PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA APARATUR PEMERINTAH KECAMATAN DALAM PELAYANAN E-KTP (Suatu studi dikecamatan Malalayang Kota Manado ) YUNITA KUNDIMAN ABSTRAKSI Permasalahan utama pelayanan publik pada dasarnya adalah berkaitan dengan peningkatan kinerja aparatur pemerintah itu sendiri, pelayanan yang baik sangat bergantung pada berbagai aspek, yaitu bagaimana pola penyelenggaraannya (tata laksana), dukungan sumber daya manusia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Persepsi/Tanggapan Masyarakat mengenai pembuatan E-KTP yang di berikan oleh pemerintah kecamatan Malalayang , selain itu juga penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hambatan dari kinerja pelayanan pemerintah yang dilihat dari, prosedur pelayanan, sosialisasi pembuatan dan sarana dan prasarana, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan pengumpulan data yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA APARATUR PEMERINTAH KECAMATAN DALAM PELAYANAN E-KTP dikecamatan Malalayang masih belum maksimal yang dapat dilihat dari prosedur pelayanan yang belum pasti, sarana dan prasarana yang kurang memadai, kurangnya perhatian dan tanggapan yang baik dari pegawai serta kurangnya informasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai prosedur pelayanan. Peneliti menyarankan agar pemerintah kecamatan Malalayang dapat meningkatkan Kinerja Pegawai dengan melakukan pelatihan terhadap pegawai, menambah sarana dan prasarana juga memperjelas informasi mengenai prosedur pelayanan Kata kunci : Persepsi Masyarakat, Kinerja Aparatur Pemerintah, Pelayanan E-KTP 1. Pendahuluan Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat saat ini sangatlah memungkinkan masyarakat untuk bisa mengakses informasi apa saja yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, seolah-olah tidak ada batasannya. Dengan terintegrasinya sistem teknologi dan informasi ini juga berdampak kepada lembaga publik seperti pemerintah daerah. Sistem pemerintahan daerah sekarang ini sudah mulai diintegrasikan dalam suatu teknologi yang dapat dikendalikan dari pusat pemerintahan. Sebagai contoh adalah dengan adanya penerapan electronic-government (e-government) yang mulai diterapkan di Indonesia.
Kartu tanda penduduk elektronik atau electronic-KTP adalah kartu tanda penduduk yang dibuat yang secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi . Program e-KTP diluncurkan oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia pada bulan februari 2011 dimana pelaksanaannya terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama dimulai pada tahun 2011dan berakhir pada 30 April 2012 yang mencakup 67 juta penduduk di 2348 kecamatan dan 197 kabupaten/kota. Sedangkan tahap kedua mencakup 105 juta penduduk yang tersebar di 300 kabupaten/kota lainnya diindonesia. Secara keseluruhan, pada
akhir
2012, ditargetkan setidanya 172 juta penduduk sudah
memiliki e-KTP. Program e-KTP dilatarbelakang oleh sistem pembuatan KTP konvensional/nasional diindonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang dalam halhal tertentu dengan menggandakan KTP-nya. Misalnya dapat digunakan untuk : menghindari pajak, memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat diseluruh kota, mengamankan korupsi atau kejahatan/kriminalitas lainnya, menyembunyikan identitas (seperti teroris), memalsukan dan menggandakan ktp. Oleh karena itu, didorong oleh pelaksanaan pemerintahan elektronik (e-Government) serta untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia menerapkan suatu system informasi kependudukan yang berbasiskan teknologi yaitu kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. Yang menjadi dasar hukum e-KTP adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa; “penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup”, peraturan Presiden
Nomor 26 Tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis Nomor Induk
Kependudukan. Dalam pembuatan e-KTP ada syarat dan prosedur yang dijalani, oleh setiap masyarakat yang membuat e-KTP yaitu; syarat, memiliki usia 17 tahun keatas , menunjukan surat pengantar dari kepala desa/kelurahan, mengisi formulir dan foto kopi kartu keluarga, adapun prosedur yang harus dijalani oleh masyarakat, pertama ; pemohon datang ketempat pelayanan membawa surat panggilan, kedua ; pemohon menunggu panggilan nomor antrean, ketiga;
pemohon menuju keloket yang telah ditentukan, keempat; petugas melakukan verifikasi data penduduk dengan basis data, kelima; petugas mengambil foto pemohon secara langsung, keenam; pemohon membubuhkan tanda tangan pada alat perekam tandatangan, ketujuh; selanjutnya dilakukan perekaman sidik jari dari pemindaian retina mata, kedelapan; petugas membubuhkan tandatangan dan stempel pada surat panggilan yang sekaligus sebagai bukti bahwa penduduk telah melakukan perekaman foto, tanda tangan dan sidik jari, kesembilan; pemohon dipersilahkan pulang untuk menunggu hasil proses pencetakan 2 minggu setelah pembuatan. Dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan e-KTP kepada masyarakat yang ada di kecamatan Malalayang memilki poin tersendiri yang dilihat dan dinilai oleh masyarakat setempat tentang bagaimana kinerja Pemerintah dalam pelayanan eKTP karena itu timbullah berbagai persepsi atau tanggapan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian data yang ada jumlah penduduk masyarakat malalayang adalah 49.906 jiwa, dan masyarakat sudah memiliki e-KTP tetap adalah 70 % dan sisanya 30 % dari jumlah penduduk yang belum memiliki e-KTP. Oleh karena itu peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian Tentang ‘Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam Pelayanan e-KTP’. 2.Tinjauan Pustaka A.
