Kapita Selekta Model Inovasi Pelayanan Desa Pusat Inovasi Pelayanan Publik INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

Latar Belakang Pijakan Kebijakan Konsep Pelayanan Publik Pelayanan Desa Saat Ini One Stop Services di Desa Lebo

Permasalahan Pelayanan Desa Menuju Model Inovasi Pelayanan Desa Model Inovasi Pelayanan Desa

Kapita Selekta

Model Inovasi Pelayanan Desa Pusat Inovasi Pelayanan Publik Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

Lembaga Administrasi Negara Gedung B Lt. 5 Jln. Veteran No. 10 Jakarta Telepon 021 – 3868201 ext. 143 - 145 Email: [email protected]; [email protected] Facebook: Pusat Inovasi Pelayanan Publik

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA Pengarah: Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, SH, MA Kania Damayanti, SE, MPP (Almh) Dr. Basseng, M.Ed Erfi Muthmainah, SS, MA

Reviewer: Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, SH, MA Erfi Muthmainah, SS, MA

Penulis: Ria Veriani, SIP, MPA Marsono, SE, MM Anggota Tim: Menik Noviati, SE, M.Si Witra Apdhi Yohanitas, S.Kom Harditya Bayu Kusuma, S.Sos., M.Si Teguh Henry Prayitno, S.IAN Isni Kartika Larasati, S.Pd Gunanto, S.Sos Sundari Rachmasari, SAP Ramelan i Kapita Selekta Model Inovasi Pelayanan Desa – Pusat Inovasi Pelayanan Publik

Prolog

Desaku yang kucinta, pujaan hatiku, Tempat ayah dan bunda dan handai taulanku. Tak mudah kulupakan, tak mudah bercerai, Selalu kurindukan, desaku yang permai……….

ii Kapita Selekta Model Inovasi Pelayanan Desa – Pusat Inovasi Pelayanan Publik

SAMBUTAN Pemberlakuan Asean Community 2015 menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi oleh Indonesia. Sistem pasar tunggal dan liberasi ekonomi kawasan pun harus segera disikapi dengan langkah antisipatif. Tantangan yang sudah ada di depan mata itu harus segera kita jawab agar bangsa Indonesia mampu menjadi pemain di tengah pergulatan pasar bebas kawasan. Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk menjawab tantangan itu adalah melakukan reformasi sektor publik (public sector reform) khususnya di bidang inovasi pelayanan publik (public services innovation). Inovasi pelayanan publik dipandang perlu dilakukan agar kinerja pelayanan bisa optimal. Hal ini tentunya juga berlaku di tingkat Desa melalui pelayanan dasar yang akan dilakukan di tingkat desa. terlebih lagi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Inisiasi Model Inovasi Pelayanan Desa menjadi sangat penting dalam menuju kemandirian desa. Lembaga Administrasi Negara melalui Pusat Inovasi Pelayanan Publik Kedeputian Bidang Inovasi Administrasi Negara memiliki posisi strategis sebagai lembaga think tank dalam melakukan berbagai upaya untuk mengakselerasi perubahan dalam inovasi pelayanan publik. Akhirnya, kami berharap agar Kapita Selekta Model Inovasi Pelayanan Desa dapat memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat pada umumnya, serta kementerian/lembaga, pemerintah daerah baik provinsi kabupaten dan kota pada khususnya, terlebih lagi bagi pemerintah desa. Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara

Tri Widodo Wahyu Utomo

iii Kapita Selekta Model Inovasi Pelayanan Desa – Pusat Inovasi Pelayanan Publik

KATA PENGANTAR Isu strategis terkait Model Inovasi Pelayanan Desa menjadi isu strategis yang penting untuk diperbincangkan, terlebih lagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa. UndangUndang ini menjadi stimulus tersendiri bagi desa untuk mengembangkan otonomi desa berdasarkan kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan berdasarkan hak asal usul. Kemandirian desa dari segala sisi mutlak diperlukan demi membangun Indonesia dari Pinggiran. Kemandirian desa ini menjadi pemantik bagi kepala desa untuk melakukan pembenahan dalam pelayanan desa. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan inovasi di dalam bidang pelayanan desa. Pusat Inovasi Pelayanan Publik berupaya memberikan gambaran model inovasi pelayanan desa. Model ini diterapkan pada pelayanan administratif dan non administratif di desa. Harapan kami, semoga Kapita Selekta Model Inovasi Pelayanan Desa dari Pusat Inovasi Pelayanan Publik dapat menjadi khasanah baru bagi bangsa Indonesia khususnya di bidang Inovasi Pelayanan Publik pemerintahan desa.

Plt. Kepala Pusat Inovasi Pelayanan Publik

Basseng

iv Kapita Selekta Model Inovasi Pelayanan Desa – Pusat Inovasi Pelayanan Publik

UCAPAN TERIMA KASIH Pusat Inovasi Pelayanan Publik Lembaga Administrasi Negara menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terkira kepada berbagai pihak yang membantu penyempurnaan penulisan kapita Selekta ini. 1. Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia; 2. Bapak Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia periode 2012 – Juni 2015; 3. Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara atas bimbingan dan arahan yang tiada henti; 4. Ibu Kania Damayanti (Almh) atas bimbingan di awal penulisan paper Model Inovasi Pelayanan Desa; 5. Bapak Basseng sebagai Plt. Kapus (pada saat itu) atas bimbingan dan arahannya; 6. Ibu Damayani Tyastianti sebagai Narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang memperkaya khasanah tulisan mengenai standar pelayanan; 7. Ibu Lisbetty Tambunan sebagai Narasumber dari Kementerian Dalam Negeri yang memperkaya khasanah tulisan mengenai otonomi desa; 8. Bapak Ismail, Kepala Desa Sukamanah Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor sebagai Narasumber yang memperkaya tulisan mengenai best practices pelayanan desa; 9. Bapak Amir Hamzah sebagai Narasumber yang mewakili elemen masyarakat; 10. Camat Kecamatan Sidoarjo atas data dan informasi yang diberikan sebagai informasi pembanding dan memperkuat informasi dari desa; 11. Kepala Desa Lambang Sari Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi; Kepala Desa Lebo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo; Kepala Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan atas informasi dan data yang diberikan kepada tim penulis; v Kapita Selekta Model Inovasi Pelayanan Desa – Pusat Inovasi Pelayanan Publik

12. Lurah Sidokumpul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo; Lurah Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang atas data dan informasi yang diberikan sebagai informasi pembanding, pelengkap menuju model inovasi pelayanan desa; 13. Informan sekunder lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, namun ada dalam setiap sumber di catatan kaki.

vi Kapita Selekta Model Inovasi Pelayanan Desa – Pusat Inovasi Pelayanan Publik

DAFTAR ISI Halaman Judul Tim Penyusun

i

Prolog

ii

Sambutan

iii

Kata Pengantar

iv

Terima Kasih

v

Daftar Isi

vii

Daftar Gambar

viii

Latar Belakang

1

Pijakan Kebijakan

2

Konsep Pelayanan Publik

11

Pelayanan Desa Saat Ini

19

Permasalahan Pelayanan Desa

25

Menuju Model Inovasi Pelayanan Desa

28

Model Inovasi Pelayanan Desa

35

Penutup

40

Daftar Pustaka

41

vii Kapita Selekta Model Inovasi Pelayanan Desa – Pusat Inovasi Pelayanan Publik

DAFTAR GAMBAR

NO. Gambar 1 Gambar 2 Gambar 3 Gambar 4 Gambar 5 Gambar 6 Gambar 7 Gambar 8 Gambar 9 Gambar 10 Gambar 11 Gambar 12 Gambar 13

NAMA GAMBAR Kewenangan Lokal Berskala Desa Tahapan Pengembangan Standar Pelayanan Tahapan Pengembangan Standar Pelayanan Desa Siklus Penyusunan Standar Pelayanan Contoh Model Inovasi Standar Pelayanan Desa Standar Operasional Prosedur Desa Lebo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Contoh Maklumat Pelayanan Desa Klasifikasi Desa Peta Sebaran Desa Per Provinsi Kondisi Desa-desa Nasional per Provinsi Peta Sebaran Kondisi Desa Berdasarkan Indeks Pembangunan Desa Tahun 2014 SDM Kepala Desa/Lurah dari Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin, dan Umur Pola Hubungan Pelayanan Desa yang diharapkan

HAL 5 14 14 15 16 17 18 20 20 21 21 27 34

viii Kapita Selekta Model Inovasi Pelayanan Desa – Pusat Inovasi Pelayanan Publik

