Dampak Pemekaran Kecamatan Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Suatu Studi diKecamatan Paal Dua Kota Manado) Oleh : Altris Sepang
ABSTRAKSI Kecamatan Paal Dua merupakan kecamatan yang baru di resmikan pada tanggal 17 agustus 2012, sesuai dengan Peraturan Daerah kota Manado Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang pemekaran kelurahan dan Kecamatan dikota Manado. Pemekaran ini dianggap penting karena sebelum dimekarkan kecamatan tikala memiliki 12 kelurahan dengan jumlah aparatur kecamatan yang tidak sebanding dengan jumlah masyarakat, sehingga tidak seimbangnya proses administrasi yang terjadi, jadi pemekaran ini di anggap menjadi solusi dalam meningkatkan pelayanan publik. Dari 5 dimensi pelayanan (SERVQUAL) dapat penulis simpulkan bahwa pelayanan yang diberikan sudah berjalan dengan baik, seperti kecepatan aparatur dalam pengurusan administrasi yang tidak berbelit-belit, keterbukaan layanan kepada masyarakat sudah baik, ramahnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, dan rasa empati yang kuat dapat dirasakan oleh masyarakat.Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan, kecamatan tikala telah memenuhi syarat-syarat untuk dimekarkan, yaitu syarat administratif, syarat fisik, syarat teknis. Di samping itu juga Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang diharapkan mampu menjadi acuan bagi aparatur pemerintah di kecamatan Paal Dua dalam melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Lewat Pemekaran, pelayanan publik di kantor camat Paal Dua menjadi semakin baik, pelayanan yang diberikan pegawai sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat.Sehingga pemekaran mampu membawa dampak positif dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan Paal Dua. Kata Kunci : Dampak Pemekaran, Pelayanan Publik
PENDAHULUAN Latar Belakang
Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 pun secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan didirikan Negara Republik Indonesia adalah untuk memajuhkan kesejahteraan publik dan mencerdaskan kehidupan bangsa oleh sebab itu telah dikeluarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang diharapkan mampu menjadi acuan penyelenggaraan Pelayanan Publik kepada masyarakat, karena dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 telah dijalaskan secara jelas mengenai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik yang baik, yang meliputi -
Standar Pelayanan Maklumat Pelayanan Sistem Informasi Pelayanan Publik Pengelolaan Sarana dan Prasaran Publik Pelayanan Khusus Biaya dan Tarif Pelayanan Publik Perilaku Pelaksana dalam Pelayanan Pengawasan Penyelenggaraa Pelayanan Publik Pengelolaan pengaduan Penilain Kerja
Semua itu telah dijelaskan untuk bertujuan memberikan pelayanan yang baik, guna lebih meningkatkan pelayanan yang bermutu bagi masyarakat. Kecamatan merupakan ujung tombak dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan Paal Dua merupakan hasil pemekaran dari kecamatan tikala, yang salah satu tujuan dimekarakan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Sesuai Dengan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan di Kota Manado, pemekaran ini diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih maksimal, Pemekaran ini dianggap penting karena luas wilayah dan jumlah penduduk yang mencakup kecamatan tersebut terlalu besar, wilayah kecamatan Tikala sebelum dimekarkan memiliki 12 kelurahan, dan setelah dimekarkan kecamatan Tikala menjadi 5 kelurahan dan Kecamatan Paal Dua memiliki 7 kelurahan, Selain itu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, kecamatan Tikala telah memenuhi syarat – syarat, Pemekaran Kecamatan Paal 2 diharapkan mampu memperkecil ruang lingkup pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas layanan, sehingga masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Sebelum adanya pemekaran, masyarakat belum mendapatkan pelayanan yang maksimal, hal ini ditandai dengan waktu layanan yang cukup lama, biaya yang tak sedikit dan kinerja aparatur yang sering mempersulit mayarakat, seperti datang terlamat dan bolos pada jam kerja. Oleh karena itu pemekaran diharapkan mampu memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang semakin efektif dan efisien, yaitu masyarakat bisa mendapatkan pelayanan tanpa membuang waktu dan biaya yang banyak, untuk mencapai hasil yang maksimal Dari Penjelasan diatas membuat penulis termotivasi untuk mengangkat dan meneliti sebuah judul yakni “Dampak Pemekaran Kecamatan dalam Meningkatkan Pelayanan Publik” Suatu Studi di Kecamatan Paal 2 Kota Manado.
