PEMBANGUNAN SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAH DALAM PELAYANAN PUBLIC ( Suatu Studi Badan Kepegawaian Daerah Kota Manado) Oleh: Claudya E. R

PEMBANGUNAN SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAH DALAM PELAYANAN PUBLIC ( Suatu Studi Badan Kepegawaian Daerah Kota Manado) Oleh: Claudya E. R. Kaunang Abstrak Kualitas pelayanan publik akan menjadi tolak ukur bagi kinerja pemerintah. Fungsi pemerintah beserta aparaturnya merupakan salah satu tuntutan dari reformasi birokrasi. Persepsi masyarakat yang selama ini cenderung dijadikan objek pelayanan, dalam arti masyarakat yang melayani harus dihilangkan, dengan paradigma yang sebaliknya yaitu aparatur Negara sebagai pelayan masyarakat. Setiap aparat pemerintah harus mulai bersikap profesional dalam memberikan pelayanan dan menjadikan masyarakat yang harus dilayani. Oleh sebab itu seluruh aparat pada tiaptiap organisasi pemerintah haruslah bersinergi satu sama lain agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik selama ini haruslah terus menerus dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan dalam pelayanan. Aparatur Sipil Negara (ASN) mempunyai peran yang menentukan, yaitu sebagai pemikir, pelaksana, perencana, dan pengendali pembangunan. Dengan demikian, ASN mempunyai peran yang sangat penting dalam memperlancar jalannya roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Mengingat pentingnya peranan tersebut, ASN perlu dibina dengan sebaik-baiknya agar diperoleh ASN yang setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah, serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, kuat, berdaya guna, berhasil guna, bersih, berkualitas tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur Negara. Berdasarkan hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa penggajian, tunjangan dan kesejahteraan akan diberikan bagi seluruh pegawai sesuai dengan jabatan masing- masing berdasarkan prestasi kerjanya maupun berdasarkan pangkat/ golongan yang dimiliki oleh pegawai. Dalam kaitan uji tersebut, hubungan penggajian ASN dan pengembangan sangat kuat. Hal itu berarti semakin tinggi gaji PNS, semakin mudah memberdayakannya. Adapun untuk peningkatan kesejahteraan perlu mendapatkan perhatian khusus karena sangat mempengaruhi sikap mental para pegawai dan tentunya juga terhadap dedikasi, displin, dan jiwanya, lebih-lebih bila kesejahteraan pegawai dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan dan bertahap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan sehingga pegawai dapat memusatkan perhatian sepenuhnya untuk melaksanakan tugasnya. Kata Kunci : Pembangunan Sumber Daya, Pelayana Publik

Pendahuluan Kualitas pelayanan publik akan menjadi tolak ukur bagi kinerja pemerintah. Fungsi pemerintah beserta aparaturnya merupakan salah satu tuntutan dari reformasi birokrasi. Persepsi masyarakat yang selama ini cenderung dijadikan objek pelayanan, dalam arti masyarakat yang melayani harus dihilangkan, dengan paradigma yang sebaliknya yaitu aparatur Negara sebagai pelayan masyarakat. Setiap aparat pemerintah harus mulai bersikap profesional dalam memberikan pelayanan dan menjadikan masyarakat yang harus dilayani. Oleh sebab itu seluruh aparat pada tiaptiap organisasi pemerintah haruslah bersinergi satu sama lain agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik selama ini haruslah terus menerus dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan dalam pelayanan. Menghadapi kenyataan itu maka pengembangan aparatur pemerintah yang memberikan pelayananan publik harus terus menerus dilakukan, agar hal tersebut tidak sebatas konsep, tapi menjadi kenyataan. Pengembangan aparatur pemerintah merupakan salah satu strategi yang tepat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memberikan penghargaan kepada unit-unit pelayanan yang dipandang mampu dalam memberikan pelayanan yang berkualitas