Konsep Persepsi Masyarakat Seorang pakar organisasi bernama Robbins( 2001: 88) mengungkapkan bahwa persepsi
dapat didefinisikan sebagai proses dengan mana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka. Sejalan dari defenisi diatas, seorang ahli yang bernama Thoha ( 1998 : 23 ) mengungkapkan bahwa persepsi pada hakekatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang didalam memahami informasi tentang lingkungannya baik lewat penglihatan maupun pendengaran. Maka dari beberapa defenisi diatas secara umum,
tentang persepsi adalah penafsiran
berdasarkan data-data yang diperoleh dari lingkungan yang diserap oleh indera manusia sebagai pengambilan inisiatif dari proses komunikasi B.
Konsep Kinerja Konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (per-
individu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu
organisasi. Kinerja pegawai dan kinerja organisasi memiliki keterkaitan yang sangat erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak bisa dilepaskan dari sumberdaya yang dimiliki oleh organisasi yang digerakan atau dijalankan pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. C.
Konsep Aparatur Pemerintah Setiap aparatur pemerintahan dalam menjalankan kinerjanya, harus selalu dilandasi
dengan tanggung jawab, dalam melaksanakan tugasnya agar dapat menciptakan kualitas kinerja yang optimal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pada umumnya. Sebuah lembaga pemerintah tidak lepas dari aparatur sebagai pelaksana penyelenggaraan pemerintahan, hal ini sesuai dengan pendapat Soerwono Handayaningrat yang mengatakan bahwa:“Aparatur ialah aspek-aspek administrasi yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan atau negara, sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Aspek-aspek administrasi
itu
terutama
ialah
kelembagaan
atau
organisasi
dan
kepegawaian”
(Handayaningrat,1982:154). Aparatur menurut definisi diatas dikatakan bahwa merupakan organisasi kepegawaian dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan atau negara dalam melayani masyarakat. Aspek-aspek administrasi merupakan kelembagaan atau organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan pengertian pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang diwilayah tertentu. Pengertian pemerintah memiliki kaitan yang sangat dalam dengan istilah pemerintahan. Sampai saat ini konsep dari pemerintah yang penulis ketahui belum ada konsep yang akurat dari para pakar ataupun dari para ahli. 3.
Metode Penelitian
A.
Tipe dan Dasar Penelitian Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe kualitatif deskriptif yang pada
akhirnya akan memberikan gambaran factual mengenai Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Kecamatan Dalam Pelayanan E-KTP B.
Fokus Penelitian Fokus penelitian terdiri atas tiga aspek yaitu tempat, pelaku dan aktivitas karena
terlalu luasnya masalah maka peneliti dalam melakukan penelitian (penelitian kualitatif) memandang perlu untuk membatasi masalah. Yang menjadi fokus penelitian penulis ialah
menganalisis bagaimana persepsi masyarakat terhadap kinerja aparat pemerintah kecamatan dalam pelayanan (e-KTP), dan juga hambatan yang sering di temukan dalam pembuatan (eKTP) sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan. C.
Informan penelitian Dalam penelitian ini, peneliti mengangap perlu memilih informan yang sesuai dengan
fokus penelitian. Seperti orang yang dijadikan informan paling tahu tentang informasi yang diharapkan peneliti guna memudahkan peneliti untuk menyelesaikan penelitian. Informan yaitu Tokoh masyarakat dan Warga Masyarakat D.
Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : a)
Data primer, yaitu diperoleh dengan cara mengadakan wawancara yang berupa daftar pertanyaan yang telah disusun berdasarkan pada fokus penelitian. Data primer yaitu data yang diperoleh dari objek yang akan diteliti (Boyong Susanto dan Sutinah : 2005)
b)
Data sekunder, yaitu diperoleh dengan cara mendatangi langsung lokasi yang sudah ditetapkan terlebih dahulu sebagai objek penelitian (observasi langsung) dalam rangka untuk memperoleh informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti guna pengamatan atau pengumpulan data. Menurut Boyong Suyanto dan Sutinah (2005) mendefinisikan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari lembaga atau institusi tertentu.
