PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD (Suatu Studi Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Kepulauan Talaud) OLEH KRISTIAN LALUAS ABSTRAKSI Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sangat kompleks dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, artinya semua bidang perencanaan pembangunan ditangani dibawah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, termasuk juga perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Di Kabupaten Kepulauan Talaud, pertumbuhan tertinggi dan signifikan terjadi pada sektor angkutan dan komunikasi, sektor perdagangan, hotel & restoran serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sementara sektor yang lain peningkatannya relatif kecil bahkan ada kecenderungan menurun. Perkembangan pertumbuhan ini dipengaruhi oleh masih belum stabilnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.Pelaku ekonomi lebih cenderung menunggu sampai kondisi stabil dengan tingkat suku bunga Bank yang terjangkau, terutama sekali bagi pengusaha yang mempunyai modal kecil sehingga industri rumah tangga yang banyak terdapat di Kabupaten Kepualuan Talaud mengalami kesulitan untuk meneruskan usahanya. Beberapa hal yang selama ini menjadi masalah dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Talaud secara umum adalah Miskoordinasi antara SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dinas-dinas, badan hingga pihak kecamatan dengan BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Kepulauan Talaud.Koordinasi yang kurang maksimal dalam pengumpulan data dan informasi sebagai acuan utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Permasalahan ini disebabkan selain masih kurangnya Sumber Daya Manusia pengelola pada Bappeda, juga disebabkan masih minimnya kesadaran SKPD lain dalam pengelolaan data, statistik dan informasi yang diperlukan untuk menyusun alternatifalternatif program pembangunan prioritas di Kabupaten Kapulauan Talaud. Fenomena ini diindikasikan dengan keterlambatan data dan informasi pendukung dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang terkait kepada BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan Penekanan evaluasi terhadap program kegiatan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), tidak di follow-up sampai tuntas yang menyebabkan permasalahan untuk merencanakan perencanaan pembangunan selanjutnya. Kata Kunci : Peranan, BAPPEDA dan Pembangunan BAB I PENDAHULUA A.
Latar Belakang Penelitian Pada umumnya pembangunan nasional di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, ditekankan atau diprioritaskan pada pembangunan ekonomi.Hal ini disebabkan
karena di negara-negara berkembang masih mengalami permasalahan dalam bidang ekonomi. Selain itu pembangunan ekonomi akan mendukung dan merangsang pembaharuan dan perubahan dalam kehidupan lain di masyarakat kearah yang lebih baik. Pemerintah merupakan pihak yang paling penting dan berperan sebagai penggerak dalam pembangunan, yaitu melalui perencanaan pembangunan.Perencanaan pembangunan adalah suatu usaha pemerintah untuk mengkoordinasikan semua keputusan ekonomi dalam jangka panjang untuk mempengaruhi secara langsung serta mengendalikan pertumbuhan variabel¬variabel ekonomi yang penting.Perencanaan pembangunan yang ditujukan untuk mencapai setiap sasaran dan tujuan pembangunan pada dasarnya disusun oleh pemerintah melalui badan perencanaan. Sejak digulirkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan “Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sistem perencanaan pembangunan di Indonesia adalah bersifat Bottom-Up, yaitu sistem perencanaan yang berasal dari bawah (masyarakat, daerah) ke atas (pemerintah) sehingga perencanaan diserahkan kepada pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakat daerah. Akan tetapi perencanaan tersebut harus tetap selaras dengan program dan tujuan pembangunan nasional.Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah ini disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu bentuk kesatuan sistem perencanaan nasional
yang
disusun
(Bappeda).Pembangunan
oleh
ekonomi
Badan dianggap
Perencanaan penting
Pembangunan
karena
menyangkut
Daerah pada
kesejahteraan manusia yang menjalankan pembangunan tersebut. Oleh karena itu pembangunan ekonomi perlu ditangani oleh pemerintah, dalam hal ini juga termasuk pemerintah daerah B.
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka permasalahan yang menjadi perhatian penulis dalam penelitian adalah bagaimana Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten kepulauanTalaud?
C.
Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Talaud dalam melaksanakan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Bappeda, melaksanakan Musrembang (RPJPD), penyusunan rancangan akhir, dan penetapan rancangan RPJPD menjadi Perda.
D.
Manfaat Penelitian 1.
Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan kepada Badan perencanaan Pembagunan Daerah agar lebih meningkatkan Pembangunan di Kabupaten Talaud.
2.
secara teoritis kiranya penelitian ini dapat menjadi acuan dalam meningkatkan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Talau
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A.