disegala bidang. Suatu organisasi akan dapat menjalankan tugas fungsinya dengan efektif dan efisien apabila didukung oleh aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya. Hal ini diharapkan menjadi kunci keberhasilan dalam penyediaan pelayanan. Berbagai bentuk pelayanan, baik berupa barang, jasa, dan administratif sangat ditentukan oleh bagaimana pegawai dalam organisasi tersebut melakukan pekerjaannya. Oleh sebab itu menjadi tantangan setiap organisasi pemerintah baik pusat dan daerah, bagaimana mengelola pegawainya dengan sebaik-baiknya. Strategi yang biasa dilakukan dalam pengelolaan pegawai untuk mewujudkan pelayanan yang optimal adalah pengembangan pegawai. Hal ini merupakan suatu proses untuk mengikutsertakan para pegawai disemua level dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Aparatur Sipil Negara (ASN) mempunyai peran yang menentukan, yaitu sebagai pemikir, pelaksana, perencana, dan pengendali pembangunan. Dengan demikian, ASN mempunyai peran yang sangat penting dalam memperlancar jalannya roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Mengingat pentingnya peranan tersebut, ASN perlu dibina dengan sebaik-baiknya agar diperoleh ASN yang setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah, serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, kuat, berdaya guna, berhasil guna, bersih, berkualitas tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur Negara. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam paradigma baru mengenai orientasi pelayanan para aparatur/birokrat adalah pengembangan (empowerment). Pengembangan dalam hal ini dimaksudkan sebagai proses transformasi dari berbagai pihak yang mengarah pada saling menumbuh kembangkan, saling memperkuat, dan menambah nilai daya saing global yang saling

menguntungkan. Tujuan pengembangan itu sendiri adalah untuk meningkatkan mutu, keterampilan, serta memupuk kegairahan dalam bekerja sehingga dapat menjamin terwujudnya kesempatan berpartisipasi dan melaksanakan pembangunan secara menyeluruh, dalam hal ini pengembangan terhadap aparatur pemerintah disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Usaha pengembangan aparatur pemerintah harus ditingkatkan demi tercapainya tujuan organisasi pemerintahan. Pengembangan yang dilakukan terhadap aparatur pada akhirnya akan meningkatkan prestasi kerja yang lebih baik. Untuk meningkatkan prestasi kerja maka perlu diadakan peningkatan sumber daya manusia aparatur selaku tenaga kerja melalui usaha-usaha pengembangan. Berkaitan dengan hal itu maka seorang aparatur perlu mendapatkan pengembangan. Didasarkan pada adanya pengembangan aparatur pemerintah maka kemungkinan prestasi kerja meningkat atau sebaliknya adanya pengembangan tetapi prestasi kerja tetap atau bahkan menurun. Pengembangan terhadap aparatur daerah senantiasa mengacu pada perbaikan kualitas yang harus dinilai sejak rekruitmen (pengadaan pegawai) dengan menggunakan suatu sistem yang benar-benar dapat menjamin diperolehnya sumber daya yang mempunyai kualitas dasar yang baik dan berorientasi pada pengembangan ASN di daerah, serta mengimplementasikannya pengembangan aparatur pemerintah daerah melalui pembinaan karir terhadap penugasan yang mendidik, pengembangan program pendidikan dan pelatihan yang memungkinkan tersedianya tenaga-tenaga siap pakai khususnya pada ASN daerah, yang tidak lain adalah ASN yang bekerja pada pemerintah daerah otonom yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dengan konsekuensi peningkatan kesejahteraan yang memadai melalui sistema penggajian, pemberian tunjangan kinerja daerah dan pemberian jaminan hari tua secara nyata. Dengan demikian, pengembangan aparatur pemerintah daerah merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencapai hasil secara optimal, dimana dengan memperhatikan pengembangan ASN pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Manado