E.
Teknik Analisa Data Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data yaitu
proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan, dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan di pelajari, dan kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. 4.
Hasil Penelitian dan Pembahasan Pada dasarnya setiap aparatur pemerintah dituntut mempunyai profesionalisme sesuai
dengan tugas dan jabatannya. Melaksanakan setiap bidang kerja sesuai dengan tugas dan fungsi secara struktural organisasi yang kredibel menjadi salah satu tugas dan kewajiban
jabatan yang harus dilaksanakan dengan amanah dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Peningkatan kinerja aparatur merupakan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan program pengembangan sumber daya manusia aparatur. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam sesuatu organisasi. Kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Kinerja pegawai dan kinerja organisasi memilki keterkaitan yang sangat erat untuk tercapainya tujuan organisasi, sumber daya yang di gerakan atau dijalankan pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya pencapaian tujuan organisasi tersebut. Dalam bagian ini, akan dianalisis semua data yang telah diperoleh dari hasil penelitian seperti yang sudah disajikan pada bagian terdahulu. Adapun analisis yang dilakukan adalah analisis data yang bersifat induktif/kualitatif dengan tetap mengacu pada hasil innterpertasi data dan informasi yang telah dikumpulkan, baik melalui studi pustaka, wawancara dengan waraga masyarakat maupun catatan-catatan penulis sewaktu melakukan penelitian dilapangan, selama dua minggu maka dapat diberikan analisis tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Kecamatan Dalam Pelayanan E-KTP. Menurut
peneliti Kinerja Aparat Pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat
mengenai proses E-KTP merupakan suatu kegiatan yang kompleks karena menyangkut dengan kegiatan mengukur dan menilai dengan sistematis pelaksanaan pelayanan secara kuantitatif dan kualitatif. Menilai dan mengukur kinerja Aparat Pemerintah Kecamatan Malalayang dalam pelayanan E-KTP ada banyak indikator pendukung menyangkut hal ini, dan peneliti mengunakan lima (5) indikator menurut Dwiyanto (2008:50), yaitu: 1.
Produktivitas Yaitu
tidak
hanya
mengukur
efisiensi,
tetapi
juga
mengukur
efektivitas
pelayanan.Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai ratio antsara input dan output. Kantor Camat merupakan salah satu lembaga pemerintah yang mempuyai fungsi tersendiri dalam melaksanakan fungsi tersebut selayaknya memiliki insane-insan yang inovatif dan kreatif dalam rangka mewujudkan lembaga pemerintah yang produktif. 2.
Kualitas Pelayanan Kualitas Pelayanan cenderung menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi
pelayanan public. Banyak pandangan negative yang terbentuk mengenai organisasi public karena ketidakpuasan publik terhadap kualitas. Salah satu hal penting dalam menciptakan produk peraturan aparat pemerintah adalah kualitas pelayanan. Dalam hal ini adalah kinerja
pemerintah kecamatan yang bermutu dan dapat dipahami oleh masyarakat Kecamatan Malalayang. 3.
Responsivitas Yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda
dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat. Resposivitas dimaksud sebagai salah satu indikator kinerja, karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan birokrasi public dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang renda ditunjukan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan birokrasi publik. 4.
Responsibilitas Yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi public itu dilakukan dengan
prinsip-prinsipadministrasi yang benar dengan kebijakan birokrasi. Baik yang eksplisit maupun implicit (Lenvine:1990) Berdasarka informasi dari 9 informan menyatakan bahwa Aparat Pemerintah Kecamatan Malalayang sudah bekerja secara baik dan maksimal meskipun masih ada kekurangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini pelayanan mengenai e-KTP tidak mendapat masalah yang ‘berarti’ masyarakat menyambut baik akan adanya program pemerintah ini. Mereka dapat memahami jika di temukan adanya kesalahan atau kekliruan dalam pelayanan yang mereka berikan. 5.
