KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Deputi Bidang Pelayanan Publik Bandung, Maret 2017
REFORMASI BIROKRASI
KEMENPAN-RB
GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI
8 AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI 9 PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK
Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, tercermin dalam peran serta masyarakat dalam Pelayanan Publik terutama pada proses penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan Standar Pelayanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik.
Organisasi
Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)
Tatalaksana
Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance
Peraturan Perundangundangan Sumber daya manusia aparatur Pengawasan
Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif
Akuntabilitas
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Pelayanan publik
Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
Pola pikir (mind set) dan Budaya Kerja (culture set) Aparatur
Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi
SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
PERATURAN PRESIDEN NO. 81 TAHUN 2010 TENTANG GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI
FONDASI UU UNTUK REFORMASI BIROKRASI UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
RUU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah
BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI
BIROKRASI EKSISTING
UU No. 39 / 2008 Tentang Kementerian Negara
UU NO. 5 / 2014 Tentang APARATUR SIPIL NEGARA Peraturan Pelaksana: 9 PP, 4 PERPRES, 2 PERMEN
UU No. 30 / 2014 Tentang Adminsitrasi Pemerintahan
Inti muatan Undang-Undang No. 25 / 2009 tentang Pelayanan Publik : Mengatur Hak, Kewajiban dan Larangan • Hak-hak dan Kewajiban Masyarakat dalam Pelayanan • Kewajiban dan Larangan bagi Penyelenggara Pelayanan
Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat • Masyarakat diikutsertakan dalam penyusunan kebijakan, penyusunan Standar Pelayanan, sampai dengan pengawasan dan pemberian penghargaan • Masyarakat berhak menyampaikan pengaduan, dan wajib untuk ditindaklanjuti oleh penyelenggara
Kewajiban pokok Penyelenggara (Pemerintah) • Menyelenggarakan pelayanan prima dengan penyusunan standar pelayanan dan pengelolaan pengaduan. • Terdapat sanksi administratif, ganti rugi pelayanan publik, dan sanksi pidana.
KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
PERENCANAAN PERPRES NO. 76/2013
Mengamanatkan KemenPANRB untuk mengelola Pengaduan Pelayanan Publik
PermenPANRB No. 24/2014 No. 3/2015
• Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) • Roadmap Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
Berbagai Kerangka Hukum & Kebijakan untuk Pengembangan Sistem Penngelolaan Pengaduan antara lain : UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi UU No. 37/2008 tentang Ombudsman UU No. 39 / 2008 Tentang Kementerian Negara UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik Perpres No. 76/2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional UU NO. 5 / 2014 Tentang APARATUR SIPIL NEGARA UU No. 30 / 2014 Tentang Adminsitrasi Pemerintahan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Permenpan-RB No. 24/2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Permenpan-RB No. 3/2015 tentang Roadmap Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
PELAKSANAAN MoU dengan UKP4 untuk memanfaatkan aplikasi LAPOR! sebagai SP4N
Penandatanganan PKS antara PANRB – KSP – ORI sebagai tindak lanjut MoU LAPOR!-SP4N
MoU dengan KSP dan ORI untuk memanfaatkan aplikasi LAPOR! sebagai SP4N
Pembagian Akun dan Password bagi Pemda
Sosialisasi LAPOR!-SP4N ke K/L/Pemda
“No Wrong Door Policy” Seluruh K/L/BUMN/Pemda Terintegrasi dengan LAPOR!-SP4N
11
Kementerian 1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman 5. Kementerian Sekretariat Negara 6. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas 7. Kementerian Dalam Negeri 8. Kementerian Luar Negeri 9. Kementerian Pertahanan 10. Kementerian Keuangan 11. Kementerian Hukum dan HAM 12. Kementerian Perhubungan 13. Kementerian Kelautan dan Perikanan 14. Kementerian Pariwisata 15. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 16. Kementerian Komunikasi dan Informatika 17. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34.