sehingga dapat ditafsirkan bagaimana upaya pengembangan aparatur pemerintahnya, bila tidak melakukan suatu upaya ataupun langkah-langkah yang secara sistematis untuk pengembangan sumber daya aparatur pemerintah daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Manado. Konsep Pengembangan Secara harfiah, kata pengembangan dapat diartikan sebagai upaya memajukan dan mengembangkan sesuatu. Pengembangan aparatur pemerintah daerah merupakan bagian dari pembangunan aparatur pemerintah daerah yang meliputi lembaga, tata kerja dan aparatur pemerintah daerah yang semata-mata diarahkan pada penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat efektif, efisien, serta tanggap terhadap kondisi wilayah dan perubahan-perubahan yang terjadi pada daerah tersebut. Demikian pula aparatur pemerintah daerah harus mampu memahami aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat dan mampu melakukan pembangunan diberbagai

bidang. Menurut shardlow, pengertian pengembangan adalah: “Pengembangan pada intinya membahas tentang bagaimana individu, kelompok, atau komunitas mengontrol kehidupan mereka sendiri dan memperoleh kekuatan untuk membentuk masa depan mereka sendiri”. Pengertian yang lebih spesifik mengenai pengembangan yang dikemukakan oleh Deepa Narayan (2002:14-15), yaitu: “Empowerment is the expansion of assets and capabilities of people to participate in, negotiatie with influence, control, and hold accountable institutions that affaect their lives.” Dari pengertian tersebut, pengembangan menyangkut dua hal, yaitu:  Pertama, perluasan aset-aset dan kemampuan masyarakat yang tidak berdaya. Aset yang dimaksud adalah materi, baik fisik maupun keuangan. Kemampuan yang dimaksud adalah segala yang melekat dalam diri masyarakat dan yang memampukan mereka untuk menggunakan aset-aset mereka dengan cara yang beraneka ragam untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Kemampuan menyangkut human capabilities (kesehatan yang baik, pendidikan, dan produktivitas, atau hal lain seperti skill), social capabilities (kepemilikan sosial, kepemimpinan, hubungan kepercayaan, kepemilikan identitas, nilai-nilai yang mendukung kehidupan dan kemampuan untuk mengorganisir), political capabilities (kemampuan untuk mewakili dirinya sendiri atau orang lain, akses informasi, membentuk asosiasi, dan berpartisipasi dalam kehidupan politik bermasyarakat dan bernegara).  Kedua, tujuan pengembangan agar masyarakat berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi, mengontrol, serta meminta pertanggung jawaban lembagalembaga yang mempengaruhi kehidupan mereka. Istilah “pengembangan” sering digunakan sebagai terjemahan dari kata empowerment. Menurut Prijono dan Pranarka (1996:72) yang mengartikan: “Pengembangan sebagai proses belajar mengajar yang merupakan suatu usaha terencana dan sistematis yang dilaksanakan secara berkesinambungan baik sebagai individu maupun kolektif, guna mengembangkan daya (potensi) dan kemampuan yang terdapat dalam diri individu serta kelompok. Begitu pula halnya dengan pendapat Yudoyono (2001:71) lebih memperjelas bahwa: “Dari sisi aparatur pemerintah, perbaikan kualitas harus dimulai dengan menggunakan suatu sistem yang benar-benar menjamin diperolehnya sumber daya yang memang mempunyai kualitas dasar yang baik, pembinaan melalui penempatan/penugasan yang mendidik dan pengembangan melalui program pendidikan dan pelatihan yang memungkinkan tersedianya tenaga-tenaga siap pakai. Selanjutnya Tjiptono dan Diana (1996:128) mengemukakan bahwa: “Pengembangan diartikan sebagai pelibatan karyawan yang benar-benar berarti (signifikan). Dengan demikian pengembangan tidak hanya sekedar memiliki masukan tetapi juga memperhatikan, mempertimbangkan dan menindak lanjuti masukan tersebut apakah diterima atau tidak. Tanpa adanya pengembangan, pelibatan karyawan hanyalah merupakan alat manajemen yang tidak ada gunanya.

