III. BIDANG PELAYANAN PERIJINAN II

III. BIDANG PELAYANAN PERIJINAN II a.

Jenis Pelayanan Administrasi Izin Reklame kecuali yang dilimpahkan kewenangannya kepada camat

No.

1.

2.

Komponen

Dasar Hukum

Persyaratan Pelayanan

Uraian

1. Perda Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah 2. Perda Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha 3. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perijinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan 4. Peraturan Bupati Grobogan Nomor Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame Mengisi Formulir Permohonan Izin yang bermenterai Rp.6.000 yang dilengkapi persyaratan sebagai berikut : A. Izin Reklame Baru 1. Foto copy KTP/ identitas pemohon ; 2. Gambar / naskah / foto reklame ; 3. Gambar konstruksi reklame ; 4. Gambar / denah lokasi reklame yang dipasang ; 5. Surat Kuasa dari perusahaan apabila permohonan reklame diserahkan kepada pihak lain ; 6. Surat pernyataan tidak keberatan atau persetujuan dari pemilik lahan / bangunan tempat pemasangan reklame ; 7. Keterangan-keterangan yang dianggap perlu ; 8. Pembangunan / Perubahan bangunan reklame yang menggunakan konstruksi khusus harus dilengkapi IMB dan atau ijin lain apabila diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku. B. Perpanjangan Izin Reklame melampirkan : 1. Foto copy surat Izin Penyelenggaraan Reklame periode sebelumnya ; 2. Surat ketetapan Pajak Daerah Periode sebelumnya; 3. Foto lokasi pemasangan reklame terakhir; dan 4. Surat pernyataan bermeterai Rp. 6.000,-

101

Prosedur Pelayanan Izin 3.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1.Pemohon Start

Dikirim ke pemohon

2. Pendaftaran, pemeriksaa, dan tanda terima pendaftaran oleh FO

tidak memenuhi syarat

4a. Surat

3. Validasi Berkas oleh BO

Penolakan

(bid.Pelayanan Perijinan II)

Memenuhi syarat

5a. restrusi sewa lahan di BPPT

4b. Proses Izin dan Penetapan SK

5b. Pajak di DPPKAD

6. Selesai Finish

Keterangan bagan : 1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan. 2. Petugas Pendaftaran perizinan meneliti persyaratan administrasi sesuai dengan izin yang dimohon. 3. Jika Persyaratan administrasi perizinan lengkap, data diinput / entry data, memberikan tanda terima permohonan, validasi berkas permohonan dan paraf oleh kabid informasi, kemudian berkas diserahkan ke Bidang Pelayanan/ back office untuk dilakukan pemrosesan. 4. Validasi berkas/dokumen permohonan kelengkapan dan kebenaran oleh bidang Pelayanan Perijinan II 5. Jika berkas/dokumen permohonan tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka permohonan dikembalikan ke pemohon dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan telah lengkap dan benar maka diproses, selanjutnya dibuatkan draf keputusan. 6. Draf keputusan diparaf Kabid dan Kabag TU, selanjutnya ditandangani Kepala Badan. 7. Untuk permohonan izin yang telah diproses, petugas melakukan penghitungan pembiayaan pajak, selanjutnya dibuatkan slip setoran kepada pemohon untuk dilakukan pembayaran restribusi sewa lahan di loket pembayaran BPPT sedangkan pembayaran pajak di DPPKAD Kab. Grobogan. 8. Sebelum SK diserahkan ke pemohon dilakukan penomoran SK, selanjutnya diserahkan ke pemohon dengan menunjukkan bukti pengambilan. 102

4.

Jangka Waktu Penyelesaian

7 (tujuh) hari kerja sejak diterima berkas permohonan secara lengkap dan benar

5.

Biaya / Tarif

Sesuai dengan Perda Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Perda Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. No.

Jenis

Satuan

Lokasi Waktu Pemasangan reklame Pemasangan 1 hari Lebih Lebih Lebih Wilayah/ s/d Dari Dari Dari Ibukota

minggu (Rp.)

1

1

2

4

8 9

6.000 6.000 6.000 4.800 4.800

12.000 12.000 12.000 10.000 10.000

16.000 16.000 16.000 12.000 12.000

24.000 24.000 24.000 16.000 16.000

4.000 3.200 2.400 1.000 400

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

a b c d e

6.000 6.000 6.000 4.800 4.800

12.000 12.000 12.000 10.000 10.000

16.000 16.000 16.000 12.000 12.000

24.000 24.000 24.000 16.000 16.000

4.000 3.200 2.400 1.000 400

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

A b c d e

16.000 16.000 16.000 8.000 8.000

20.000 20.000 20.000 10.000 10.000

34.000 34.000 34.000 16.000 16.000

40.000 40.000 40.000 20.000 20.000

36.000 32.000 28.000 26.000 24.000

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

M2

Se - Kab

8.000

16.000

28.000

36.000

24.000

Lbr

Se - Kab

750

3.200

7.600

15.000

-

-

Lbr

Se – Kab

400

1.600

4.000

8.000

-

-

6.000

12.000

16.000

24.000

-

-

8.000 6.000

16.000 12.000

32.000 24.000

40.000 36.000

-

-

40.000

120.000

160.000

200.000

-

-

M2

Reklame Bersinar/ Yang disinari

7

a b c d e

Papan/ Megatron/ Billboard/ Baliho

Umbul – umbul

6

5 10.000 10.000 10.000 5.000 5.000

3

3

5

4 a b c d e

1 minggu s/d 1 bulan (Rp.) 6 20.000 20.000 20.000 10.000 10.000

2

Kain reklame/ Spanduk

Reklame udara Reklame melekat/ Sticker Reklame selebaran Reklame berjalan Reklame Bersuara

Nilai Biaya Strategis/ Bongkar/ Buah M2

M2

Bh

M2

Hari Se – Kab Hari

a. Kab. b. Kec

1 bulan s/d 6 bulan (Rp.)

6 bulan s/d 1 tahun (Rp.)

7 30.000 30.000 30.000 20.000 20.000

8 40.000 40.000 40.000 24.000 24.000

9 24.000 20.000 18.000 16.000 14.000

10 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

10.000

Reklame

10 film atau

Se – Kab

slide Ket. a. : Alun-alun & Simpang Lima Purwodadi a. : Terminal & Swalayan / Pasar Daerah Purwodadi b. : Tempat lain di dalam Kota Purwodadi c. : Terminal & Pasar Daerah di Kecamatan d. : Tempat lain di Kecamatan

Sesuai dengan Perda Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, struktur dan tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah ( sewa lahan ) untuk pemasangan reklame pada tanah di bahu jalan adalah sbb. : a. Di Kota Kabupaten : Rp. 7.000,- ( Tujuh ribu rupiah) / M2 / bulan; b. Disekitar Ibukota Kabupaten : Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) / M2 / bulan; c. Di kota kecamatan : Rp. 3.500,- (Tiga ribu lima ratus rupiah) / M2 / bulan; d. Di Desa : Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) / M2 / bulan. 6.

Produk Pelayanan

Izin Reklame

103

7.

Sarana, prasarana dan /atau fasilitas

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

8.

Kompetensi pelaksana

a. Kepala Badan b. Kabag TU c. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan II d. Penatalaksana pelayanan perizinan bidang pelayanan II e. Penatalaksana pengaduan, informasi dan pengembangan f. Pengadministrasi umum bidang pelayanan II g. Bendahara Penerimaan h. Pengadministrasi umum TU i. Caraka

9.

Pengawasan internal

1. Kepala BPPT Kab.Grobogan 2. Inspektorat Kab Grobogan

10.

Penanganan Melalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SMS, Telepon, Website, dan pengaduan, saran dan melalui petugas loket pengaduan. masukan Jumlah pelaksana Jumlah pelaksana Izin Reklame sebanyak 9 orang. Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.

