PERAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DALAM PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR PADA TAHUN 2010 – 2011 Oleh Dwi Prasetiyo Dosen pembimbing : Drs. Erman M ABSTRACT In the era of regional autonomy, discipline becomes very important because the strength of the region lies in the discipline concerned local government officials, especially the discipline in execution of duty. The government has made reference in the assessment of discipline through PP N0. 53 Year 2010 on Civil Service Discipline. The government has the intent and purpose in applying the disciplinary rules. Regulatory purposes is the purpose of discipline is to ensure maintenance of good order and the smooth civil servant in the execution of daily tasks and to be able to carry out the duties of civil servants in a professional and responsible, clean and free from corruption. This study used qualitative methods of data collection techniques by in-depth interviews and the use of libraries and descriptive qualitative data analysis. Data required among other things, the primary data obtained through interviews and secondary data obtained through the study of literature related to the research problem. Based on this research, the Regional Employment Board role in the field of administration. Roles are implemented: Guidance To Employee, the Employee Giving Motivation, Education and Training Provision, Provision for Employee Awards and Punishment and Control Attached. In carrying out the disciplinary role of the Civil Service in the Government actually Rokan Hilir Regional Employment Agency Government Rokan Hilir no normative constraints. This is because by law, the rules governing the discipline of the Civil Service to date is sufficient both in terms of norms and in terms of sanctions to be imposed in case of violation of the rules of discipline. However, in the implementation phase of these regulations are the things that hinder the enforcement of discipline in the Regional Secretariat of the Environment Rokan Hilir. The things that hinder enforcement of discipline for the Civil Government Environment Rokan Hilir ie, lack of awareness of employees to act and to be disciplined in the execution of duties, lack of surveillance systems, less specifically the lead in imposing sanctions on any breach of discipline and is still going overlapping Among the functions of the unit structure with other structures that cause these functions can not be implemented optimally. The advice given in this study is should the Civil Servants in the Regional Secretariat of the Environment Rokan Hilir support the Regional Employment Agency in any effort to enforce discipline. Support can be provided in a manner not cover offenses committed by coworkers as well as by men in an office or agency and provides counseling in the areas of employment law in particular discipline to the Civil Secretariat of Environment Rokan Hilir. Keywords: Guidance, Discipline, Public Servant
1
ABSTRAK Pada era otonomi daerah ini, disiplin pegawai menjadi sangat penting karena kekuatan daerah terletak pada disiplin aparatur pemerintahan daerah yang bersangkutan, terutama disiplin dalam pelaksanaan tugas. Pemerintah telah membuat acuan dalam penilaian kedisiplinan melalui PP N0. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pemerintah memiliki maksud dan tujuan tertentu dalam menerapkan peraturan disiplin tersebut. Tujuan peraturan disiplin yang di maksud adalah menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran didalam pelaksanaan tugas PNS sehari-hari dan agar PNS mampu melaksanakan tugas secara professional dan bertanggung jawab, bersih serta bebas dari KKN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam dan pemanfaatan pustaka serta analisis data secara deskriptif kualitatif. Data yang diperlukan antara lain, data primer yang diperoleh melalui hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terkait dengan masalah penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, Badan Kepegawaian Daerah berperan dalam bidang administrasi. Peran tersebut dilaksanakan dengan : Bimbingan Kepada Pegawai, Pemberian Motivasi kepada Pegawai, Pemberian Pendidikan dan Pelatihan, Pemberian Penghargaan dan Hukuman kepada Pegawai dan Pengawasan Melekat. Dalam melaksanakan peranan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sebenarnya Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tidak ada hambatan secara normatif. Hal ini disebabkan karena secara hukum, aturan yang mengatur mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil sampai saat ini sudah cukup memadai baik itu dari segi normanya maupun dari segi sanksi yang harus dijatuhkan apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan disiplin tersebut. Namun dalam tahap implementasi peraturan-peraturan tersebut terdapat halhal yang menghambat penegakan disiplin di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Hal-hal yang menghambat penegakan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yaitu, rendahnya kesadaran pegawai untuk berbuat dan bersikap disiplin dalam pelaksanaan tugas, kurangnya sistem pengawasan, Kurang tegasnya pimpinan dalam menjatuhkan sanksi pada setiap pelanggaran kedisiplinan serta masih terjadi tumpang tindihnya fungsi antara satu struktur unit kerja dengan struktur lainnya yang menyebabkan fungsi-fungsi tersebut tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Saran yang disampaikan dalam penelitian ini adalah hendaknya para Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir mendukung Badan Kepegawaian Daerah dalam setiap upaya yang dilakukan untuk penegakan disiplin tersebut. Dukungan tersebut dapat diberikan dengan cara tidak menutupi pelanggaran yang dilakukan oleh teman sekerja maupun oleh anak buah dalam suatu kantor atau instansi dan memberikan Penyuluhan hukum di bidang kepegawaian khususnya tentang kedisiplinan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Kata Kunci: Pembinaan, Disiplin, Pegawai Negeri
2
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Badan Kepegawaian Daerah merupakan perangkat daerah yang melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam membantu tugas pokok Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah. Didalam peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 97 tahun 2000 tentang formasi pegawai negeri sipil pasal 1 ayat 4 dikatakan bahwa pejabat Pembina kepegawaian daerah kabupaten/kota adalah Bupati/Walikota. Badan Kepegawaian Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Salah satu fungsi dari Badan Kepegawaian Daerah adalah untuk penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil daerah sesuai dengan norma, standar dan prodesur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Badan Kepegawaian Daerah dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1 dan 2) bahwa disetiap daerah dibentuk Badan Kepegawaian Daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Berdasarkan Keputusan Presiden tersebut, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir nomor 13 tahun 2007 yang mengatur tentang pembentukan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, bahwa Badan Kepegawaian sebagai lembaga perangkat darah, maka Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Rokan Hilir mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang kepegawaian. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rokan Hilir merupakan suatu Badan yang mengurus kepegawaian yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Penyelenggaraan tugas-tugas kepegawaian di daerah ini, akan senantiasa diikuti dengan langkah pemantapan dan pengembangan pelaksanaan sistem administrasi dan manajemen kepegawaian yang hakekatnya diarahkan pula pada upaya peningkatan kualitas disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah agar mampu secara profesional menangani berbagai macam tuntutan tugas yang semakin kompleks, disamping meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Secara organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rokan Hilir bertugas meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian yang efektif dan efisisen, meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian, meningkatkan pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai, meningkatkan sumberdaya aparatur yang professional dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pegelolaan kepegawaian daerah, BKD berfungsi sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan teknis dan perencanaan program bidang kepegawaian. b. Pengarahan dan pemberian petunjuk teknis bidang kepegawaian. c. Pelaksanaaan tugas di bidang kepegawaian, meliputi pengembangan pegawai, mutasi dan kepangkatan serta pembinaan disiplin pegawai. d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kepegawaian dan kesekretariatan BKD. e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dalam upaya melakukan fungsinya di bidang pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil, BKD Kabupaten Rokan Hilir sudah membuat program sebagai berikut: 1. Pembinaan /sosialisasi teknis peraturan kepegawaian. 3