Konsep Aparatur Pemerintah Pegawai Negeri merupakan unsur aparatur negara. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang 1945, yang dimaksud dengan aparatur negara adalah alat-alat perlengkapan negara yang meliputi aparatur legislatif, aparatur eksekutif, aparatur yudikatif, aparatur konsultatif, dan aparatur pemeriksaan. Pegawai Negeri terdapat pada setiap aparatur negara tersebut. Oleh karena itu tepat sekali bila dikatakan Pegawai Negeri merupakan salah satu unsur aparatur negara di antara unsur-unsur aparatur negara lainnya. Pengertian Pegawai Negeri menurut UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian pasal 1 ayat 1, adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat pentingnya peranan tersebut, ASN perlu dibina dengan sebaikbaiknya agar diperoleh ASN yang setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah, serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, kuat, berdaya guna, berhasil guna, bersih, berkualitas tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat. Aparatur daerah itu tidak lain adalah pegawai negeri/perangkat penyelenggaraan pemerintahan negara yang berada di daerah. Tentang aparatur pemerintah daerah Pamudji (1994:21) mengemukakan bahwa: “Dalam kaitannya dengan istilah aparatur pemerintah daerah, maka dapat diartikan sebagai alat atau sarana pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatankegiatannya, yang kemudian terkelompok dalam fungsi-fungsi diantara fungsi pelayanan publik. Di dalam pengertian aparatur tercakup aspek-aspek manusia (personil), kelembagaan (institusi), dan tata laksana tetapi dalam hubungan yang profesionalisme, aparatur disini lebih mengikat kepada aspek personil”. Sedangkan Koswara (2001:259) menyatakan bahwa: “Aparatur Pemerintah Daerah adalah, “Seluruh perangkat Daerah yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan, termasuk ASN pusat yang diperbantukan kepada Pemerintah Daerah”. Pengembangan Aparatur Pemerintah Daerah Menurut Wibowo (2000:200), menyatakan bahwa: “Pengembangan aparatur pemerintah berarti peningkatan efektivitas, menghendaki dilakukannya perubahan administrasi (birokrasi) atau reformasi kinerja aparatur pemerintah”. Menurut Widjaja (1995:60), menyatakan bahwa: “Pengembangan aparatur pemerintah adalah segala usaha untuk lebih meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan”. Menurut Sarundajang (1997:214), menyatakan bahwa: “Pengembangan aparatur pemerintah adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan melalui pengadaan, pembinaan karier, diklat, sistem penggajian serta

pengelolaan administrasi yang dipergunakan kepada pegawai negeri sehingga unsur aparatur negara diserahi tugas dalam suatu jabatan”. Dari beberapa definisi di atas, pengembangan aparatur pemerintah berarti usaha-usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparatur terhadap tugas pemerintahan dan pembangunan melalui pengadaan, pembinaan karier, diklat dan sistem penggajian guna terciptanya efektivitas dan efisiensi dari tujuan pemerintahan dan pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pengembangan dapat dilakukan dengan merevitalisasi sumber daya yang ada terutama sumber daya manusia (aparatur), sehingga memberikan energi baru secara optimal agar dapat menghasilkan organisasi yang berdaya guna dan berhasil guna. Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud dengan Pengembangan Aparatur Pemerintah Daerah adalah suatu usaha yang terencana dan sistematis yang dilaksanakan secara berkesinambungan oleh pemerintah daerah, guna mengembangkan potensi dan kemampuan yang terdapat dalam diri setiap pegawai/ aparat pemerintah daerah. Proses pengembangan dalam konteks penilaian ini adalah proses penempatan aparat/ pegawai yang bersifat mendidik yaitu penugasan yang berdasarkan pada kualifikasi pendidikan dan keterampilan/ keahlian dan proses pengembangan pegawai melalui pendidikan formal dan informal. Metode Penelitian Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode analisis kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah suatu pendekatan yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan tehnik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah. Penelitian kualitatif memiliki karakteristik dengan mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya, tetapi laporannya bukan sekedar bentuk laporan suatu kejadian tanpa suatu interpretasi ilmiah. Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu). Pendekatan kualitatif, lebih mementingkan proses dibandingkan dengan hasil akhir; oleh karena itu urutan-urutan kegiatan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi dan banyaknya gejala-gejala yang ditemukan. Tujuan utama penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif adalah mengembangkan pengertian, konsep-konsep, yang pada akhirnya menjadi teori, tahap ini dikenal sebagai grounded theory research (Sarwono, 2003 dalam Djam’an Satori dan Aan Komariah, 2010:39). Sehubungan dengan penelitian ini, penulis akan terjun langsung ke Badan Kepegawaian Daerah Kota Manado untuk meneliti masalah yang berhubungan dengan fokus penelitian yaitu Pengembangan Aparatur Pemerintah Daerah Pada Badan Kepegawaian Daerah di Kota Manado. Hasil dari penilaian kinerja, selanjutnya dianalisa dan dikomunikasikan kembali kepada pegawai yang dinilai agar mereka mengetahui kinerjanya selama ini serta mengetahui kinerja yang diharapkan oleh organisasi. Evaluasi terhadap sistem

