Peranan Badan Kepegawaian Daerah Dalam Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Kepulauan Talaud
Kritino Rizky Taengetan Alden Laloma Joorie.M. Ruru
ABSTRACT :This research is to know the role of the Agency in the implementation of regional staffing mutation civil servant in talaud Islands Regency. Talaud Islands Regency Area Staffing Agency has an important role in improving the performance of civil servants and is responsible for the implementation of mutation and mutational effects on the welfare of civil servants. One example is not as effective as the role of the Agency in the implementation of Regional Staffing i.e., mutation mutation civil servant in the Regency Talaud rated still tend to have political interests as a cornerstone of its implementation which we know as the seniority system and spoil system we know together not because of his objective based on seniority and family. So the performance of the Agency's Staffing Area in particular in the implementation of the mutation is still not qualified because its implementation is not based on the ground of a mutation that we are familiar with the term meryt system or mutations that uses up the runway that is scientific, objective, and outcomes achievement it works. This research uses Qualitative Research Methods by using techniques of data analysis through interviews to 10 Informants, observation and document additional instrument-assisted search form guidelines interview with using techniques of data analysis, data presentation, data reduction, and withdrawal of the conclusion. Based on the research results through data analysis, and performance measurement indicators. The following is the measurement indicators: productivity (effectiveness and efficiency), quality of service, Responsiveness, Accountability, corporate responsibility. Talaud Islands Regency BKD in its implementation is still not good, let alone in carrying out duties, functions, and his authority in surveillance, designation, the rules of the mutation. the performance of human resources Staffing Agency in Areas still not in optimize thoroughly. It was evident from the coordination between subordinates and superiors are still unfavourable, liability is still very closed, in addition to Staffing The Agency also does not answer the needs of society in General. Referring to the conclusions above, shall recommend in a good cooperation between, civil servants, with Staffing Agencies, Staffing Agencies and Regional Areas and local governments must facilitate the work of civil servants by holding trainings – training. Key words: the role of the Agency in the implementation of regional staffing mutations.
menyelenggarakan pelayanan publik bagi
PENDAHULUAN
masyarakat dan mampu menjalankan peran Dalam rangka pelaksanaan cita-cita
sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan
bangsa dan mewujudkan tujuan negara
bangsa berdasarkan pancasila dan undang-
sebagaimana tercantum dalam pembukaan undang-undang Indonesia
tahun
dasar 1945,
negara
republik
perlu
dibangun
undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 agar supaya orientasi pelayanan prima
aparatur negara yang memiliki integritas,
merealisasikannya
profesional, netral dan bebas dari intervensi
nepotisme,
serta
terpenuhi. tujuan
mulia
Guna ini,
diperlukan adanya pegawai negeri sebagai
politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan
bisa
warga negara, unsur aparatur negara, abdi
mampu
negara dan abdi masyarakat yang penuh 1
kesetian dan ketaataan kepada pancasila dan
suatu struktur dan iklim kerja, dan gaya
undang-undang dasar 1945, serta bersatu
manejemen organisasi agar diperoleh kerja
padu, bermental baik, berwibawa, berdaya
sama dan komitmen dalam organisai, (3)
guna, bersih, bermutu tinggi, dan sadar akan
bagaimana
tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan
kapasitas terbaik dari seluruh pegawai, (4)
tugas pemerintahan dan pembangunan.
bagaimana memenuhi tanggungjawab sosial
mempergunakan
skill
dan
Bahwa untuk mewujudkan pegawai
dan hukum dari suatu organisasi kepada
negeri yang demikian itu diperlukan adanya
pegawainya, terutama dalam kondisi dan
suatu undang-undang yang menjadi rujukan
kualitas kerja yang diberikan kepada mereka.
mengatur kedudukan, kewajiban, hak, dan
Beranjak dari sebuah pemahaman yang
pembinaan
yang
konstruktif tentang menejemen kepegawaian
dilaksanakan berdasarkan sistim karir dan
tersebut, ini kemudian menjadi rujukan untuk
sistim prestasi kerja. Undang-undang No 18
berpijak memperoleh, mengembangkan dan
tahun
sampai pada tataran kualitas kerja yang
pegawai
1961
tentang
negeri
ketentuan-ketentuan
pokok kepegawaian (Lembaran negara Tahun
menjadi indikator capaian.