Tinjauan Tentang Peranan Sebelum mengetahui pengertian dari kata peranan, maka sebaiknya terlebih dahulu kita kaji asal usul katanya. Kata peranan secara etimologis terdiri dari kata “peran” kemudian ditambah dengan akhiran “an” sehingga menjadi kata “peranan” yang artinya sesuatu yang memegang pemimpin utama, atau karena adanya sesuatu hal atau peristiwa (http://Kamus Bahasa Indonesia.org/peranan Menurut Veger dalam Suharto (2001:45) peranan adalah suatu yang menjadi bagian dari aktivitas manusia yang diharapkan mendapat manfaat.Jadi pada dasarnya batasan-batasan tersebut menekankan pada aktifitas seseorang yang membawa manfaat.Selanjutnya peranan adalah aspek dinamis dari status, peranan ini selanjutnya berwujud kegiatan yang merupakan suatu fungsi kepemimpinan yang berusaha melaksanakan, menyaksikan sesuatu yang menjadi kepentingan bersama.
C.
Tinjauan Tentang Perencanaan Menurut Soedjono Abipraja (2002:27), mendefinisikan perencanaan sebagai suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (maksimum output) dengan sumbersumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. Selanjutnya dikatakan bahwa,
perencanaan merupakan penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bilamana dan oleh siapa. Menurut Akbar (2001:78), perencanaan diartikan sebagai suatu proses pemilihan dan menghubung-hubungkan fakta, serta menggunakannya untuk menyusun asumsiasumsi yang diduga bakal terjadi di masa datang, untuk kemudian merumuskan kegiatankegiatan yang diusulkan demi tercapainya tujuan-tujuan yang diharapkan. Perencanaan juga diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta, mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau yang dikehendaki. C.
Tinjauan Tentang Pembangunan Sebagai halnya dengan pengertian pembanguna pada umumnya, pembanngunan merupakan persoalan multi-dimensi. Banyak aspek yang terkait,banyak pihak yang terlibat. Sehingga banyak kepentingan,kekuasaan,dan kecenderungan masing-masing pihak yang berpengaruh dan mesti dipertimbangkan dalam pembahasan pembangunan daerah (Bintoro Tjokroadmijojo, 1974:119). Menurut Sondang P. Siagian dikutip (Adam Ibrahim dan H. Juni Pranoto,2011:35-36) menjelaskan, bahwa pembangunan adalah: seluru usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupannya sebagai suatu bangsa, dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya; suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa,Negara dan pemerintah menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa.dari uraian tersebut terlihat
BAB III METODE PENELITIAN A.
Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang menggunakan jenis data kualitatif,
dimana data yang di peroleh akan dianalisis serta dideskripsikan berdasarkan penemuan faktafakta penelitian di lapangan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosial kususnya pendektan ilmu Pemerintahan. Pendekatan inilah yang akan di pergunakan dalam menjelaskan
fenomena dan menganalisis peranan,kendala, solusi, dan strategi penggembanganan peranaan Bappeda di Kabupaten Talaud. B.
Fokus penelitian Adapun yang menjadi fokus penelitian yang diteliti yaitu bagaimana Peranan Bappeda di
Kabupaten Talaud, dilakukan dengan metode, penelitian dan pengambilan data pada BAPPEDA Kabupaten BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Koordinasi di Badan Perecanaan Pembanguan Daerah Di Kabupaten Kepulauan Talaud sudah berjalan denga baik menurut Kepala Badan.Sesuai dengan observasi yang penulis lihat di lapangan bahwa memang sering diadaka rapat kerja seluruh bagian yang termasuk dalam Bappeda. Berdasarkan Hasil wawancara dan observasi yang peulis lakuka maka peulis dapat menggambarkan bahwa smangat kerja sama dalam Bappeda Di Kabupaten Talaud baik itu antara pimpinan serta para staf sudah dikatakan baik karena mereka menjunjung rasa kekeluargaan tanpa harus menimbulkan sifat yang monoton terhadap para pegawaiya namu tidak menutup kemungkinan rasa loyalitas kelompok kerja yang di tanamkan dan di apresiasikan maupun di berikan kepada masyarakat akan searah degan semangat kerjasama tersebut. Hubungan Pimpinan dan bawahan di kantor Bappeda Kabupaten Kepulaua Talaud sudah dapat dikatakan baik dan harmonis, komunikasi yang terjalinpun sesuai dengan pengamatan penulis di lokasi tempat penelitian berjalan dengan baik. Dukungan yang diberikan oleh atasan kepada bawahan dan juga sesame bawahan Nampak baik.Kemampuan aparatur juga harus di sesuaikan dengan posisi jabatan yang di milikinya berdasar kepada prosedur yang ada tnpa menyalahi aturan untuk mencapai tujuan itu sendiri.Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Kepulauan Talaud penetapan sudah sesuai struktur dan setiap pegawai mempunyai latar belakang di bidangnya masing-masing. Selain itu kewenangan di Bappeda yang berjalan secara formal dapat berdampak pada Peran Bappeda Di kabupaten Kepulauan Talaud bias berjalan secara efektif, dimana suatu wewenang formal pada waktu tertentu dapat di lokasikan bagi pimpinan itu sendiri, namun suatu saat juga dapa di delegasikan kepada dan dalam hal ini memerlukan ketersediaan informasi yang
cukup sehingga tidak terjadi hal yang kontra produktif dalam hal pembuatan keputusan maupun pendelegasian sebuah wewenang oleh pimpinan Pada umunya kewenangan harus bersifat formal agar pemerintahan dapat dilaksanakan secara efektif.Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik, ketika wewenang tidak ada maka kekuatan para implementator dimata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. a.
