PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BLITAR)
Oleh Eko Adi Susilo Dunia kerja erat katiannya dengan kecerdasan intelektual yang dimiliki oleh seseorang . seseorang pekerja yang memiliki IQ tinggi diharapkan dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik disbanding merreka yang memiliki IQ rendah. Hal tersebut karena mereka mampu menyerap ilmu yang diberikan sehingga kemampuannyadalam memecahkan masalah yang berkatian dengan pekerjaannya akan lebih baik. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Wiramiharja (2003:80) menemukan kecerdasan yang lebih bersifat kognitif memiliki korelasi positif yang bersifat signifikan dengan prestasi kerja. Dalam penelitiannya ia memberikan bukti bahwa IQ memberikan kontribusi sebesar 30% didalam pencapaian prestasi kerja dan kinerja seseorang. Kecerdasan intelektual atau inteligensi diklasifikasikan ke dalam dua kategori yaitu general cognitive ability dan spesifik ability. Kinerja seseorang dapat diprediksi berdasarkan seberapa besar orang tersebut memiliki general factor.
I.
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Penyelenggaraan Pelayanan administrasi kepegawaian pada Pegawai Negeri Sipil. Sangat tergantung pada kesempurnaan jajaran aparatur Pemerintahan( atasan dan staf). Kususnya pegawai negeri sipil dalam menjalankan tugasnya. Prestasi kerja yang berkualitas dan produktifitas yang tinggi serta mental yang baik akan mempengaruhi hasil kerja yang baik dan profesional
Mengacu pada peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 10 tahun 1979 dan surat edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02/SE/1980 Tentang Penilaian Pelaksanan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, khususnya Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar telah melakukan evaluasi kinerja terhadap Pegawai dengan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan ( DP-3 ) yang unsur – unsurnya terdiri dari: Kesetiaan , Prestasi kerja , Tanggung jawab , Ketaatan , Kejujuran, Prakarsa 1
dan Kepemimpinan dengan metode penilaian mengunakan skala peringkat ( rating scale ). Berhubungan dengan Kualitas pelayanan tentunya tidak dapat dipisahkan dari kulaitas Sumber Daya Manusia (SDM ) suatu instansi Pemerintahan yang ingin meningkatkan kinerjanya harus mempunyai komitmen terhadap perkembangan Sumber Daya Manusia ( SDM ). Ini berarti investasi Sumber Daya Manusia harus mendapatkan prioritas yang tinggi di instasi tersebut agar pengetahuan dan kemampuan Sumber Daya manusia tidak menjadi usang. Meluasnya kemampuan dan kesempatan bagi Pegawai akan mengarah langsung pada peningkatan efektifitas pelaksanaan tugas selanjutnya kepuasan kerja akan timbul apabila para pegawai mendayagunakan kemampuan mereka sepenuhnya.dan salah satu wujud dari pemberian kesempatan kepada pegawai agar dapat meningkatkan keefektifan tugas tersebut adalah dengan mengikut sertakan diklat, baik itu diklat dalam hal ini diklat Standar Pelayanan Minimal ( SPM ).Pada prinsipnya selama kami melaksanakan tugas Penelitian di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar,bermanfaat luas sekali yang kami minati. Berdasarkan uraian diatas maka Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Peningkatan pelayanan pada Badan kepegawaian
Daerah Kabupaten Blitar yang terfokus pada pelayanan Pegawai Negeri Sipil di bidang Pendidikan dan Pelatihan (diklat). berdasarkan kondisi tersebut maka penulis tergerak untuk memfokuskan penelitian dengan Judul PENGARUH KUALITAS MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BLITAR”
1.2 RUMUSAN MASALAH Dari latar belakang masalah tersebut diatas maka dapat kami rumuskan : a. Sejauhmana Pengaruh Manajemen Sumber Daya Aparatur Terhadap Kualitas Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar ? b. Faktor Faktor apa yang ber Pengaruh Manajemen Sumber Daya Aparatur Terhadap Kualitas Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar ? 1.3 TUJUAN PENELITIAN a. Untuk mengetahui Sejauhmana Pengaruh Manajemen Sumber Daya Aparatur Terhadap Kualitas Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Badan 2
Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar b Untuk mengetahui Faktor Faktor apa yang ber Pengaruh Manajemen Sumber Daya Aparatur Terhadap Kualitas Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar. c. Untuk mengetahui sejauh mana upaya dan dampak yang terjadi atas Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) terhadap perubahan sumber daya aparatur baik tingkah laku dan pola pikir yang lebih baik.
II .METODE PENELITIAN a. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian Korelasional, jenis penelitian ini sangat tepat karena jenis penelitian ini menjelaskan hubungan antara peubah-peubah melalui pengujian hipotesis dan sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh dari Kualitas Kinerja Administrasi BKD `Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena pertimbangan peneliti Ingin Memperoleh Gambaran Tentang Kualitas Kinerja Administrasi Badan Kepegawaian Daerah Kab. Blitar dalam rangka otonomi daerah di Kabupaten Blitar. Metode kualitatif digunakan dalam rangka menggambarkan