Rumusan Masalah Bagaimana Dampak pemekaran kecamatan dalam meningkatkan pelayanan publik di paal 2 Kota Manado? Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui kinerja aparatur Kecamatan Terhadap pelayanan Kepada masyarakat setelah dimekarkan 2. Untuk mengetahui bagai mana proses penyelenggaraan pelayaan publik di Kecamatan Paal 2, Pasca dimekaran. Manfaat Penelitian 1. Dapat memberikan saran/rekomendasi bagi Pemerintah Kecamatan Paal 2 dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat diwilayah kecamatan Paal 2; 2. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pemerintahan pada khususnya; 3. Mengembangkan cakrawala berpikir penulis dan menerapkan hasil pendidikan yang di peroleh di kampus Universitas Sam Ratulangi, Manado. TINJAUAN PUSTAKA Dimensi – Dimensi Pelayanan Publik Dimensi Kualitas Pelayanan (SERVQUAL) oleh Parasuraman (1998) dibagi menjadi lima dimensi SERVQUAL diantaranya adalah : 1. Tangibles (bukti fisik) yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. 2. Reliability (kehandalan) yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. 3. Responsiveness (ketanggapan) yaitu kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas. 4. Assurance (jaminan dan kepastian) yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai 5. Emphaty (empati) yaitu memberikan perhatian yang tulus dan brsifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan konsumen.
METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Tipe penelitian adalah deskriptif kualitatif bertujuan untuk memberikaan gambaran atau penjelasan secara sistematis, faktual dan akurat tentang tugas pelaksanaan upaya pemerintah kecamatan dalam pelayanan publik di kecamatan Paal 2 Kota Manado. Fokus Penelitian Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penyelengaraan pelayanan publik di kecamatan paal 2 Kota Manado, apakah Pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat semakin
baik, dan untuk melihat kinerja dari Aparatur kecamatan, apakah telah sesuai dengan standar menurut Undang – Undang Republik Indonesia No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Teknik Pengumpulan Data 1. Data primer adalah data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung terhadap objek penelitian dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut: a. Mengadakan interview atau wawancara terhadap sejumlah pegawai kecamatan dan anggota masyarakat. b. Pengamatan langsung terhadap objek penelitian (observasi) 2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui media yang sifatnya melengkapi data primer, seperti literatur, jurnal ilmiah, koran, dan majalah yang erat kaitanya dengan penelitian ini. Informan Penelitian Sampel secara sederhana diartikan sebagai bagian dari objek penelitian yang dipilih dan dianggap mewakili keseluruhan populasi yang menjadi sumber data yang di teliti (Sumanto 1990:39). informan diambil dari Lurah, Perangkat Kelurahan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Masyarakat yang ada di kecamatan Paal 2.