Background Penciptaan 1000 desa inovatif dari wilayah pinggiran

Latar Belakang

D

esa merupakan entitas masyarakat dan merupakan isu yang penting untuk digarap1. Hal ini disebabkan peran desa dewasa ini yang semakin penting, tuntutan yang tinggi dari warga desa kepada pemerintah, amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, serta amanah Nawacita. Hal ini juga terkait dengan alasan masa depan pemerintahan desa. Agenda Prioritas (Nawacita) ke-3 dari Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla yaitu Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Pemerintahan Joko Widodo berkeinginan untuk menciptakan 1000 desa inovatif dengan membangun wilayah dari pinggiran. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi mencanangkan Inovasi Desa berbasis Teknologi Tepat Guna, misalnya penerapan teknologi surya di desa. Inovasi yang ada selama ini lebih banyak muncul dari luar desa. Inovasi seakan menjadi sesuatu yang dipaksakan, tidak tumbuh menjadi program bottom up. Hal ini disebabkan belum tersedianya Sumber Daya Manusia desa yang kompeten dan sarana prasarana yang tidak mendukung. Inisiatif pemerintah untuk memperkenalkan program sering kali mengalami kegagalan. Inovasi sering diartikan perubahan berbasis Teknologi Informasi. sehingga perlu adanya spirit bersama bahwa membangun Pemerintahan Desa itu menjadi sesuatu yang penting. Selama ini kita menjumpai tantangan bahwa belum ada model inovasi pelayanan desa sehingga Pusat Inovasi

Tri Widodo Wahyu Utomo dalam Diskusi Terbatas Isu Strategis Model Inovasi Pelayanan Desa Pusat Inovasi Pelayanan Publik, Jakarta: 31 Agustus 2015. 1

Pelayanan Publik merasa perlu membuat telaah kajian model inovasi pelayanan desa.

Policy Background

Pijakan Kebijakan

U

ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Esensi otonomi daerah pada hakikatnya adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, termasuk di dalamnya pemerintahan desa. Desa merupakan struktur organisasi pemerintahan paling rendah di Indonesia. Desa memegang peranan dasar bagi pelayanan publik langsung kepada masyarakat. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

2

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Bab I Pasal 1

2 Kapita Selekta Model Inovasi Pelayanan Desa – Pusat Inovasi Pelayanan Publik

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia3. Agar dapat menjalankan fungsi pemerintahan desa sebagaimana mestinya, desa memiliki kewenangan desa. Kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. Secara terperinci, kewenangan Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 20144 dan dijelaskan lebih lanjut di Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 20145 adalah sebagai berikut6: 1. Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul7: Sistem organisasi masyarakat adat; Pembinaan kelembagaan masyarakat; Pembinaan lembaga dan hukum adat; Pengelolaan tanah kas desa; dan Pengembangan peran masyarakat desa

Ibid Op.cit Pasal 19 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 6 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat perubahan Pasal 34 ayat (3) bahwa selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada kewenangan (1) dan (2), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri menetapkan jenis kewenangan desa sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal. 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa pada Pasal 2 disebutkan bahwa ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul desa meliputi: a) sistem organisasi perangkat desa, b) sistem organisasi masyarakat desa, c) pembinaan kelembagaan masyarakat, d) pembinaan lembaga dan hukum adat, e) pengelolaan tanah kas desa, f) pengelolaan tanah desa atau tanah hak milik desa yang menggunakan sebutan setempat, g) pengelolaan tanah bengkok, h) pengelolaan tanah pecatu, i) pengelolaan tanah titisara, dan j) pengembangan peran masyarakat desa. Kemudian, Pasal 3 menyebutkan kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa adat meliputi: a) penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat, b) pranata hukum adat, c) pemilikan hak tradisional, d) pengelolaan tanah kas desa adat, e) pengelolaan tanah ulayat, f) kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa adat, g) pengisian jabatan kepala desa adat dan perangkat desa adat, dan h) masa jabatan kepala desa adat. 3 4


2. Kewenangan lokal berskala desa8: Pengelolaan tambatan perahu; Pengelolaan pasar desa; Pengelolaan tempat pemandian umum; Pengelolaan jaringan irigasi; Pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat desa; Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu; Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar; Pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan; Pengelolaan embung desa; Pengelolaan air minum berskala desa; dan Pembuatan jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian 3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud, Menteri dapat menetapkan jenis kewenangan desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal9: Tugas dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kewenangan lain yang ditugaskan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai peraturan perUndangundangan. Kewenangan lokal berskala desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 meliputi: a. Bidang Pemerintahan Desa; Permen Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 5 menyebutkan Kriteria Kewenangan Loka Berskala Desa meliputi a) Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat; b) Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat desa yang mempunyai dampak internal desa; c) Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat desa; d) Kegiatan yang telah dijalankan oleh desa atas dasar prakarsa desa; e) Program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga (individu, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga donor, dan perusahaan) yang telah diserahkan dan dikelola oleh desa; dan f) Kewenangan lokal berskala desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. 9 Di beberapa literatur disebutkan terdapat 2 (dua) kewenangan. Misalnya paparan dari Ismail, Kepala Desa Sukamanah berjudul Ekspose Kepala Desa Sukamanah Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor dan Damayani Tyastianti, Asisten Deputi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik III Kemenpan RB berjudul Strategi Pengembangan Standar Pelayanan Desa dalam Diskusi Terbatas “Isu Strategis Model Inovasi Pelayanan Publik Pemerintahan Desa” Pusat Inovasi Pelayanan Publik Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta: 31 Agustus 2015. 8


b. Pembangunan Desa; c. Kemasyarakatan Desa; dan d. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Gambar 1 Kewenangan Lokal Berskala Desa 4 Macam Kewenangan Bidang Pembangunan Desa: Pelayanan Dasar Desa (8), sarpras desa (14), pengembangan ekonomi lokal desa (19), dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan desa

21 kewenangan Bidang Pemerintahan Desa

4 Kewenangan Bidang Kemasyarakatan Desa

Kewenangan Lokal Berskala Desa

12 Kewenangan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Kewenangan lokal berskala desa di bidang pemerintahan desa meliputi: a. Penetapan dan penegasan batas desa; b. Pengembangan Sistem Administrasi dan Informasi Desa; c. Pengembangan tata ruang dan peta sosial desa; d. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja desa; e. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian; f. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja; g. Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan; h. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri; i. Penetapan organisasi pemerintah desa; j. Pembentukkan Badan Permusyawaratan Desa; 5 Kapita Selekta Model Inovasi Pelayanan Desa – Pusat Inovasi Pelayanan Publik

k. Penetapan perangkat desa; l. Penetapan BUM Des; m. Penetapan APB Des; n. Penetapan peraturan Desa; o. Penetapan kerja sama antar desa; p. Pemberian ijin penggunaan gedung pertemuan atau balai desa; q. Pendataan potensi desa; r. Pemberian ijin hak pengelolaan atas tanah desa; s. Penetapan desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala desa; t. Pengelolaan arsip desa; dan u. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat desa. Kewenangan lokal berskala desa di bidang pembangunan desa meliputi: a) Pelayanan dasar desa; b) Sarana dan Prasarana Desa; c) Pengembangan ekonomi lokal desa; dan d) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan desa. Kewenangan lokal berskala desa di bidang pelayanan dasar desa meliputi: a. Pengembangan pos kesehatan desa dan Polindes; b. Pengembangan tenaga kesehatan desa; c. Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu (melalui layanan gizi untuk balita, pemeriksaan ibu hamil, pemberian makanan tambahan, penyuluhan kesehatan, gerakan hidup bersih dan sehat, penimbangan bayi, dan gerakan sehat untuk lanjut usia); d. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional; e. Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa; f. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini; g. Pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan desa; dan h. Fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di desa. Kemudian kewenangan lokal berskala desa di bidang sarana dan prasarana desa meliputi: 6 Kapita Selekta Model Inovasi Pelayanan Desa – Pusat Inovasi Pelayanan Publik

a. Pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai desa; b. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa; c. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani; d. Pembangunan dan pemeliharaan embung desa; e. Pembangunan energi baru dan terbarukan; f. Pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah; g. Pengelolaan pemakaman desa dan petilasan; h. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan; i. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa; j. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier; k. Pembangunan dan pemeliharaan lapangan desa; l. Pembangunan dan pemeliharaan taman desa; m. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan n. pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa. Selanjutnya, kewenangan lokal berskala desa di bidang pengembangan ekonomi lokal desa meliputi: a. Pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa; b. Pengembangan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa; c. Pengembangan usaha mikro berbasis desa; d. Pendayagunaan keuangan mikro berbasis desa; e. Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan; f. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan desa; g. Penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan desa; h. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu; i. Penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan; j. Pengembangan benih lokal; k. Pengembangan ternak secara kolektif; l. Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri; m. Pendirian dan pengelolaan BUM Des; n. Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu; o. Pengelolaan padang gembala; 7 Kapita Selekta Model Inovasi Pelayanan Desa – Pusat Inovasi Pelayanan Publik

