BAB II PELAYANAN PUBLIK BIDANG PEMERINTAHAN

Modul Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Berbasis Standar Pelayanan Minimal

BAB II PELAYANAN PUBLIK BIDANG PEMERINTAHAN

Deskripsi : Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan tingkat desa, di mulai pada pemahaman hirarkhi peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut UU Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 yang materi muatannya sebagai dasar untuk penyusunan Standar Pelayanan Minimal. Kemudian pada bab 2 ini akan dibahas Langkah – Langkah Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan mulai tingkat desa sampai dengan kabupaten/kota.

Pokok Bahasan

: Pelayanan Publik Bidang Pemerintahan

Waktu

: 3 (tiga) kali tatap muka pelatihan (selama 270 menit).

Tujuan

:

Membangun pemahaman dan skill praja mengenai Tata cara Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan.

Metode

: Praktek (Diskusi, dan tugas terstruktur).

Bidang Pelatihan Institut Pemerintahan Dalam Negeri 2010

14


2.1. Tahapan Pemberian Pelayanan Publik dalam bentuk program pelayanan dasar.

Bentuk program pelayanan dasar melalui standar pelayanan minimal berupa target Standar Pelayanan Minimal yang telah ditentukan oleh kementerian terkait yang ditetapkan melalui peraturan menteri atau keputusan menteri. Standar pelayanan minimal dapat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1)

Mengacu atau berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2)

Menyusun Instrumen;

3)

Mengumpulkan Data;

4)

Mengolah dan Menganalisis Data;

5)

Membuat Kesimpulan dan menyusun kebijakan;

6)

Implementasi dan Monitoring ;

Tahapan-tahapan pelayanan dasar melalui standar pelayanan minimal

berupa target Standar Pelayanan Minimal tersebut secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut : Penyelenggarakan pelayanan Pemerintahan Dalam Negeri berdasarkan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, yang merupakan target standar pelayanan Pemerintahan Dalam Negeri yang meliputi jenis pelayanan dasar, indikator kinerja, nilai SPM, dan batas waktu pencapaian. Penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan Dalam Negeri berdasarkan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dilakukan oleh aparatur satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan. Indikator, nilai dan batas waktu pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 sebagai Tabel 2.1. berikut :


15


Tabel Indikator, Nilai dan Batas Waktu Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Standar Pelavanan Minimal Indikator

Nilai

3 1. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2. cakupan penerbitan akta kelahiran

4 100%

Batas Waktu Pencapaian (Tahun) 5 2011

100%

2011

Dinas Kependudukan

II. Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

3. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/ Kota

50%

2015

Dinas Trantib

70%

2010

Dinas Trantib

III. Penanggulangan Bencana Kebakaran

4. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten/ Kota 5. cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota

25%

2015

Dinas Pemadam Kebakaran

6. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

75%

2015

Dinas Pemadam Kebakaran

No.

Jenis Pelayanan Dasar

1 2 I. Pelayanan Dokumen Kependudukan

Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab 6 Dinas Kependudukan

2.1.1. Penyusunan Instrumen

Pelayanan dasar berbasis Standar Pelayanan Minimal diawali dengan penyusunan instrumen yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan, hal ini karena untuk mengetahui terlebih dahulu kondisi sebenarnya Standar Pelayanan Minimal yang merupakan awal dari pelayanan dasar. Instrumen merupakan alat ukur yang baik dan digunakan untuk mengukur pelayanan dasar sebagai bahan kebijakan dalam menentukan standar pelayanan minimal. Penyusunan instrumen pelayanan dasar melalui standar pelayanan minimal berupa target Standar Pelayanan


16


Minimal bidang pemerintahan berdasarkan varibel dan indikator Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 sebagai berikut :

2.1.1.1. Instrumen Pelayanan Dokumen Cakupan Peneribitan KTP

a) Instrumen Pelayanan Dokumen Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk tingkat kabupaten No

Kecamatan

Jumlah Penduduk

Jumlah Desa

1

2

3

4

Jumlah Penduduk Wajib KTP Jumlah Jumlah Penduduk Penduduk yang Yang telah wajib KTP Ber KTP NIK 5 6