Lurah dan perangkat kelurahan Tokoh masyarakat Tokoh agama Masyarakat
: : : :
7 orang 3 orang 4 orang 10 orang
Teknis Analisis data Data yang didapatkan di lapangan akan di analisis secara kualitatif. Analisa kualitatif digunakan untuk menggambarkan dampak dari pemekaran kecamatan terhadap pelayanan publik di kecamatan Paal 2 kota manado. ORIENTASI WILAYAH Sejarah Singkat Terbentuknya Kecamatan Paal Dua Kecamatan Paal Dua merupakan salah satu dari 11 (sebelas) Kecamatan di Kota Manado setelah dimekarkan, dan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Kota Manado. Untuk mendapatkan gambaran umum secara jelas maka dapat diuraikan kronologis Kecamatan Paal Dua sebagai berikut : 1. Tahun 1958 s/d 1989 disebut Kecamatan Manado Tengah, sebagai salah satu dari tiga Kecamatan di daerah tingkat II Kotamadya Manado. 2. Tahun 1989 s/d 2001 di sebut Kecamatan Wenang sebagai hasil pemekaran dari tiga Kecamatan di daerah tingkat II Kotamadya Manado menjadi lima Kecamatan dimana pada waktu itu Kecamatan Wenang meliputi 19 Kelurahan. 3. Tahun 2001 diadakan pemekaran kecamatan di kota Manado dari lima Kecamatan menjadi sembilan kecamatan, sehingga Kecamatan Wenang dimekarkan menjadi Kecamatan Wenang dan Kecamatan Tikala. Sebagai hasil pemekaran tersebut maka Kecamatan Tikala meliputi 12 Kelurahan . 4. Tahun 2012 diadakan pemekaran kecamatan di kota manado dari Sembilan kecamatan menjadi sebelas kecamatan, sehingga kecamatan Tikala dimekarkan menjadi Kecamatan
Tikala dan Kecamatan Paal Dua.Sebagai hasil pemekaran tersebut maka Kecamatan Paal Dua meliputi 7 Kelurahan dan 52 Lingkungan Adapun kelurahan-kelurahan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Kelurahan Ranomut 2. Kelurahan Dendengan Dalam 3. Kelurahan Kairagi Weru 4. Kelurahan Paal Dua 5. Kelurahan Perkamil 6. Kelurahan Dendengan Luar 7. Kelurahan Malendeng HASIL PENELITIAN Proses penyelenggaraan pelayanan publik Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan suatu wilayah, diantaranya faktor-faktor geografis yang mencakup potensi daerah (sumber daya alam), luas daerah, jumlah penduduk, dan kondisi fasilitas-fasilitas umum, serta hal-hal lain yang menjadi pertimbangan untuk terselenggarakannya otonomi daerah, dalam hal ini pemekaran wilayah. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur beberapa persyaratan untuk melakukan pemekaran wilayah. Adapun Dimens-Dimensi Kualitas Pelayanan (SERVQUAL) oleh Parasuraman (1998) dibagi menjadi lima dimensi SERVQUAL diantaranya adalah : 1. Tangibles (bukti fisik) Kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. Yang meliputi fasilitas fisik (gedung, gudang, dan lain sebagainya), perlengkapan dan peralatan yang dipergunakan (teknologi), serta penampilan pegawainya. Hasil wawancara dengan beberapa informan menunjukan masyarakat sudah cukup puas dengan infrastruktur yang ada dikecamatan Paal Dua, dalam artian bahwa sarana dan prasarana yang dirasakan oleh masyarakat sudah memadai, mulai dari tempat duduk, ruang tunggu, meja, sampai dengan toilet. Namun demikian, keadaan kantor kecamatan sekarang ini sedang diperbaiki karena pada Bulan Januari Tahun 2014 kantor Kecamatan Paal Dua terendam Banjir, yang mengakibatkan semua infrastuktur yang ada rusak total. Menurut salah warga masyarakat “walaupun memiliki gedung yang lama, namun tidak mengurangi kinerja dari aparatur yang ada” Namun pendapat yang berbeda datang dari salah satu Kepala lingkungan ”setelah pemekaran memang semua infrastruktur telah tersedia untuk menunjang kegiatan pelayanan, namun banjir yang terjadi awal tahun lalu memuat semuanya hilang, hanya tersisa gedung kecamatan, tetapi walaupun demikian tidak mengurangi proses pelayanan kepada masyarakat” Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat di Kecamatan Paal Dua dapat di simpulkan bahwa : ‘’Kecamatan Paal Dua sudah cukup baik dari segi infrastruktur
walaupun Kecamatan Paal Dua baru dimekarkan. Gedung kantor kecamatan adalah gedung yang lama, namun semua barang-barang penunjang tersedia, sehingga proses kegiatan administrasi berjalan dengan baik. Tapi pelayanannya terganggu karena dampak bencana banjir kemarin, sehingga membutuhkan waktu untuk memulihkan keadaan kembali seperti semula” 2. Reliability (kehandalan) Kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap yang simpatik, dan dengan tingkat akurasi yang tinggi. Untuk dimensi ini, hampir semua informan sama, yakni sangat puas dengan pelayanan yang didapatkan oleh aparatur kecamatan, karena selain ramah, aparatur cekatan dan bertanggung jawab dalam bekerja, hal ini membuat masyarakat merasa mudah melaksanaakan kegiatan administrasi, tanpa membuang-buang waktu dan tenaga. Kesimpulan dari hasil wawancara masyarakat Kecamatan Paal Dua “pelayanan yang diberikan oleh aparatur kecamatan sangat baik, ramah dan mereka membantu saya dalam proses administrasi, saya hanya memerlukan waktu kurang dari tiga puluh menit untuk melakukan legalisir Kartu Keluarga, tanpa mengulur waktu urusan saya dibantu oleh aparatur yang ada” 3. Responsiveness (ketanggapan) Kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas. Berdasarkan wawancara dengan sekretaris kecamatan bahwa kecamatan Paal Dua, “Prosedur pelayanan yang mereka berikan cukup baik dan tidak menyulitkan masyarakat, karena kami telah berupaya untuk membantu masyarakat” Hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat di Kecamatan Paal Dua, “bahwa daya tanggap para aparat pemerintah terhadap pelayanan kepada masyarakat sebelum dan sesudah kecamatan paal dua dimekarkan lebih maksimal setelah dimekarkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa daya tanggap dari parat yang ada di kecamatan paal dua sudah sangat baik apalagi dengan adanya pemekaran.