Akuntabilitas Menunjukan pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi public tunduk pada
para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Berdasarkan informasi dari 9 informan yang ada, menyatakan bahwa adanya hambatan yang menjadi kendala dalam pembuatan e-KTP yaitu (1)
Prosedur Pelayanan, seperti pernyataan informan 1 dan 3 berpendapat : “
Sebenarnya antusias masyarakat untuk melakukan pembuatan e-KTP sangat baik, tapi karena adanya keterbatasan dalam jadwal pembuatan (per-link) membuat minat masyarakat berkurang”. (2) Sosialisasi, seperti pernyataan informan 5 dan 6 berpendapat bahwa : “ Sosialisasi sangat berpengaruh dalam menunjang program pemerintah ini (e-KTP), tapi sayangnya beberapa aparat pemerintah masih mengabaikan akan hal ini. Sehingga tidak heran jika masyarakat belum memahami bahkan tidak mengetahui, waktu dan fungsi dari e-KTP itu sendiri”. (3) Sarana dan Prasarana Pembuatan, seperti pernyataan informan 9 berpendapat bahwa : “ Meskipun pembuatan e-KTP sudah menggunakan alat modern tapi masi sering di
jumpai beberapa hambatan seperti, kerusakan pada mesin perekaman, apalagi jika mesin yang digunakan hanya dalam jumlah yang terbatas”. Berdasarkan beberapa hambatan diatas terlihat bahwa pemaksimalan program pemerintah khususnya dalam masa pembuatan e- KTP belum berjalan dengan baik, masih didapati adanya kekurangan. Atau dengan kata lain harapan dari masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi. A. Kesimpulan 1. Tanggapan masyarakat pengguna pelayanan e-KTP terhadap penyelenggaraan pelayanan publik secara umum menyatakan kalau penyelenggaraan pelayanan e-KTP sudah baik meskipun belum memuaskan. ada beberapa aspek pelayanan
yang masih memerlukan
perbaikan dalam hal penyelenggaraan pelayanan E-KTP yakni dari aspek, kejelasan, kepastian waktu, Sarana Pembuatan dan Jadwal. 2. Berdasarkan uraian tentang Faktor – faktor yang menjadi kendala dalam pembuatan eKTP dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya sumberdaya manusia dalam pelayanan pembuatan e-KTP di Kecamatan Malalayang yang tidak sebanding dengan banyaknya warga Kecamatan Malalayang yang membuat E-KTP dan minimnya fasilitas baik sarana maupun prasarana. B. Saran Perlu adanya peningkatan pelayanan agar kinerja pelayanan publik (e-KTP) pemerintahan menjadi lebih baik, peningkatan pelayanan publik diprioritaskan pada faktorfaktor yang mempengaruhi pelayanan publik tersebut yakni : 1. Adanya peralatan yang baik dalam menunjang program pemerintah dalam menjawab kemudahan masyarakat selama proses pembuatan e-KTP. 2. Adanya kepastian waktu penyelesaiaan urusan sesuai waktu yang telah dijanjikan jangan melewati waktu yang dijanjikan atau bahkan lebih cepat dari waktu yang dijanjikan. Adanya kejelasan dalam hal persyaratan teknis dan administratif yang diberikan oleh pegawai sehingga masyarakat pengguna menjadi jelas dan mengerti. Pegawai sebaiknya berkomitmen dan berkompeten dalam menyelesaikan urusan sesuai dengan yang dikehendaki pengguna pelayanan. DAFTAR PUSTAKA A Dale Timple. Faktor - faktor kinerja, mangkunegara 2006
Agung Kurniawan. Pelayanan Publik, 2005. Bungin Burhan .2011. Metodologi penelitian kualitatif, Jakarta: PT.Rajawali Pers Gilbert. Kinerja Aparatur Pemerintah, mangkunegara, 2006. Gibson . Kinerja Pemerintah, 1990. Indrawijaya. Pengambilan Inisiatif dari Proses Komunikasi. 2000. Moenir. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta : Bumi Aksara, 1992. Oktaf. Fungsi dan Manfaat E-KTP, 2011. Ralp Linton. Konsep Masyarakat. 1997. Robbins. Persepsi Masyarakat. 2001. Soerwono, Handayaningrat. Organisasi dan Kepegawaian. 1982. Sinambela Poltak Lijan. 2010. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Bumi Aksara Sutopo. Operasionalisasi Pelayanan. 2006. Thoha Miftah. Persepsi Masyarakat. Yokyakarta. 1998. Wirawan.Hubungan Antar Manusia dengan Lingkungan. 1995. Widodo. Kinerja Aparatur Pemerintah. 2006. .Sumber-sumber lain : Lembaga Administrasi Negara. Penyusunan Standar Pelayanan Publik. Jakarta: LAN. 2003. Lembaga Adminisrasi Negara. Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Jakarta: LAN. 2006. Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayaanan Publik Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis NIK secara nasional Permendagri No.09 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan E-KTP Peraturan Walikota Manado No.42 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan fungsi Kecamatan Kota Manado Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (http//www.padang.go.id diunduh tanggl 12 November 2011). http/id.wikipedia.org/wiki/pemerintahan