11.

Ruang tunggu yang memadai. Lapangan parkir. Toilet. Loket pelayanan. Ruang sekretariat tim teknis. Aplikasi SPIPISE. Televisi Website. Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit. Ruang arsip. Lemari dokument. Komputer. Printer. Telepon / facsimile. Alat tulis kantor.

12.

Jaminan pelayanan

Sesuai dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawai, janji layanan dengan petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.

13.

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman. 2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive. 3. Surat ijin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin keasliannya.

14.

Evaluasi kinerja pelaksana

Evaluasi dilakukan setiap 2 minggu sekali dalam rapat internal.

104

b. Jenis Pelayanan Administrasi Izin Penggunaan Alun-Alun Purwodadi No.

1.

2.

Komponen

Dasar Hukum


Uraian 1. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha. 2. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Pelayanan/Perijinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan. Mengisi form permohonan izin penggunaan Alun-alun Purwodadi bermeterai Rp. 6.000,1. Foto copy KTP Pemohon. 2. Surat Pernyataan tidak keberatan dari Dinas/Instansi yang berdekatan, Pengurus Masjid dan warga masyarakat sekitar alun-alun untuk penggunaan alun-alun lebih dari 2 hari. 3. Surat pernyataan kesanggupan memperbaiki kerusakan alunalun/fasilitas umum yang ditimbulkan selama penyelenggaraan kegiatan. 4. Proposal kegiatan dan atau Surat Permohonan Penggunaan alun-alun. Prosedur Pelayanan Izin

3.


1.Pemohon Start

Dikirim ke pemohon

2. Pendaftaran, pemeriksaan dan , tanda terima pendaftaran oleh FO


4a. Surat


Penolakan

(bid.Pelayanan Perijinan II)

Memenuhi syarat


5. restribusi sewa lahan.

6. Selesai Finish

105

Keterangan bagan : 1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan. 2. Petugas Pendaftaran perizinan meneliti persyaratan administrasi sesuai dengan izin yang dimohon. 3. Jika Persyaratan administrasi perizinan lengkap, data diinput / entry data, memberikan tanda terima permohonan, validasi berkas permohonan dan paraf oleh kabid informasi, kemudian berkas diserahkan ke Bidang Pelayanan/ back office untuk dilakukan pemrosesan. 4. Validasi berkas/dokumen permohonan kelengkapan dan kebenaran oleh bidang Pelayanan Perijinan II 5. Jika berkas/dokumen permohonan tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka permohonan dikembalikan ke pemohon dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan telah lengkap dan benar maka diproses, selanjutnya dibuatkan draf keputusan. 6. Draf keputusan diparaf Kabid dan Kabag TU, selanjutnya ditandangani Kepala Badan. 7. Untuk permohonan izin yang telah diproses, petugas melakukan penghitungan pembiayaan pajak, selanjutnya dibuatkan slip setoran kepada pemohon untuk dilakukan pembayaran restribusi sewa lahan di loket pembayaran BPPT. 8. Sebelum SK diserahkan ke pemohon dilakukan penomoran SK, selanjutnya diserahkan ke pemohon dengan menunjukkan bukti pengambilan. 4.


5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

5.

Biaya / Tarif

Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, Izin Penggunaan Alun-Alun dikenakan retribusi sbb. : 1. Komersil : Rp. 20.000.000,- ( Dua puluh juta rupiah) / hari; 2. Sosial : Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus rupiah) / hari.

6.

Produk Pelayanan

Surat Izin Penggunaan Alun-Alun

7.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

8.


a. b. c. d.


Kepala Badan Kabag TU Kepala Bidang Pelayanan Perizinan II Penatalaksana pelayanan perizinan bidang pelayanan II 106

e. Penatalaksana pengaduan, informasi dan pengembangan f. Pengadministrasi umum bidang pelayanan II g. Bendahara Penerimaan h. Pengadministrasi umum TU i. Caraka 9.

Pengawasan internal

10.

Penanganan pengaduan, Melalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SMS, Telepon, saran dan masukan Website, dan melalui petugas loket pengaduan. Jumlah pelaksana Jumlah pelaksana Penggunaan Alun-Alun Purwodadi sebanyak 9 orang. Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.

11.

12.

Jaminan pelayanan

13.


14.



Sesuai dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawai, janji layanan dengan petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan. 1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman. 2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive. 3. Surat ijin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin keasliannya. Evaluasi dilakukan setiap 2 minggu sekali dalam rapat internal.

107

d. Jenis Pelayanan Administrasi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) No.

Komponen

1.

Dasar Hukum

2.


Uraian 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Kontruksi. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dg PP no. 92 th 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 th. 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi Sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Kontruksi. 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional. 6. Peraturan DaerahKabupaten Grobogan Nomor9 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Kontruksi 7. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Pelayanan/ Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Grobogan A. Pendaftaran baru Izin Usaha Jasa Konstruksi Mengisi form permohonan izin Usaha Jasa Konstruksi bermeterai Rp.6.000,- yang dilengkapi dengan persyaratan : 1. Surat kuasa dan foto copy KTP penerima kuasa apabila pengurusan diwakilkan. 2. Pas foto direktur ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar berwarna. 3. Foto copy Sertifikat Keeahlian (SKA) dan / atau Sertifikat Ketrampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga. 4. Foto Copy akta pendirian Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK). 5. Rekomendasi teknis dari TPJK (Tim Pembina Jasa Konstruksi). 6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK). 7. Foto Copy Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli / Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU); 8. Foto copy sertifikat badan usaha (SBU) yang telah diregistrasidari LPJK A. Pendaftaran Perpanjangan dan Penutupan Izin Usaha Jasa Konstruksisama permohonan baru dengan penambahan persyaratan : 1. Usaha Izin Jasa Konstruksi ( asli ) 2. Foto copy pajak tahun terakhir B. Penutupan Izin Usaha Jasa Konstruksi : 1. Mengisi Form permohonan 2. IUJK asli 3. Foto copy Surat pajak nihil C. Perubahan Data 1. Mengisi Form permohonan 2. Rekaman : a. Akta perubahan nama direksi/ pengurus untuk perubahan direksi / pengurus b. Surat ket. domisili badan ush jasa konstruksi utk perub alamat Badan Usaha Jasa Konstruksi. 108

c. Akta perubahan untuk perubahan nama Badan Usaha Jasa Konstruksi dan atau, d. Sertifikat Badan Usaha untuk perubahan klasifikasi & kualifikasi usaha Prosedur Pelayanan Izin 3.


1.Pemohon Start

Dikirim ke pemohon

2.Pendaftaran, pemeriksaan, tanda terima pendaftaran oleh FO


3.Validasi Berkas oleh BO (bid. Pelayanan perijinan I)

4a. Surat Penolakan

Memenuhi syarat


5. Selesai Finish Keterangan bagan : 1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan. 2. Petugas Pendaftaran perizinan meneliti persyaratan administrasi sesuai dengan izin yang dimohon. 3. Jika Persyaratan administrasi perizinan lengkap, data diinput / entry data oleh petugasFront Office,memberikan tanda terima berkas, validasi berkas permohonan dan paraf oleh kabid informasi, kemudian berkasdiserahkan ke Bidang Pelayanan/ back office untuk dilakukan pemrosesan. 4. Jika Persyaratan administrasi perizinan tidak lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. 5. Permohonan izin lengkap, diserahkan kepada Bidang Pelayanan/ back office untuk dilakukan pemprosesan izin, maka Keputusan Iin dicetak/diterbitkan, diparaf oleh Kabid pelayanan perizinan dan Kabag TU, kemudian diteruskan ke Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk ditandatangani; 6. Keputusan izin yang telah ditandatangani dilakukan Penomoran SK, selanjutnya diteruskan ke Loket Pengambilan SK dan diserahkan kepada Pemohon dengan menunjukkan bukti pendaftaran. 4.