1961 No 263) menjadi acuan konstitusional
Oleh karena itu demi terwujudnya pegawai
yang mengatur tentang dinamika pergerakan
negeri sipil yang berkualitas dan memiliki
kepegawaian.
kemampuan
Pemerintah
merupakan
melaksanakan
tugas
secara
instrumen dalam penyelenggaraan sistem
profesional dan bertanggung jawab dalam
pemerintahan. Peran serta pemerintah yang
menyelenggarakan tugas pemerintahan dan
konkret dalam menunjang kesejatraan rakyat
pembangunan, serta bersih dan bebas dari
merupakan
korupsi, kolusi dan nepotisme, khususnya
unsur
terpenting,
karena
pemerintah adalah alat atau sarana untuk
pada
menjawab
Kabupaten Kepulauan Talaud perlu menata
aspirasi
rakyat
itu
sendiri.
badan
kepegawaian
kembali
diimbangi dengan partisipasi masyarakat.
pegawai negeri sipil di lingkungan Badan
Michael
Kepegawaian Daerah Kabupaten Talaud
2010:151)
dalam
(pasolong;
mendefenisikan
personel
khususnya
meningkatkan
di
Disamping itu peran serta pemerintah harus
Armstrong
dan
Daerah
dalam
manajemen
pelaksanaan
mutasi
management atau manajemen kepegawaian
pegawai negeri sipil di Daerah Kabupaten
adalah
memperoleh,
Talaud. Peranan Badan Kepegawaian Daerah
mengembangkan dan memberi motivasi kerja
disini di harapkan mampu menata kembali
kepada pegawai yang diperlukan suatu
system mutasi yang dinilai tidak efektifnya
organisasi untuk mencapai tujuan organisasi
pelaksanaan
tersebut, (2)
pemerintahan kabupaten kepulauan talaud
:
(1)
bagaimana
bagaimana mengembangkan
2
mutasi
di
lingkungan
dan tak sesuai dengan aturan-aturan yang
3. Untuk memperluas atau menambah
ada. Salah satu tindak lanjut yang dilakukan
pengetahuan pegawai
dari hasil penilaian prestasi pegawai adalah
4. Untuk menghilangkan rasa bosan/jemu
mutasi pegawai. Karena dengan penilaian
terhadap pekerjaan
prestasi pegawai akan diketahui kecakapan pegawai
dalam
menyelesaikan
5. Untuk memberikan perangsang agar
uraian
pegawai mau berupaya meningkatkan
pekerjaan (job description) yang di bebankan
karier yang lebih tinggi
kepadanya. Mutasi ini harus di dasarkan atas
6. Untuk pelaksanaan hukuman/sanksi
indeks prestasi yang dapat dicapai oleh
atas
pegawai
dilakukannya
bersangkutan.
Dengan
adanya
mutasi diharapkan dapat memberikan uraian
imbalan terhadap prestasinya
pekerjaan, dan alat-alat kerja yang cocok
8. Untuk alat pendorong agar spirit kerja
bagi pegawai bersangkutan sehingga dapat
meningkat melalui persaingan terbuka
bekerja secara efisien dan efektif pada itu.
Istilah-istilah
pengertiannya
dengan
yang
mutasi
9. Untuk tindakan pengamanan yang
sama
lebih baik
adalah
10. Untuk menyesuaikan pekerjaan dengan
pemindahan, transfer, dan job rotation
kondisi fisik pegawai
pegawai. Mutasi adalah suatu perubahan posisi/jabatan/tempat/pekerjaan
yang
7. Untuk memberikan pengakuan dan
pekerjaan , sifat pekerjaan, lingkungan
jabatan
pelanggaran-pelanggaran
11. Untuk mengatasi perselisihan antara
yangh
sesama pegawai
dilakukan baik secara horizontal maupun
Pegawai (kata benda) yang berarti
vertical (promosi/demosi) di dalam satu
orang-orang atau sekelompok orang yang
pemerintahan.
memiliki
termasuk
Pada
dalam
dasarnya
fungsi
mutasi
pengembangan
status
karena
pekerjaannya.
Pegawai dalam bahasa jawa berasal dari kata
pegawai, karena tujuannya adalah untuk
„‟gawe‟‟ atau
„‟kerja‟‟ Pegawai
meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam
adalah: mereka yang setelah memenuhi
pemerintahan tersebut.
syarat yang ditentukan dalam peraturan
negeri
perundang-undangan yang berlaku, diangkat a. Tujuan Mutasi 1. Untuk
meningkatkan
oleh pejabat yang berwenang dan diserahi produktivitas
tugas dalam suatu jabatan negeri atau
kerja pegawai 2. Untuk
menciptakan
diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan keseimbangan
berdasarkan sesuatu peraturan perundang-
antara tenaga kerja dengan komposisi
undangan dan digaji menurut peraturan
pekerjaan atau jabatan
perundang-undangan. Pengertian Pegawai
3
Negeri dapat ditemukan pada Undang-
negeri sipil di Kabupaten Talaud dinilai
Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-
masih cenderung memiliki kepentingan-
Pokok Kepegawaian, pada Bab 1 pasal 1
kepentingan
tentang Ketentuan Umum dari Undang-
pelaksanaannya yang kita kenal dengan
Undang Pokok Nomor 8 tahun 1974 tentang
istilah seniority system dan spoil system yang
Pokok-Pokok kepegawaian.