p. Pengembangan wisata desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten/kota; q. Pengelolaan balai benih ikan; r. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan s. Pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Kewenangan lokal berskala desa di bidang kemasyarakatan desa meliputi: a. Membina keamanan, ketertiban, dan ketenteraman wilayah dan masyarakat desa; b. Membina kerukunan warga masyarakat desa; c. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di desa; dan d. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa. Kewenangan lokal berskala desa di bidang pemberdayaan masyarakat meliputi: a. Pengembangan seni budaya lokal; b. Pengorganisasian melalui pembentukkan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat; c. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat (melalui kelompok tani, nelayan, seni budaya, dan lain-lain); d. Pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin; e. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel; f. Pengorganisasian melalui pembentukkan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa; g. Analisa kemiskinan secara partisipatif di di desa; h. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat; i. Pengorganisasian melalui pembentukkan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; j. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi desa; k. Pendayagunaan teknologi tepat guna; dan 8 Kapita Selekta Model Inovasi Pelayanan Desa – Pusat Inovasi Pelayanan Publik

l. Peningkatan kapasitas masyarakat (melalui kader pemberdayaan masyarakat desa, kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok pemuda, dan kelompok lain sesuai kondisi desa). Kewenangan-kewenangan tersebut yang akan menjadi kewenangan desa dan hal tersebut melekat pada tugas kepala desa. Tugas kepala desa adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Lebih lanjut dijelaskan bahwa wewenang kepala desa terdiri dari: memimpin penyelenggaraan desa, mengangkat dan Lahirnya Undang-Undang memberhentikan perangkat desa, Nomor 6 Tahun 2014 memberi memegang kekuasaan pengelolaan peluang lahirnya otonomi desa. keuangan dan aset desa, menetapkan Desa dapat peraturan desa, menetapkan Anggaran menyelenggarakan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), otonominya berdasarkan membina kehidupan masyarakat desa, kewenangan hak asal usul dan membina trantib masyarakat desa, kewenangan lokal berskala membina dan meningkatkan perekonomian desa. desa, mengembangkan sumber pendapatan desa, mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara, mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa, memanfaatkan teknologi tepat guna, mengkoordinasikan bangdes secara partisipatif, mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai peraturan per-Undang-undangan; dan wewenang lain sesuai ketentuan per-Undang-Undangan10. Ismail, Kepala Desa Sukamanah, disampaikan dalam Diskusi Terbatas Isu Strategis Model Inovasi Pelayanan Publik Pemerintahan Desa Pusat Inovasi Pelayanan Publik Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia tanggal 31 Agustus 2015. Lebih khusus lagi dijelaskan, seorang kepala desa berhak: mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa; mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa; menerima penghasilan tetap setiap bulan,

10


Pengaturan eksistensi desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mesti diakui memberi peluang bagi tumbuhnya otonomi desa11. Otonomi desa ini bisa dijalankan dengan memperhatikan dua kewenangan yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa12. Kedua kewenangan ini yang sepenuhnya dilakukan oleh desa. Dengan kewenangan tersebut, diharapkan nantinya desa dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, bisa berinovasi untuk desanya sendiri dengan berdasarkan adanya Peraturan Desa yang diterbitkan. Jika tidak ada Peraturan Desa, maka tidak berlaku otonomi desa. Dana desa yang dicairkan juga ditujukan untuk melaksanakan kedua kewenangan dimaksud. Lebih lanjut ditegaskan Basseng, bahwa inovasi yang dapat dijalankan intinya ada di kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa13. Inovasi akan terlihat dari tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan; mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; serta memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa. Selanjutnya, kewajiban kepala desa: memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika; meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa; menaati dan menegakkan peraturan per-UU; melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari KKN; menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan; menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik; mengelola keuangan dan aset desa; melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa; menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa; mengembangkan perekonomian masyarakat desa; membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa; memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa; mengembangkan potensi SDA dan melestarikan lingkungan hidup; dan memberikan informasi kepada masyarakat desa. 11 Amir Hamzah, Yayasan Layung Fajar Indonesia, “Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Desa” disampaikan dalam Diskusi Terbatas Isu Strategis Model Inovasi Pelayanan Publik Pemerintahan Desa Pusat Inovasi Pelayanan Publik Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia tanggal 30 Juli 2015 12 Lisbetty B. Tambunan, dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, disampaikan dalam Diskusi Terbatas Isu Strategis Model Inovasi Pelayanan Publik Pemerintahan Desa Pusat Inovasi Pelayanan Publik Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia tanggal 31 Agustus 2015. 13 Basseng, disampaikan dalam Diskusi Terbatas Isu Strategis Model Inovasi Pelayanan Publik Pemerintahan Desa Pusat Inovasi Pelayanan Publik Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia tanggal 31 Agustus 2015.


Public Services Concept

Pelayanan Publik adalah pelayanan yang ditujukan untuk masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Peraturan Desa nya, misalnya Peraturan Desa mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Perdes Wisata lokal berskala desa. Harapannya ke depan, otonomi desa terlihat dari seberapa besar sumber pendapatan desa yang masuk. Pada dasarnya, inovasi desa terletak pada bagaimana mendekatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Konsep Pelayanan Publik

F

ungsi dasar dari pemerintahan adalah memberikan pelayanan publik. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pelayanan tersebut terdiri dari pelayanan administrasi umum, pelayanan barang publik dan jasa publik14. Merujuk pada Undang-undang Pelayanan Publik, setidaknya ada empat hal yang harus dilakukan oleh pemerintah desa, meliputi: Menyusun dan menetapkan standar pelayanan; Menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan; Menempatkan

Hal tersebut senada dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 5 ayat 1 yang menyebutkan bahwa ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup tersebut meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

14


pelaksana yang kompeten; dan Menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pasal 1 menyatakan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur15. Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip: 1. Sederhana. Standar pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara. 2. Partisipatif. Penyusunan standar pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan. 3. Akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam standar pelayanan harus dapat

STANDAR PELAYANAN DESA

PARTISIPATIF

AKUNTABEL

BERKELANJUT AN

TRANSPARANSI

BERKEADILAN

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 1 ayat (7) dan Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Bab II bagian Lampiran.

15


dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan. 4. Berkelanjutan. Standar pelayanan harus terus-menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan. 5. Transparansi. Standar pelayanan harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. 6. Keadilan. Standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental. Komponen dalam standar pelayanan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 dibedakan menjadi dua bagian yaitu: Komponen dalam 1. Komponen standar Standar Pelayanan: pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) Service Manufacturing meliputi: Persyaratan; Delivery Sistem, mekanisme, dan prosedur; Jangka waktu pelayanan; Biaya/tarif; Produk pelayanan; dan Penanganan pengaduan, saran, dan masukan. 2. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi: Dasar hukum; Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas; Kompetensi pelaksana; Pengawasan internal; Jumlah pelaksana; Jaminan pelayanan; Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan Evaluasi kinerja pelaksana. Untuk model pemerintahan desa, tahapan pengembangan standar pelayanannya adalah mengidentifikasi kewenangan terlebih dahulu, kemudian ditentukan jenis kewenangannya. 13 Kapita Selekta Model Inovasi Pelayanan Desa – Pusat Inovasi Pelayanan Publik

Gambar 2 Tahapan Pengembangan Standar Pelayanan16

IDENTIFIKASI KEWENANGAN

JENIS PELAYANAN

Berikut contoh identifikasi kewenangan desa untuk mengembangkan standar pelayanan: Gambar 3 Tahapan Pengembangan Standar Pelayanan Desa17 18

Kewenangan Desa •Kewenangan berdasarkan hak asal usul: sistem organisasi perangkat desa, sistem organisasi masyarakat adat, pembinaan kelembagaan masyarakat, pembinaan lembaga dan hukum adat, pengelolaan tanah kas desa, pengelolaan tanah desa atau tanah hak milik desa yang menggunakan sebutan setempat, pengelolaan tanah bengkok, pengelolaan tanah pecatu, pengelolaan tanah titisara, dan pengembangan peran masyarakat desa •Kewenangan lokal berskala desa: bidang pemerintahan desa, pembangunan desa, kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa

Jenis Pelayanan (menuju Otonomi Desa) •Pengelolaan Tanah Desa •Pemerintahan desa •Pembangunan Desa •Kemasyarakatan desa •Pemberdayaan Masyarakat •Pengelolaan Hukum Adat dan Masyarakat adat

Damayani Tyastianti, “Strategi Pengembangan Standar Pelayanan Desa” disampaikan dalam Diskusi Terbatas Isu Strategis Model Inovasi Pelayanan Desa Pusat Inovasi Pelayanan Publik, Jakarta: 31 Agustus 2015.

