BIDANG MANAJEMEN PERADILAN DAN PELAYANAN PUBLIK

BIDANG MANAJEMEN PERADILAN DAN PELAYANAN PUBLIK NO 1

UNSUR YANG DIPERIKSA Manajemen a. Visi b. Misi c. Program kerja : - Renja - Renstra - IKU - RKT - LAKIP d. Status tanah e. Macam-macam SK yang harus ada sebagai landasan kerja : - SK Meja Informasi - SK Meja Pengaduan - SK Majelis Hakim - SK Mediator - SK Baperjakat - SK Hakim Pengawas Bidang - SK Biaya Panjar Perkara - SK Biaya Radius Panggilan - SK Pengelola Biaya Proses - SK Penunj. Petugas Register - SK Penunj. Kasir - SK Penunj. Petugas Buku Induk Keuangan Perkara - SK Kuasa Pengguna Anggaran - SK Penunjukan Meja1, Meja 2, Meja 3 - SK Pengelola Keuangan DIPA - SK Bendahara Pengeluaran - SK Bendahara Penerimaan PNBP - SK Tenaga Honorer - SK Rumah Dinas - SK Kendaraan Dinas Roda 4 - SK Kendaraan Dinas Roda 2

KONDISI / TEMUAN Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Milik MARI Ada

Ada Ada Ada Ada Ada Ada gabung Ada gabung Ada Ada Ada Ada Ada

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

SEHARUSNYA / DASAR HUKUM

KETERANGAN

-

f.

g. h. g.

i.

SK Petugas Absen SK Humas SK Job Description SK SOP SK Role Model SK Pengelola SIADPA SK Tim IT dan Website SK Majelis Khusus Ekonomi Syari’ah

Kegiatan-kegiatan rapat / kedinasaan (notulen/daftar hadir Job Discription, Evaluasi kerja Hasil kerja Hakim Pengawas Bidang Kecepatan dan ketepatan Penanganan perkara: - minutasi - perkara lebih dari 5 bulan - belum putus - penerimaan salinan/akta cerai - pengembalian sisa panjar) Struktur Organisasi : - Jabatan Fungsional - Jabatan Struktural

Ada Ada Ada Ada dengan nama standar pelayanan peradilan Tidak ada Ada Ada Ada gabung

Ada

Ada namun evaluasi kerja tidak ada Ada Bulan april 2014

SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara PA dan PTA

2 perkara belum minutasi Ada 1 perkara Nomor 0125/Pdt.G/2013/PA.Negr 20 perkara Kondisional Tepat Ada gabung Ada Ada

2 a. Ruang informasi dan perlengkapannya : -

Buku tamu blanko layanan/isian brosur informasi pelayanan wilayah hukum informasi prosedur berperkara informasi panjar biaya perkara Daftar mediator Laptop/PC yang terkoneksi SIADPA dan internet Touch screen yang terkoneksi

UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan SK Dirjen Badilag No. 0017/DjA/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011 Tidak ada Tidak ada Tidak ada Ada tp di ruang lain Ada dalam bentuk brosur Ada namun panjar biaya perkara pa Negara saja Ada Ada Ada Tidak ada

dengan SIADPA dan internet b. Ruang Tunggu dan perlengkapannya : - Kursi tunggu - Minuman - Permen c. Meja pengaduan - Prosedur pengaduan - Blanko pengaduan d. Ruang mediasi dan perlengkapannya e. Petugas meja informasi, pengaduan dan resepsionis - selalu siap (stand by) - jadwal petugas

Ada Ada Tidak ada SK KMA No. 076 Tahun 2009 tentang Penanganan Pengaduan Tidak ada Tidak ada Ada tapi kurang lengkap Stand by namun tidak ada jadwal petugas

UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik

BIDANG ADMINISTRASI PERSIDANGAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN NO UNSUR YANG DIPERIKSA KONDISI / TEMUAN 1 Persidangan dan Pelaksanaan Putusan a. Penetapan Majelis Hakim (PMH) sesuai b. Penetapan Hari Sidang (PHS) Peletakan PHS & surat penunjukan jurusita tidak seragam, ada yang PHS dulu dan ada yang surat penunjukan jurusita dulu c. Penetapan Hari Sidang (PHS) sesuai untuk ikrar talak d. Pemanggilan kepada para pihak sesuai e. Pemanggilan kepada pihak yang sesuai berada di luar negeri f. Panggilan kepada Tergugat yang sesuai tidak diketahui tempat tinggalnya g. Panggilan sidang ikrar talak sesuai h. Ketentuan Persidangan sesuai i. Berita Acara Sidang Penulisan alat bukti surat tidak seragam, ada yang semua ditulis dulu baru lampiran alat buktinya dan ada yang ditulis satu-satu dengan lampiran alat buktinya. j. Putusan Total rincian biaya perkara ada yang ditulis dan ada yang tidak k. BAS Ikrar talak Sesuai l. Penetapan Ikrar Talak. Sesuai m. Akta Cerai Sesuai n. Kros Cek jumlah dan kejujuran Sesuai minutasi antara SIADPA dengan fakta Riil (hijau semangka) - Kecepatan - Ketepatan o. Pelaksanaan putusan / eksekusi sesuai


KETERANGAN Seharusnya seragam

(ps 70 (3) UU No. 3 tahun 2006)

Seharusnya seragam

Seharusnya seragam

Ps 71 (2) UU No. 3 Tahun 2006 (Lamp. SEMA RI No. 1 Tahun 1975)

BIDANG ADMINISTRASI PERKARA, SIADPA Plus, SIDANG KELILING DAN PERKARA PRODEO NO UNSUR YANG DIPERIKSA 1 Administrasi perkara a. SOP penerimaan perkara b. Register Perkara (17 buah) : - register Perkara Gugatan - register Perkara Permohonan - register perkara banding - register perkara kasasi - register perkara peninjauan kembali - register penyitaan barang bergerak - register penyitaan barang tidak bergerak - register surat kuasa khusus - register eksekusi - register akta cerai - register perkara jinayah - register P3HP - Register Perkara Ekonomi Syariah - Register Itsbat Rukyat Hilal - Register Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah - Register Mediasi - Register Mediator c. Buku Register Induk Perkara gugatan dan permohonan ditutup setiap akhir bulan, ditanda tangani petugas register dan diketahui Panitera d. Buku Register lainnya ditutup setiap akhir tahun, ditanda tangani Panitera dan diketahui oleh Ketua e. Buku register harus diganti setiap

KONDISI / TEMUAN Sesuai

SEHARUSNYA / DASAR HUKUM PERSEKMA No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan MA dan Badan Peradilan di bawahnya Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi (BUKU II)

Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai sesuai Sesuai Sesuai Sesuai

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi (BUKU II)

Sesuai


Sesuai


KETERANGAN

tahun, tidak boleh digabung dengan tahun sebelumnya f. Buku jurnal keuangan perkara (10 buah) : - Jurnal perkara gugatan - Jurnal perkara permohonan - Jurnal permohonan banding - Jurnal permohonan kasasi - Jurnal permohonan Peninjauan Kembali - Jurnal permohonan eksekusi - Buku Induk keuangan perkara - Buku Keuangan Biaya Eksekusi - Buku Penerimaan Uang HHK - Buku Keuangan HHK Lainnya g. Buku bantu penerimaan dan pengeluaran uang perkara / laporan harian kasir kepada Panitera h. Buku keuangan biaya proses i. Buku pembelian dan pendistribusian alat-alat tulis proses penyelesaian perkara j. Laporan penerimaan dan pengeluaran biaya proses k. Buku Keuangan Titipan/Konsinyasi l. Bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran uang konsinyasi m. Uang persediaan biaya perkara yang disimpan pada brankas tidak boleh melebihi 10 juta rupiah n. Setoran Bank o. Catatan yang perlu disarankan : - Buku bantu kas tunai - Buku bantu bank p. Laporan perkara (putus, diterima, sisa) q. Kebenaran arsip perkara r. PNBP

Sesuai


Sesuai Sesuai sesuai sesuai sesuai sesuai sesuai sesuai sesuai sesuai Sesuai


Sesuai Sesuai

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi (BUKU II) Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi (BUKU II)