10 (sepuluh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

109

5.

Biaya / Tarif

Rp 0,-

6.

Produk Pelayanan

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

7.

Sarana, prasarana dan/atau fasilitas

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

8.


a. Kepala Badan b. Kabag TU c. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan I d. Penatalaksana pelayanan perizinan bidang pelayanan I e. Penatalaksana pengaduan, informasi dan pengembangan f. Pengadministrasi umum bidang pelayanan I g. Pengadministrasi umum TU h. Caraka

9.

Pengawasan internal

1. Kepala BPPT Kab.Grobogan 2. Inspektorat KabGrobogan

10.

Penanganan pengaduan, saran dan masukan

Melalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SMS, Telepon, Website, dan melalui petugas loket pengaduan.

11.

Jumlah pelaksana

Jumlah pelaksana Izin Usaha Jasa Konstruksi sebanyak 8orang.


Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya. Sesuai dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawai, janji layanan dengan petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.

12.

Jaminan pelayanan

13.

Jaminan keamanan 1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman. dan keselamatan 2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive. pelayanan 3. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin keasliannya.

14.



110

Jenis Pelayanan Administrasi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

e.

(IMTA) No.

Komponen

Uraian 1. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Retribusi

1.

2.

Dasar Hukum


Pengendalian dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; 2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing 3. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan. Mengisi formulir permohonan izin bermeterai Rp.6.000,- dan Surat Kuasa bermeterai jika menguasakan pengurusan izin kepada pihak lain dengan dilengkapi : 1. Fotocopy IMTA yang masih berlaku 2. Fotocopy Polis Asuransi 3. Laporan pelaksanaan Diklat bagi TKI pendamping 5. Fotocopy Keputusan RPTKA yang masih berlaku 6. Bukti Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan TKA 7. Sertifikat diklat bahasa Indonesia yg dikeluarkan lembaga resmi 8. Surat Rekomendasi dari Dinsosnakertrans Kab. 9. Pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 = 2 lembar Prosedur Pelayanan Izin

3.


1.Pemohon Start

Dikirim ke pemohon

2.Pendaftaran, pemeriksaan oleh FO, tanda terima pendaftaran


3.Validasi Berkas oleh

4a. Surat

bid.Pelayanan Perizinan I

Penolakan

Memenuhi syarat


5. Selesai Finish

Keterangan bagan : 1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan sesuai dengan izin yang dimohon berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 111

2. Petugas 3.

4. 5.

6.

Pendaftaran perizinan meneliti persyaratan administrasi sesuai dengan izin yang dimohon. Jika Persyaratan administrasi perizinan lengkap, data diinput / entry data,memberikan tanda terima permohonan, validasi berkas permohonan dan paraf oleh kabid informasi, kemudian berkasdiserahkan ke Bidang Pelayanan/ back office untuk dilakukan pemrosesan. Jika Persyaratan administrasi perizinan tidak lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Permohonan izin lengkap, diserahkan kepada Bidang Pelayanan untuk dilakukan pemprosesan dan penerbitan izin, maka Keputusan Izin dicetak/diterbitkan, kemudian diparaf oleh Kabid dan Kabag TU, setelah diparaf diteruskan ke Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk ditandatangani. Keputusan izin yang telah ditandatangani dilakukan penomoran SK,diteruskan ke Loket Pengambilan SK, selanjutnya diserahkan kepada Pemohon dengan menunjukkan bukti.

4.



5.

Biaya / Tarif

Rp. 0,-

6.

Produk Pelayanan

Surat Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

7.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

8.


a. b. c. d. e. f. g. h.

10.


Melalui kotak saran kritik dan pengaduan, Telepon, Website, melalui petugas loket pengaduan.

11.

Jumlah pelaksana

Jumlah pelaksana Izin sebanyak 8 orang. Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.

Ruang tunggu yang memadai. Lapangan parkir. Toilet. Loket pelayanan. Ruang sekretariat tim teknis. Aplikasi SPIPISE. Televisi Website. Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit. Ruang arsip. Lemari dokument. Komputer. Printer. Telepon / facsimile. Alat tulis kantor. Kepala Badan Kabag TU Kepala Bidang Pelayanan Perizinan I Penatalaksana pelayanan perizinan bidang pelayanan I Penatalaksana pengaduan, informasi dan pengembangan Pengadministrasi umum bidang pelayanan I Pengadministrasi umum TU Caraka

112

12.

Jaminan pelayanan

13.


14.


Sesuai dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawai, janji layanan dengan petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan. 1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman. 2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive. 3. Surat ijin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin keasliannya. Evaluasi dilakukan setiap 2 minggu sekali dalam rapat internal.

113

f. Jenis Pelayanan Administrasi Izin Usaha Pemotongan Hewan No.

1.

2.

Komponen

Dasar Hukum


Uraian 1. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 13/Permentan/T.140/1/2010 Tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant). 2. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. 3. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan. Mengisi formulir permohonan izin bermeterai Rp.6.000,- dan Surat Kuasa bermeterai jika menguasakan pengurusan izin kepada pihak lain dengan dilengkapi : 1. Fotokopi KTP Pemohon/Penanggung jawab; 2. Fotokopi NPWP; 3. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya(bagi Perusahaan yang berbadan hukum); 4. Fotocopy izin Gangguan (HO); 5. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 6. Fotocopy dokumen UKLdan UPL atau dokumen lingkungan lainnya; 7. Denah Lokasi Usaha; 8. Foto copy Ijazah dokter hewan; 9. Surat Rekomendasi dari Dinas Peternakan; Prosedur Pelayanan Izin

3.


1.Pemohon Start

Dikirim ke pemohon

2.Pendaftaran, pemeriksaan, tanda terima pendaftaran oleh FO tidak memenuhi syarat

4a. Surat

3.Validasi Berkas oleh BO (bid.Pelayanan Perizinan I)

Penolakan Memenuhi syarat


5. Selesai Finish

114

Keterangan bagan : 1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan sesuai dengan izin yang dimohon berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Petugas Pendaftaran perizinan meneliti persyaratan administrasi sesuai dengan izin yang dimohon. 3. Jika Persyaratan administrasi perizinan lengkap, data diinput / entry data,memberikan tanda terima permohonan, validasi berkas permohonan dan paraf oleh kabid informasi, kemudian berkasdiserahkan ke Bidang Pelayanan/ back office untuk dilakukan pemrosesan. 4. Jika Persyaratan administrasi perizinan tidak lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. 5. Permohonan izin lengkap, diserahkan kepada Bidang Pelayanan untuk dilakukan pemprosesan dan penerbitan izin, maka Keputusan Izin dicetak/diterbitkan, kemudian diparaf oleh Kabid dan Kabag TU, setelah diparaf diteruskan ke Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk ditandatangani. 6. Keputusan izin yang telah ditandatangani dilakukan penomoran SK,diteruskan ke Loket Pengambilan SK, selanjutnya diserahkan kepada Pemohon dengan menunjukkan bukti 4. 5.

Jangka Waktu Penyelesaian Biaya / Tarif

7 (tujuh) hari kerja sejak diterima berkas permohonan secara lengkap dan benar Rp. 0,-

6.

Produk Pelayanan

Surat Izin Usaha Pemotongan Hewan

7.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

8.


a. b. c. d. e. f. g. h. i.

10.


Melalui kotak saran dan pengaduan, Telepon, Website, melalui petugas loket pengaduan.