Ket

7

Jumlah Keterangan Pengisian Instrumen a : Kolom 1 : diisi nomor urut; Kolom 2 : diisi nama kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota; Kolom 3 : diisi jumlah penduduk kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan; Kolom 4 : diisi jumlah desa dalam kecamatan; Kolom 5 : diisi Jumlah Penduduk Yang telah Ber KTP dan ber NIK; Kolom 6 Kolom 7

: diisi Jumlah Penduduk yang wajib KTP : tambahan jika diperlukan


17


b) Instrumen Pelayanan Dokumen Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk tingkat kecamatan No

Desa & Kelurahan

Jumlah Penduduk

Jumlah Dusun

Jumlah Penduduk Wajib KTP Jumlah Jumlah Penduduk Penduduk yang Yang telah wajib KTP Ber KTP NIK

Ket

Jumlah Keterangan Pengisian Instrumen b : Kolom 1 : diisi nomor urut; Kolom 2 : diisi nama desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan; Kolom 3 : diisi jumlah penduduk desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan; Kolom 4 : diisi jumlah dusun dalam desa; Kolom 5 : diisi Jumlah Penduduk Yang telah Ber KTP dan ber NIK; Kolom 6 Kolom 7



18


c) Instrumen Pelayanan Dokumen Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk tingkat Desa No

Dusun

Jumlah Penduduk

Jumlah RW


Ket

Jumlah Keterangan Pengisian Instrumen c : Kolom 1 : diisi nomor urut; Kolom 2 : diisi nama Dusun dalam wilayah Desa; Kolom 3 : diisi jumlah penduduk dusun dalam wilayah desa; Kolom 4 : diisi jumlah RW dalam dusun; Kolom 5 : diisi Jumlah Penduduk Yang telah Ber KTP dan ber NIK; Kolom 6 Kolom 7



19


d) Instrumen Pelayanan Dokumen Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk tingkat Dusun No

Rukun Warga

Jumlah Penduduk

Jumlah RT


Ket

Jumlah Keterangan Pengisian Instrumen d : Kolom 1 : diisi nomor urut; Kolom 2 : diisi nama RW dalam wilayah dusun; Kolom 3 : diisi jumlah penduduk RW dalam wilayah dusun; Kolom 4 : diisi jumlah RT dalam RW; Kolom 5 : diisi Jumlah Penduduk Yang telah Ber KTP dan ber NIK; Kolom 6 Kolom 7



20


e) Instrumen Pelayanan Dokumen Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk tingkat Rukun Warga No

Rumah Tangga

Jumlah Penduduk

1

2

3

Jumlah Penduduk Wajib KTP Jumlah Jumlah Penduduk Penduduk yang Yang telah wajib KTP Ber KTP NIK 4 5

Ket

6

Jumlah Keterangan Pengisian Instrumen e : Kolom 1 : diisi nomor urut; Kolom 2 : diisi nama RT dalam wilayah RW; Kolom 3 : diisi jumlah penduduk RT dalam wilayah RW; Kolom 4 : diisi Jumlah Penduduk Yang telah Ber KTP dan ber NIK; Kolom 5 Kolom 6



21


2.1.1.2. Instrumen Pelayanan Dokumen Cakupan Peneribitan Akta Kelahiran

a) Instrumen Pelayanan Dokumen Cakupan penerbitan Akta Kelahiran tingkat kabupaten

No

Nama Kecamatan

1

2

Jumlah Bayi Balita Yang Mendapat Jumlah Balita Yang Akte Kelahiran pada Lahir pada tahun tahun yang Yang Bersangkutan bersangkutan 3 4

Keterangan

5

Jumlah Keterangan Pengisian Instrumen a : Kolom 1 : diisi nomor urut; Kolom 2 : diisi nama kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan; Kolom 3 : diisi jumlah Balita Yang Mendapat Akte Kelahiran pada tahun yang bersangkutan Kolom 4 : diisi Jumlah Balita Yang Lahir pada tahun Yang Bersangkutan


22


b). Instrumen Pelayanan Dokumen Cakupan penerbitan Akta Kelahiran tingkat kecamatan

No

Desa

1

2


Keterangan

5

Jumlah

Keterangan Pengisian Instrumen b : Kolom 1

: diisi nomor urut;

