun eksternal organisasi.

BSIAN Seri 1

181

Dari hasil identifikasi diperoleh informasi, bahwa masalah yang

bersumber dari internal adalah; terbatasnya sumber daya aparatur baik kualitas maupun kuantitas yang dimiliki dan terbatasnya sarana dan prasarana, seperti jumlah kendaraan operasional maupun

infrastruktur yang ada. Sedangkan masalah yang bersumber dari eksternal adalah tersebarnya Puskesmas dengan jarak yang relatif jauh dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka, beberapa puskesmas dan desa yang tidak terjangkau jaringan internet, karena input data dilakukan secara online, dan terbatasnya anggaran.  Strategi Mengatasi Masalah Untuk mengatasi permasalahan baik yang berasal dari internal maupun

eksternal,

diperlukan

strategi

untuk

menangani

permasalahan tersebut di atas. Untuk mengatasi permasalahan internal terkait dengan keterbatasan jumlah aparatur dalam pelaksanaan proyek perubahan terutama petugas jemput bola ke puskesmas dan rumah sakit, maka akan memberdayakan staf di bidang catatan sipil dan dan bidang kependudukan masing-masing 1 (satu) orang dan memastikan petugas entry data di puskesmas dan rumah sakit benar-benar memahami persyaratan pengurusan akta kelahiran sehingga tidak terjadi kesalahan. Untuk mengatasi permasalahan yang berasal dari eksternal, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan komunikasi, konsolidasi, dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait berbagai kendala yang ditemui di lapangan, misalnya: 

mengusulkan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana serta infrastruktur;



puskesmas dan bidan desa yang tidak terjangkau jaringan internet dapat melakukan input data ke puskesmas terdekat yang memiliki jaringan internet.


182

Sedangkan strategi untuk mengatasi keterbatasan dan atau ketiadaan anggaran, dilakukan dengan mensingkronisasikan antara kegiatan inovasi ini dengan kegiatan/ program yang telah dianggarkan pada tahun 2016, seperti pelaksanaan tahapan (milestones)

sosialisasi

diselenggarakan

proyek

bersamaan

perubahan

dengan

(inovasi)

“Sosialisasi

ini

Kebijakan

Administrasi Kependudukan di Kecamatan se-Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2016” yang memang merupakan agenda rutin tahunan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka dan memang telah dianggarkan pada tahun 2016. Salah satu materi yang disampaikan dalam sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan dimaksud adalah tentang pelaksanaan proyek perubahan “Pelayanan Akta Kelahiran Melalui Pelayanan Pro-Aktif ke Puskesmas dan Rumah Sakit”. Begitu juga dengan pelaksanaan tahapan rapat dengan pimpinan

stakeholders eksternal, pelaksanaan tahapan persiapan uji coba proyek perubahan, dan pelaksanaan tahapan uji coba pelayanan pro-aktif, menggunakan dana kegiatan rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016.

Penutup

D

ari hasil pelaksanaan inovasi disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

183

BSIAN Seri 1

 Pelayanan Akta Kelahiran Melalui Sistem Pelayanan Pro Aktif ke Puskesmas dan Rumah Sakit merupakan upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan menuju pelayanan prima;  Dalam pelaksanaan inovasi ini, dukungan para stakeholders baik internal maupun eksternal sangat dibutuhkan karena pada dasarnya peran

stakeholders inilah pendorong keberhasilan dari inovasi;  Inovasi Peningkatan Pelayanan Akta Kelahiran Melalui Sistem Pelayanan Pro-Aktif Ke Puskesmas dan Rumah Sakit merupakan inovasi berbasis

online. Oleh karena itu perlu didukung oleh fasilitas: sarana dan prasarana serta insfrastruktur yang sesuai dengan perkembangan teknologi;  Walaupun terkendala dengan terbatasnya SDM aparatur, sarana dan prasarana, dalam pelaksanaan inovasi, namun respon masyarakat terhadap inovasi Peningkatan Pelayanan Akta Kelahiran Melalui Sistem Pelayanan Pro Aktif Ke Puskesmas dan Rumah Sakit mendapat sambutan yang positif dan berharap inovasi ini dapat diterapkan di seluruh wilayah kabupaten. Dari kesimpulan di atas dan analisa disarankan beberapa hal sebagai berikut:  Komunikasi, konsultasi dan konsolidasi para stakeholders dari inovasi Peningkatan Pelayanan Akta Kelahiran Melalui Sistem Pelayanan Pro Aktif Ke Puskesmas dan Rumah Sakit perlu lebih ditingkatkan lagi sehingga menjamin keberlanjutan inovasi dan pelayanan yang lebih baik;


184

 Dalam rangka operasionalisasi pelaksanaan inovasi Peningkatan Pelayanan Akta Kelahiran Melalui Sistem Pelayanan Pro Aktif Ke Puskesmas dan Rumah Sakit, perlu pembangunan dan pengembangan sistem yang sesuai dengan teknologi dan kondisi kekininan serta pemenuhan SDM aparatur, fasilitas: sarana, prasarana dan infrastruktur di daerah.;

 Dalam jangka panjang, perlu dilakukan perluasan cakupan pelayanan tidak hanya ke puskesmas dan rumah sakit tetapi juga pelayanan dapat dilakukan di rumah sakit swasta, klinik bersalin dan bidan praktek dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS)

Daftar Pustaka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20152019; Permendagri Nomor 69 tahun 2012 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 62 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintah Dalam Negeri di Kabupaten/Kota Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/1367/DINDUKCAPIL/2016 tanggal 21 Mei 2016 tentang Tim Pelaksana Pelayanan Akta Kelahiran Pro Aktif ke Puskesmas dan Rumah Sakit; Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor : 470/ 1089/ DINDUKCAPIL/2016, tanggal 28 Mei 2016 tentang Pelaksanaan Pelayanan Akta Kelahiran

BSIAN Seri 1

185

melalui Sistem Pelayanan Pro Aktif ke Puskesmas dan Rumah Sakit di Kabupaten Bangka;

Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka, dengan SK Nomor : 188.45/644/DINDUKCAPIL/2016, tanggal 26 Mei 2016 tentang Standar Operasi Prosedur Pelaksanaan

Pelayanan Akta Kelahiran melalui Sistem Pelayanan Pro Aktif ke Puskesmas dan Rumah Sakit di Kabupaten Bangka. Surat Edaran Bupati Bangka Nomor : 470/1089/DINDUKCAPIL/

2016

tanggal 28 Mei 2016 tentang Pelaksanaan pelayanan akta kelahiran melalui sistem pelayanan pro aktif ke Puskesmas dan Rumah Sakit di Kabupaten Bangka surat tugas Kepala Dinas Nomor : 732/ST/DINDUKCAPIL/2016 tanggal 6 Juni 2016, Nomor : 734/ST/DINDUKCAPIL/2016 tanggal 9 Juni 2016, Nomor : 738/ST/DINDUKCAPIL/2016 tanggal 13 Juni 2016, dan surat tugas Nomor : 741/ST/ DINDUKCAPIL/2016 tanggal 16 Juni 2016; Proyek Perubahan DiklatPim II 42 C, Drs. Rahmat Gunawan, M.Si Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bangka; Seri Otonomi Daerah (Seri 1-2016): Pengalaman Praktek Terbaik Otonomi Daerah di Indonesia 2016, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia; http://www.kpai.go.id/artikel/pemenuhan-hak-anak-atas-akta-kelahiranmerupakan-bagian-dari-hak-sipil-yang-harus-dilindungi-konstitusi/ http://regional.kompas.com/read/2015/10/07/12524811/56.Juta.Anak.Indon esia.Tak.Punya.Akta.Kelahiran; http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/09/29/nvfa7w335kepemilikan-akta-lahir-di-indonesia-baru-33-persen; http://www.nino.work/blog/apa-itu-milestone


186

187

BSIAN Seri 1

SMART CITY ( Alternatif Penyelesaian Masalah Perkotaan di Indonesia) Marsono

Pendahuluan

K

ompleksitas pengelolaan perkotaan menjadi isu nasional

terkait

dengan upaya peningkatan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat

perkotaan. Sebagaimana diketahui bahwa perkotaan

merupakan pusat peradaban manusia yang berkembang secara dinamis dan tumbuh sebagai konsentrasi penduduk, prasarana dan sarana, kegiatan sosial dan ekonomi, serta inovasi. Secara alami perkotaan tumbuh dengan kecepatan yang jauh meninggalkan wilayah sekitarnya, sehingga seringkali menyisakan persoalan disparitas tingkat perkembangan wilayah. Kota atau perkotaan dapat diartikan sebagai daerah fungsional (daerah yang berdekatan yang bercirikan kepadatan penduduk, fungsi dan fasilitas ekonomi tertentu). Istilah tersebut dapat juga diartikan sebagai daerah administratif yang ditentukan sebagai kesatuan untuk tujuan administratif ,yang biasanya bersifat kota dan sering meliputi sub-daerah


188

yang secara fungsional bersifat pedesaan (Keban,2001). Kota-kota ini

terus tumbuh, dan pertumbuhan kota ini tentu saja membawa implikasi makin beratnya tugas pemerintah kota karena harus menyediakan pelayanan informasi, sanitasi dan lain sebagainya. Beberapa permasalahan utama terkait dengan inovasi pengembangan kawasan perkotaan antara lain adalah pelaksanaan pembangunan wilayah yang sedemikian cepat tidak dibarengi oleh peningkatan kapasitas pemangku kepentingan untuk mempertahankan kualitas lingkungan kehidupan perkotaan. Di sisi lain penyediaan prasarana dan sarana hampir

selalu tertinggal oleh perkembangan permasalahan yang terjadi. Di samping itu, hal yang sangat penting adalah kemampuan pengelola perkotaan dalam memahami

permasalahan

yang

timbul

dan

merumuskan

upaya

pemecahannya belum juga menunjukkan hasil positif yang mengarah pada perbaikan kualitas lingkungan perkotaan. Tantangan ke

depan

yang harus dihadapi adalah

mengarahkan

pembangunan perkotaan yang dapat menyejahterakan masyarakat, baik masyarakat yang tinggal dan bekerja di dalamnya maupun masyarakat di wilayah sekitarnya. Hal ini mengandung pengertian bahwa pembangunan perkotaan harus serasi dan selaras dengan pembangunan kawasan perdesaan di sekitarnya. Pembangunan perkotaan harus benar-benar menjadi dorongan bagi perkembangan kawasan perdesaan,

bukan

memberikan tekanan, menguras sumber daya alam, atau memiskinkan masyarakatnya.

Dengan

demikian

pembangunan perkotaan

dapat

meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan kehidupan masyarakat serta menjamin adanya pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Model pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan sebagai solusi permasalahan perkotaan yang sebagian besar dialami oleh kota-kota besar di Indonesia adalah model inovasi Kota Pintar (Smart City). Smart

BSIAN Seri 1

189

City adalah sebuah konsep kota cerdas yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan

efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga

dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya.

Konsepsi Inovasi Konsep Dasar Inovasi Inovasi

diartikan

sebagai

proses

atau

hasil

pengembangan,

pemanfaatan/mobilisasi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaharui produk (barang dan jasa), proses atau sistem yang baru, yang memberikan nilai tambah. Menurut Clark, John dan Ken Guy (1997) dalam Innovation and Competitiveness yang dikutip (wikipedia.org/wiki/inovasi) inovasi memiliki nilai ekonomi yang berarti (signifikan) yang umumnya dilakukan oleh organisasi maupun individu. Inovasi merupakan transformasi dan pemanfaatan/mobilisasi pengetahuan, ketrampilan teknologi untuk menciptakan produk, proses dan jasa baru. Inovasi juga dimaknai sebagai: ide kreatif, tindakan baru yang berbeda dari yang ada sebelumnya, best practices, good practices, terobosan, dan lainlain, meskipun tidak semua ide baru dia bisa dikategorikan sebagai inovasi (LAN, 2012). Secara lebih spesifik dikatakan bahwa inovasi adalah ide baru yang bisa diimplementasikan. Innovation as novelty in action (Altschuler dan Zegans, 1997); New ideas that works (Mulgan dan Albury, 2003). Inovasi semakin dipercaya oleh banyak pihak sebagai pengungkit dan kunci untuk memperoleh manfaat-manfaat positif dalam lingkup yang luas, mulai dari individu, komunitas, organisasi, masyarakat, dan negara. Melalui inovasi, cara lama yang tidak efektif harus diubah sehingga solusi kebaruan muncul.


190

Dalam dunia yang semakin kompleks dan dinamis, inovasi menjadi imperatif karena perubahan terjadi setiap saat dan tantangan menghadang secara terus menerus. Cara, prosedur, dan kemapanan lama hanya akan berlaku efektif untuk jangka waktu yang pendek.

Inovasi Administrasi Negara (INAGARA) Sebelum berbicara lebih jauh tentang inovasi, perlu didapatkan pemahaman bersama mengenai arti atau batasan dari inovasi itu sendiri. Ini penting untuk dilakukan agar semua pihak yang terlibat dalam upaya pembangunan inovasi berjalan dalam kerangka pikir yang sama. Upaya ini juga dipandang perlu mengingat inovasi telah didefinisikan oleh banyak pihak dalam pemahaman yang tidak sepenuhnya selaras. Dari berbagai definisi yang ada, inovasi administrasi negara yang dipahami sebagai acuan untuk tulisan ini adalah“proses memikirkan dan mengimplementasikan suatu gagasan yang memiliki unsur kebaruan dan kebermanfaatan (LAN, 2014). Dalam praktek di lapangan, banyak pihak mengalami kesulitan untuk membedakan antara perubahan dan inovasi. Oleh karena itu diperlukan beberapa kriteria agar dapat mengetahui bahwa tidak semua perubahan itu pasti sebuah inovasi. Gambar 16 berikut adalah kriteria inovasi administrasi negara.

Gam bar 16. Kriteria Inovasi Administrasi Negara

191

BSIAN Seri 1

Ada enam kriteria inovasi administrasi negara yang telah dibangun oleh LAN yang

mencakup

kebaruan,

kemanfaatan,

memecahkan

masalah

(meningkatkan standar yang ada), keberlangsungan, replikasi, tidak bertentangan dengan sistem di luar dirinya. Dalam rangka mengakselerasi inovasi penyelenggaraan pemerintahan, LAN (2014) telah mengelompokkan delapan jenis dari inovasi administrasi negara yang disusun setelah melihat beberapa jenis inovasi yang ada (Direktori Inovasi Administrasi Negara 2014 dan 2015). Jenis inovasi administrasi negara adalah sebagai berikut:  Inovasi proses (process innovation) Inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas proses kerja baik internal maupun eksternal agar lebih sederhana dan lebih efisien. Ruang lingkup dari inovasi proses meliputi standar operasional prosedur (SOP), tata laksana, sistem, dan prosedur.  Inovasi metode (method innovation) Inovasi yang ditujukan dalam sebuah penerapan strategi, cara, dan teknik baru untuk mencapai hasil yang lebih baik. Ruang lingkup dari inovasi metode adalah strategi, cara, dan teknik baru.


192

 Inovasi produk (product innovation) Inovasi yang ditujukan untuk penciptaan atau modifikasi barang atau jasa untuk meningkatkan kualitas, citra, fungsi dan sebagainya dari barang atau jasa tersebut. Ruang lingkup dari inovasi produk adalah produk yang dapat berupa fisik (barang) maupun non-fisik atau immaterial (jasa).

 Inovasi konseptual (conceptual innovation) Inovasi yang ditujukan untuk perubahan cara pandang atas masalah yang ada sehingga memunculkan solusi atas masalah. Ruang lingkup dari inovasi konseptual adalah kemunculan paradigma, ide, gagasan, pemikiran, dan terobosan baru yang sebelumnya tak terbayangkan.  Inovasi teknologi (technology innovation) Inovasi yang ditujukan untuk penciptaan atau penggunaan dari teknologi baru yang lebih efektif dan mampu memecahkan masalah (atau meningkatkan standar). Ruang lingkup dari inovasi teknologi biasanya dilakukan melalui pengenalan e-government dan pembaruan peralatan atau perangkat untuk menunjang pekerjaan.  Inovasi struktur organisasi (organizational structure innovation) Inovasi yang ditujukan untuk pengadopsian model organisasi baru yang menggantikan model lama yang tidak sesuai perkembangan organisasi. Ruang lingkup dari inovasi struktur organisasi adalah pembaruan struktur yang dilakukan melalui berbagai model dan bentuk seperti penggabungan, penghapusan, pengembangan, dan modifikasi struktur.  Inovasi hubungan (relationship innovation)

BSIAN Seri 1

193

Inovasi yang ditujukan pada bentuk dan mekanisme baru dalam berhubungan dengan pihak lain demi tercapainya tujuan bersama.

Ruang lingkup dari inovasi hubungan adalah partnership, partisipasi masyarakat, relationship, networking.  Inovasi pengembangan sumber daya manusia (human resources

development innovation) Inovasi yang ditujukan untuk perubahan kebijakan untuk meningkatkan kualitas tata nilai dan kapasitas dari sumber daya manusia (SDM). Ruang lingkup dari inovasi sumber daya manusia adalah pembaruan dan peningkatan kualitas atas salah satu atau lebih dari berbagai aspek SDM, mulai tata nilai (budaya, mindset, etika), kepemimpinan, kompetensi, profesionalisme, dan pemberdayaan. Berdasarkan delapan jenis inovasi administrasi negara tersebut di atas, maka instansi pemerintah pusat dan daerah dapat melakukan inovasi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing diselaraskan dengan delapan jenis inovasi dimaksud sebagai acuan untuk mempermudah inisiasi dan implementasi inovasi administrasi negara.

Konsep Perkotaan Kota adalah suatu ciptaan peradaban budaya umat manusia sebagai hasil dari peradaban yang lahir dari pedesaan, tetapi kota berbeda dengan pedesaan, karena masyarakat kota merupakan suatu kelompok teritorial di mana

penduduknya

menyelenggarakan

kegiatan-kegiatan

hidup

sepenuhnya, dan juga merupakan suatu kelompok terorganisasi yang tinggal secara

kompak di

wilayah tertentu dan

memiliki derajat

interkomunitas yang tinggi. Sedangkan kota secara sosiologis didefinisikan sebagai tempat pemukiman yang relatif besar, berpenduduk padat dan permanen terdiri dari individu-


194

individu yang secara sosial heterogen (De Goede dalam Sarlito, 1992). Di sisi lain, Bintarto (1989:34) menyatakan bahwa dari segi geografis, kota dapat diartikan sebagai suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosialekonomi yang heterogen dan coraknya yang materialistis. Menurut ketentuan formal seperti yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987, disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan kota adalah pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundangundangan, serta permukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan kota. Kota menurut hierarki besarannya menurut NUDS (National Urban

Development Strategy, 1985) dapat diamati melalui jumlah penduduk yang tinggal dan beraktivitas dikawasan tersebut, yang menurut sumber tersebut bisa dibagi dalam lima tingkatan: (1) Megapolitan, yaitu kota yang berpenduduk di atas 5 juta orang; (2) Metropolitan (kota raya), yaitu kota yang berpenduduk antara 1–5 juta orang; (3) Kota besar, yaitu kota yang berpenduduk antara 500.000– 1 juta orang; (4)

Kota sedang, yaitu kota

yang jumlah penduduknya antara 100.000–500.000 orang; (5)

Kota kecil,

yaitu kota yang berpenduduk antara 20.000–100.000 orang. Sedangkan klasifikasi kota berdasarkan tingkat perkembangannya (Lewis Mumford) dalam http://rinesaa.blogspot.co.id/ 2012/11/klasifikasi-kota.html adalah : (1) Tingkat Eopolis, yaitu suatu wilayah yang berkembang menjadi kota baru; (2) Tingkat Polis, yaitu suatu kota yang masih memiliki sifat agraris; (3) Tingkat Metropolis, yaitu kota besar yang perekonomiannya sudah mengarah ke industry; (4) Tingkat Megalopolis, yaitu wilayah perkotaan yang terdiri atas beberapa kota metropolis yang berdekatan lokasinya sehingga membentuk jalur perkotaan yang sangat besar; (5) Tingkat Tryanopolis, yaitu kota yang kehidupannya sudah dipenuhi dengan kerawanan sosial, seperti

BSIAN Seri 1

195

kemacetan lalu lintas dan tingkat kriminalitas yang tinggi; dan (6) Tingkat Nekropolis, yaitu suatu kota yang berkembang menuju keruntuhan.

Selanjutnya dilihat dari fungsinya adalah: (1) Kota Pusat Produksi, yaitu kota

yang memiliki fungsi sebagai pusat produksi atau pemasok, baik yang berupa bahan mentah, barang setengah jadi, maupun barang jadi. Contoh: Surabaya, Gresik, dan Bontang; (2) Kota Pusat Perdagangan (Centre of

Trade and Commerce), yaitu kota yang memiliki fungsi sebagai pusat perdagangan, baik untuk domestik maupun internasional. Contoh: Hongkong, Jakarta, dan Singapura; (3) Kota Pusat Pemerintahan (Political

Capital), yaitu kota yang memiliki fungsi sebagai pusat pemerintahan atau sebagai ibu kota Negara; dan (4) Kota Pusat Kebudayaan (Cultural Centre), yaitu kota yang memiliki fungsi sebagai pusat kebudayaan. Selanjutnya pengertian kawasan perkotaan (urban) adalah wilayah yang mempunyai

kegiatan

utama

bukan

pertanian

dengan

susunan

fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi

pelayanan

jasa

pemerintahan,

pelayanan

sosial,

dan

kegiatan ekonomi. Kawasan perkotaan yang besar dengan jumlah penduduk di atas satu juta orang dan berdekatan dengan kota satelit disebut sebagai metropolitan (https://id.wikipedia.org/wiki/kawasan _perkotaan).

Konsep Inovasi Smart City Hasil inovasi dan perkembangan teknologi yang semakin pintar membuat konsep smart tak hanya diterapkan pada berbagai perangkat, tetapi pada berbagai sistem atau tatanan. Salah satunya yang mencuat akhir-akhir ini adalah konsep kota pintar (Smart City). Konsep yang disebut sebagai kota pintar ini adalah konsep yang mengetengahkan sebuah tatanan kota cerdas yang bisa berperan dalam memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi secara cepat dan tepat.


196

Penemu konsep Smart City pertama kali adalah IBM, perusahaan komputer

ternama di Amerika. Perusahaan tersebut memperkenalkan konsep Smart

City untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan. Guna

mendorong penerapan konsep kota pintar ini, telah ditetapkan enam indikator yang harus dipenuhi. Keenam indikator tersebut adalah masyarakat penghuni kota, lingkungan, prasarana, ekonomi, mobilitas, serta konsep

smart living. Melalui pemenuhan terhadap keseluruhan indikator tersebut, upaya mewujudkan konsep Smart City

bukan lagi sebuah wacana,

melainkan akan menjadi kenyataan. Namun demikian, upaya pemenuhan indikator tersebut dapat lebih difokuskan pada salah satu indikator saja sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Contohnya Kota Kopenhagen yang ada di Denmark lebih memfokuskan pada pengoptimalan bidang lingkungan, sehingga Kopenhagen dianggap sebagai salah satu kota pintar di dunia. Predikat Smart City juga dimiliki oleh Seoul, Ibukota Korea Selatan, yang memfokuskan pelayanan publik pada bidang teknologi informasi, sehingga Kota Seoul memiliki jaringan internet tercepat di dunia. Konsep Smart City pada umumnya meliputi: (1) sebuah kota berkinerja baik dengan berpandangan ke dalam ekonomi, penduduk, pemerintahan, mobilitas, dan lingkungan hidup; (2) sebuah kota yang mengontrol dan mengintegrasi semua infrastruktur; (3) Smart City dapat menghubungkan infrastuktur fisik, infrastruktur IT, infrastruktur sosial, dan infrastruktur bisnis untuk meningkatkan kecerdasan kota; (4) Smart City membuat kota lebih efisien dan layak huni; dan (5) penggunaan smart computing untuk membuat

Smart City dan fasilitasnya saling berhubungan dan efisien (Nurul H. : 2015). Smart City adalah sebuah konsep kota cerdas/pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga mengantisipasi

dalam

kejadian

yang

melakukan tak

kegiatannya

terduga

sebelumnya.

ataupun

Smart

BSIAN Seri 1

kota.

197

City cenderung mengintegrasikan informasi di dalam kehidupan masyarakat

Smart City juga didefinisikan sebagai kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat (Caragliu,A., dkk dalam Schaffers, 2010: 3). Selanjutnya Kourtit & Nijkamp (2012) mengungkapkan bahwa Smart City telah menjadi landmark dalam perencanaan kota. Smart City merupakan hasil dari pengembangan pengetahuan yang intensif dan strategi kreatif dalam peningkatan kualitas sosial-ekonomi, ekologi, dan daya kompetitif kota. Kemunculan Smart City merupakan hasil dari gabungan modal sumber daya manusia (contohnya angkatan kerja terdidik), modal infrastruktur (contohnya fasilitas komunikasi yang berteknologi tinggi), modal sosial (contohnya jaringan komunitas yang terbuka) dan modal entrepreuneurial (contohnya aktivitas bisnis kreatif). Pemerintahan yang kuat dan dapat dipercaya disertai dengan orang-orang yang kreatif dan berpikiran terbuka akan meningkatkan produktivitas lokal dan mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu kota. Dari Pengertian di atas bisa disimpulkan kalau Smart City merupakan sebuah kota pintar yang membantu masyarakat di suatu kota untuk bisa mengelola apa yang ada disekitarnya dengan sebaik mungkin dan membantu masyarakat untuk hidup lebih baik, dan nyaman akan kotanya. Smart City diidentifikasikan pada enam sumbu utama yaitu  Smart Goverment ( Pemerintahan Pintar);  Smart Economy (Ekonomi Pintar );  Smart Live (Hidup pintar);  Smart Living (Lingkungan pintar);


198

 Smart People (Orang/Masyarakat Pintar);  Smart Mobility (Mobilitas pintar).