Ruang tunggu yang memadai. Lapangan parkir. Toilet. Loket pelayanan. Ruang sekretariat tim teknis. Aplikasi SPIPISE. Televisi Website. Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit. Ruang arsip. Lemari dokument. Komputer. Printer. Telepon / facsimile. Alat tulis kantor. Kepala Badan Kabag TU Kepala Bidang Pelayanan Perizinan I Tim Teknis Pelayanan Perizinan Penatalaksana pelayanan perizinan bidang pelayanan I Penatalaksana pengaduan, informasi dan pengembangan Pengadministrasi umum bidang pelayanan I Pengadministrasi umum TU Caraka

115

11.

Jumlah pelaksana

12.

Jaminan pelayanan

13.


14.


Jumlah pelaksana Izin sebanyak 8 orang. Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.

Sesuai dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawai, dengan petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan. 1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman. 2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive. 3. Surat ijin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin keasliannya. Evaluasi dilakukan setiap 2 minggu sekali dalam rapat internal.

116

g. Jenis Pelayanan Administrasi Izin Usaha Peternakan No.

Komponen

1.

Dasar Hukum

2.


Uraian 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak, Bab VIII Pasal 39 ayat 1 dan 2 tentang Kawasan Usaha Peternakan; 2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 404/Kpts/OT.210/ 6/ 2002 Tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Perikanan Hewan; 4. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan. Mengisi formulir permohonan izin bermeterai Rp.6.000,- dan Surat Kuasa bermeterai jika menguasakan pengurusan izin kepada pihak lain dengan dilengkapi : 1. Fotokopi KTP Pemohon/Penanggung jawab; 2. Fotokopi NPWP; 3. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya(bagi Perusahaan yang berbadan hukum); 4. Fotocopy izin Gangguan (HO); 5. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 6. Fotocopy dokumen UKLdan UPL atau dokumen lingkungan lainnya; 7. Denah Lokasi Usaha; 8. Surat Rekomendasi dari Dinas Peternakan; Prosedur Pelayanan Izin

3.


1.Pemohon Start

Dikirim ke pemohon

2.Pendaftaran, pemeriksaan, tanda terima pendaftaran oleh FO tidak memenuhi syarat

3.Validasi Berkas oleh BO (bid.Pelayanan Perizinan I)

4a. Surat Penolakan

Memenuhi syarat


5. Selesai Finish

117

Keterangan bagan : 1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan sesuai dengan izin yang dimohon berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Petugas Pendaftaran perizinan meneliti persyaratan administrasi sesuai dengan izin yang dimohon. 3. Jika Persyaratan administrasi perizinan lengkap, data diinput / entry data,memberikan tanda terima permohonan, validasi berkas permohonan dan paraf oleh kabid informasi, kemudian berkasdiserahkan ke Bidang Pelayanan/ back office untuk dilakukan pemrosesan. 4. Jika Persyaratan administrasi perizinan tidak lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. 5. Permohonan izin lengkap, diserahkan kepada Bidang Pelayanan untuk dilakukan pemprosesan dan penerbitan izin, maka Keputusan Izin dicetak/diterbitkan, kemudian diparaf oleh Kabid dan Kabag TU, setelah diparaf diteruskan ke Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk ditandatangani. 6. Keputusan izin yang telah ditandatangani dilakukan penomoran SK,diteruskan ke Loket Pengambilan SK, selanjutnya diserahkan kepada Pemohon dengan menunjukkan bukti 4.



5.

Biaya / Tarif

Rp. 0,-

6.

Produk Pelayanan

Surat Izin Usaha Peternakan

7.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

8.


a. b. c. d. e. f. g. h.

10.


Melalui kotak saran dan pengaduan, Telepon, Website, melalui petugas loket pengaduan.

11.

Jumlah pelaksana

Jumlah pelaksana Izin sebanyak 8 orang.

Ruang tunggu yang memadai. Lapangan parkir. Toilet. Loket pelayanan. Ruang sekretariat tim teknis. Aplikasi SPIPISE. Televisi Website. Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit. Ruang arsip. Lemari dokument. Komputer. Printer. Telepon / facsimile. Alat tulis kantor. Kepala Badan Kabag TU Kepala Bidang Pelayanan Perizinan I Penatalaksana pelayanan perizinan bidang pelayanan I Penatalaksana pengaduan, informasi dan pengembangan Pengadministrasi umum bidang pelayanan I Pengadministrasi umum TU Caraka

118

Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya. Sesuai dengan SOP, motto, visi misi, kode etik pegawai, janji layanan dengan petugas yang memiliki kemampuan bekerja di bidang pelayanan.

12.

Jaminan pelayanan

13.



14.



119

h. Jenis Pelayanan Administrasi Izin Usaha Jasa Perjalanan Wisata No.

1.

2.

Komponen

Dasar Hukum


Uraian 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 3. Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor : PM.85/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata. 4. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan Mengisi form permohonan izin bermeterai Rp. 6.000,- yang dilengkapi dengan : 1. Foto copy KTP (1 lembar) Pemohon. 2. Pas foto ukuran 4 X6 cm (2 lembar berwarna) pemohon 3. Foto copy Surat Ijin Gangguan. (HO) 4. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 5. Fotocopy akte pendirian / perubahan perusahaan bagi yang berbadan usaha (PT, CV, FA, UD) dan khusus PT dilengkapi dengan Akte Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM; 6. Foto copy Izin Lingkungan (Rekomendasi dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL.) 7. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen. Prosedur Pelayanan Izin

3.


1.Pemohon Start

Dikirim ke pemohon

2. Pendaftaran, pemeriksaan dan tanda terima pendaftaran oleh FO


4a. Surat Penolakan

3. Validasi Berkas oleh BO (bid.Pelayanan Perizinan II) Memenuhi syarat


5. Selesai Finish 120

Keterangan bagan : 1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan sesuai dengan ijin yang dimohon berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Petugas Pendaftaran perijinan meneliti persyaratan administrasi sesuai dengan izin yang dimohon. 3. Jika Persyaratan administrasi perijinan lengkap, data diinput / entry data oleh petugas, memberikan tanda terima permohonan, validasi berkas permohonan dan paraf oleh kabid informasi, kemudian berkas diserahkan ke Bidang Pelayanan II/ back office untuk dilakukan pemrosesan. 4. Jika Persyaratan administrasi perijinan tidak lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. 5. Permohonan izin lengkap, diserahkan kepada Bidang Pelayanan II untuk dilakukan pemprosesan dan penerbitan izin, maka Keputusan Ijin dicetak/diterbitkan, kemudian diparaf oleh Kabid dan Kabag TU, setelah diparaf diteruskan ke Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu untuk ditandatangani; 6. Keputusan izin yang telah ditandatangani dilakukan penomoran SK, diteruskan ke Loket Pengambilan SK, selanjutnya diserahkan kepada Pemohon dengan menunjukkan bukti pengambilan; 4.


7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

5.

Biaya / Tarif

Rp. 0

6.

Produk Pelayanan

A. Daftar Usaha Pariwisata B. Tanda Daftar Usaha Pariwisata

7.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

8.


a. b. c. d. e. f. g. h.

9.

Pengawasan internal



Kepala Badan Kabag TU Kepala Bidang Pelayanan Perizinan II Penatalaksana pelayanan perizinan bidang pelayanan II Penatalaksana pengaduan, informasi dan pengembangan Pengadministrasi umum bidang pelayanan II Pengadministrasi umum TU Caraka

121

10.

Penanganan pengaduan, Melalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SMS, Telepon, saran dan masukan Website, dan melalui petugas loket pengaduan.

11.

Jumlah pelaksana

Jumlah pelaksana Izin Usaha Jasa Perjalanan Wisata sebanyak 8 orang. Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.

12.

Jaminan pelayanan


13.



14.



122

i. Jenis Pelayanan Administrasi Izin Usaha Penyediaan Akomodasi No.

1.

Komponen

Dasar Hukum

2.


3.