Sesuai


Sesuai Sesuai

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi (BUKU II) Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi (BUKU II)

Sesuai

Sesuai Sesuai

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi (BUKU II) sesuai Sesuai

- Surat Menteri Keuangan No. S-3391/AG/2010 tanggal 5 Sep 2012

- Sumber

2

- Tanggal penyetoran - Pembukuan - Pelaporan s. Setoran Keuangan Perkara t. Penyampaian Salinan putusan ke KUA u. Pengembalian sisa panjar : - Informasi tempat pengambilan sisa panjar - Instrumen pengembalian sisa panjar v. Pemberkasan (keseragaman) : - Map sampul - Bunyi kulit luar sampul - Ukuran kertas - Susunan/daftar isi secara kronologis - Penjilidan - Penyimpanan Berkas : 1. aktif 2. in aktif w. Kebersihan dan kerapian ruang arsip berkas perkara x. Format BAS dan Putusan sesuai dengan standarisasi BADILAG Siadpa plus a. Aplikasi SIADPA plus sudah terinstal a. Semua perkara sudah masuk SIADPA b. Gugatan/Permohonan sudah dibuat menggunakan SIADPA c. SKUM, PMH, PHS sudah dibuat menggunakan SIADPA d. Pembuatan penunjukan Panitera/PP dan JS/JSP dibuat

sesuai sesuai sesuai sesuai sesuai Sesuai

- PP Nomor 53 Tahun 2008 tentang jenis PNBP di Mahkamah Agung - PMK No. 3 Tahun 2013 tentang tatacara penyetoran PNBP

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi (BUKU II) Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi (BUKU II) Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi (BUKU II)

sesuai sesuai

Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Arsip aktif belum terdapat box tersendiri

kurang belum

Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai


menggunakan SIADPA e. Relaas Panggilan dibuat menggunakan SIADPA f. Jadwal Sidang otomatis terkoneksi dengan SIADPA g. BAS dan Putusan/Penetapan dibuat menggunakan SIADPA h. Akta Cerai dibuat menggunakan SIADPA (Aplikasi AC) i. Pencatatan transaksi keuangan menggunakan SIADPA KIPA j. Pengarsipan perkara sudah menggunakan SIADPA k. Penyusunan Laporan Perkara sudah menggunakan SIADPA LIPA l. Pemantauan /validasi data perkara SIADPA melalui aplikasi PENGAWASAN m. Upload data perkara, data akta cerai, jadwal sidang dan transaksi keuangan perkara secara rutin diupload ke infoperkara.badilag.net n. Laporan perkara (L1PA 1, L1PA 7, L1PA 8) juga diupload tiap bulan ke infoperkara.badilag.net o. Data perkara prodeo dan sidang keliling diupload menggunakan aplikasi SIDKEL p. Data keuangan perkara, prodeo, sidang keliling, posbakum, data perkara diupload tiap bulan ke SMS Gateway atau melalui situs sms.mahkamahagung.go.id q. Data perkara juga diupload ke

Sesuai Sesuai Belum optimal Belum Sesuai Belum Belum Sesuai

Sesuai

- SK KMA No. 1-144/KMA/SK/1/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Peradilan - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Sesuai

Surat Direktur Jenderal Badilag Nomor 0335/DJA/HM.00/II/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 tentang upload data perkara, sidang keliling dan prodeo Surat Direktur Jenderal Badilag Nomor 0335/DJA/HM.00/II/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 tentang upload data perkara, sidang keliling dan prodeo

Sesuai

Sesuai

Belum

- SK KMA No. 1-144/KMA/SK/1/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman

Tidak bisa log in karena

2

2

framework perkara melalui situs http://perkara.net r. Laporan perbandingan data perkara Infoperkara SIADPA dengan laporan manual. s. Sarana dan prasarana pendukung SIADPA t. Admin khusus sebagai pengelola SIADPA dan para operator sebagai pemakai SIADPA u. Upload Putusan/penetapan : - Direktori Putusan MA - Portal Putusan PTA Sidang keliling a. Prosedur sidang keliling b. Jumlah sidang keliling yang telah dilaksanakan c. Serapan dana dalam DIPA d. Kelengkapan sidang e. Hambatan-hambatan f. Laporan Monev Sidang Keliling Perkara prodeo a. Prosedur berperkara secara prodeo b. Jumlah perkara prodeo yang masuk sudah diselesaikan c. Serapan dana dalam DIPA d. Laporan Monev Prodeo