Smart Goverment (Pemerintahan Pintar): kunci utama keberhasilan penyelenggaraan

pemerintahan

adalah

Good

Governance.

Yaitu

paradigma, sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengindahkan prinsip-prinsip supremasi hukum.

Smart Economy (Ekonomi Pintar): maksudnya ini adalah semakin tinggi inovasi-inovasi baru yang ditingkatkan maka akan menambah peluang usaha baru dan meningkatkan persaingan pasar usaha/modal.

Smart Live (Hidup Pintar): berbudaya, berarti bahwa manusia memiliki kualitas hidup yang terukur (budaya).

Smart Living (Lingkungan Pintar): lingkungan pintar itu berarti lingkungan yang bisa memberikan kenyamanan, keberlanjutan sumber daya, keindahan fisik maupun non fisik, visual maupun tidak, bagi masyarakat dan publik.

Smart People (Orang/Masyarakat Pintar):pembangunan senantiasa membutuhkan modal, baik modal ekonomi, modal manusia, maupun modal sosial.

Smart Mobility (Mobilitas Pintar): pengelolaan infrastruktur kota yang dikembangkan di masa depan merupakan sebuah sistem pengelolaan terpadu untuk menjamin keberpihakan pada kepentingan publik. Keenam indikator Smart City gambar 17 sebagai berikut:

tersebut dapat dilihat secara rinci dalam

Gam bar 17. Bagan Indikator Smart City

199

BSIAN Seri 1

Kota cerdas di beberapa negara tentu sudah matang dalam penanganan masalah banjir, kemacetan, ledakan penduduk, dan air bersih. Ada tahapan pembangunan yang jelas, kemudian diterjemahkan sebagai konsep pembangunan, sehingga tahapan pembangunan tata kota di negara maju berlangsung secara berkelanjutan. Kemapanan ini perlu dilanjutkan dalam sebuah sistem agar tidak berhenti pada periode tertentu saja, maka lahirlah konsep Smart City (Kota Cerdas) yang menjadi konsep besar dari Sustainable

City. Kopenhagen (Denmark), merupakan salah satu kota cerdas di dunia yang fokus di bidang lingkungan. Sedangkan, Kota Cerdas Seoul (Korea Selatan), mengutamakan pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan untuk pelayanan publik.


200

Beberapa model pengembangan Smart City yang mengintegrasikan berbagai fungsi perkotaan yang mencakup enam indikator yang dibreakdown ke dalam rincian yang lebih detil dapat dilihat sebagai berikut: Gam bar 18. Model Integrated Smart City

Gam bar 19. Model Green Smart City

BSIAN Seri 1

201

Model Inovasi Smart City di Indonesia

Inovasi pembangunan perkotaan melalui konsep Smart City telah menjadi impian banyak kota besar di Indonesia. Konsep ini dianggap sebagai solusi dalam mengatasi kemacetan yang merayap, sampah yang berserakan, ataupun pemantau kondisi lingkungan di suatu tempat. Perjalanan menuju konsep Smart City ini juga sudah mulai berjalan pelan-pelan. Dukungan aplikasi yang terus berkembang serta terciptanya ekosistem kreatif di bidang teknologi, merupakan langkah awal yang baik menuju kota pintar. Beberapa kota besar di Indonesia yang telah mengembangkan Smart City antara lain Kota Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, Malang dan

Padang. Bahkan, dalam waktu dekat, Kota Bandung akan menjadi percontohan sebagai kota pintar pertama lewat konsep“Bandung Technopolis”.

Model Inovasi Smart City Jakarta Sebagai

ibukota

Negara

Republik

Indonesia,

Jakarta

telah

mengimplementasikan inovasi Smart City di bidang E-Government, pengambilan keputusan melibatkan masyarakat secara digital, dan sejumlah layanan berbasis online. Ini juga di dukung oleh penataan kota yang lebih baik dan penyediaan akses internet di sejumlah ruang publik (www.kompas. com). Pemerintah

Provinsi

DKI

Jakarta

telah

menerapkan

pelayanan

pemerintahannya, khususnya berupaya menerapkan program Smart City melalui ruang Jakarta Smart City Lounge, di mana ruang tersebut merupakan command center yang mengoperasikan segala komponen TIK

Smart City. Dari ruang tersebut staf Smart City melalui aplikasi yang dibuat Tim Jakarta Smart City Lounge bisa menerima pengaduan warga terkait


202

permasalahan sosial, mulai dari banjir, kemacetan, sampah, tempat wisata, wilayah rawan kriminalitas, hingga pelayanan izin dan sebagainya. Kesuksesan dan kelancaran Jakarta Smart City bertumpu pada keberadaan dua

aplikasi,

yakni

Qlue

dan

Cepat

Respons

Opini

Publik

(CROP). Qlue adalah aplikasi yang diperuntukan bagi warga, sedangkan CROP merupakan aplikasi yang hanya bisa diunduh oleh aparat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan aparat kepolisian. Bagaimana cara kerja dua aplikasi tersebut? Qlue merupakan aplikasi sejenis media sosial yang memiliki sarana penyampaian aspirasi pengaduan real time. Aplikasi tersebut saat ini sudah dapat diunduh secara gratis melalui smartphone yang berbasis Android. Lewat Qlue, warga dapat melaporkan semua kejadian, seperti macet, banjir, jalan rusak, penumpukan sampah, ataupun ketersediaan tempat tidur di rumah sakit. Laporan disampaikan tidak hanya dalam bentuk tulisan, tetapi juga foto. Laporan dari masyarakat kemudian dipetakan secara digital dan terintegrasi dengan laman smartcity.jakarta.go.id dan CROP. Seluruh aparat Pemprov DKI diwajibkan untuk menginstal aplikasi ini di smartphone mereka masingmasing, terutama aparat yang bertanggungjawab terhadap wilayah permukiman, yakni lurah dan camat. Untuk mendukung suksesnya program Jakarta Smart City, Pemprov DKI telah menyiagakan 300 unit kamera pengawas yang disebar di berbagai penjuru Ibu Kota, baik di jalanan, sungai, maupun permukiman. Ruang kontrol atas 300 kamera pengawas berada di Balai Kota DKI Jakarta. Jumlah CCTV (kamera pengawas) akan terus ditambah agar lebih memudahkan dalam merespons keluhan dari masyarakat hingga sebanyak 500 CCTV.

Gam bar 20. Jakarta Smart City Lounge

203

BSIAN Seri 1

Model Inovasi Smart City Kota Bandung Kota Bandung merupakan ibukota dari Provinsi Jawa Barat dan salah satu kota terbesar di Indonesia. Dijuluki sebagai Paris of Java, Bandung memiliki banyak hal untuk ditawarkan kepada wisatawan dan pengunjung dari seluruh dunia. Kota Bandung merupakan salah satu pelopor Smart City di Indonesia. Mencakup 5 aspek utama yang dikedepankan antara lain partiwisata dan transportasi, pelayanan publik dan bisnis, pendidikan dan kesehatan, serta pengelolaaan pemerintah. Pemkot Bandung dan Dewan Pengembangan Bandung Kota Cerdas berkomitmen menjadikan Bandung Juara, sebagai kota yang nyaman dan unggul.


204

Gam bar 21. Kota Bandung

Konsep Smart City yang dimilik oleh Bandung meliputi citizen complaint

online, rapor camat/lurah oleh warga (SIP), Perizinan Online (Hay.U), monitoring program kerja Pemkot (Silakip), komunikasi aktif warga melalui akun Twitter tiap Dinas, dan masih banyak lagi rencana ke depannya. Gam bar 22. Bandung Commad Center

Model Inovasi Smart City Kota Surabaya

205

BSIAN Seri 1

Kota Surabaya merupakan ibukota dari Provinsi Jawa Timur. Kota Surabaya menerapkan Smart City pada tiga bidang, yaitu Smart Governance, Smart

Living dan Smart Environment. Contohnya adalah adanya sistem peringatan dini terhadap adanya bencana alam, sistem pengelolaan sampah dan pemantauan volume pembuangan sampah berbasis teknologi, sistem administrasi perizinan berbasiskan teknologi dan online untuk meningkatkan mutu layanan publik, sistem monitoring di area publik untuk meningkatkan keamanan lingkungan dan pemantauan lingkungan non-stop. Kota Surabaya memperoleh penghargaan untuk ketiga bidang penerapan Smart

City pada ajang Smart City Award 2011. Gam bar 23. Kota Surabaya yang terintegrasi

Pemerintah Kota Surabaya melakukan inovasi dengan memaksimalkan potensi Sungai Kalimas menjadi ikon wisata.


206

Gam bar 24. Sungai Kalimas Kota Surabaya

Terkait dengan pelayanan publik bagi warga masyarakat perkotaan, pemerintah kota Surabaya juga telah membangun lapangan futsal di taman kota. Gam bar 25. Lapangan Futsal di Taman Kota Surabaya

Untuk mendukung konsep Smart City yang terintegrasi dengan berbagai pelayanan publik perkotaan, maka Pemerintah Kota Surabaya mengambil alih SPBU yang dibangun di jalur hijau untuk dijadikan taman.

Gam bar 26. Pengalihfungsian SPBU menjadi Taman Kota Surabaya

207

BSIAN Seri 1

Model Inovasi Smart City Kota Tangerang Untuk menjadikan Kota Tangerang, Banten, sebagai Kota Cerdas atau Smart

City, Pemerintah Kota Tangerang terus berupaya merealisasikan visi yang dituangkan ke dalam slogan "Tangerang LIVE". Slogan tersebut merupakan akronim cita-cita Kota Tangerang yang terdiri dari Liveable, Investable,

Visitable, dan E-City. Konsep "LIVE" yang dicanangkannya sejak mulai menjabat

pada

Desember

2013

ini,

untuk mengoptimalkan

dan

mempercepat pelayanan masyarakat, lewat berbagai program berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK). Pemkot Tangerang sedang mempersiapkan program "Tangerang Berbenah" yang dibangun dengan mengikutsertakan interaksi sosial masyarakat agar tetap menjadi bagian tak terpisahkan dengan pembangunan Kota Tangerang,". Untuk mencapai visi tersebut, telah dan akan diluncurkan berbagai program yang menghubungkan penduduk warga dengan Pemkot setempat dan juga masyarakat nasional maupun global. Beberapa program tersebut, seperti Tangerang Call Center, aplikasi LAKSA (Layanan Komunikasi Masyarakat), serta 90 aplikasi untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang


208

terhimpun dalam E-Government. Berbagai infrastruktur pendukung konsep Smart City juga akan dibangun di Kota Tangerang, seperti kabel fiber

optic di berbagai simpang jalan serta wi-fi di tiap sekolah dan ruang publik. Beberapa program yang tengah dikembangkan menjadi bagian Smart City Kota Tangerang, seperti Smart Development, Smart Envision, Smart

Transportation, Smart Energy, Smart Survaillance, Smart Environment, dan Smart Social. Disamping itu juga akan buat Command Center yang bisa terintegrasi dengan program-program Pemkot Tangerang. Kendalanya yang dihadapi adalah membangun pusat data yang mampu mengutilisasi informasi

dan

mengolahnya sehingga

menghasilkan kebijakan-

kebijakan untuk SKPD. Gam bar 27. Suasana Kota Padang

Model Inovasi Smart City Kota Padang Pemerintah Kota Padang tengah memprioritaskan pengembangan Smart

City untuk mendukung pengelolaan kota berbasis teknologi dan informasi. Dengan menggandeng PT. Telkom, Pemkot Padang ingin seluruh instansi (SKPD) memiliki sistem yang terintegrasi, dan memudahkan pengelolaan kota. Beberapa fasilitas publik menjadi prioritas pembenahan, seperti

BSIAN Seri 1

209

pengelolaan parkir di Pasar Raya Padang, Stadion Agus Salim, dan kawasan

wisata Pantai Padang. Selain itu, kemudahan fasilitas dan layanan angkutan

kota Trans Padang, kemudahan akses pembayaran pajak, dan fasilitas lainnya. Diharapkan inovasi Smart City akan menguntungkan masyarakat Padang dan Sumatera Barat, karena kemudahan akses informasi dan optimalisasi layanan masyarakat di fasilitas publik. Gam bar 28. Model Smart City Kota Padang

Model Inovasi Smart City Kota Yogyakarta Konsep Smart City yang dikembangkan Pemerintah Kota Yogyakarta, mengacu pada inovasi bidang teknologi informasi, dan berhasil meraih Penghargaan Best of The Best IDSA dalam ajang Indonesia Digital Society Award (IDSA) 2015. Penghargaan diserahkan Menteri Komunikasi dan Informasi, Rudiantara, kepada Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, pada pembukaan Jakarta Marketing Week di Jakarta, Rabu (6/5/2015). Penghargaan Best Of The Best IDSA 2015 diperoleh Kota Yogyakarta setelah memborong penghargaan pada empat kategori, yakni Juara I kategori E-


210

Tourism, Juara I Kategori E-Education, peringkat kedua dalam kategori EHealth dan peringkat kedua dalam kategori E-Goverment, serta berturutturut mendapatkan penghargaan selama penyelenggaraan IDSA 2013 dan 2014 (Humas Pemkot Yogyakarta). Gam bar 29. Walikota Yogyakarta menerima penghargaan Indonesia Digital Society Award (IDSA) 2015

Model Inovasi Smart City Kota Malang Berbagai program telah dilaksanakan Pemerintah Kota Malang guna mewujudkan Kota Malang sebagai Smart City. Beberapa hal yang telah dilakukan antara lain: (1) peluncuran 65 area hot-spot; (2) pelatihan Jardiknas dan bimbingan teknis electronic mail (e-mail) oleh Dinas pendidikan; (3) gerakan Malang Go Open Source; (4) Malang Cyberpark di alun-alun Kota Malang; dan (5) penerapan E-Government dalam meningkatkan pelayanan publik. Semua program tersebut lebih tepat dikatakan sebagai programprogram untuk mewujudkan Malang Kota Digital (Malang Digital City). Di samping itu, beberapa program penunjang yang telah dilakukan adalah : (a) pemberdayaan masyarakat termasuk UMKM dan koperasi; (b) penyediaan

BSIAN Seri 1

211

sarana dan prasarana transportasi dan infrastruktur yang memadai; (c)

peningkatan kualitas pelayanan publik; (d) pemenuhan RTH 30% dan lainlain. Selain itu, guna membangun kota wisata yang nyaman bagi wisatawan

Pemerintah Kota Malang melakukan; (e) penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai; (f) jalan bebas banjir dan macet; (g) parkir nyaman; (h)

peningkatan kualitas pelayanan dari semua stakeholder

pariwisata; (i) ketersediaan produk lokal sebagai oleh-oleh khas Malang; (j) lingkungan yang bersih dengan udara segar; dan (k) tersedia pusat informasi wisata. Gam bar 30. Alun-alun Kota Malang

Gam bar 31. Alun-alun Kota Wisata Batu


212

Gam bar 32. Pemandangan Kota Batu

Penutup

D

alam percepatan pelaksanaan pembangunan kawasan perkotaan, inovasi dapat diartikan sebagai terobosan atau pendekatan baru yang dikembangkan untuk mengatasi berbagai permasalahan

perkotaan. Inovasi pembangunan perkotaan sangat diperlukan sejalan dengan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi kawasankawasan perkotaan di Indonesia. Dengan demikian diperlukan upaya untuk mendorong pengembangan inovasi yang kontekstual, menjamin kesetaraan sosial, layak secara ekonomi, partisipatif, berkelanjutan, dan selaras dengan budaya masyarakat setempat. Salah satu model inovasi perkotaan adalah konsep Kota Cerdas (Smart City).

Model inovasi Smart City adalah sebuah konsep kota cerdas yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya untuk mengelola sumber daya yang ada secara efektif nan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam melakukan kegiatannya atau pun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya. Model inovasi

BSIAN Seri 1

213

perkotaan ini telah berkembang cukup pesat di Indonesia, walaupun

masing-masing daerah memiliki fokus yang berbeda-beda sesuai dengan budaya dan potensi daerah masing-masing.

Keberhasilan pengembangan inovasi kota cerdas ini tidak terlepas dari faktor budaya, mulai dari hal yang paling sederhana, seperti bagaimana berjalan, di mana membuang sampah, bagaimana menjaga fasilitas publik, dan bagaimana hidup seimbang dengan lingkungan. Semua pemahaman tentang budaya tersebut sudah cukup membuat kota kita semakin cerdas, kota cerdas karena masyarakatnya juga cerdas, praktis nan sederhana.

Daftar Pustaka Adam Ardisasmita, Konsep dan Pembangunan Smart City Kota Bandung, 2015. Bintarto. (1989). Interaksi Desa-Kota. Jakarta: Ghalia Indonesia. Forum

Pemangku

Kepentingan

Untuk

Pengembangan

Perkotaan

Berkelanjutan, Buku Panduan, Jakarta, 2014. Sumardjito,

Permasalahan Perkotaan dan Kecenderungan Perilaku

Individualis Penduduknya, Kementeri Dalam Negeri RI. (1985). National Urban Development Strategy. Jakarta. Nurul Hasanah, Konsep pengembangan Kota: Green City, Smart City, Compact City, Mega City, Tasrif

Landulako,

Kota Satelit/Baru, ITS, Surabaya, 2015.

Permasalahan yang Dihadapi Daerah Perkotaan,

Makalah, 2013. Wiwin Purnomowati dan Ismini, Konsep Smart City dan Pengembangan Pariwisata di Kota Malang, Malang, 2015. LAN. 2015 Pedoman Pengembangan Kapasitas Inovasi. LAN. 2015. Pedoman Umum Inovasi Administrasi Negara.


214

Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota. Jakarta, 1989..

https://faysouwakil12.wordpress.com/2014/06/27/surabaya-smart-city/ (diakses tanggal 01 januari 2016) http://mat-dis.blogspot.co.id/2014/09/implementasi-smart-city-padabeberapa.html (diakses tanggal 01 januari 2016) http://www.kompasiana.com/putri.nhirun/smart-city-mengenal-lebihdekat-memulai-dari-sekarang_55546654b67e615a14ba54ad http://idwebdata.com/read/20/smart-city.html#.U2Uknye96XQ http://lifestyle.kompasiana.com/urban/2014/03/12/smart-city-mengapaharus-jadi-solusi-masalah-kota-di-indonesia-637906.html

215

BSIAN Seri 1

INOVASI TEKNOLOGI DALAM SMART CITY ( Implementasi Inovasi Teknologi Dalam Bandung Smart City) Witra Apdhi Yohanitas. S.Kom

Pendahuluan

P

erbaikan kinerja pemerintah saat ini telah banyak dilakukan oleh penyelenggara layanan publik. Langkah-langkah nyata juga telah

ditunjukkan oleh pemerintah dalam melakukan perubahan mendasar

untuk pemberian layanan yang prima kepada masyarakat baik dari segi suprastruktur, infrastruktur, maupun pelayanan kepada masyarakat. Sejak adanya konsep tata pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mulai

didengungkan saat terjadi krisis moneter dan krisis kepercayaan yang mengakibatkan perubahan dramatis pada tahun 1998. Akuntabilitas dan partisipasi

masyarakat

diinisiasi

sebagai

langkah

awal

perbaikan

kepemerintahan dan demokrasi partisipatoris di Indonesia. Seiring dengan perubahan zaman dan dimulainya era globalisasi dan ASEAN Community,


216

maka pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat di berbagai bidang kehidupan; penegakan supremasi hukum dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pemerintahan, penghormatan hak asasi manusia, serta perubahan interaksi sosial politik dan ekonomi antara masyarakat dan pemerintah mutlak harus terjadi. Keberhasilan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dalam meningkatkan produktivitas dan kinerjanya dihasilkan dari kerja keras untuk selalu melakukan perubahan yang inovatif. Perubahan dan inovasi yang

dilakukan oleh instansi pemerintah pusat/daerah jika dapat dipetik inti perubahannya tentu saja akan sangat berguna bagi instansi pemerintah lainnya dan juga masyarakat. Oleh karena itu keberhasilan dari berbagai inovasi perlu dipublikasikan secara masif. Saat ini inisiatif pemerintah dalam melakukan perubahan bagi peningkatan kinerja dan pelayanan publik sudah banyak diekspose dari berbagai kalangan. Hal ini terbukti dengan dilakukan melalui berbagai kompetisi inovasi baik skala nasional dari pihak pemerintah, maupun swasta maupun skala internasional. Selain itu telah dilakukannya publikasi melalui penerbitan buku-buku best practices inovasi, baik yang dilakukan oleh instansi pemerintah secara swadaya maupun melalui kerjasama dengan lembaga donor. Penggunaan teknologi dalam mendukung terwujudnya kepemerintahan yang baik juga menjadi hal yang wajar digunakan terutama untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Dalam hal perencanaan dan pengimplementasian penggunaan teknologi tersebut perlu dilakukan pelibatan masyarakat agar kemanfaatannya dapat dirasakan secara menyeluruh. Berbagai pemerintah daerah telah melakukan pengembangan teknologi untuk mewujudkan konsep Good Governance seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Semarang, dan berbagai kota lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, beberapa tahun terakhir telah mendorong konsep Smart City semakin kencang dibicarakan

BSIAN Seri 1

217

dan diyakini akan menjadi salah satu solusi dari berbagai masalah yang timbul dari kemajuan dan dinamika kota yang semakin maju dan modern.

Seakan akan kota kota besar yang memiliki kemampuan untuk menyediakan

infrastruktur dalam mewujudkan Smart City saling berlomba menunjukkan kemampuan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Tentu saja semangat ini didorong oleh keinginan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi warganya, membuat kota semakin efektif dan efisien serta meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan penghasilan. Smart City merupakan salah satu platform (wadah) dan alat kolaborasi bagi berbagai pihak (industri, edukasi, pemerintah dan komunitas) untuk membantu kota memberikan pelayanan yang lebih baik kepada warganya. Sebagai pilot project kota terkreatif se-Asia Timur versi British Council tahun 2007, menuntut Kota Bandung untuk memiliki sarana pelayanan publik yang lengkap dengan memaksimalkan semua infrastruktur yang ada serta kreatifitas untuk member manfaat lebih terhadap semua pembangunan di Bandung. Apalagi Bandung merupakan ibukata Provinsi Jawa Barat. Pemanfaatan ruang publik, sarana transportasi, dan penyediaan fasilitas publik menjadi konsentrasi tersendiri oleh Pemerintah Kota Bandung dalam mewujudkan Bandung Smart City. Hal ini diperkuat juga dengan kebijakan wali kota Ridwan Kamil yang sangat kreatif dalam memberi suntikan ide untuk mewujudkan Smart City di Bandung. Pembangunan Bandung saat ini diarahkan untuk membangun kota yang lebih berwawasan lingkungan. Caranya adalah dengan membangun dan membenahi taman-taman, dan mendorong masyarakat untuk mengembangkan gaya hidup yang ramah lingkungan seperti menggunakan sepeda dalam beraktivitas. Hal ini merupakan langkah awal dalam mewujudkan Smart City tersebut. Teknologi merupakan komponen penting lainnya dalam mendorong terwujudnya Smart City. Penggunaan teknologi menjadi“infus”suatu


218

kawasan atau daerah yang membutuhkan sebuah informasi untuk diperoleh

dengan sangat cepat, murah dan efisien. Ilmu pengetahuan seperti teknologi informasi dan komunikasi, transportasi, teknologi proses dan manufaktur, control system dan sebagainya memegang peranan dalam

mewujudkan konsep Smart City. Tentu saja hal ini yang dilakukan oleh pemerintah kota Bandung. Dengan merujuk budaya tanah Sunda, Bandung mentransformasi dirinya menjadi Smart City yang berwawasan lingkungan dan berbudaya sehingga pada akhirnya setiap warga kota bisa melakukan apa saja sesuai dengan kebutuhannya.