Kementerian BUMN Kementerian Koperasi dan UKM Kementerian Perindustrian Kementerian Perdagangan Kementerian Pertanian Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kementerian Agama Kementerian Kesehatan Kementerian Sosial Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Pemuda dan Olahraga Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Lembaga Negara 1. 2. 3. 4.
Ombudsman RI (ORI) Bank Indonesia (BI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahkamah Agung (MA)
Lembaga/Badan Pemerintah (Eksekutif) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Mabes TNI Kejaksaan Agung RI Kepolisian RI (Polri) Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Komisi Kejaksaan RI (KKRI) Arsip Nasional RI (ANRI) Badan Informasi Geospasial (BIG) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Badan Narkotika Nasional (BNN) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI)
12
16. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) 17. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) 18. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) 19. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 20. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) 21. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 22. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) 23. Badan Pusat Statistik (BPS) 24. Badan SAR Nasional (Basarnas) 25. Badan Standardisasi Nasional (BSN) 26. Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) 27. Lembaga Administrasi Negara (LAN) 28. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 29. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 30. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) 31. Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) 32. Perpustakaan Nasional (Perpusnas) 33. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) 34. BPJS Kesehatan 35. BPJS Ketenagakerjaan 36. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) 37. Kantor Staf Presiden (KSP)
Provinsi : 1. Pemprov DKI Jakarta 2. Prov. Riau (Taraf MoU)
Kota
:
1. Pemkot Bandung
Kabupaten 1. 2. 3. 4.
: Pemkab Indragiri Hulu (Riau) Pemkab Gorontalo (Gorontalo) Pemkab Bojonegoro (Jawa Timur) Pemkab. Parigi Moutong (Sulteng)
BUMN 1. Perum Bulog 2. Perum Jamkrindo 3. Perum Jasa Tirta I 4. Perum LKBN Antara 5. PT KAI 6. PT Pertamina 7. PT Pos Indonesia 8. PT PLN 9. PT Jasa Marga 10. PT Telkom 11. PT Timah 12. PT Pertani 13. PT Dahana 14. PT PAL Indonesia 15. PT Perkebunan Nusantara III
16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.
PT Kawasan Industri Makassar PT Perkebunan Nusantara V PT Perkebunan Nusantara VI PT Perkebunan Nusantara VII PT Perkebunan Nusantara XI PT Perkebunan Nusantara XIV PT Sucofindo PT Perusahaan Perdagangan Indonesia PT Pelindo I PT Kawasan Industri Medan PT Asuransi Jiwasraya PT Asuransi Ekspor Indonesia PT Krakatau Steel PT Kimia Farma PT Bio Farma PT Bank Rakyat Indonesia PT Pelni PT Adhi Karya PT Pembangunan Perumahan PT Brantas Abipraya PT Sang Hyang Seri PT Permodalan Nasional Madani PT Semen Indonesia PT Pupuk Indonesia PT Inhutani IV PT Asuransi Kredit Indonesia PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung PT Pengembangan Pariwisata Bali
13
SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK (SIPP)
ARAH KEBIJAKAN INOVASI DAN SIPP SEBAGAI PERCEPATAN PERCEPATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK Kondisi Saat Ini
• UU 25/2009: Yanlik ; PP 96/2012; Perpres; PermenPAN dan RB • Perpres No. 81/2010 ttg GD-RB
Hasil yang diharapkan
INVESTASI (progrowth)
8 area Perubahan RB • Daya
Saing Rendah:
survey
Kondisi Birokrasi
INOVASI SEBAGAI PERCEPATAN PENINGKATAN KALITAS PELAYANAN PUBLIK
(Indonesia Doing Business)
• Pelayanan Publik Meningkat, Tapi Lambat
KESEMPATAN KERJA (pro-job) PENDAPATAN NAIK (pro-poor) KELESTARIAN LINGKUNGAN (pro-environment)
• NAWACITA • Kondisi Lingkungan & Persaingan GlobaL • Teknologi Informasi dan Komunikasi
Mengapa SIPP?