penilaian kinerja yang telah dilakukan juga dilaksanakan pada tahap ini. Apakah penilaian kinerja tersebut sudah dapat mencapai tujuan dari diadakannya penilaian kinerja atau belum. Apabila ternyata belum, maka harus dilakukan revisi atau mendesain ulang sistem penilaian kinerja. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Manado yang mengatakan bahwa : “Proses rekruitmen aparat dilakukan agar dapat menghasilkan atau mendapatkan pegawai yang profesional guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Dimana rekruitmen aparat bertujuan untuk mengisi formasi yang lowong. Sehingga selalu menciptakan kesempatan bagi semua aparat”. Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulakan bahwa pelaksanaan rekruitmen dilakukan dan dimaksudkan untuk mengisi formasi yang lowong, pengadaan dilaksanakan atas dasar kebutuhan, baik dalam arti jumlah dan mutu pegawai, maupun kompetensi jabatan yang diperlukan. Rekruitmen pegawai merupakan proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong. Lowongan formasi dalam satuan organisasi negara pada umumnya disebabkan oleh adanya ASN yang berhenti, meninggal dunia, mutasi jabatan, dan adanya pengembangan organisasi. Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pembinaan karier dilaksanakan berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja yang dititikberatkan pada sistem karier. Untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna, diperlukan sistem pembinaan aparatur sipil negara (ASN) yang mampu memberikan keseimbangan terjaminnya hak dan kewajiban aparatur sipil negara (ASN) dengan memotivasi kinerja yang memungkinkan potensi pegawai dikembangkan secara optimal dalam rangka mencapai tujuan pemerintah yang dilaksanakan secara efektif dan efisien. Sistem pembinaan karier harus disusun sedemikian rupa, sehingga dapat menjamin terciptanya kondisi obyektif yang mendorong peningkatan prestasi pegawai. Hal ini dapat tercipta apabila penempatan pegawai didasarkan atas tingkat keserasian antara persyaratan jabatan dengan kinerja pegawai. Untuk mewujudkan ASN yang profesional dan memiliki kompetensi tinggi dituntut perannya dalam pemerintahan perlu dilakukan melalui sistem pembinaan yang mencakup seluruh aspek ASN secara terpadu. Promosi karier pada dasarnya melibatkan ASN secara keseluruhan yang terhitung sejak seseorang diterima sebagai ASN hingga pensiun. Dengan demikian ASN dibina dalam rangka menigkatkan profesionalisme dan hasil kerja. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan di atas dapat diketahui bahwa kualitas dan kuantitas pegawai Badan Kepegawaian Daerah masih jauh dari kebutuhan hal ini terlihat dari jumlah pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan manajemen kepegawaian masih sangat sedikit dan kemampuan untuk berbahasa asing yang masih kurang. Disiplin, semangat dan gairah kerja pegawai relatif rendah hal ini dirasakan penulis dikarenakan kegiatan staf BKD Kota Manado hanya mengandalkan beberapa kegiatan rutinitas saja dan sifatnya insidentil yang

intinya tidak banyak yang dikerjakan selama pegawai berada di kantor dan kedisiplinan pegawai terhadap waktu masih sangat kurang. Secara umum dapat dikatakan tingkat pendidikan seorang pegawai dapat menceminkan kemampuan intelektual dan jenis keterampilan yang dimiliki oleh pegawai tersebut. Memang sudah menjadi kebiasaan dan hal yang umum bahwa jenis- jenis dan tingkat pendidikan seorang pegawai yang biasa digunakan untuk mengukur dan menilai kemampuan seorang pegawai. Berdasarkan hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa penggajian, tunjangan dan kesejahteraan akan diberikan bagi seluruh pegawai sesuai dengan jabatan masing- masing berdasarkan prestasi kerjanya maupun berdasarkan pangkat/ golongan yang dimiliki oleh pegawai. Dalam kaitan uji tersebut, hubungan penggajian ASN dan pengembangan sangat kuat. Hal itu berarti semakin tinggi gaji PNS, semakin mudah memberdayakannya. Adapun untuk peningkatan kesejahteraan perlu mendapatkan perhatian khusus karena sangat mempengaruhi sikap mental para pegawai dan tentunya juga terhadap dedikasi, displin, dan jiwanya, lebih-lebih bila kesejahteraan pegawai dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan dan bertahap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan sehingga pegawai dapat memusatkan perhatian sepenuhnya untuk melaksanakan tugasnya. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa Pengembangan Aparatur Pemerintah Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Manado yaitu usaha untuk mewujudkan aparatur yang profesional dan berkualitas melalui pengadaan, pembinaan karier, diklat, sistem penggajian, tunjangan dan kesejahteraan guna meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Yang mana dapat dilhat dari indikator sebagai berikut : 1. Pengadaan Pegawai Proses seleksi, penarikan dan penempatan pegawai yang telah sesuai dilhat dari latar belakang pendidikan/keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap pegawai. 2. Pembinaan Karier Sistem pembinaan karier dilaksanakan berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja yang dititikberatkan pada sistem karier. Hal ini dilihat pada proses penempatan pegawai yang didasarkan atas tingkat keserasian antara persyaratan jabatan dengan kinerja pegawai. 3. Pelatihan dan Pendidikan Pelaksanaan diklat yang sesuai dengan kebutuhan kerja dan mampu meningkatkan kemampuan/keterampilan pegawai dalam bekerja. 4. Penggajian, Tunjangan dan Kesejahteraan Proses penggajian dan tunjangan kesejahteraan yang diterima sudah sesuai dengan kebutuhan para pegawai.