Inovasi dan Perubahan Paradigma Layanan Publik

D

ewasa ini paradigma layanan publik yang dilakukan pemerintah daerah di Indonesia telah terjadi perubahan yang signifikan. Aparatur pemerintah saat ini telah sadar betul akan pentingnya

kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh mereka. Tentu saja untuk melakukan perbaikan diperlukan perubahan mindset dan inovasi

yang berlandaskan kepuasan masyarakat sebagai penerima langsung terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah. Konsep inovasi sendiri telah banyak dikembangkan oleh berbagai pihak untuk mendukung sisi perubahan yang dilakukan. Berbicara tentang inovasi administrasi negara, memang tidak bisa secara langsung memberikan pengertian berdasarkan pengertian kata per-kata. Konsep inovasi administrasi negara telah disusun oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) setelah merujuk dari beberapa pendapat ahli. Jika disamakan dengan inovasi sektor publik, maka Albury pernah mengungkapkan inovasi dalam sektor publik adalah 'ide-ide baru yang bekerja'. Jika dikaitkan dengan bidang administrasi publik, Agus Dwiyanto mengungkapkan bahwa inovasi

BSIAN Seri 1

219

bidang administrasi publik adalah setiap bentuk transformasi gagasan dan pengetahuan baru yang mampu menciptakan nilai tambah dalam satu atau lebih aspek dan atau proses administrasi publik. Oleh karena itu LAN

mendeskripsikan inovasi administrasi Negara merupakan proses memikirkan dan

mengimplementasikan

suatu

kebijakan

oleh

penyelenggara

kepentingan publik untuk memenuhi kepentingan publik yang memiliki unsur kebaruan serta kemanfaatan 52. LAN juga telah menentukan pengelompokan inovasi berdasarkan jenisnya seperti inovasi proses (process innovation), inovasi metode (method innovation), Inovasi produk (product innovation), inovasi konseptual (conceptual innovation), inovasi teknologi (technology innovation), inovasi struktur organisasi (organizational

structure innovation), inovasi hubungan (relationship innovation), inovasi pengembangan sumber daya manusia (human resources development

innovation). Melihat delapan jenis inovasi tersebut, dalam praktek upaya mewujudkan konsep Smart City yang saat ini sangat digembargemborkan tentu saja semuanya akan saling terkait. Tetapi konsep Smart City secara langsung sering dikaitkan penerapannya dengan e-government. dengan katalain lebih berat kepada inovasi teknologi. Inovasi teknologi sendiri menurut konsep inovasi administrasi negara adalah inovasi yang ditujukan untuk penciptaan atau penggunaan dari teknologi baru yang lebih efektif dan mampu memecahkan masalah. Ruang lingkup dari inovasi teknologi biasanya dilakukan melalui introduksi e-government dan pembaruan peralatan

atau

perangkat

untuk

menunjang pekerjaan

terutama

mewujudkan perbaikan pelayanan publik. Praktek perwujudan inovasi teknologi adalah e-government. Salah satu kemanfaatan e-government adalah memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan

52

Tertuang dalam Laporan Akhir Pengembangan Dan Diseminasi Direktori Inovasi Administrasi Negara


220

industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara. Clay G. Wescott (Pejabat Senior Asian Development Bank) ketika mempelajari penerapan e-government di Asia Pasifik menyebutan bahwa implementasi e-government menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk mempromosikan pemerintahan yang lebih efisien dan penekanan biaya yang efektif, kemudahan fasilitas layanan pemerintah serta memberikan akses informasi terhadap masyarakat umum, dan membuat pemerintahan lebih bertanggungjawab kepada masyarakat. Bisa dikatakan kalau e-government merupakan sistem teknologi informasi yang

dikembangkan oleh pemerintah dalam memberikan pilihan kepada masyarakatnya kapan dan di manapun mereka bisa mendapatkan kemudahan akses informasi dan layanan yang pemerintah berikan kepadanya. Hal ini merupakan salah satu bentuk fungsi pemerintah untuk memberikan alternatif channel pilihan melalui teknologi informasi (media internet) ini.

E-government juga tidak dapat kita pisahkan dengan kemampuan dan kesiapan manajemen dan SDM terutama dari pemerintah daerah. Lembaga Administrasi Negara mengidentifikasi kunci sukses pengembangan egovernment pemerintah daerah 53. Bukan hanya pada penggunaan teknologi akan tetapi tergantung juga pada faktor lain, yaitu: kepemimpinan, kesiapan infrastruktur, kesinambungan informasi, kualitas sumber daya manusia (SDM), dan dukungan masyarakat. Jika dilihat lebih luas lagi maka keberhasilan e-government juga bergantung pada organisasi pemerintah tersebut. Pengorganisasian birokrasi yang baik dapat membantu kesuksesan dalam pengembangan e-government instansi pemerintah. Terwujudnya e-

government, 53

yang

diharapkan

dapat

membawa

manfaat

dalam

Tertuang dalam Buku Referensi Perancangan Pembangunan Teknologi Informasi Pemerintah Daerah

(Local e-Gov Grand Desain) pada Bab II

BSIAN Seri 1

221

memberdayakan masyarakat melalui peningkatan akses ke informasi,

meningkatkan layanan pemerintah kepada masyarakatnya, mempererat interaksi kalangan bisnis dengan pemerintah dalam industri terkait,

memperbaiki pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien dan transparan. Namun demikian realisasi e-government di Indonesia menghadapi banyak tantangan baik dalam hal geografi, ekonomi, teknologi, maupun budaya. e-

government juga merupakan sebuah proses bagi demokratisasi. Dengan adanya e-government, berarti juga memotong jalur birokrasi yang ada karena tujuan e-government adalah untuk meningkatkan akses warga negara terhadap jasa-jasa layanan publik pemerintah, meningkatkan akses masyarakat ke sumber-sumber informasi yang dimiliki pemerintah, dan menangani keluhan masyarakat. Menurut Rasyid (2000), dalam rangka penerapan Good Governance dan e-

government, terdapat empat prinsip dasar yang perlu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, dan profesionalitas untuk peningkatan layanan dan pemberdayaan masyarakat. 54 Terdapat tiga faktor penting mengapa e-government yang diterapkan pada konsep Smart City berpengaruh dalam pembangunan masyarakat jaringan (network society): (1) elektronisasi komunikasi antara sektor publik dan masyarakat menawarkan bentuk baru partisipasi dan interaksi keduanya. Waktu yang dibutuhkan menjadi lebih singkat, di samping tingkat kenyamanan pelayanan juga semakin tinggi. Di samping itu bentuk transaksi baru ini akan menyebabkan tingginya tingkat pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah; (2) cyber

space dalam pelayanan publik memungkinkan penghapusan struktur birokrasi dan proses klasik pelayanan yang berbelit-belit. Tujuan realistis yang hendak dicapai melalui cyber space adalah efisiensi pelayanan dan 54

Tertuang dalam Peranan E-Government dalam mewujudkan Good Governance (Tata Kepemerintahan

yang baik) pada Era Otonomi Daerah.


222

penghematan finansial. Di samping itu, informasi online dalam pelayanan

publik dapat meningkatkan derajat pengetahuan masyarakat mengenai proses dan persyaratan sebuah pelayanan publik; (3) e-government menyajikan juga informasi-informasi lokal setempat. Penggunaan internet dalam sektor publik akan memungkinkan kemampuan kompetisi masyarakat lokal dengan perkembangan internasional dan global. Dengan demikian terlihat jelas bahwa inovasi teknologi menjadi pondasi bagi praktik pewujudan Smart City yang juga mempraktikkan pelaksanaan e-

government.

Smart City Dalam Mewujudkan Good Governance

S

ebuah kota dikatakan smart jika kota tersebut dapat merasakan (sensing) keadaan didalam kota, memahami (understanding) keadaan

tersebut

lebih

jauh,

dan melakukan

aksi

(acting) terhadap

permasalahan tersebut. Tujuan dari adanya Smart City adalah untuk membentuk suatu kota yang aman, nyaman bagi warganya serta memperkuat daya saing kota dalam hal perekonomian. Dengan kata lain untuk menunjang kota di dalam dimensi sosial (keamanan), ekonomi (daya saing) dan lingkungan (kenyamanan). Dalam membangun Smart City, variabel utama pengukurannya terletak pada sektor strategis seperti energi, industri, lingkungan hidup, pariwisata, kepemerintahan, pendidikan serta perdagangan. Dalam konsep Smart City, data dan informasi yang dimiliki oleh masyarakat, dam data yang dimiliki pemerintah harus dijamin aman. Tentu saja datadata strategis harus dapat terlindungi, sedangkan data yang perlu diinformasikan kepada publik harus dapat diinformasikan secara terang benderang.

Oleh

karena

itulah

pengembangan

teknologi

dalam

BSIAN Seri 1

223

mewujudkan Smart City ini harus dilakukan secara bersama-sama.

Kemandirian dan keberpihakan pemerintah harus ada untuk mewujudkan

Smart City sehingga masyarakat melakukan peranannya sebagai pelaku

pembangunan, jangan sampai kita menjadi penonton dari teknologi yang datang dari luar. Dalam mewujudkan Smart City diperlukan kemampuan yang prima dari Sumber daya manusia yang ada di pemerintahan dan masyarakatnya. Peningkatan kemampuan sangat perlu dilakukan bersamaan dengan sistem dan manajemen inovasi sehingga pada akhirnya Smart City menjadi sebuah sistem yang efektif dan efisien untuk mewujudkan Good Governance. Tentu saja hal ini dilakukan untuk memberikan layanan publik yang handal bagi masyarakat. Konsep Good Government mungkin sudah banyak perkembangannya. Bahkan sekarang sudah meningkat sampai Whole of Government Approach di mana seluruh komponen pemerintah terlibat dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Prinsip prinsip Good Governance menjadi dasar yang dapat mmbantu pelaksanaannya sehingga pada akhirnya pelayanan publik menjadi lebih baik. Terkait dengan Good Governance tentu saja kita harus memahami pengertian dan beberapa perbedaan antara kepemerintahan (governance) dan pemerintah (government). Dalam buku Etika Pemerintahan, Syafei (2011) merangkum pengertian pemerintah dan pemerintahan dari berbagai ahli. Menurut Woodrow Wilson dalam Syafei (2011), pemerintah adalah pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud-maksud bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan. Menurut Robert Mac Iver dalam


224

Syafei (2011), pemerintah merupakan suatu organisasi dari orang-orang

yang mempunyai kekuasaan, bagaimana manusia itu bisa diperintah. Menurut Samuel Edwar dalam Syafei (2011), pemerintah harus mempunyai kegiatan terus-menerus, negara tempat kegiatan itu berlangsung, pejabat yang memerintah dan cara, metode serta sistem dari pemerintah terhadap masyarakat. Menurut Inu Kencana Syafei (2011), pemerintah adalah suatu

organisasi dari orang-orang yang memiliki kekuasaan, yang kemudian atas kekuasaannya tersebut dapat memerintahkan anggota atau masyarakat yang ada di wilayah kekuasaannya. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk memerintah anggota atau masyarakat untuk mewujudkan urusan urusan tertentu dengan cara, metode, serta sistem tertentu. Pemerintahan menurut Apter dalam Syafei (2011) adalah suatu anggota yang paling umum yang memiliki (a) tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan (b) monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaaan. Menurut C. F. Strong dalam Syafei (2011), pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara. Oleh karena itu pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua yaitu harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang, dan yang ketiga harus mempunyai kekuatan dalam hal keuangan (finansial) atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam penyelenggaraan peraturan. Hal tersebut digunakan dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara. Lalu menurut Inu Kencana Syafei (2011), pemerintahan adalah kelompok orangorang tertentu yang secara baik dan benar dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam mengkoordinasikan, memimpin dan hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen serta unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri. Maka dapat disebut bahwa kepemerintahan

BSIAN Seri 1

225

adalah kelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar melakukan koordinasi, memimpin serta menjalin hubungan dengan

masyarakat, departemen dan unitnya yang secara bertanggungjawab dengan sistem tertentu dalam penyelenggaraan sesuai dengan kepentingan negara. OECD dan World Bank mensinonimkan Good Governance dengan penyelenggaraan manajemen yang solid dan bertanggungjawab, sejalan

dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi investasi,

menghindarkan korupsi/KKN baik secara politik

maupun

administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaaan legal and

political framework bagi tumbuhnya wiraswasta. Menurut UNDP dalam Najwa (2012) mendefinisikan Good Governance sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta dan masyarakat, dalam prinsip-prinsip; partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsesus, kesetaraan, efektif dan efisien, bertanggungjawab serta bervisi strategis. UNDP dalam Najwa (2012) mendefinisikan Good Governance sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara Negara, sektor swasta dan masyarakat, dalam prinsipprinsip; partisipasi,

supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap,

membangun konsesus, kesetaraan, efektif dan efisien, bertanggungjawab serta visi stratejik. J.B.Kristiadi dalam Najwa (2012) berpendapat bahwa Good

Governance dicapai melalui pengaturan yang tepat di antara dua fungsi pasar dan fungsi organisasi termasuk organisasi publik, sehingga tercapai transaksi transaksi dengan biaya rendah. Mustopadidjaja dalam Najwa (2012) berpandangan bahwa kredibilitas manajemen pemerintahan pada negaranegara demokratis konstritusional ditentukan oleh kompetensinya dalam pengelolaan kebijakan publik dan Good Governance dapat dimulai dengan membangun landasan demokratisasi penyelenggaraan Negara dan bersamaan

dengan

itu

dilakukan

upaya

pembenahan

terhadap


226

penyelenggaraan pemerintahan. Dalam mewujudkan Good Governance

sesuai dengan PP No.101 Tahun 2000 perlu memenuhi prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Penjelasan secara rinci prinsip Good Governance adalah sebagai berikut: (1) Akuntabel, artinya pembuatan dan pelaksanaan kebijakan harus disertai pertanggungjawabannya; (2) Transparan, artinya harus tersedia informasi yang memadai kepada masyarakat terhadap proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan; (3) Responsif, artinya dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebija¬kan harus mampu melayani semua stakeholder; (4) Setara dan inklusif, artinya seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali harus memperoleh kesempatan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan sebuah kebijakan; (5) Efektif dan efisien, artinya kebijakan dibuat dan dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia

dengan cara yang terbaik; (6) Mengikuti aturan hukum, artinya dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan membutuhkan kerangka hukum yang adil dan ditegakan; (7) Partisipatif, artinya pembuatan dan pelaksanaan kebijakan harus membuka ruang bagi keterlibatan banyak aktor; (8) Berorientasi pada konsensus (kesepakatan), artinya pembuatan dan pelaksanaan kebijakan harus merupakan hasil kesepakatan bersama diantara para aktor yang terlibat.

Good Governance sebenarnya menunjuk pada suatu penyelenggaraan negara yang bertanggungjawab serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergisan interaksi konstruktif di antara institusi negara/pemerintah (state), sektor swasta/dunia usaha (private sector) dan masyarakat (society). Dengan begitu kesejajaran hubungan antara domain negara, sektor swasta/dunia usaha dan masyarakat menjadi sangat penting. Oleh karena itu ketiga domain tersebut berada pada posisi yang sederajat dan saling kontrol untuk menghindari penguasan atau eksploitasi oleh satu domain terhadap domain lainnya. Tetapi sebagai tonggak untuk mewujudkan Good

BSIAN Seri 1

227

Governance perlu juga mewujudkan clean governance. Sebab untuk menciptakan pemerintahan yang baik dalam diri birokrat harus ada komitmen bersih (clean) terlebih dahulu, apabila tidak maka percuma saja. Secara harfiah clean

government sendiri dapat diartikan sebagai

pemerintahan yang bersih, yaitu bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta permasalahan-permasalahan lain yang terkait dengan pemerintahan. Menyadari betapa pentingnya arti mewujudkan kepemerintahan yang baik, maka aparatur negara dituntut harus mampu meningkatkan kinerja. Sasaran yang menjadi prioritas adalah mewujudkan pelayanan masyarakat yang efisien dan berkualitas, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing. Oleh karena itu, dalam hal ini diperlukan perhatian pemerintah untuk melakukan perubahan-perubahan secara signifikan melalui manajemen perubahan menuju ke arah penyelenggaraan kepemerintahan yang baik. Salah satu upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik adalah mempercepat otomatisasi

di

proses bidang

kerja

serta

administrasi

modernisasi

administrasi

perkantoran,

dan

melalui

modernisasi

penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat melalui e-government sebagai salah satu aplikasi dari teknologi informasi. Konsep Smart City dapat menjadi praktik baik yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik tersebut. Setelah menyaring dari beberapa literatur, Gunawan (2016) berpendapat bahwa Smart

City merupakan suatu konsep pengembangan dan

pengelolaan kota dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memonitor dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada di dalam kota dengan lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan

pelayanan

kepada

warganya

serta

mendukung

pembangunan yang berkelanjutan. Sudah sangat jelas konsep Smart City ini


228

dimaksudkan untuk mempermudah segala urusan dengan dukungan konektivitas tinggi dari pemanfaatan Teknologi Informasi (TI). Dengan kata lain Smart City adalah sebuah konsep kota cerdas atau pintar yang membantu masyarakat kota mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat guna kepada masyarakat atau lembaga dalam melakukan aktivitas secara real time. Bandung Smart City merupakan sebuah konsep kota yang memiliki

konektivitas yang terintegrasi dalam berbagai bidang hingga memberikan dampak praktis dan efisiensi dalam pengelolaan kota. Segala permasalahan kota mulai dari kemacetan, penumpukan sampah, jalan rusak, keadaan kontur tanah suatu daerah, dan lainnya dapat secara real time diketahui dan dicari solusi terbaiknya dengan cepat. Tentu saja aplikasinya memerlukan teknologi yang saling terintegrasi pula.

Implementasi Bandung Smart City Penerapan e-government dalam mewujudkan Smart City tentu menjadi hal yang sangat penting dilakukan, untuk meningkatkan layanan pemerintah kepada masyarakatnya, mempererat interaksi kalangan bisnis dalam industri terkait, pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan akses ke informasi, hingga ke tujuan mulia seperti pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien. Untuk lebih meningkatkan penggunaan teknologi informasi di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan Keppres No. 50/2000 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia yang selanjutnya dikuatkan dengan Inpres No. 6/2001 tentang Acuan dan Landasan Pengembangan Telematika di Indonesia. Smart City ini sendiri juga menyediakan teknologi informasi sebagai

alat

bantu yang

pemanfaatannya untuk membuat

roda

pemerintahan dan layanan masyarakat dapat berjalan lebih efisien. Dengan kata lain, dilakukannya percepatan proses kerja serta modernisasi

BSIAN Seri 1

modernisasi penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

229

administrasi melalui otomatisasi di bidang administrasi perkantoran,

Pembangunan Bandung saat ini diarahkan untuk membangun kota yang lebih berwawasan lingkungan. Ridwan Kamil sebagai Walikota Bandung (2013-2018) sangat kreatif dalam memberi suntikan ide untk mewujudkannya

melalui konsep Bandung Smart City. Teknologi tentu saja menjadi komponen penting mendorong terwujudnya Smart City. Di samping itu pemanfaatan ruang publik, sarana transportasi, dan penyediaan fasilitas publik menjadi konsentrasi tersendiri oleh pemerintah kota Bandung dalam mewujudkan Bandung Smart City. Dalam mewujudkan Bandung Smart City, maka Pemerintah Kota Bandung merasa perlu untuk membangun dimensi utama yang terdiri dari enam yaitu 55:  Ekonomi Pintar (Smart Economy)

Smart Economy atau Ekonomi Cerdas mencakup inovasi dan persaingan. Semakin banyak inovasi-inovasi baru yang dikembangkan maka akan menambah peluang usaha baru dan meningkatkan persaingan pasar usaha/modal.  Lingkungan Pintar (Smart Environment)

Smart mobility termasuk pada transportasi dan pembangunan infrastruktur.

Pembangunan

infrastruktur

diwujudkan

melalui

penguatan sistem perencanaan infrastruktur kota, pengembangan aliran

sungai,

peningkatan kualitas dan

kuantitas air

bersih,

pengembangan sistem transportasi, pengembangan perumahan dan

55

Tertuang dalam Konsep Bandung Smart City oleh Winda Gunawan (2016)


230

permukiman,

dan

peningkatan

konsistensi

pengendalian

pembangunan infrastruktur.

 Mobilitas Pintar (Smart Mobility) Lingkungan pintar berarti

lingkungan yang bisa

memberikan

kenyamanan, keberlanjutan sumber daya, keindahan fisik maupun non fisik, visual maupun tidak,bagi masyarakat dan publik. Undang-Undang tentang Penataan Ruang, mensyaratkan 30 % lahan perkotaan harus difungsikan untuk ruang terbuka hijau, baik privat maupun publik. Lingkungan yang bersih tertata merupakan contoh dari penerapan lingkungan yang pintar.  Masyarakat Pintar (Smart People) Pembangunan senantiasa membutuhkan modal, baik modal ekonomi (economic capital), modal manusia (human capital) maupun modal sosial (social capital). Kemudahan akses modal dan pelatihan-pelatihan bagi UMKM dapat meningkatkan kemampuan, dan keterampilan mereka dalam mengembangkan usahanya.  Kehidupan Pintar (Smart Living) Berbudaya, berarti bahwa manusia memiliki kualitas hidup yang terukur. Kualitas hidup tersebut bersifat dinamis, dalam artian selalu berusaha memperbaiki dirinya sendiri. Pencapaian budaya pada manusia, secara langsung maupun tidak langsung merupakan hasil dari pendidikan. Maka kualitas pendidikan yang baik adalah jaminan atas kualitas budaya, dan atau budaya yang berkualitas merupakan hasil dari pendidikan yang berkualitas.

 Pemerintah Pintar (Smart Governance)

231

BSIAN Seri 1

Kunci utama keberhasilan penyelengaraan pemerintahan adalah Good

Governance, yaitu paradigma, sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengindahkan prinsip-prinsip supremasi hukum, kemanusiaan, keadilan, demokrasi, partisipasi, transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas ditambah dengan komitmen terhadap tegaknya nilai dan prinsipdesentralisasi, daya guna, hasil guna, pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab, dan berdaya saing. Selain itu diperlukan juga prioritas dalam mewujudkannya. Dalam hal ini, untuk membangun Bandung Smart

City dilakukanlah penyesuaian

penerapan IT di Kota Bandung. Karena Smart City yang akan diterapkan di Kota Bandung menitikberatkan pada pemanfaatan teknologi masa kini untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat Kota Bandung. Tentu saja realisasinya saat ini sudah dapat terlihat dan dirasakan oleh masyarakat. Untuk mewujudkannya tentu saja perlu mengembangkan program kerja yang inovatif dengan menerapkan desentralisasi untuk memotong birokrasi yang dapat menghambat percepatan pelaksanaannya. Selain itu, perlu dilakukan kolaborasi dengan semua pihak baik dari pemerintah pusat, pihak swasta dan juga masyarakat. Semua itu dilakukan mulai dari perencanaan, proses pelaksanaan program, sampai ke monitoring dan evaluasi program. Kebijakan pemerintah daerah serta peran serta masyarakat diperlukan untuk mewujudkannya. Seperti yang dijelaskan Ridwan Kamil dalam presentasinya yang dipublikasikan dalam sustainabledevelopment.un.org bahwa dalam pelaksanaan Bandung Smart City perlu beberapa tahapan yaitu: 1) pembangunan infrastruktur dalam artian memberikan akses internet untuk semua; 2) mengembangkan Smart Government dalam artian pemerintahan berorientasi teknologi; 3) pelaksanaan Open Government dalam artian


232

mewujudkan transparansi, berbagi dan berkolaborasi; 4) pemberdayaan dalam artian pemanfaatan internet, keterlibatan masyarakat, menghidupkan industri digital; 5) Technopolis dalam artian mewujudkan Zona Ekonomi Eksklusif

berbasis

ICT.

Beberapa program

yang dilakukan

untuk

merealisasikannya adalah sebagai berikut:  Pengadaan layanan akses internet di ruang terbuka publik melalui 10,000 free wifi access point. Ruang terbuka publik di Kota Bandung saat ini sudah banyak dibangun. ini terbukti dengan munculnya taman tematik yang diperuntukkan bagi masyarakatnya. Guna memanjakan masyarakatnya, pada beberapa taman saat ini telah terpasang access point yang bisa digunakan secara gratis. selain itu beberapa tempat lain juga sudah terpasang access point tersebut. Dengan demikian, fungsi taman sebagai ruang publik pun akan kembali dengan sendirinya. Selain itu dipasang juga fasilitas serupa di tempat-tempat ibadah, seperti masjid, gereja dan lainnya. Cara seperti ini akan memudahkan masyarakat dalam mengakses internet meski sedang beribadah. Selain akses penyediaan akses internet di ruang publik. Sampai saat ini telah lebih dari 5000 access point yang telah disediakan Pemerintah Kota Bandung. meskipun masih dibawah target.  Pengembangan Aplikasi Kota Bandung Sampai saat ini sudah lebih dari 300 aplikasi kota yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Salah satu aplikasi yang sangat membantu adalah aplikasi ‘panic button’. Aplikasi ini dapat diunduh dan di install di smartphone. Tentu saja sebagai syarat awal pengguna terlebih dahulu mengisi data pribadi yang akurat disertakan dengan nomor telepon orang terdekat yang bisa dihubungi. Pengguna dapat

BSIAN Seri 1 peristiwa

darurat

apapun

melalui

aplikasi.