kehidupan manusia dalam kasuskasus terbatas. Bersifat kasuistik, namun mendalam (in depth) dan total/ menyeluruh. Faisal (1992: 269) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan format studi kasus, baik terhadap individu maupun kelompok, yang lazimnya diteruskan dengan analisis kualitatif. Penelitian ini ditekankan pada metode Kuantitatif dan kualitatif deskriptif yang menekankan proses penelitian dari pada hasil penelitian, sehingga bukan kebenaran mutlak yang dicari tetapi pemahaman mendalam tentang Kualitas Kinerja Administrasi Badan Kepegawaian Daerah Kab. Blitar dalam rangka otonomi daerah. Secara deskriptif berarti penelitian ini ingin menggambarkan secara mendalam suatu obyek penelitian. Pendekatan kualitatif deskriptif akan memandang masalahmasalah sebagai bagian yang tak terpisahkan dan tak terukur dari seluruh sistem di mana masalah tersebut merupakan bagian yang saling berkaitan satu sama lain. Menggunakan Metode Kualitatif Jenis penelitian ini dipilih karena data yang dikumpulkan berasal dari responden dengan menggunakan kuisoner yaitu dari sampel atas populasi untuk mewakili populasi tersebut. b Lokasi dan Situs Penelitian Lokasi penelitian ini Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar. Pertimbangan lain adalah kedekatan peneliti dengan obyek penelitian yang berguna mengatasi keterbatasan waktu, tenaga dan biaya terhadap penelitian yang dilakukan. Sedangkan situs dalam penelitian ini 3
ditetapkan di Kantor Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar. c. Populasi dan Penentuan Sampel Populasi yang dimaksud disini adalah jumlah seluruh dari unit analisa yang cirinya akan diduga (Singarimbun,1987). Populasi dalam penelitain ini adalah seluruh masyarakat Kabupaten Blitar Populasi yang dimaksud disini adalah jumlah seluruh dari unit analisa yang cirinya akah diduga (Singarimbun,1987). Populasi dalam Tabel 1. Jumlah Populasi BKD No Wilayah Dusun 1 Sumberpandan 2 Blumbang 3 Ngembul Total Sumber Data. Kantor BKD 2015 Untuk menentukan besarnya sampel yang akan diambil dalam penelitian ini dipergunakan cara Stovin (Umar,1998) sebagai berikut: n N =
1+ N (d)²
Keterangan n = Jumlah seluruh sampel N = Ukuran Populasi D = Tingkat presisi dsalam penelitian ini dipergunakan 10 % Kemudian besarnya sampel pada ketiga pelayanan dapat diketahui berdasarkan Rumus Nazir (1999). Sebagai berikut
ni
penelitain ini adalah masyarakat yang berhubungan dengan Pelayanan Badan Administrasi Kepegawaian Blitar. Sampel diambil dengan menggunakan Stratified Random Sampling sehinga perlu dicarai Faktor pembanding dari tiap tiap sub populasi yang disebut sampel fraction(f) (Nasir,1985) dengan cara mengambil sampel pada unit unit tertentu dan jabatan tertentu untuk bisa mewakili jumlah populasi sebanyak 400. Dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Jumlah 25 164 211 400
(Nazir,1999)
dimana : ni : Sampel pada ketiga Dusunke i Ni : Populasi pada ketiga Dusun Inap N : Populasi Keseluruhan n : Jumlah sampel keseluruhan Setelah mengetahui jumlah sampel selanjutnya akan didistribusikan secara proposional seperti pada table berikut :
Ni n N
4
Tabel 2. Jumlah Sampel No
Wilayah Dusun
Jumlah Masyarakat
1
Sumberpandan
25
2
Blumbang
164
Sampel (Fxn)=n 25 400 25
x 50 = 3
x50 = 20
400 3
Ngembul
211
25
x 50 = 27
400 Total d. Metode Analisa A. Analisa Regresi Analisa ini digunakan untuk mengamati dan mengetahui sejauh mana pengaruh yang ada dalam masing-masing peubah bebas terhadap peubah terikat dengan menggunakan Persamaan sebagai berikut : Y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 ……….. + bnxn + e Di mana : Y = Peubah yang dipengaruhi X = Peubah yang mempengaruhi a = Konstanta regresi b = Konstanta regresi Linier Untuk mendapatkan Nilai b0, b1, b2 dan bk dapat digunakan Persamaan normal sebagai berikut (Kerlinger, 1987 : 77) Y = n.b0+b1X1+b2X2+b3X3+… …..+bkXk YX1 = b0X1+b1 X 12 +biX1X2+b3X1X3+……..+b kX1X3 xk2
400
50
YX2 = boX2+b1X2X1+bi x22 +b3X2X3+……..+bkX2Xk Yxk = boXk+b1XkX1+bi+b3X kX3+…...+bkX2(Kerlinger,198 7) Apabila untuk menguji hipotesis empiris dapat digunakan hipotesis statistik sebagai berikut : Ho : xi xij (Xi mempunyai pengaruh paling kuat atau sama dengan Xij) Ho : xij (Xi mempunyai pengaruh paling kuat dibanding dengan Xij xi ) 3.6.6. ANALISA UJI T Adapun untuk menguji koefisien tersebut digunakan untuk menguji t dengan menggunakan formula sebagai berikut : n2 t 1 r 2 : Kerlinger,1987
Sumber Di mana t = Pendekatan distribusi Probabilitas r = Koefisien korelasi n = banyaknya sampel 5
Kriteria yang digunakan adalah : a). Menetapkan semua peubah yang bermakna dengan jalan melihat T hitung dan t DF. Apabila t hitung> t DF maka bermakna dari yang bermakna tersebut ditetapkan koefisien yang paling besar kemudian dibandingkan dengan peubah yang lain. b). Menerima H0 apabila :xi > xij
III. HASIL PEMBAHASAN PENELITIAN
DAN
1. Analisa Korelasi Berganda Analisa Korelasi berfungsi Untuk mengetahui arah dan kuatnya hubungan antar peubah-peubah dalam konsep Kualitas Kinerja Administrasi BKD secara beamasama terhadap peubah Kinerja Administrasi Badan Administrasi Kepegawaian Kabupaten Blitardan memberikan gambaran hubungan antara Variabel yang digunakan dalam model penelitian dimana yang menunjukkan hubungan antara
variabel independen dengan variabel dependen. Besarnya koefisien korelasi mengindikasikan eratnya hubungan antara variabel yang digunakan dalam model . semakin besar nilai keofisien koralasi mengindikasikan tingka kee4ratan hubungan antar Variabel independen dengan variabel dependen. R (Koefisien Korelasi) akan mempunyai nilai antara 0 dan 1, Bila R=0 berarti tidak ada hubungan yang mutlak. R=1 itu berarti menunjukkan hubungan yang muttlak antara peubah yang diteliti. Jadi semakin besar atau mendekati angka 1, nilai koefisien determinasinya semakin erat hubungannya dengan peubah yang diteliti. Ho = RyX1Y2,…………., Xk = o, yang berarti tidak ada hubungan antara peubah-peubah X1, X2……..,Xn dengan peubah Y sedangkan Ha = RyX1Y2,…………., Xk > o, yang berarti ada hubungan antara peubah-peubah X1, X2……..,Xn dengan peubah Y. adapun hasil dariapada Korelasi tersebut sebagai berikut:
Tabel 4.7 Rekapitulasi Hasil Korelasi Berganda Adjusted R Model R R Square Square 1 .997ª .995 .995 Sumber : Pengolahan Data dengan SPSS 16.00 Dari tabel diatas diketahui R (Koefisien Korelasi) akan mempunyai nilai 0.997ª atau 99 % berarti menujukkan adanya pengaruh yang kuat antara variabel Kualitas