Pelayanan Informasi di Peradilan - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Sesuai

Kurang memadai Sesuai

Sesuai Sesuai Tidak ada sidang keliling Tidak ada

PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai

PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

belum tahu username dan passwordnya

BIDANG ADMINISTRASI UMUM NO 1

UNSUR YANG DIPERIKSA Subbag U m u m a. Barang Inventaris SIMAK BMN - Penomoran Daftar Barang Ruangan (DBR) - SK Penunjukan Pemakaian Kendaraan Dinas Roda 4 - SK Penunjukan Pemakaian Kendaraan Dinas Roda 2 - SK Pemakaian Rumah Dinas

KONDISI / TEMUAN

Lengkap

KETERANGAN

Peraturan Pemerintah RI No 6 Tahun 2006 telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah RI No 38 Tahun 2008

Ada Ada Ada Ada

- Penomoran DIL - IMB (izin mendirikan Bangunan) - Ketersediaan Sertifikat Tanah harus An Pemerintah RI cq Mahkamah Agung RI - Ketersediaan tempat penyimpanan yang aman untuk BPKB dan STNK b. Pembelian Barang Inventaris 2013

Tidak Ada Ada Ada

c. Penghapusan

Belum ada tapi sudah diusulkan

- Laporan kondisi Barang d. Penetapan Status - SK Penetapan Status penggunaan BMN (BUA,KPKNL,DJKN) e. Aplikasi SIMAK BMN

Ada Ada Belum ada tapi sudah diusulkan

- Update Aplikasi - BAR Internal Antara Simak dan


Permenkeu Nomor : 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan BMN berupa Rumah dinas

Peraturan Bersama Menkeu dengan Kepala BPN Nomor : 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang pensertifikatan barang

Ada

Tidak Ada

Ada Selalu sesuai

Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Perubahan kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa - Keputusan Menkeu Nomor : 96/PMK.06/2007, Bab V pasal 9 - Peraturan Menkeu Nomor : 50/PMK.06/2014 tentang penghapusan Permenkeu Nomor :96/PMK.06/2007 Bab III pasal 4 ayat (1)

PMK 171/PMK.05/ 2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

-

Sakpa (kode Anggaran 01 dan 04)sesuai - BAR Eksternal antara satker dan KPKNL Semester I 2014 (kode anggaran 01 dan 04) - Data KIB(kartu identitas barang) tanah,gedung bangunan dan alat angkutan - Nilai Neraca Simak dan Sakpa - Laporan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel - Barang Pembelian yang belum terdistribusi f. Aplikasi Persediaan - Opname Fisik Persediaan - Input Pembelian Barang Persediaan ke Aplikasi Persediaan - Laporan Persediaan Tata Persuratan a. Aplikasi Tata Persuratan b. Buku Agenda Surat Masuk - Lembar Disposisi - Lembar Kartu Kendali c. Buku Agenda Surat Keluar - Ekspedisi Luar Kota - Ekspedisi Dalam Kota Perpustakaan a. Aplikasi Perpustakaan b. - Data Buku c. - Copy Buku d. - Klasifikasi buku e. Data anggota f. Peminjaman buku g. Denda Information Technology (IT)

Ada

Ada

Sesuai Sudah Tidak ada Ada Ada Ada

Perdirjen Perbendaharaan Nomor 40 Tahun 2006

Ada Buku I Mahkamah Agung RI Tahun 2007 Tidak ada Ada Ada Ada Ada Buku Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Mahkamah Agung RI Tidak Ada Ada Tidak Ada Belum ada Ada Ada Tidak ada SK-KMA Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Keterbukaan

Informasi a. b. c. d. e.