Untuk

233

melaporkan

menggunakannya pemohon bantuan harus memencet tiga kali tombol

panik di layar smartphone. Pemohon bantuan akan langsung terlacak di Bandung Command Centre. Lalu polisi di command center akan segera mengirimkan petugas ke lokasi. Kurang dari 3 menit, petugas akan langsung datang. Pengembangan aplikasi ini nantinya akan memungkinkan penggunaan audio untuk pelaporannya. Akan ada tombol tambahan yang rencananya dilempar ke pasaran dengan harga jual sekitar Rp 50.000. Dalam prakteknya penggunaan aplikasi panic button memerlukan kerjasama dengan kepolisian, karena lebih fokus kepada keamanan. Contoh lainnya adalah sistem penilaian camat secara online. Ridwan Kamil sebagai Walikota Bandung memulai inisiatif open government yang dapat diisi sendiri oleh warga kota. Sistem pengelolaan dana bantuan sosial (bansos) online yang lebih transparan; siapa saja yang mengajukan, siapa saja penerimanya, dan untuk apa dana digunakan. Aplikasi banjir yang dapat memberikan informasi secara realtime, sehingga petugas di lapangan dapat bekerja tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat. Aplikasi banjir ini terintegrasi dengan laporan cuaca. Debit air hujan dapat diukur di suatu titik. Tinggal dipantau kalau sensor salurannya merah, berarti ada yang tersumbat. Selanjutnya

ada

aplikasi

pelayanan

pajak

digulirkan

mempermudah berkonsultasi dan memperoleh

untuk

informasi terkait

pelayanan pajak. Aplikasi tersebut dapat diakses di alamat situs sipp.disyanjak.bandung.go.id. Masyarakat bisa

mendapatkan info

seputar PBB, pengecekan tagihan pajak, pengecekan NJOP, pendaftaran wajib pajak PBB jika ada pertambahan nilai, mutasi objek pajak, pembetulan data, serta pengurangan beban pajak sesuai dengan


234

kebijakan yang berlaku. Aplikasi ini didukung oleh Bus Pelayanan Pajak yang memberikan pelayanan konsultasi pajak yang dioperasikan pada daerah-daerah yang jauh dari pusat kota untuk melayani konsultasi pelayanan pajak di daerah. Namun, bis ini belum melayani transaksi pembayaran pajak karena masih harus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait petugas pelayanan dan antisipasi keamanan. Sampai saat ini baru terdapat dua Bus Pelayanan Pajak yang terdiri dari satu bis khusus untuk pelayanan pajak dan satu bis lainnya dipinjamkan ke Badan Pertanahan Nasional.

 Kartu Bandung Pass atau Smart Card Kartu

ini

diperuntukkan bagi

warga

Bandung dalam

rangka

meningkatkan pelayanan kepada warganya. Kartu multifungsi tersebut bisa digunakan warga dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup lainnya. Sistem ini diciptakan untuk mempercepat proses pelayanan Pemkot Bandung kepada masyarakat. Kartu yang dikembangkan oleh Telkom ini nantinya memiliki basis data penduduk Kota Bandung. Kartu ini juga dapat digunakan untuk pembayaran transportasi bus Trans Metro Bandung untuk membayar uang parkir di beberapa tempat, seperti pusat perbelanjaan dan tempat-tempat hiburan. Teknologi untuk membangun fasilitas-fasilitas tersebut telah disiapkan. Untuk pengembangan selanjutnya dilakukanlah komunikasi dengan Perusahaan Daerah (PD), seperti PD Pasar dan PD Kebersihan. Dengan PD Pasar, kerja sama akan dilakukan berupa penggunaan Smart

Card di toko-toko yang berada di pasar tradisional. Sedangkan dengan PD Kebersihan, kerja sama dilakukan dengan aktivasi bank-bank sampah di tingkat kelurahan. Saat ini Smart Card didukung oleh lima bank lainnya, yakni Bank Mandiri, Bank BNI, Bank Mega, Bank BCA, dan Bank BRI. Tahap awal peluncuran Bandung Smart Card ini adalah pengganti alat beberapa jenis pembayaran.

 Pelayanan publik lewat jaringan sosial media seperti Twitter

235

BSIAN Seri 1

Pola komunikasi konvensional dan kaku sudah bukan zamannya lagi. Penerapkan gaya komunikasi dengan memanfaatkan media sosial

seperti Facebook dan Twitter patut diterapkan. Pola interaksi dengan bahasa banyolan yang lucu inilah yang digunakan Walikota Bandung Ridwan Kamil untuk menyapa warganya. Dari interaksi ini seringkali muncul ide-ide inovatif untuk mengatasi keluhan, aduan dan menampung aspirasi warganya. Hasilnya, terciptalah Unit Reaksi Cepat Tambal Jalan yang bisa langsung diterjunkan untuk mengatasi berbagai kerusakan jalan di seputaran Bandung tanpa harus melalui proses pengadaan barang dan jasa yang rumit dan panjang. Melalui media sosial pula digalang semangat altruisme warga dengan membentuk relawan-relawan sosial, seperti relawan biopori, relawan pemungut sampah, dan sebagainya. Hal ini dilakukan karena warga Bandung itu baik-baik dan menginginkan kebaikan dan dia mengambil peran sebagai perpanjangan tangan warga Kota Bandung.  Setiap dinas memiliki data digital Data digital memang sangat perlu untuk melengkapi serta memudahkan pemerintah, terutama dalam melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat. Data digital ini dituangkan dalam database yang tentu saja dapat di buat aplikasi juga yang kemudian dapat menjadi bagian dari proses pengembangan aplikasi kota yang saat ini terus meningkat.  Smart Goverment dengan mengupgrade sistem di pemerintahan dari

paper ke paperless dengan sistem informasi yang user friendly


236

 Bandung akan memiliki kota pintar yang akan dinamai Bandung

Technopolis seluas 400 hektar. Kota pintar di Gede Bage itu nantinya akan menjadi prototype penerapan Smart City di Indonesia

 Bandung Command Center Bandung Command Center merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kota Bandung dengan IBM dan Lembaga Afiliasi Penelitian Industri (LAPI) ITB. Saat ini, Bandung Command Center berfungsi sebagai pusat terkumpulnya data-data terkait dengan kebutuhan Bandung

Smart City. Mulai dari SKPD, data dari masyarakat, sampai data dari internal ke luar, akan dipusatkan di sini. Aplikasi Panic Button Bandung juga terhubung langsung dengan Bandung Command Center. Sebagai salah satu penunjang misi menuju kota pintar (Smart City) Pusat Kendali Bandung (Bandung Command Centre) menjadi unsur utama. Pada instalasi canggih ini, terdapat dua software dan aplikasi unggulan yakni Media Social Mapping dan Panic Button. Media Social Mapping merupakan software canggih yang dihibahkan oleh Pemerintah Norwegia sebagai uji coba. Piranti lunak ini mampu menangkap segala macam percakapan warga di media sosial Facebook dan Twitter yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik ataupun keluhan-keluhan warga terkait dengan infrastruktur. Mesin ini bisa mengekstrak percakapan warga, dihitung per-wilayah atau per-isu masalah. Jika meng-klik isu macet akan muncul isu macet di kecamatan mana saja. Setelah itu keluhan-keluhan warga terpetakan sesuai wilayah. Pusat pengelolaan Kota Bandung dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ditempatkan di kantor pemerintahan kota Bandung ini memiliki fungsi utama (a) untuk menyempurnakan pelayanan publik keluar dan (b) mempermudah pelayanan kedalam yakni manajemen

BSIAN Seri 1

237

pengambilan keputusan cepat. Dengan kata lain Bandung Command

Center menjadi sumber informasi untuk melakukan analisa dan pengambilan keputusan berdasarkan data lapangan yang konkret. Selain

untuk menghasilkan data lapangan yang riil, Bandung Command Center ini juga bisa dimanfaatkan untuk mengurus KTP, mengecek perizinan, dan melakukan monitoring kemacetan atau banjir. Proses pengawasan dan penyebaran informasinya pun dilakukan secara real time. Keberadaan Bandung Command Center ini cukup banyak membantu Dinas Perhubungan Kota Bandung. Pasalnya, tingkat kemacetan di Kota Bandung yang dipengaruhi oleh peningkatan volume jumlah kendaraan pribadi terutama kendaraan bermotor (sepeda motor) menyumbang proporsi sebesar 62 %. Sementara mobil pribadi sebesar 15 %. Penambahan jumlah kendaraan bermotor di Kota Bandung mencapai 9,34 % per tahun sementara penambahan ruas jalan hanya sebesar 1,29 % per tahun menjadi faktor pendukung kemacetan di kota Bandung. Untuk itulah dipasang CCTV sebanyak 61 unit yang ditempatkan pada 21 titik untuk mengawasi lalu lintas dan pelanggarannya. Penerapan konsep Bandung Smart City ini memeliki kelebihan seperti segala permasalahan kota mulai dari kemacetan, penumpukan sampah, jalan rusak, keadaan kontur tanah suatu daerah, dan lainnya dapat secara real time diketahui dan dicari solusi terbaiknya dengan cepat. Masyarakatnya bisa saling terhubung, serta pemerintah dapat memiliki kemampuan untuk mengendalikan dan mengatur kehidupan warganya dengan bantuan teknologi informasi. Dengan konsep ini pula potensi perekonomian di bidang jasa dan bidang kreatif serta teknologi informasi dapat mempunyai kawasan internet yang stabil di pemerintah kota, sambungan internet yang murah pada kawasan strategis, serta meningkatnya komunikasi paperless.


238

Kekurangannya terletak pada perawatan infrastruktur yang telah dibangun dalam rangka mewujudkan Smart City. Selain itu petugas pelaksananya tidak

beroperasi selama 24 jam. Tentu saja hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi setiap pengembangan inovasi teknologi. Masalah perekrutan dan penempatan sumber daya manusia perlu diatasi dengan melakukan penambahan personil dan juga pembagian shift kerja yang tepat. Karena dalam implementasinya Smart City perlu melayani

masyarakat selama 24 jam. SDM yang masih terbatas dapat diatasi dengan keberadaan staf dari instansi lain dalam rangka untuk mempermudah koordinasi dan mempercepat tindak lanjut terkait data, informasi maupun kejadian yang berhubungan dengan instansinya. Dalam melakukan pengembangan kapasitas organisasi, Pemerintah Kota Bandung bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang IT. Salah satunya adalah dengan LAPI ITB terkait pengadaan perangkat lunak (software). Sedangkan dalam hal pengembangan kapasitas sumber daya manusia, staf yang terlibat di BCC diikutsertakan dalam pelatihan mengenai perangkat lunak BCC yang diadakan oleh pihak penyedia software sesuai dengan kesepakatan ketika pengadaan barang dan jasa. Staf yang diikutkan baru sebatas pegawai dari Diskominfo dan operator BCC sejumlah 15 orang (maksimal). Keterbatasan pengembangan SDM ini terkait pada anggaran dan kuota yang disediakan oleh penyedia software. Peran seorang pemimpin merupakan salah satu faktor kunci dalam manajemen

implementasi

kebijakan,

tidak

terkecuali

dalam

mengembangkan Smart City. Pada kenyataannya peran Walikota Ridwan Kamil merupakan faktor penentu keberhasilan, karena memang inovasi ini berasal dari ide beliau. Untuk mengimplementasikan Smart City memang perlu sosok yang memiliki banyak ide cemerlang melahirkan banyak program inovasi untuk Bandung. Selain itu, media sosialisasi seperti media

BSIAN Seri 1

239

sosial akan sangat membantu proses tersampaikannya informasi mengenai program Smart City. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak pihak baik dari pemerintah, swasta maupun masyarakat yang ingin berkunjung ke Bandung untuk mengetahui praktiknya lebih jelas. Dalam implementasinya tentu saja kebijakan dalam bentuk Instruksi Walikota walaupun dari segi kedudukan lebih rendah dari Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sangat diperlukan. ini menjadi modal atas eksistensi pengembangan Smart City yang dilakukan oleh kota Bandung. Contohnya Instruksi Walikota Bandung Nomor 002 Tahun 2013 Tentang Rencana Aksi Menuju Bandung Juara. Kebijakan ini mengintruksikan untuk membentuk kelompok-kelompok kerja yang dibagi berdasarkan ruang lingkup kerja tiga Asisten Daerah (Asisten Pemerintahan, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum. Pada ruang lingkup Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, diinstruksikan untuk membentuk kelompok kerja Bandung Smart City. Pada dokumen itulah dijelaskan rancangan arsitektur infrastruktur Smart City atau lebih khususnya merupakan bagian dari arsitektur server aplikasi dan database. Selain itu ada juga target roadmap Bandung Smart City yang ingin dicapai pada tahun 2014 yaitu tersedianya data real time tentang sumber daya kota, pendidikan, lalu lintas, kesehatan, dan sosial. Hal ini sangat perlu disusun untuk menjamin legalitas dari program Smart City dan juga mendukung keberlanjutan program. Apalagi seluruh masyarakat melihat dan terlibat dalam proses perwujudan Bandung sebagai Smart City.

Penutup Penerapan Bandung Smart City membuat pemerintah kota dapat mengawasi jalannya pekerjaan dan program pemerintah dengan mudah, karena

semua

saling

terhubung. Selain

itu

dapat

meminimalisir


240

keterlambatan informasi serta dapat dijadikan acuan untuk mengevaluasi suatu program pemerintah. Konsep Bandung Smart City merupakan sebuah konsep kota yang memiliki koneksi terintegrasi dalam berbagai bidang hingga memberikan dampak praktis dan efisiensi dalam pengelolaan kota. Setiap penerapan teknologi tentu saja memerlukan konsekuensi seperti perlu adanya perawatan dan juga pengembangan lebih lanjut. Hal ini selalu menjadi pekerjaan rumah bagi penyelenggara pemerintahan. Sebagai wujud dari penerapan Good Governance tentu saja Bandung Smart

City harus mendapat perhatian khusus seperti perawatan dan juga pengembangan lebih lanjut. Komitmen Pemerintah Kota Bandung diperlukan. Masyarakat juga dapat terlibat dengan melakukan pengawasan pada setiap implementasi dari program pemerintah kota nya. oleh karena itu diperlukan juga kebijakan yang mengikat agar proses pelaksanaan Smart

City dapat terus berlanjut meski pemimpin daerah berganti.

Daftar Pustaka -- Bandung. Tersedia Online (https://en.wikipedia.org/wiki/Bandung, diakses 9 Mei 2016) --.

21

Maret

2016.

Ridwan

Kamil.

Tersedia

Online

(http://profile.metrotvnews.com/ read/ 119/ ridwan-kamil , diakses 9 Mei 2016) ---. ---. Definisi dan Manfaat Utama E-Government 2007. Tersedia online (http://rifaiza.wordpress.com/2007/08/15/definisi-dan-manfaat-

utama-e-Government/ , diakses 3 Juli 2012) --.--. Peranan E-Government dalam mewujudkan Good Governance (Tata Kepemerintahan yang baik) pada Era Otonomi Daerah. Tersedia

Online

(http://hukumislam-uii.blogspot.com/2009/05/pengertian-

good-governance-dan-clean.html, diakses 9 Mei 2016)

BSIAN Seri 1

241

ella, Susi. Andari, Rosita Novi. 2015. Pengembangan Bandung Command Center : Kebijakann dan peranannya dalam mengatasi permasalahan lalu lintas. PKP2A I-LAN. Sumedang.

HMHI. ---. Pengertian Good Governance Dan Clean Government. Tersedia

Online

(http://www.sumbarprov.go.id/detail_artikel.php?id=439 ,

diakses 9 Mei 2016) Kamil,

Ridwan.

--.

Smart

City

Bandung.

Online

Tersedia

(https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/12659k amil.pdf , diakses 9 Mei 2016) Lembaga Administrasi

Negara. 2009.

Buku Referensi Perancangan

Pembangunan Teknologi Informasi Pemerintah Daerah (Local e-Gov Grand Desain). Lembaga Administrasi Negara. Jakarta Lembaga Administrasi Negara. 2014. Laporan Akhir Direktori Inovasi

Administrasi Negara. Lembaga Administrasi Negara. Jakarta Lembaga Administrasi Negara. 2015. Laporan Akhir Pengembangan Dan

Diseminasi

Direktori

Inovasi Administrasi

Negara.

Lembaga

Administrasi Negara. Jakarta Mustopadidjaja AR. 2003. Manajemen Proses Kebijakan Publik. Jakarta: LANDuta Pertiwi Foundation Najwa, Rasyidahan. Desember 2012. Dasar- Dasar Good Governance.

Online

Tersedia

(http://rasyidahannajwa.blogspot.co.id/2012/12/dasar-dasar-good-

governance.html, diakses 10 Juni 2016) Prasetyono, Agus Puji. 29 April 2016. Urgensi Penelitian dan Pengembangan Teknologi

di

Bidang

Smart

City

Tersedia

Online

(http://ristekdikti.go.id/urgensi-penelitian-dan-pengembangan-

teknologi-di-bidang-smart-city/, diakses 12 Agustus 2016) Rosadi, Dian. 17 Mei 2016. Begini konsep Smart City yang akan diterapkan di Bandung. Tersedia

Online (http://bandung.merdeka.com/halo-


242

bandung/begini-konsep-smart-city-yang-akan-diterapkan-dibandung-160517p.html, diakses 10 Juni 2016)

Saputra, Hadi . 22 Januari 2012. Good Governance (Kepemerintahan yang Baik).

Tersedia

online

(https://lubmazresearch.wordpress.com/2012/01/22/goodgovernance-kepemerintahan-yang-baik/, diakses 12 Agustus 2016) Syafiie, Inu Kencana, 2011. Etika Pemerintahan. Penerbit PT Rineka Cipta : Jakarta Gunawan, Winda. 05 Juni 2016. Konsep Bandung Smart City . Tersedia Online (http://windagunawan96.blogspot.co.id/2016/06/konsep-bandung-

smart-city-a.html. diakses 15 Juni 2016) Yohanitas, 2013, Pengujian Penerapan e-LAKIP di Daerah Terpilih. Borneo

Administrator. Volume 9 Nomor 1 Tahun XVI : 74-94 Yohanitas, 2016, Ridwan Kamil: Arsitek Perubahan Kota Paris Van Java.

Inagara Magz. No: 1/I Juli 2016 : 9-15

243

BSIAN Seri 1

MIKRO ORGANISME LOKAL ( Inovasi Pertanian Berkelanjutan Melalui MOL) Selfy Andreany

Pendahuluan

H

idup mati bangsa kita di kemudian hari, oleh karena soal yang hendak saya bicarakan itu mengenai soal persediaan makanan rakyat”. Itulah bunyi pidato Presiden RI Pertama, Ir. Soekarno

ketika melakukan upacara peletakan batu pertama pembangunan Gedung Fakultas Pertanian di Bogor pada tanggal 27 April 1952 dengan judul “Soal Hidup atau Mati” 56. Pangan menjadi salah satu kebutuhan manusia yang mendasar, strategis dan politis. Terpenuhinya kebutuhan pangan secara kuantitas dan kualitas merupakan hal yang sangat penting sebagai landasan bagi pembangunan manusia seutuhnya dalam jangka panjang. Di Indonesia pangan sebagai kebutuhan dasar manusia yang paling utama yang 56

Naskah pidato di copy dari Almanak Pertanian 1953 hal: 11-20 dan di-EYD-kan oleh Winarso D

Widodo dapat diunduh dari https://seafast.ipd.ac.id/article/Pidato -Bung-Karno_Peletakan-BatuPertama.pdf


244

pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Indonesia tahun 1945. Pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber daya hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia 57. Tanpa pangan, manusia tidak akan mampu untuk bertahan hidup, demikian yang dapat diartikan dari penggalan naskah pidato Presiden tersebut. Apa sesungguhnya yang sedang terjadi di Indonesia. Data BPS 58 per Agustus 2016 menunjukkan, Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,02 persen. Namun jika dilihat secara umum pada bulan tersebut terjadi inflasi sebesar 1,74 persen dan secara tahunan dibandingkan dengan satu tahun sebelumnya 2015 di bulan yang sama yaitu Agustus telah terjadi inflasi sebesar 2,79 persen. Inflasi yang terjadi tergolong cukup rendah apabila dibandingkan dengan target inflasi yang ditetapkan. Inflasi yang rendah secara konseptual dapat dikatakan sebagai kenaikan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum 59.

57

Undang-Undang No.18 tahun 2012

58

BPS, Laporan Bulanan Data Sosio Ekonomi Edisi 76, September 2016

59 http://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/pengenalan/Contents/Default.aspx

Tabel 5. Tingkat Inflasi Nasional Bulan ke Bulan dan Kalender

Tabel 6. Tingkat Inflasi Nasional Tahun ke Tahun

245

BSIAN Seri 1


246

Lazimnya inflasi yang rendah seharusnya memacu konsumsi masyarakat melalui daya beli. Namun nyatanya saat ini yang terjadi adalah konsumsi masyarakat melalui daya beli menurun. Salah satu pemicu turunnya daya beli adalah inflasi yang terjadi pada kelompok pengeluaran bahan makanan sebesar 3,74 persen seperti yang ditunjukan tabel 3 berikut. Bahan makanan yang didominasi oleh pangan terutama beras nyatanya telah memiliki kontribusi besar terhadap penurunan daya beli yang kemudian akan memberikan dampak memburuknya perekonomian negara. Tabel 7. Indeks Harga Konsumen dan Tingkat Inflasi Gabungan

Krisis pangan timbul karena sudah sangat tidak seimbangnya antara kekuatan permintaan dan suplai. Terdapat empat elemen yang membuat suplai melemah, yaitu penurunan produksi bahan pangan, kenaikan biaya produksi bahan pangan, meningkatnya upaya konversi produk pertanian menjadi bio-energy, dan pembatasan/ pengaturan kembali porsi ekspor negara produsen

bahan pangan kerena

khawatir terkena getah

BSIAN Seri 1

247

krisis 60.Turunnya produksi pangan terutama disebabkan oleh semakin

banyaknya lahan yang beralih fungsi menjadi lahan pemukiman dan industri sebagai akibat pertumbuhan penduduk yang meningkat setiap tahunnya,

selain itu, tingkat kesuburan tanah yang menurun dan degradasi lahan yang semakin meningkat juga ditengarai sebagai pemicu turunnya produksi bahan pangan. 61 Sejak era 1970-an pada masa Pemerintahan Orde Baru, pangan tengah memainkan peranan politik yang cukup riuh, di mana dalam menjaga

stabilitas

politik

kecukupan

pangan,

pemerintah

rangka mulai

menggencarkan kebijakan peningkatan produksi padi secara cepat yang dicapai melalui pertanian konvensional dengan penerapan teknologi pertanian modern atau lebih dikenal dengan sebutan“Revolusi Hijau”. Kebijakan tersebut terkait dengan teknologi budidaya tanaman padi melalui penerapan teknologi tepat guna dengan penggunaan pupuk buatan, perbaikan prasarana produksi, perbaikan alat-alat produksi, penggunaan pemberantasan hama, penggunaan obat-obatan, pemakaian bibit unggul, dan metode bercocok tanam yang sesuai dengan kondisi alam. 62 Pada masa kejayaannya Revolusi Hijau telah memberikan hasil yang cukup baik, di mana antara tahun 1968 sampai 1984, Indonesia telah mampu meningkatkan produksi beras dengan rata-rata sekitar 5 persen per tahun, dan telah mampu mengekspor sebanyak 1.5 juta ton beras di tahun 1985. Namun ditengah kejayaan pangan, Indonesia harus mengalami pukulan berat yaitu dari negara pengekspor menjadi negara pengimpor beras

60

Agus Nugroho Setiawan, Jurusan Agroteknologi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam Krisis

Pangan dan Kebangkitan 61http://surabaya.tribunnews.com/2016/03/21/alami-alih-fungsi-lahan-subur-di-jatim-terus-menyusut 62

Menurut kutipan pasal 1 lampiran Kepmentan Ketua Badan Pengendali BIMAS No.

09/SK/Mentan/BBimas/XI.1996, adalah program peningkatan produktivitas dan pendapatan petani melalui pemasyarakatan teknologi yang efektif dan efisiensi pada sistem usahatani terpadu dengan komoditas dasarnya adalah tanaman padi, palawija, hortikultura, dan tebu.


248

sebanyak 2.5 juta ton yang telah dilakukan oleh Bulog di awal tahun 199863. Hal ini terlihat dari data BPS, di mana pada tahun 1980-an kenaikan produktivitas pelandaian 1991

lahan

sawah

di

Pulau

Jawa

telah

mengalami

(levelling off ), sementara data BPS pada periode 1980 hingga

64

menunjukkan konsumsi

pupuk terus

meningkat. Seharusnya

penggunaan pupuk yang meningkat akan meningkatkan pula produktivitas lahan, namun yang terjadi justru sebaliknya. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh ELSPPAT (Juli s.d. September 1997) yang dilaporkan oleh IRRI Los Banos di beberapa tempat di Pulau Jawa, menunjukkan bahwa teknologi Revolusi Hijau telah menimbulkan kerusakan ekosistem yang parah 65. Peristiwa masa lalu telah memberikan gambaran jelas sebagai pertanda runtuhnya ketahanan pangan swasembada beras melalui Kebijakan Revolusi Hijau. Penggunaan pupuk buatan atau pupuk kimia yang dianggap sebegai jawaban atas kelangkaan pangan, nyatanya Penggunaan pupuk kimia yang berlebihan yang digunakan secara terus menerus dari waktu ke waktu menimbulkan dampak negatif intensifikasi pertanian terhadap ekosistem pertanian. Menurut Pracaya (1999) Jika unsur hara yang ada dalam tanah hanya sedikit maka timbul tanda-tanda sakit kelaparan unsur-unsur hara (defisiensi). Dalam keadaan yang demikian, tanaman tidak tumbuh dengan baik dan hasilnya rendah. Salah satu tanda sakit pada tanah adalah mengerasnya tanah pertanian yang mengakibatkan porositas tanah menurun, sehingga mengakibatkan ketersediaan oksigen bagi tanaman maupun mikroba tanah menjadi berkurang. Adapun dampak lainnya terhadap pertumbuhan tanaman itu sendiri adalah terbatasnya penyebaran 63

Gudon Esje dan Daniel, Menggugat Revolusi Hijau Orde Baru, dalam Wacana No.12/ Juli – Agustus

1998. 64

Jika pada pelita III (1979-7984) kenaikan produktivitas rata-rata 6% per tahun, Pelita IV (1984-

1989)turun sekitar 1%, terjadi lagi penurunan di tahun 1994 sekitar 3.69%, menurut Menteri Pertanian, Kompas 1994. 65Laporan International

Research Institute

Rice Research Institude, IRRI (1987) Los banos, Philipines: International Rice

BSIAN Seri 1

249

akar dan terhambatnya suplai oksigen ke akar yang mengakibatkan fungsi akar tidak optimal yang pada gilirannya berakibat kepada menurunnya produktivitas tanaman.