Uraian Nomor 10

1. Undang-undang Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 3. Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor : PM.86 / HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi. 4. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan Mengisi formulir permohonan izin bermeterai Rp.6.000 yang dilengkapi dengan : 1. Fotokopi KTP (1 lembar) Pemohon. 2. Pas foto ukuran 4 X6 cm (2 lembar berwarna) pemohon 3. Foto Copy NPWP. 4. Foto Copy Kesesuaian Tata Ruang 5. Foto Copy Izin Prinsip (bila dipersyaratkan) 6. Foto Copy Surat Ijin Gangguan (HO) 7. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 8. Fotocopy Izin Lingkungan (dokumen AMDAL/UKL-UPL) atau SPPL. 9. Foto copy akte pendirian / perubahan perusahaan bagi yang berbadan hukum dan khusus PT dilengkapi dengan Akte Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM; 10. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran 11. Daftar Kapasitas kamar dan Daftar Fasilitas Penunjang (kecuali Karaoke) Prosedur Pelayanan Izin 1.Pemohon Start

Dikirim ke pemohon



4a. Surat

3. Validasi Berkas oleh BO (bid. Pelayanan II dan pemeriksaan lapangan oleh tim teknis)

Penolakan

Memenuhi syarat



4.


Keterangan bagan : 1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan. 2. Petugas Pendaftaran perijinan meneliti persyaratan administrasi sesuai dengan izin yang dimohon. 3. Jika Persyaratan administrasi perijinan lengkap, data diinput / entry data oleh petugas, memberikan tanda terima permohonan, validasi berkas permohonan dan paraf oleh kabid informasi, kemudian berkas diserahkan ke Bidang Pelayanan II/ back office untuk dilakukan pemrosesan. 4. Validasi berkas/dokumen permohonan kelengkapan dan kebenaran oleh bidang Pelayanan Perizinan II serta pengecekan lapangan bersama Tim Teknis guna memeriksa kesesuaian dokumen dengan fakta di lapangan. 5. Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan Tim Teknis Pelayanan Perizinan memberikan rekomendasi untuk menyetujui atau menolak permohonan izin yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepada Kepala BPPT 6. Jika berkas/dokumen permohonan tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka permohonan dikembalikan ke pemohon dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan telah lengkap dan benar kemudian diproses, dan selanjutnya dibuatkan draf keputusan. 7. Draf keputusan diparaf Kabid dan Kabag TU, selanjutnya ditandangani Kepala Badan. 8. Sebelum SK diserahkan ke pemohon dilakukan penomoran SK, selanjutnya diserahkan ke pemohon dengan menunjukkan bukti pengambilan SK. 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

5.

Biaya / Tarif

Rp. 0,-

6.

Produk Pelayanan

a. b.

Daftar Usaha Pariwisata Tanda Daftar Usaha Pariwisata

7.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.


8.


a. b. c. d. e. f.

Kepala Badan Kabag TU Kepala Bidang Pelayanan Perizinan II Tim Teknis Pelayanan Perizinan Penatalaksana pelayanan perizinan bidang pelayanan II Penatalaksana pengaduan, informasi dan pengembangan 124

g. Pengadministrasi umum bidang pelayanan II h. Pengadministrasi umum TU i. Caraka 9.

Pengawasan internal


10.


Melalui kotak saran dan pengaduan,Surat, Website, dan melalui petugas loket pengaduan.

11.

Jumlah pelaksana

Jumlah pelaksana Izin Usaha Penyediaan Akomodasi sebanyak 9 orang.

SMS, Telepon,

Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya. 12.

Jaminan pelayanan


13.



14.



125

j.

Jenis Pelayanan Administrasi Izin Usaha Jasa Makanan dan Minuman No.

1.

2.

Komponen

Dasar Hukum


Uraian 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 3. Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor : PM.87/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman. 4. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perijinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan Mengisi formulir permohonan izin bermeterai Rp. 6.000,- yang dilengkapi dengan : 1. Fotokopi KTP (1 lembar) Pemohon. 2. Pas foto ukuran 4 x 6 cm ( 2 lembar, berwarna) Pemohon. 3. Foto copy NPWP 4. Foto copy Surat Ijin Gangguan (HO) 5. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 6. Fotocopy Izin Lingkungan (Rekomendasi dokumen AMDAL/UKL-UPL) atau SPPL; 7. Fotocopy akte pendirian / perubahan perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV, FA, UD) dan khusus PT dilengkapi dengan Akte Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM; 8. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran; 9. Daftar Kapasitas jumlah Tempat Duduk dan / Produksi. Prosedur Pelayanan Izin

3.

1.Pemohon


Start

2. Pendaftaran, pemeriksaan dan

Dikirim ke pemohon

tanda terima pendaftaran oleh FO


3. Validasi Berkas oleh BO bid.Pelayanan Perizinan II dan pemeriksaan lapangan oleh tim Teknis

4a. Surat Penolakan

Memenuhi syarat



Keterangan bagan : 1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan. 2. Petugas Pendaftaran perijinan meneliti persyaratan administrasi sesuai dengan izin yang dimohon. 3. Jika Persyaratan administrasi perijinan lengkap, data diinput / entry data oleh petugas, memberikan tanda terima permohonan, validasi berkas permohonan dan paraf oleh kabid informasi, kemudian berkas diserahkan ke Bidang Pelayanan II/ back office untuk dilakukan pemrosesan. 4. Validasi berkas/dokumen permohonan kelengkapan dan kebenaran oleh bidang Pelayanan Perizinan II serta pengecekan lapangan bersama Tim Teknis guna memeriksa kesesuaian dokumen dengan fakta di lapangan. 5. Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan Tim Teknis Pelayanan Perizinan memberikan rekomendasi untuk menyetujui atau menolak permohonan izin yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepada Kepala BPPT 6. Jika berkas/dokumen permohonan tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka permohonan dikembalikan ke pemohon dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan telah lengkap dan benar kemudian diproses, dan selanjutnya dibuatkan draf keputusan. 7. Draf keputusan diparaf Kabid dan Kabag TU, selanjutnya ditandangani Kepala Badan. 8. Sebelum SK diserahkan ke pemohon dilakukan penomoran SK, selanjutnya diserahkan ke pemohon dengan menunjukkan bukti pengambilan SK. 4.



5.

Biaya / Tarif

Rp. 0,-

6.

Produk Pelayanan

a. b.

7.


8.


1. Ruang tunggu yang memadai. 2. Lapangan parkir. 3. Toilet. 4. Loket pelayanan. 5. Ruang sekretariat tim teknis. 6. Aplikasi SPIPISE. 7. Televisi 8. Website. 9. Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit. 10. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit. 11. Ruang arsip. 12. Lemari dokument. 13. Komputer. 14. Printer. 15. Telepon / facsimile. 16. Alat tulis kantor. a. Kepala Badan b. Kabag TU c. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan II d. Penatalaksana pelayanan perizinan bidang pelayanan II e. Penatalaksana pengaduan, informasi dan pengembangan f. Pengadministrasi umum bidang pelayanan II g. Pengadministrasi umum TU h. Caraka


127

9.

Pengawasan internal


10.


Melalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SMS, Telepon, Website, melalui petugas loket pengaduan.

11.

Jumlah pelaksana

Jumlah pelaksana Izin Usaha Jasa Makanan dan Minuman sebanyak 8 orang. Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.

12.

Jaminan pelayanan


13.



14.



128

k.

Jenis Pelayanan Administrasi Izin Usaha Kawasan Pariwisata No.

1.

2.

