IMPLEMENTASI PENEGAKAN SANKSI PEGAWAI NEGERI SIPIL OLEH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO Oleh: Stevie Pramudita*; Kahar Haerah** *Alumni FISIPOL Universitas Muhammadiyah Jember ** Staf Pengajar FISIPOL Universitas Muhammadiyah Jember
Abstrak Penelitian ini bertujuan, antara lain: Untuk menjelaskan kedudukan dan peranan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dalam penegakan sanksi Pegawai Negeri Sipil, pertanggungjawaban tugas Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dalam penegakan sanksi Pegawai Negeri Sipil dan hambatan dalam pelaksanaan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dalam penegakan sanksi Pegawai Negeri Sipil. Jenis penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan lokasi penelitian di kantor BKD Pemda Bondowoso. Pengumpulan data memakai metode wawancara atau interview dan Metode purpossive sampling. Teknik analisis data yang dipergunakan adalah metode kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi sanksi terhadap PNS adalah untuk memperbaiki dan mendidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran. Tingkat hukuman sendiri terdiri dari: hukuman ringan, hukuman sedang, dan hukuman berat. Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran disiplin di lingkungan PNS di Kabupaten Bondowoso dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: Pertama, Faktor Internal, yaitu salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran disiplin yang dilihat dari individu serta hal-hal yang mempengaruhi individu sehingga terdorong untuk melakukan suatu tindak pelanggaran disiplin. Kedua, Faktor Eksternal, yaitu salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran disiplin yang dilihat khusus dari luar individu, serta hal-hal di luar individu yang mendorong untuk melakukan suatu tindak pelanggaran disiplin. Pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil penting untuk dilakukan agar bisa menciptakan PNSPNS yang berkesadaran hukum, sebagai unsur utama dalam pemerintahan Kata Kunci: Implementasi, Penegakan Sanksi, Pegawai Negeri Sipil, Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
Jurnal Politico
PENDAHULUAN Latar Belakang Sebagaimana terlihat sepanjang sejarah, maka kedudukan dan peranan Pegawai Negeri adalah penting dan menentukan, karena Pegawai Negeri adalah unsur aparatur Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional tersebut sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruuh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan nasional tersebut hanya dapat dicapai melalui pembangunan nasional yang direncanakan dengan terarah dan realistis serta dilaksanakan secara bertahap, bersungguhsungguh, berdaya hasil guna. Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional terutama tergantung dari kesempurnaan aparatur Negara dan kesempurnaan aparatur negara pada pokoknya tergantung dari kesempurnaan Pegawai Negeri. Dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional sebagaimana tersebut, diperlukan adanya Pegawai Negeri yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Negara, dan pemerintah serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, bersih, berkualitas tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat. Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan
dan pelaksanaan pembangunan nasional terutama tergantung dari kesempurnaan aparatur negara dan kesempurnaan aparatur negara pada pokoknya tergantung dari kesempurnaan Pegawai Negeri. Pegawai Negeri merupakan salah satu unsur perlengkapan tata usaha negara yang diangkat dan digaji oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu negara yang berdasarkan peraturan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh Negara. Dengan ini Pegawai Negeri sudah tentu mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang mengaturnya. Ketentuan mengenai Pegawai Negeri diatur dalam Undang Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian. Salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewajiban dan larangan serta sanksi yang diberikan jika kewajiban tersebut telah dilaksanakan dan larangan tersebut dilanggar yaitu Peraturan Pemerintah No.53 tahun 2010 tentang Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Namun demikian meskipun sudah ada peraturan yang mengaturnya, penegakan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil masih lemah. Menurut penjelasan Pasal 28 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian diterangkan bahwa kode etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang harus dilaksanakan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil. Dengan adanya kode etik pegawai negeri berarti pula Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat mempunyai pedoman sikap tingkah laku, dan perbuatan Jurnal Politico
dalam melaksanakan tugasnya dan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Untuk itu, kode etik ini hendaknya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Apabila dilihat dari segi sosiologi, Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan kedinasan, adalah merugikan kepentingan kedinasan. Oleh karena itu, perlu diberikan hukuman atau sanksi yang mempunyai efek jera terhadap para pelanggar dan pegawai negeri lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran, sehinga dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaikbaiknya. Oleh sebab itu, membudayakan kesadaran hukum kepada para Pegawai Negeri Sipil untuk saat ini merupakan langkah tepat dalam rangka penegakan hukuman atau sanksi kepada Pegawai Negeri Sipil khususnya, serta masalahmasalah bangsa pada umumnya, untuk kepentingan masa depan bangsa dan negara yang saat ini tengah dilanda berbagai macam krisis yang multidimensional. Dengan adanya uraian tersebut, penulis ingin mengkaji lebih lanjut lagi tentang penegakan sanksi Pegawai Negeri Sipil oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) khususnya di jajaran Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bondowoso, serta menuangkannya lebih lanjut dalam bentuk penulisan penelitian dengan judul: Implementasi Penegakan Sanksi Pegawai Negeri Sipil Oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di Kabupaten Bondowoso Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah peranan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dalam
Jurnal Politico
penegakan sanksi Pegawai Negeri Sipil? 2. Bagaimanakah pertanggungjawaban Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dalam penegakan sanksi Pegawai Negeri Sipil? 3. Apa sajakah hambatan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dalam penegakan sanksi Pegawai Negeri Sipil? Tujuan dan Kegunaan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi penegakan sanksi Pegawai Negeri Sipil di oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di Kabupaten Bondowoso, hambatan berikut langkahlangkah strategis yang diambil dalam mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut. Sedangkan kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memenuhi beberapa hal; sebagai berikut: 1. Bagi penulis dapat menambah wawasan sekaligus melatih diri, serta mendapatkan pengalaman dalam rangka memperluas wacana pengetahuan dibidang ilmu pemerintahan, juga untuk memperoleh pengalaman dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk penelitian. 2. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan dari penelitian ini akan menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu pemerintahan dalam hal ini lebih khusus lagi terhadap implementasi penegakan sanksi Pegawai Negeri Sipil oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) khususnya di jajaran Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bondowoso dalam ruang lingkup pemerintahan.