Revolusi Hijau juga dikritik karena menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan

manusia

dan

menggunakan pestisida

lingkungan. Intensifikasi

pertanian

yang

dan pupuk kimia secara

berlebih,

telah

menimbulkan polusi perairan dan menurunkan kesuburan tanah, yang akhirnya

menurunkan keanekaragaman

hayati karena

membunuh

tumbuhan, serangga, dan kehidupan liar yang bermanfaat. Irigasi telah menimbulkan salinasi (meningkatnya kadar garam dalam tanah) dan menurunkan permukaan air tanah di daerah, di mana air yang dipompa keluar untuk irigasi lebih banyak daripada kemampuan air hujan mengisinya.

Sistem

monokultur telah

keanekaragaman hayati,

mengarah

pada

termasuk hilangnya predator

hilangnya alami

dan

meningkatkan resistensi hama, sehingga memerlukan bahan kimia yang lebih kuat untuk mempertahankan hasil. Semua biaya-biaya ini belum diinternalisasikan secara baik ke dalam biaya Revolusi Hijau. Tambahan lagi, pupuk anorganik akan kehilangan efektivitasnya ketika bahan organik dalam tanah rendah, yang terutama menjadi masalah di kebanyakan negara berkembang karena penggunaan tanah yang terus-menerus dan degradasi lahan 66. Dalam rangka melaksanakan amanah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) tahap tiga (2015-2019) dengan fokus memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas dan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sebagai bagian yang 66

Didi Rukmana, Jurusan Sosial-Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin, dalam

Pertanian Berkelanjutan: Mengapa, Apa dan Pelajaran Penting dari Negara Lain


250

tidak terpisahkan dari pentahapan RPJPN 2005-2025 67, maka dari itu untuk

menyokong kebutuhan manusia di masa depan, perlu dilakukannya transformasi kebijakan yaitu dari Kebijakan Revolusi Hijau yang menjadi basis pertanian selama ini menjadi Revolusi Hayati (Bio Revolution) 68 atau

pembangunan pertanian dengan pendekatan pembangunan Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan (Kementan, 2014). Inovasi pertanian berkelanjutan melalui Mikro Organisme Lokal (MOL) menjadi alternatif jawaban tepat yang menjamin

keberlanjutan lingkungan, dengan

menekankan pada teknik produksi pangan yang mengintegerasikan proses alam lokal seperti siklus hara, pengikatan nitrogen secara biologis, dan regenerasi tanah dengan menggunakan sumber daya lokal dalam memperbaiki tanah yang akan memberi manfaat terhadap kelestarian lingkungan dan peningkatan pendapatan petani. Tulisan ini berupaya untuk menciptakan model inovasi pertanian berkelanjutan melalui MOL (Mikro Organisme Lokal) dalam kerangka pertanian organik dengan cara mensitesiskan praktek terbaik dari dua pemerintah kabupaten, yaitu Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Malang dan

Kabupaten Muara Enim.

Adapun model

inovasi

ini

dimaksudkan untuk memberikan sumbangan pengetahuan sebagai referensi mengenai inovasi secara umum. Manfaat dari inovasi ini adalah memberi manfaat riil sebagai rujukan bagi instansi pemerintah lain untuk melakukan replikasi, adopsi ataupun adaptasi.

67

RENSTRA Kementan Tahun 2015-2019 (hal: 2)

68

RENSTRA Kementan Tahun 2015-2019 (hal: 4-5)

BSIAN Seri 1

251

Tinjauan Literatur dan Kebijakan Pertanian Berkelanjutan Pertanian organik sesungguhnya bukanlah merupakan barang baru. Sebelum ditemukannya pupuk dan obat-obatan kimia sintesis, dapat dikatakan bahwa semua pertanian merupakan pertanian tradisional atau pertanian

organik.

berkelanjutan

oleh

Berikut Rija

beberapa

Sudirja

dalam

definisi

terkait

pertanian

Pembangunan Pertanian

Berkelanjutan Berbasis Sistem Pertanian Organik 69:  Pertanian berkelanjutan (sustainable agriculture) adalah pemanfaatan sumber daya yang dapat diperbaharui (renewable resources) dan sumber daya tidak dapat diperbaharui (unrenewable resources) untuk proses produksi pertanian dengan menekan dampak negatif terhadap lingkungan seminimal mungkin.

Keberlanjutan yang dimaksud

meliputi: penggunaan sumber daya, kualitas dan kuantitas produksi, serta lingkungannya. Proses produksi pertanian yang berkelanjutan akan lebih mengarah pada penggunaan produk hayati yang ramah terhadap lingkungan (KasumbogoUntung,1997).  "Organic agriculture is a holistic production management system

which promotes and enhances agro-ecosystem health, including biodiversity, biological cyclesands oil biological activity. It emphasises the use of management practices in preference to the use of off-farm inputs (...) This is accomplished by using, where possible, agronomic, biological, and mechanical methods, as opposed to using synthetic materials, to fulfil any specific function within the system." (FAO/WHO

69

Disampaikan pada acara Penyuluhan Pertanian, KKM UNPAD Desa Sawit Kec. Darangdan Kab.

Purwakarta (Dosen pada Jurusan Ilmu Tanah dan Manajemen Sumberdaya Lahan Pertanian UNPAD), 7 Agustus 2008


252

Codex Alimentarius Commission, 1999). Pertanian organik merupakan salah satu bagian pendekatan pertanian berkelanjutan, yang di dalamnya meliputi berbagai teknik sistem pertanian, seperti tumpang sari ( inter-cropping), penggunaan mulsa, penanganan tanaman dan pasca-panen. Pertanian organik memiliki ciri khas dalam hukum dan sertifikasi, larangan penggunaan bahan sintetik, serta pemeliharaan produktivitas tanah.

 The International

Federation of Organic Agriculture Movements

(IFOAM) menyatakan bahwa pertanian organik bertujuan untuk: (1) menghasilkan produk pertanian yang berkualitas dengan kuantitas memadai, (2) membudidayakan tanaman secara alami, (3) mendorong dan meningkatkan siklus hidup biologis dalam ekosistem pertanian, (4) memelihara dan meningkatkan kesuburan tanah jangka panjang, (5) menghindarkan seluruh bentuk cemaran yang diakibatkan penerapan teknik pertanian, (6) memelihara keragaman genetic system pertanian dan sekitarnya, dan (7) mempertimbangkan dampak social ekologis yang lebih luas dalam sistem usaha tani. Di kalangan para pakar ilmu tanah atau agronomi, istilah sistem pertanian berkelanjutan lebih dikenal dengan istilah LEISA (Low External Input

Sustainable Agriculture) atau LISA (Low Input Sustainable Agriculture), yaitu sistem pertanian yang berupaya meminimalkan penggunaan input (benih, pupuk kimia, pestisida, dan bahan bakar) dari luar ekosistemnya (Nurhidayati, dkk, 2008:12). Di Indonesia, pertanian berkelanjutan diterjemahkan ke dalam bentuk pembangunan berkelanjutan sebagaimana yangtertuang dalam kebijakan berupa Undang-Undang (UU) nomor 32 Tahun 2009 yang didefinisikan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan,

kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. UU tersebut diterbitkan sebagai perwujudan dalam rangka

253

BSIAN Seri 1

menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem. Dari uraian tersebut, pertanian berkelanjutan didasarkan kepada upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup. Selanjutnya pasal 2 dalam UU ini menjelaskan pula bahwa negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam yang akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. Lebih lanjut pasal 12 ayat (2) menjelaskan bahwa hal tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup, keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup, serta keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat, dengan memperhatikan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati (pasal 16 (d) dan (f)). Sedangkan untuk menjamin hak atas pangan sebagai hak asasi setiap warga Negara sehingga Negara menjamin kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan diatur pula kebijakan berupa UU nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam UU ini perlindungan lahan pertanian berkelanjutan diartikan sebagai sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Adapun tujuan dari pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan

menurut pasal 3 UU No. 41 Tahun 2009 diantaranya adalah melindungi


254

kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamian persediaan lahan pangan berkelanjutan, meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat, dan meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani. Selanjutnya dalam pasal 28 UU tersebut intensifikasi pertanian berkelanjutan dilakukan dengan cara peningkatan kesuburan tanah, pemanfaatan teknologi pertanian, pengembangan inovasi pertanian, dan penyuluhan pertanian. Pemanfaatan teknologi pertanian yang dimaksud adalah dengan menggunakan proses dan teknologi pertanian untuk menghasilkan nilai tambah produk pertanian yang lebih baik, sedangkan pengembangan inovasi pertanian dimaksud adalah intensifikasi kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang tidak hanya dilakukan melalui pengembangan teknologi pertanian tetapi lebih luas dilakukan sampai kepada pemanfaatan teknologi dan kelembagaannya. Lebih lanjut pertanian keberlanjutan dapat dilakukan dengan berperan aktif dalam menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah, menjaga kerusakan lahan, dan memelihara kelestarian lingkungan, sebagaimana pasal 34 ayat (3).

Mikro Organisme Lokal Dalam rangka upaya menjamin mutu hidup generasi masa kini dan masa depan, setiap pihak berkewajiban melindungi kelestrian lingkungan. Sesuai dengan amanah UU No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, setiap pihak memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesuburan tanah. Pemupukan merupakan salah satu cara mengembalikan kesehatan tanah, dan dengan pemupukan dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Namun pemupukan yang dilakukan perlu memperhatikan dampak terhadap kelangsungan hidup di masa depan. Pemupukan yang ramah lingkungan pun harus diciptakan demi terwujudnya lingkungan yang lestari. Hal ini diwujudkan dengan meningkatkan produktivitas pertanian melalui penggunaan bahan organik.

BSIAN Seri 1

255

Bahan organik memiliki peranan penting sebagai sumber karbon, dalam

pengertian luas sebagai sumber pakan, dan juga sebagai sumber energi untuk mendukung kehidupan dan berkembang biaknya berbagai jenis mikroba tanah (Sisworo, 2006). Sejalan dengan hal tersebut prinsip yang digunakan dalam pertanian organik adalah dengan mendaur ulang sisa-sisa pertanian yang ada untuk dijadikan sumber pupuk maupun sebagai pestisida nabati. Pupuk yang digunakan dalam pertanian organik berasal dari hijauan seperti jerami, limbah dapur (buah dan sisa hijauan dapur), batang pisang dan dedaunan lainnya ditambah kotoran ternak yang sudah difermentasi menggunakan Mikro Organisme Lokal (MOL), Berikut definisi Mikro Organisme Lokal (MOL) menurut Rudy Trisnadi, dalam Mikro Organisme Lokal (MOL) Bahan Induk untuk Membuat Pupuk Organik:

 Mikro Organisme Lokal atau MOL adalah bahan pengurai untuk membuat pupuk organik berupa kompos atau bokashi.  MOL adalah cairan yang mengandung mikro organisme hasil produksi sendiri dari bahan-bahan alami yang ada di sekeliling kita (lokal), di mana bahan tersebut sebagai media untuk hidup dan berkembangnya mikro organisme yang berguna dalam mempercepat penghancuran bahanbahan organik (decomposer) atau sebagai tambahan nutrisi bagi tanaman.  MOL merupakan salah satu cara untuk memanfaatkan bahan-bahan lokal untuk dimanfaatkan menjadi pupuk sehingga tidak merusak lingkungan. Pupuk organik dihasilkan melalui formula pupuk organik yaitu dengan komposisi bahan-bahan organik dan mineral penyusun pupuk organik. Bahan organik tersebut salah satunya adalah mikro organisme lokal (MOL). Pendapat lain menurut Purwasasmita (2009), larutan MOL merupakan larutan hasil fermentasi dengan bahan baku berbagai sumber daya yang


256

tersedia di lingkungan, seperti nasi, daun gamal, keong mas, bonggol pisang, air kencing, limbah buah-buahan, limbah sayuran, dan lain-lain. MOL mengandung unsur hara makro dan mikro dan juga mengandung mikroba yang berpotensi sebagai perombak bahan organik, perangsang pertumbuhan dan sebagai agen pengendali hama penyakit tanaman. Berdasarkan kandungan yang terdapat dalam MOL tersebut, maka MOL dapat digunakan sebagai pendekomposer, pupuk hayati, dan sebagai pestisida organik terutama sebagai fungisida. Dari definisi tersebut maka MOL adalah merupakan starter dalam pembuatan pupuk organik padat maupun pupuk organik cair. Mikro organisme merupakan makhluk hidup yang sangat kecil dengan kemampuan sangat penting dalam kelangsungan daur hidup biota di dalam biosfer yang mampu melaksanakan kegiatan dan biokimia untuk melangsungkan perkembangbiakan sel, sebagaimana Sumarsih (2003)

menyatakan bahwa mikroorganisme menguraikan bahan organik dan sisa-sisa jasad hidup menjadi unsur-unsur yang lebih sederhana. Adapun fungsi mikroorganisme adalah sebagai agen proses biokimia dalam pengubahan senyawa organik menjadi senyawa anorganik yang berasal dari sisa tanaman dan hewan (Budiyanto, 2002). MOL yang dihasilkan berguna dalam mempercepat penghancuran bahanbahan organik (decomposer) atau sebagai bahan nutrisi bagi tanaman. Larutan MOL itu sendiri mengandung bakteri yang berpotensi sebagai perombak bahan organik, perangsang pertumbuhan dan sebagai agen pengendali hama dan penyakit tanaman, sehingga MOL dapat digunakan sebagai pendekomposer, pupuk hayati, dan sebagai pestisida organik. Adapun bahan-bahan yang digunakan untuk membuat MOL harus mengandung mikroorganisme

karbohidrat,

glukosa,

dan

bakteri

atau

sumber

(https://agroklinik.wordpress.com/produk/kumpulan-

tentang-mol/) sebagai berikut:

BSIAN Seri 1 bakteri/

257

 Karbohidrat, merupakan bahan yang dibutuhkan oleh

mikroorganisme sebagai sumber energi. Karbohidrat dapat diperoleh dari bekas air cucian beras, nasi bekas/ nasi, singkong, kentang, gandum, dedak/ bekatul, dan lain-lain.

 Glukosa, merupakan bahan yang digunakan oleh bakteri sebagai energi yang bersifat spontan (lebih mudah dimakan). Glukosa bisa didapat dari gula pasir, gula merah, moleses, air gula, air kelapa, air nira, dan lainlain.  Sumber mikroorganisme lainnya, merupakan bahan-bahan yang bermanfaat bagi tanaman seperti buah-buahan busuk, sayur-sayuran busuk, tunas bambu, keong mas, nasi, rebung bambu, bonggol pisang, urine ternak, pucuk daun labu, tapai singkong dan buah maja. Biasaya dalam MOL tidak hanya mengandung 1 jenis mikroorganisme tetapi beberapa mikro organisme diantaranya Rhizobium sp, Azospirillium sp, Azotobacter sp, Pseudomonas sp, Bacillus sp, dan bakteri pelarut phospat. Semua mikro organisme yang tumbuh pada bahan-bahan tertentu membutuhkan

bahan

organik

untuk

pertumbuhan

dan

proses

metabolisme (Fardiaz,1992). Pada dasarnya larutan MOL dan kompos menyeimbangkan ekosistem alami tanah. Secara sederhana, kompos adalah pembentuk rongga-rongga di tanah yang berfungsi sebagai tempat hidup mikroorganisme, mengalirkan air dan nutrisi. Adapun MOL adalah kumpulan mikroorganisme yang bertugas sebagai“pekerja” pembuat nutrisi bagi tanaman. 70 Mengingat fungsi pupuk akan

mempengaruhi kelestarian

fungsi

lingkungan, maka dari itu pemerintah mengeluarkan regulasi pengaturan standarisasi jenis pupuk yang diperbolehkan beredar di wilayah Indonesia melalui

kebijakan

berupa

Peraturan

Menteri

Pertanian

nomor

70http://sains.kompas.com/read/2011/05/06/15381139/Mikroorganisme.Lokal.Mandirikan.Petani


258

70/Permentan/ SR.140/10/2011. Kebijakan tersebut sebagai langkah pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap kelestarian fungsi lingkungan, keanekaragaman

hayati,

konsumen/

pengguna, dan

memberikan kepastian usaha bagi produsen/ pelaku usaha pupuk organik, pupuk hayati dan pembenah tanah yang diedarkan. Berikut persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi dalam memproduksi pupuk organik. Tabel 8. Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik Padat

Sumber: Permentan nomor:70/Permentan/ SR.140/10/2011

Tabel 9. Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik Cair


259

BSIAN Seri 1


260

Tabel 10. Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik Dari Instalasi Pengolahan Air Dan Limbah Industri


BSIAN Seri 1

261

MOL dalam Praktek Studi Kasus 1 : Kabupaten Malang Malang

merupakan

kabupaten

yang

memiliki

Satuan

Wilayah

Pembangunan (SWP) yang terdiri atas, pertanian tanaman pangan, perkebunan,

hortikultura,

kehutanan,

perikanan,

peternakan,

pertambangan, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan industri. Adapun fungsi pusat pengembangan yang dimiliki terdiri atas pusat pelayanan

pemerintahan,

perdagangan,

jasa,

industri,

pendidikan,

kesehatan, dan prasarana wisata, sehingga menjadikan Malang termasuk dalam kawasan ekonomi potensial. Untuk dapat mewujudkan sebagai kawasan ekonomi potensial, Malang telah menyusun sebuah kebijakan berupa Masterplan Agropolitan Kabupaten Malang. Dalam masterplan tersebut, Pemerintah Kabupaten Malang telah menyusun beberapa sasaran strategis

yang

perlu

dilakukan,

salah

satunya adalah

melakukan

pengembangan potensi unggulan pertanian tanaman pangan. 71 Selain itu, mengingat pertanian organik di Kabupaten Malang termasuk pertanian yang memiliki nilai jual tinggi serta diminati banyak konsumen, maka Kabupaten Malang juga telah memilih pertanian organik sebagai potensi unggulan pertaniannya,. Sebagai upaya pengembangan pertanian organik, Kabupaten Malang terus berambisi untuk menjadi sentra pertanian organik di wilayah Jawa Timur dengan mengembangkan lahan potensial, khususnya tanaman padi yang sepenuhnya

belum

tergarap.

Upaya

tersebut

dilakukan

dengan

mengembangkan pertanian organik seluas 15.500 hektar atau sekitar 25 persen dari 62 ribu hektar luas seluruh lahan pertanian. Dari pertanian organik yang sudah digalakkan sejak tahun 2006, petani di Kabupaten 71

http://bappekab.malangkab. go.id/downloads/EXSUM%20MP%20Agropolitan.pdf


262

Malang telah beralih menggunakan pupuk organik di mana sebelumnya banyak petani yang menggunakan pupuk anorganik. Dalam hal ini pemerintah membutuhkan waktu kurang lebih lima tahun untuk mengubah sebagian besar dari 62 ribu hektar di 33 kecamatan untuk menjadi lahan

pertanian organik yang dapat diwujudkan pada tahun 2010. Untuk mampu mewujudkannya pemerintah kabupaten mengambil contoh praktik baik dari beberapa desa yang sudah dapat dijadikan sebagai contoh dan sudah tersertifikasi organik, yaitu Desa Sumberngepoh, Kecamatan Lawang, di mana di desa tersebut telah meninggalkan pupuk kimia dan beralih pada penggunaan pupuk kandang dan kompos yang digunakan untuk menyuburkan tanah dan tanaman. Selanjutnya

model

ini

dikembangkan

di

Kecamatan

Gedangan,

Ampelgading, serta Tumpang dan Lereng Gunung Kawi di Desa Peniwen, Kecamatan Kromengan, yaitu sekitar 300 hektar lahan pertanian organik potensial di Tumpang dan 235 hektar di Peniwen. Adapun tahapan model ini dilakukan dengan melakukan pendampingan di tiap desa dengan bantuan perlibatan para penyuluh lapangan yang dimulai dari mengolah lahan, pasca-panen, mengemas hasil panen, hingga pemasaran. Namun sebelum tahapan tersebut terlebih dahulu dilakukan pembentukan mindset para petani yaitu dengan mengubah cara pandang bahwa penggunaan pupuk kimia yang selama ini dianggap lebih unggul terhadap produktivitas pertanian, namun nyatanya berlaku sebaliknya yang memberikan dampak berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup sekitarnya. 72 Selain itu petani juga diberi stimulus berupa alat-alat pertanian dan bibit. Pertanian organik menjadi keharusan bagi Kabupaten Malang dikarenakan tingkat kesuburan tanah yang cenderung terus menurun. Ketidaksuburan atau rusaknya tanah dipengaruhi sebagai akibat penggunaan pupuk kimia 72

https://m.tempo.co/read/news/2010/ 03/16/058232880/pemerintah-malang-galakkan-

penggunaan-pupuk-organik

BSIAN Seri 1

263

yang tidak seimbang dan berlebih, sehingga sangat mempengaruhi terhadap tingkat produktivitas panen. Dari pengembangan model praktik baik dari desa tersebut telah memberikan hasil yang lebih baik ketimbang pertanian yang menggunakan pupuk kimia, di mana satu hektar sawah organik telah mampu menghasilkan 12.24 ton gabah, jika dibandingkan degan sawah nonorganik yang hanya menghasilkan 9 ton gabah. Suksesnya praktik baik ini tentunya tidak luput juga dari permasalahan, di mana berdasarkan pantauan yang telah dilakukan di beberapa desa masih menunjukan kurang semangatnya petani dan malas-malasan untuk melakukan pertanian organik dikarenakan ketersediaan pupuk organik yang masih minim yang disebabkan belum adanya keterpaduan pengelolaan ternak yang mampu menghasilkan pupuk organik dan belum adanya jaminan pasar terhadap produk organik yang dihasilkan. Pengembangan praktik baik telah memberikan kesadaran tinggi tentang nilai lebih dari pertanian organik, karena selain ramah lingkungan, produk tersebut juga memiliki kualitas tinggi yang mampu mendongkrak pendapatan dari harga penjualan hasil panen yang cenderung lebih tinggi daripada pertanian anorganik. Selanjutnya dengan pertanian organik menjadikan desa-desa tersebut sebagai pendorong penciptaan desa wisata. Praktik baik yang telah dilakukan oleh beberapa desa di Kabupaten Malang ternyata terus ditularkan

ke beberapa lokasi

berikutnya. Metode

penularannya pun menjadi beragam. Pada lokasi berikutnya kelompok penyuluh yang dibentuk atas kerjasama dengan Fakultas Pertanian UMM dan SMKN 10 Malang,mengembangkan school farm, yang memilki tujuan untuk menciptakan lingkungan sehat dan produktif serta mengembangkan kewirausahaan pertanian bagi siswa. 73

73

https://pesonaagro.wordpress.com/profil/


264

Lebih lanjut memasuki tahun 2013, pertanian organik terus berkembang pesat hingga di setiap sudut Rukun Warga (RW) 04, Kelurahan Wonokoyo Kedungkandang, Kota Malang. Dari setiap Rukun Warga (RT) dalam setiap RW memiliki green house yang dikelola sendiri dengan ukuran antara 6 x 10 meter dan 6 x 12 meter. Green house dibangun oleh warga yang dikelola

bersama-sama dengan memanfaatkan fasilitas sumber dan lahan milik warga dengan penggunaan pupuk organik yang dikelola dari bahan-bahan yang tersedia di lingkungan sekitar wilayah. Pupuk yang digunakan berupa pupuk kandang dan ataupun penggunaan kompos yang berasal dari rumah tangga, seperti sisa-sisa sayuran yang kemudian diolah untuk dijadikan pupuk dengan menggunakan komposter. Mengingat kebutuhan akan pupuk organik yang terus meningkat, wargapun dibekali komposter, sehingga kini 35 persen dari 275 KK di RW 04 Wonokoyo telah memiliki komposter di rumah masing-masing. Pembebanan komposter tidak dibebankan kepada warga karena telah dibiayai oleh HIPAM Tirta Pesona milik warga RW tersebut. Kini praktik terbaik ini telah memberikan hasil bagi warga tersebut dalam menciptakan gaya hidup hijau dan selaras dengan alam yang menjadi prinsip pengembangan pertanian organik. 74 Tahun 2013, Desa Sidorejo menjadi tuan rumah perayaan Hari Krida Pertanian ke-41, di mana hari Krida tersebut mengusung tema“Dengan Semangat Hari Krida Pertanian Kita Tingkatkan Komitmen untuk Melindungi dan Memberdayakan Petani”. Dari perayaan tersebut menunjukan bahwa Desa Siderejo sebagai salah satu kawasan penyangga ketahanan pangan potensial di Kabupaten Malang telah ikut berperan aktif dalam pengembangan model pertanian organik, dengan melakukan kegiatan pemupukan tanaman padi dengan pupuk

74

http://www.malang-post.com/features/65365-melihat-kampung-organik-pesona-agro-

kedungkandang

BSIAN Seri 1

sentra

pertanian

Cemorokandang,

organik Kota

terus

Malang,

merambah di

mana

hingga

bagian

265

organik (MOL) dan pemberantasan hama tikus. 75 Memasuki tahun 2014

Kelurahan

yang

paling

membanggakan dari produk yang dihasilkan di kelurahan ini telah mendapatkan lisensi nasional berupa sertifikat organik yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Organik Seloliman (LeSOS). 76 Tahun 2016, perkembangbiakan praktik baik desa organik pun terus merebak, hingga Desa Banjarejo, Kecamatan Pagelaran, yang terus giat melakukan pengembangan model pertanian organik dengan melakukan beragam penyuluhan kepada petani dan masyarakat tentang pembuatan dan penggunaan pupuk organik (MOL). 77 Kegiatan tersebut terus digiatkan hingga menjadi program bagi Kementerian Pertanian dalam menciptakan desa organik untuk memproduksi beberapa jenis pertanian seperti beras dan buah-buahan, dengan perlibatan 100 desa dari 390 desa yang terdapat di Kabupaten Malang. Salah satu daerah yang dilibatkkan adalah Desa Sumber Ngepuh Kecamatan Lawang, di mana di desa tersebut sudah terdapat 100 hektar lahan yang ditanami padi organik. Bukanlah hal yang mudah untuk mewujudkan desa organik yang potensial. Maka dari itu langkah awal yang dilakukan adalah penyiapan dalam bentuk penyediaan petugas untuk membuat agen hayati di setiap kecamatan. Selanjutnya perubahan mindset selalu menjadi kendala dalam perwujudan membentuk desa organik potensial. 78

75

http://pagelaran.malangkab.go.id /?p=1726

76

http://www.malang-post.com/features/titik-widayati-pelopor-pertanian-organik-di-kota-

malang 77

http://banksampahberlian.wixsite.com/malang/single-post/2016/02/15/Pelatihan-

pembuatan-MOL-untuk-Tanaman-Organik 78

http://surabaya.bisnis.com/read/20150727/10/82236/malang-canangkan-desa-organik-di-

100-desa


266

Pertanian organik adalah sistem produksi pertanian yang menghindari atau sangat membatasi penggunaan pupuk kimia (pabrik), pestisida, herbisida, zat pengatur tumbuh dan aditif pakan. Namun baik petani maupun masyarakat masih sering salah memahami dengan istilah organik ini.