kita ketahui bersama tidak objektifnya karena
politik
seperti
landasan
berdasarkan senioritas dan kekeluargaan. Berdasarkan
pada
pengertian
Sehingga kinerja dari Badan Kepegawaian
sebagaimana tersebut di atas, maka untuk
Daerah khususnya dalam pelaksanaan mutasi
dapat disebut sebagai pegawai negeri harus
masih
memenuhi beberapa unsur yaitu:
belum
berkualitas
karena
pelaksanaannya tidak didasarkan atas dasar mutasi yang kita kenal dengan istilah meryt
1. Memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang – undang
system atau mutasi yang menggunakan atas
2. Diangkat oleh pejabat yang berwenang
landasan yang bersifat ilmiah, objektif, dan
3. Diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri
hasil prestasi kerjanya. Badan Kepegawaian
4. Di gaji berdasarkan undang – undang
Daerah Kabupaten Talaud memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kinerja
yang berlaku.
pegawai negeri sipil dan bertanggung jawab
Yang dimaksud dengan warga negara pada
atas pelaksanaan mutasi dan pengaruh mutasi
pasal 2 Undang-Undang No.12 tahun 2006
terhadap kesejahteraan pegawai negeri sipil.
tentang Kewarganegaraan adalah: orang-
Peran
orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang
etimologis
bangsa lain yang disahkan dengan undang-
„‟peran‟‟. Kata ini di tambah dengan akhiran
undang
„‟an‟‟
Indonesia
sebagaimana
sebagai
warga
dinyatakan
negara.
Dalam
yang
dimaksud
peranan
sehingga
adalah
berasal
artinya
Secara
dari
sesuatu
kata yang
Penjelasan Undang-Undang No. 12 tahun
memegang pimpinan terutama atau karena
2006 tentang Kewarganegaraan dinyatakan
sesuatu
bahwa yang dimaksud dengan orang-orang
(W.J.S.Poerwadarminta,2005:854)
bangsa Indonesia asli adalah orang Indonesia
kamus besar bahasa indonesia peranan adalah
yang menjadi warga negara Indonesia sejak
orang atau sesuatu yang menjadi bagian dari
kelahirannya dan tidak pernah menerima
suatu masalah atau peristiwa. sedangkan
kewarganegaraan lain atas kehendak lainnya.
Thoha
Salah satu contoh tidak efektifnya Peranan
sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur
Badan
yang ditimbulkan karena suatu jabatan
Kepegawaian
Daerah
dalam
pelaksanaan mutasi yaitu, mutasi pegawai
4
hal
(1985)
atau
mendefinisikan
peristiwa, menurut
peranan
tertentu, atau karena adanya sesuatu kantor
mendalam. Maka dari itu penulis mengangkat
yang mudah di kenal.
judul
Kadang-kadang orang mengartikan
:‘’Peranan
Badan
Kepegawaian
Daerah
Dalam
Pelaksanaan
peranan disamakan dengan kedudukan. Ini
Pegawai
Negeri
Sipil
disebabkan
Kepulauan Talaud’’ .
karena
kedudukan
selalu
Di
Mutasi
Kabupaten
bergandengan bahkan mungkin tidak dapat dipisahkan
dari
peranan.
Kedudukan
METODOLOGI PENELITIAN
diartikan sebagai suatu tempat atau posisi
A. Jenis Penelitian
seseorang dalam suatu kelompok sosial, Untuk
sehubungan dengan orang-orang lain dalam
tujuan
hak dan kewajiban. Dengan kata lain bahwa
suatu
kegiatan
yang
menggunakan cara – cara tersebut dipandang oleh
Metode
berlaku untuk mencapai tujuan organisasi itu
disimpulkan
bahwa
itu
peranan
maka
sesuai
dengan
memaksimalkan
yang
digunakan
adalah
sebagai proses pemecahan masalah yang
merupakan
posisi
mampu
metode deskriptif, yang dapat diartikan
dapat
diselidiki dengan melukiskan keadaan subjek
rangkaian perilaku yang melekat pada diri seseorang
penulis
pencarian data dan penganalisaannya.