4. Assurance (jaminan dan kepastian) Pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada apartat. Ini dapat disimpulkan bahwa “aparat pemerintah yang ada di kecamatan paal dua selalu melaksankan tugas dengan baik, bahkan mereka memberi pelayana kepada masyarakat tanpa pandang bulu, dam memperlakukan setiap masyarakat secara adil”
Hal ini menunjukan bahwa masyarakat merasa nyaman dalam pengurusan administrasi di kantor kecamatan Paal dua, karana selain nyaman petugas juga ramah dan jauh dari sifat tidak sopan. 5. Emphaty (empati) Memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan konsumen. Keinginan masyarakat adalah dilayani dengan jujur, oleh karena itu aparatur yang bertugas harus memberikan penjelasan dengan sejujur-jujurnya, apa adanya dalam peraturan, atau normanorma. Camat pun memberikan pendapat “kami selalu melayani dengan sikap empati kepada masyarakat, apalagi setelah kecamatan Paal dua dimekarkan. Masyarakat yang selalu melakukan pengurusan administrasi dikantor kecamatan, merasa diberi pelayanan yang baik” Begitu juga dengan jawaban yang saya temukan dari salah satu anggota masyarakat “aparat pemerintah sangat baik dalam memberikan perhatian terhadap kami yang membutuhkan pelayanan’’. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perhatian yang ada dari aparat pemerintah di Kecamatan Paal Dua sangat memuaskan bagi masyarakat. Proses penyelengaraan pelayanan publik sebelum dimekarkan
Proses penyelenggaraan pelayanan publik pada hakikatnya adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Standar pelayanan menurut Undang – Undang RI nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, capat, mudah, terjangkau, dan terukur. Sebelum dimekarkan menjadi 2 kecamatan proses penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan tikala berjalan dengan baik, yakni memiliki SOP atau Standar Oprasional Prosedur untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan administrasi, dan SDM atau Sumber daya Manusia melalui aparaturnya yang berkualitas sehingga kegiatan administrasi berjalan dengan baik. Begitu juga dengan saran dan prasarana yang menunjang, seperti ruang tunggu, toilet, kotak saran, ac, dan meja, menambah kenyamanan masyarakat dalam melakukan suatu kegiatan pelayanan publik. Meskipun proses penyelenggaraan pelayanan publik berjalan dengan baik, namun jumlah masyarakat dan aparatur yang tidak seimbang, luas wilayah yang terlalu besar dapat menjadi kendala terhadap proses penyelenggaraan pelayanan publik.