Pengelolaan website SDM, Sarana /prasarana Pengisian berita / kegiatan Informasi kantor Update data (perkara, keuangan, umum, kepegawaian) e. informasi yang harus tersedia di website (lihat Matriks penilaian website) f. Harus tersedia menu SITE MAP / PETA SITUS untuk mempermudah pengunjung

Ada Ada Kondisional Lengkap Kondisional Ada

Tidak ada

BIDANG ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NO UNSUR YANG DIPERIKSA 1 Administrasi Kepegawaian a Buku Induk Pegawai / Buku Register Pegawai b

c

KONDISI / TEMUAN


Ada

SE BAKN No. 08/SE/1983 Lamp.XXI dan Juklak Tata Usaha Kepegawaian Tahun 1980; Buku IV Tata Laksana Pengawasan Peradilan Juklak Tata Usaha Kepegawaian Tahun 1980; Kebijakan Badan Peradilan dan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

Box File Kepegawaian dibuat sesuai ketentuan PTA (tertata rapi dengan box dilengkapi foto, untuk Hakim dan Pejabat Struktural Foto Latar Merah, Pejabat Fungsional seperti Panitera Pengganti, Juru Sita, Juru Sita Pengganti dan Staf Foto Latar Kuning) Buku Kendali :

Ada

- Kenaikan Pangkat - Kenaikan Gaji Berkala (KGB) - Kartu Pegawai (Karpeg) - Kartu Isteri / Suami (Karis/Karsu) - Pegawai Pensiun - Asuransi Kesehatan (Askes)/ BPJS - Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) - Cuti Pegawai - Izin Belajar Pegawai - Ujian Dinas - Penghargaan Satya Lencana Karya - Bimbingan Teknis / Pelatihan - Kartu Cuti Semua Pegawai

Ada Ada Ada Ada Ada Ada

Ada

Ada

Ada Ada Ada Ada Ada Ada

UU No.8 Tahun 1974 jo UU No.43 Tahun 1999; Kep Kepala BKN No.115.a/KEP/1983 jo. Kep Kepala BKN No.007/KEP/1988; Kep Kepala BKN No.0666/KEP/1974; PP No.15 Tahun 1963; PP No.25 Tahun 1994; Juklak Tata Usaha Kepegawaian Tahun 1980; Buku IV Tata Laksana Pengawasan Peradilan; KEPRES NO.42 Tahun 2002

KETERANGAN

- Buku Statistik Pegawai - Buku Daftar Urutan Kepangkatan (DUK)

Ada Ada

d

Buku/ Daftar Catatan Penilaian Pejabat bagi bawahannya dan Daftar Penilaian Pegawai (DP3)

Ada

e

Papan Visual Kepegawaian :

Ada

- Papan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) Pegawai - Papan Bezetting Pegawai - Papan Daftar Cuti Pegawai - Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Agama - Papan Nama Pejabat Struktural/ Fungsional Pegawai - Papan Kegiatan Pegawai - Papan Statistik Pegawai - Papan Kenaikan Pangkat - Papan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) - Papan Pensiun Pegawai - Papan tentang Disiplin Pegawai (PP No.53 Tahun 2010) Laporan Statistik Pegawai dikirim ke PTA setiap bulan SK Job Description, Job Description/ Uraian Tugas seluruh pegawai, dibagi keseluruh pegawai dan di bundel sebagai

Ada

f g

Ada Ada Ada

PP No.15 Tahun 1979; SE BAKN No.03/SE/1980 SE BAKN No.08/SE/1983 Lamp. XXI PP No.10 Tahun 1979; PP No.53 Tahun 2010; PP No.46 Tahun 2011; PERKA BKN No. 21 Tahun 2010; SE BAKN No.02/SE/1980

PP No.15 Tahun 1979 jo. SE BAKN No.03/SE/1980; Juklak Tata Usaha Kepegawaian Tahun 1980; Buku IV Tata Laksana Pengawasan Peradilan; KEPRES No.42 Tahun 2002; SE MA No.5 Tahun 1996

Ada

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

Kebijakan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

Ada


h

arsip Semua File Pegawai baik yang baru dan lama sudah dikirim ke PTA sebagai Arsip