berdasarkan norma atau peraturan yang
karena
metode
penelitian ini tidak menutup kemungkinan
harus
karena jabatan tertentu dalam organisasi
Oleh
maka
telah
penelitiaan kualitatif. Meski demikian, dalam
dilakukan semaksimal mungkin oleh seorang
sendiri.
sebelumnya,
yang
ini jelas mengarah pada penggunaan metode
Dengan demikian, maka peranan suatu
seperti
penelitian yang digunakan dalam penelitian
proses
(Soerjono Soekanto, 1994:768).
merupakan
penelitian
disampaikan
peranan lebih memusatkan pada fungsi sebagai
dan
rinci dan aktual dengan melihat masalah dan
sehubungan dengan orang-orang lain serta
diri
mengetahui
melukiskan keadaan yang sebenarnya secara
kelompok tersebut atau suatu kelompok
penyesuaian
melihat,
dan objek penelitian
atau
pada saat sekarang
berdasarkan fakta – fakta yang tampak atau
kedudukannya dalam suatu organisasi atau
bagaimana adanya ( Nawawi, 1995 )
kelompok masyarakat.
Pada umumnya penelitian deskriptif
berdasarkan uraian latar belakang
merupakan penelitian yang non hipotesis
yang sudah dikemukakan, maka penulis perlu
sehingga dalam rangka penelitiannya bahkan
mengkaji dan mencari tahu masalah yang
tidak perlu merumuskan hipotesisnya
ada, dengan pendekatan ilmiah dan objektif,
(Arikuntoro,1996).
agar kemudian bisa mendapatkan solusi yang
Metode
penelitian
deskriptif adalah metode yang digunakan
konstruktif untuk dibahas secara luas dan
5
untuk mendapatkan gambaran keseluruhan
Penelitian ini didesain dengan tujuan
objek penelitian secara akurat.Pelaksanaan
untuk melihat, mengambarkan, menganalisi,
metode penelitian deskriptif tidak terbatas,
mencatat dan menginterprestasikan kondisi –
hanya
dan
kondisi yang sekarang terjadi khususnya
meliputi
mengambarkan peranan badan kepegawaian
analisis dan interprestasi tentang arti data
daerah dalam pelaksanaan mutasi pegawai
tersebut.
negeri sipil di kabupaten talaud. Penelitian
sampai
penyususnan
pada
data
Selain
pengumpulan
saja,
itu
tetapi
semua
data
yang
dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci
ini
terhadap apa yang diteliti ( Moleong, 2000 ).
informasi yang objektif. Fokus penelitian
Menurut Sugiyono ( 2008 ), bahwa metode
adalah peranan badan kepegawaian daerah
penelitian
dalam pelaksanaan mutasi pegawai negeri
deskriptif
bertujuan
untuk
mendapatkan dan menyampaikan fakta –
juga
didesain
untuk
memperoleh
sipil di kabupaten kepulauan talaud.
fakta dengan jelas dan teliti. Studi deskriptif harus lengkap, tanpa banyak detail yang tidak penting
dengan
menunjukan
apa
C. Populasi Dan Sampel
yang
Populasi adalah keseluruhan objek
penting atau tidak. Dalam konsep Grounded
penelitian yang terdiri dari manusia, benda –
Reserch bahwa suatu cara penelitian bersifat
benda, hewan, tumbuhan, gejala – gejalah,
kualitatif menjadi berpengaruh dengan suatu
nilai test atau peristiwa sebagai sumber data
pandangan yang berbeda tentang hubungan
yang memiliki karakteristik tertentu didalam
antara teori dengan pengamatan. Metode ini
suatu penilaian (Nawawi, 1995:141).
bertujuan untuk mendiskripsikan apa yang
Untuk penelitian mengenai peranan
saat ini berlaku dan didalamnya ada upaya
badan
pengambaran, mencatat, menganalisi dan
pelaksanaan mutasi pegawai negeri sipil di
menginterpretasikan kondisi – kondisi yang
kabupaten
sekarang terjadi. Dengan kata lain, penelitian
penelitian ini adalah pegawai yang ada di
ini bertujuan untuk memperoleh informasi
lingkungan kantor badan kepegawaian daerah
mengenai kedaan saat ini, tanpa bermaksud
kabupaten talaud yang berjumlah (28) orang,
menguji atau mengunakan hipotesis. Dengan
terdiri dari : Kepala badan kepegawaian
demikian,
berusaha
daerah (1) orang, bidang mutasi (5) orang,
mengambarkan peranan badan kepegawaian
bidang perencanaan (5) orang, bidang diklat
daerah dalam pelaksanaan mutasi pegawai
(6) orang, bidang pembinaan hukum (6)
negeri sipil di kabupaten talaud.
orang dan sekretaris (5) orang. Dan pegawai
penelitian
ini
kepegawaian
talaud,
maka
daerah
sampel
dalam
dalam
yang pernah di mutasi yang berjumlah (5) orang.