Organik dalam pertanian dan perkebunan yang dipahami sampai sekarang adalah teknik bertani yang anti pupuk dan akhirnya terjebak secara politis, yang kerapkali pertanian organik hanya dipahami secara teknis bertani yang menolak asupan kimiawi, sehingga akhirnya petani harus mengalami gagal panen. 79 Dari tinjauan literatur berbagai sumber di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pertanian organik di Kabupaten Malang adalah: ramah lingkungan, memiliki produk kualitas tinggi, pendapatan petani meningkat, dan menciptakan desa wisata organik. Adapun strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang dalam pelaksanaan pengembangan praktik baik pengembangan pertanian organik melalui pupuk organik (MOL) sebagai berikut:  Membentuk mindset petani untuk beralih ke penggunaan pupuk organik;  Melakukan pengembangan lahan sawah organik mencapai 15.500 ha selama 5 tahun, yang dimulai dari tahun 2006 hingga 2010;  Menyediakan penyuluh pendampingan di setiap desa untuk mengolah lahan, pasca-panen, mengemas hasil panen, hingga memasarkan hasil panen;  Melakukan pengembangan dengan

mengembangkan kerjasama

dengan Fakultas Pertanian UMM dan SMKN 10 Malang dengan mengembangkan school farm, yang memiliki tujuan untuk menciptakan

79

http://www.malangtimes.com/baca/13880/20160816/155025/stop-organik-kabupaten-

malang-beralih-ke-pertanian-ramah-lingkungan/

BSIAN Seri 1

267

lingkungan sehat dan produktif, serta mengembangkan kewirausahaan pertanian;

 Melakukan pengembangan hingga sudut-sudut RT/RW, dengan pola

pembangunan green house yang dibangun dan dikelola oleh warga dengan memaksimalkan bahan-bahan yang tersedia di lingkungan sekitar warga;  Pengembangan penyuluh pertanian organik dengan melakukan beragam

penyuluhan kepada petani

dan

masyarakat

tentang

pembuatan dan penggunaan pupuk organik (MOL);  Dari kegiatan prioritas kabupaten diangkat ke dalam kegiatan prioritas Kementerian Pertanian dengan menciptakan desa-desa organik untuk jenis pertanian beras dan buah-buahan;

 Menyiapkan penyediaan petugas untuk membuat agen hayati di setiap kecamatan. Gam bar 33. Model Inovasi Pertanian Berkelanjutan Melalui MOL Kabupaten Malang


268

Selama pelaksanaannya tentunya praktik baik ini telah memberikan hasil yang cukup memuaskan bagi Pemerintah Kabupaten Malang, di antaranya:

 Meningkatnya kepedulian masyarakat dan petani akan kelestarian lingkungan, terlihat dari green house yang dibuat oleh warga;

 Meningkatnya kemandirian petani dalam peningkatan produktivitas melalui pupuk organik (MOL). Petani tidak tergantung pada pupuk kimia dan harga yang tinggi, namun petani dapat menghasilkan pupuk dengan memaksimalkan bahan-bahan yang ada di sekitar/ lokal;  Terciptanya 100 Desa Organik di Kabupaten Malang. Sebagaimana program yang dicanangkan oleh Kementerian Pertanian yang berfungsi sebagai kawasan penyangga ketahanan pangan potensial;  Menambah jumlah kawasan pariwisata di kabupaten Malang sebagai ikon pariwisata organik; Praktik baik pertanian berkelanjutan melalui pupuk organik (MOL) selama pelaksanaannya tidak selalu berjalan mulus. Hambatan tetap saja ada yang salah satunya adalah kesulitan dalam merubah mindset masyarakat dan petani akan bahaya yang ditimbulkan oleh penggunaan pupuk anorganik. Walau sesaat penggunaannya memberikan hasil yang sangat memuaskan, yaitu masa perolehan hasil panen yang singkat dan kuantitas yang banyak namun dampak kedepannya adalah tanah menjadi padat dan mengurangi tingkat kesuburan sehingga tidak dapat di olah kembali untuk generasi berikutnya. Selain itu, petani merasa resah karena tidak adanya jaminan pasar dari produk organik yang dipasarkan. Hal ini disebabkan masyarakat belum terbiasa terhadap konsumsi produk organik karena kebanyakan masyarakat beranggapan produk atau beras organik lebih tinggi harganya dibanding dengan beras biasa. Mengingat peranan pupuk sangat penting di dalam peningkatan produktivitas komoditas pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional serta meningkatkan kemampuan petani yang mandiri, maka dari itu

BSIAN Seri 1

269

untuk menjamin keberlangsungan dari praktik baik ini, setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten Malang menuangkannya dalam beberapa kebijakan

Kebijakan tersebut antara lain: pertama, kebijakan yang berfungsi sebagai pengawas, peredaran, distribusi dan mutu pupuk serta memperkecil dampak negative dari penggunaan pupuk dan pestisida yang tertuang dalam Keputusan Bupati Malang No. 180/219/KEP/421.013/2013 tentang

Perubahan Atas Keputusan Bupati Malang No.180/170/KEP/421.013/2012 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Malang; dan kedua, kebijakan yang berfungsi mengatur kebutuhan dan penyaluran serta harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi yang tertuang dalam Peraturan Bupati Malang No. 58 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2014. Kebijakan ini setiap tahunnya selalu mengalami perubahan mengikuti dinamisnya perubahan yang terjadi di Kabupaten Malang.

Studi Kasus 2 : Kabupaten Muara Enim Dalam rangka penguatan ketahanan pangan berbasis ramah lingkungan, selain berlangsung di Kabupaten Malang, praktik baik pertanian organik melalui Mikro Organisme Lokal (MOL) juga berlangsung di Kabupaten Muara Enim. Kabupaten Muara Enim yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan memiliki potensi unggulan yang lebih didominasi oleh sektor primer yaitu sektor pertanian (perkebunan, tanaman pangan, holtikultura, peternakan dan perikanan), kehutanan, pertambangan dan energi. Khusus untuk sektor tanaman pangan dan holtikultura yang dikembangkan di Kabupaten Muara Enim, salah satunya adalah padi dengan luas lahan sawah sekitar 31.755 hektar dan padi ladang seluas 19.277 hektar. 80

80

http://www.muaraenimkab.go.id/web/web/kontent/66/potensi_unggulan


270

Menyadari akan pentingnya lingkungan bagi keberlangsungan hidup setiap makhluk hidup, maka di tahun 2010 Kabupaten Muara Enim menerapkan pelaksanaan model penanaman padi organik dengan pola SRI ( System of

Rice Intensification). Pengembangan pola penanaman padi organik semula telah didahului dengan pertemuan antara PT. Medco E&P Indonesia dengan Bupati Muara Enim Ir. H. Muzakir Saisohar di awal 2010 yang kemudian ditindaklanjuti dengan uji coba penanaman padi organik di Desa Embawang, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim bersama penyuluh Badan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan serta petugas Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Muara Enim. Model ini dilakukan melalui usaha tani padi sawah irigasi secara intensif dan efisien dalam pengelolaan tanah, tanaman, dan air melalui pemberdayaan kelompok tani yang memerhatikan kearifan lokal serta berbasis pada kaidah ramah lingkungan. Pada tahun 2010 model ini diawali dengan Pelatihan terhadap petani peserta dan Penyuluh P2K yang ada di wilayah BP3K Pandan Enim. Pelatihan dilakukan selama 5 (lima ) hari meliputi materi pembuatan

Mikro

Organisme

Lokal

(MOL),

pembuatan

kompos,

Agroekosistem, Ekologi Air, Ekologi, Tanah, Ekologi Serangga, Teknik pengolahan tanah, persemaian, cara tanam dan pemeliharaan tanaman, yang kemudian diharapkan dengan pelatihan tersebut petani dan Penyuluh P2K yang telah mengikuti pelatihan dapat menyebarluaskan kepada petani lainnya. 81 Selanjutnya memasuki tahun 2011 dan 2012 model ini dibiayai melalui APBD Kabupaten Muara Enim dan APBN Tugas Pembantuan Kementerian tahun anggaran

2011

dan

2012.

Tahun

2011

APBD

digunakan

untuk

pengembangan penanaman padi organik SRI pada enam kelompok tani dan enam desa seluas 60 hektar, dan APBN Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian untuk penanaman padi pola SRI dua kelompok tani dan dua desa

81

http://cybex.pertanian.go.id/ gerbangdaerah/detail/1144

BSIAN Seri 1

271

dengan luas keseluruhan 40 hektar. Tahun 2012, pembantuan dari APBN

Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian bertambah menjadi 20 unit/ paket dengan luas 400 hektar dan dari Pihak PTBA (Perseroan Terbatas Bukit

Asam) Tanjung Enim dengan luas 30 hektar, yang meliputi kelompok tani darat Dusun Karang Raja 10 ha, Dusun Ilir 7 Ha, Dusun Darat Ban Desa Karang Raja 6 Ha, Semasa Desa Karang Raja 7 Ha. 82 Selanjutnya PT. Medco E&P melakukan pengembangan model praktik baik pertanian organik selain untuk memelihara keberlangsungan hidup setiap makhluk hidup, model ini juga berupaya untuk mengembangkan kemandirian

masyarakat

dalam

pemenuhan kebutuhan sehari-hari,

sehingga kebutuhan akan sandang dan pangan menjadi mudah terpenuhi. Hal ini dilakukan oleh PT tersebut melalui corporate social responsibility (CSR) yang diarahkan untuk mencapai keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial,dan pelestarian lingkungan. 83 Tahun 2015, perkembangan praktik baik pertanian berkelanjutan melalui pupuk organik (MOL) terus menular hingga desa-desa berikutnya yang terdapat di Kabupaten Muara Enim. Seperti yang terjadi di Desa Ujanmas Lama, Kecamatan Ujanmas dengan digelarnya lokakarya pertanian sehat dan ramah lingkungan melalui cocok tanam secara organik yang diikuti oleh 150 petani desa. Kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama SKK Migas dan PT. Medco EP Lematang sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui saran dan bimbingan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Perkembangan pertanian organik semakin kuat, sehingga di tahun 2015 dalam Kegiatan Laboratorium Inovasi yang diselenggarakan oleh Lembaga

82

http://www.blhmuaraenim.com/2012/11/budidaya-pertanian-padi-organik-dengan-pola-sri

83

http://news.okezone.com/read/2012/ 06/28/450/655100/masa-depan-lebih-baik-dengan-

pertanian-organik


272

Administrasi Negara (LAN), Kabupaten Muara Enim telah mengukuhkannya sebagai bagian inovasi prioritas Kabupaten Muara Enim dengan nama

Inovasi Desa Green MOL di Kabupaten Muara Enim 84. Melalui hasil wawancara dengan Ir. Maryana selaku Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K), Kabupaten Muara Enim, maka model inovasi Desa Green MOL dapat dideskripsikan sebagai berikut: konsep MOL merupakan adopsi praktik baik yang telah terlaksana sebelumnya di daerah Tanjung Agung. Konsep pembuatan MOL sesungguhnya merupakan konsep lama yang dikenal oleh masyarakat sekitar sejak lama, dipopulerkan kembali yang diawali di daerah Tanjung Agung pada tahun 2011 oleh penyuluh pertanian dalam rangka mendukung pelaksanaan padi SRI Organik. Perkembangan konsep pembuatan MOL berkembang cukup pesat, dan mulai membudaya di daerah Tanjung Agung. Memasuki tahun 2015 Kepala BP4K Kabupaten Muara Enim, melalui komitmen yang kuat akan pemberdayaan masyarakat petani melalui bahanbahan lokal yang tersedia di sekitar lingkungan akan mampu meningkatkan kesejahteraan

dan

pendapatan

petani.

Seiring

dengan

kegiatan

Laboratorium Inovasi yang difasilitasi oleh LAN pada Pemerintah Kabupaten Muara Enim, dilakukan perluasan konsep MOL yang disosialisasikan secara meluas pada beberapa desa di Kabupaten Muara Enim pada tahun 2015. Kegiatan tersebut dilakukan bersamaan dengan launching Aksi Inovasi Daerah Kabupaten Muara Enim dengan nama inovasi Desa Green MOL. Disini pula pengkoordinasian dukungan pimpinan puncak dilaksanakan. Pimpinan puncak yang dimaksud adalah Bupati, Kepala Bappeda, dan Kepala BP4K Kabupaten Muara Enim. Tahun 2016, konsep Inovasi Desa Green MOL semakin diperluas dan direncanakan akan dilaksanakan oleh 100 desa di 20 kecamatan pada Kabupaten Muara Enim. Perluasan konsep dengan bantuan perlibatan 84

Laboratorium Inovasi Kabupaten Muara Enim, Pusat Inovasi Tata Pemerintahan LAN, 2015

BSIAN Seri 1

273

kelompok tani yang terdiri dari 2000 kelompok tani. Hal tersebut dilakukan

dengan melakukan pertemuan rutin mengundang Kepala BP3K Kecamatan

dan bidang-bidang di BP4K kabupaten, guna mengkonsolidasikan konsep Desa Green MOL untuk diterapkan di 100 desa di 20 kecamatan. Kegiatan tersebut dialnjutkan dengan menetapkan Surat Keputusan Kepala BP4K kabupaten Muara Enim perihal Tim Inovasi Desa green MOL dengan rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing, baik di tingkat kabupaten maupun

tingkat kecamatan dan desa. Tim yang terlibat memiliki fungsi sebagai penyuluh pendamping, dalam hal pelatihan dan pendampingan oleh penyuluh pertanian yang secara aktif mendampingi para petani dalam membimbing dalam pembuatan MOL serta aplikasi MOL. Penyuluh pendampingan dalam aktivitasnya dibantu oleh penyuluh BP3K Pandan Enim, BP3K Sri Tanjung, BP3K Cinta Kasih, BP3K Singkawang, dan BP3K Sukasari Selanjutnya tim melakukan identifikasi daerah-daerah yang yang potensial di bidang pertanian, terutama yang produktif di bidang tanaman pangan (padi, palawija, dll). Menginventarisir kelompok-kelompok tani yang sudah teregistrasi/terdaftar resmi di BP3K /BP4K dan dilakukan jadwal pelaksanaan pembuatan MOL. Pelaksanaan uji coba konsep/ desain Inovasi Desa Green MOL di beberapa desa dan diadakan penyempurnaan desain yang bertujuan agar sebelum diterapkan/dilaksanakan di 100 desa. Desain tersebut sudah dapat dilakukan karena telah diadakan penyempurnaan. Berdasarkan berbagai kajian literatur, wawancara dengan Kepala BP4K Kabupaten Muara Enim, dan mini riset yang telah dilakukan di Kabupaten Muara Enim, maka strategi yang dilakukan untuk mewujudkan pertanian berkelanjutan melalui pupuk organik (MOL) adalah:  Melakukan pengembangan padi organik dengan pola SRI (System of

Rice Intensification);


274

 Melakukan dukungan pembiayaan melalui dana CSR PT. Medco E&P Indonesia di tahun 2010;

 Melakukan uji coba penanaman padi organik di Desa Embawang, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim bersama penyuluh Badan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan serta petugas Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Muara Enim;  Melakukan pengembangan usaha tani padi sawah irigasi secara intensif dan efisien dalam pengelolaan tanah, tanaman, dan air melalui pemberdayaan kelompok tani yang memerhatikan kearifan lokal serta berbasis pada kaidah ramah lingkungan;

 Memberikan pelatihan terhadap petani peserta dan Penyuluh P2K yang ada di wilayah BP3K Pandan Enim, pelatihan dilakukan selama 5 (lima) hari meliputi materi pembuatan Mikro Organisme Lokal (MOL), pembuatan kompos, Agro-Ekosistem, Ekologi Air, Ekologi, Tanah, Ekologi Serangga, teknik pengolahan tanah, persemaian, cara tanam dan pemeliharaan tanaman;  Menguatkan mindset masyarakat dan petani dalam mengembangkan kemandirian masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, sehingga kebutuhan akan sandang dan pangan menjadi mudah terpenuhi. Perusahaan yang melakukan corporate social responsibility (CSR) yang diarahkan untuk mencapai keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial,dan pelestarian lingkungan;  Mengakomodir dukungan pembiayaan melalui APBD Kabupaten Muara Enim dan APBN tugas pembantuan Kementerian Pertanian tahun anggaran 2011 dan 2012;  Melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak swasta di antaranya melalui kerjasama dengan SKK Migas dan PT. Medco EP Lematang;  Komitmen peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat melalui pemberdayaan bahan-bahan lokal yang tersedia di sekitar pekarangan;

BSIAN Seri 1

275

 Pengembangan desa-desa MOL yang terdapat di Kabupaten Muara Enim, seperti di Desa Ujanmas Lama, Kecamatan Ujanmas, dengan digelarnya lokakarya pertanian sehat dan ramah lingkungan dengan bercocok tanam secara organik yang diikuti oleh 150 petani desa;  Melakukan pengumpulan dukungan pimpinan puncak yaitu Bupati, Kepala Bappeda, dan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Muara Enim;

 Mengadakan pertemuan pada tingkat kabupaten dengan mengundang Kepala BP3K Kecamatan dan bidang-bidang di BP4K kabupaten, melakukan pertemuan mengkonsolidasikan konsep pertanian organik melalui pupuk organik (MOL) untuk diterapkan di 100 desa di 20 kecamatan;  Menetapkan Surat Keputusan Kepala BP4K kabupaten Muara Enim perihal Tim Inovasi Desa green MOL dengan rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing baik di tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan dan desa;  Melakukan identifikasi daerah-daerah yang yang potensial di bidang pertanian, terutama tanaman pangan yang produktif (padi, palawija, dan lainnya);

 Melakukan penjadwalan kelompok tani yang sudah terdaftar resmi pada BP3K /BP4K dan dilakukan jadwal pelaksanaan pembuatan MOL.


276

Gam bar 34. Model Inovasi MOL Kabupaten Muara Enim

Dukungan para pimpinan puncak menjadi andil besar dalam keberhasilan inovasi ini. Pelaksanaan inovasi di desa tidak terlepas dari peran penyuluh pendamping yang akan mendampingi Inovasi dan memonitor serta melatih para petani agar mampu dan mandiri dalam pembuatan MOL, serta mengaplikasikannya pada lahan pertanian yang dimiliki oleh petani. Balai penyuluhan merupakan wadah para penyuluh dalam melaksanakan tugas pokok fungsi penyuluhan serta memfasilitasi di dalam pelaksanaan tugastugas penyuluhan sebagaimana yang disebutkan di atas. Adapun manfaat yang dihasilkan dari praktik baik pertanian berkelanjutan melalui pupuk organik (MOL), adalah sebagai berikut:  Menciptakan kemandirian petani dalam menghasilkan pupuk Kemudahan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses pembuatan pupuk organik cair MOL, menjadikan para petani menjadi mandiri. Setelah melalui serangkaian proses penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan oleh penyuluh pertanian dalam memperoleh pengetahuan tentang pembuatan MOL,

para petani sudah

menciptakan pupuk buatan sendiri.

mandiri dalam

BSIAN Seri 1

277

 Menghilangkan ketergantungan para petani terhadap penggunaan pupuk kimia

Dengan adanya pupuk organik cair buatan sendiri, kemudahan dalam pembuatannya, dan murahnya harga dalam membuat

pupuk,

menjadikan para petani tidak tergantung lagi pada pupuk kimia, yang mana pupuk kimia diperoleh dari pupuk hasil olahan industry, dibutuhkan keahlian khusus dalam produksinya, dan juga mahalnya harga beli bagi para petani, menjadikan petani beralih

pada

penggunaan pupuk lokal buatan sendiri.  Meningkatkan kesejahteraan para petani; Dengan kemampuan petani dalam menghasilkan pupuk organik cair MOL dengan mengandalkan hasil limbah rumah tangga maupun limbah hayati yang tersedia di pekarangan, mampu menaikkan taraf hidup bagi petani itu sendiri, yaitu dengan mengemas pupuk cair organik MOL dalam kemasan yang menarik dan menjualnya melalui koperasi unit desa ataupun langsung kepada pengguna pupuk organik.  Memberikan hasil panen yang berkualitas tinggi; Penggunaan

pupuk

organik

pada

tanaman

pertanian

akan

menghasilkan panen yang bersifat organik, seperti padi organik, jagung organik, sayur-mayor organik, dan sebagainya. Tanaman organik memiliki kualitas baik sehingga memiliki nilai jual yang tinggi.  Menciptakan kondisi alam yang ramah lingkungan Larutan MOL adalah larutan fermentasi yang berbahan dasar dari sumber daya yang tersedia, mengandung unsur hara makro dan mikro mengandung mikroorganisme berpotensi sebagai perombak bahan organik, perangsang pertumbuhan dan agen pengendali hama dan 7 penyakit tanaman sehingga baik digunakan sebagai dekomposer, pupuk hayati, dan pestisida organik (Purwasasmita, 2009). Larutan MOL yang mempunyai kualitas baik mampu meningkatkan kesuburan tanah, dan pertumbuhan tanaman secara berkelanjutan.


278

Praktik baik yang dilakukan oleh Kabupaten Muara Enim memiliki kesamaan dengan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Malang. Kesamaan terebut adalah kesulitan dalam merubah mindset masyarakat dan petani akan bahaya yang ditimbulkan oleh penggunaan pupuk anorganik, di mana walaupun masa perolehan hasil panen yang singkat dan kuantitas yang banyak, namun dampak kedepannya adalah tanah menjadi padat dan mengurangi tingkat kesuburan sehingga tidak dapat di olah kembali untuk generasi berikutnya. Selain itu masih belum membudayanya kebiasaan mengkonsumsi beras organik atau produk organik di kalangan masyarakat, karena sebagian masyarakat beranggapan bahwa konsumsi beras organik lebih mahal dibandingkan dengan beras biasa 85. Adapun lesson learnt dari praktik baik inovasi pertanian organik melalui Mikro Organisme Lokal (MOL) adalah komitmen dan penggalangan kolaborasi berbagai pihak memiliki andil besar suksesnya penyebaran MOL di Kabupaten Muara Enim, dan sebagai jaminan dari keberlanjutan praktik baik ini dituangkan dalam sebuah kebijakan dalam bentuk Surat Bupati Nomor 667/Bappeda-Litdal PP/ 2015 tanggal 26 Juni 2015 tentang Daftar Inovasi Laboratorium Inovasi Tahun 2015.

Pemodelan Inovasi Berdasarkan pengalaman dua pemerintah daerah dalam mengembangkan praktik baik pertanian berkelanjutan melalui MOL, maka setidaknya dapat disimpulkan bahwa kedua model tersebut dapat ditempuh dengan berbagai cara, di mana setiap daerah memiliki cara sesuai dengan kekhasan daerah nya masing-masing. Jika kita lihat pada praktik baik yang dilakukan oleh

85

Hasil Wawancara Tim Inovasi LAN bersama Kepala BP4K Kabupaten Muara Enim dalam

Monitoring dan Evaluasi Laboratorium Inovasi tanggal 28-29 Oktober 2015, bertempat di Kantor BP4K Kabupaten Muara Enim.