SEE .163
Kinerja Administrasi BKD terhadap Kinerja Administrasi Badan Administrasi Kepegawaian Kabupaten BlitarSedangkan hasil dari R Square (R²) sebesar 0.995 6
berarti koefisien determinasi antara variabel Kualitas Kinerja Administrasi BKD yakni , Kemampuan Kerja(X.1)Pendidikan Pelatihan (DIKLAT) Pegawai Negeri Sipil (PNS)(X.2) terhadap Kinerja Administasi BKD (Y) sebesar 97% dan sisanya sebesar 3 % dipengaruhi faktor lain. Sedangkan Standard Error the Estimate (SEE) adalah 0.163. berarti tingkat kesalahan yang standar hanya 16% hal ini
menunjukkan bahwa tingkat akurasinya dari hasil penelitian cukup reseprentatif 4.5.2. Analisa Regresi Berganda Analisa ini digunakan untuk mengamati dan mengetahui sejauh mana pengaruh yang ada dalam masing-masing peubah bebas terhadap peubah terikat dengan menggunakan Persamaan sebagai berikut :
Tabel 4.8 Rekapitulasi Hasil Uji Regresi Berganda Model B SE Beta Kemampuan Kerja(X.1) 0.751 0.047 0.751 Tingkat Pendidi kan Pegawai 0.250 0.047 0.251 Negeri Sipil (PNS)(X.2) Konstanta 1.488 0.420 Sumber : Data diolah Spss versi 16.00 Dari Tabel diatas dapat Administrasi BKD (Y), dimana ditemukan Persamaan model Regresi dari hasil Persamaan Regresi sebagai berikut: linier Berganda menyatakan Y = 1.488+0.751X1+ 0.251X2 Variabel Pendidikan Pelatihan Adapun penjelasan dari (DIKLAT) Pegawai Negeri Sipil Persamaan tersebut bahwa masing (PNS)(X.2)memiliki nilai masing Variabel mempengaruhi Regresi sebesar 0.251, artinya Variabel terikat sebagai berikut: Variabel Pendidikan Pelatihan 1. Adanya Pengaruh antara Variabel (DIKLAT)Pegawai Negeri Sipil Kemampuan Kerja(X.1) terhadap (PNS)(X.2) mempengaruhi Kinerja Administasi BKD (Y), Kinerja Administrasi BKD (Y) dimana dari hasil Persamaan sebesar 25 %. Regresi linier Berganda Dapat diketahui bahwa menyatakan Variabel Kontribusi pengaruh Kualitas Kemampuan Kerja(X.1) Kinerja Administrasi BKD terhadap memiliki nilai Regresi sebesar Kinerja Administasi BKD (Y) adalah 0.751, artinya Variabel Variabel Kemampuan Kerja(X.1) Kemampuan sebesar 75%. Dan Va Kerja(X.1)mempengaruhi riabel Pendidikan Pelatihan Kinerja Administasi BKD (Y)) (DIKLAT) Pegawai Negeri Sipil sebesar 75%. (PNS)(X.2) 2. Adanya Pengaruh antara Variabel Pendidikan Pelatihan (DIKLAT)Pegawai Negeri Sipil 2 Analisa Hipotesis (PNS)(X.2) dengan Kinerja A Uji F 7
Uji F digunakan untuk tidak signifikan, derajat kesalahan menunjukkan apakah variabel yang ditoleransi sebesar 0.05 dan independen yang digunakan dalam derajat keyakinan (confidence model peneletian secara serentak interval ) sebesar 0.95 taraf memeiliki pengaruh signifikan signifikansi yang digunakan dalam terhadap Variabel dependen. Dalam analisis ini sebesar 0.05. apabila nila pengujian F hitung uji hipotesis sig lebih kecil dari 0.05 maka dapat dikatakan signifikan apabila F pengaruh Variabel independen hitung >F tabel dan sebaliknya terhadap variabel dependent dapat apabila F hitung < dari F tabel berarti dinyatakan signifikan dan hipotesis diterima. Tabel 4.9 Rekapitulasi Hasil Uji F Jumlah Kuadrat Model Df F hitung Sig Kuadrat Tengah Regresion 244.749 2 122.375 4.598E3 0.000ª Residual 1.251 47 0.027 Total 246.000 49 Sumber : Data diolah Spss versi 16.00 Berdasarkan hasil perhitungan Sipil (PNS)(X.2), Dan Secara statistik diperoleh hasil bahwa nilai F Beama Sama (Simultan) hitung 6.564E3 (Sig F = 0.000ª ) Mempengaruhi Signifikan Terhadap nilai ini berarti Sig F < 5% sehingga Kinerja Administrasi BKD (Y) Hipotesis 0 yang berbunyi “ Diduga Jika Ditinjau Nilai 6.564e3 (Sig Variabel , Kemampuan F = 0.000ª ) nilai ini berarti sig f < Kerja(X.1)Pendidikan Pelatihan 5% sehingga ho yang berbunyi (DIKLAT) Pegawai Negeri Sipil “diduga variabel , Kemampuan Kerja (PNS)(X.2), dan secara beama(X.1), Pendidikan Pelatihan sama berpengaruh positif dan (DIKLAT) Pegawai Negeri Sipil signifikan terhadap Kinerja (PNS)(x.2), dan secara beama-sama Administrasi Badan Administrasi berpengaruh positif dan signifikan Kepegawaian Kabupaten Blitar pada terhadap kinerja administrasi Badan Perangkat Badan Administrasi Administrasi Kepegawaian Kepegawaian Kabupaten Blitar.” , kabupaten blitar pada perangkat Secara statistik dapat diterima. Badan Administrasi Kepegawaian kabupaten blitar.” , secara statistik dapat diterima. 3 PEMBAHASAN Berdasarkan Hasil Perhitungan Sedangkan Diketahui R Statistik Diperoleh Hasil Bahwa (Koefisien Korelasi) Akan Nilai Kritis Dalam Distribusi Fhitung Mempunyai Nilai 0.998ª Atau 99 % Dengan Tingkat Signifikasi 0.05 Dan Berarti menujukkan adanya pengaruh Degre Of Freedom (Df) F Sebesar yang kuat antara variabel Kualitas 2528.360 . Hasil Perhitungan Diatas Kinerja Administrasi BKD Terhadap Dapat Dibuktikan Bahwa Variabel , Kinerja Administrasi Badan Kemampuan Kerja(X.1), Pendidikan Administrasi Kepegawaian Pelatihan (DIKLAT) Pegawai Negeri Kabupaten Blitarsedangkan Hasil 8
Dari R Square (R²) Sebesar 0.997 Berarti Koefisien Determinasi Antara Variabel Kualitas Kinerja Administrasi BKD Yakni Kemampuan Kerja(X.1) Pendidikan Pelatihan (DIKLAT)Pegawai Negeri Sipil (PNS)(X.2), Dan Terhadap Kinerja Administrasi BKD (Y) Sebesar 99% Dan Sisanya Sebesar 1 % Dipengaruhi Faktor Lain. Sedangkan Standard Error The Estimate (See) Adalah 0.139. Berarti Tingkat Kesalahan Yang Standar Hanya 0.139 Hal Ini Menunjukkan Bahwa Tingkat Akurasinya Dari Hasil Penelitian Cukup Reseprentatif Hubungan Dengan Dengan Kinerja Administrasi Badan Administrasi Kepegawaian Kabupaten Blitar(Y) Variabel Kemampuan Kerja (X.1) Dengan Kinerja Administrasi BKD (Y), Dimana Dari Hasil Persamaan Regresi Linier Berganda Menyatakan Variabel Kemampuan Kerja (X.1) Memiliki Nilai Regresi Sebesar 0.598, Artinya Variabel Kemampuan Kerja (X.1) Mempengaruhi Kinerja Administrasi BKD (Y) Sebesar 59 %. Sedangkan Dilihat Dari Nilai Signifikan T Sebesar 0.002 Berarti Lebih Kecil Dari Pada 0.05. Artinya Variabel Kualitas Kinerja Administrasi BKD Secara Paial Signifikan Berpengaruh Terhadap Kinerja Administrasi BKD (Y). Penanganan Tindakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Kantor Badan Administrasi Kepegawaian Kabupaten Blitarmelibatkan Langsung Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penanganan Dilakukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Memberikan Kontribusi Yang