Kolom 2

: diisi nama desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan;

Kolom 3

: diisi jumlah Balita Yang Mendapat Akte Kelahiran pada tahun yang bersangkutan

Kolom 4

: diisi Jumlah Balita Yang Lahir pada tahun Yang Bersangkutan


23


c). Instrumen Pelayanan Dokumen Cakupan penerbitan Akta Kelahiran tingkat Desa

No

Dusun

1

2


Keterangan

5

Jumlah Keterangan Pengisian Instrumen c : Kolom 1 : diisi nomor urut; Kolom 2 : diisi nama dusun dalam wilayah desa yang bersangkutan; Kolom 3 : diisi jumlah Balita Yang Mendapat Akte Kelahiran pada tahun yang bersangkutan Kolom 4 : diisi Jumlah Balita Yang Lahir pada tahun Yang Bersangkutan


24


d). Instrumen Pelayanan Dokumen Cakupan penerbitan Akta Kelahiran tingkat Dusun

No

Rukun Warga

1

2


Keterangan

5

Jumlah Keterangan Pengisian Instrumen d : Kolom 1 : diisi nomor urut; Kolom 2 : diisi nama RW dalam wilayah dusun yang bersangkutan; Kolom 3 : diisi Balita Yang Mendapat Akte Kelahiran pada tahun yang bersangkutan Kolom 4 : diisi Jumlah Balita Yang Lahir pada tahun Yang Bersangkutan


25


e). Instrumen Pelayanan Dokumen Cakupan penerbitan Akta Kelahiran tingkat Rukun Warga

No

Rukun Tetangga

1

2


Keterangan

5

Jumlah

Keterangan Pengisian Instrumen e : Kolom 1 : diisi nomor urut; Kolom 2 : diisi nama RT dalam wilayah RW yang bersangkutan; Kolom 3 : diisi Balita Yang Mendapat Akte Kelahiran pada tahun yang bersangkutan Kolom 4 : diisi Jumlah Balita Yang Lahir pada tahun Yang Bersangkutan


26


2.1.1.3. Instrumen Pelayanan Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat

a) Instrumen Pelayanan Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten Keanggotaan Linmas No

Nama Kecamatan

1

2

Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3

Keterangan Jumlah Tempat Pemilihan Suara 3

Jumlah Anggota Linmas 4

5

: diisi nomor urut; : diisi nama kecamatan dalam wilayah kab/kota yang bersangkutan; : diisi jumlah tempat pemilihan suara; : diisi Jumlah anggota linmas;

Kolom 4

b) Instrumen Pelayanan Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat Tingkat Kecamatan Keanggotaan Linmas No

Nama Desa

1

Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3

Kolom 4

2



5

: diisi nomor urut; : diisi nama desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan; : diisi jumlah tempat pemilihan suara; : diisi Jumlah anggota linmas;


27


c) Instrumen Pelayanan Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat Tingkat Desa Keanggotaan Linmas No

Nama Dusun

1


2


5

Jumlah Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3

Kolom 4

: diisi nomor urut; : diisi nama dusun dalam wilayah kerja desa; : diisi jumlah tempat pemilihan suara; : diisi Jumlah anggota linmas;

2.1.1.4. Instrumen Pelayanan Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) a) Instrumen Pelayanan Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) Kabupaten

No

Jenis Pelayanan

1

2

1.

Jumlah Permasalah an Yang Masuk 3

Permasalahan Yang Diselesaikan Jumlah Jumlah Permasalahan Permasalahan Yang Selesai dalam Proses dipecahkan Penyelesaian 4 5

Keterangan

6

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)

Kolom 1 Kolom 3

Kolom 4 Kolom 5

: diisi nomor urut; : diisi jumlah keseluruhan Permasalahan K3 yang masuk; : diisi jumlah keseluruhan Permasalahan K3 yang selesai diselesaikan; : diisi jumlah keseluruhan Permasalahan K3 yang dalam proses penyelesaian;


28


b) Instrumen Pelayanan Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) Kecamatan

No

Jenis Pelayanan

1

2



Keterangan

6


1.