METODOLOGI PENELITIAN Metode penelitian memegang peranan dalam suatu penelitian karena berhasil tidaknya suatu penelitian tergantung pada ketepatan penggunaan dan memilih metode penelitian tersebut. Pengertian metodelogi menurut Koentjoroningrat adalah metode (Yunani yaitu methodos) yang berarti cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmiah yang bersangkutan. (Koentjoroningrat, 2005: 42). Penelitian menurut J. Suprapto MA (2001: 45), mengatakan bahwa “penelitian adalah penyelidikan dari suatu bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsipprinsip dengan hati-hati dan sistematis”. Sedangkan penelitian menurut Sutrisno Hadi (2001: 63) yang ditinjau dari segi tujuannya adalah “usaha untuk menemukan, menganalisa, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah”. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang dipergunakan oleh penulis untuk penyusunan penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data-data yang lebih akurat dan meyakinkan tentang gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa sehingga dapat membuat suatu hipotesa. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data tentang masyarakat, keadaan atau gejalagejala lainnya, agar dapat mempertegas hipotesa-hipotesa dan membantu teori-teori lama atau dalam rangka menyusun teori-
teori baru. Dengan penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mengetahui Implementasi Penegakan Sanksi Pegawai Negeri Sipil Oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2011, hambatan berikut langkah-langkah strategis yang diambil dalam mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian dilakukan di BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kabupaten Bondowoso. Lokasi penelitian dipilih selain mudah dijangkau juga dengan telah dilaksanakannya penegakan sanksi terhadap Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bondowoso. Sumber Data Sumber Data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Informan: Yaitu seseorang atau beberapa orang yang diwawancarai dalam rangka memperoleh informasi atau data yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Data yang diperoleh melalui wawancara atau interview secara langsung ini dikategorikan sebagai data primer. Adapun Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a) Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kabupaten Bondowoso. b) Humas BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kabupaten Bondowoso. c) Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bondowoso (7 orang, yang berdinas di beberapa Dinas di Kabupeten Bondowoso). 2. Data Sekunder: Yaitu data yang diperoleh melalui buku, literatur dan Jurnal Politico
studi kepustakaan, dimaksudkan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori dan pendapat serta berbagai dokumen atau arsip-arsip penting yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang akan dibahas. Teknik Penentuan Sumber Data Teknik Penentuan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Purposive, yaitu teknik penentuan sumber data secara langsung dengan asumsi bahwa seseorang atau beberapa orang yang dipilih tersebut dianggap telah mengetahui tentang pokok permasalahan yang diteliti. Metode Pengumpulan Data Metode Pengumpulan Data adalah suatu tekhnik atau cara yang dilakukan oleh peneliti dalam memperoleh data atau informasi yang digunakan sebagai bahan penelitian. Dalam pengumpulan data tersebut, penulis akan melakukan dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut: a. Metode Interview (Wawancara) Interview atau wawancara merupakan suatu cara pengumpulan data atau mendapatkan informasi secara langsung dari informan yang digunakan sebagai bahan penelitian dengan gejala yang diteliti. Sesuai dengan rumusan permasalahan, maka wawancara dilakukan terhadap Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) dan Humas Kabupaten Bondowoso, berikut beberapa Pegawai Negeri Sipil yang aktif berdinas di Kabupaten Bondowoso terkait pembahasan implementasi Penegakan Sanksi Pegawai Negeri Sipil Oleh di BKD
Jurnal Politico
(Badan Kepegawaian Daerah) Kabupaten Bondowoso Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2011, data tentang kasus pelanggaran dan upaya penyelesaian yang telah ditempuh. b. Metode Dokumentasi Dokumentasi merupakan suatu cara untuk mendapatkan data maupun informasi secara langsung dengan cara membaca dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Kumpulan data tersebut berdasarkan pada buku-buku, surat kabar, dan tabloid yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Metode Analisa Data Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisa data kualitatif deskriptif. Data kualitatif ini dinyatakan dalam bentuk kalimat uraian dengan menggambarkannya sehingga dapat diketahui secara jelas mengenai variabel yang diamati. Keseluruhan data yang diteliti, diamati keseluruhan data yang diteliti dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif seperti yang diungkapkan oleh Moleong (2001: 61) “Deskriptif kualitatif adalah analisis yang menggambarkan keadaan obyek penelitian yang berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka”. HASIL DAN PEMBAHASAN Implementasi Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Bondowoso Sebagaimana disinggung bahwa
telah Pegawai
sedikit Negeri