Bappeda mengunakan metode partisipatif dalam melaksanan rancangan pembangunan
jangka panjang daerah, yaitu dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders b.
Bappeda menyiapkan bahan untuk RPJP, dan dalam musrembang tersebut Bappeda
hanya melibatkan pegawai-pegawai dalam Bappeda c.
Dalam melaksanakan penyusunan rancangan akhir Bupati ikut mengambil bagian
d.
Dalam penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah menjadi Perda, maka
Bappeda meminta persetujuan dari Bupati. Sesuai dengan hasil penelitian ada 8 (delapan) poin yang menjadi ciri-ciri atau indikator sebuah perencanaan pembangunan secara umum yaitu: 1. Merupakan suatu usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tetap. Hal ini dicerminkan dalam usaha peningkatan produksi nasional, berupa tingkat laju pertumbuhan ekonomi yang positif, 2. Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk meningkatkan pendapatan perkapita. Ciri ini adalah kelanjutan dari ciri yang pertama.Laju pertumbuhan ekonomi yang positif, yaitu setelah dikurangi dengan laju pertumbuhan penduduk menunjukkan pula kenaikan pendapatan perkapita. 3. Usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi. Hal ini disebabkan oleh karena pada umumnya negara-negara baru berkembang struktur ekonominya lebih cenderung kearah agraris,dan hal ini menyebabkan terdapatnya kelemahan-kelemahan konjungtural. Oleh karena itu diusahakan lebih adanya keseimbangan dalam struktur ekonomi. 4. Usaha perluasan kesempatan kerja. Selain untuk mengurangi adanya pengangguran , hal ini juga bertujuan untuk menampung masuknya golongan usia kerja baru dalam kehidupan ekonomi.
5. Usaha pemerataan pembangunan (distributive justice). Pemerataan ini ditujukan kepada pemerataan pendapatan antara golongan–golongan dalam masyarakat dan pemerataan pembangunan antara daerah-daerah dalam negara. 6. Usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatankegiatan pembangunan. 7. Usaha untuk mengupayakan kemampuan membangun secara bertahap lebih didasarkan kepada kemampuan nasional (dalam artian tidak terlalu menggantungkan terhadap pinjaman luar negeri). 8. Usaha secara berkelanjutan dalam menjaga stabilitas ekonomi. Berdasarkan kajian diatas, dapat diasumsikan bahwa perencanaan itu merupakan sesuatu yang dinamis sesuai dengan kondisi dan arah yang akan dicapai. Kedinamisan tersebut dalam proses pembangunan dapat dilihat dari faktor sifat, ruang lingkup dan pelaku perencanaan pembangunan itu sendiri yang dapat berubah sesuai dengan dinamika pembangunan yang ada maupun yang diciptakan. BAB VI PENUTUP A.
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian tentang Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana yang telah di uraikan dalam BAB I sampai dengan BAB IV ini penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan dari penulisan ini : 1.
Dalam pelaksanaan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Bappeda Kabupaten Kepulauan Talaud Menggunakan metode partisipatif, yang dirasa masih kurang dimana tingkat partispatif RPJPD tidak signifikan maewakili kebutuhan masyarakat.
2.
Dalam melaksanakan musrembang Bappeda menyiapkan bahan untuk RPJPD, dan dalam musrembang tersebut Bappeda hanya melibatkan pegawai-pegawai dalam Bappeda, tidak semua komponen yang berkompeten dalam pengelolaan pembangunan dilibatkan.