Baik Kepada Para Badan Administrasi Kepegawaian Kabupaten Blitardengan Harapan Jika Pegawai Negeri Sipil (PNS) Yang Menangani Maka Akan Lebih Intensif Dan Efekfif. Bila Dilihat Dari Rata Rata Skor (Mean) Item Sebesar 3.96 Berarti Mendekati 4, Hal Ini Menunjukkan Bahwa Penanganan Masalah Pada Pegawai Negeri Sipil (PNS)Tersebut Adalah Baik Kemampuan Pegawai Negeri Sipil (PNS)Sesuai bidangnya sangat diperlukan dalam proses Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena mendasarkan kepada kemampuan dan dasar pendidikan individu Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk melakukan tindakan Pegawai Negeri Sipil (PNS). supaya tidak terjadi kesalahan dalam menjalankan fungsinya. bila dilihat dari rata Rata Skor (Mean) Item Sebesar 4.12 Berarti Mendekati Skala 4, Hal Ini Menunjukkan Bahwa Kemampuan Pegawai Negeri Sipil (PNS)Sesuai Bidangnya Adalah Baik Dan Perlu Ditingkatkan Kualitas Peonalia Pegawai Negeri Sipil (PNS) Untuk Lebih Progresif Dalam Pelayanannya. Adanya teknologi informasi yang canggih seperti komputer dan internet adalah sangat membantu dalam pelaksanaan informasi Pegawai Negeri Sipil (PNS). bila dilihat dari rata rata skor ( mean ) item sebesar 4.36 berarti mendekati 4, hal ini menunjukkan penggunaan tekonologi dalam membantu informasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pegawai Negeri Sipil (PNS)tersebut adalah baik. hal ini merupakan suatu kemampuan 9
kerja(x.1) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)untuk ditingkatkan Kecepatan proses kinerja administrasi BKD yakni dalam penanganan Badan Administrasi Kepegawaian kabupaten blitarkhususnya di kinerja administrasi BKD rawat darurat oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS)perlu diperhatikan. hal ini diperlukan melihat kondisi Badan Administrasi Kepegawaian kabupaten blitaryang perlu penanganan yang intesif dan seksama. bila dilihat dari rata rata skor (mean) item sebesar 4.38 berarti mendekati skala 4, hal ini menunjukkan kecapatan proses informasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Perangkat Badan Administrasi Kepegawaian Kab. Blitar .Kabupaten Tersebut Adalah Baik Rentang waktu setelah penanganan rehabiltiasi diupayakan dengan waktu yang cepat sesuai ukuran Pegawai Negeri Sipil (PNS). hal ini untuk menghindari masa kritis dan hal hal yang tidak diinginkan dalam hasil daripada informasi. bila dilihat dari rata rata skor (mean) item sebesar 4.14 berarti mendekati skala 4, hal ini menunjukkan bahwa penilaian responden secara umum memberikan jawaban positif terhadap penanganan informasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Penanganan masalah yang kritis dalam arti lain yakni kerukuanan masyarakat yang merupakan hal khusus ditangani oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS)tersebut. hal ini menentukan sistematika tindakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk proses pelayanannya. bila dilihat dari rata rata skor (mean) item sebesar 4.24 berarti terdapat pada
skala 4 , hal ini menunjukkan bahwa penanganan masalah pada Kantor Badan Administrasi Kepegawaian Kabupaten Blitar adalah Baik Dan Terus Ditingkatkan Secara Dinamis. Administrasi Yang Mudah Merupakan Suatu Alternatif Bagi Mereka Yang Memiliki Mereka Yang Kurang Mampu Dalam Sudut Administrasi Keuangan. Bila Dilihat Dari Rata Rata Skor (Mean) Item (X2.9) Sebesar 4.36 Berarti Mendekati Skala 4, Hal Ini Menunjukkan Bahwa Kemudahan Proses Administrasi Pada Kantor Badan Administrasi Kepegawaian Kabupaten Blitar adalah Baik . Hal Ini Didukung Sistem Informasi Manajemen Yang Baik Dalam Operasional Pada Pegawai Negeri Sipil (PNS)Tersebut Absensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan kepada mereka yang dibawah garis kemiskinan untuk diberikan fasilitas ilmu pengetahuan dan teknologi yang khusus dalam rehabiltasi Pegawai Negeri Sipil (PNS).bila dilihat dari rata rata skor (mean) item sebesar 3.02 berarti mendekati skala 3, hal ini menunjukkan bahwa Absensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Kantor Badan Administrasi Kepegawaian Kabupaten Blitar adalah Cukup Baik Dalam Pelaksanaanya. Hubungan Pendidikan Pelatihan (DIKLAT) Pegawai Negeri Sipil (PNS)(X.2) Dengan Kinerja Administrasi Badan Administrasi Kepegawaian Kabupaten Blitar(Y) Adanya Pengaruh Antara Variabel Pendidikan Pelatihan (DIKLAT) Pegawai Negeri Sipil 10
(PNS)(X.2) Dengan Kinerja Administrasi BKD (Y), Dimana Dari Hasil Persamaan Regresi Linier Berganda Menyatakan Variabel Pendidikan Pelatihan (DIKLAT) Pegawai Negeri Sipil (PNS)(X.2) Memiliki Nilai Regresi Sebesar 0.251, Artinya Variabel Pendidikan Pelatihan (DIKLAT) Pegawai Negeri Sipil (PNS)(X.2) Mempengaruhi Kinerja Administrasi BKD (Y) Sebesar 25 %. Sedangkan Dilihat Dari Nilai Signifikan T, Berarti Lebih Besar Dari Pada 0.05.. Artinya Variabel Kualitas Kinerja Administrasi BKD Secara Paial Signifikan Berpengaruh Terhadap Kinerja Administrasi BKD (Y). Orientasi Kinerja Administrasi BKD Merupakan Fokus Kinerja Administrasi BKD Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kepada Badan Administrasi Kepegawaian Kabupaten Blitarbila Dilihat Dari Rata Rata Skor (Mean) Item Sebesar 3.82 Berarti Mendekati Skala 4, Hal Ini Menunjukkan Bahwa Nilai Orientasi Kinerja Administrasi BKD Pada Kantor Badan Administrasi Kepegawaian Kabupaten Blitar adalah Baik Dan Perlu Ditindaklanjuti Secara Progresif Meskipun Demikian orientasi kinerja administrasi BKD tetap memperhatikan keadilan dalam kinerja administrasi BKD tanpa membedakan strata sosial dalam tindakan Pegawai Negeri Sipil (PNS). bila dilihat dari rata rata skor (mean) item sebesar 3.74 berarti mendekati skala 4, hal ini menunjukkan bahwa Semangat Kerja Badan Administrasi Kepegawaian Kabupaten Blitar adalah Baik. Sebelum Melaksanakan Tugas Perlu Adanya Kedisiplinan