2. Inspeksi mendadak (sidak), mengevaluasi dan melakukan sidak apel pagi ke unit-unit kerja. 3. Evaluasi kinerja dengan tujuan untuk mengetahui apa yang sudah dan belum dilaksanakan serta keberhasilan yang telah dicapai. 4. Pemberian sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku terhadap pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh PNS. 5. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan pembinaan dan konseling bagi pegawai yang mempunyai masalah dan melakukan tindak indisipliner. 6. Pelaksanaan pengelolaan dan evaluasi data presensi pegawai. 7. Pelaksanaan bimbingan dan konseling pegawai bermasalah. 8. Pelaksanaan koordinasi dan klarifikasi permasalahan pegawai dengan SKPD. Faktor kedisplinan Pegawai Negeri Sipil sering mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Kebanyakan PNS melalaikan berbagai bentuk aturan disiplin, memang masalah disiplin menjadi masalah yangutama dalam suatu organisasi. Pada era otonomi daerah ini, disiplin pegawai menjadi sangat penting karena kekuatan daerah terletak pada disiplin aparatur pemerintahan daerah yang bersangkutan, terutama disiplin dalam pelaksanaan tugas. Pemerintah telah membuat acuan dalam penilaian kedisiplinan melalui PP N0. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pemerintah memiliki maksud dan tujuan tertentu dalam menerapkan peraturan disiplin tersebut. Tujuan peraturan disiplin yang di maksud adalah menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran didalam pelaksanaan tugas PNS sehari-hari dan agar PNS mampu melaksanakan tugas secara professional dan bertanggung jawab, bersih serta bebas dari KKN. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan Tugas pokok Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, susunan organisasi Sekretariat Daerah daerah terdiri dari : a. Sekretaris Daerah b. Staf Ahli, terdiri dari : 1. Staf Ahli Bidang Hukum dan Ham 2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan 3. Staf Ahli Bidang Pembangunan 4. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia 5. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan c. Asisten, terdiri dari : 1. Asisten Bidang Pemerintahan 2. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan 3. Asisten Bidang Administrasi 4. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Asisten Bidang Pemerintahan membawahi : a. Bagian Tata Pemerintahan b. Bagian Pemerintahan Desa c. Bagian Hukum dan Ham d. Bagian Pelayanan Pertanahan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan membawahi : a. Bagian Perekonomian b. Bagian Program dan Pengendalian c. Bagian Pengolahan Data Elektronik 4
a. b. c. d. a. b. c.
Aisiten Bidang Administrasi membawahi : Bagian Keuangan Sektretariat Daerah Bagian Umum Bagian Perlengkapan Bagian Organisasi Asisten Bidang kesejahteraan rakyat membawahi : Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat Bgian Hubungan Masyarakat Bagian Protokol Dari susunan organisasi diatas, setiap bidang mempunyai fungsi dan tugasnya masing-masing. Tetapi fungsi dan tugasnya terkadang tidak dijalankan dengan baik dikarenakan waktu kerja yang tidak dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Adapun jadwal jam kerja pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut : Tabel 1.3 Jadwal jam kerja pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kab. Rokan Hilir No Hari Jam Masuk Jam pulang 1 Senin 07.30 14.30 2 Selas 07.30 14.30 3 Rabu 07.30 14.30 4 Kamis 07.30 14.30 5 Jumat 07.30 11.30 6 Sabtu 07.30 13.00 Sumber : Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan jam kerja pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah yang telah ditetapkan diatas, seharusnya hal tersebut dijadikan pedoman pegawai dalam menyelesaikan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya. Sikap dan perilaku disiplin pegawai terhadap tanggung jawab pekerjaannya masih kurang terlaksana dengan baik, ini dikarenakan adanya pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan pegawai dalam melakukan pekerjaannya. Dari pengamatan yang dilakukan, Kondisi kurang disiplin pada lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam melaksanakan tugasnya dapat di liha dari gejala-gejala sebagai berikut: 1. Adanya sejumlah pegawai yang selalu terlambat masuk kantor. 2. Adanya sejumlah pegawai yang pulang kantor lebih awal dari jadwal yang telah ditentukan. 3. Adanya sejumlah pegawai yang berada diluar/dikantin pada saat jam kerja. 4. Adanya sejumlah pegawai yang tidak masuk kantor pada hari kerja tanpa alasan. Seharusnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, setiap PNS harus melaksanakan tugas, masuk kantor tepat waktu, serta melaksanakan tupoksi, namun masih banyak kalangan PNS yang tidak memahami Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tersebut. Akibatnya, tugas dan tanggung jawab yang diberikan dilalaikan terutama menyangkut disiplin. Pentingnya pelaksanaan disiplin kerja merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan, karena tanpa adanya kedisiplinan dari diri pegawai, maka akan lebih banyak lagi terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh setiap pegawai. Sehingga pekerjaan atau 5
