PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
OLEH: (BUPATI KEPULAUAN TALAUD) Disampaikan pada Acara Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional (RAKORWASNAS) di BPKP Pusat, Jakarta
Jakarta, 18 MEI 2017
I. GAMBARAN UMUM DAERAH 1. KARAKTERISTIK DAERAH Davao: 289 Mil Tanjung. St. Agustin: 50,4 Mil Gensan : 219 Mil Miangas : 129 Mil
Daerah Perbatasan Daerah Kepulauan Daerah Rawan Bencana Alam
MELONGUANE, IBUKOTA KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Manado, Ibu Kota Provinsi Sulawesi Utara: 271 Mil
2. LETAK GEOGRAFIS, LUAS WILAYAH, JUMLAH PULAU, DAN PULAU-PULAU TERLUAR
Letak geografis : Sebelah Utara : Filipina Sebelah Timur : Samudera Pasifik Sebelah Selatan : Laut Maluku Sebelah Barat : Kab. Kepl. Sangihe Luas Wilayah : 39. 051,02 Km² Luas Lautan : 37.800 Km2 (96,8%) Wilayah Daratan : 1.251,02 Km2 (3,2%) Jumlah Pulau : 17 Pulau Berpenduduk : 7 Pulau Tidak Berpenduduk : 10 Pulau Pulau-Pulau Terluar : Pulau Miangas Pulau Marampit Pulau Intata Pulau Kakorotan Pulau Kabaruan 13/05/2017
P. Miangas
P. Marampit P. Intata P. Kakorotan
P. Kabaruan
3. JUMLAH PENDUDUK, JUMLAH KECAMATAN, DAN JUMLAH DESA A. JUMLAH PENDUDUK : 109.000 JIWA
U
B. JUMLAH KECAMATAN : 19 KECAMATAN C. JUMLAH DESA DAN KELURAHAN: 153 Jumlah Desa
: 142 Desa
Jumlah Kelurahan
: 11 Kelurahan
Miangas
-. 1 Kecamatan -. 1 Desa
Kepulauan NANUSA
-. 1 Kecamatan -. 9 Desa
P. KARAKELANG
-. 11 Kecamatan -. 91 Desa -. 8 Kelurahan P. SALIBABU
-. 4 Kecamatan -. 21 Desa -. 3 Kelurahan
P. KABARUAN
-. 2 Kecamatan -. 20 Desa
4. VISI DAN MISI DAERAH KAB. KEPL. KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2014 – 2019
VISI : MEWUJUDKAN MASYARAKAT KEPULAUAN TALAUD YANG RUKUN DAN DAMAI, BEBAS DARI KOLUSI, KORUPSI DAN NEPOTISME
MISI : 1
MEMBANGUN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA YANG BERORIENTASI PADA LAYANAN MASYARAKAT.
2
MENINGKATKAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN YANG BERDAYA GUNA DAN BERORIENTASI PADA KEAHLIAN, PROFESIONAL “THE RIGHT MAN ON THE RIGHT PLACE.”
3
MENGEMBANGKAN MANAJEMEN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS DENGAN BERORIENTASI PADA PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA.
4
MEMBANGUN SISTEM PELAYANAN KESEHATAN YANG MURAH, CEPAT, RAMAH DAN MANUSIAWI.
5
MEMBANGUN PERCEPATAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR.
6
MENINGKATKAN PERAN AGAMA, ADAT, BUDAYA, DALAM RANGKA MENCIPTAKAN MASYARAKAT TALAUD YANG RUKUN DAN DAMAI
5. PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BAGAN ALUR PENYALURAN DANA DESA
2 TAHAP : − MARET 60% − AGUST 40%
RKUN RKUD
PALING LAMBAT 7 HARI
PALING LAMBAT 7 HARI
REK. KAS DESA
LANJUTAN …
Syarat Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD
• Peraturan Desa tentang APBDes
Tahap I • Laporan Realisasi Penyerapan (100%) dan capaian output (100%) TA sebelumnya • Laporan Realisasi Pernyerapan (75%) dan capaian output (50%) Tahap Tahap 2 sebelumnya
PMK NO. 50/PMK.07 /2017
6. REALISASI DANA DESA DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2015 DAN 2016
TAHUN
JUMLAH JUMLAH DANA DESA DESA DITERIMA
REALISASI PENYALURAN DD RKUD - RKD
%
SALDO DI RKUD
2015
142
38.154.408.000
38.047.983.600
99,72%
106.424.400
2016
142
85.607.351.000
85.368.551.000
99,72%
238.800.000
2017
142
108.553.201.000
64.893.120.000
59,78%
-
II. KENDALA DAN TANTANGAN 1.
Kondisi geografis sebagai daerah kepulauan dimana jarak antara satu pulau dengan pulau yang lain berjauhan dan akses antar desa dan ke ibukota kecamatan di ruas jalan nasional dan provinsi di beberapa kecamatan belum terbuka dan rusak berat mengakibatkan pencairan dan pertanggungjawaban keuangan desa sering terlambat;
2.