Perencanaan Tindakan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal Ini Diterapkan Kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS)Yang Mendapati Jam Kerja (Shif) Baru Untuk Menindaklanjuti Proses Pegawai Negeri Sipil (PNS) Selanjutnya. Bila Dilihat Dari Rata Rata Skor (Mean) Item Sebesar 3.48 Berarti Mendekati Skala 3, Hal Ini Menunjukkan Bahwa Ketepatan Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Administrasi Kepegawaian Kabupaten Blitar memimiliki Nilai Cukup Baik. Kecepatan Kebutuhan Dari Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) Merupakan Upaya Pertama Untuk Tindakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berikutnya.Bila Dilihat Dari Rata Rata Skor (Mean) Item Sebesar 3.54 Berarti Mendekati Skala 4, Hal Ini Menunjukkan Bahwa Kecepatan Kebutuhan Pada Kantor Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Blitar memiliki Nilai Baik Tidak hanya kecepatan tetapi kepatan dalam kebutuhan untuk menentukan jenis kerusakan buku atau kasus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil (PNS)untuk memberikan tindakan Pegawai Negeri Sipil (PNS). bila dilihat dari rata rata skor (mean) item sebesar 3.48 berarti mendekati skala 3, hal ini menunjukkan bahwa ketepatan kebutuhan Pada Kantor Badan Administrasi Kepegawaian Kabupaten Blitar memiliki Nilai Cukup Baik Kecepatan Penanganan Badan Administrasi Kepegawaian Kabupaten Blitarperlu ditingkatkan dengan baik, hal ini tolok ukur dari pada Pendidikan Pelatihan 11
(DIKLAT) Pegawai Negeri Sipil (PNS)(X.2) Daripada Perangkat BKD. Bila Dilihat Dari Rata Rata Skor (Mean) Item Sebesar 3.82 berarti mendekati skala 4, hal ini menunjukkan bahwa kecepatan dalam menangani BKD Kabupaten Blitar pada Kantor Badan Administrasi Kepegawaian Kabupaten Blitar memiliki Nilai Yang Baik Kesiagaan dalam bekerja merupakan kesiapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam proses Pegawai Negeri Sipil (PNS), jika dalam waktu yang tak terduga perlu diadakan tindakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mendadak tidak perlu diragukan lagi, tetapi hal ini perlu tingkatkan secara struktural. bila dilihat dari rata rata skor (mean) item sebesar 3.60 berarti mendekati skala 4, hal ini menunjukkan bahwa kesiagaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)dalam bekerja pada Kantor Badan Administrasi Kepegawaian Kabupaten Blitar memiliki Nilai Baik. Khusus Yang Shif Malam Pada Anak Perlu Adanya Pengawasan Yang Progresif . Pengawasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Yang Reguler Diperlukan Baik Secara Kinerja Administrasi BKD Pegawai Negeri Sipil (PNS)Maupun . Hal Ini Menunjukan Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS)Dalam Rangka Mengawasi Perkembangan Daripada Badan Administrasi Kepegawaian Kabupaten Blitar bila Dilihat Dari Rata Rata Skor (Mean) Item Sebesar 3.80 Berarti Mendekati Skala 4 , Hal Ini Menunjukkan Bahwa Pengawasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Secara Reguler Pada Kantor Badan Administrasi Kepegawaian
Kabupaten Blitar memiliki Nilai Baik. Prosedur Kerja berfungsi untuk mendukung proses informasi. hal ini diperlukan dan diawasi secara serius baik secara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan penggunaan bahan baku yang bersih. bila dilihat dari rata rata skor (mean) item sebesar 3.72 berarti mendekati skala 4, hal ini menunjukkan bahwa prosedur Kerjapada Kantor Badan Administrasi Kepegawaian Kabupaten Blitar memiliki Nilai Baik Pegawai Negeri Sipil (PNS)Apapun Harus Memiliki Ketelitian Dalam Pelayanan. Hal Ini Diperlukan Untuk Proses Kinerja Administrasi BKD Waktu Demi Waktu Selama Masa Pegawai Negeri Sipil (PNS) Melihat Perkembangan Secara Reguler Daripada Badan Administrasi Kepegawaian Kabupaten Blitar. Bila Dilihat Dari Rata Rata Skor (Mean) Item Sebesar 3.70 Berarti Mendekati Skala 4, Hal Ini Menunjukkan Bahwa Ketelitian Dalam Pelayan Pada Kantor Badan Administrasi Kepegawaian Kabupaten Blitar bahwa menunjukkan memiliki Nilai Baik Kehadiran Pegawai Negeri Sipil (PNS)Dalam Menjalankan Tugas Adalah Sangat Vital Sekali Karena Kinerja Administrasi BKD Yang Prima Merupakan Eksistensi Dan Kesiapan Daripada Perangkat BKD. Keterlambatan Kehadiran Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berarti Tidak Memiliki Pendidikan Pelatihan (DIKLAT) Pegawai Negeri Sipil (PNS)(X.2) yang baik Terhadap Pelayanan. Bila Dilihat Dari Rata Rata Skor (Mean) Item Sebesar 3.56 Berarti Mendekati 4, Hal Ini 12