fungsi dan tugas setiap pegawai tidak terlaksana dengan baik sesuai tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka dalam penelitian yang akan dilakukan ini, penulis tertarik untuk meniliti tentang: ”PERAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DALAM PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR PADA TAHUN 2010 - 2011.” B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana peranan Badan Kepegawaian Daerah dalam pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir? 2. Apa Faktor-faktor yang menghambat peranan Badan Kepegawaian Daerah dalam pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir? C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk: a. Mengetahui peranan Badan Kepegawaian Daerah dalam pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir. b. Mengetahui faktor-faktor yang menghambat fungsi Badan Kepegawaian Daerah dalam pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir. 2. Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dalam penilitian ini adalah sebagai berikut : 1. Sebagai bahan referensi serta bahan informasi bagi masyarakat yang ingin memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan terhadap peran Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Rokan Hilir dalam Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 2. Sebagai bahan masukan bagi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Rokan Hilir dalam upaya pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sehingga nantinya Pegawai negri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir mampu memberikan pelayanan publik kepada masarakat dengan maksimal. 3. Sebagai bahan referensi bagi mereka yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dalam pokok permasalahan yang sama. D. Konsep Teori 1. Konsep Peranan Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan, yaitu seorang yang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya. Artinya, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia telah menjalankan suatu peranan. Suatu peranan paling tidak mencakup tiga hal berikut : 1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. 2. Peranan merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 6
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial. (Soerjono Soekanto 2002 : 243) Ada beberapa definisi tentang peranan yaitu : 1. Menurut Muhammad ali, peranan adalah suatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa. (Muhammad Ali, 2003:304) 2. Menurut Daryanto peranan adalah yang diperbuat, tugas, hal yang besar pengaruhnya pada suatu suatu peristiwa. (Daryanto S.S. 1998 : 376) 3. Menurut Mifta toha, pernan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu. (Miftah toha, 2001:230) 4. Menurut soejono sukanto, peranan adalah meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam kehidupan sosial. (Soejono sukanto 1990 : 268). Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena ada satu bagian yang memegang pimpinan yang mempunyai kedudukan baik didalam suatu masyarakat maupun di dalam suatu pemerintahan. 2. Konsep Disiplin Setiap organisasi Pemerintah baik itu instansi / departemen / lembaga dalam mencapai suatu tujuan sangat ditentukan oleh keprofesionalan dan disiplin para pegawainya. Disiplin sangat penting untuk pertumbuhan organisasi, terutama untuk memotivasi pegawai agar bertindak disiplin dalam melaksanakan pekerjaan baik secara perorangan maupun kelompok. Di samping itu disiplin juga bermanfaat untuk mendidik pegawai untuk mematuhi peraturan, prosedur, dan kebijakan yang ada sehingga dapat menghasilkan kinerja yang baik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri pada bab 1 ketentuan umum yaitu : Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang di tentukan dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar di jatuhi hukuman disiplin. Pasal 1 ayat (4) menjelaskan tentang hukuman disiplin adalah hukuman yang di jatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS. Situmorang