3.
Dalam melaksanakan penyusunan rancangan akhir dilakukan oleh Bupati.
4.
Dalam penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah menjadi Perda, dan sebelum disahkan menjadi Perda Bappeda meminta Bupati untuk menyetujui Perda tersebut.
B.
Saran
Berdasarkan hasil penelitan yang telah di uraikan dan kesimpulan yang telah diperoleh maka penulis mencoba untuk memberikan saran yang dapat di ajukan untuk meningkatkan tingkat kesadaran pemerintah Daerah dalam Perencanan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut: 1.
Dalam melaksanakan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Bappeda sebaiknya menggunakan proses teknokratik, yaitu menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu, sehingga hasil yang diharapkan dapat mewakili masyarakat atau dapat menyentuh kebutuhan masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud.
2.
Dalam melaksanakan Musrembang Bappeda sebaiknya meyiapkan bahan RPJP dan harus melibatkan masyarakat umum.
3.
Dalam penyusunan Rancangan akhir sebaiknya dilakukan oleh Bappeda.
4.
Dalam penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah menjadi perda sebaiknya RPJPD tersebut sebelum di sahkan menjadi perda sebaiknya terlebih dahulu di setujui oleh DPRD
DAFTAR PUSTAKA Abipraja, Soedjono, 2002, Perencanaan Pembangunan di Indonesia, Konsep,Model, Kebijakasanaan, Instrumen serta Strategi, Airlangga University Press. Arief, Sritua, 1998, Teori dan Kebijaksanaan Pembangunan, P.T. Pustaka CIDESINDO, Jakarta Akbar, Djoddy Budhie, 2001 , Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Dalam Pembangunan Prasarana Pendudukung Desa Tertinggal (P3DT) Terhadap Interaksi Desa Kota Di Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung ,Bandung, 2001 Afiffudin, 2010, Pengantar Administrasi Pembangunan: konsep, teori, dan implikasinya di era reformasi, Bandung: Alfabeta. Adam Ibrahim dan Juni Pranoto, 2011. Revitalisasi Administrasi Pembangunan (berbasis jatidiri dan karakter bangsa dalam pembangunan Nasional). Bandung: Alfabeta. Agus Pramusinto dan Erwan A. Poerwanto, 2009 Reformasi Brokrasi, Kepemimpinan Dan Pelayanan Publik: Kajian Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah, Yogyakarta: Gava media. Bintoro Tjokroadmijojo, 1974. Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta: PT Pustaka PL3ES Indonesia. Farida Hamid, Kamus Ilmiah Popular, Surabaya: Apolo. Friedman, Marilyn M. (1992). Family Nursing.Theory & Practice. 3/E. Debora Ina R.L. (1998) ( alih bahasa ). Jakarta: EGC Harbani Pasolong, 2012. Metode Penelitian Administrasi Publik. Bandung Alfabeta, Ismail, Zarmawis, 1999, Masalah Kemiskinan Masyarakat Perkampungan Kumuh di Perkotaan: Kasus Yogyakarta dan Surabaya PUSLITBANG
J. Kaloh, 2007, Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Soslusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal Dan Tantangan Global. Jakarta: PT Rineka cipta. Lukman Hakim, 2011, Pengantar Administrasi Pembangunan, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. Lexy J. Moleong, 1998, Metodologi Penelitian Sosial, Tiara Wacana, Yogyakarta. ……………….., 2006, Analisis Data Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosada Karya, Bandung. Mahmuzar, 2010, Sistem Pemerintahan Indonesia, Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen, Nusa Media, Bandung. Prastowo Andi, 2012, Metode penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. Reksohadiprojo Sukanto, 2001, Ekonomi Perkotaan, edisi keempat, BPFE, Yogyakarta. Redaksi Gread publisher, 2009, Buku Pintar Politik; Sejarah, Pemerintahan, Dan Ketatanegaraan, Yogyakarta: Jogja Great Publisher. Samodra Wibawa, 2012, Mengelolah Negara; Panduan Untuk Bupati, Gubernur Dan Presiden, Yokyakarta Gava Media. Sugiyono, 2012, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta. Suharto 2001, Otonomi Kampung dan Pemberdayaan, Penerbit Tim Lapera Jakarta. Sumber-sumber lain: undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah Undanng-Undang Republik Indonesian nomor 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan Nasional peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi pelaksana rencana pembangunan. EKONOMI DAN PEMBANGUNAN , LIPI , Jakarta.