Menunjukkan Bahwa Penilaian Responden Secara Umum Memberikan Jawaban Positif Terhadap Kehadiran Pegawai Negeri Sipil (PNS)Yakni Bahwa Kehadiran Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Administrasi Kepegawaian Kabupaten Blitar memiliki Nilai Baik. Hal Ini Perlu diperhatikan bila terjadi keterlambatan dalam memenuhi jam kerja artinya belum memenuhi Pelayan Yang Diharapkan, Maka Presentasi Dan Kehadiran Pegawai Negeri Sipil (PNS)Perlu Diperketat Dan Ditingkatkan Secara Progresif. Perhatian Pegawai Negeri Sipil (PNS)Kepada BKD Kabupaten Blitar yang Tinggi Mendorong Kinerja Badan Administrasi Kepegawaian Kabupaten Blitar. bila dilihat dari rata rata skor (mean) item sebesar 3.86 berarti perhatian dari para Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Administrasi Kepegawaian Kabupaten Blitardapat dinilai baik.hal yang tidak jauh berbeda perhatian dan keramahan dari pada Pegawai Negeri Sipil (PNS)Sehingga Kinerja Administrasi BKD Empati Daripada Psikis Badan Administrasi Kepegawaian Kabupaten Blitardapat Terpenuhi. Dengan Hal Ini Dapat Menciptakan Harmonisasi Antara Badan Administrasi Kepegawaian Kabupaten Blitardengan Perangkat BKD. Bila Dilihat Dari Rata Rata Skor (Mean) Item Sebesar 4.06 Berarti Mendekati Skala 4, Hal Ini Berarti Perhatian Dan Keramahan Daripada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Administrasi Kepegawaian Kabupaten Blitardapat Dinilai Baik Dalam pemberian informasi yang jelas dapal proses Pegawai
Negeri Sipil (PNS) tentang waktu minum obat, visitasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)dan jam berkunjung diperlukan informasi yang jelas dari Pegawai Negeri Sipil (PNS)supaya Badan Administrasi Kepegawaian Kabupaten blitar mengerti tindakan tindakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diperlukan. hal ini juga disertai dengan tutur kata yang sopan supaya menciptakan buah pikiran yang positif dan saling membangun antara Pegawai Negeri Sipil (PNS)dan Badan Administrasi Kepegawaian kabupaten blitarbila dilihat dari rata rata skor (mean) item Skala 4, Hal Ini Menunjukkan Bahwa Pemberian Informasi Dan Tutur Kata Pegawai Negeri Sipil (PNS)Yang Sopan Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Administrasi Kepegawaian Kabupaten Blitar dapat Dinilai Baik. Penilaian Terhadap Senyuman Adalah Berbeda Beda, Tetapi Dalam Proses Pegawai Negeri Sipil (PNS) Senyuman Merupakan Faktor Yang Memiliki Dampak Yang Besar Terhadap Badan Administrasi Kepegawaian Kabupaten Blitarkinerja Administrasi BKD Pegawai Negeri Sipil (PNS)Seberat Apapun Akan Memberikan Kontribusi Sendiri Dengan Senyuman Dari Hati Yang Tulus Untuk Melayani. Bila Dilihat Dari Rata Rata Skor (Mean) Item Sebesar 3.88 Berarti Mendekati Skala 4, Hal Ini Menunjukkan Bahwa Yakni Bahwa Senyum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Administrasi Kepegawaian Kabupaten Blitardinilai Baik Keindahan Lingkungan pasti memberikan kesan yang positif pagi para pengguna jasa diperangkat BKD. keindakah lingkungan dapat 13
menciptakan panorama yang segar dalam kejiwaan Badan Administrasi Kepegawaian Kabupaten Blitar baik. Bila Dilihat Dari Rata Rata Skor (Mean) Item Sebesar 4.04 Berarti Mendekati Skala 4, Hal Ini Menunjukkan Bahwa Keindahan Lingungan Pada Kantor Badan Administrasi Kepegawaian Kabupaten Blitar dapat Dinilai Baik. Dan Perlu Ditingkatkan Secara Inovatif Dan Kreatif Bukanlah Suatu Tindakan Yang Statis. Stratetgi Kualitas Kinerja Administrasi BKD dalam Memberikan Pelayanan Fungsi Badan Administrasi Kepegawaian Kabupaten Blitar bisa dikatakan sangat strategis karena sebagai penghubung antara eksekutif dan legislatif BKD. Dengan adanya kinerja administrasi BKD yang baik, profesional dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan akan menjamin hubungan harmonis antara Badan Administrasi Kepegawaian dan Pemerintah Kabupaten Blitar.Selama ini dalam pengamatan peneliti diketahui bahwa fungsi Badan Administrasi Kepegawaian Kabupaten Blitar yang meliputi (a) pengkoordinasian penyelenggaraan persidangan dan rapat-rapat Badan Administrasi Kepegawaian dan memfasilitasi pelaksanaannya; (b) pengkoordinasian perumusan kebijakan pimpinan Badan Administrasi Kepegawaian dalam arti menyusun rencana dan program penyelenggaraan dan urusan rumah tangga Badan Administrasi Kepegawaian kab. Blitar ; (c) pembinaan administrasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pengelolaan
keuangan Badan Administrasi Kepegawaian kab. Blitar ; (d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan Badan Administrasi Kepegawaian sudah berjalan efektif. Meski demikian ada beberapa hal yang memerlukan perhatian guna menciptakan kinerja administrasi BKD kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang semakin profesional. Sejauh ini Badan Administrasi Kepegawaian kabupaten blitar sudah menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menyangkut fungsi Badan Administrasi Kepegawaian kabupaten blitarterdiri dari tiga macam, yakni untuk memberikan fasilitas rapat Badan Administrasi Kepegawaian kabupaten blitar; pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas Badan Administrasi Kepegawaian kabupaten blitar; serta pengelolaan tatausaha Badan Administrasi Kepegawaian Kabupaten Blitaradapun berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan peneliti di lapangan dapat diketahui penjelasan konkrit mengenai kualitas kinerja administrasi BKD fungsi-fungsi tersebut, sebagaimana penjelasan berikut ini. Dari peraturan-peraturan yang sudah dikemukakan diatas menurut pengamatan peneliti dan dari berbagai data yang dikumpulkan selama penelitian dapat dikatakan bahwa Badan Administrasi Kepegawaian kab. Blitar sudah menjalankan tugasnya dengan benar dan tepat waktu. Meskipun demikian, masih ada beberapa kelemahan yang mendasar misalnya menyangkut 14
pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dijalankan dalam konteks informal maupun non formal. Biasanya batas-batas inilah yang kurang jelas sehingga kinerja administrasi BKD kepada Badan Administrasi Kepegawaian seringkali terasa rancu. Apabila yang bersifat formal maka sudah dapat dipastikan bagaimana cara menjalankannya karena ada aturan yang tertulis, namun apabila yang bersifat informal agak sulit untuk menjalankannya karena di luar tugas pokok dan fungsi pekerjaan yang dibebankan kepada perangkat BKD. Pelayanan Kediklatan Pelayanan tentang kediklatan yang di selenggarakan oleh Badan Kepegawa Daerah (BKD) Kabupaten Blitar yang setiap tahun di laksanakan antara lain 1. Diklat kepemimpinan tingkat II Diklat kepemimpinan tingkat II adalah diklat dimana pesertanya adalah para pejabat eselon II atau para kepala dinas dan kepala badan dan untuk diklat kepemimpinan tingkat II ini untuk pemerintah kabupaten Blitar tidak menyelenggarakan sendiri dalam arti kita kirim untuk mengikuti diklat kepemimpinan tingkat II yang diadakan oleh Pemerintah Propinsi dalam hal ini adalah Badan Diklat Provinsi Jawa Timur. 2. Diklat Kepemimpinan tingkat III Diklat kepemimpinan tingkat III adalah diklat yang