menyatakan bahwa pembinaan disiplin pegawai dilakukan untuk meningkatkan kemampuan semangat dan gairah kerja, disiplin dalam melaksanakan tugas yang menjadi tangggung jawab dan tidak mempunyai sikap dan tindakan yang bertentangan dengan maksud serta kepentingan tugas. Menurut Sastropoetro (1998 : 291) untuk mencapai pembinaan disiplin pegawai yang baik diperlukan beberapa ketentuan sebagai berikut : a. Adanya bimbingan kepada pegawai. b. Adanya pemberian motivasi kepada pegawai. c. Adanya kesempatan untuk maju dalam hal ini adalah pemberian kesempatan pendidikan dan latihan. d. Adanya pemberian penghargaan dan hukuman kepada pegawai. e. Adanya pengawasan melekat kepada pegawai. Menurut Abdurrahman (1987:78) yang dimaksud dengan bimbingan adalah tindakan atau usaha yang diberikan oleh BKD dalam mengarahkan pegawai dalam bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7
Bimbingan dapat diartikan sebagai upaya menggerakkan pegawai untuk mematuhi segala ajakan pengajaran dari bimbingannya sehingga tercapai disiplin dan semangat kerja yang tinggi sehingga pada gilirannya kreativitas mereka dapat tumbuh dan berkembang. Menurut Manullang (2004:165) motivasi adalah faktor yang mendorong orang untuk bertindak secara tertentu. Pemberian dorongan ini bertujuan untuk menggiatkan orangorang atau pegawai agar mereka bersemangat dan mendapat hasil sebagaimana dikehendaki dari orang-orang tertentu. Menurut Triadmoko (1993:60) pembinaan ialah usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan PNS yang mempunyai sifat-sifat taat, setia kepada pancasila dan UUD 1945, Negara serta Pemerintah serta patuh dan bermental baik, berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna, berkualitas tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai abdi Negara, abdi Masyarakat dan juga sebagai aparatur Negara. Pembinaaan menurut Karyadi (1981 : 4) adalah kekuatan yang memimpin, membimbing dan mengarahkan suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan ketaatan adalah kesanggupan seorang PNS untuk menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku, menaati perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang serta kesanggupan untuk tidak melanggar aturan yang ditentukan (Sulistiyani, 2004 : 256). Jadi ketaatan merupakan kunci bagi terwujudnya suatu disiplin yang tinggi dari para Pegawai Negeri dimanapun mereka berada, dalam hal ini termasuk para Pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Sementara itu tujuan dari pembinaan menurut Musanef adalah : 1. Diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna. 2. Untuk meningkatkan mutu dan keterampilan serta memupuk kegairahan bekerja. 3. Diarahkan kepada terwujudnya suatu komposisi pegawai. 4. Diarahkan kepada terwujudnya pegawai-pegawai yang setia dan taat pada pancasila, UUUD 1945 dan Negara. 5. Diwujudkan kepada terwujudnya suatu iklim kerja yang serasi. 6. Diarahkan kepada pengaturan, penyebaran, dan pemanfaatan bagi pegawai secara tertulis. 7. Diarahkan kepada pembinaan sistem karir dan pembinaan sistem kerja. Musanef (1980 :16). Sedangkan menurut Hasibuan (2009 : 194), faktor-faktor yang mempengaruhi tegaknya kedisiplinan pegawai pada suatu organisasi terdiri dari : 1. Tujuan dan kemampuan. 2. Teladan pimpinan. 3. Balas jasa. 4. Keadailan. 5. Waskat(Pengawasan Melekat). 6. Sanksi hukuman. 7. Ketegasan. 8. Hubungan kemanusian. Sastrohadiwiryo (2005 : 292) secara khusus menyebutkan tujuan disiplin kerja para pegawai, antara lain : 8
1.
Agar para pegawai menepati segala peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan maupun peraturan dan kebijakan organisasi yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis, serta melaksanakan perintah manajemen dengan baik. 2. Pegawai dapat melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya serta mampu memberikan pelayanan yang maksimum kepada pihak tertentu yang berkepentingan dengan organisasi sesuai dengan bidang pekerjaan yang diberikan kepadanya. 3. Pegawai dapat menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana, barang dan jasa organisasi dengan sebaik-baiknya. 4. Para pegawai dapat bertindak dan berpartisipasi sesuai denga norma-norma yang berlaku pada organisasi. 5. Pegawai mampu menghasilkan produktivitas yang tinggi sesuai dengan harapan organisasi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut Guntur (1996 : 34-35) ada beberapa indikator dari sikap disiplin yang perlu dikelola dalam pekerjaan, yaitu : 1. Waktu, adalah suatu sikap atau tingkah laku yang menunjukan ketaatan terhadap aturan jam kerja yang berlaku. 