merupakan salah satu unsur perlengkapan a. hukuman disiplin ringan; tata usaha negara yang diangkat dan digaji b. hukuman disiplin sedang; dan oleh pemerintah unutk melaksanakan c. hukuman disiplin berat. tugas-tugas tertentu negara yang (2) Jenis hukuman disiplin ringan berdasarkan peraturan yang telah dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ditetapkan oleh Negara. Dengan ini huruf a yaitu: Pegawai Negeri sudah tentu mempunyai a. teguran lisan; tanggung jawab untuk melaksanakan tugas b. teguran tertulis; dan dan kewajibannya sesuai dengan peraturan c. pernyataan tidak puas secara tertulis. perundang-undangan yang mengaturnya. (3) Jenis hukuman disiplin sedang Ketentuan mengenai Pegawai Negeri diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Undang Undang No. 43 Tahun 1999 huruf b yaitu: tentang Pokok Pokok Kepegawaian. Salah a. penundaan kenaikan gaji berkala satu peraturan perundang-undangan yang selama 1 (satu) tahun; mengatur mengenai kewajiban dan b. penundaan kenaikan pangkat selama larangan serta sanksi yang diberikan jika 1 (satu) tahun; dan kewajiban tersebut telah dilaksanakan dan c. penurunan pangkat setingkat lebih larangan tersebut dilanggar yaitu Peraturan rendah selama 1 (satu) tahun. Pemerintah No.53 tahun 2010 tentang (4) Jenis hukuman disiplin berat Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Namun demikian meskipun sudah ada huruf c yaitu: peraturan yang mengaturnya, penegakan a. penurunan pangkat setingkat lebih disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil masih rendah selama 3 (tiga) tahun; lemah. b. pemindahan dalam rangka penurunan Berdasarkan ketentuan tersebut, jabatan setingkat lebih rendah; sebagaimana disebutkan oleh Agung Tri c. pembebasan dari jabatan; Handono (wawancara tanggal 26 Juni d. pemberhentian dengan hormat tidak atas 2012) selaku Kepala Badan Kepegawaian permintaan sendiri sebagai PNS; Daerah (BKD) Kabupaten Bondowoso e. pemberhentian tidak dengan hormat maka: “Apabila ada Pegawai Negeri Sipil sebagai PNS. yang melakukan pelanggaran-pelanggaran Apabila dilihat dari segi sosiologi, atau tidak melaksanakan tugas dan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan kewajibannya tersebut, maka dapat pelanggaran terhadap aturan-aturan dikenakan sanksi atau hukuman yang akan kedisiplinan, misalnya terlambat masuk dijatuhkan oleh para pejabat yang kerja atau “bepergian” tanpa ijin saat jam berwenang untuk itu.“ kerja dapat dikategorikan sebagai korupsi Adapun jenis-jenis hukuman waktu kerja. Hal ini bisa dimasukkan disiplin Pegawai Negeri Sipil menurut kedalam deviasi atau penyimpangan ketentuan pasal 7 Peraturan Pemerintah tingkah laku, deviasi atau penyimpangan Nomor 53 Tahun 2010, adalah sebagai sendiri dapat diartikan sebagai: tingkah berikut: laku yang menyimpang dari tendensi (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari: sentral atau ciri-ciri karateristik rata-rata Jurnal Politico
dari rakyat kebanyakan atau populasi. Deviasi atau penyimpangan tingkah laku ini lebih khusus ke deviasi situsional, yaitu sebuah jenis deviasi yang disebabkan oleh pengaruh situasi pribadi yang bersangkutan menjadi bagian integral dari padanya. Situasi tadi memberikan pengaruh yang memaksa, sehingga individu tersebut terpaksa harus melanggar peraturan dan norma-norma umum atau hukum formal. Tujuan hukuman disiplin itu sediri adalah untuk memperbaiki dan mendidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Tingkat hukuman disiplin sendiri terdiri dari: hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat. Untuk hukuman disiplin ringan tidak bisa diajukan keberatan dan untuk hukuman disiplin sedang dan berat dapat diajukan keberatan ke BAPEK kecuali untuk hukuman disiplin berat dengan sanksi pembebasan dari jabatan tidak bisa diajukan keberatan oleh PNS. Oleh sebab itu, setiap pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa terlebih dahulu dengan teliti terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran itu. Hukuman disiplin yang dijatuhkan harus sepadan dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan, sehingga hukuman disiplin itu bisa diterima dengan penuh rasa keadilan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Abdul Malik, dari Pemkab Kabupaten Bondowoso (wawancara tanggal 2 Maret 2011) bahwa: Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso diwajibkan menaati jam kerja, sesuai dengan Keputusan Bupati Bondowoso tanggal 1 April 2002 No.15 Tahun 2002 tentang pengaturan Hari dan Jam Kerja
Jurnal Politico
bagi Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Dalam ketentuan tersebut digariskan bahwa jumlah jam kerja efektif dalam 5 (lima) hari kerja adalah 37 jam 30 menit sebagai berikut: Senin - kamis: Pukul 07.00 s/d 15.30 WIB Waktu Istirahat: Pukul 12.00 s/d 12.30 WIB Jum’at: Pukul 07.00 s/d 14.30 WIB Waktu Istirahat: Pukul 11.00 s/d 13.00 WIB Adapun ketentuan unit kerja yang dikecualikan dari ketentuan 5 (lima) hari kerja, seperti: 1) Unit kerja instansi pemerintah atau instansi vertical lainnya yang memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti Rumah Sakit, Puskesmas dan lainnya yang sejenis dengan ketentuan jam kerja diatur sebagai berikut: Senin-kamis: Pukul 07.00 s/d 14.00 WIB Jum’at: Pukul 07.00 s/d 11.00 WIB Sabtu: Pukul 07.00 s/d 12.30 WIB 2) Penyelenggaraan Pendidikan SD, SMP, dan SMU/SMK sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur No.420/2680/ 108.03/2008 tentang Hari Sekolah dan Hari Libur bagi Sekolah di Propinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2008-2009. 3) Menanamkan sikap disiplin kepada seluruh Pegawai dengan mewajibkan Kepala Unit Kerja pada semua tingkatan untuk memberikan teladan tentang disiplin jam kerja, serta melaksanakan pengawasan melekat. Untuk mengetahui hukuman disiplin yang dijatuhkan, terlebih dahulu
harus melihat jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil tersebut. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 disebutkan bahwa Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Sedangkan pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS. Dengan demikian bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar salah satu larangan yang termuat dalam ketentuan tentang pelaksanaan kewajiban dan larangan akan dikenakan sanksi berupa penjatuhan hukuman disiplin. Dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 disebutkan bahwa pejabat yang berwenang menghukum adalah: Presiden menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon I dan jabatan lain yang pengangkatan dan pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud. Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud ditetapkan berdasarkan usul dari Pejabat Pembina Kepegawaian. Dalam pasal 33 Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 disebutkan bahwa Hukuman disiplin dijatuhkan oleh:
Jurnal Politico
a) Presiden; b) Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c; c) Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b dan huruf c; d) Kepala Perwakilan Republik Indonesia; e) Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), tidak dapat diajukan upaya administrative. Selanjutnya sebagaimana disebutkan oleh Agung Tri Handono (wawancara tanggal 27 Juni 2012) selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bondowoso; Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Mekanisme tersebut antara lain sebagai berikut: 1. PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan. 2. Pemanggilan kepada PNS bersangkutan yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan. 3. Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang
bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama. 4. Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan. 5. Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. 6. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan. 7. Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan: a) atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin; b) pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan. Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya berat, dapat dibentuk Tim Pemeriksa. Tim Pemeriksa yang terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk. Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk. Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain.
Selanjutnya sebagaimana disebutkan Ibu Eka Dewi bagian Humas BKD Bondowoso (tanggal 27 Juni 2012) bahwa: “Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa. Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin. PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud tidak ada, maka pembebasan sementara dari jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.” Berita acara pemeriksaan yang disingkat BAP sebagaimana dimaksud dalam ketantuan Pasal 24 ayat (2) tersebut harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa. Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin. Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam di atas, pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin. Dalam menjatuhkan suatu keputusan hukuman disiplin harus disebutkan pelanggaran
Jurnal Politico
disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Menurut data yang diperoleh dari Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bondowoso, pada Tahun 2010 setidaknya terdapat 60 (enam puluh) kasus pelanggaran disiplin, yang terdiri dari 45 (empat puluh lima) kasus pelanggaran disiplin ringan, 12 (dua belas) kasus pelanggaran disiplin sedang, dan 3 (tiga) kasus pelanggaran disiplin berat. Dari sekian kasus pelanggaran disiplin, yang pernah terjadi di Kabupaten Bondowoso pelanggaran tersebut sudah diberikan sanksi. Pertanggungjawaban Tugas Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Dalam Penegakan Sanksi Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso terus berupaya mewujudkan optimalisasi siklus manajemen kepegawaian yang teratur dan terarah dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan mengoptimalkan proses penyelesaian tugas pokok dan fungsi secara berkesinambungan, terinci, terukur serta dapat dipertanggung jawabkan sesuai norma/ketentuan yang berlaku. Badan Kepegawaian Daerah dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1 dan 2) bahwa disetiap daerah dibentuk Badan Kepegawaian Daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah. BKD dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata
Jurnal Politico
Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan. Sebelum terbentuknya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi telah ada lembaga yang menangani dan mengurusi masalah kepegawaian yaitu Biro Kepegawaian Provinsi. Numenklatur Badan Kepegawaian Daerah (BKD) disebut pertama kali dalam pasal 34A Undangundang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Pelaksanaan pembentukan BKD pada masing masing daerah dilaksanakan setelah diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah. Dalam rangka eksistensi keberadaan dan mewujudkan tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, BKD Kabupaten Bondowoso: “Menjadi Pusat Pembinaan Bagi Terwujudnya Aparatur Yang Profesional Dalam Bidang Tugasnya” Sebagai penjabaran dari upaya pencapaian visi, maka misi adalah cara atau upaya yang dilakukan oleh organisasi untuk mencapai tujuan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan daerah, maka sebagai wujud keberadaan dan tanggung jawab BKD Kabupaten Bondowoso ditetapkan beberapa misi penting, sebagai berikut: 1. Pengadaan dan penataan mutasi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang transparan dan proporsional; 2. Memajukan pengembangan dan Perbaikan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD);
3. Memantapkan penataan kedudukan hukum pegawai dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD); 4. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi kepegawaian; dan 5. Pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya organisasi. Upaya perwujudan antara lain dengan merumuskan sebanyak lima tujuan yang memuat segala sesuatu yang ingin dicapai/dihasilkan dalam lima tahun rencana sesuai dengan pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada isu dan analisis stratejik, yaitu: 1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Aparatur; 2. Meningkatkan Motivasi dan Produktivitas Kerja Pegawai; 3. Meningkatkan Penegakan Hukum Bidang Kepegawaian; 4. Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi Kepegawaian; dan 5. Optimalisasi Pengelolaan Sumberdaya Organisasi; Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu lembaga teknis daerah Kabupaten Bondowoso yang bertanggung jawab mewujudkan visi tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam kelancaran penyelenggaraan manajemen Pegawai Negeri Sipil. Untuk memacu penyelenggaraan manajemen kepegawaian yang terencana, terarah dan terpadu, maka Badan Kepegawaian Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA).