BSIAN Seri 1

279

Pemerintah Kabupaten Malang, disini terlihat bahwa pertanian berkelanjutan

melalui MOL sudah dianggap sebagai kebutuhan bagi masyarakat Kabupaten Malang yang memiliki potensi unggulan dalam bidang pangan,

sehingga tinggal bagaimana peran pemerintah dalam memberdayakan petani

dan

masyarakat

sekitar

untuk

lebih

meningkatkan

lagi

pengembangan konsep MOL ke seluruh wilayah Kabupaten Malang. Selanjutnya

praktik baik pertanian berkelanjutan melalui MOL yang

dikembangkan di Kabupaten Muara Enim, merupakan sebuah kegiatan yang perlu di-injeksi-kan pada seluruh lapisan masyarakat. Sehingga pemerintah memasukan praktik baik tersebut ke dalam agenda prioritas daerah dan inovasi daerah, mengingat cara untuk memperoleh pupuk, baik pupuk organik maupun anorganik di Kabupaten Muara Enim, terbilang cukup mahal. Selain itu pemberdayaan petani dan masyarakat melalui MOL yang diolah dari bahan-bahan yang tersedia di sekitar pekarangan akan mampu meningkatkan pendapatan serta meningkatkan wirausaha bagi petani dan masyarakat sekitar. Berdasarkan paparan dua praktik baik pertanian berkelanjutan melalui MOL, maka dapat disimpulkan, bahwa keduanya memiliki kesamaan tujuan yaitu untuk menciptakan kelestarian lingkungan serta untuk menciptakan kemandirian dan meningkatkan pendapatan petani dan masyarakat sekitarnya. Namun dalam pelaksanaannya kedua model tersebut memiliki perbedaan pendekatan. Pelaksanaan praktik pertanian berkelanjutan melalui MOL yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Muara Enim menggunakan pendekatan Pemerintah

Kabupaten

regulasi.

Malang

Sedangkan pelaksanaan

dilakukan

dengan

pada

menggunakan

pendekatan proaktif dari masyarakat, sebagaimana yang digambarkan dalam model di bawah ini:


280

Gam bar 35. Pemodelan Inovasi Pertanian Berkelanjutan Melalui MOL

Model tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah daerah lain yang ingin menciptakan pertanian berkelanjutan melalui pupuk organik (MOL) menuju pembangunan pertanian berwawasan lingkungan. Strategi ini tentunya tidak menjadi acuan semata, namun dapat dilakukan melalui pendekatan terbaik lainnya sesuai dengan kondisi dan konteks pada setiap daerah.

Daftar Pustaka Agus

Nugroho

Setiawan,

Jurusan

Agroteknologi,

Universitas

Muhammadiyah Yogyakarta dalam Krisis Pangan dan Kebangkitan Bidiyanto, M. 2002, Mikrobiologi Terapan. Universitas Muahammadiyah, Malang. Hal 159. Badan Pusat Statistik, Laporan Bulanan Data Sosio Ekonomi Edisi 76, September 2016 Departemen Pertanian, 1995. Hasil Penelitian Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat .

BSIAN Seri 1

Universitas

Hasanuddin,

dalam

Pertanian

281

Didi Rukmana, Jurusan Sosial-Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Berkelanjutan:

Mengapa, Apa dan Pelajaran Penting dari Negara Lain

Ecological Agriculture Projects. 1989. Sustainability Agriculture .EAP Publication–16. Macdonald College of Mc Gill University FAO Committee on Agriculture (COAG). 1999. Based on Organik agriculture. Romeon25-26 January1999 Fardiaz, Srikandi, Mikrobiologi Pangan 1, 1992, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Gudon Esje dan Daniel, Menggugat Revolusi Hijau Orde Baru, dalam Wacana No.12/Juli-Agustus 1998: 2-3.

IRRI (1987) Los Banos, Philipines: International Rice Research Institute, Laporan International Rice Research Institute. Kasumbogo

Untung. 1997

Peranan Pertanian

Organik dalam

Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan. Makalah yang Dibawakan dalam Seminar Nasional Pertanian Organik Mubyarto, Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan. Jakarta: Sinar Harapan, 1984, hlm. 73. Nurhidayati, dkk, 2008, E-book Pertanian Organik: Suatu Kajian Sistem Pertanian terpadu dan Berkelanjutan. Purwasasmita, M. 2009. Mikroorganisme Lokal Sebagai Pemicu Siklus Kehidupan. Dalam Bioreaktor Tanaman. Seminar Nasional Teknik Kimia Indonesia, 19-20 Oktober 2009. Pusat Inovasi Tata Pemerintahan, LAN. 2015. Laboratorium Inovasi Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Penyuluhan Pertanian, KKM UNPAD Desa Sawit Kec. Darangdan Kab. Purwakarta (Dosen pada Jurusan Ilmu Tanah dan Manajemen Sumberdaya Lahan Pertanian UNPAD), 7 Agustus 2008


282

Sisworo, W.H, 2006. Swasembada Pangan dan Pertanian Berkelanjutan. Tantangan Abad 21: Pendekatan Ilmu Tanah, Tanaman dan Pemanfaatan Iptek Nuklir, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Jakarta

Sumarsih, S. 2003. Mikrobiologi Dasar. Yogyakarta: UPN Veteran Undang-Undang No.18 tahun 2012 tentang Pangan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) Nomor 70/Permentan/SR.140/ 10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah. Keputusan Bupati Malang No. 180/219/KEP/421.013/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Malang No.180/170/KEP/421.013/2012 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Malang. Bupati Malang No. 58 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2014. Rencana Strategis Kementerian Pertanian, 2015-2019, hal 2, 4 dan 5. Keputusan Menteri Pertanian No. 09/SK/Mentan/Bimas/XI.1996. http://inovasi.lan.go.id. https://seafast.ipd.ac.id/article/Pidato-Bung-Karno_Peletakan-BatuPertama.pdf http://alamtani.com/pertanian-organik.html. http://sains.kompas.com/read/2011/05/06/15381139/Mikroorganisme.Lokal. Mandirikan.Petani http://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/pengenalan/Contents/Default.aspx http://bappekab.malangkab.go.id/downloads/EXSUM%20MP%20Agropolit an.pdf.

https://m.tempo.co/read/news/2010/03/16/058232880/pemerintahmalang-galakkan-penggunaan-pupuk-organik.

283

BSIAN Seri 1

https://m.tempo.co/read/news/2008/03/11/058119032/kabupaten-malangberambisi-menjadi-sentra-pertanian-organik. https://pesonaagro.wordpress.com/profil/. http://www.malang-post.com/features/65365-melihat-kampung-organikpesona-agro-kedungkandang. http://pagelaran.malangkab.go.id/?p=1726. http://www.malang-post.com/features/titik-widayati-pelopor-pertanianorganik-di-kota-malang. http://banksampahberlian.wixsite.com/malang/singlepost/2016/02/15/Pelatihan-pembuatan-MOL-untuk-TanamanOrganik. http://surabaya.bisnis.com/read/20150727/10/82236/malang-canangkandesa-organik-di-100-desa.

http://surabaya.tribunnews.com/2016/03/21/alami-alih-fungsi-lahan-suburdi-jatim-terus-menyusut http://www.malangtimes.com/baca/13880/20160816/155025/stop-organikkabupaten-malang-beralih-ke-pertanian-ramah-lingkungan/. http://www.muaraenimkab.go.id/web/web/kontent/66/potensi_unggulan. http://cybex.pertanian.go.id/gerbangdaerah/detail/1144. http://www.blhmuaraenim.com/2012/11/budidaya-pertanian-padi-organikdengan-pola-sri/. http://news.okezone.com/read/2012/06/28/450/655100/masa-depanlebih-baik-dengan-pertanian-organik.


284

285

BSIAN Seri 1

INOVASI PENGEMBANGAN SISTEM IRIGASI BERBASIS TENAGA SURYA* Dewi Oktaviani

Latar Belakang Istilah irigasi memang lebih dikenal dalam dunia pertanian. Irigasi didefinisikan sebagai pengaturan pembagian atau pengaliran air menurut sistem tertentu untuk sawah dan sebagainya (KBBI). Sedangkan berdasarkan UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pengertian irigasi dimaknai sebagai usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian (Pasal 1 nomor 17). Dalam hal untuk menunjang pertanian, saat ini masih banyak permasalahan yang dihadapi. Salah satunya terkait dengan sumber daya air. Kondisi sumber daya air yang terbatas dan banyak mengalami gangguan akibat adanya perubahan iklim serta adanya degradasi lingkungan, telah menyebabkan kebutuhan air untuk kepentingan pertanian semakin kompetitif. Kondisi ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan air tanaman, khususnya tanaman pertanian. *Tul isan i ni merupakan hasil saduran dari tulisan ya ng berjudul “Rancang Bangun Sistem Irigasi Pipa Otoma tis La han Sawah Berbasis Tenaga Surya” karya Sudirman Sirait. Institut Pertanian Bogor (IPB). 2015


286

Masalah kekurangan atau kelebihan air juga dapat menyebabkan tanaman tidak dapat tumbuh dan berproduksi secara optimal. Khusus dalam mengatasi masalah kekurangan air sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi penggunaan air irigasi, diperlukan adanya penerapan teknologi pengelolaan irigasi yang efektif dan efisien, sehingga penggunaan air irigasi per satuan berat produk tanaman pertanian yang dihasilkan, diharapkan akan lebih kecil. Salah satu bentuk penerapan teknologi yang dimaksud adalah dengan memanfaatkan tenaga surya (matahari) karena memiliki potensi yang dianggap mampu menyediakan kebutuhan konsumsi energi yang besar, terutama yang dapat digunakan untuk menghasilkan produksi listrik. Penggunaan tenaga surya dalam pengelolaan irigasi masih banyak belum dimanfaatkan. Padahal Indonesia memiliki begitu besar potensi tenaga surya. Untuk itu, penerapan teknologi ini dalam dunia pertanian sudah menjadi sangat urgen, terlebih di berbagai daerah yang selalu mengalami perubahan iklim dan adanya ketidakseimbangan dalam pasokan air dalam tanah, namun memiliki sumber energi matahari yang berlimpah. Dalam dunia pertanian, hal ini jelas membutuhkan kepastian, terutama untuk pengelolaan teknologi untuk menciptakan sistem irigasi yang mudah dan murah bagi petani. Pemanfaatan energi matahari inilah yang dapat dimanfaatkan sebagai solusi guna menarik pasokan air dalam tanah, tetapi tidak menggunakan tenaga listrik yang besar. Sistem ini dapat disebut sebagai pemanfaatan tenaga surya dalam sistem irigasi. Pemanfaatan tenaga surya di sini menggunakan otomatisasi irigasi pipa melalui sistem yang tidak menggunakan bahan bakar karena hanya berbasis pada tenaga surya. Pemanfaatan tenaga surya ini dapat disebut sebagai salah satu bentuk inovasi yang dapat digunakan pada daerah yang memiliki tenaga surya yang berlimpah, sehingga pemanfaatannya akan lebih efektif

BSIAN Seri 1

287

dan efisien. Namun dalam pelaksanaannya tidak hanya penekanan pada

pemanfaatan tenaga surya saja, melainkan juga dapat menjaga tinggi muka

air di lahan sawah sesuai dengan yang diinginkan. Pengaturan tinggi muka air di lahan sawah tidak mungkin jika dilakukan dengan cara manual dan

sistem buka-tutup pintu air yang selama ini banyak dipakai (Hardjoamidjojo dan Setiawan, 2001; Tusi, 2010). Pengaturan tinggi muka air dipengaruhi pula secara langsung oleh tingginya curah hujan dan kondisi iklim mikro serta proses evapotranspirasi yang bervariatif dengan jenis tanaman dan waktu. Oleh karena itu, desain sistem irigasi dengan memanfaatkan teknologi otomatis menjadi satu alternatif yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi penggunaan air irigasi di lahan sawah.

Tujuan dan Manfaat Pemanfaatan tenaga surya dalam sistem irigasi ini merupakan bentuk pengembangan inovasi dalam sistem irigasi yang menggunakan teknologi untuk mengendalikan tinggi muka air sehingga akan lebih efisien dalam penggunaan air yang ada dalam irigasi. Pemanfaatan ini dapat dilakukan sebagai bentuk alternatif untuk mengatasi upaya peningkatan efisiensi dalam penyaluran air irigasi yang secara simultan lebih kepada pemanfaatan tenaga surya. Selain itu, dapat dijadikan sebagai cara untuk mengatasi masalah kekurangan air, namun tetap dapat memberikan hasil produktivitas yang tinggi dan tetap efisien dalam sistem irigasi, sehingga penerapan teknologi pemanfaatan tenaga surya dalam pengelolaan irigasi akan lebih efektif dan efisien.


288

Tinjauan Literatur Inovasi

P

osisi Indonesia yang berada di garis khatulistiwa memiliki potensi energi tenaga surya yang cukup tinggi. Karena matahari terus ada sepanjang tahun, dengan rata-rata bersinar 6 hingga 8 jam per

harinya. Sedangkan rata-rata lama

penyinaran ideal

yang dapat

memproduksi listrik pada panel surya adalah 4 hingga 5 jam perhari. Potensi tenaga surya ini jika dipetakan, wilayah paling barat dan timur dari Indonesia memiliki potensi penyinaran ideal yang paling besar, yaitu sekitar 5 jam. Wilayah barat meliputi daerah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau, Jambi dan sebagai wilayah Bengkulu. Sedangkan wilayah timur meliputi seluruh Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan sebagian Sulawesi dengan rata-rata penyinaran 4,5 hingga 4,8 jam perharinya. Untuk wilayah Pulau Jawa memiliki lama penyinaran paling kecil, yaitu hanya sekitar 3 hingga 3,5 jam perhari. Potensi energi terbesar berada di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah, dengan rata-rata lama penyinaran sekitar 4 jam perhari. Sementara pulau Kalimantan, potensinya cukup baik yaitu antara 4 hingga 4,5 jam penyinaran dalam perharinya. Variasi perbedaan di pulau ini pun dalam wilayahnya tidak terlampau besar.

Gambar 36. Peta Potensi Tenaga Surya di Indonesia

289

BSIAN Seri 1

Sumber : https://janaloka.com/potensi-energi-matahari-di-indonesia/

Selain itu, potensi tenaga surya yang ada pun dapat dikatakan mencapai rata-rata 4,8 kilowatt hour (kwh) per meter2 perharinya. Hal ini setara dengan 112.000 GWp jika dibandingkan dengan potensi luasan lahan di Indonesia atau sepuluh kali lipat dari potensi di Jerman dan Eropa. Namun hingga saat ini, kapasitas yang tersalurkan dari instalasi yang terpasang baru ± 30 megawatt (MW) atau masih kurang dari satu persen dari total potensi di seluruh Indonesia. Total potensi daya penyinaran matahari ini didapat dari besar radiasi matahari per m2, sebesar 1 kwh dikalikan dengan lam rata-rata jam puncak matahari. Misalkan, di daerah Papua jam puncak matahari sebesar 5 jam, maka total potensi daya yang dapat terserap adalah 5 kwh/m2 perhari. Dengan besarnya rata-rata potensi energi matahari di Indonesia, sudah selayaknya pengembangan teknologi dengan pemanfaatan tenaga surya menjadi prioritas. Pemanfaatan teknologi ini telah mengalami kemajuan


290

yang pesat, di mana tingkat efisiensi panel yang semakin tinggi dan biaya investasi yang semakin murah. Sehingga pemanfaatan tenaga surya dapat menjawab tantangan penyediaan energi yang merata di Indonesia.

 Sistem Irigasi Perpipaan Pemanfaatan energi surya di bidang pertanian, menjadi salah satu bentuk inovasi baru yang sedang dikembangkan, sebagai maksud dalam memaksimalkan pemanfaatan sinar matahari di areal persawahan. Salah satu bentuk yang sedang dikembangkan adalah sistem irigasi bertenaga surya dengan menggunakan pipa yang otomatis dapat mengatur tingginya muka air

dengan pemanfaatan tenaga surya,

yang

terhubungan dengan panel-panel. Pengembangan jenis teknologi ini, tengah dilakukan Institut Pertanian Bogor (IPB) dari tahun 2015 oleh Sudirman Sirait sebagai pemilik hak cipta “Rancang Bangun Sistem Irigasi Pipa Otomatis Lahan Sawah Berbasis Tenaga Surya”, di mana pengembangan ini terus dilakukan dan diujicobakan di beberapa daerah hingga sekarang. Pemilihan pengembangan sistem irigasi menggunakan tenaga surya ini dianggap dapat lebih

meningkatkan efisiensi penggunaan air,

menghemat luasan tanah yang digunakan untuk jaringan, mengurangi biaya, mempermudah pemeliharaan, dan operasinya lebih mudah. Selain itu dengan penggunaan teknologi tersebut, pembagian air-nya pun akan lebih tepat dan cepat dibanding dengan penggunaan saluran terbuka, serta kualitas airnya mulai dari pump stand sampai dengan box

turn out dapat terjamin tidak ada pencemaran. Selain itu, dengan dimanfaatkannya tenaga surya maka dianggap sistem kontrol akan lebih maksimal karena jika hanya mengandalkan daya baterai yang digunakan untuk menjalankan alat kontrol, maka dianggap masih kurang memadai karena tanpa supply listrik maka sistem kontrol

BSIAN Seri 1

291

hanya dapat dipakai untuk satu kontrol saja dan tidak mampu

dioperasikan 24 jam secara kontinyu. Untuk itu, penggunaan sistem kontrol otomatis di bidang irigasi ini, akan memiliki dampak yang cukup

besar pada peningkatan sistem irigasi dan efisiensi penggunaan sumber daya air serta dapat menjaga permukaan air di lahan pada level tertentu sesuai kebutuhan tanaman.  Tingkat Kebutuhan Air untuk Irigasi Guna mengetahui tingkat kebutuhan air irigasi di lahan sawah dapat ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu; (a) penyiapan lahan (pengolahan tanah), (b) penggunaan konsumtif (kebutuhan air untuk pertumbuhan tanaman), (c) perkolasi dan rembesan, (d) penggantian lapisan air, (e) curah hujan efektif, serta (f) efisiensi irigasi (Prastowo 2010). Kebutuhan air di sawah dinyatakan dalam mm/hari atau lt/dt/ha. Kebutuhan air tanaman dipengaruhi oleh faktor-faktor evaporasi dan transpirasi yang kemudian dihitung sebagai evapotranspirasi. Analisis kesetimbangan air dilakukan untuk melihat kuantitas dari masing-masing komponen kesetimbangan air di lahan sawah. Menurut Hardjoamidjojo dan Setiawan (2001), bahwa peningkatan kekurangan air dan penggunaan lahan dapat mengubah keseimbangan air dan kesehatan ekologi suatu lahan pertanian. Analisis kesetimbangan air untuk irigasi genangan khususnya lahan sawah dapat dilakukan berdasarkan rumus berikut:

Irr + Re = ETc + P + Ro + dS keterangan: Irr : irigasi (mm/hari) Re : hujan efektif (mm/hari) ETc : evapotranspirasi (mm/hari) P : perkolasi (mm/hari)


292

Ro : limpasan (mm/hari) dS : perubahan simpanan air di lahan (mm/hari). Besarnya evapotranspirasi dapat dihitung dengan metode empiris, seperti metode Radiasi, Penman-Monteith, Blaney-Criddle, dan panci evapotranspirasi. Persamaan perhitungan evapotranspirasi potensial (ETo)

dengan

menggunakan

metode

Penman-Monteith yang

dimodifikasi sebagai berikut: Eto = c.(W.Rn + (1-W) . f(u) . (ea – ed) keterangan: ETo

: evapotranspirasi potensial (mm/hari)

W

: faktor yang mempengaruhi penyinaran matahari

c

: faktor koreksi (penyesuaian kondisi cuaca akibat siang dan

malam) (1-W) : faktor berat sebagai pengaruh angin dan kelembapan Rn

: radiasi penyinaran matahari (mm/hari)

f(u)

: faktor yang tergantung dari kecepatan angin / fungsi relatif

angin ea

: tekanan uap jenuh (mbar)

ed

: tekanan uap nyata (mbar)

(ea-ed) : perbedaan tekanan uap air/ perbedaan tekanan uap jenuh rata-rata dengan tekanan uap rata-rata yang sesungguhnya dan dinyatakan dalam mbar pada temperatur rata-rata.

Kebutuhan air konsumtif adalah jumlah total air yang dikonsumsi tanaman untuk penguapan (evaporasi), transpirasi dan aktivitas metabolisme tanaman. Jumlah evapotranspirasi kumulatif selama pertumbuhan tanaman yang harus dipenuhi oleh air irigasi, dipengaruhi oleh jenis tanaman, radiasi surya, sistem irigasi, lamanya pertumbuhan,

BSIAN Seri 1

293

hujan dan faktor lainnya. Jumlah air yang ditranspirasikan tanaman tergantung pada jumlah lengas yang tersedia di daerah perakaran, suhu,

kelembapan udara, kecepatan angin, tahapan pertumbuhan, tipe

dedaunan, intensitas, dan lama penyinaran. Kebutuhan air untuk tanaman di lahan diartikan sebagai kebutuhan air konsumtif dengan memasukkan faktor-faktor tanaman (kc). Persamaan (3) digunakan untuk menghitung kebutuhan air konsumtif tanaman menurut Doorenbos dan Pruitt (1977) adalah sebagai berikut (Prastowo 2010; Triatmodjo 2013): ETc = ETo x Kc keterangan: ETc : kebutuhan air konsumtif (mm/hari) ETo : evapotranspirasi potensial (mm/hari) Kc : koefisien tanaman. Kebutuhan air konsumtif ini juga dipengaruhi oleh jenis dan umur tanaman (fase pertumbuhan tanaman). Pada saat tanaman mulai tumbuh,

nilai

kebutuhan

air

konsumtif

meningkat

sesuai

pertumbuhannya dan mencapai maksimum pada saat pertumbuhan vegetasi maksimum. Setelah mencapai pertumbuhan maksimum, nilai kebutuhan air konsumtif akan menurun sejalan dengan pematangan biji. Nilai kebutuhan air konsumtif untuk perubahan-perubahan fase pertumbuhan tanaman tersebut merupakan nilai koefisien faktor tanaman (kc). Nilai koefisien pertumbuhan tanaman (kc) tergantung jenis tanaman dan periode pertumbuhan tanaman yang ditanam, untuk tanaman jenis yang sama juga berbeda menurut varietasnya (Prastowo 2010). Laju perkolasi sangat tergantung pada sifat-sifat tanah, dan sifat tanah umumnya tergantung pada kegiatan pemanfaatan lahan atau pengolahan tanah. Pada tanah bertekstur lempung berat dengan karakteristik pengolahan (puddling) yang baik, laju perkolasi dapat mencapai 1 - 3 mm/hari. Pada tanah-tanah yang bertekstur lempung


294

lebih ringan, laju perkolasi bisa lebih tinggi. Kebutuhan air untuk mengganti lapisan air ditetapkan berdasarkan Standar Perencanaan Irigasi 1986, KP-01. Besar kebutuhan air untuk penggantian lapisan air adalah 50 mm/bulan (atau 3.3 mm/hari selama setengah bulan) selama sebulan dan dua bulan setelah transplantasi (Triatmodjo 2013).

 Kebutuhan Hidrolik Irigasi Selain itu, pengembangan teknologi irigasi ini juga dipengaruhi adanya beberapa kebutuhan hidrolik, di mana pada sistem irigasi perpipaan ini terdiri dari pipa utama, pipa monifold, pipa lateral dan valve line dapat meningkatan efisiensi penggunaan air irigasi di lahan sawah serta dapat mengurangi tingkat kehilangan air akibat evaporasi, infiltrasi, perkolasi,

run off maupun seepage. Pipa di sini sebagai saluran tertutup dan biasanya berpenampang lingkaran yang digunakan untuk mengalirkan fluida dengan tampang aliran penuh. Analisis hidrolik jaringan pipa ini dilakukan untuk menentukan rancangan jaringan irigasi perpipaan, debit aliran dan head loss. Persamaan aliran yang paling dasar adalah persamaan kesinambungan (continuity) yang berkaitan dengan aliran air

Q pada suatu penampang melintang, kecepatan aliran v dan luas A dari dua penampang yang berbeda (Triatmodjo 2013; Kodoatie 2005): Q = Av keterangan: Q : debit aliran (m3/d) A : luas penampang saluran (m2) v : kecepatan aliran (m/s). Persamaan kontinuitas dalam hal ini digunakan untuk menghitung nilai debit aliran pada jaringan irigasi. Menurut Sulistiono (2013), bahwa irigasi dengan penyaluran tertutup menggunakan pipa, sangat memungkinkan terjadinya sedimentasi di dalam pipa. Faktor kecepatan aliran di dalam

BSIAN Seri 1

295

pipa sangat berpengaruh terhadap laju sedimentasi yang terjadi, karena semakin rendah kecepatan aliran di dalam pipa maka semakin tinggi laju

sedimentasi yang terjadi di dalam pipa. Kecepatan aliran dalam pipa ditentukan dengan menggunakan persamaan Hazen-William berikut (Triatmodjo 2013): v = 0,354 CH I 0,54 D 0,63 keterangan: v : kecepatan (m/s) CH : koefisien Hazen-William I : kemiringan garis tenaga hf/L D : diameter pipa (m). Kehilangan energi (head loss) aliran pada jaringan pipa juga dapat disebabkan oleh pengecilan penampang yang mendadak (Gambar 1),

tetapi kehilangan energi (head loss) aliran pada pengecilan penampang pipa dapat dikurangi dengan membuat pengecilan penampang secara berangsur-angsur.  Sistem Kontrol Agar lebih sempurnanya pengembangan teknologi sistem irigasi ini, maka sistem kontrol menjadi salah satu kunci keberhasilan. Dalam hal ini, akan terdapat panel-panel yang akan menjadi sensor utama sebagai sistem kendali atau kontrol yang difungsikan sebagai alat (kumpulan alat) untuk mengendalikan, memerintah, dan mengatur keadaan dari suatu sistem. Sistem kontrol otomatis ini dilengkapi dengan elemen pengukuran, yaitu jenis tape Continuous Fluid Level Sensor PN12110215TC- 12. Jenis ini digunakan karena dianggap lebih lengkap dan terdapat elemen sensor yang dapat mengukur tingkat kelengasan tanah di lahan sawah. Sedangkan sensor yang dapat menunjang pengukuran tingkat kelengsaan tanah dilahan sawah yaitu jenis Vegetronik VH400.