B. Desain Dan Fokus Penelitian
6
mengetahui sikap dan pandangan masyarakat terhadap D. Informan Penelitian
kegiatan
Badan
Kepegawaian
Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud.
Dalam penelitian ini yang menjadi informan
Selain itu, wawancara dilakukan untuk
penelitian yaitu :
menggali informasi mengenai peranan Badan
a. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kepegawaian Daerah atau BKD dalam
b. Kepala bidang mutasi
pelaksanaan mutasi Pegawai negri Sipil atau
c. Kepala bidang perencanaan
PNS di Kabupaten Kepulauan Talaud.
d. Sekretaris BKD
3. Pengamatan atau Observasi
e. Pegawai yang di mutasi
Pengamatan atau observasi yang dilakukan adalah
E. Instrumen Dan Teknik Pengumpulan Data
dengan
mengamati
situasi
atau
keadaan kantor, kegiatan pegawai, kondisi pegawai, aktivitas pegawai, dan kerjasama
Pada
prinsipnya
peneliti
adalah
antar pegawai.
melakukan pengukuran terhadap fenomena sosial maupun alam ( Emory 1985 ). Oleh
F. Teknik Analisis Data
karenanya dalam penelitian harus ada alat ukur yang tepat untuk bisah memperoleh
Setelah data terkumpul dari hasil
hasil penelitian yang baik. Instrumen atau
pengumpulan data, maka langkah selanjutnya
alat yang digunakan dalam penelitian ini
yang dilakukan peneliti adalah mengolah
adalah :
data atau menganalisis data (Moleong, 2007). Data yang diperoleh kemudian diolah dan
1. Kuesioner Kuesioner
dianalisis yang
digunakan
dalam
pemilihan,
skala likert. Kuesioner tersebut digunakan peranan
dari
perhatian
pada
pengabstraksian,
dan
transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan
pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil
reduksi data ini berlangsung secara terus-
atau PNS di Kabupaten Kepulauan Talaud.
menerus selama penelitian berlangsung, dan
2. Wawancara mendalam mendalam
pemusatan
penyederhanaan,
Badan
Kepegawaian Daerah atau BKD terhadap
Wawancara
metode
1) Reduksi Data : reduksi data adalah proses
dari pertanyaan yang menggunakan model
mengetahui
menggunakan
analisis kualitatif data, yaitu :
pengumpulan data pada penelitian ini terdiri
untuk
dengan
dilanjutkan setelah data terkumpul dengan dilakukan
membuat ringkasan, menelusuri tema dan
berdasarkan panduan pertanyaan yang telah disiapkan. Wawancara ini digunakan untuk 7
menggolongkannya ke dalam suatu pola yang
besar pelayanan public itu memiliki hasil
lebih jelas.
yang diharapkan sebagai salah satu indicator
2) Penyajian Data : penyajian data penelitian
kinerja yang penting.
adalah dalam bentuk teks naratif atau
Produktivitas berhubungan erat dengan
digambarkan dengan kata-kata atau kalimat.
efektivitas pencapaian hasil dan efesiensi
Menurut model analisis ini, agar dapat
pengelolaan
melihat gambaran secara keseluruhan atau
Menurut the liang gie (1962:7). Efisiensi
bagian
maka
adalah pengertian yang menggambarkan
penyajian data harus diusahakan secara
adanya perbandingan terbalik antara suatu
sistematis.
usaha dengan hasil yang di capai dalam
tertentu
3) Penarikan
dari
penelitian,
Kesimpulan
:
adalah
atau
penbggunaan
sumber.
usaha tersebut.
merupakan langkah terakhir dari proses
Perbandingannya di lihat dari dua segi :
penelitian
kualitatif
1. Dilihat dari segi hasil, suatu usaha
kesimpulan
penelitian
yaitu atas
menarik dasar
hasil
dikatakan
efisien
kalau
usaha
itu
analisis dan interpretasi data.
memberikan hasil yang terbaik, baik mutu
Pembahasan dilakukan mengacu pada hasil
maupun jumlah.
rangkuman indikator
wawancara. pengukuran
Pembahasan kinerja
5
2. Dari segi usaha, suatu usaha dikatakan
menurut
efisien
kalau
suatu
hasil
yang
di
Dwiyanto (1995:9). Kelima indicator tersebut
kehendaki dapat di capai dengan usaha
akan di bahas secara berurutan sebagai
yang ringan.