Salah satu sasaran indikator kinerja daerah dalam Agenda RPJMD tersebut adalah merupakan tugas dan tanggung jawab BKD yakni: “Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah” yang berfokus kepada: 1) Mengembangkan sistem Informasi dan Manajemen Kepegawaian Daerah yang profesional; 2) Rekruitmen dan penempatan pegawai sesuai kebutuhan daerah, penempatan pejabat berdasarkan kompetensi dan TUPOKSI yang tepat, dan dilakukan uji kompetensi dan uji publik; 3) Peningkatan produktivitas aparatur pemerintah daerah dengan mengembangkan sistem tunjangan yang proporsional dan profesional; 4) Pengembangan sistem Reward kepada aparatur pemerintah berprestasi; 5) Meningkatkan kualitas aparat pemerintah daerah melalui pendidikan dan pelatihan secara berjenjang dalam rangka peningkatan kompetensi; 6) Pembinaan aparatur pemerintah Pra Purna Tugas. Hambatan Dalam Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Bondowoso Disiplin merupakan salah satu faktor penting demi terciptanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang profesional dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewajibannya, serta demi terwujudnya mutu pemerintahan yang lebih tinggi. Hak dan kewajiban PNS pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Sedangkan mengenai pelaksanaan disiplin guru telah diatur
Jurnal Politico
dalam Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin PNS. Dalam upaya penegakan disiplin khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) tentu mengalami hambatan-hambatan pada pelaksanaan di lapangan. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan disiplin tersebut antara lain adalah faktor intern dan ekstern. Dari faktor intern maupun faktor ekstern tersebut, maka penulis dapat mengelompokkan lagi hambatan-hambatan tersebut berdasar pada segi yuridis dan segi sosiologis. 1) Faktor Intern Faktor intern yang menghambat penegakan disiplin PNS yang dimaksud oleh penulis disini adalah faktor-faktor penghambat yang datangnya dari dalam instansi yang terkait dengan penegakan disiplin PNS. Faktor intern sendiri dikelompokkan lagi ke dalam: a) Segi Yuridis: Yaitu adanya ketentuan bahwa Dinas-Dinas maupun Badan Pengawas Daerah hanya dapat melakukan penyelidikan secara langsung kepada para pelanggar disiplin PNS, apabila terdapat laporan dari masyarakat. Hal ini jelas menghambat upaya penegakan disiplin PNS karena bagi setiap pelanggar yang telah melakukan pelanggaran disiplin PNS karena bagi setiap pelanggar yang telah melakukan pelanggaran disiplin PNS akan tetapi tidak dilaporkan oleh masyarakat, maka instansi yang terkait tidak bisa melakukan penyidikan terhadapnya. b) Segi Sosiologis: Yaitu adanya sikap atau rasa “rikuh” dalam Bahasa Jawa, yang berarti kurang enak untuk memberikan hukuman pada si pelanggar disiplin, karena si pemberi hukuman dalam
Jurnal Politico
kesehariannya telah mengenal si pelanggar. Hal ini jelas menghambat pelaksanaan penegakan disiplin, karena instansi yang berwenang memberikan hukuman tidak tegas dalam menjalankan kewajibannya, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi para pelanggar disiplin termasuk PNS yang pernah melakukan pelanggaran disiplin di masa lalu untuk melakukannya kembali di kemudian hari. Selain itu, pembinaan PNS dirasa masih belum maksimal, karena frekuensi sosialisasi terhadap arti pentingnya pelaksanaan disiplin masih kurang, sehingga menyebabkan banyak Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggran disiplin. 2) Faktor Ekstern Faktor Ekstern yang menghambat penegakan disiplin PNS yang dimaksud oleh penulis adalah faktor-faktor penghambat yang datangnya bisa dari masyarakat maupun pemerintah. Faktor ekstern sendiri dikelompokkan lagi ke dalam: a) Segi Yuridis: Yaitu kebijakan pemerintah mengenai kode teik guru tidak disertai sanksi menyebabkan kode etik hanya dipandang sebagai aturan moril yang pada dasarnya tidak wajib dipatuhi, padahal anggapan tersebut jelas salah. Hal ini menyebabkan pula timbulnya pelanggaran disiplin PNS, tanpa si pelanggar harus merasa jera terhadap aturan-aturan yang terdapat dalam kode etik tersebut. b) Segi Sosiologis: Yaitu adanya pola pikir masyarakat yang tidak merasa rugi terhadap adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil tersebut sehingga mereka tidak
perlu bersusah payah untuk melaporkannya kepada instansi yang berwenang memberikan hukuman disiplin, menyebabkan terhambatnya penegakan disiplin padahal tanpa adanya laporan, instansi yantg terkait dengan penegakan disiplin PNS tidak bisa melakukan penyidikan yang pada akhirnya dapat menjatuhkan hukuman bagi para si pelanggar tersebut. Selain itu, para Pegawai Negeri Sipil juga banyak yang kurang sadar akan arti penting disiplin dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, sehingga menyebabkan banyaknya pelanggaran disiplin. Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya pelanggaran disiplin telah banyak diuraikan oleh para sarjana sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Pada umumnya para sarjana menyimpulkan bahwa dalam mencari sebab timbulnya pelanggaran, akan dijumpai berbagai macam faktor tertentu yang akan mempengaruhi timbulnya pelanggaran tertentu. Sedangkan faktor lainnya akan menimbulkan pelanggaran yang lain pula. Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran disiplin di lingkungan PNS di Kabupaten Bondowoso dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: 1. Faktor Internal, yaitu salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran disiplin yang dilihat dari individu serta hal-hal yang mempengaruhi individu sehingga terdorong untuk melakukan suatu tindak pelanggaran disiplin. 2. Faktor Eksternal, yaitu salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran disiplin yang dilihat Jurnal Politico