Kolom 1 Kolom 3

Kolom 4 Kolom 5

: diisi nomor urut; : diisi jumlah keseluruhan Permasalahan K3 yang masuk tingkat kec; : diisi jumlah keseluruhan Permasalahan K3 yang selesai diselesaikan; : diisi jumlah keseluruhan Permasalahan K3 yang dalam proses penyelesaian;

c) Instrumen Pelayanan Tingkat penyelesaian ketentraman, keindahan) Desa/Kelurahan

No

Jenis Pelayanan

1

2

1.


pelanggaran

K3

(ketertiban,


Keterangan

6


Kolom 1 Kolom 3

Kolom 4 Kolom 5

: diisi nomor urut; : diisi jumlah keseluruhan Permasalahan K3 yang masuk; : diisi jumlah keseluruhan Permasalahan K3 yang selesai diselesaikan; : diisi jumlah keseluruhan Permasalahan K3 yang dalam proses penyelesaian;


29


2.1.1.5. Instrumen Pelayanan Cakupan pelayanan bencana kebakaran a) Instrumen Pelayanan Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Tingkat Kabupaten

No.

Jenis Pelayanan

1 1.

2

Jumlah Kecamatan 3

Jumlah Kecamatan Cakupan pelayanan bencana kebakaran yang dapat dijangkau 4

Keterangan 5

Cakupan pelayanan bencana kebakaran

Kolom 3

Kolom 4 Kolom 5

: diisi jumlah Kecamatan dalam wilayah kab/kota; : diisi jumlah Kecamatan Cakupan pelayanan bencana kebakaran yang dapat dijangkau; : diisi penjelasan jika dibutuhkan;

b) Instrumen Pelayanan Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Tingkat Kecamatan

No.

Jenis Pelayanan

Jumlah Desa/kelurahan

Jumlah Desa Cakupan pelayanan bencana kebakaran yang dapat dijangkau

Keterangan


Kolom 3

Kolom 4 Kolom 5

: diisi jumlah desa/keseluruhan dalam wilayah kecamatan; : diisi jumlah Kecamatan Cakupan pelayanan bencana kebakaran yang dapat dijangkau; : diisi penjelasan jika dibutuhkan;

c) Instrumen Pelayanan Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Tingkat Desa

No.

Jenis Pelayanan

Jumlah Dusun, RW, RT

Jumlah Dusun (RW,RT) Cakupan pelayanan bencana Keterangan kebakaran yang dapat dijangkau


Kolom 3

Kolom 4 Kolom 5

: diisi jumlah Kecamatan dalam wilayah kab/kota; : diisi jumlah dusun Cakupan pelayanan bencana kebakaran yang dapat dijangkau; : diisi penjelasan jika dibutuhkan;


30


2.1.1.6. Instrumen Pelayanan Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) a). Instrumen Pelayanan Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah

layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Tingkat Kabupaten No.

Jenis Pelayanan

1

2

1.

Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Rata-rata waktu tanggap (kedatangan) ke lokasi kebakaran 3

Rata-rata Permasalahan waktu Yang Keterangan penyeleasaian dihadapi kebakaran 4 5 6

................Menit

………Menit

Kolom 3 : diisi rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk datang ke lokasi kebakaran; Kolom 4 : diisi rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memadamkan kebakaran (Api); Kolom 5 : Diisi permasalahan yang dihadapi atau faktor2 penyebab waktu terlalu lama dibutuhkan untuk menuju ke lokasi kebakaran dan memadamkan api. Kolom 6 : diisi penjelasan jika dibutuhkan; b). Instrumen Pelayanan Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah


Jenis Pelayanan

1

2

1.



Rata-rata waktu penyeleasaia n kebakaran 4

................Menit

………Menit

Permasalahan Yang Keterangan dihadapi 5

6

Kolom 3 : diisi rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk datang ke lokasi kebakaran; Kolom 4 : diisi rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memadamkan kebakaran (Api); Kolom 5 : Diisi permasalahan yang dihadapi atau faktor2 penyebab waktu terlalu lama dibutuhkan untuk menuju ke lokasi kebakaran dan memadamkan api. Kolom 6 : diisi penjelasan jika dibutuhkan; Bidang Pelatihan Institut Pemerintahan Dalam Negeri 2010

31


c). Instrumen Pelayanan Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah


Jenis Pelayanan

1

2

1.