berikut. Sedangkan menurut staf Dosen BPA UGM
Yogyakarta,
(200:109)
bahwa
efektivitas adalah suatu efek atau akibat yang
PEMBAHASAN
di kehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap A. Produktivitas Konsep
perbuatan yang efisien, tentu saja berarti
produktivitas
tidak
hanya
efektif.
mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga
Di lihat dari hasil, tujuan, atau akibat
efektifitas. Produktivitas pada umumnya
yang dikehendaki dengan perbuatan itu telah
dipahami sebagai rasio antara input dan
di capai. Dilihat dari penjelasan dan hasil
output. Pada tataran ini, konsep produktivitas
wawancara
dirasa terlalu sempit sehingga General Accounting
officer
(GAO)
maka
dalam
indicator
pengukuran produktivitas peneliti mencoba
mencoba
mengkolaborasikan
mengembangkan satu ukuran produktivitas
produktivitas
yang lebih luas dengan memasukan seberapa
8
dan
antara tupoksi
definisi dari
BKD,
peraturan Bupati Kepulauan Talaud no 40
dalam merespons dan menampung aspirasi
tahun 2008 pasal ke 2 dan 3 tentang tugas
pegawai karna masih ada sebagian pegawai
dan fungsi Badan Kepegawaian dan Diklat
yang menilai tugas dari BKD belum sesuai
Daerah (BKDD), yaitu :
merumuskan,
dan merespons kebutuhan pegawai sehingga
membina, menyelenggarakan, pengawasan,
proses ini di nilai oleh beberapa informan
mengadakan, dan melaksanakan.
masih belum menunjukan kinerja yang baik.
Pertama yang akan di bahas adalah fungsi
dari
BKD
merumuskan
ada di lingkungan BKD belum terlalu di
kebijakan teknis bersama kepala daerah,
dayagunakan dan di berdayakan sehingga
sesuai
menghasilkan pelayanan yang masih belum
dengan
dalam
Karna dari pemanfaatan sumber daya yang
hasil
wawancara
untuk
perumusan kebijakan teknis sudah berjalan
efisien dan efektif.
efisien, dilihat dari hasil BKD selama ini B. Kualitas Layanan
sudah aktif dalam mengeluarkan aturan-
Isu
aturan dalam daerah tentang tupoksi BKD, namun
implementasinya
berpihak
kepada
belum
pegawai
negeri
menjelaskan
sipil
Banyak
di
bahas
organisasi
Kualitas
dalam pelaksanaan dan penetapan program
akses
untuk
layanan
adalah
saran
untuk
mencapai kepuasan dan ikatan.
contohnya
Berdasarkan
pelaksanaan dan penetapan mutasi pegawai lemah
sebab
layanan relative sangat mudah dan murah.
dan kegiatan masih kurangnya pengawasan
masih
public,
mendapatkan informasi mengenai kualitas
setiap aktivitas dalam menjalankan program
cenderung
mengenai
layanan dapat dijadikan indicator kinerja
kepulauan Talaud belum efisien, karena dari
satu
negative
public.
demikian , kepuasan masyarakat terhadap
dalam hal ini kinerja dari BKD di kabupaten
salah
pandangan
organisasi
yang di terima dari organisasi publik.denagn
program dan kegiatan yang di laksanakan,
kegiatan
kinerja
puasan masyarakat terhadap kualitas layanan
adalah
pengawasan, pelaksanaan, dan penetapan
dan
layanan
organisasi publik muncul karna ketidak
merasa puas dengan kinerja dari BKD. yang
kualitas
cenderung menjadi semakin penting dfalam
terlalu
keseluruhan, sehingga pegawai pun belum
Kedua
mengenai
konsep
dari
kualitas
layanan, hubungan dari kualitas layanan dan
proses
tiap
pengawasannya karna sering di intervensi
program
laksanakan
dan bermuatan politik.
dan
oleh
kegiatan
BKD,
yang
apakah
di
sudah
berpihak atau merespons kepada pegawai
Terakhir adalah fungsi BKD dalam
atau
merespons, menampung semua aspirasi dari
belum,
sehingga
dapat
mencapai
kepuasan dari pegawai itu sendiri. Sesuai
pegawai, proses ini dinilai tidak menyeluruh
9
dengan hasil wawancara yang di lakukan
untuk menjawab dan merespons kebutuhan
oleh peneliti kepada beberapa informan kunci
dari masyarakat. Berdasarkan hasil penilitian
mengenai kualitas layanan dari BKD, belum
yang telah di lakukan, dalam hal ini BKD
semua pelayanan yang di lakukan oleh BKD
belum sepenuhnya menjawab dan merespons
berpihak dan merespons kepada pegawai, ini
kebutuhan masyarakat khususnya
dapat
pelaksanaan
negeri sipil. Sehingga beberapa informan
program dan kegiatan yang di jalankan oleh
yakni pegawai negeri sipil belum merasa
BKD tidak semua bias menjawab keluhan
puas dengan kinerja oleh BKD saat ini.