khusus dari luar individu, serta hal-hal di luar individu yang mendorong untuk melakukan suatu tindak pelanggaran disiplin. Dari penuturan Dwi Utari, salah satu staff Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bondowoso, menuturkan bahwa: “Banyak para pegawai yang datang terlambat ke kantor karena urusan keluarga dan ekonomi” (wawancara: tanggal 28 Juni 2012). Seperti diuraikan oleh salah satu informan, Mahfud, dari Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso bahwa menurutnya “faktorfaktor yang mempengaruhi timbulnya disiplin adalah faktor ekonomi dan keluarga”. Menurut informan tersebut, contoh faktor ekonomi yang dapat menjadi faktor penyebab timbulnya pelanggaran disiplin adalah karena Pegawai Negeri Sipil tersebut bekerja di luar tugas atau mempunyai pekerjaan sampingan yang dilakukan. Sedangkan faktor keluarga menurut Faisal dari Kantor Pemkab Kabupaten Bondowoso adalah: “karena bagi yang berkeluarga, dia setiap hari harus menyiapkan segala sesuatu untuk kelurga sebelum berangkat ke Kantor.” Faktor ekonomi maupun faktor keluarga menurut Supandi dari Kantor Pemkab Bondowoso masuk dalam faktor intern, “faktor intern itu sendiri yaitu merupakan faktor pribadi dari seseorang”. Ada juga yang beranggapan bahwa, “Kerja tidak kerja juga dibayar” seperti yang diungkapkan oleh Ibu Lisa Yunita, Selaku Pegawai Negeri Sipil Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso yang mengungkapkan bahwa: “Saya masuk kerja jam berapa itu tidak masalah, karena nggak masuk kerja juga dibayar selama ini juga tidak ada himbauan atau peringatan
kalau saya datang terlambat” (wawancara: tanggal 29 Juni 2012). Ungkapan salah satu informan Pegawai Negeri Sipil yang demikian itu menunjukkan bahwa masih terdapat Pegawai Negeri Sipil yang kurang memiliki kesadaran dan etos kerja yang tinggi. Hal ini juga masuk ke dalam faktor intern dan motivasi. Motivasi senantiasa berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan dan tujuan dalam bekerja. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dzamil, S.Pd, Kasi Tentis TK, SD dan PLS di Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso tanggal 2 Juli 2011 disebutkan bahwa faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran disiplin dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Kurangnya Pemahaman Terhadap Peraturan Perundang-undangan: Pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan amat diperlukan oleh setiap individu Pegawai Negeri Sipil tak terkecuali guru Sekolah Dasar. Hal ini dimaksudkan agar setiap pegawai negeri bisa memahami peraturan perundang-undangan. Kurangnya motivasi bagi setiap Pegawai Negeri Sipil tentu tidak akan menghasilkan sistem pola kerja yang baik. Faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran disiplin menurut Dzamil, S.Pd, adalah sebagai berikut: a) Kurangnya penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi perlu memperoleh penghargaan sesuai dengan prestasi yang diraihnya. Penghargaan bisa berupa promosi jabatan atau berupa piagam penghargaan. Kurangnya penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi berakibat menurunnya
Jurnal Politico
etos kerja dan semangat untuk melaksanakan tugasnya. b) Kurangnya sanksi penjatuhan hukuman disiplin; Setiap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin perlu diberikan sanksi yang tegas. Pelanggaran disiplin sebesar atau sekecil apapun bila tidak diikuti dengan sanksi penjatuhan hukuman disiplin akan menimbulakan persoalan baru yang bernuansa negatif. Pertama, Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin tidak akan jera, bahkan pelanggaran yang dilakukan semakin meningkat, karena Pegawai Negeri Sipil tersebut berpikir bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan tidak mempengaruhi prestasi dan kariernya. Kedua, bagi Pegawai Negeri Sipil lain akan menimbulkan rasa kecemburuan. Dengan kata lain, Pegawai Negeri Sipil yang sebelumnya cenderung disiplin, akan melakukan pelanggaran yang sama, Sebab Pegawai Negeri Sipil tersebut berpikir tidak akan menerima sanksi apapun bila melakukan pelanggaran. Pendapat Syaiful Bahri, informan dari Pemkab Bondowoso bahwa: “faktor penyebab timbulnya pelanggaran PNS di Kabupaten Bondowoso adalah faktor internal dari PNS dan faktor eksternal dari Dinas terkait”. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa, faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya pelanggaran disiplin adalah faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern sendiri merupakan faktor dari kepribadian seseorang termasuk juga motivasi dan faktor eksternalnya adalah lingkungan. Faktor penyebab tersebut dipengaruhi pula oleh factor-faktor dari Dinas-Dinas terkait, seperti faktor internal dan eksternal.