Ada

2 a

Apakah setiap pegawai sudah membuat SKP sebagai kontrak kinerjanya? b Untuk pegawai yang mendapat mutasi jika ada, apakah sudah dibuatkan SKP-nya yang baru? c Seluruh pegawai sudah dibuatkan DP.3 setiap akhir tahun d Absensi kehadiran pegawai sudah disesuaikan antara absensi manual dan finger print

e

f

g

Apakah ada pegawai yang mendapat teguran, baik lisan maupun tertulis Apakah sudah tersedia buku catatan peringatan lisan untuk para atasan? Apakah ada SK Ketua PA tentang Tim Pengawasan

h Apakah ada pegawai yang absensi kehadirannya tidak maksimal? i Apa status ketidakhadirannya? (Izin/Tanpa Keterangan) j Apakah ada pegawai yang sering

Ada


Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) PP No. 46 Tahun 2011; PeraturanKepala BKN No. 1 Tahun 2013

Ada

Ada Tidak, karena finger print rusak/tidak berfungsi

Ada

Ada

Ada

ada izin ada

PP No. 53 Tahun 2010; KEP KMA No.071/KMA/SK/V/2008; KEP SEKMA No.035/SK/IX/2008 Bab VI pasal 7 ayat (1); KEP SEKMA No. 035 Tahun 2008 Tentang Juklak KMA No. 71 Tahun 2008; PERKA BKN No. 21 Tahun 2010; SK KMA No. 122 Tahun 2013; KEP SEKMA No. 8 Tahun 2012

datang terlambat atau pulang cepat sebelum waktunya? k Apakah ada pegawai yang sakit tapi tidak mencantumkan surat keterangan sakit yang sesuai? l Apakah data finger-scan dan absen manual sudah sinkron? m Ada Tim Pengawas yang berwenang untuk memberikan rekomendasi kepada pejabat penanggung jawab absensi mengenai jenis sanksi yang akan diberikan terhadap pejabat/pegawai yang melakukan pelanggaran. n Apakah ada pegawai/pejabat yang mendapatkan cuti diluar ketentuan yang berlaku (misal cuti alas an penting yang alas an pemberiannya tidak sesuai ketentuan)? o Apakah seluruh pejabat sudah membuat Pakta Integritas?

Ada

Tidak, karena finger print rusak Ada

Ada

PP No. 24 Tahun 1976; SE SEKMA No. 060 Tahun 2010; SE SEKMA No. 014 Tahun 2014

Ada

SE KMA No. 03 Tahun 2012

3 a

Finger print segera diperbaiki

Nomor Induk Pegawai (NIP) yang baru?

Ada

b Kartu Pegawai (Karpeg) c Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) d Kartu Isteri / Suami (Karis/Karsu)

Ada Ada Ada

ADA PEGAWAI YANG BELUM MEMILIKI UU No. 43 Tahun 1999; PERKA BKN No. 22 Tahun 2007; PERKA BKN No. 43 Tahun 2007; SE BAKN No.01/SE/1975 KEP KA BKN No.0666/KEP/1974 PP No.15 Tahun 1963 UU No.8 Tahun 1974; UU No.43 Tahun 1999; KEP KA BKN No.115.a/KEP/1983; KEP KA BKN 007/KEP/1988

e f

g

Asuransi Kesehatan (Askes)/ BPJS Apakah sudah didata, disampaikan usulan pengambilan dan sudah diterima oleh pegawai ybs Pegawai yang sudah diterbitkan KPE? ID Card / kartu identitas pegawai

Ada Baru didata saja

Ada

4 a

Apakah ada kekosongan jabatan, baik fungsional maupun struktural

b Apakah ada pegawai yang memiliki jabatan rangkap c

Apakah ada pejabat yang lebih 5 tahun menduduki suatu jabatan d Apakah ada pegawai atau pejabat yang mendapatkan mutasi tapi belum melaksanakan tugasnya di tempat atau posisi yang baru dalam waktu 1 (satu)? e Jika ada, apakah sudah diberikan peringatan baik lisan maupun tertulis? 5 Apakah ada pejabat negara yang belum mengisi dan mengirimkan berkas LHKPN ke KPK

UU No.24 Tahun 2011 PERKA BKN Nomor 7 Tahun 2008;

Ada

Kebijakan Mahkamah Agung RI

PROMOSI DAN MUTASI PP No.101 Tahun 2000; KepKepala LAN 199/XIII/10/6/2001/ 540/XIII/10/6/2001/ 541/XIII/10/6/2001; SE KMA No.13Tahun 2009

Ya, yaitu Moch Ramli (jurusita merangkap kasir) dan Amrul ( bendaharawan merangkap jurusita pengganti) Ada, yaitu Taspiah (Kaur keuangan) dan Abdullah Noor (Panmud Permohonan) Ada

Ada

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN) Ada UU No. 28 Tahun; UU No. 30 Tahun 2002; danKeputusanKomisiPemberantasanKorupsiNomor: KEP.