Kewajiban UU No. 25 Tahun 2009 Transparansi Akuntabilitas. Partisipasi Publik
II. SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK • Pembangunan Aplikasi. • Entry Data. • Launching SIPP Search…
Layanan Publik
PROGRES SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Minggu III September 2016 Entry Data K/L dan Daerah Sebagai Uji Coba Minggu IV September 2016 Launching Sistem Informasi Pelayanan Publik. Tgl. 27 Oktober 2016.
INOVASI PELAYANAN PUBLIK
Mengapa Inovasi ? Inovasi Bagi Dunia Bisnis: Nafas untuk keberlangsungan Usaha Pilihannya: Berinovasi atau Mati
Inovasi Pelayanan Publik: Nafas untuk mendapatkan kepercayaan publik. Pilihannya: Berinovasi atau Kehilangan kepercayaan publik dan daya saing.
I.
INOVASI PELAYANAN PUBLIK • Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. • Replikasi Inovasi Pelayanan Publik.
Strategi: • Inovasi merupakan bagian program dan anggaran instansi. • Bagian dari tugas dan fungsi instansi. • Pembiasaan instansi dan menjadi budaya organisasi
Pelembagaan /Keberlanjutan
Strategi: • Menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pembentukan/ Pelayanan Publik Penciptaan • Pendampingan Inovasi Lembaga Mitra Pembangunan • Pilot Project Pemerintah
Pengembangan Inovasi Strategi: • Transfer of Knowledge/ Replikasi. • Database dan Pembelajaran Berbasis IT melalui Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik. • Pembentukan Hub Inovasi Pelayanan Publik
Mendorong Penciptaan/Pembentukan Inovasi. Menumbuhkan suasana kompetitif antar K/L/D. Inovasi yang berkualitas dan dapat direplikasi.
Uraian Terdaftar
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
515
1.189
2.476
Desk Evaluation
99
99
99
Presentasi/ Wawancara
33
40
71
9
25
35
Mysteri Shopping
Apa yang dikompetisikan ? Pelayanan:
Langsung pelayanan yang dilakukan dengan cara kontak langsung antara pemberi pelayanan dengan pengguna pelayanan. Tidak langsung upaya pembaharuan penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang mempunyai pengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
Wujud 1)
Proses penyediaan pelayanan. 2) Administrasi: penggunaan instrumen kebijakan atau sebagai hasil dari perubahan kebijakan. 3) Sistem: sistem atau perubahan dari sistem yang ada. 4) Konsep: Perubahan dalam paradigma.
KATEGORI
PROSES KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2016
Lokal / Instansi / K/L
Publish Top 99 Publish Top 35
1.215 Inovasi
2.476 Inovasi
Uraian
Babak I Babak II Finalis Pemenang
2008-2013
2014
-
2015
11 7 5 -
20 11 5 2
PETA WILAYAH PERSEBARAN TOP 99 INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2014
12 Inovasi
PETA WILAYAH PERSEBARAN TOP 99 INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2015
16 Inovasi
PETA WILAYAH PERSEBARAN TOP 99 INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2016
30 Inovasi
TRANSFER OF KNOWLEDGE/ REPLIKASI INOVASI PELAYANAN PUBLIK Menjadi prioritas mulai tahun 2017 dalam pembinaan Inovasi Pelayanan Publik dalam untuk lebih mempercepat upaya peningkatan pelayanan publik dengan cara “Amati – Tiru – Modifikasi” Pelaksanaan Transfer of Knowledge/Replikasi Inovasi Pelayanan Publik sudah mulai dirintis: Juni 2016 – Transfer of Knowledge/Replikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kab/Kota untuk 57 Kabupaten/Kota Role Model Pelayanan Publik. Okt 2016 - Transfer of Kowledge/Replikasi untuk Sejumlah Model Pelayanan Publik di Indonesia, sekaligus Peluncuran Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017. Komitment Replikasi: • PTSP = 36 Unit • Kabupaten/Kota di NTT = 22 Kab/Kota.