296

Pemanfaatan jenis ini memiliki elemen kendali aktuator, sirkuit pengatur daya, dan catu daya tersendiri dan berfungsi untuk aktualisasi perintah yang diberikan oleh pengendali. Pengendali ini memiliki unit pemroses yang juga dilengkapi dengan memori dan sirkuit pembanding setpoint dengan nilai yang terbaca oleh sensor. Pada sistem kendali otomatis ini, mikrokontroler

menjadi

salah

satu

elemen

pengendali.

Pada

mikrokontroler ini, terdapat sebuah inti prosesor memori (sejumlah kecil RAM, memori program, atau keduanya), dan perlengkapan input output. Mikrokontroler ini merupakan suatu alat elektronik digital yang mempunyai masukan atau keluaran serta kendali dengan program yang dapat ditulis maupun dihapus dengan cara khusus, yaitu cara kerja mikrokontroler. Mikrokontroler ini biasa digunakan dalam produk dan alat yang dikendalikan secara otomatis, serta menjadikan proses pembuatan pada sebuah perangkat digitalmenjadi lebih mudah dan ekonomis. Dalam hal ini, jenis mikrokontroler yang digunakan adalah Arduino Uno ATMega328P, dengan spesifikasi memiliki operating

voltage 5V, rekomendasi input voltage 7-12V, batas input voltage 6-20V, memiliki 14 buah digital input/output, memiliki 6 buah analog input, DC cuurent setiap I/O Pin sebesar 40 mA, DC current untuk 3.3V sebesar 50 MA, flash memory 32 KB, SRAM 2 KB, dan EEPROM 1 KB.

Gambar 37 .Aduino Uno

297

BSIAN Seri 1

Selain mikrokontroler, dalam hal ini relay juga memainkan peranan yang sangat penting di mana relay dijadikan sebagai saklar mekanik yang dapat dikendalikan atau dikontrol secara elektronik (elektro magnetik). Saklar pada relay menyebabkan perubahan posisi off ke on pada saat diberikan energi elektromagnetik pada armatur relay tersebut. Saklar atau kontaktor relay dikendalikan menggunakan tegangan listrik yang diberikan ke induktor pembangkit magnet untuk menarik armatur tuas saklar atau kontaktor relay. Relay dibutuhkan dalam rangkaian elektronika sebagai eksekutor sekaligus interface antara beban dan sistem kendali elektronik yang berbeda sistem power supply-nya. Secara fisik antara saklar atau kontaktor dengan elektromagnet relay terpisah sehingga antara beban dan sistem kontrol juga terpisah. Relay elektromekanik terdiri dari 2 bagian utama yakni saklar mekanik dan sistem pembangkit elektromagnetik (induktor inti besi) seperti yang ditunjukkan

pada

Gambar

3.

Relay

menggunakan

prinsip

elektromagnetik untuk menggerakkan kontak saklar sehingga dengan arus listrik yang kecil (low power) dapat menghantarkan listrik yang bertegangan lebih tinggi.


298

Gambar 38. Relay (saklar magnetis)

Selain alat-alat yang digunakan tersebut, perancangan irigasi pipa otomatis berbasis tenaga surya ini juga dilengkapai peralatan perbengkelan pertanian, komputer, software Microsoft Excel yang digunakan untuk pembuatan dan simulasi program kontrol otomatis, penggaris, GPS, stopwatch, Theodolite, meteran, dan multimeter.

Strategi Pelaksanaan Inovasi

P

enerapan jaringan irigasi pipa otomatis berbasis tenaga surya ini dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi upaya peningkatan efisiensi penyaluran air irigasi di masa mendatang, yang

dalam penerapannya efisiensi irigasi perpipaan yang tinggi dapat dicapai apabila jaringan irigasi telah dirancang dengan benar dan dioperasikan secara tepat. Untuk itu, dalam pelaksanaan sistem irigasi perpipaan kendali otomatis ini memerlukan beberapa strategi, sebagai berikut:

BSIAN Seri 1

299

 Persiapan Teknis

Berdasarkan Pedoman Teknis Irigasi Perpompaan/Perpipaan yang dikeluarkan oleh Direktorat Irigasi Pertanian (Kementerian Pertanian,

2016), untuk melakukan pelaksanaan kegiatan irigasi perpipaan terdapat beberapa ketentuan standar kegiatan yang harus dipenuhi, antara lain:  Persiapan Persiapan yang harus dipersiapkan, setidaknya harus memenuhi adanya standar teknis, yaitu: 

Komponen irigasi perpipaan, meliputi: bangunan sadap, pipa, bak penampung, saluran distribusi ke lahan.



Saluran distribusi dapat berupa saluran tertutup (PVC, besi) maupun saluran terbuka (saluran irigasi

ferosemen atau

pasangan batu). 

Lahan yang akan ditanami.

 Survei Lokasi 

Lokasi pada area pengembangan tanaman pangan dengan letak sumber air berada lebih tinggi dari lahan yang akan diairi.



Lokasi diprioritaskan pada lahan yang sering mengalami kekurangan air, terutama pada musim kemarau.

 Pelaksanaan Komponen dalam pengembangan irigasi perpipaan, antara lain: 

Bangunan sadap Bangunan sadap merupakan bangunan yang berfungsi untuk menyadap/ mengambil air dari sumbernya untuk didistribusikan ke dalam pipa. Dimensi bangunan sadap disesuaikan dengan kondisi area setempat.



Bak Penampung


300

Bak penampung dibangun sebagai reservoir untuk mendekatkan jarak dari sumber air ke lahan yang akan diari. Bak penampung terbuat dari bahan yang tidak mudah bocor. 

Jaringan distribusi Saluran distribusi dapat terbuat dari pvc ataupun besi yang berfungsi untuk membawa dan atau membagi air ke lahan yang akan diari, Box Bagi, Bak Kontrol (sesuai kebutuhan di lapangan).

Tahapan pelaksanaan irigasi perpipaan antara lain: 

Membuat bangunan sadap dengan dimensi yang disesuaikan dari sumber airnya.



Pemasangan pipa (ukuran diameter pipa diurutkan besarnya dari sumber air sampai dengan bak pembagi, pipa intake (masuk) dari bangunan sadap harus disediakan stop kran sebagai pengaman agar tidak terjadi kelebihan air di pipa outake (keluaran) yang mengakibatkan

banjir.

Disetiap

titik

rawan

pipa

harus

ditambahkan nozle pembuangan tekanan udara agar tidak terjadi pecahnya pipa). 

Dibuatkan bak/boks pembagi yang mengarahkan aliran air ke lahan pertanian melalui saluran terbuka/tertutup.

 Persiapan Sistem Selain persiapan teknis yang harus dipersiapkan, persiapan secara sistem prosedur juga harus dilakukan, yaitu:  Analisis Sistem Pada tahap ini dilakukan analisis yang mencakup segala kebutuhan dalam membangun sistem teknologi otomatis irigasi dengan mengidentifikasi masalah yang meliputi model rancangan dan sistem hidraulik pipa pada jaringan irigasi, rangkaian hardware sistem kontrol otomatis, sensor water level untuk mengukur tinggi muka air

BSIAN Seri 1

301

di lahan percobaan, sensor soil moisture untuk mendeteksi nilai kadar air tanah, solar charge controller dan baterai serta perangkat

elektronika sebagai pendukung sistem kontrol irigasi otomatis di lahan sawah dengan pemanfaatan energi surya.  Perancangan Sistem Kontrol Otomatis Tahap perancangan yang dilakukan adalah perancangan software dan perancangan hardware. Pada tahap perancangan software dilakukan pembuatan dan penyesuaian program untuk melakukan

serangkaian pengujian sistem otomatis. Penulisan program kendali ditulis di halaman Arduino Uno. Bahasa pemograman didasarkan pada bahasa pemograman C/C++. Pada tahap perancangan hardware terdiri atas sensor water level (2 buah, dengan empat pin yang memiliki fungsi masing-masing), sensor soil moisture (sensor

soil moisture vegetronix VH400, terdapat 3 pin bare, red, dan black), mikrokontroler

Arduino

Uno

ATMega328P

(sebagai

kaki

penghubung pada sensor), kran air elektris Valworx 561086, baterai DC 12 volt, relay, panel surya dan solar charge controller, terminal

barrier, modul RTC dan micro SD.  Pemasangan Sistem Kontrol Otomatis pada Jaringan Irigasi Perpipaan Pemasangan jaringan irigasi dipasang pada lahan yang telah disediakan

dengan

menggunakan

sistem

perpipaan

dan

memanfaatkan gaya gravitasi dengan beda elevasi reservoir yang dapat disesuaikan. Pipa utama yang digunakan adalah berdiameter 6 inci untuk mengalirkan air ke pipa manifold yang berdiameter 3 inci sebagai outlet irigasi. Sedangkan, pipa manifold dilengkapi dengan motor kran elektris yang dikendalikan dengan sistem kontrol otomatis berdasarkan setpoint tinggi muka air di lahan sawah. Jarak

outlet ditentukan berdasarkan analisis hidraulika aliran dalam pipa dan keseragaman debit sesuai dengan kebutuhan air oleh tanaman.


302

Tinggi muka air dijadikan sebagai acuan kendali pengaturan kran elektris yang dideteksi dengan mempergunakan sensor water level yang diletakkan di bagian tengah sawah dengan setpoint bawah 0 cm dan setpoint atas 5 cm dari permukaan tanah. Sedangkan untuk mendeteksi kelengasan tanah digunakan sensor soil moisture yang ditanam pada lahan percobaan dengan kedalaman antara 5 – 10 cm (Cardenas-Lailhacar dan Dukes, 2010).  Pengujian dan Percobaan Lapang Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap sistem kontrol otomatis. Pada antar muka serial port akan ditampilkan nilai dari sensor water

level dan sensor soil moisture, sehingga dapat mengetahui dan mengamati nilainya. Selanjutnya dilakukan pengaturan penggunaan sistem kontrol dengan memasukkan nilai setpoint sebagai acuan untuk memberikan perintah pada motor kran elektrik. Sedangkan untuk percobaan lapang dilakukan sebagai bentuk implementasi dan pengujian hasil rancangan sistem kontrol otomatis pada jaringan irigasi perpipaan di lahan sawah aktual skala lapang sesuai dengan rancangan. Keluaran data yang akan diperoleh akan menjadi tinggi muka air di lahan sawah, kelembapan tanah, serta status valve yang akan digunakan.

Gam bar 39. Diagram Alir Perancangan Jaringan Irigasi Pipa

Mulai Mengidentifikasi model rancangan jaringan irigasi pipa otomatis Membuat skema lay out, menetapkan luas sub-unit dan blok irigasi

Perhitungan rancangan hidrolik sub-unit irigasi panjang dan diameter pipa utama, panjang dan diameter pipa manifold)

• • •

Analisis debit Analisis kecepatan aliran Analisis head loss cairan

No

Modifikasi lay out Ubah diameter pipa

Yes

Finalisasi lay out

Pipa tersedia di lapangan/pasaran

Yes Selesai

No

303

BSIAN Seri 1


304

Model Inovasi Sistem Irigasi Pipa Otomatis Lahan Sawah Berbasis Tenaga Surya Dalam sistem irigasi ini, pengatur tingkat kebutuhan air dalam lahan sawah yang akan digunakan, memerlukan adanya sistem yang berkerja secara otomatis mengairi lahan sawah melalui pipa-pipa yang dapat dipasang dibawah permukaan tanah. Pemasangan pipa-pipa ini merupakan salah satu cara pemberian air irigasi lahan sawah dengan pemasangan pipa berpori atau pipa yang diberi lubang-lubang kecil tertentu, dengan kedalaman letak pipa yang dapat diatur sesuai dengan jenis tanah dan jenis tanamannya. Pemasangan pipa-pipa ini pula, dapat dilakukan pengaturan jarak pipa sesuai dengan keperluan bagi masing-masing tempat. Sehingga jangan sampai kehilangan air pada sistem pendistribusian, walaupun menggunakan metode distribusi dan pemberian air yang berbeda, karena bisa saja terjadi kehilangan air sebesar (perkiraan) 40% pada sistem distribusi yang menggunakan saluran terbuka jika saluran tersebut tidak dilapisi. Salah satu faktor yang sangat menentukan dalam mendesain suatu jaringan irigasi ini adalah kebutuhan air tanaman, besarnya infiltrasi, dan besarnya evapotranspirasi. Sistem irigasi ini dilengkapi dengan sistem kontrol otomatis yang mampu menjaga tinggi muka air (water level) di lahan pada level

tertentu. Pengaturan muka air (water level) di lahan sawah dengan kontrol otomatis merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menjaga kondisi kelembapan tanah sebagai media tumbuh tanaman agar tidak sampai mengalami kekeringan dan kelebihan air serta cukup bagi lahan untuk terhindar dari kekeringan (Saptomo et al. 2004; Arif et al. 2009). Pengaturan

water level antara -10 cm sampai 2 cm pada irigasi permukaan dapat menjaga kelembaban tanah di lahan sawah berada pada kondisi pF dibawah 2 yang berarti tanah berada pada kondisi jenuh atau macak-macak dan tidak kekurangan air (Saptomo et al. 2012). Menurut Saptomo et al. (2013),

BSIAN Seri 1

305

bahwa pengkondisian lengas tanah volumetrik diantara 38.5% dan 28.7% sebagai acuan untuk mengoperasikan solenoid valve pada irigasi curah dapat mencegah kekurangan air dan sekaligus menghindari perkolasi.

Pembuatan sistem irigasi perpipaan ini, menggunakan beberapa tipe pipa yang terdiri dari pipa utama, pipa manifold, pipa lateral dan valve line yang dapat meningkatan efisiensi penggunaan air irigasi di lahan sawah serta dapat mengurangi tingkat kehilangan air akibat evaporasi, infiltrasi, perkolasi, run off maupun seepage. Pipa adalah saluran tertutup dan biasanya berpenampang lingkaran yang digunakan untuk mengalirkan fluida dengan aliran penuh. Analisis hidrolik jaringan pipa dapat dilakukan untuk menentukan rancangan jaringan irigasi perpipaan, debit aliran dan

head loss. Persamaan aliran yang paling dasar adalah persamaan kesinambungan (continuity) yang berkaitan dengan aliran air Q pada suatu penampang melintang, kecepatan aliran v, dan luas A dari dua penampang yang berbeda (Triatmodjo 2013; Kodoatie 2005). Dengan adanya sistem kontrol yang dioperasikan dengan memanfaatkan energi matahari yang telah dirubah ke tegangan DC melalui solar charge

controller untuk melakukan pengisian otomatis, maka alat ini dapat diterapkan pada tempat yang tidak terdapat aliran listrik, bahkan mampu dioperasikan selama 24 jam secara kontinu (Ingale dan Kasat, 2012). Tenaga surya ini bersifat sebagai pemberian daya yang cukup untuk menggerakkan sistem dan dapat mengatasi masalah kebutuhan listrik. Penggunaan tenaga surya juga dapat mengurangi konsumsi energi lebih dari 35% sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan petani (Alam dan Naseem, 2014). Sel surya pada dasarnya adalah suatu elemen aktif yang mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik, maka konversi ini didasarkan pada fenomena efek Photovoltaic. Sinar matahari terdiri dari foton dengan tingkat energi


306

yang berbeda tergantung spektrum dari mana sinar berasal. Ketika sinar matahari menyerang permukaan bahan Photovoltaic itu menyemburkan elektron yang menghasilkan tegangan listrik. Fenomena ini dikenal sebagai efek Photovoltaic. Sel surya dapat mengkonversi sekitar 30% dari energi radiasi matahari menjadi listrik. Gam bar 40. Ilustrasi Cara Kerja Sel Surya dengan Prinsip p-n Junction

Sumber: https://teknologisurya.wordpress.com/dasar-teknologi-sel-surya/prinsip-kerja-sel-surya/

Sel surya tersebut dapat pula dianalogikan sebagai divais dengan dua terminal atau sambungan, di mana saat kondisi gelap atau tidak cukup cahaya berfungsi seperti dioda, dan saat disinari dengan cahaya matahari dapat menghasilkan tegangan. Ketika disinari, umumnya satu sel surya komersial menghasilkan tegangan DC sebesar 0,5 sampai 1 volt, dan arus

short-circuit dalam skala milliampere per cm2. Satu modul surya biasanya terdiri dari 28-36 sel surya, dan total menghasilkan tegangan DC sebesar 12 V dalam kondisi penyinaran standar (Air Mass 1,5). Pada saat sinar matahari cukup terik menghasilkan 20–23v/1,9–2,4A (38 z– 50 watt) atau sekitar 350 watt/hari. Bahan dan cara kerja yang aman terhadap lingkungan menjadikan

BSIAN Seri 1

307

sel surya sebagai salah satu hasil teknologi pembangkit listrik yang efisien dan alternatif sumber energi.

Untuk itu, sebelum penggunaan sistem irigasi perpipaan lahan sawah ini digunakan,

dalam

operasionalnya

perlu

dilakukan

adanya

tahap

perancangan yaitu perancangan terhadap software dan hardware. Pada tahap perancangan software dilakukan pembuatan dan penyesuaian program untuk melakukan serangkaian pengujian sistem otomatis. Sedangkan tahap perancangan hardware terdiri atas sensor water level, sensor soil moisture, mikrokontroler Arduino Uno ATMega328P, kran air elektris Valworx 561086, baterai DC 12 volt, relay, panel surya dan solar

charge controller, terminal barrier, modul RTC dan micro SD. Sensor water level yang digunakan yaitu eTape Continuous Fluid Level Sensor PN12110215TC-12, dengan spesifikasi sebagai berikut:  Panjang sensor

: 14.2″ (361 mm)

 Panjang sensor aktif

: 12.4″ (315 mm)

 Lebar sensor

: 1.0″ (25.4 mm)

 Sensor output

: 400 – 2000Ω ±20%

 Resistance gradient

: 150Ω /in hi 60Ω/cm)

 Resolusi

: < 0.01″ (0.25 mm)

 Actuation depth

: Nominal 1″ (25.4 mm)

 Tahanan referensi

: 2000Ω, ±20%

 Ketahanan suhu

: 15°F – 150°F (-9°C – 65°C)

 Daya

: 0.5 Watts (VMax = 10 V)

Sensor water level memiliki empat pin yang memiliki fungsi masing-masing. Pin 1 merupakan Vin, pin 2 merupakan ground dan Vout merupakan penggabungan pin 3 dan pin 4. Sensor water level yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 2 buah yang digunakan untuk kontrol dan


308

monitoring tinggi muka air di lahan percobaan. Setiap kaki pada sensor dihubungkan dengan mikrokontroler, di mana kaki Vin dihubungkan ke port

5 V, kaki ground dihubungkan ke port ground dan kaki Vout dihubungkan ke port analog serial A1 dan A2 pada mikrokontroler. Gam bar 41. Rangkaian Sensor Water Level

Sensor soil moisture vegetronix VH400 digunakan untuk mendeteksi kelengasan tanah yang memberikan keluaran voltase yang menunjukkan level lengas tanah basis volume (volumetric water content/vwc). Sensor soil moisture memiliki tiga pin yaitu bare, red, dan black. Pin bare sebagai ground, pin red sebagai Vin (3,3 V – 20 VDC) dan pin black sebagai output sensor (0 – 3 V). Rangkaian sensor soil moisture hampir sama dengan rangkaian sensor water level. Setiap kaki pada sensor dihubungkan dengan mikrokontroler, di mana kaki Vin dihubungkan ke port 5 V, kaki ground dihubungkan pada port ground dan kaki Vout dihubungkan pada port analog serial A0 pada mikrokontroler. Sensor water level dan sensor soil moisture berkomunikasi dengan komputer melalui USB serial port. Komputer berfungsi sebagai antar muka pengguna untuk memonitor dari hasil pembacaan sensor, waktu dan aktivitas sistem kendali irigasi, serta untuk mengubah setting pengendalian yang diinginkan. Komponen ATMega328P berfungsi sebagai pengolah keseluruhan data input analog sensor water level dan sensor soil moisture,

BSIAN Seri 1

309

sehingga didapatkan nilai level muka air dan kadar air tanah pada

lahan percobaan. Pada blok mikrokontroler juga dipasang modul real time

clock (RTC) dan micro SD sehingga dapat merekam data hasil pembacaaan

sensor yang disertai dengan waktu pengukuran. Modul RTC dan micro SD dipasang pada port 3 volt, port ground, port digital 10, port digital 11, port

digital 12, dan port digital 13 yang terdapat pada mikrokontroler. Gam bar 42. Skema Rangkaian Hardware

Pada blok mikrokontroler terdapat beberapa rangkaian, antara lain relay sebagai saklar otomatis untuk menghidupkan atau mematikan sistem,

terminal barrier, panel surya dan solar charge controller sebagai pendukung sistem dengan pemanfaatan tenaga surya, baterai 12 volt sebagai sumber tegangan listrik yang akan dialirkan melalui relay untuk menggerakkan motor kran air elektris Valworx 561086 yang berfungsi sebagai buka-tutup aliran air yang akan mengalir ke jaringan irigasi (outlet irigasi).


310

Nilai setpoint level muka air lahan percobaan ditentukan pada ketinggian 0

sampai 5 cm. Ketika level muka air dilahan percobaan berada di bawah 0 cm, maka mikrokontroler akan memberikan sinyal untuk mengaktifkan relay

yang akan mengaktifkan motor kran elektris untuk buka. Demikian juga sebaliknya ketika level muka air di lahan percobaan berada di atas 5 cm, maka mikrokontroler akan memberikan sinyal untuk mengaktifkan relay dan menggerakkan motor kran elektris untuk tutup. Sistem pengaturan air akan menjadi lebih akurat karena proses kendali dilakukan dengan sistem micro

controller dan tinggi level muka air yang tidak hanya dapat dipantau tetapi juga dapat diukur. Gam bar 43. Lay-out Jaringan Irigasi Pipa Dengan Memanfaatkan Teknologi Otomatis

Gam bar 44. Tata Letak Sensor Di Lahan Sawah

Gam bar 45. Diagram Alir Sistem Kendali Otomatis

311

BSIAN Seri 1


312

Daftar Pustaka Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Cardenas-Lailhacar B, Dukes M.D. 2010. Precision of soil moisture sensor

irrigation controllers under field conditions. Agricultural Water Management. 97 : 666 – 672. doi:10.1016/j.agwat.2009.12.009. Hardjoamidjojo S, Setiawan B.I. 2001. Pengembangan dan Pengelolaan Air

di Lahan Basah. Buletin Keteknikan Pertanian 15 (1): 40 47. Kodoatie Robert J. 2005. Hidrolika Terapan : Aliran Pada Saluran Terbuka

dan Pipa. Yogyakarta (ID): CV. Andi Offset. Direktorat

Irigasi

Pertanian.

2016.

Pedoman

Teknis

Irigasi

Perpompaan/Perpipaan. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Kementerian Pertanian. Prastowo. 2010. Irigasi Tetes : Teori dan Aplikasi. Bogor (ID): IPB Press. Sirait, Sudirman. 2015. Rancang Bangun Sistem Irigasi Pipa Otomatis Lahan

Sawah Berbasis Tenaga Surya. Bogor : Institut Pertanian Bogor (IPB). Sulistiono P. 2013. Analisis Karakteristik Aliran Dalam Boks Bagi Pada Sistem

Irigasi Perpipaan. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor. Triatmojo B. 2013. Hidraulika II. Cetakan ke-9. Yogyakarta (ID): Beta Offset. Jurnal Irigasi. Vol 10, No.2, Oktober 2015. http://jurnalirigasi_pusair.pu.go.id/index.php/jurnal_irigasi/article/view/32 http://web.irigasi.net/sites/default/files/Exsum%20Summary%20Pengemba ngan%20Irigasi%20Perpipaan.pdf http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/79352 https://janaloka.com/potensi-energi-matahari-di-indonesia/ https://teknologisurya.wordpress.com/dasar-teknologi-sel-surya/prinsipkerja-selsurya/ jurnalirigasi_pusair.pu.go.id/index.php/jurnal_irigasi/article/.../3 2

Catatan :

313

BSIAN Seri 1

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................


314

Catatan : ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................

Catatan :

315

BSIAN Seri 1

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................


316

Catatan : ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................

Catatan :

317

BSIAN Seri 1

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................


318

Catatan : ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................

Catatan :

319

BSIAN Seri 1

............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................


320

Catatan : ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................

Catatan :

321

BSIAN Seri 1

............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................


322

Catatan : ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................

Catatan :

323

BSIAN Seri 1

............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................


324

Catatan : ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................

Catatan :

325

BSIAN Seri 1

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................


326

Catatan : ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................

327

BSIAN Seri 1

1

BSIAN Seri 1

1

Pengembangan Model Inovasi Tata Pemerintahan & Pelayanan Publik

Recommend Documents