Berdasarkan hal tersebut Pegawai Negeri Sipil perlu untuk lebih meningkatkan kedisiplinan kerja di lingkungan dinas masing-masing karena di pundak merekalah tugas Negara diemban. Analisa Data Pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan, agar bisa menciptakan PNS-PNS yang berkesadaran hukum. Agar bisa melaksanakan kewajiban dan haknya, maka para PNS hendaknya diberikan pula apa pentingnya disiplin mental itu. Perlunya disiplin mental adalah guna mencapai adanya perbuatan-perbuatan yang tidak terarah kepada tujuan yang baik yang telah digariskan oleh tujuan-tujuan dan dasar pendidikan. Sebab penkembangan akal atau fikir itu bila tidak dikendalikan dengan disiplin akan dapat mewujudkan perbuatan-perbuatan yang kurang menyenangkan. Yang dimaksud dengan disiplin adalah seorang yang belajar yang mendapat perlakuan yang sesuai, yang sepatutnya bagi orang yang belajar. Pembinaan pegawai negeri dapat dilakukan dengan system pembinaan karier yang baik. Sistem pembinaan karier yang baik adalah salah satu sendi organisasi yang baik, karena dengan sistem pembinaan karier yang baik dan dilaksanakan dengan baik, dapat menimbulkan kegairahan bekerja, dan rasa tanggung jawab yang besar dari seluruh pegawai. Sebaliknya, apabila tidak ada sistem pembinaan karier yang baik atau secara formil karena tidak dilaksanakan dengan baik, akan dapat menimbulkan frustasi yang dapat menimbulkan bahaya. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, dengan tegas digariskan bahwa pembinaan Pegawai Negeri Sipil
Jurnal Politico
didasarkan atas system karier dan sistem prestasi kerja. Sistem karier dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sistem karier terbuka dan sistem karier tertutup yaitu: a) Sistem karier terbuka, adalah bahwa untuk menduduki sesuatu jabatan lowongan dalam sesuatu unit organisasi, terbuka bagi setiap Warga Negara, asalkan ia mempunyai kecakapan dan pengalaman yang diperlukan untuk jabatan yang lowong itu. b) Sistem karier tertutup, adalah bahwa sesuatu jabatan yang lowong dalam sesuatu organisasi hanya dapat diduduki oleh pegawai yang telah ada dalam organisasi itu, tidak boleh diduduki oleh orang lain. Sistem karier tertutup mempunyai arti yaitu: 1. Sistem karier tertutup dalam arti Departemen, artinya bahwa jabatan yang lowong dalam sesuatu Departemen hanya diisi oleh pegawai yang telah ada dalam Departemen itu, tidak boleh diisi oleh pegawai dari Departemen lain. 2. Sistem karier tertutup dalam arti Propinsi, artinya bahwa pegawai dari Propinsi yang satu tidak boleh dipindahkan ke Propinsi yang lain. 3. Sistem karier tertutup dalam arti Negara, artinya bahwa jabatan-jabatan yang ada dalam organisasi Pemerintahan hanya dapat diduduki oleh pegawai yang telah ada dalam organisasi Pemerintahan. Dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, juga disebutkan tentang pembinaan pegawai negeri, yaitu dalam Pasal 30 (ayat 1dan 2) yang berbunyi:
1. Pembinaan jiwa korps, kode etik, dan peraturan disiplin PNS tidak boleh bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945. 2. Pembinaan jiwa korps, kode etik, dan peraturan disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas dan kinerja PNS, harus menerapkan strategi yang bagus yaitu: dalam hal penerimaan Pegawai Negeri Sipil melalui proses seleksi, kebutuhan PNS disesuaikan dengan kemampuan, formasi dalam tingkat pendidikan dari para calon PNS tersebut. Kedua, penekanan kepada pembangunan daerah yang disesuaikan dengan prioritas dan potensi masing-masing daerah dan keseimbangan antar daerah. Melalui daerah, pengaturan pendapatan, pengeturan formasi PNS, sistem pajak, keamanan warga, sistem perbankkan dan pembangunan daerah setempat dijalankan oleh masing-masing daearah. Disiplin bukan merupakan persoalan yang dimonopoli suatu golongan atau instansi, bukan persoalan khusus atasan atau bawahan saja, melainkan merupakan persoalan dari setiap pribadi. Di dalam kehidupan sebagai PNS, disiplin merupakan syarat mutlak, yaitu: 1. Mentaati semua peraturan-peraturan PNS dan melaksanakan semua perintah kedinasan dari setiap atasan dengan tepat, sempurna dan kesadaran yang tinggi; 2. Menegakkan kehidupan disiplin dalam lingkungan PNS yang teratur; Disiplin tersebut datangnya dari dalam, artinya dari keadaan mental
Jurnal Politico
perseorangan atas orang-orang yang merupakan suatu golongan atau kelompok. Disiplin yang hanya terlihat dari luar dan tidak disertai kerelaan dari dalam, hanya merupakan disiplin yang setengahsetengah, hal ini tidak boleh terjadi di dalam lingkungan PNS. Dalam rangka mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance), maka PNS sebagai unsur aparatur negara dituntut untuk setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, bersikap disiplin, jujur, adil, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. Untuk menumbuhkan sikap disiplin PNS, pasal 30 UndangUndang No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian mengamanatkan ditetapkannya peraturan pemerintah mengenai disiplin PNS. Selama ini ketentuan mengenai disiplin PNS telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Untuk mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan bermoral tersebut, mutlak diperlukan peraturan disiplin PNS yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin, sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong PNS untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja.
KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Berdasarkan uraian-uraian dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Implementasi hukuman disiplin terhadap PNS adalah untuk memperbaiki dan mendidik PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Tingkat hukuman disiplin sendiri terdiri dari: hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat. Untuk hukuman disiplin ringan tidak bisa diajukan keberatan dan untuk hukuman disiplin sedang dan berat dapat diajukan keberatan ke BAPEK kecuali untuk hukuman disiplin berat dengan sanksi pembebasan dari jabatan tidak bisa diajukan keberatan oleh PNS. Oleh sebab itu, setiap pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa terlebih dahulu dengan teliti terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran itu. Hukuman disiplin yang dijatuhkan harus sepadan dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan, sehingga hukuman disiplin itu bisa diterima dengan penuh rasa keadilan. 2. Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran disiplin di lingkungan PNS di Kabupaten Bondowoso dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: Pertama, Faktor Internal, yaitu salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran disiplin yang dilihat dari individu serta hal-hal yang mempengaruhi individu sehingga terdorong untuk melakukan suatu
Jurnal Politico
tindak pelanggaran disiplin. Kedua, Faktor Eksternal, yaitu salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran disiplin yang dilihat khusus dari luar individu, serta hal-hal di luar individu yang mendorong untuk melakukan suatu tindak pelanggaran disiplin. 3. Pembinaan terhadap PNS penting untuk dilakukan agar bisa menciptakan Pegawai yang berkesadaran hukum. PNS sebagai unsur utama dalam pemerintahan, maka PNS seharusnya tahu akan kewajiban dan haknya. Kalau pembinaan dilakukan dengan baik pelangaran disiplin pegawai negeri sedikit banyak dapat ditekan. Agar bisa melaksanakan kewajiban dan haknya, maka kepada para PNS hendaknya diberikan pula apa pentingnya disiplin mental itu. Disiplin sangat penting untuk pertumbuhan organisasi, digunakan terutama untuk memotivasi pegawai agar dapat mendisiplinkan diri dalam melaksanakan pekerjaan baik secara perorangan maupun kelompok. Disamping itu disiplin bermanfaat mendidik pegawai untuk mematuhi dan menyenangi peraturan, prosedur, maupun kebijakan yang ada, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang baik. Disiplin adalah suatu proses yang dapat menumbuhkan perasaan seseorang untuk mempertahankan dan meningkatkan tujuan organisasi secara obyektif, melalui kepatuhannya menjalankan peraturan organisasi.
Saran-Saran Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan, berikut saran dari hasil penelitian: Hendaknya Reformasi birokrasi pemerintahan sebagai jawaban atas tuntutan akan tegaknya aparatur pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab, bersih dan bebas KKN memerlukan pendekatan dan dukungan sistem administrasi negara yang mengindahkan nilai dan prinsip-prinsip good governance, dan sumber daya manusia aparatur negara yang memiliki integritas, kompetensi, dan konsistensi dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut, baik dalam jajaran eksekutif, legislatif, mau pun yudikatif. Selain dari unsur aparatur negara tersebut, untuk mewujudkan good governance dibutuhkan juga komitmen dan konsistensi dari semua pihak dan masyarakat; dan pelaksanaannya di samping menuntut adanya koordinasi yang baik, juga persyaratan integritas, profesionalitas, etos kerja dan moral yang tinggi sebagaimana dituntut terhadap birokrasi. Dalam rangka itu, diperlukan pula “penegakan hukum yang efektif (effective law enforcement), serta pengembangan dan penerapan sistem dan pertanggung-jawaban yang tepat, jelas, dan nyata, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna dan berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN. Penegakan disiplin di lingkungan PNS adalah sangat penting, karena sesuatu kelompok atau lingkungan tanpa disiplin akan terjadi kekacauan. Oleh karena itu di dalam sumpah janji PNS ditekankan betul-betul, bahwa PNS akan
mentaati segala peraturan perundangundangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab dan seterusnya. Tidak bisa disangkal bahwa PNS telah memainkan peranan yang cukup penting dalam proses pembangunan, dimana mereka tersebar dari tingkat pusat sampai di seluruh pelosok tanah air. Sebagai pegawai yang secara langsung melaksanakan berbagai kebijakan dan program resmi pembangunan bangsa, para PNS tunduk di bawah peraturan resmi. Dalam rangka mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance), maka PNS sebagai unsur aparatur negara dituntut untuk setia kepada Pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945, NKRI, dan Pemerintah, bersikap disiplin, jujur, adil, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
Jurnal Politico
DAFTAR PUSTAKA Bungin, Burhan, Analisis Data Penelitian Kualitatif; Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Model Aplikasi, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001 Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Jakarta, Gramedia Pustaka Tama, 2004 Moch Faisal Salam, Penyelesaian sengketa Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia Menurut Undang Undang No.43 Tahun 1999, Bandung, Mandar Maju, 2003 Tatang Sugandha, Tanya Jawab Masalah Pegawi Negeri Sipil, Jakarta, Yayasan LBH, 2002 Team, Diklat Materi Keterampilan Manajerial SPMK, Jakarta, 2003 Moleong, Lexi J., Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2001 Siswanto Sunaryo, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2006 Sastra Djatmika, Kepegawaian diIndonesia, Jakarta, Djambatan, 2004 Sunindhia Y.W, Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah, Jakarta, Bina Aksara, 2001 Surya Adisubrata, Winarna Otonomi Daerah di Era Reformasi. Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) Yogyakarta, 2002,
Jurnal Politico