KUNCI SUKSES INOVASI DAN SIPP
KOMITMEN PIMPINAN (Membuat kebijakan, mengarahkan, memfasilitasi anggaran, memberikan tugas dan fungsi yang mendorong inovasi dan SIPP) KEMAUAN PIMPINAN SATUAN KERJA (Faktor kekuatan dan peluang pimpinan satuan kerja lebih kuat dibandingkan dengan hambatan dan kelemahannya) SUMBERDAYA MANUSIA YANG ANDAL (Menterjemahkan gagasan pimpinan untuk merealisasikan program)
PENGEMBANGAN KEBIJAKAN INDEKS PELAYANAN PUBLIK
TAHAPAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
Maret – Mei 2015
1. 2015 2. 2016 (pd saat pelaks Monev)
September - Oktober PERBAIKAN INSTRUMEN HASIL UJI COBA
1. Diskusi dengan Pakar, 2. FGD dengan stakeholder
1. Uji coba di PTSP 2. Uji coba di Puskesmas
1. Diskusi Internal 2. Diskusi dengan Pakar
1. Penyusunan Dokumen 2. FGD dengan stakeholder
2017 SOSIALISAI DAN IMPELEMENTASI
PENETAPAN KEBIJAKAN
PENYUSUNAN DRAFT KEBIJAKAN
UJI COBA DAN VALIDASI INSTRUMEN PENGEMBANGAN INDIKATOR
Oktober _ November
Desembe r 2016
1. Penetapan kebijakan (permen)
1. Internalisasi Kebijakan 2. Sosialisasi kebijakan 3. Penerapan Kebijakan
INDEKS PELAYANAN PUBLIK merupakan indeks yang diinisiasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) untuk mengukur kinerja pelayanan publik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.
LATAR BELAKANG 1. Mengukur keberhasilan penyelenggaraan
pelayanan publik. 2. Mendapatkan gambaran nyata dari
penyelenggaraan pelayananan publik. 3. Mengetahu lebih rinci aspek-aspek yang perlu
dilakukan perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
TUJUAN 1 Mengetahui kualitas penyelenggara pelayanan publik nasional. 2 Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. 3 Mendorong jenis pelayanan tertentu pelayanan publik untuk senantiasa meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.
SASARAN 1. Tersedianya informasi tentang kinerja pelayanan publik sesuai dengan lokus
pengukuran terpilih. 2. Teridentifikasikannya aspek kekurangan dan kelebihan pelayanan publik. 3. Terpetakannya kebutuhan pengembangan kapasitas pelayanan publik.
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan
publik dalam skema pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
ASPEK, INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR ASPEK 1.
KEBIJAKAN PELAYANAN (30%)
Indikator
Standar Pelayanan ( 8 Sub Indikator ) Maklumat Pelayanan (1 Sub Indikator)
ASPEK 2. Indikator
Survei Kepuasan Masyarakat (4 Sub Indikator) PROFESIONALISME SDM (18%) Kompetensi (2 Sub Indikator) Responsifitas (2 Sub Indikator) Kode Etik (2 Sub Indikator)
HASIL UJI COBA 2015 (PTSP) RATA-RATA INDEKS
: 73,8 : 3,69
Penghargaan dan Sanksi (2 Sub Indikator) ASPEK 3.
Capaian Kinerja Individual dan Budaya Pelayanan (1 Sub Indikator) SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK (15%)
Indikator
Parkir dan Ruang Tunggu (4 Sub Indikator)
ASPEK 4.
Sarpras bagi yang berkebutuhan khusus (1 Sub Indikator) Sarana Front Office (2 Sub Indikator) Sarana Layanan Perbankan (1 Sub Indikator) SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK (15%)
Indikator
Sistem Informasi Elektronik (4 Sub Indikator)
ASPEK 5.