6 a

Sudah dibuatkan SK Ketua Pengadilan Agama sebagai Operator SIMPEG Online

b Administrator sudah memiliki laptop/ komputer sendiri yang sudah terkoneksi Aplikasi Simpeg Online melalui internet c Apakah nama seluruh pegawai sudah disesuaikan dengan nama yang tertera pada SK CPNS ybs? d Apakah data-data yang termuat dalam simpeg online sudah sesuai dengan ketentuan terutana untuk menu Pangkat/Gol. Dan Mutasi? e Untuk pegawai dengan kenaikan pangkat periode Oktober 2014, apakah Aplikasi E-Document SIMPEG sudah terisi untuk SK CPNS, SK PNS, SK Terakhir, SK Jabatan Terakhir, SPP, SPMT, SPMJ tahun ketika dilantik dan tahun 2014, DP3 untuk 2 tahun terakhir f Update data pegawai di SIMARI 7 a

Apakah ada pegawai yang meneruskan kuliah? b Apakah pegawai yang meneruskan kuliah tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan prasyarat yang berlaku?

07/KPK/02/2005 APLIKASI KEPEGAWAIAN ONLINE (Aplikasi Data danAplikasi E-Document SIMPEG Online) Ada SE Dirjen Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama No. 0513/DjA.2/01.00/III/2014 Tentang Penulisan Nama, NIP, dan Tempat Tanggal Lahir dalam Aplikasi SIMPEG Online; Program Prioritas Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Sub Direktorat Data dan Evaluasi Ada

Ada

Ada

Ada

Ada PERIZINAN PERKULIAHAN Ada, yaitu Hj.Susilawati dan M.Amrul Andalas SE SEKMA No. 8 Tahun 2011; Putra SE MENPAN dan RB No. 04 Tahun 2013 Sesuai

c

Apakah pegawai yang meneruskan kuliah sudah dibuatkan surat izin belajar? d Apakah sudah dibuat buku kendali pegawai yang meneruskan kuliah?

Ada

Ada

8 a

Apakah pegawai yang berhak naik pangkat sudah diproses sesuai ketentuan? b Apakah ada pegawai yang terkendala mengenai kenaikan pangkatnya? c Apakah sudah dibuat draf daftar pegawai yang akan naik pangkat untuk periode oktober 2014?

Sesuai

Ada, karena terkendala kelas pengadilan.

Ada

9 a

10

KENAIKAN PANGKAT PP No. 99 Tahun 2000; PP No. 12 Tahun 2002

Apakah pegawai yang akan pensiun sudah diproses sesuai dengan ketentuan?

Sesuai

b Apakah ada kendala mengenai pengurusan pensiun pegawai ybs? DATA KEPEGAWAIAN PADA WEBSITE a Profil Pimpinan pada Website Pengadilan Agama ybs sudah terisi lengkap b Profil Hakim pada Website Pengadilan Agama ybs sudah terisi lengkap c Profil Pejabat Struktural pada Website Pengadilan Agama ybs sudah terisi lengkap d Profil Pejabat Fungsional pada

Tidak ada

Ada

Ada

Ada

Ada

PENSIUN UU Nomor 5 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1979; PP No. 19 Tahun 2013; PP No. 32 Tahun 1979; Surat Kepala BKN NO.K.26-30 2014

Kebijakan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

e

f

g

Website Pengadilan Agama ybs udah terisi lengkap Profil Staf pada Website Pengadilan Agama ybs sudah terisi lengkap Statistik Pegawai pada Website Pengadilan Agama ybs sudah terisi lengkap Data LHKPN pada Website Pengadilan Agama ybs sudah terisi lengkap