Rata-rata Permasalahan waktu Yang Keterangan penyeleasaian dihadapi kebakaran 4 5 6

................Menit

………Menit

Kolom 3 : diisi rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk datang ke lokasi kebakaran; Kolom 4 : diisi rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memadamkan kebakaran (Api); Kolom 5 : Diisi permasalahan yang dihadapi atau faktor2 penyebab waktu terlalu lama dibutuhkan untuk menuju ke lokasi kebakaran dan memadamkan api. Kolom 6 : diisi penjelasan jika dibutuhkan; Formulir instrument yang disampaikan di atas merupakan instrument secara keseluruhan dibidang pemerintahan dalam negeri dalam menghimpun data mulai dari Dusun (RW, RT) sampai dengan tingkat kabupaten/kota, sebagai bahan kebijakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk melaksanakan pengumpulan data instrument yang dipergunakan disesuaikan dengan tingkatan masing-masing, mulai dari desa sampai dengan kabupaten/kota.

2.1.2. Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data untuk memperoleh data yang diperlukan pemberian pelayanan publik kepada masyarakat

melalui pendekatan Standar Pelayanan Minimal

berupa : berupa catatan, laporan peraturan-peraturan maupun data sekunder lainnya yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan. Dokumen-dokumen tersebut dapat berupa perundang-undangan, catatan, laporan arsip dan buku-buku, profil desa, kelurahan kecamatan, buku kabupaten/kota dalam angka dan media-media lain yang dapat dipergunakan untuk keabsahan data.


32


2.1.3. Mengolah dan Menganalisis Data Alat ukur yang digunakan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri setelah didapatkan data adalah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 62 Tahun 2008 sebagai berikut : 1. Pelayanan Dokumen KTP dan Akta Penduduk

a.

Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk (KTP) Cakupan penerbitan KTP adalah cakupan penduduk yang telah memperoleh KTP sesuai dengan Standard Pelayanan 5 hari harus selesai diterbitkan KTP. Cara perhitungan indikator Persentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK = Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan x 100% Jumlah Penduduk Wajib KTP

a. Cakupan penerbitan akta kelahiran sebagai salah satu dokumen hasil pencatatan sipil Cakupan penerbitan akta kelahiran adalah cakupan penduduk lahir yang memporeleh akta kelahiran sebagai bentuk registrasi kependudukan sesuai dengan standard pelayanan 7 hari harus selesai diterbitkan. Cara perhitungan indikator Cakupan penerbitan akta kelahiran = Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan x 100% Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan 2. Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat a. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota Pemeliharaan

ketentraman

dan

ketertiban

masyarakat

adalah

upaya

mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratif sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif Bidang Pelatihan Institut Pemerintahan Dalam Negeri 2010

33


Cara Perhitungan Rumus 1) Rumus Rasio jumlah petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di setiap Kabupaten/Kota Daerah Pemekaran Baru terhadap wilayah kerja = 100 orang petugas Linmas di Kabupaten/Kota Daerah Pemekaran Baru : 1 Wilayah Kerja Kabupaten/Kota Wilayah Kerja Kabupaten/Kota* atau Daerah Pemekaran Baru = lokasi . Tempat Pemungutan Suara (TPS). Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (Lin mas) di setiap Kabupaten/Kota atau Daerah Pemekaran Baru disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kebutuhan masing-masing Kabupaten/Kota b. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten/Kota Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten/Kota adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram, serta menjaga keindahan. Cara Perhitungan Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten/Kota = Pelanggaran K3 yang terselesaikan x 100 Jumlah Pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan terindetifikasi oleh Satpol PP

3. Penanganan dan Penanggulangan Bencana a. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Bencana kebakaran adalah setiap peristiwa bencana yang disebabkan karena kebakaran dan dapat menimbulkan kerugian materiil maupun korban jiwa. Cakupan pelayanan bencana kebakaran mencerminkan berapa persen luas wilayah yang terproteksi dari bencana kebakaran. Pengertian WMK menurut Kepmeneg PU No. 11/KPTS/2000 adalah sebagai berikut:  WMK dibentuk oleh pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah maupun buatan. Bidang Pelatihan Institut Pemerintahan Dalam Negeri 2010