2. Target, adalah tujuan dalam mencapai sasaran yang akan dituju agar sesuai dengan harapan yang sempurna. 3. Kualitas, adalah ketepatan dalam mengerjakan dan menyelesaikan setiap tugas yang diberikan sehingga dapat menghasilkan tujuan yang memuaskan. 4. Prioritas kerja, adalah disiplin yang lebih mengarah kepada tujuan pada organisasi agar dapat meningkatkan hasil kerjanya kearah yang lebih baik. 5. Prosedur, adalah proses dari kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Menurut Soejono (1997 : 67) kriteria yang dipakai dalam disiplin kerja dapat Oleh sebab itulah, disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang akan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini dapat mendorong terwujuudnya tujuan organisasi. Menurut Gouzali Saydam (2006 : 54) menjelaskan bentuk disiplin kerja yang baik tergambar pada suasana : 1. Tingginya rasa kepedulian pegawai terhadap pencapaian tujuan perusahaan. 2. Tingginya semangat dan gairah kerja dan inisiatif para pegawai dalam melakukan pekerjaan. 3. Besarnya rasa tanggungjawab para pegawai untuk melaksanakan tugas dengan sebaik – baiknya. 4. Berkembangnya rasa memiliki dan rasa solidaritas yang tinggi dikalangan pegawai. 5. Meningkatnya efisiensi dan produktivitas para pegawai. E. Definisi Konseptual Agar dalam penulisan ini tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap judul penelitian ini serta sebagai landasan penulis dalam menyelesaikan penelitian yang diteliti dan untuk menghindari kesimpangsiuran dalam memahami permasalahan dalam penelitian, penulis memberikan batasan terhadap judul penelitian. Adapun batasan terhadap judul penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Peran Badan Kepegawaian Daerah adalah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan. Dalam penelitian ini peran merupakan tugas utama yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah dalam rangka pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil. 9
2. Disiplin Pegawai Negeri adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang di tentukan dalam peraturan – peraturan yang di tetapkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir. 3. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai yang di maksud dalam penelitian ini adalah PNS yang ada di lingkungan sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir. 4. Badan Kepegawaian Daerah adalah suatu Organisasi Pemerintah yang dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil. Badan Kepegawaian Daerah Yang di maksud dalam penelitian ini adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rokan Hilir. 5. Pembinaan disiplin adalah usaha yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang mempunya sifat taat, setia, patuh dan bermental baik, berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna, berkualitas tinggi dan sadar akan tanggung jawab sebagai abdi negara, abdi masyarakat dan juga sebagai aparatur negara. 6. Pembinaan yang dilakukan meliputi : a. Pemberian bimbingan, maksudnya memberi arahan kepada bawahan baik itu berupa ceramah, diskusi ataupun penyuluhan. b. Pemberian motivasi, maksudnya memberi dorongan kepada bawahan yang kurang semangat bekerja. c. Pengembangan karir, maksudnya memberi kesempatan kepada pegawai untuk meningkatkan pendidikan seperti penataran dan pelatihan. d. Pemberian penghargaan dan hukuman, maksudnya memberikan penghargaan bagi pegawai yang berprestasi dalam melaksanakan tugas dengan baik seperti insentif atau sertifikat dan memberikan hukuman kepada pegawai yang melakukan tindak indispliner. e. Pengawasan melekat, maksudnya melakukan pengawasan secara berkesinambungan kepada pegawai dalam melaksanakan tugasnya dengan tujuan agar pegawai tidak melakukan tindakan indisiplininer dalam melaksanakan tugasnya seperti melakukan inspeksi mendadak (sidak). F. Metode Penelitian Dalam penelitan ini, metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut : 1. Lokasi Pelitian Lokasi penelitian ini di lakukan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Adapun ketertarikan peneliti mengambil lokasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir disebabkan masih banyaknya terdapat pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, sehingga hal tersebut dapat mengganggu dalam pelaksanaan kinerja Pegawai Negeri Sipil. 2. Jenis Data a. Data Primer Data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara, dimana hasil wawancara tersebut penulis olah sendiri dan dilakukan analisis. Data tersebut meliputi tentang : 10
1. 2. 3. 4. 5.