16

17https://www.google.co.id/search?hl=id&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1011&bih=688&

q=kewenangan+desa&oq=kewenangan+desa&gs_l=img.3..0i24l8.1331.4660.0.5185.15.11.0.4.4. 0.87.788.11.11.0....0...1ac.1.64.img..0.15.808.hI5nAUve1HQ#imgrc=lZfvKBQ5pXfK8M%3A (sumber gambar 1) 18https://www.google.co.id/search?hl=id&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1011&bih=688& q=kewenangan+desa&oq=kewenangan+desa&gs_l=img.3..0i24l8.1331.4660.0.5185.15.11.0.4.4. 0.87.788.11.11.0....0...1ac.1.64.img..0.15.808.hI5nAUve1HQ#hl=id&tbm=isch&q=pelayanan+desa &imgrc=mwBLmo9YBiFY4M%3A (sumber gambar 2)


Adapun siklus penyusunan Standar Pelayanan pemerintahan desa dapat dijelaskan sebagai berikut:

dalam

Gambar 4 Siklus Penyusunan Standar Pelayanan19

PERBAIKAN BERKELANJUTAN

Penyusunan Rancangan Standar Pelayanan

Pembahasan Rancangan Standar Pelayanan dengan Masyarakat

Musyaw arah Desa

Penetapan Standar Pelayanan

Penetapan dan Penerapan Maklumat Pelayanan

Pemantauan dan Evaluasi

Dalam model inovasi pelayanan desa, contoh standar pelayanan desa antara lain sebagai berikut:

19

Ibid


Gambar 5 Contoh Model Inovasi Standar Pelayanan Desa

STANDAR PELAYANAN DESA XXX Dasar Hukum

•Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa •Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa •Peraturan Desa Nomor .... tentang Pelayanan Desa

•6 Hari Kerja Waktu •08.00 - 15.00 WIB Pelayan an •Pelayanan Kependudukan: Pembuatan KTP, KK, Surat Keterangan Pindah, Surat Domisili Jenis Pelayan an

Biaya

SDM

•Gratis

•Kepala Desa •Sekretaris Desa •Kaur Pelayanan •Kaur Pembangunan

•Kotak Saran Pengaw •Pengawasan langsung dari masyarakat •SMS hotline di 08122100xxxx asan

Di desa Lebo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, informasi mengenai standar pelayanan diwujudkan dalam bentuk SOP Pelayanan Desa dan sudah ditempelkan di Ruang Pelayanan Balai Desa. di Desa Lebo ini sistem pelayanan sudah menggunakan one stop service (walaupun pelayanan masih bersifat administratif). Penggunaan teknologi informasi juga belum memadai, sehingga kebijakan penggunaan domain desa.id belum dilaksanakan oleh Desa Lebo.


Gambar 6 Standar Operasional Prosedur Desa Lebo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo 20

Sebelum menerapkan Standar Pelayanan, penyelenggara diwajibkan untuk menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan. Maklumat Pelayanan merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan. Tujuan pengembangan dan penerapan Maklumat Pelayanan pada unit pelayanan adalah untuk membuat pelayanan publik menjadi lebih responsif (kesesuaian antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat), transparan (semua aspek pelayanan seperti waktu, biaya, dan cara pelayanan, dapat dengan mudah diketahui oleh pengguna pelayanan) dan akuntabel (aspek pelayanan dan konteks penyelenggaraannya dapat 21 dipertanggungjawabkan dan dinilai oleh pengguna layanan) . Hasil visitasi kunjungan lapangan di Desa Lebo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 24 Agustus 2015 21 Agus Dwiyanto dalam Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Republik Indonesia 2006. “Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Lebih lanjut disampaikan bahwa isi Maklumat Pelayanan setidaknya menyangkut beberapa hal sebagai berikut: 1) Nama Instansi yang memberikan pelayanan; 2) Alamat dan Nomor telepon instansi yang dihubungi; 3) Hari dan Waktu Pelayanan; 4) Daftar Pelayanan yang diberikan instansi; 5) Standar Pelayanan yang dapat diharapkan oleh masyarakat; 6) Mekanisme penanganan pengaduan masyarakat/pelanggan; 20


Hal-hal yang perlu dimuat dalam Maklumat Pelayanan adalah22: 1. Pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. 2. Pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus. 3. Pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar. Maklumat Pelayanan yang telah disusun wajib dipublikasikan secara luas, jelas, dan terbuka kepada masyarakat, melalui berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat. Gambar 7 Contoh Maklumat Pelayanan Desa

Kami berupaya dengan sungguhsungguh untuk:

MAKLUMAT PELAYANAN Pemberian pelayanan dengan cara sederhana: mudah dilaksanakan dan biaya terjangkau

Merespon dengan cepat permintaan warga

Memiliki empati, rasa peduli, dan penuh perhatian terhadap warga

Menyiapkan petugas yang siap melayani

Kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang ditetapkan

7) Hal-hal yang menjadi hak pelanggan; 8) Hal-hal yang menjadi kewajiban pelanggan; 9) Janji pemenuhan standar pelayanan dan konsekuensi bila standar pelayanan tidak terpenuhi. 22 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan


Dalam maklumat pelayanan ini terdapat kontrak pelayanan (Citizens Charter) antara provider (yang memberikan layanan) dan customer (yang dilayani). Citizens Charter ini memberikan informasi janji pelayanan (ketepatan waktu, biaya, persyaratan, dll). Sehingga diharapkan nantinya dengan adanya Citizens Charter ini akan ada kepuasan utamanya bagi para customer (yang dilayani), dalam hal ini kepada masyarakat desa.

Pelayanan Desa Saat Ini

S

ecara historis, desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adatistiadat, dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Desa memiliki nilai kearifan lokal yang belum tentu dimiliki oleh masyarakat perkotaan. Kearifan lokal masyarakat desa antar desa bisa berbeda antara desa yang satu dengan desa lainnya. Kearifan lokal tersebut antara lain gotong royong, kekeluargaan, peduli, jujur, saling mengayomi, dan lain sebagainya. Kearifan lokal ini yang nantinya dapat dijadikan modal besar untuk menjadi prasyarat model inovasi pelayanan desa. Jumlah desa di Indonesia saat ini mencapai 74.093 desa. Berdasarkan peta persebaran desa di Indonesia, desa di Indonesia terdiri dari23: 1. Desa Sangat Terbelakang: disadvantage village, akses terkait public service rendah. 2. Desa yang Sedang Berkembang: desa yang mulai meninggalkan keterbelakangan menuju desa mandiri. 3. Desa Mandiri: desa yang mampu mengelola sendiri, adanya aktivitas ekonomi untuk menopang masyarakat desa.

Anwar Sanusi, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, “Desa Membangun Indonesia: Perubahan Paradigmatik Perspektif Pembangunan Dalam Undang-Undang Desa, disampaikan dalam Seminar Indonesia – Jepang: Indonesia – Japan Local Administration Seminar, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, tanggal 8 September 2015

23


Gambar 8 Klasifikasi Desa

Desa Sangat Terbelakang

Desa yang Sedang Berkembang

Desa Mandiri

Gambar berikut ini mendeskripsikan peta sebaran desa menurut provinsi di Indonesia. Nampak bahwa jumlah desa di Pulau Jawa lebih banyak dibandingkan dengan pulau lain di Indonesia. Gambar 9 Peta Sebaran Desa Per Provinsi24

Gambar tersebut mengindikasikan gambaran persebaran desadesa di Indonesia. Jumlah desa di Pulau Jawa lebih banyak dibandingkan dengan desa-desa di tempat lain. Lebih kurang 22.000 jumlah desa di Pulau Jawa dengan luas Pulau Jawa yang lebih kecil dibandingkan 4 (empat) pulau besar yang lain. Sehingga bisa dibayangkan padatnya Pulau Jawa dibandingkan dengan pulau yang lain. 24

Ibid


Penyebaran dari skala nasional juga bisa terlihat dari prosentase desa mandiri dan berkembang lebih banyak di Pulau Jawa dan Bali (seperti gambar di bawah ini). Sedangkan desa tertinggal lebih banyak di Provinsi Papua yaitu mencapai 91 % dari total desa di Provinsi Papua. Gambar 10: Kondisi Desa-desa Nasional per Provinsi25

Gambar 11: Peta Sebaran Kondisi Desa Berdasarkan Indeks Pembangunan Desa Tahun 201426

25 26

Ibid Ibid


Desa sebagai struktur organisasi pemerintahan paling rendah di Indonesia memegang peranan dasar bagi pelayanan publik langsung kepada masyarakat. UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan beberapa hal terkait dengan pelayanan, diantaranya Pasal 4 butir f yang menyatakan bahwa pengaturan desa bertujuan meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; Pasal 7 ayat (3) butir c tentang penataan desa dimaksudkan untuk mempercepat proses pelayanan publik, selanjutnya Pasal 67 ayat (2) butir e bahwa desa berkewajiban memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa, juga Pasal 68 ayat (1) butir b bahwa masyarakat desa berhak memperoleh pelayanan yang sama dan adil. Pelayanan desa terdiri dari pelayanan yang bersifat administratif dan pelayanan non administratif. Pelayanan yang bersifat administratif terdiri dari: 1) Administrasi Umum; 2) Administrasi Penduduk; 3) Administrasi Keuangan; 4) Administrasi Pembangunan; 5) Administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan 6) Administrasi lainnya27.