Komponen

Dasar Hukum


Uraian 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 3. Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor : PM.88/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata. 4. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perijinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan Mengisi formulir permohonan izin bermeterai Rp. 6.000,- yang dilengkapi dengan : 1. Fotokopi KTP (1 lembar) Pemohon. 2. Pas foto ukuran 4 x 6 cm (3 lembar, berwarna) Pemohon. 3. Foto copy NPWP 4. Izin Penyesuaian Tatar Ruang; 5. Izin Prinsip 6. Foto copy Surat Ijin Gangguan (HO) 7. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 8. Fotocopy Izin Lingkungan (Rekomendasi dokumen AMDAL/UKL-UPL) atau SPPL; 9. Fotocopy akte pendirian / perubahan perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV, FA, UD) dan khusus PT dilengkapi dengan Akte Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM; 10. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran; Prosedur Pelayanan Izin

3.


1.Pemohon Start

Dikirim ke pemohon



4a. Surat

3. Validasi Berkas oleh BO bid. Pelayanan II dan pemeriksaan lapangan oleh tim teknis

Penolakan

Memenuhi syarat






5.

Biaya / Tarif

Rp. 0,-

6.

Produk Pelayanan

a. b.


7.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.


8.


a. b. c. d. e. f.

Kepala Badan Kabag TU Kepala Bidang Pelayanan Perizinan II Tim Teknis Pelayanan Perizinan Penatalaksana pelayanan perizinan bidang pelayanan II Penatalaksana pengaduan, informasi dan pengembangan 130

g. Pengadministrasi umum bidang pelayanan II h. Pengadministrasi umum TU i. Caraka 9.

Pengawasan internal


10.

Penanganan pengaduan, Melalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SMS, Telepon, Website, saran dan masukan dan melalui petugas loket pengaduan.

11.

Jumlah pelaksana

Jumlah pelaksana Izin Usaha Kawasan Pariwisata sebanyak 9 orang. Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.

12.

Jaminan pelayanan


13.



14.



131

l.

Jenis Pelayanan Administrasi Izin Usaha Jasa Transportasi Wisata No.

1.

2.

Komponen

Dasar Hukum


Uraian 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 3. Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor : PM.89/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata 4. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan Mengisi form permohonan izin bermeterai Rp. 6.000,- yang dilengkapi dengan : 1. Foto copy KTP (1 lembar) Pemohon. 2. Pas foto ukuran 4 X6 cm (2 lembar berwarna) pemohon 3. Foto copy Surat Ijin Gangguan. (HO) 4. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 5. Fotocopy akte pendirian / perubahan perusahaan bagi yang berbadan usaha (PT, CV, FA, UD) dan khusus PT dilengkapi dengan Akte Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM; 6. Foto copy Izin Lingkungan (Rekomendasi dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL.) 7. Daftar Kapasitas jumlah Armada Angkutan 8. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen. Prosedur Pelayanan Izin

3.


1.Pemohon Start

Dikirim ke pemohon



3. Validasi Berkas oleh BO (bid.Pelayanan Perizinan II)

4a. Surat Penolakan

Memenuhi syarat



Keterangan bagan : 1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi

2. 3.

4. 5.

6.

persyaratan administrasi yang ditetapkan sesuai dengan ijin yang dimohon berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Petugas Pendaftaran perijinan meneliti persyaratan administrasi sesuai dengan izin yang dimohon. Jika Persyaratan administrasi perijinan lengkap, data diinput / entry data oleh petugas, memberikan tanda terima permohonan, validasi berkas permohonan dan paraf oleh kabid informasi, kemudian berkas diserahkan ke Bidang Pelayanan II/ back office untuk dilakukan pemrosesan. Jika Persyaratan administrasi perijinan tidak lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Permohonan ijin lengkap, diserahkan kepada Bidang Pelayanan II untuk dilakukan pemprosesan dan penerbitan ijin , maka Keputusan Ijin dicetak/diterbitkan, kemudian diparaf oleh Kabid dan Kabag TU, setelah diparaf diteruskan ke Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu untuk ditandatangani; Keputusan ijin yang telah ditandatangani dilakukan penomoran SK, diteruskan ke Loket Pengambilan SK, selanjutnya diserahkan kepada Pemohon dengan menunjukkan bukti pengambilan;

4.



5.

Biaya / Tarif

Rp. 0,-

6.

Produk Pelayanan

a. Daftar Usaha Pariwisata b. Tanda Daftar Usaha Pariwisata

7.


1. Ruang tunggu yang memadai. 2. Lapangan parkir. 3. Toilet. 4. Loket pelayanan. 5. Ruang sekretariat tim teknis. 6. Aplikasi SPIPISE. 7. Televisi 8. Website. 9. Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit. 10. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit. 11. Ruang arsip. 12. Lemari dokument. 13. Komputer. 14. Printer. 15. Telepon / facsimile. 16. Alat tulis kantor.

8.


a. b. c. d. e. f. g. h.

Kepala Badan Kabag TU Kepala Bidang Pelayanan Perizinan II Penatalaksana pelayanan perizinan bidang pelayanan II Penatalaksana pengaduan, informasi dan pengembangan Pengadministrasi umum bidang pelayanan II Pengadministrasi umum TU Caraka 133

9.

Pengawasan internal


10.



11.

Jumlah pelaksana

Jumlah pelaksana Izin Usaha Jasa Transportasi Wisata sebanyak 8 orang. Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.

12.

Jaminan pelayanan


13.



14.



134

m. Jenis Pelayanan Administrasi Izin Usaha Daya Tarik Wisata No.

1.

2.

Komponen

Dasar Hukum


Uraian 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 3. Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor : PM.90/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata 4. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perijinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan Mengisi formulir permohonan izin bermeterai Rp. 6.000,- yang dilengkapi dengan : 1. Fotokopi KTP (1 lembar) Pemohon. 2. Pas foto ukuran 4 x 6 cm (3 lembar, berwarna) Pemohon. 3. Foto copy NPWP 4. Izin Penyesuaian Tatar Ruang; 5. Izin Prinsip 6. Foto copy Surat Ijin Gangguan (HO) 7. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 8. Fotocopy Izin Lingkungan (Rekomendasi dokumen AMDAL/UKL-UPL) atau SPPL; 9. Fotocopy akte pendirian / perubahan perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV, FA, UD) dan khusus PT dilengkapi dengan Akte Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM; 10. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen; Prosedur Pelayanan Izin

3.


1.Pemohon Start

Dikirim ke pemohon



3. Validasi Berkas oleh BO bid.

4a. Surat

Pelayanan II dan pemeriksaan lapangan oleh tim teknis

Penolakan

Memenuhi syarat






5.

Biaya / Tarif

Rp. 0,-

6.

Produk Pelayanan


7.



8.


a. b. c. d. e.

Kepala Badan Kabag TU Kepala Bidang Pelayanan Perizinan II Tim Teknis Pelayanan Perizinan Penatalaksana pelayanan perizinan bidang pelayanan II 136

f. j. k. l.

Penatalaksana pengaduan, informasi dan pengembangan Pengadministrasi umum bidang pelayanan II Pengadministrasi umum TU Caraka

9.

Pengawasan internal


10.



11.

Jumlah pelaksana

Jumlah pelaksana Izin Usaha Daya Tarik Wisata sebanyak 9 orang. Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.

12.

Jaminan pelayanan


13.



14.



137

n.

Jenis Pelayanan Administrasi Izin Penyelenggaraan Hiburan Dan Rekreasi No.

1.

2.

Komponen

Dasar Hukum


Uraian 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 3. Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor : PM.91/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi. 4. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perijinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan Mengisi formulir permohonan izin bermeterai Rp. 6.000,- yang dilengkapi dengan : 1. Fotokopi KTP (1 lembar) Pemohon. 2. Pas foto ukuran 4 x 6 cm (3 lembar, berwarna) Pemohon. 3. Foto copy NPWP 4. Izin Penyesuaian Tatar Ruang; 5. Izin Prinsip (bila dipersyaratkan) 6. Foto copy Surat Ijin Gangguan (HO) 7. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 8. Fotocopy Izin Lingkungan (Rekomendasi dokumen AMDAL/UKL-UPL) atau SPPL; 9. Fotocopy akte pendirian / perubahan perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV, FA, UD) dan khusus PT dilengkapi dengan Akte Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM; 10. Daftar Kapasitas Ruang 11. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen; Prosedur Pelayanan Izin

3.