pesertanya di ikuti oleh para pejabat eselon III atau setingkat sekretaris badan dan para kepala bidang (Kabid) dan para Camat dan Sekretaris (Sekcam) dimana diklat kepemimpinan tingkat III ini juga merupakan suatu kewajiban atau salah satu syarat untuk menduduki jabatan yang setingkat lebih tinggi. 3. Diklat Kepemimpinan tingkat IV Diklat kepemimpinan tingkat IV adalah diklat yang pesertanya di ikuti oleh pejabat eselon IV atau setingkat kasi / kasubbit,di mana diklat kepemimpinan tingkat IV ini merupakan suatu hal yang wajib diikuti karena merupakan salah satu syarat untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi ketika dia mau promosi menjadi pejabat eselon III 4. Diklat perpajakan Diklat perpajakan adalah dimana diklat yang pesertanya diikuti oleh para bendahara yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dimana para bendahara ini mahir dan paham tentang perpajakan dimana setiap kegiatan yang ada pada suatu lembaga tidak lepas dari yang namanya pajak. 5.Diklat pengadaan barang dan jasa Diklat pengadaan barang dan jasa ini diikuti oleh pegawai yang di tunjuk oleh masing masing lembaga dan 15
BKD dalam hal ini bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri sebagai nara sumber sehingga dapat memberikan suatu ilmu tentang proses atau langkah langkah tentang pengadaan barang dan jasa karena pengadaan barang dan jasa ini sangat riskan dan dapat berakibat hukum, sehingga pegawai yang ditunjuk sebagai panitia pengadaan barang dan jasa harus benar benar paham proses dalam pengadaan barang jasa. Pelayanan administrasi Administrasi kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar salah Satunya adalah Pelayanan tentang pendidikan dan pelatihan (diklat) , yang mana pelayanan ini harus ditingkatkan , karena menyangkut dengan standart pelayanan dan peningkatan pola pikir aparat pemerintahan. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar telah mempersiapkan Program – program dalam meningkatkan pelayananya dalam hal ini pelayanan tentang peningkatan mutu sumber daya manusia melalui diklat,baik diklat yang di adakan atau di selenggarakan oleh pemerintah daerah yang melalui BKD,ataupun yang di selenggarakan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah Propinsi. .Kendala – kendala Dalam Penyelenggaraan Diklat Adapun kendala kendala dalam penyelenggaraan
adalah salah satunya keterbatasan pegawai yang berpotensi untuk mengikuti suatu diklat tertentu membutuhkan keahlian khusus,suatu misal diklat pelelangan barang atau aset pemerintah yang pesertanya harus memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa , sedangkan personil yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa sangat terbatas. Adapun kendala kendala yaitu mengenai dana atau anggaran yang sangat besar, dan mungkin dalam anggaran kita sangat terbatas sehingga kita tidak bisa semaksimal mungkin dalam pelaksanaan diklat di lingkungan pemerintah Kabupaten Blitar. 1. Untuk penyelenggaraan diklat kepemimpinan tingkat III dan IV di Kabupaten Blitar tidak bisa tercapai seluruhnya karena terlalu banyaknya pejabat yang belum mengikuti diklat sedangkan dalam satu tahun hanya ada dua sampai tiga angkatan yang setiap angkatan hanya diikuti kurang lebih lima puluh peserta sehingga belum bisa mencapai sasaran. 2. Untuk diklat pengadaan barang dan jasa tingkat keinginan dari peserta untuk mengikutinya sangatlah minim karena proses pengadaan barang dan jasa sangatlah sulit dan yang paling ditakutkan adalah langsung bersentuhan dan berakibat hukum bila 16
terjadi kesalahan dalam pengadaanya sehingga banyak pegawai yang menghindar apabila diikutkan untuk mengikuti diklat tersebut. 3. Untuk diklat PBB kita harus bekerja sama dengan kantor pajak dan karena keterbatasan dan kesibukan di masing masing organisasi yang berbeda ini kadang kita kesulitan dalam mengatur waktu untuk melakukan kerjasama dalam rangka pelaksanaan diklat PBB. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar telah berkoordinasi dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badan Diklat) Provinsi Jawa Timur, agar Sistim Aplikasi Kepegawaian mudah di akses dan lancar dalam pengunaanya serta on- line , serta selalu mengadakan Sosialisasi ke wilayah tentang tata cara mengadakan atau menyelenggarkan suatu kegiatan kediklatan baik dari
sektor tenaga pendidik yang pesertanya kita ambil dari tenaga pendidik (Guru) atau diklat yang lainya yang pesertanya di ambil dari pegawai atau PNS pada umumnya. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar selalu menghadiri undangan rapat koordinasi (Rakornis) tentang masalah masalah kediklatan yang di selenggarakan Pemerintah Provinsi yang membahas program program kediklatan bagi Pegawai Negeri Sipil. Badan Kepegawaian Daerah juga bekerja sama dengan pihak ketiga ataupun lembaga swasta untuk mengadakan diklat diklat demi menunjang kwalitas dan kwantitas yang lebih baik sehingga kegiatan diklat yang kita laksanakan sifatnya tidak monoton sehingga banyak kreasi kreasi kegiatan diklat yang lebih efektif.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan Adapun kesimpulan dari upaya peningkatan pelayanan Kediklatan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar : 17
a.