Gambaran Pelayanan Administratif Desa

PADMA adalah Pelayanan Administrasi Terpadu Tingkat Desa di Kabupaten Sragen.

Tony Murdiyanto Hidayat, disampaikan dalam Diskusi Terbatas Isu Strategis Model Inovasi Pelayanan Publik Pemerintahan Desa, Pusat Inovasi Pelayanan Publik Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia tanggal 31 Agustus 2015.

27


Jenis Pelayanan Administratif Desa 1. Administrasi Umum

2. Administrasi Penduduk

3. Administrasi Keuangan

4. Administrasi Pembangunan

5. Administrasi Badan Permusyawaratan Desa

6. Administrasi Lainnya

Gambaran Pelayanan Non Administratif Desa

Pada bagian lain, pelayanan administratif di desa terdiri dari Surat Pengantar KTP (baru dan perpanjangan); Kartu Keluarga (baru atau perubahan); Surat Keterangan Domisili; Domisili Haji; Surat Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian; Pengantar Surat Pindah/Datang; Pengantar Surat Keterangan Tidak Mampu; Surat Pengantar Nikah/Cerai; Pengantar Surat Keterangan Kelahiran/Kematian; Surat Pengantar Mutasi PBB; Surat Pengantar Keterangan Usaha; Surat Pengantar Keterangan Waris; dll28. Pelayanan non administratif dalam pemerintahan desa terkait dalam pemberdayaan masyarakat yang dibreakdrown ke dalam kegiatan dan program, diantaranya29: Hasil visitasi dan elaborasi dari berbagai sumber di Desa Lambang Sari Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi; Desa Lebo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo; Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo; dan Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. 29 Ismail, Kepala Desa Sukamanah, disampaikan dalam Diskusi Terbatas Isu Strategis Model Inovasi Pelayanan Publik Pemerintahan Desa Pusat Inovasi Pelayanan Publik Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia tanggal 31 Agustus 2015. 28


1. Bidang Pendidikan: adanya sekolah PAUD, TPA 2. Kesehatan Masyarakat: Desa Siaga, Posyandu, Jamban Bergulir, Sarana Air Bersih 3. Ekonomi Masyarakat: adanya BUM Des sarana air bersih, simpan pinjam perempuan (SPP), dan Pasar Rapat Desa Cikawung Desa 4. Partisipasi Masyarakat, ada dua (2) program unggulan desa Sukamanah yang bisa dijadikan model untuk desa yang lain yaitu: a. Program Geser (Gerakan Sebungkus Rokok) yaitu suatu program yang dilaksanakan dari menyisihkan uang senilai sebungkus rokok untuk membiayai pembangunan solokan pasar di Pasar Pasir senilai ± 40 juta rupiah; b. Program Gemar Membangun yaitu program gotong royong yang dilaksanakan masyarakat dalam membangun irigasi solokan Ciberok sehingga terkumpul dana sebesar ± 90 juta rupiah 5. Lembaga Kemasyarakatan: Karang Taruna, Kelompok Tani 6. Keamanan dan Ketertiban: adanya Poskamdes dan Poskamling 7. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Jenis Pelayanan Non Administratif Bidang Pendidikan

Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Ekonomi Masyarakat

Partisipasi Masyarakat

Lembaga Kemasyarakatan

Keamanan dan Ketertiban

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 24 Kapita Selekta Model Inovasi Pelayanan Desa – Pusat Inovasi Pelayanan Publik

Permasalahan Pelayanan Publik Di Desa

P

embangunan antar desa di Indonesia belum merata. Terbukti masih adanya desa dalam status desa tertinggal, desa yang sedang berkembang, sampai dengan desa mandiri. Gradasi klasifikasi desa tersebut sangat terlihat. Beberapa hal yang mendasarinya adalah karena masih adanya beberapa isu strategis dalam pembangunan desa. Isu strategis tersebut diantaranya30: 1. Masih tingginya keterisolasian daerah perdesaan; 2. Keterbatasan ketersediaan pelayanan umum dan pelayanan dasar minimum di perdesaan; 3. Masih rendahnya ketersediaan infrastruktur pendukung produktivitas perdesaan; 4. Kemiskinan, pengangguran, dan kerentanan ekonomi masyarakat desa; 5. Berkurangnya lahan usaha untuk kemandirian desa; 6. Kerentanan sumber daya alam dan lingkungan hidup perdesaan; 7. Belum optimalnya peran kelembagaan desa dalam perencanaan dan pembangunan desa; 8. IPD mengklasifikasikan jumlah desa tertinggal sebanyak 19.944 desa (26,92 %), desa berkembang sebanyak 51.127 desa (69 %), dan desa mandiri sebanyak 3.022 desa (4,08 %). Isu strategis dimaksud tentunya juga berkontribusi terhadap pemberian pelayanan desa, terutama pelayanan publik kepada masyarakat desa, apalagi dengan cairnya dana desa yang jumlahnya besar. Beberapa permasalahan pelayanan publik yang dihadapi oleh pemerintahan desa antara lain31: 1. Sebagian besar bahkan hampir seluruh pelayanan publik di desa berupa pemberian rekomendasi (pengantar) yang proses Anwar Sanusi, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, “Desa Membangun Indonesia: Perubahan Paradigmatik Perspektif Pembangunan Dalam Undang-Undang Desa, disampaikan dalam Seminar Indonesia – Jepang: Indonesia – Japan Local Administration Seminar, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, tanggal 8 September 2015 31 Dielaborasi dari berbagai sumber oleh Pusat Inovasi Pelayanan Publik. 2015.

30


2.

3.

4.

5.

6.

penyelesaiannya berada pada tingkat kecamatan dan dinas terkait. Hasil visitasi ke Desa Lambang Sari, Desa Masangan, dan Desa Lebo menyebutkan bahwa tidak ada pelayanan publik yang selesai di desa, sifatnya hanya sebagai pengantar. Misalnya pengantar pembuatan KTP, KK, ijin usaha, surat keterangan kelahiran, dan lain-lain. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap persyaratan administratif dalam pengurusan kegiatan tertentu, misalnya dalam pembuatan KTP. Padahal persyaratan tersebut sudah terinformasikan di Ketua RT masing-masing atau bahkan terpasang di Balai Desa, misal di Desa Masangan. Terkadang juga masyarakat enggan untuk mengurus sendiri karena birokrasi yang panjang dan bertele-tele, sehingga memakan waktu yang lama. Masih banyaknya administrasi desa yang bersifat manual, belum di-back up dengan teknologi informasi. Beberapa tempat masih mengandalkan administrasi menggunakan buku atau tulisan di papan sehingga belum terdokumentasikan dengan baik, misalnya di Desa Lambang Sari dan Desa Masangan. Sulitnya mengakomodir seluruh keinginan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat dengan anggaran yang besar, maka memunculkan banyaknya tarik ulur dalam penentuan program, sehingga akan ada keinginan masyarakat yang tidak terakomodir. Keterbatasan sarana dan prasarana desa. Keterbatasan ini yang memunculkan minimnya sarana prasarana pelayanan publik yang ditujukan untuk masyarakat desa. Rendahnya kapasitas SDM kepala desa dan perangkat desa. Kompetensi kepala desa menjadi ujung tombak maju atau mundurnya sebuah desa. Permasalahan di sini adalah masih jarangnya kepala desa yang kompeten32. Sebagai informasi awal, gambaran mengenai kualitas SDM aparatur desa dari sisi tingkat pendidikan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, disampaikan dalam Diskusi Terbatas “Pengelolaan Dana Desa” yang diselenggarakan oleh Pusat Inovasi Tata Pemerintahan, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 9 Juli 2015

32


Gambar 12 SDM Kepala Desa/Lurah dari Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin, dan Umur33

Data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tersebut di atas memberikan informasi bahwa dari sisi tingkat pendidikan, ada sebanyak 829 kepala desa/lurah yang tidak pernah sekolah. Ini menjadi fakta yang tidak bisa terelakkan. Kemungkinan besar kepala desa/lurah yang bersangkutan bisa memimpin tetapi dari sisi kecakapan dalam administratif lain, kemampuan menghasilkan ide-ide tentu akan berbeda dengan kepala desa yang berpendidikan minimal SMP atau sederajat sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Menjadi pekerjaan rumah bersama untuk Membangun Indonesia dari Pinggiran bahwa penguatan kapasitas dan kelembagaan di tingkat desa dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di desa. Tugas pendamping desa dalam pemanfaatan dana desa utamanya bagi pelayanan desa juga dipentingkan agar pelayanan di tingkat desa menjadi lebih optimal.