34


 WMK perlu dilengkapi dengan sistem alarm dan pemberitahuan kebakaran yang terintegrasi dalam WMK.  WMK ditentukan oleh waktu tanggap (response time) dari pos pemadam kebakaran terdekat. Berdasarkan Kepmeneg PU No. 11/KPTS/2000, daerah layanan WMK ditentukan oleh waktu tanggap, dengan ketentuan tidak lebih dari 15 (lima belas) menit. Berdasarkan ketentuan ini, Kepmeneg menetapkan bahwa daerah layanan dalam setiap WMK tidak boleh melebihi radius 7,5 km. D luar daerah tersebut dikategorikan sebagai daerah tidak terlindungi (unprotected area). Daerah yang sudah terbangun harus mendapat perlindungan oleh mobil kebakaran yang pos terdekatnya berada dalam jarak 2,5 km dan berjarak 3,5 km dari sektor. Cara Perhitungan Cakupan pelayanan bencana kebakaran: Jangkauan Luas Wilayah Manajemen Kebakaran Luas Wilayah Kabupaten/Kota

x 100%

b. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Tingkat waktu tanggap (response time) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK. Cara Perhitungan Tingkat waktu tanggap (response time) Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit x 100% Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK


35


2.1.4. Kesimpulan dan menyusun kebijakan Berdasarkan ketentuan di atas dan analisa dapat diketahui pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten/kota (Kecamatan, Desa/Kelurahan) sementara, bidang pemerintahan dalam negeri sebagai bahan kebijakan yang akan diambil seperti tabel berikut :

No

Kewenangan Wajib

1

2

1.

Bidang Pemerintahan

Jenis

Pelayanan 3

1.1 Pelayanan Cakupan Dokumen Kependudukan 1.2. Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

1.3. Penanggulangan Bencana Kebakaran

Indikator SPM

Standar Nasional

Kab/Kota

Ket.

4

5

6

7

Cakupan KTP

100 %

Cakupan Akta

100 %

Cakupan Petugas Linmas

50 %


70 %

cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

25 % (2015) 75 % (2015)

Kebijakan Pelayanan Dasar berbasis Stantar Pelayanan Minimal pada prinsipnya ditentukan oleh Pemerintah Pusat melalui kementerian masing-masing. Stantar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri berupa Peraturan Menteri, kemudian ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau tertuang secara khusus dalam Peraturan Daerah tentang Stantar Pelayanan Minimal. Bidang Pelatihan Institut Pemerintahan Dalam Negeri 2010

36


Kecamatan, Kelurahan dan Pemerintah Desa dalam penyusunan Pelayanan Dasar berbasis Stantar Pelayanan Minimal membantu dalam pengumpulan data yang instrumennya sudah dijelaskan di atas, sebagai bahan kebijakan pemerintah kabupaten/kota, sehingga dalam penentuan Stantar Pelayanan Minimal dapat ditentukan sesuai dengan potensi dan karakteristik kabupaten/kota yang bersangkutan.

2.1.5. Implementasi dan Monitoring Pelayanan Dasar berbasis Stantar Pelayanan Minimal bidang pemerintahan dalam dalam implementasinnya dapat dimulai dari desa/kelurahan, hal ini untuk melibatkan semua unsur yang ada serta untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Pelayanan Dasar berbasis Stantar Pelayanan Minimal secara bertahap, mulai dari desa/kelurahan sampai kabupaten/kota. Selain itu untuk memudahkan pengawasan dan mengetahui secara rinci perkembangan hasil pelaksanaan Pelayanan Dasar berbasis Stantar Pelayanan Minimal setiap bulan dengan jelas lokasinya. Berdasarkan penjelasan dimaksud dapat diketahui kinerja pelaksana pelayanan publik secara jelas dan rinci. Untuk memudahkan pemahaman implementasi dan monitoring secara rinci dalam Pelayanan Dasar berbasis Stantar Pelayanan Minimal dapat dilakukan dengan cara seperti tabel berikut : a. Penerapan SPM Kab/Kota : ………………… Data No.