Sistem Informasi Non Elektronik (1 Sub Indikator) KONSULTASI DAN PENGADUAN (15%)
Indikator ASPEK 6.
Konsultasi (2 Sub Indikator) Pengaduan (2 Sub Indikator) INOVASI (7%) Indikator: Inovasi ini merupakan kesatuan indikator dari berbagai prinsip. sampai V.
HASIL UJI COBA 2016 (PUSKESMAS) RATA-RATA INDEKS
: 60,84 : 3,04
EVALUASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2016
Dasar Pemikiran ditetapkan Role Model
Amanat UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Kemenpanrb Memiliki Tugas Melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Instansi Yang Di Evaluasi Adalah Instansi Pelayanan Publik Yang Memiliki Daya Dorong Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Memberi Dampak Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Luas wilayah dan banyaknya jumlah Kabupaten dan Kota, tidak mungkin dilakukan pembinaan sekaligus Perlu menetapkan Kabupaten dan Kota yang menjadi role model pelayanan publik Role model mendorong Kabupaten dan Kota lainnya menerapkan pelayanan publik yang prima, dan sebaliknya berkewajiban mencontoh pelayanan publik pada role model
Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2016
TUJUAN EVALUASI
1. Melihat sejauh mana implementasi kebijakan UU No. 25 Tahun 2009 menuju peningkatan pelayanan publik yang prima 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui perbaikan pelayanan 3. Mendorong unit pelayanan publik memberikan pelayanan yang prima
INDIKATOR EVALUASI 1. Standar Pelayanan 2. Maklumat Pelayanan 3. Survei Kepuasan Masyarakat 4. Pengelolaan Pengaduan
LOKUS EVALUASI 1. 2. 3. 4. 5.
RSUD Disdukcapil PTSP Kepolisian Puskesmas
5. Inovasi Pelayanan Publik 6. Sarana Prasarana
Hasil Evaluasi Pelayanan Publik 2016 Nilai Hasil Evaluasi
TERTINGGI PEMDA
RATA-RATA PEMDA
TERENDAH PEMDA
TERTINGGI POLRES
RATA-RATA POLRES
TERENDAH POLRES
91,92
70,9
72,84
87,5 120 100 80 60 40 20 0
98,9
97
31,93
95,5
88,5
45,6
87,5
TERTINGGI TERENDAH
27,6
RSUD
31,38
PTSP
27,6
34
DISDUKCAPIL PUSKESMAS
45,6
POLRES
Catatan: 1. Evaluasi Pelayanan Publik 2016 dilakukan pada 59 Kabupaten Kota terpilih 2. Ada 5 Unit Pelayanan yang menjadi lokus evaluasi yaitu : PTSP, RSUD, Disdukcapil, Puskesmas dan Polres/Polresta
Gambaran Umum Hasil Evaluasi Pelayanan Publik 2016 Pemda
Polres
Nilai Tertinggi
91,92
87,5
Nilai Terendah
31,93
45,6
Nilai Rata-Rata
70,9
71,85
•Evaluasi pelayanan publik tahun 2016 dilakukan pada 59 Kabupaten Kota terpilih.
•Ada 5 Unit Pelayanan Publik yang menjadi PTSP,RSUD,Disdukcapil,Puskesmas, Polres/Polresta.
lokus
evaluasi
yaitu
•Berdasarkan hasil Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2016 diperoleh nilai rata- rata dari 59 Kabupaten Kota terpilih sebesar 70,9. Untuk Polres dan Polresta diperoleh nilai rata-rata dari 59 Polres/Polresta yang dievaluasi sebesar 71,85.
Penetapan 59 Kab Kota Role Model Penetapan Indikator Evaluasi
Pembinaan Berkelanjutan
Pelaksanaan Evaluasi
Monitoring
Pembinaan/Pen dampingan
Pengolahan Hasil Evaluasi Saran/Rekomen dasi
KEDEPUTIAN BIDANG PELAYANAN PUBLIK KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI www.menpan.go.id