Anwar Sanusi, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, “Desa Membangun Indonesia: Perubahan Paradigmatik Perspektif Pembangunan Dalam Undang-Undang Desa, disampaikan dalam Seminar Indonesia – Jepang: Indonesia – Japan Local Administration Seminar, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, tanggal 8 September 2015

33


Menuju Model Inovasi Pelayanan Desa

U

ntuk mengembangkan Inovasi Pelayanan Desa, banyak hal perlu dipertimbangkan. Misalnya dari segi kelembagaan, apakah desa akan menjadi UPT pelayanan publik di daerah atau tidak. Untuk itu, perlu banyak pembenahan diantaranya: 1) Kebutuhan untuk mengeluarkan Peraturan Bupati tentang pelimpahan wewenang kepala desa; 2) Penguatan Sumber Daya Manusia, Anggaran, Sarana Prasarana Desa; 3) Mekanisme Koordinasi hubungan kerja tentang pemberian layanan sendiri tentang SKPD terkait; 4) Identifikasi pelayanan yang sudah ada di desa yang akan diperkuat, bukan sekedar pengantar/rekomendasi34. Selama ini kita menjumpai tantangan bahwa belum adanya model inovasi pelayanan desa. Tri Widodo menyampaikan bahwa ada wacana untuk mengembangkan model inovasi pelayanan desa dalam bentuk desa tematik. Dengan adanya desa tematik tersebut, pelayanan desa akan terdorong dengan sendirinya. Misal Desa Wisata Pulesari yaitu desa wisata dengan basis tanaman salak. Untuk perwujudan desa tematik ini tentu saja tidak semudah membalikkan telapak tangan karena perlunya sinergitas antar stakeholders. Misalnya Dinas Pertanian untuk mendorong salak sebagai media edukasi; Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM untuk membuat inovasi makanan olahan dari salak misalnya dijadikan jus, keripik, selai, dan sebagainya; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk pengembangan food court, dan sebagainya. Pusat Inovasi Pelayanan Publik, Kedeputian Inovasi Administrasi Negara, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia mencoba memberikan ide inovasi bagi pelayanan publik pemerintahan desa agar mampu mengembangkan model inovasi pelayanan desa yang diharapkan.

Tri Widodo Wahyu Utomo dalam Diskusi Terbatas Isu Strategis Model Inovasi Pelayanan Desa Pusat Inovasi Pelayanan Publik, Jakarta: 31 Agustus 2015.

34


1. Delivery pelayanan dengan one stop service. Pelayanan terpadu satu pintu telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dalam Undang-Undang ini dikhususkan untuk pelayanan perijinan dan non perijinan. Dalam hal pelayanan desa, kita berusaha mengadopsi sistem pelayanan terpadu satu pintu. PTSP bertujuan 1) memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat; 2) memperpendek proses pelayanan; 3) Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan 4) Mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat. PTSP dilaksanakan dengan prinsip: keterpaduan, ekonomis, koordinasi, pendelegasian atau pelimpahan wewenang, akuntabilitas, dan aksesibilitas35. 2. Delivery informasi desa ke dalam domain nasional desa.id. Gerakan Desa Membangun (GDM) merupakan gerakan kolektif desa—pemerintah desa dan masyarakat desa—untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam aktivitas tata kelola sumberdaya dan pelayanan publik di desa. UU No 6 Tahun 2014 telah memberikan kewenangan besar pada desa dalam bentuk wewenang berdasar hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Untuk melaksanakan kewenangannya, pemerintah desa wajib memiliki Sistem Informasi Desa yang menjamin rencana dan pelaksanaan pembangunan desa dapat dipantau oleh masyarakat desa. Program desa.id dibuat dengan program seramah mungkin kepada pengguna pelayanan. Pelayanan ini dapat diakses melalui telepon pintar (smartphone). Aplikasi desa.id ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut: a. Menyebarluaskan isu-isu pedesaan; b. Mempromosikan potensi dan produk unggulan desa;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pasal 2 dan 3.

35


DESA.ID c. Pemerintah desa mampu mengambil kebijakan dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes) maupun Surat Keputusan Kepala Desa (SK Kades) secara tepat karena merujuk basis data sumber daya yang akurat; d. Menyelenggarakan pelayanan publik terutama pelayanan administrasi secara prima; e. Melaksanakan keterbukaan informasi publik (KIP); f. Memantau rencana dan pelaksanaan pembangunan desa melalui sistem informasi desa; g. Aplikasi/sistem yang mendukung pengelolaan informasi dan penyelenggaraan pelayanan publik yang berjalan dalam platform telepon pintar (smartphone) Beberapa desa di Indonesia telah menggunakan media komunikasi untuk mendukung komunikasi dan pertukaran informasi antar desa dengan jarak geografis sangat jauh. Penyebarluasan konten desa melalui web ini mampu mengangkat peristiwa dan potensi desa ke ruang publik bahkan menjadi diskursus baru dalam tata kelola desa, seperti: a. Desa Mandalamekar (mandalamekar.desa.id di Tasikmalaya), b. Desa Melung (melung.desa.id di Banyumas), c. Desa Ciburial (ciburial.desa.id Bandung), d. Desa Garawastu (garawastu.desa.id di Majalengka), e. Desa Panjalu (panjalu.desa.id di Ciamis), f. Desa Harapan Jaya (harapanjaya.desa.id di Indragiri Hilir), g. Desa Hanura (hanura.desa.id di Pesawaran), h. Desa Ciendeur (ciendeur.desa.id di Cianjur), dan i. Gampong Cot Baroh (gampongcotbaroh.desa.id di Pidie).

Desa Mandalamekar

Desa Melung

Desa Ciburial

Desa Garawastu

Desa Harapan Jaya


DESA.ID Selain ditampilkan dalam desa.id tersebut, informasi desa juga ditampilkan dalam lobi balai desa secara elektronik. Harapan ke depan, sistem pelayanan publik akan terkoneksi secara online di 3500 desa36. Di sisi lain, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah meluncurkan website desa online melalui situs indonesiamembangun.id pada bulan Desember 2014. Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi menyatakan bahwa di era modern yang serba memanfaatkan kecanggihan teknologi seperti dewasa ini, potensi desa sudah selayaknya dipublikasikan melalui website dengan jaringan online di 5000 desa. Hal ini sejalan dengan agenda prioritas pembangunan dalam konsep Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kerangka Negara kesatuan. Dengan tersedianya fasilitas sistem informasi Desa online, maka akan terjadi sistem checks and balances dalam aspek tata kelola Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada masyarakat desa melalui layanan informasi umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali37.

Desa Cieundeur

Desa Hanura

Gampong Cot Baroh Pada saat ditelusuri tanggal 22 Desember 2015 jam 11.05 a.m. Desa Panjalu dengan alamat panjalu.desa.id tidak dapat diakses.

3.

Peningkatan kualitas SDM Aparatur Desa Peningkatan kualitas pelayanan publik tentu saja harus diiringi dengan peningkatan kualitas SDM aparatur desa, baik

Anwar Sanusi, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, “Desa Membangun Indonesia: Perubahan Paradigmatik Perspektif Pembangunan Dalam Undang-Undang Desa, disampaikan dalam Seminar Indonesia – Jepang: Indonesia – Japan Local Administration Seminar, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, tanggal 8 September 2015 37 Disarikan dari http://www.beritasatu.com/kesra/233582-dorong-egovermentdesa-marwan-luncurkan-desa-online.html diakses tanggal 7 Oktober 2015 pukul 10.35 WIB. 36


dari kepala desa maupun dari perangkat desanya. Hipotesis awalnya, semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin banyak program kreatif dan inovatif yang mampu dihasilkan. Outcomenya semakin tinggi kualitas pelayanan yang dihasilkan. Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintahan desa dapat dilakukan melalui Bimbingan Teknis ataupun pendampingan. Pendampingan desa sebagaimana yang diprogramkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun ini masih dalam tahapan pendaftaran tenaga pendamping secara online38. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, bahwa pendampingan desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi desa. Harapannya untuk masa yang akan datang, desa memiliki tenaga yang ahli di bidang teknologi informasi, penganggaran, dan administrasi lainnya. Tantangan ke depan semakin tinggi sehingga membutuhkan kreativitas dan keaktifan untuk berinovasi dalam mengembangkan dirinya sendiri. Pusdiklat Kemendagri Regional Yogyakarta pada tahun 2015 membuat sebuah model inovasi bidang diklat yaitu mobile training dimana tenaga pengajar dan penyelenggara mendatangi desa39. Diklat langsung praktek di lapangan. Metode ini bisa membantu meningkatkan kualitas SDM aparatur desa dengan cakupan peserta yang lebih banyak. http://pendamping.kemendesa.go.id/ Suroyo, Pusdiklat Kemendagri Regional Yogyakarta, Proyek Perubahan “Percepatan Pencapaian Cakupan Peserta Diklat Melalui Penyelenggaraan Diklat Model Mobile Training di Pusdiklat Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta” (hasil validasi).