Kecamatan

Wajib KTP

1

2

3

KTP NIK 4

Bulan :………….…..

Hasil Nilai Perbulan (%) Nilai SPM 5

6

Keterangan 7

Jumlah


37


b. Penerapan SPM Kecamatan : ………………… Data No.

Desa

Wajib KTP

1

2

3

KTP NIK 4

Bulan :………….…..


Keterangan

6

7

Jumlah

c. Penerapan SPM Desa/Kelurahan : ……………… Data No.

Dusun

Wajib KTP

1

2

3

KTP NIK 4

Bulan :………….…..


Keterangan

6

7

Jumlah

d. Penerapan SPM Kab/Kota : …………………

No.

Kecamatan

1

2

Data Jumlah Jumlah Bayi Bayi Yang Lahir yang Lahir mendapatkan Akte 3

4

Bulan :………….….. Hasil Keterangan Nilai Perbulan (%)

Nilai SPM

5

6

7

Jumlah


38


e. Penerapan SPM Kecamatan : …………………

No.

Desa

Jumlah Bayi Yang Lahir

1

2

3

Data Jumlah Bayi Lahir yang mendapatkan Akte 4

Bulan :………….….. Hasil Nilai Perbulan (%) Nilai SPM

5

Keterangan

6

7

Jumlah

f. Penerapan SPM Desa/Kelurahan : ………………

No.

Dusun

Jumlah Bayi Yang Lahir

1

2

3

Data Jumlah Bayi Lahir yang mendapatkan Akte 4

Bulan :………….….. Hasil Nilai Perbulan (%) Nilai SPM

5

Keterangan

6

7

Jumlah

g. Penerapan SPM Kab/Kota : …………………

Bulan :………….…..

Data No.

Hasil

Kecamatan

1

2

Keterangan Anggota Limas

Jumlah TPS

Nilai Perbulan

Nilai SPM

3

4

5

6

7

Jumlah Bidang Pelatihan Institut Pemerintahan Dalam Negeri 2010

39


h. Penerapan SPM Kecamatan : …………………

Bulan :………….…..

Data

Hasil

No.

Desa

Anggota Limas

Jumlah TPS

Nilai Perbulan

Nilai SPM

Keterangan

1

2

3

4

5

6

7

Jumlah

i. Penerapan SPM Desa/Kelurahan : ……………… No.

Dusun

Anggota Limas

1

2

3

Data Jumlah TPS

4

Bulan :………….….. Hasil Nilai Perbulan Nilai SPM

5

Keterangan

6

7

Jumlah

j. Penerapan SPM Kab/Kota : …………………

Bulan :………….…..

Data

No.

Kecamatan

1

2

Jumlah Masalah K3 yang masuk 3

Hasil

Jumlah Masalah K3 yang sudah dipecahkan

Nilai Perbulan

Nilai SPM

4

5

6

Keterangan

7

Jumlah Bidang Pelatihan Institut Pemerintahan Dalam Negeri 2010

40


k. Penerapan SPM Kecamatan : …………………

Bulan :………….…..

Data

No.

Desa

1

2

Hasil

Jumlah Masalah K3 yang masuk


3

4

Nilai Perbulan

Nilai SPM

Keterangan

5

6

7

Jumlah

l. Penerapan SPM Desa/Kelurahan : ………………

Bulan :………….…..

Data

No.

Dusun

1

2

Hasil

Jumlah Masalah K3 yang masuk


3

4

Nilai Perbulan

Nilai SPM

Keterangan

5

6

7

Jumlah

Keterangan Daftar isian dan tabel Implementasi SPM secara keseluruhan : a) b) c) d) e) f) g)

Penerapan…. (diisi penerapana SPM sesuai kebutuhan mulai dari Desa s.d. Kab/Kota); Bulan :……… ( diisi nama bulan mulai sesuai kebutuhan dari bulan Januari s.d. Desember dalam waktu periode tahun yang bersangkutan); Kolom 1 : disii nomor urut; Kolom 2 : diisi nama lokasi sesuai tingkatan masing-masing; Kolom 3, 4 : diisi keperluan data yang dibutuhkan sesuaikan dengan jenis data yang diperlukan masing-masing tingkatan mulai desa s.d. kabupaten/kota; Kolom 5 : diisi hasil nilai perbulan berdasarkan tata cara perhitungan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 62 tahun 2008; Kolom 7 : diisi sesuai kebutuhan, missal untuk mengetahui perbandingan antara kolom 5 dengan kolom 6.