1.Pemohon Start

Dikirim ke pemohon



4a. Surat


Penolakan

Memenuhi syarat






5.

Biaya / Tarif

Rp. 0

6.

Produk Pelayanan

7.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.


8.


a. b. c. d. e.

Kepala Badan Kabag TU Kepala Bidang Pelayanan Perizinan II Tim Teknis Pelayanan Perizinan Penatalaksana pelayanan perizinan bidang pelayanan II


139

f. g. h. i.


9.

Pengawasan internal


10.



11.

Jumlah pelaksana

Jumlah pelaksana Izin Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi sebanyak 9 orang. Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.

12.

Jaminan pelayanan


13.



14.



140

o. Jenis Pelayanan Administrasi Izin Jasa Pramuwisata No.

1.

2.

Komponen

Dasar Hukum


Uraian 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 3. Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor : PM.92/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jasa Pramuswisata 4. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan Mengisi form permohonan izin bermeterai Rp. 6.000,- yang dilengkapi dengan : 1. Foto copy KTP (1 lembar) Pemohon. 2. Pas foto ukuran 4 X6 cm (2 lembar berwarna) pemohon 3. Foto Copy NPWP 4. Foto copy Surat Ijin Gangguan. (HO) 5. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 6. Fotocopy akte pendirian / perubahan perusahaan bagi yang berbadan usaha (PT, CV, FA, UD) dan khusus PT dilengkapi dengan Akte Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM; 7. Foto copy Izin Lingkungan (Rekomendasi dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL.) 8. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen. Prosedur Pelayanan Izin

3.


1.Pemohon Start

Dikirim ke pemohon



4a. Surat


Penolakan

(bid.Pelayanan Perizinan II)

Memenuhi syarat




2. 3.

4. 5.

6.

persyaratan administrasi yang ditetapkan sesuai dengan ijin yang dimohon berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Petugas Pendaftaran perijinan meneliti persyaratan administrasi sesuai dengan izin yang dimohon. Jika Persyaratan administrasi perijinan lengkap, data diinput / entry data oleh petugas, memberikan tanda terima permohonan, validasi berkas permohonan dan paraf oleh kabid informasi, kemudian berkas diserahkan ke Bidang Pelayanan II/ back office untuk dilakukan pemrosesan. Jika Persyaratan administrasi perijinan tidak lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Permohonan ijin lengkap, diserahkan kepada Bidang Pelayanan II untuk dilakukan pemprosesan dan penerbitan izin , maka Keputusan Izin dicetak/diterbitkan, kemudian diparaf oleh Kabid dan Kabag TU, setelah diparaf diteruskan ke Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu untuk ditandatangani; Keputusan izin yang telah ditandatangani dilakukan penomoran SK, diteruskan ke Loket Pengambilan SK, selanjutnya diserahkan kepada Pemohon dengan menunjukkan bukti pengambilan;

4.



5.

Biaya / Tarif

Rp. 0,-

6.

Produk Pelayanan


7.



8.


a. b. c. d. e. f. g. h.


9.

Pengawasan internal


10.


11.

Jumlah pelaksana

Jumlah pelaksana Izin Usaha Jasa Pramuwisata sebanyak 8 orang. Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.

12.

Jaminan pelayanan


13.


14.


1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman. 2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive. 3. Surat ijin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin keasliannya. Evaluasi dilakukan setiap 2 minggu sekali dalam rapat internal.

143

p. Jenis Pelayanan Administrasi Izin Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan, Insentif, Konferensi dan Pameran. No.

1.

2.

Komponen

Dasar Hukum


Uraian 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 3. Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor : PM.93/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan, Insentif, Konferensi dan Pameran. 4. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan Mengisi form permohonan izin bermeterai Rp. 6.000,- yang dilengkapi dengan : 1. Foto copy KTP (1 lembar) Pemohon. 2. Pas foto ukuran 4 X6 cm (2 lembar berwarna) pemohon 3. Foto copy Surat Ijin Gangguan. (HO) 4. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 5. Fotocopy akte pendirian / perubahan perusahaan bagi yang berbadan usaha (PT, CV, FA, UD) dan khusus PT dilengkapi dengan Akte Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM; 6. Foto copy Izin Lingkungan (Rekomendasi dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL.) 7. Daftar Kapasitas jumlah Armada Angkutan 8. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen. Prosedur Pelayanan Izin

3.


1.Pemohon Start

Dikirim ke Pemohon




4a. Surat Penolakan

Memenuhi syarat




2. 3.

4. 5.

6.


4.



5.

Biaya / Tarif

Rp. 0

6.

Produk Pelayanan


7.



8.


a. b. c. d. e. f. g. h.


9.

Pengawasan internal


10.


11.

Jumlah pelaksana

Jumlah pelaksana Izin Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan, Insentif, Konferensi dan Pameran sebanyak 8 orang. Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.

12.

Jaminan pelayanan


13.



14.



146

q. Jenis Pelayanan Administrasi Izin Jasa Konsultan Pariwisata No.

1.

2.

Komponen

Dasar Hukum


Uraian 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 3. Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor : PM.94/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jasa Konsultan Pariwisata. 4. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan Mengisi form permohonan izin bermeterai Rp. 6.000,- yang dilengkapi dengan : 1. Foto copy KTP (1 lembar) Pemohon. 2. Pas foto ukuran 4 X6 cm (2 lembar berwarna) pemohon 3. Foto Copy NPWP 4. Foto copy Surat Ijin Gangguan. (HO) 5. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 6. Fotocopy akte pendirian / perubahan perusahaan bagi yang berbadan usaha (PT, CV, FA, UD) dan khusus PT dilengkapi dengan Akte Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM; 7. Foto copy Izin Lingkungan (Rekomendasi dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL.) 8. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen. Prosedur Pelayanan Izin

3.


1.Pemohon Start

Dikirim ke Pemohon



4a. Surat


Penolakan

Memenuhi syarat




2. 3.

4. 5.

6.


4.


7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.

5.

Biaya / Tarif

Rp. 0,-

6.

Produk Pelayanan


7.


8.


1. Ruang tunggu yang memadai. 2. Lapangan parkir. 3. Toilet. 4. Loket pelayanan. 5. Ruang sekretariat tim teknis. 6. Aplikasi SPIPISE. 7. Televisi 8. Website. 9. Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit. 10. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit. 11. Ruang arsip. 12. Lemari dokument. 13. Komputer. 14. Printer. 15. Telepon / facsimile. 16. Alat tulis kantor. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.


9.

Pengawasan internal

a. Kepala BPPT Kab.Grobogan b. Inspektorat Kab Grobogan.

10.



11.

Jumlah pelaksana

Jumlah pelaksana Izin Usaha Jasa Konsultan Pariwisata sebanyak 8 orang. Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.

12.

Jaminan pelayanan


13.



14.



149

r. Jenis Pelayanan Administrasi Izin Jasa Informasi Pariwisata No.

1.

2.

Komponen

Dasar Hukum


Uraian 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 3. Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor : PM.95/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jasa Informasi Pariwisata. 4. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan Mengisi form permohonan izin bermeterai Rp. 6.000,- yang dilengkapi dengan : 1. Foto copy KTP (1 lembar) Pemohon. 2. Pas foto ukuran 4 X6 cm (2 lembar berwarna) pemohon 3. Foto Copy NPWP 4. Foto copy Surat Ijin Gangguan. (HO) 5. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 6. Fotocopy akte pendirian / perubahan perusahaan bagi yang berbadan usaha (PT, CV, FA, UD) dan khusus PT dilengkapi dengan Akte Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM; 7. Foto copy Izin Lingkungan (Rekomendasi dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL.) 8. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen. Prosedur Pelayanan Izin

3.