Sumber daya aparatur desa dalam pengelolaan keuangan masih terbatas;
3.
Sumber daya energi listrik, bahan bakar minyak dan informatika belum memadai;
4.
Keterbatasan dan kemahalan harga bahan bangunan dan bahan pabrikan lainnya mengakibatkan tertundanya penyelesaian pekerjaan dan berkurangnya volume pekerjaan;
5.
Tingginya dinamika sosial dalam pengelolaan dana desa (masih terjadi kecemburuan antar masyarakat pengelola dana desa dengan masyarakat yang tidak mengelola dana desa);
6.
Belum maksimalnya pendampingan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada pertanggungjawaban;
7.
Masih terbatasnya akses internet di tingkat desa dan kabupaten sehingga dokumendokumen di tingkat desa belum dapat di-upload secara maksimal dan tepat waktu;
8.
Belum adanya kantor desa di sebagian besar desa mempengaruhi efektivitas pengelolaan dan desa dan penyelenggaraan pemerintahan.
III. PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KAB. KEPL. TALAUD 1. SINKRONISASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA 1. BUPATI KEPULAUAN TALAUD MENYELENGGARAKAN PERTEMUAN DENGAN SELURUH CAMAT, KEPALA DESA, BPD, DAN PENDAMPING DESA (142 DESA)
LANJUTAN …
2. SOSIALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
LANJUTAN …
2. PERENCANAAN PENGELOLAAN DANA DESA PELAKSANAAN MUSRENBANG DESA DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJM DESA, RKP DESA, DAN APB DESA
LANJUTAN …
3. EVALUASI DAN VERIFIKASI APB DESA OLEH CAMAT DAN TIM KABUPATEN KEGIATAN EVALUASI DAN VERIFIKASI APB DESA
LANJUTAN …
2. PROGRAM - KEGIATAN : A. PEMBANGUNAN FISIK :
1. Pembangunan Pagar Desa di 142 Desa
LANJUTAN …
LANJUTAN …
PAGAR KELURAHAN DI 11 KELURAHAN (SUMBER DANA APBD)
LANJUTAN …
2. Pembangunan Sarana Pelayanan Kesehatan (Poskesdes / Posyandu)
LANJUTAN …
3. Pembangunan Gedung PAUD
LANJUTAN …
4. Pembangunan Jalan Desa (Rabat Beton)
LANJUTAN …
5. Pembangunan Jalan Produksi
LANJUTAN …
6. Pembangunan sarana Air Bersih
LANJUTAN …
7. Pembangunan Drainase Desa
LANJUTAN …
B. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA :
1. Kelompok Usaha : 1. Kelompok peternak ayam
LANJUTAN …
2. Kelompok Usaha Nelayan
LANJUTAN …
3. Home Industry (Kelompok Usaha Kain Kerawang dan Emping Melinjo)
LANJUTAN …
4. Kelompok Usaha Tani
LANJUTAN …
5. Pengelolaan BUMDes
LANJUTAN …
5. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN : 1. Pengelolaan Keuangan Desa Menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)
LANJUTAN …
2. Bupati Kepulauan Talaud dan Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Melakukan Monitoring ke Desa-Desa
LANJUTAN …
3. Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melakukan Pembinaan dan Pengawasan
LANJUTAN …
4. Rekonsiliasi Tindak Lanjut atas Hasil Pembinaan dan Pengawasan
LANJUTAN …
5. Peningkatan Pengawasan Oleh Inspektorat atas Dana Desa dari Pemeriksaan Reguler ke PDT2
IV. KESIMPULAN DAN SARAN A. KESIMPULAN : 1. Pengelolaan dana desa di Kabupaten Kepulauan Talaud telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyerap tenaga kerja dan menciptakan lapangan pekerjaan baru; 2. Dengan adanya alokasi dana desa maka sarana prasarana di desa secara bertahap mulai terpenuhi; 3. Dengan adanya pengelolaan dana desa maka terjadi persaingan positif antar desa ke arah kemajuan masing-masing desa;
4. Dengan adanya dana desa maka sebagian kelompok masyarakat dapat mengembangkan kemampuan untuk mengelola sumber daya unggulan desa baik perorangan, berkelompok maupun melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
B. SARAN : 1. Pengalokasian dana desa di wilayah kepulauan perbatasan agar didasarkan pada perhitungan Indeks Kemahalan Harga;
2. Pengalokasian dana desa sangat dibutuhkan dan agar tetap berkelanjutan serta besaran alokasinya agar dapat ditingkatkan; 3. Agar dana desa diberi ruang peruntukkannya untuk pembangunan kantor desa dan sarana dan prasarana desa lainnya.
Terima Kasih