Ada

Ada

Ada

BIDANG ADMINISTRASI KEUANGAN NO UNSUR YANG DIPERIKSA 1 Penyusunan RKAKL tahun anggaran 2014 a. Menggunakan Aplikasi RKAKL Sesuai b. Membuat RAB dan TOR Sesuai c. Membuat rencana penarikan Sesuai dana d. Membuat estimasi pendapatan Sesuai 2

3

KONDISI / TEMUAN


- PMK Nomor 72/PMK.02/2013 tentang standard biaya masukan 2014 - PMK No. 194/PMK.02 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pengelola Keuangan tahun anggaran 2014 a. Penunjukan Kuasa Pengguna Sesuai - Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor Anggaran 173/SEK/SK/12/2013 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna b. Penunjukan Pejabat Pembuat Sesuai Anggaran Komitmen - PMK Nomor 190 /PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran c. Penunjukan Pejabat Sesuai dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Penandatangan SPM negara d. Penunjukan Bendahara Ada Pengeluaran e. Penunjukan Bendahara Ada Penerimaan f. Penunjukan Staf Pengelola Sesuai Keuangan Laporan Bagian Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semesteran a. Laporan SAKPA (Bulanan, Triwulan dan Semesteran) b. Laporan LRA (Bulanan, Triwulan dan Semesteran) c. Laporan MONEV (Bulanan) DIPA.01 dan 04 d. Laporan Bapennas (Triwulan) e. Laporan SIMARI

Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Belum sesuai(aplikasi masih trail/error dr Mahkamah Agung)

- PMK 171/PMK.05 /2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat - Perdirjen Perbendaharaan Nomor 36/PB/2009 tentang Pedoman Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara - Per 57/2013 tentang Penyusunan Laporan Keuangan

KETERANGAN

4

5

f. KOMDANAS Sesuai g. Laporan Keuangan (Semesteran) Sesuai Pertanggungjawaban dan Penata Usahaan Bendahara Pengeluaran a. Buku Kas Umum/Aplikasi Sesuai b. Buku Pengawasan Kredit Sesuai c. Buku Uang Persediaan Sesuai d. Buku Bank Sesuai e. Buku Pajak Sesuai f. Buku Kas Tunai Sesuai g. Buku Pembantu LS Bendahara Sesuai h. Buku Pembantu LS Pihak Ketiga Sesuai i. Buku Pembatu Lainnya Sesuai j. Buku Register SPM Sesuai k. Buku Register SP2D Sesuai l. Berita Acara Pemeriksaan Kas Sesuai m. LPJ Bendahara Sesuai n. Rekening koran Sesuai Pencairan Dana DIPA TA 2014 Belanja Pegawai a. Gaji Sesuai b. Kekurangan Gaji Sesuai c. Gaji Susulan Sesuai d. Uang Makan Sesuai e. Persekot Gaji Sesuai f. Uang Lembur Belum terealisasi Belanja Barang a. Uang Muka Kerja Sesuai b. GUP Sesuai c. TUP Tidak ada d. GUP/ TUP NIHIL Belum dilaksanakn (beru dilaksanakan akhir tahun) e. Perjalanan Dinas Sesuai f. LS Bendahara Sesuai g. LS Pihak Ketiga Tidak ada karena tidak ada belanja modal

- PMK 73/ PMK .05 /2007 tentang tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggung jawaban bendahara satuan kerja - Perdirjen Nomor Per-47/PB/2009 tentang Petunjuk tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggung jawaban bendahara satuan kerja

- PMK Nomor 190 /PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara

- PMK Nomor 190 /PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara

6

Belanja Modal a. Tanah b. Gedung Bangunan c. Perlatan dan Mesin d. Modal Lainya Pertanggung Jawaban Remunerasi dan rekening koran

Tidak ada belanja modal.

Sesuai dengan Kep KMA

- PMK Nomor 190 /PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara - Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas peraturan presiden No. 54 tahun 2010 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 070/KMA/ SK/ V/2008 tentang tunjangan khusus kinerja

BIDANG MANAJEMEN PERADILAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Recommend Documents