41


2.2. Tahapan Pemberian Pelayanan Publik dalam bentuk mekanisme pelayanan dasar . Sarana pelayanan yang kemungkinan diperlukan untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat di desa/kelurahan minimal yang perlu dipenuhi adalah : a)

Loket Pelayanan;

b)

Loket formulir kosong;

c)

Antrian formulir masuk;

d)

Kursi tunggu formulir jadi;

e)

Meja pengisian formulir;

f)

Loket khusus lansia dan penyandang cacat;

g)

Keamanan dan infomasi;

h)

Loket Pembayaran.

i)

Tempat Pengaduan.

Mekanisme yang perlu dilakukan oleh aparat dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat : 1. menyediakan tempat parkir yang aman bagi masyarakat yang langsung datang di kantor desa/kelurahan; 2. menerima masyarakat dan mendengar apa yang menjadi kebutuhannya; - standar sapaan petugas kepada masyarakat : ”Selamat pagi/siang Bapak/Ibu ada yang bisa kami bantu ?” 3. memberi penjelasan sesuai dengan kebutuhannya, meliputi : a. b. c. d. e. f.

persyaratan; kepastian dan ketepatan waktu; kejelasan biaya; kejelasan petugas; kenyamanan dan keamanan; kebutuhan informasi lain yang diperlukan melalui papan dan tempat-tempat yang strategis.

4. Menyediakan tempat masing-masing setiap jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat : a. Loket KTP b. Loket Akta c. Loket.... sesuai kebutuhan Bidang Pelatihan Institut Pemerintahan Dalam Negeri 2010

42


5. memproses pelayanan sesuai dengan kebutuhan; a. meneruskan dan menyelesaikan sesuai ketepatan waktu jika persyaratan terpenuhi; b. memberi penjelasan untuk tidak dapat diproses karena persyaratan belum lengkap dan atau terjadi kesalahan berkas; 6. menyerahkan hasil pelayanan pada loket yang tersedia dan memberi tahu kepada pemohon (masyarakat) untuk terlebih dahulu memeriksa, apakah terjadi kesalahan atau tidak; 7. menerima keluhan yang berhubungan dengan : a. persiapan tidak jelas; b. petugas tidak jelas; c. proses pelayanan yang berbelit; d. biaya diluar ketentuan; e. waktu tidak tepat; f. hasil atau produk pelayanan salah; 8. Memberi jaminan jika dalam memberi pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah menjadi kebijakan. Jika penyelesaian pengurusan KTP, AKTA tidak selesai karena tidak tepat waktu dan atau KTP dan AKTA selesai tetapi ada kesalahan, maka jaminannya adalah : a. Jika kesalahan ada dipihak pemberi layanan, maka petugas akan meminta maaf disertai dengan penjelasan penyebab keterlambatan tersebut. Kemudian KTP, AKTA akan diselesaikan dalam waktu maksimal ... hari yang akan datang (atau lebih cepat), tidak dipungut biaya tambahan dam diantar ke alamat yang bersangkutan. b. Jika terjadi kesalahan dipihak pemohon maka akan diganti dengan yang baru tetapi pemohon harus tetap mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.


43


Praktek Pelatihan Pertemuan II, III dan IV.

Pertemuan II 1. Jelaskan dan diskusikan Jenis dan materi muatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun2008 ! 2. Praktek Menyusun Penyempurnaan Instrumen Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan

Pertemuan ke III 1. Praktek Pengisian Data berdasarkan Instrumen yang ada; 2. Praktek Menganalisis Data berdasarkan rumus yang telah ditentukan

Pertemuan ke IV 1. Praktek Implementasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan a. Kelompok 1 Tingkat Kabupaten b. Kelompok 2 Tingkat Kecamatan c. Kelompok 3 Tingkat Desa


44

BAB II PELAYANAN PUBLIK BIDANG PEMERINTAHAN

Recommend Documents