Bimbingan kepada pegawai. Pemberian motivasi kepada pegawai. Pemberian kesempatan pendidikan dan latihan pada pegawai. Pemberian penghargaan dan hukuman kepada pegawai. Pengawasan melekat kepada pegawai.
b. Data sekunder Data ini merupakan data pelengkap yang diperoleh melalui dokumen atau arsip dan sumber-sumber lain, data tersebut seperti : 1. Tugas pokok, kedudukan dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah dan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir. 2. Struktur organisasi Badan kepegawaian Daerah dan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir. 3. Hasil-hasil penelitian yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku, jurnal-jurnal ilmiah, artikel dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini. 4. Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. 3. Sumber Data 1. Informan Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah : Tabel 1.4 Informan No. Informan 1
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rokan Hilir
2
Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
3
Kepala sub.bidang Pembinaan Pegawai
4
Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir
5
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Setda Kab. Rokan Hilir
2. Jurnal, artikel dan makalah-makalah yang berkaitan tentang kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil, tentang peran BKD dalam pembinaan disiplin dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini. 3. Buku-buku dan semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. 4. Teknik Pengumpulan Data Konsep pengambilan data yang digunakan adalah Triangulasi, yaitu konsep pengambilan data secara majemuk. Dimana pengumpulan data dilakukan dengan cara komunikasi langsung dengan informan dan melakukan tanya jawab secara mendalam tentang hal yang relevan dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode yaitu : a. Wawancara terstruktur Yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab terhadap responden. Tehnik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 11
mendalam dengan disertakan pertanyaan-pertanyan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Wawancara dilakukan kepada beberapa informan yaitu : 1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rokan Hilir. 2. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai. 3. Kepala Sub. bidang Pembinaan Pegawai. 4. Asisiten III Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir. 5. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan sekretariat Daerah Kab. Rohil b. Observasi Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan kejadian atau peristiwa. Alasan dilakukannya observasi adalah untuk melakukan pengamatan langsung di Lingkungan Sekretariat Daerah Kab. Rokan Hilir terkait dengan pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh BKD. c. Dokumen Yakni teknik pengambilan data yang dilakukan dengan cara mempelajari data yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan, laporan, foto dan sebagainya. Sifat utama data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi waktu silam.
5. Teknik Analisis Data Data yang diperoleh akan dianalisis dengan mengunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan menganalisis data dengan menguraikan kata atau kalimat-kalimat yang dihubungkan dengan teori –teori yang mendukung penelitian. Dalam analisis kualitatif ini dicari hubungan antara fenomena-fenomena yang ada berdasarkan data/ informasi yang telah dikumpulkan serta berpedoman kepada landasan teori yang menjadi dasar analisis. Pada tahap analisis, data diolah sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai dalam menjawab pertanyaanpertanyaan yang diajukan dalam penelitian.
HASIL DAN PEMBAHASAN Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Dalam rangka penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Badan Kepegawaian Daerah berperan dalam bidang administrasi. Peran tersebut dilaksanakan dengan:. a. Bimbingan Kepada Pegawai. b. Pemberian Motivasi kepada Pegawai. c. Pemberian Pendidikan dan Pelatihan. d. Pemberian Penghargaan dan Hukuman kepada Pegawai. e. Pengawasan Melekat. Dalam upaya-upaya penegakan disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rokan Hilir bertujuan untuk menanamkan dan pembinaan kesadaran yang lebih pada Pegawai Negeri Sipil akan pentingnya peraturan 12