1.Pemohon Start

Dikirim ke pemohon




4a. Surat Penolakan

Memenuhi syarat


5. Selesai Finish

150


2. 3.

4. 5.

6.

persyaratan administrasi yang ditetapkan sesuai dengan ijin yang dimohon berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Petugas Pendaftaran perijinan meneliti persyaratan administrasi sesuai dengan izin yang dimohon. Jika Persyaratan administrasi perijinan lengkap, data diinput / entry data oleh petugas, memberikan tanda terima permohonan, validasi berkas permohonan dan paraf oleh kabid informasi, kemudian berkas diserahkan ke Bidang Pelayanan II/ back office untuk dilakukan pemrosesan. Jika Persyaratan administrasi perijinan tidak lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Permohonan ijin lengkap, diserahkan kepada Bidang Pelayanan II untuk dilakukan pemprosesan dan penerbitan izin, maka Keputusan Ijin dicetak/diterbitkan, kemudian diparaf oleh Kabid dan Kabag TU, setelah diparaf diteruskan ke Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu untuk ditandatangani; Keputusan izin yang telah ditandatangani dilakukan penomoran SK, diteruskan ke Loket Pengambilan SK, selanjutnya diserahkan kepada Pemohon dengan menunjukkan bukti pengambilan;

4.



5.

Biaya / Tarif

Rp. 0,-

6.

Produk Pelayanan


7.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.


8.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.


9.

Pengawasan internal

a. Kepala BPPT Kab.Grobogan b. Inspektorat Kab Grobogan.

10.



11.

Jumlah pelaksana

Jumlah pelaksana Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata sebanyak 8 orang. Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.

12.

Jaminan pelayanan


13.



14.



152

s.

Jenis Pelayanan Administrasi Izin Jasa Wisata Tirta No.

1.

2.

Komponen

Dasar Hukum


Uraian 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 3. Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor : PM.96/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta. 4. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perijinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan Mengisi formulir permohonan izin bermeterai Rp. 6.000,- yang dilengkapi dengan : 1. Fotokopi KTP (1 lembar) Pemohon. 2. Pas foto ukuran 4 x 6 cm (3 lembar, berwarna) Pemohon. 3. Foto copy NPWP 4. Izin Penyesuaian Tatar Ruang; 5. Izin Prinsip (bila dipersyaratkan) 6. Foto copy Surat Ijin Gangguan (HO) 7. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 8. Fotocopy Izin Lingkungan (Rekomendasi dokumen AMDAL/UKL-UPL) atau SPPL; 9. Fotocopy akte pendirian / perubahan perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV, FA, UD) dan khusus PT dilengkapi dengan Akte Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM; 10. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen; Prosedur Pelayanan Izin

3.


1.Pemohon Start

Dikirim ke pemohon



4a. Surat


Penolakan

Memenuhi syarat






5.

Biaya / Tarif

Rp. 0,-

6.

Produk Pelayanan


7.



8.


a. b. c. d. e.

Kepala Badan Kabag TU Kepala Bidang Pelayanan Perizinan II Tim Teknis Pelayanan Perizinan Penatalaksana pelayanan perizinan bidang pelayanan II 154

f. g. h. i.


9.

Pengawasan internal


10.



11.

Jumlah pelaksana

Jumlah pelaksana Izin Usaha Jasa Wisata Tirta sebanyak 9 orang. Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.

12.

Jaminan pelayanan


13.



14.



155

t.

Jenis Pelayanan Administrasi Izin Usaha Spa No.

1.

2.

Komponen

Dasar Hukum


Uraian 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 3. Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor : PM.97/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa. 4. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan. Mengisi formulir permohonan izin bermeterai yang dilengkapi dengan : 1. Fotokopi KTP (1 lembar) Pemohon. 2. Pas foto ukuran 4 x 6 cm (3 lembar, berwarna) Pemohon. 3. Foto copy NPWP 4. Foto copy Surat Ijin Gangguan (HO) 5. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 6. Fotocopy Izin Lingkungan (Rekomendasi dokumen AMDAL/UKL-UPL) atau SPPL; 7. Fotocopy akte pendirian / perubahan perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT, CV, FA, UD) dan khusus PT dilengkapi dengan Akte Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM; 8. Surat Pernyataan Keabsahaan dan Kebenaran Dokumen Prosedur Pelayanan Izin

3.


1.Pemohon Start

Dikirim ke pemohon



4a. Surat

3. Validasi Berkas oleh BO ( bid. Pelayanan II dan pemeriksaan lapangan oleh tim teknis)

Penolakan

Memenuhi syarat



Keterangan bagan : 1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan. 2. Petugas Pendaftaran perijinan meneliti persyaratan administrasi sesuai dengan izin yang dimohon. 3. Jika Persyaratan administrasi perijinan lengkap, data diinput / entry data oleh petugas, memberikan tanda terima permohonan, validasi berkas permohonan dan paraf oleh kabid informasi, kemudian berkas diserahkan ke Bidang Pelayanan/ back office untuk dilakukan pemrosesan. 4. Validasi berkas/dokumen permohonan kelengkapan dan kebenaran oleh bidang Pelayanan Perizinan II serta pengecekan lapangan bersama Tim Teknis guna memeriksa kesesuaian dokumen dengan fakta di lapangan. 5. Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan Tim Teknis Pelayanan Perizinan memberikan rekomendasi untuk menyetujui atau menolak permohonan izin yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepada Kepala BPPT 6. Jika berkas/dokumen permohonan tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka permohonan dikembalikan ke pemohon dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan telah lengkap dan benar kemudian diproses, dan selanjutnya dibuatkan draf keputusan. 7. Draf keputusan diparaf Kabid dan Kabag TU, selanjutnya ditandangani Kepala Badan. 8. Sebelum SK diserahkan ke pemohon dilakukan penomoran SK, selanjutnya diserahkan ke pemohon dengan menunjukkan bukti pengambilan SK. 4.


7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara benar dan lengkap

5.

Biaya / Tarif

Rp. 0,-

6.

Produk Pelayanan


7.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Ruang tunggu yang memadai. Lapangan parkir. Toilet. Loket pelayanan. Ruang sekretariat tim teknis. Aplikasi SPIPISE. TV antrian. Website. Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 5 (lima) unit. Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 4 (empat) unit. Ruang arsip. Lemari dokument. Komputer. Printer. Telepon / facsimile. Alat tulis kantor.

8.


a. b. c. d. e.

Kepala Badan Kabag TU Kepala Bidang Pelayanan Perizinan II Penatalaksana pelayanan perizinan bidang pelayanan II Penatalaksana pengaduan, informasi dan pengembangan 157

f. Pengadministrasi umum bidang pelayanan II g. Pengadministrasi umum TU h. Caraka 9.

Pengawasan internal

1. 2.

Kepala BPPT Kab.Grobogan Inspektorat Kab Grobogan

10.


Melalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SMS, Telepon, Website, melalui petugas loket pengaduan.

11.

Jumlah pelaksana

Jumlah pelaksana Izin Usaha Spa sebanyak 8 orang. Keterangan : setiap personil tersebut di atas, juga melaksanakan tugas pelayanan untuk jenis izin yang lainnya.

12.

Jaminan pelayanan


13.


1. Ruang pelayanan yang bersih, sejuk dan nyaman. 2. Petugas pelayanan yang ramah, terampil dan responsive. 3. Surat izin dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin keasliannya.

14.



158

159

160

III. BIDANG PELAYANAN PERIJINAN II

Recommend Documents