Mengutamakan pembinaan administrasi kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar salah Satunya adalah Pelayanan Pelaksanaan diklat, yang mana pelayanan ini harus ditingkatkan , karena menyangkut penungkatan mutu dan profesionalisme pelayanan pada masyarakat. b. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar telah mempersiapkan Program – program dalam meningkatkan pelayananya dalam hal ini penyelenggaraan diklat. Karena permasalahan peningkatan sumber daya aparatur tergantung pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar,Karena semua bentuk kediklatan harus melalui satu pintu yaitu melalui Badan Kepegawaian Daerah juga termasuk tugas belajar bagi PNS yang berprestasi. c. .Pelaksanaan diklat kepemimpinan tingkat II,III dan IV merupakan hal yang wajib diikuti seluruh pejabat struktural karena menjadi syarat mutlak untuk promosi ke jenjang setingkat lebih tinggi dari jabatan sebelumnya. . Adapun hambatan yang terjadi di lapangan adalah salah satunya faktor pembiayaan yang sangat besar sedangkan jumlah pejabat struktural sangat banyak dan semua pejabat harus mengikuti diklat sehingga Badan Kepegawaian Daerah tidak dapat serta merta melaksanakan diklat secara serentak dan harus dilaksanakan secara bertahap yang kita ambil sesuai masa kerja dan tanggal terhitung mulai menduduki jabatan. a. Untuk diklat diklat yang sifatnya tidak wajib bisa diikuti bagi karyawan yang berkompeten di bidangnya masing masing misalnya untuk diklat PBB (Pajak Bumi Bangunan) hanya diikuti oleh karyawan pada dinas yang berkaitan dengan PBB (Pajak Bumi Bangunan) dalm hal ini adalah DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. b. Untuk diklat pra jabatan dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar tidak menyelenggarakan sendiri karena diklat pra jabatan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dalam hal ini adalah Badan Diklat Provinsi Jawa Timur. 5.2 Saran A. Peserta yang sudah mengikuti diklat untuk menjaga eksistensi dan profesionalisme seharusnya di fungsikan sesuai dengan keahlian di bidangnya masing masing sesuai dengan apa yang telah dia ikuti selama diklat,sehingga diklat itu akan selalu berguna dalam melaksanakan tugas kedinasannya. B. Badan Kepegawaian Daerah selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dalam hal ini adalah Badan Diklat Provinsi Jawa Timur untuk menambah jatah kuota peserta diklat sehingga Pemerintah Daerah bisa mengirim peserta diklat yang lebih banyak lagi C. Untuk menjadikannya peserta diklat yang profesional dan baik Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar tidak sembarangan memilih PNS untuk di berangkatkan diklat,kita benar benar selektif dalam memilih peserta yang diberangkatkan diklat sehingga akan menghasilkan tenaga yang baik setelah mengikuti diklat.
18
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I. 1.2. Rumusan Masalah 1.3. Tujuan 1.4. Manfaat BAB II. Tinjauan Pustaka 2.1. Pengertian Diklat 2.2. Latar Belakang adanya Diklat 2.3. Jenis Jenis Diklat
BAB III. Metodologi Penelitian 3.1. Lokasi Penelitian 3.2. Jenis Penelitian 3.3. Jenis dan sumber data 3.3.1. Jenis data 3.3.2. Sumber data 3.4. Teknik Pengumpulan data BAB IV. Hasil dan evaluasi kegiatan 4.1. Monografi Kantor BKD 4.2. Monografi dan Struktur 4.3. Tugas Pokok dan Fungsi 4.4. Pelayanan Diklat 4.5. Kendala – Kendala dalam diklat 4.6. Pembahasan Permasalah Diklat BAB V. Kesimpulan dan saran 5.1. Kesimpulan 5.2. Saran DAFTAR PUSTAKA
2 3 3 4 4 4 5
10 1010 10 10 11 11 13 13 14 16 31 31 32 32 33 19
LAMPIRAN
DAFTAR PUSTAKA Wasir Sastrowidagdo, 1952 Himpunan Peraturan- peraturan Pensiun, Tunjangan, uang tunggu dsb. (H.P.P) 1946-1951. BPS Kab.Blitar bekerja sama dengan BAPPEDA Kab. Blitar, Kabupaten dalam angka 2011 Renstra, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar 2011. Peraturan Perundang – undangan. UU No. 11 tahun 1969, Tentang pensiun pegawai dan pensiun janda/dudanya PNS UU No. 8 Tahun 1974 Jo. UU No. 43 Tahun 1999,Tentang Pokok-pokok kepegawaian PP No. 7 tahun 1977 , PP No.15 tahun 1985, PP No. 15 tahun 1992, PP No. 15 tahun 1993 dan PP No. 6 tahun 1997 PP No. 32 tahun 1979, Tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil PP No. 12 tahun 1981, Tentang perawatan tunjangan cacat dan uang duka PP No, 1 tahun 1983, Tentang perlakuan terhadap calon PNS yang tewas atau cacat akibat kecelakaan karena dinas PP No. 49 tahun 1980,Tentang pemberhentian tunjangan tambahan penghasilan bagi PNS , janda / duda PNS. PP No. 5 tahun 1987, Tentang perlakuan terhadap penerimaan pensiun/tunjangan yang hilang PP No. 8 tahun 1989, Tentang pemberhentian dan pemberian pensiun otomatis PNS serta pemberian pensiun janda/duda 20
SE Ka. BAKN, No 16/SE/1982, Tentang pemberhentian PNS daerah yang berpangkat Pembina Tk I Golongan ruang IV/b keatas Keputusan Ka. BAKN No. 74/Kep/1989 Tentang pemberhentian dan pemberian pensiun PNS daerah serta pemberian pensiun janda/dudanya Kep Ka. BAKN No. 18 tahun 1992 Tentang tata cara pemberhentian dan pemberian pensiun PNS yang berpangkat Pembina Tk I golongan ruang IV/b serta pembayarannya. Kep. Ka BAKN No.19 tahun 1993 Tentang penetapan pensiun janda/duda pensiun PNS yang belum ditetapkan berdasarkan PP No. 8 tahun 1989 Kep. Ka. BAKN No. 32 Tahun 1994 Tentang pertimbangan teknis pensiun janda/duda pensiun PNS yang berpangkat Pembina Tk I golongan ruang IV/b keatas.
PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BLITAR) 21
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan Adapun kesimpulan dari upaya peningkatan pelayanan Kediklatan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar : A. Keadaan Pelayanan administrasi kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar dalam hal pelayanan kediklatan dengan bertujuan peningkatan sumber daya aparatur yang sudah berjalan dengan baik dan maksimal karena didik oleh tenaga tenaga pengajar yang profesional sehingga menghasilkan tenaga tenaga peserta diklat yang profesional juga. B. Kendala kendala yang kita hadapi salah satunya adalah tidak seimbangnya jumlah kebutuhan personil yang kita berangkatkan diklat lebih banyak dari pada kuota yang tersedia untuk mengikuti diklat,sehingga dalam pelaksanaanya harus secara berkala tidak bisa serta merta mengikutsertakan semua pegawai yang ahli dibidangnya untuk mengikuti diklat secara bersama sama. C. Dampak diklat terhadap kemampuan kwalitas kinerja pegawai sangat signifikan dan menunjukkan suatu perubahan pola pikir dan sudut pandang serta tingkah laku aparat yang baik.Sehingga pengadaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) sangat penting dan ada yang sifatnya wajib untuk di laksanakan oleh seorang pegawai baik untuk menjadi salah satu persyaratan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi atau untuk syarat menduduki suatu jabatan yang sifatnya khusus atau teknis dan yang tidak kalah pentingnya untuk merubah mindset ke depan yang lebih baik dan profesional sehingga pelayanan pada masyarakat akan berjalan secara optimal.
22