Proses penyelengaraan pelayanan publik setelah dimekarkan
Pada tanggal 17 agustus 2012 Kecamatan Paal Dua resmi di mekarkan dari Kecamatan Tikala, sehingga proses penyelenggaraan pelayanan publik diharapkan mampu membawa perubahan yang lebih baik lagi dari sebelum di mekarkan. Setelah dimekarkan, Kecamatan Paal Dua memiliki luas wilayah 925,06 Ha yang memiliki 7 kelurahan dengan jumlah penduduk 20.326 jiwa. Sama dengan sebelum dimekarkan kecamatan Paal dua memiliki Standar pelayanan yang baik, SOP yang jelas untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, SDM yang berkualitas terbukti dari kemampuan aparatur terhadap kegiatan pelayanan yang membantu masyarakat, sarta sarana dan prasarana yang baik, mulai dari kantor kecamatan, ruang tunggu, toilet, meja, ac, bahkan sampai tempat parkir buat masyarakat, semuanya itu dilakukan untuk memberi pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat. Walaupun pada awal tahun 2014 kantor Kecamatan Paal Dua rusak diterpa banjir yang mengakibatkan rusaknya infrastruktur yang ada, namun pelayan yang ada tetap berjalan dengan baik. Begitu juga dengan Kecamatan Tikala setelah dimekarkan, proses penyelenggaraan pelayanan publik berjalan dengan lebih baik, karena lebih kecilnya ruang lingkup dan berkurangnya jumlah masyarakat yang harus dilayani, sehingga proses penyelenggaraan pelayanan di kedua kecamatan berjalan dengan efektif.
Kinerja aparatur kecamatan terhadap pelayanan kepada masyarakat Pemekaran wilayah kecamatan telah menuntut aparatur kecamatan harus mandiri terhadap penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, oleh karena itu telah dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk membantu masyarakat dalam menjalankan administrasi. Salah satu contoh SOP yaitu Pelayanan Perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (E-KTP). Berdasarkan wawancara dengan salah satu masyarakat, mengatakan “Perekaman pembuatan E-KTP menurut SOP dari Kecamatan memang hanya memerlukan waktu kurang dari satu jam, pelayanan yang diberikan oleh aparatur kecamatan cukup ramah, namun kepastian waktu untuk mendapatkan E-KTP tidak tahu sampai kapan, sebelum ada pemberitahuan dari pihak kecamatan” Pendapat masyarakat ini dipertegas oleh salah satu aparatur kecamatan Paal Dua “pelayanan yang kami berikan dikantor kecamatan telah sesuai dengan prosedur yang ada, namaun pembuatan E-KTP harus dikirim ke pusat jadi membutuhkan waktu yang cukup lama, untuk dapat di berikan kepada masyarakat” Jadi kinerja aparatur kecamatan paal dua terhadap pelayanan kepada masyarakat sudah baik dengan pelayanan yang diberikan walaupun kecamatan ini belum lama dimekarkan namun pelayanan yang yang diberikan telah maksimal. “kami telah memberikan pelayanan yang baik, apalagi setelah adanya pemekaran kinerja aparatur semakin baik untuk melayani masyarakat” pendapat Sekertaris Kecamatan.
Kinerja aparatur kecamatan sebelum dimekarkan
Sebelum dimekarkan Kecamatan Paal Dua adalah Kecamatan Tikala, yang merupakan kecamatan yang memiliki 12 kelurahan dan lebih dari 80 lingkungan dengan jumlah masyarakat 70.621 jiwa. Sebelum dimekarkan menjadi Kecamatan Paal Dua, masyarakat yang akan melakukan kegiatan administrasi harus menunggu untuk mendapatkan pelayanan, hal tersebut terjadi karena banyaknya masyarakat yang datang untuk melakukan kegiatan administrasi, dan jumlah aparatur yang tidak seimbang yaitu 26 pegawai, sehingga tingkat efisiensi waktu dan biaya tidak berjalan secara efektif. Masyarakat harus menunggu beberapa hari dan harus mengeluarkan biaya yang lebih. “sebelum kecamatan ini dimekarkan saya harus bolak-balik ke kantor camat hanya untuk legalisir KTP, padahal jarak kantor kecamatan dengan tempat tinggal saya cukup jauh, jadi saya harus mengeluarkan uang lebih untuk transportasi” Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat. Kinerja aparatur sesudah dimekarkan Setelah dimekarkan, Kecamatan Paal Dua menjadi lebih kecil dengan memiliki luas wilayah 925,06 Ha dan jumlah masyarakat 41.650 jiwa, sehingga ruang lingkup pemerintahan semakin kecil, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menjadi efektif, hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan administrasi seperti legalisir KTP hanya memerlukan waktu beberapa jam saja, sehigga kegiatan administarsi berjalan dengan baik. PENUTUP Kesimpulan Dari 5 dimensi pelayanan dapat penulis simpulkan bahwa pelayanan yang diberikan sudah berjalan dengan baik, seperti waktu yang dibutuhkan aparatur dalam penngurusan administrasi yang tidak terlalu lama dan proses yang tidak berbelit-belit, keterbukaan layanan kepada masyarakat sudah baik, ramahnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, dan rasa empati yang kuat dapat dirasakan oleh masyarakat. Namun demikian kendala yang dihadapi oleh kecamatan Paal Dua adalah Kondisi Sarana Dan Prasarana yang belum memadai akibat bencana banjir yang terjadi, padahal kierja aparatur yang maksimal tanpa dukungan sarana dan Prasarana yang memadai dapat mengakibatkan tidak maksimalnya kinerja dari aparatur kecamatan. Dengan adanya pemekaran di Kecamatan Paal 2 maka penulis dapat menyimpulkan bahwa: a. Penyelenggaraan pelayanan publik pada Kecamatan Paal 2 telah mengalami peningkatan dan dapat memenuhi harapan masyarakat. b. Pelayanan yang diberikan oleh aparatur kecamatan terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan sudah baik dan memadai terlebih setelah dilakukannya pemekaran. c. Kondisi sarana dan prasarana di Kecamatan Paal Dua belum memadai untuk mendukung proses penyelenggaraan pelayanan publik yang baik.
Saran
Memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh para pegawai di Kecamatan Paal 2. Meskipun sekarang ini pelayanan yang diberikan sudah mendapatkan apresiasi yang baik dari masyarakat, tetapi sebaiknya para pegawai tidak boleh puas dengan hasil yang didapatkan. Karena masih dijumpai beberapa masyarakat yang masih mengeluh dengan pelayanan yang diberikan meskipun hanya beberapa orang saja. a. Para aparatur kecamatan harus dapat mempertahankan dan lebih meningkatkan lagi kualitas pelayanan yang diberikan agar tidak ada lagi masyarakat yang mengeluh terhadap pelayanan yang diberikan. Diharapkan semua masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan dan tidak ada satu orangpun yang mengeluh karena mendapatkan pelayanan yang kurang baik dari para pegawai. b. Memperbaiki kondisi sarana dan prasarana yang telah rusak berat akibat bencana banjir yang terjadi dan menambah alat kelengkapan untuk mendukung proses pelayanan publik di Kecamatan Paal Dua.
Daftar Pustaka Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian ; Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta ; Rineka Cita Budiman, Arief, 1996. Teori Pembangunan Dunia Ketiga, Jakarta ; PT Gramedia Pustaka Utama Burhann Bungin, 2003. Analisi Data Penelitian Kualitatif, PT. RajaGrapindo Prasada Jakarta : Rineka Cipta. Dwiyanto, Agus. 2005. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Ibrahim Amin, 2008. Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya. Bandung, Penerbit Mandar Maju. Parasuraman, Zeithaml, Berry 1998, Metode Analisis Kualitas Pelayanan. Jakarta sete basri Ratmino, dan Atik Septi Winarsih 2005, Manajemen Pelayanan, Jakarta; Pustaka Pelajar. Sadu Wasistiono. M.S. Prof.DR. Dkk,2002. Menata Ulang Kelembagaan Pemerintah Kecamatan, oleh Pusat Kajian STPDN, Jatinangor. Cipta Pindo Bandung. Anggota Ikapi. Sinembela, P.L. M.M. Mpd, Reformasi Pelayanan Publik, 2007, Jakarta, Bumi Aksara Sugiyono.Prof. Dr. Metode Penelitian, 2003, Bandung, Alfabate Umar, Husein, Drs. 2004. Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Sumber – Sumber Lain : DataBase, Kantor Kecamatan Paal Dua, Kota Manado 2014 Dessy Anwar, 2001. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, PT. Karya Abditama. Surabaya. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentuk Kecamatan. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 tahun 2012 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 tahun 2000 tentang pemekaran kelurahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2008, Tentang Kecamatan Undang - Undang No. 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah, Citra Umbang Bandung. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan Publik Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