dilihat
dari
semua
pegawai
dan kebutuhan dari pegawai, ada yang sebagian pelayanan sudah di jalankan dengan
D. Responsibilitas
baik sebagai contohnya pelayanan dalam
Responsibilitas
menjelaskan
apakah
kenaikan pangkat (kenpa), namun ada juga
pelaksanaan kegiatan organisasi public itu
pelayanan yang belum di jalankan dengan
dilakukan
baik, contohnya seperti pemindahan pegawai
administrasi yang benar atau sesuai dengan
(mutasi).
kebijakan organisasi (Levine, 1990).
sesuai
Berdasarkan
dengan
hasil
prinsip-prinsip
penelitian
untuk
kinerja BKD masih kurang baik, karna dalam
C. Responsivitas Responsivitas
kemampuan
kinerjanya belum sesuai dengan aturan-
kebutuhan
aturan yang ada. Karna pelaksanaan tugas
masyarakat menyusun agenda dan priorotas
dan fungsi belum di optimalkan secara
pelayanan serta mengembangkan program-
keseluruhan sehingga belum mencerminkan
program pelayanan public sesuai dengan
kinerja
kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dalam
informan SDM yang ada di BKD belum
konteks ini, responsivitas mengacu pada
semuanya di berdayakan sehingga belum
keselarasan pada program dan kegiatan
memahmi betul tugas, fungsi, hak dan
pelyanan dengan kebutuhan dan aspirasi
wewenangnya, sehingga dalam pelaksanaan
masyarakat. Responsivitas secara langsung
program
menggambarkan
maksimal.
organisasi
public
untuk
dalam
tujuannya.
adalah mengenali
kemampuan menjalankan
Terutama
organisasi misi
untuk
baik.
dan
Menurut
kegiatan
masih
beberapa
belum
dan
memnuhi
E. Akuntabilitas
kebutuhan masyarakat. Berdasarkan
yang
Akuntabilitas adalah kewajiban pihak konsep
dari
pemegang
amanah,
untuk
responsivitas maka dapat disimpulkan bahwa
pertanggung
responsivitas adalah kemampuan dari BKD
melaporkan dan mengungkap segala aktifitas
10
jawaban,
memberikan menyajikan,
dan
kegiatan
yang
mengaji
tanggung
2.
Di ukur dari kualitas layanan, pelayanan
jawabnya kepada pihak pemberi amanah
untuk masyarakat dalam memberikan
yang memiliki hak dan wewenang meminta
informasi masih sangat kurang, ini di
pertanggung jawaban tersebut.
sebabkan belum adanya koordinasi yang
Sesuai dengan hasil penelitian yang
baik antara pimpinan dan bawahan serta
di lakukan dengan wawancara dan observasi,
bawahan dan bawahan, dan belum
menurut peneliti BKD saat ini dalam
menyadari akan tugas dan tanggung
pelaksanaan untuk memberikan pertanggung
jawab di tiap bidang yang ada di akntor
jawaban
BKD Kabupaten Kepulauan Talaud.
kepada
masyarakat
khususnya
pegawai negeri sipil. Hal ini dapat dilihat dari semua laporan-laporan yang di
3.
Di ukur dengan Responsivitas, BKD
buat oleh
kabupaten Talaud dalam merespons
BKD yakni laporan-laporan dalam hasil
kebutuhan pegawai negeri sipil belum
pelaksanaan program dan kegiatan yang
terlalu optimal, namun pelaksanaan dari
sering di lakukan dalam rapat kerja di
setiap program dan kegiatan dalam
lingkungan BKD maupun bersama-sama
merespons kebutuhan pegawai dalam
pimpinan-pimpinan
proses pelaksanaan.
skpd
setempat
di
kabupaten Talaud.
4.
Di ukur dengan Responsibilitas, BKD yang ada di daerah kabupaten Talaud
KESIMPULAN DAN SARAN
belum
A. Kesimpulan
optimal karna di tiap pelaksanaan
Berdasarkan
tugas
secara
rangkuman
program dan kegiatan dampaknya tidak
wawancara dan pembahasan maka dapat di
selalu berpihak pada para pegawai,
simpulkan
malah pegawai selalu mendapatkan
hasil
hasil
melaksanakan
penelitian
ini
sebagai
berikut:
dampak yang tidak di inginkan dari
1.