disiplin Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana yang dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Dalam Peraturan Pemerintah ini menjelaskan secara utuh dari kewajiban, larangan, dan sanksi bagi si pelanggar disiplin. Pegawai Negeri Sipil diharuskan mentaati aturan-aturan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tersebut. Apabila semua aturan-aturan tersebut dilaksanakan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil dipastikan kesadaran Pegawai Negeri Sipil akan tertanan dan bertambah dengan sendirinya. Kesadaran Pegawai Negeri Sipil terhadap peraturan disiplin yang berlaku sangat diperlukan sekali karena tanpa adanya kesadaran dari Pegawai Negeri Sipil itu sendiri pemerintahan tidak akan berjalan dengan lancar dan efektif 2. Dalam melaksanakan peranan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sebenarnya Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tidak ada hambatan secara normatif. Hal ini disebabkan karena secara hukum, aturan yang mengatur mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil sampai saat ini sudah cukup memadai baik itu dari segi normanya maupun dari segi sanksi yang harus dijatuhkan apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan disiplin tersebut. Namun dalam tahap implementasi peraturan-peraturan tersebut ada hal-hal yang menghambat penegakan disiplin di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Hal-hal yang menghambat penegakan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir yaitu : 1. Masih rendahnya kesadaran pegawai untuk berbuat dan bersikap disiplin dalam pelaksanaan tugas, misalnya ketelambatan masuk kerja. 2. Kurang tegasnya pimpinan dalam menjatuhkan sanksi pada setiap pelanggaran kedisiplinan. 3. Kurangnya sistem pengawasan, perangkat pengawasan dan upaya tindak lanjut yang kurang, sehingga dapat membuka peluang bagi pegawai untuk melakukan berbagai pelanggaran. 4. Faktor SDM yang ada di BKD itu sendiri, Secara kuantitas memang sudah memadai, namun secara kualitas belum menunjukan kemampuan dalam berkinerja sebagaiamana yang diharapkan. 5. Faktor kelembagaan, dimana masih terjadi tumpang tindihnya fungsi antara satu struktur unit kerja dengan struktur lainnya yang menyebabkan fungsifungsi tersebut tidak dapat dilaksanakan secara optimal
13
DAFTAR PUSTAKA Abdurahman. 1987. Pembentukan Organisasi Melalui Motivasi dan Kerjasama, Semarang : CV. Andika Sejahtera. Alex S. Nitisemito. 1982. Manajemen Personalia. Jakarta : Sasmita Bros. Ambar Teguh Sulistiyani. 2004. Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia. Yogyakarta : Penerbit Gaya Media.. Gering Supriyadi dan Trio Guno. 2006. Budaya Kerja Organisasi Pemerintah. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara. Guntur. 1996, Motivasi Dalam Organisasi. Jakarta, Lembaga Administrasi Negara. Hadiwiryo, Sastro. 2005. Perilaku Organisasi, Jakarta : PT. Indeks Kelompok Gramedia. Hariandja, 2002. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur : Jakarta, PT Raja Grafindo Persada. Hasibuan. 2009. Pembinaan Organisasi, Proses Diagnosa dan Intervensi. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. Karyadi, M. 1981. Kepemimpinan (leadership). Bogor : Politea Kristian Widya Wicaksono. 2006. Administrasi dan Birokrasi Pemerintah. Yogyakarta : Penerbit Graha Ilmu. Manullang. 2004. Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah, Jakarta : PT. Erlangga. Moh. Mahfud. 1988. Hukum Kepegawaian Indonesia. Yogyakarta : Liberrty. Moch.Faizal Salam. 2003. Penyelesaian Sengketa Pegawai Negeri Sipil di Indonesia Menurut Undang-Undang No.43 Tahun 1999. Bandung : Penerbit Mandar Maju. Moekiyat. 1989. Manajemen Kepegawaian. Bandung : Penerbit Mandar Maju. ----------------------.1991. Administrasi Kepegawaian Negara. Bandung : Penerbit Mandar Maju. Musanef, 1980. Manajemen Kepegawaian di Indonesia. Jakarta : PT. Gunung Agung. Sastropoetro.1998. Partisipasi, komunikasi, persuasi dan disiplin dalam pembangunan nasional. Bandung : Alumni. Saydam, Gouzali. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia Jilid 2. Jakarta : PT Toko Gunung Agung. Soegeng Prijodarminto. Soejono, Soekanto. 1990. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : PT. Raja GrafindoPersada. Situmorang. 1999. Hukum melekat dalam aparatur pemerintah. Jakarta : Rineka cipta. Thoha, Miftah. 2001. Pembinaan Organisasi. Proses Diagnosa dan Intervensi. Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada. Triadmoko, 1993. Hukum Kepegawaian mengenal hak dan kewajiban PNS. Jakarta : Ghalia Indonesia.
14
Sumber Lain: PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Dispilin Pegawai Negeri Sipil. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2007 tentang pembentukan organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian.
15