38 39


Mobile training ini diharapkan dapat menjangkau seluruh desa di Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Kearifan Lokal Masyarakat Desa Kearifan lokal merupakan suatu bentuk warisan budaya Indonesia. Kearifan lokal terbentuk sebagai proses interaksi antara manusia dengan lingkungannya dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhannya. Prosesproses terbentuknya kearifan lokal sangat bergantung kepada potensi sumberdaya alam dan lingkungan serta dipengaruhi oleh pandangan, sikap, dan perilaku masyarakat setempat terhadap alam dan lingkungannya. Kearifan lokal berbeda-beda di setiap daerah dan di dalamnya terkandung berbagai norma dan nilai religius tertentu. Namun pada dasarnya proses kearifan lokal berjalan selaras dengan alam. Hal ini sesuai dengan pendapat Edmund Woga bahwa secara substantif, kearifan lokal berorientasi pada keseimbangan dan harmoni manusia, alam, dan budaya; kelestarian dan keragaman alam dan kultur; konservasi sumberdaya alam dan warisan budaya; penghematan sumberdaya yang bernilai ekonomi; moralitas dan spiritualitas40. 5. Dynamic database warga desa Pengelolaan database warga desa dilakukan secara dinamis, akurat, cepat, dan akuntabel. Misalnya data mengenai kelahiran maupun kematian, dengan memasukkan NIK dapat terlacak dengan baik. Hal ini merupakan persyaratan mendasar karena akan berimplikasi pada alur pelayanan lain yang dibutuhkan oleh warga, misalnya untuk pembuatan KTP, surat keterangan tidak mampu, surat pengantar persyaratan pendirian usaha dan lain sebagainya.

https://fikafatiaqandhi.wordpress.com/2012/05/07/pentingnya-kearifan-lokalmasyarakat-dalam-pengelolaan-sumberdaya-alam-dan-lingkungan-di-pedesaan/

40


Pengarusutamaan e-government melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemberian pelayanan publik ini menjadi kunci penentu keberhasilan pelayanan publik ke depan. Sehingga diharapkan dengan sistem yang baik akan memunculkan kinerja organisasi pelayanan publik yang lebih baik. Prasyarat ini yang nantinya akan menjadi model inovasi pelayanan desa sehingga di masa yang akan datang akan membentuk sebuah pola hubungan dalam model inovasi pelayanan desa yang dapat digambarkan sebagai berikut: Gambar 13 Pola Hubungan Pelayanan Desa yang diharapkan

Kantor Desa (Pelayanan Selesai di Desa) •Membawa kelengkapan administratif

Masyarakat Desa

•KTP •Kartu Keluarga •Akte Kelahiran •Surat Keterangan Tidak Mampu •Surat Keterangan Domisili •Surat Keterangan Sudah/Belum Menikah •Surat Keterangan Kematian •Ijin Keramaian •Ijin HO


Model Inovasi Pelayanan Desa

M

odel inovasi pelayanan desa yang diharapkan untuk masa yang akan datang adalah pelayanan yang cepat, efisien, mudah, dan murah. Diharapkan kemandirian desa di masa yang akan datang akan bisa melahirkan kemandirian dalam pelayanan di desa tidak hanya sebatas pemberian pengantar, meskipun ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi. Model inovasi pelayanan desa yang diharapkan dalam paper ini adalah mendekatkan pelayanan desa dari pelayanan desa yang hanya bersifat pengantar menjadi pelayanan yang sifatnya langsung diterima oleh warga masyarakat. Tim Pusat Inovasi Pelayanan Publik berupaya mengidentifikasi beberapa jenis pelayanan administratif yang nantinya bisa diselesaikan di tingkat desa meliputi Pelayanan Pembuatan KTP, KK, Akte Kelahiran, Surat Keterangan Tidak Mampu, Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Sudah/Belum Menikah, Surat Keterangan Kematian, Ijin Keramaian, dan Ijin HO. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan prasyarat menuju kemandirian desa dalam pelayanan publik dapat dideskripsikan dalam beberapa jenis pelayanan sebagai berikut: 1. Pelayanan Administratif a. Pelayanan KTP dan Kartu Keluarga Dalam pemberian pelayanan KTP (baru atau perpanjangan) dan Kartu Keluarga (KK), persyaratan yang harus dipenuhi adalah surat pengantar dari RT dan RW, KTP lama, dan KK lama. Sudah adanya data kependudukkan tersentral di server Kementerian Dalam Negeri sangat memungkinkan jika akan diberikan pelayanan KTP dan KK secara langsung di tingkat desa. Prasyarat yang harus dipenuhi adalah ketersediaan 35 Kapita Selekta Model Inovasi Pelayanan Desa – Pusat Inovasi Pelayanan Publik

jaringan internet dan SDM aparatur desa yang menguasai teknologi informasi. b. Pelayanan Akte Kelahiran Pemberian pelayanan pembuatan akte kelahiran dapat dilaksanakan di tingkat desa. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah surat keterangan lahir dari bidan/dokter/Rumah Sakit, pengantar RT dan RW, serta adanya saksi dari warga sekitar. Integrasi dari sistem kependudukan ini yang memungkinkan adanya data yang menyeluruh sehingga pelayanan pembuatan akte kelahiran di tingkat desa menjadi dimungkinkan.

c. Pelayanan Pemberian Surat Keterangan Tidak Mampu Pemberian surat keterangan tidak mampu dapat dilaksanakan dengan syarat adanya pengantar dari RT dan RW. Surat ini bisa menjadi rujukan untuk berobat ke rumah sakit, pencarian beasiswa pendidikan, dll. Integritas RT dan RW diperlukan agar sistem ini bisa berjalan dengan baik.


d. Pelayanan Pemberian Surat Keterangan Domisili Pemberian pelayanan surat keterangan domisili dapat dilaksanakan dengan prasyarat yaitu lamanya berdomisili di tempat tersebut, keterangan pengantar dari RT dan RW setempat.

e. Pelayanan Surat Keterangan Sudah/Belum Menikah

Pernyataan Sudah/Belum Menikah ke depannya cukup sampai dengan tingkat desa. Saksi dari keluarga, warga sekitar, maupun RT dan RW menjadi kunci bagi pelayanan pemberian Surat Keterangan Sudah/Belum Menikah.


f. Pelayanan Surat Keterangan Kematian Pemberian surat pernyataan keterangan kematian dari desa setelah mendapat visum kepastian dari dokter, surat pengantar dari RT dan RW serta menyertakan Kartu Keluarga. Surat keterangan kematian ini dapat digunakan sebagai bahan pengantar untuk pengurusan Pensiun bagi PNS, pengurusan klaim asuransi, dan sebagai dasar pembagian waris (jika diperlukan). g. Ijin Keramaian Selama ini, proses ijin keramaian sampai dengan tingkat kecamatan dan polsek. Ke depannya jika skala keramaian hanya lokal desa cukup ijin dari desa dengan persetujuan dari kepolisian yang berada di tingkat desa. Namun, alasan penyelenggaraan ijin harus jelas disertakan. h. Ijin HO (Hinder Ordonantie atau Ijin Gangguan) Pemberian ijin HO dapat diselesaikan pada tingkat desa untuk kegiatan industri yang sifatnya kecil, dengan syarat ada pengantar dari RT/RW, fotokopi surat tanah, NPWP, akte pendirian, tanda pelunasan PBB, serta pernyataan tidak berkeberatan dari tetangga. Persyaratan lain yang harus dilakukan adalah tidak mencemari lingkungan sekitar kawasan industri. 2. Pelayanan Non Administratif Pelayanan desa yang bersifat non administratif lebih kepada pelayanan desa yang bersifat pemberdayaan masyarakat. Pelayanan pemberdayaan masyarakat ini meliputi beberapa bidang yaitu bidang pendidikan, kesehatan masyarakat, ekonomi masyarakat, kemasyarakatan, serta bidang keamanan dan ketertiban. Masing-masing bidang mengurusi berbagai pelayanan tertentu. 38 Kapita Selekta Model Inovasi Pelayanan Desa – Pusat Inovasi Pelayanan Publik