Di ukur dengan produktivitas, BKD di
setiap
kabupaten
kegiatan oleh BKD.
Talaud
dalam
implementasinya masih belum baik, apalagi
dalam
fungsi,
dan
5.
pelaksanaan
program
dan
Di ukur dari Akuntabilitas, BKD di
menjalankan
tugas,
kabupaten
wewenangnya
dalam
optimal
kepulauan dalam
Talaud
sudah
memberikan
pengawasan, penetapan, aturan-aturan
pertanggungjawaban di tiap program
mutasi kinerja dari SDM yang ada di
dan kegiatan yang di laksanakan, ini
BKD masih belum di optimalkan secara
terbukti pada setiap kegiatan-kegiatan
menyeluruh.
yang di laksanakan dapat di pertangung
11
jawabkan
6.
lewat
laporan-laporan
lingkungan
pemerintah
kabupaten
tahunan.
kepualaun Talaud, mengingat masih
Secara keseluruhan kinerja dari badan
minimnya pengawasan sehingga masih
kepegawaian
dalam
adanya pegawai negeri sipil yg merasa
dan
belum puas dengan adanya program dan
daerah
menyelenggarakan,
menetapkan,
mengawasi program dan kegiatan di
kegiatan dari BKD.
daerah di lihat dari tugas dan fungsi
4.
Pemerintah daerah dan BKD harus
serta wewenangnya, di ukur dengan ke 5
menjalin hubungan dengan baik bersama
indikator di atas belum berjalan dengan
mitra kerja yakni pegawai negeri sipil
baik.
dan
masyarakayt
setempat
guna
menjalankan amanta undang-undang. 5.
B. Saran
BKD harus proaktif Dalam pengawasan
Mengacu pada hasil penelitian dan
dan penetapan program dan kegiatan
temuan yang ada maka dapat di berikan saran
terutama mutasi harus seuai dengan
untuk meningkatkan mutu dan kinerja dari
peraturan perundang-undangan yang ada
BKD dalam pelaksanaan tugas poko dan
seperti diatur dalam 9 butir dasar-dasar
fungsinya.
mutasi, mengingat dalam pelaksanaan
1.
Untuk meningkatkan kinerja SDM yang
mutasi selalu di jalankan tak sesuai
ada di BKD di perlukan keterlibatan dari
dengan peraturan yang ada.
pimpinan daerah seperti Bupati dan
2.
sekretaris daerah, untuk meningkatkan
DAFTAR PUSTAKA
kinerja dan mengoptimalkan sumber
Agus Dwiyanto. 1999. “Penilaian Kinerja
daya yang ada agar dapat melaksanakan
Organisasi Pelayanan Publik”. Makalah
tugas dan fungsinya.
Seminar
Pemerintah
harus
meningkatkan
Kinerja Organisasi
Publik Kebijakan dan Persiapannya.
pelatihan dan diklat bagi para pegawai
Jurusan Ilmu
tentang
FISIPOL UGM, Yogyakarta
hak,
wewenang,
Sektor
serta
Administrasi Negara
tupoksinya masing-masing, mengingat Charles
masih kurangnya pemahaman tentang
Gerson,
pemerintah harus proaktif dalam segala
di
laksanakan
Richard
kepuasan
pengawasan dan penetapan program dan yang
Public
Consequences.
undangan yang berlaku saat ini.
kegiatan
1990.
Administration : Challenges, Choice,
tupoksi yang di atur dalam perundang-
3.
Lenvine.
F.
2001.
pelanggan.
Seri
Praktis no 17.PPM, Jakarta
di
12
Mengukur panduan
Moleong, Analisis Kebijakan Sektor Publik,
Soerjono
2000, Erlangga, Jakarta.
Soekanto,
Ensiklopedia
Manajemen, 2002.
--------------------Moleong, Metode Penelitian
Staf
Kualitatif, 1989
BPA
UGM,
2000.
Ensiklopedi
Administrasi, Gunung Langit.Jakarta Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi,
Nawawi, Public Police, 1995, PT Bina
2008, Gramedia, Jakarta.
Aksara, Jakarta The Liang Gie, 1962. Cara Bekerja Efisien, Pasolong, Teori Administrasi Publik, 2010,
Kabag
ALFABETA, Bandung.
Umum
Balai
Pembinaan
Administrasi UGM. Yogyakarta. Thoha, Manajemen Kepegawaian Sipil di
Poerwadarminta, Konsep Peranan, 2005,
Indonesia,
BUMI AKSARA.
Bandung.
13
1985,
FOKUS
MEDIA,