Saran Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai masukan, yang diantaranya sebagai berikut : 1. Hendaknya pengembangan yang telah dilakukan harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan agar kemampuan dan keahlian para pegawai dapat bertambah lebih baik. Seperti melakukan seleksi yang ketat dalam pengadaan serta penempatan pegawai, melaksanakan diklat yang harus diikuti oleh setiap pegawai yang dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan. 2. Memberikan kesempatan kepada setiap pegawai yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang baik untuk mendapatkan promosi sehingga dapat memacu semangat pegawai dalam bekerja. 3. Sebaiknya para pegawai yang telah memiliki kemampuan yang baik harus tetap dipertahankan agar prestasi kerja yang telah diraih akan tetap ada dan dapat ditingkatkan dengan lebih baik lagi. Gaji dan tunjangan kesejahteraan pegawai hendaknya disesuaikan dengan beban kerja serta standar kebutuhan hidup pada saat sekarang ini. Karena harga kebutuhan hidup pada saat ini sering tidak stabil dan cenderung berada pada tingkat yang tinggi. Daftar Pustaka Rukminto, Adi Isbandi. 2003. Pengembangan, Pegembangan Masyarakat, dan Intervensi Komunitas (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis). Jakarta : LPFE UI Hasibuan, Malayu. 1990. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara. Onny S. Prijono dan Pranarka, 1996. Pengembangan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi, CSIS, Jakarta Koswara, E, 2000. Otonomi Daerah : Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat, PT. Sembrani Aksara Nusantara, Jakarta Rasyid, M, Ryaas, 1987. Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan dan Politik Orde Baru, Yasrif Watampone, Jakarta Yudoyono, Bambang, 2001. Otonomi Daerah, Desentralisasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia aparatur Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta Siagian, 1985.Pengembangan Sumber Daya Insani, Gunung Agung, Jakarta. Notoadmodjo, 1998. Pengembangan Sumber Daya Manusia, Rineka Cipta, Jakarta. Kanshil dan Christine, 1903-2001. Pemerintah Daerah Di Indonesia :Hukum Administrasi daerah. Toha Miftah, 1999. Kepemimpinan dalam Manajemen, Rajawali Pers, Jakarta. Zainun, Buahari, 1985. Manajemen dan Motivasi, Balai Pustaka, Jakarta. Wajong, J, 1975. Azas dan Tujuan Pemerintahan Daerah. Jembatan, Jakarta. Supriatna, Tjahya, 1993. Sistem Administrasi Pemerintahan Di Daerah, Bina Aksara, Jakarta. Notoadmodjo, 1988. Pengembangan Sumber Daya Manusia, Rineka Cipta, Jakarta.

Buchari Zainun, 1985. Manajemen dan Motivasi, Balai Pustaka, Jakarta. Syafiie, Inu Kencana, 2007. Pengantar Ilmu Pemerintahan, Refika Aditama, Bandung. Bungin Burhan, ……., Metode Penelitian Kualitatif, Rajawali Pers, Jakarta. Peraturan Undang-Undang : Undang-Undang RI Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Lainnya. Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Kota Manado