a. Pelayanan Bidang Pendidikan Pelayanan yang memungkinkan di bidang pendidikan misalnya pendirian sekolah PAUD, TPA. Di Jepang, desa mempunyai otonomi untuk mengatur sekolah dari tingkat SMP, SD, TK, dan PAUD41. Di Indonesia, walaupun tidak setinggi di Jepang, bisa mengadopsi untuk mengelola pendidikan sampai dengan tingkat SD. b. Pelayanan Bidang Kesehatan Pelayanan bidang kesehatan masyarakat di desa dapat berupa desa siaga, posyandu, jamban bergulir, penyediaan sarana air bersih, dan bidan desa. Sistem kesehatan masyarakat di Jepang terintegrasi dengan sangat baik dan lebih mengutamakan aspek promotif dan preventif; Fungsi kelembagaan pemerintah dan kelembagaan masyarakat dimaksimalkan; Pendidikan Perilaku Hidup Sehat dimulai sejak usia sekolah; Pembagian tugas dan fungsi terkait petugas kesehatan sangat tegas dan jelas; dan Masyarakat Desa mudah mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan medis yang berkualitas42. Ke depan, Indonesia dapat mengadopsi sistem kesehatan masyarakat seperti pola di Jepang tersebut. c. Pelayanan Bidang Ekonomi Masyarakat Penguatan pelayanan pada bidang ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan pengadaan Badan Usaha Milik Desa, koperasi simpan pinjam desa, dan pasar desa. Negara Brunei Darussalam memperkuat kelembagaan ekonomi desa dengan menciptakan semboyan one village one product. Jika Indonesia bisa mengadopsi inovasi tersebut, maka kemajuan ekonomi masyarakat dapat meningkat. Hal ini tentu saja mendukung program Nasional 1000 Desa Inovasi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Hiroshi Inamaya dalam seminar Indonesia – Jepang: Indonesia – Japan Local Administration Seminar, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, tanggal 8 September 2015 42 Drs. Haryamin, Apt, M.Kes dalam http://www.jica.go.jp/project/indonesian/indonesia/003/news/general/120704. html 41


d. Pelayanan Bidang Kemasyarakatan, Keamanan dan Ketertiban Inovasi pelayanan bidang kemasyarakatan, keamanan dan ketetiban diantaranya lebih menggiatkan karang taruna, arisan warga, program pertahanan sipil (Hansip), siskamling, dan sebagainya. Apalagi jika ingin mengeluarkan ijin keramaian tingkat desa, maka inovasi dalam bidang keamanan dan ketetiban ini menjadi tulang punggung utama.

Penutup

D

esa dengan beberapa fenomena di dalamnya, sudah saatnya mempunyai kewenangan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat langsung. Apalagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa dimana ada keleluasaan otonomi desa berdasarkan kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Otonomi desa ini yang dapat memunculkan beberapa model pelayanan yang dapat diinisiasi langsung oleh desa sehingga akan memunculkan kemandirian desa. Pelayanan desa yang selama ini sebagian besar dan bahkan seluruhnya hanya bersifat pengantar saja sehingga ke depan diupayakan agar ditingkatkan kualitasnya. Hal ini dibarengi dengan peningkatan kapasitas internal baik dari sisi SDM aparatur maupun prasarana pendukungnya, misalnya dengan memperkaya content IT dalam pelaksanaan pekerjaan di pemerintahan desa. Pada akhirnya, kemandirian nasional yang dicita-citakan oleh negara dapat terwujud dari pinggiran. Akhirnya, Membangun Indonesia dari pinggiran dapat terwujud.


DAFTAR PUSTAKA Agus Dwiyanto dalam Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Republik Indonesia 2006. “Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik”. Amir Hamzah, Yayasan Layung Fajar Indonesia, “Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Desa” disampaikan dalam Diskusi Terbatas Isu Strategis Model Inovasi Pelayanan Publik Pemerintahan Desa Pusat Inovasi Pelayanan Publik Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia tanggal 30 Juli 2015 Anwar Sanusi, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, “Desa Membangun Indonesia: Perubahan Paradigmatik Perspektif Pembangunan Dalam Undang-Undang Desa”, disampaikan dalam Seminar Indonesia – Jepang: Indonesia – Japan Local Administration Seminar, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, tanggal 8 September 2015 Basseng, disampaikan dalam Diskusi Terbatas Isu Strategis Model Inovasi Pelayanan Publik Pemerintahan Desa Pusat Inovasi Pelayanan Publik Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia tanggal 31 Agustus 2015. Damayani Tyastianti, “Strategi Pengembangan Standar Pelayanan Desa” disampaikan dalam Diskusi Terbatas Isu Strategis Model Inovasi Pelayanan Desa Pusat Inovasi Pelayanan Publik, Jakarta: 31 Agustus 2015. Hiroshi Inamaya dalam seminar Indonesia – Jepang: Indonesia – Japan Local Administration Seminar, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, tanggal 8 September 2015 Ismail, Kepala Desa Sukamanah, disampaikan dalam Diskusi Terbatas Isu Strategis Model Inovasi Pelayanan Publik Pemerintahan Desa Pusat Inovasi Pelayanan Publik Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia tanggal 31 Agustus 2015. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, disampaikan dalam Diskusi Terbatas “Pengelolaan Dana Desa” yang diselenggarakan oleh Pusat Inovasi Tata Pemerintahan, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 9 Juli 2015 Lisbetty B. Tambunan, dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, disampaikan dalam Diskusi Terbatas Isu Strategis Model Inovasi Pelayanan Publik Pemerintahan Desa Pusat Inovasi Pelayanan Publik Lembaga 41 Kapita Selekta Model Inovasi Pelayanan Desa – Pusat Inovasi Pelayanan Publik

Administrasi Negara Republik Indonesia tanggal 31 Agustus 2015. Suroyo, Pusdiklat Kemendagri Regional Yogyakarta, Proyek Perubahan “Percepatan Pencapaian Cakupan Peserta Diklat Melalui Penyelenggaraan Diklat Model Mobile Training di Pusdiklat Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta” (hasil validasi). Tony Murdiyanto Hidayat, disampaikan dalam Diskusi Terbatas Isu Strategis Model Inovasi Pelayanan Publik Pemerintahan Desa, Pusat Inovasi Pelayanan Publik Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia tanggal 31 Agustus 2015. Tri Widodo Wahyu Utomo dalam Diskusi Terbatas Isu Strategis Model Inovasi Pelayanan Desa Pusat Inovasi Pelayanan Publik, Jakarta: 31 Agustus 2015. Peraturan Perundangan: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pasal 2 dan 3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan


Sumber Internet: Drs.

Haryamin, Apt, M.Kes dalam http://www.jica.go.jp/project/indonesian/indonesia/003/news /general/120704.html https://fikafatiaqandhi.wordpress.com/2012/05/07/pentingnyakearifan-lokal-masyarakat-dalam-pengelolaan-sumberdayaalam-dan-lingkungan-di-pedesaan/ Disarikan dari http://www.beritasatu.com/kesra/233582-dorongegoverment-desa-marwan-luncurkan-desa-online.html diakses tanggal 7 Oktober 2015 pukul 10.35 WIB. http://pendamping.kemendesa.go.id/ https://www.google.co.id/search?hl=id&site=imghp&tbm=isch&sour ce=hp&biw=1011&bih=688&q=kewenangan+desa&oq=kewe nangan+desa&gs_l=img.3..0i24l8.1331.4660.0.5185.15.11.0 .4.4.0.87.788.11.11.0....0...1ac.1.64.img..0.15.808.hI5nAUve 1HQ#imgrc=lZfvKBQ5pXfK8M%3A https://www.google.co.id/search?hl=id&site=imghp&tbm=isch&sour ce=hp&biw=1011&bih=688&q=kewenangan+desa&oq=kewe nangan+desa&gs_l=img.3..0i24l8.1331.4660.0.5185.15.11.0 .4.4.0.87.788.11.11.0....0...1ac.1.64.img..0.15.808.hI5nAUve 1HQ#hl=id&tbm=isch&q=pelayanan+desa&imgrc=mwBLmo9Y BiFY4M%3A

Kunjungan Langsung: Hasil visitasi dan elaborasi dari berbagai sumber di Desa Lambang Sari Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi; Desa Lebo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo; Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo; dan Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.


Kapita Selekta Model Inovasi Pelayanan Desa Pusat Inovasi Pelayanan Publik INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

Recommend Documents