PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,
Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 huruf a, huruf b,
huruf c, huruf e, huruf g, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m,
dan huruf n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
Mengingat
:
1. Undang–Undang Pembentukan
Nomor
29
Daerah–daerah
Tahun Tingkat
1959 II
di
tentang Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); 3. Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3139); 4. Undang–Undang
Nomor
8
Tahun
1981
tentang
Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 1
5. Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1981 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214); 6. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 7. Undang–Undang
Nomor
36
Tahun
1999
tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 8. Undang–Undang
Nomor
23
Tahun
2002
tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 9. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 10. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 11. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 12. Undang–Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang– Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2
13. Undang–Undang Perimbangan
Nomor
Keuangan
33 Antara
Tahun
2004
Pemerintah
tentang
Pusat
dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 14. Undang–Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 15. Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436); 16. Undang–Undang
Nomor
12
Tahun
2006
tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634); 17. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 18. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 19. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 20. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009
Nomor
Republik Indonesia
96,
Tambahan
Lembaran
Negara
Nomor 5025);
21. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 3
22. Undang–Undang
Nomor
32
Tahun
2009
tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2009
Nomor
140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 23. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060); 24. Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 25. Undang–Undang
Nomor
12
Tahun
2011
tentang
Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2011
Nomor
82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Angkutan Jalan Tahun
1993
Tahun 1993 tentang
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor
58,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 3527); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Pemeriksaan Negara
Kendaraan
Republik
Bermotor
Indonesia
Tahun 1993 tentang di
Tahun
Jalan 1993
(Lembaran Nomor
60,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528); 28. Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 1993 tentang
Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529); 29. Peraturan Pemerintah Nomor 44
Tahun 1993 tentang
Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
4
30. Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2000 tentang
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981); 31. Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 32. Peraturan Pemerintah Nomor 65
Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 33. Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736); 34. Peraturan Pemerintan Nomor 38 Pembagian
Urusan
Tahun 2007 tentang
Pemerintahan
Antara
Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun
2007
(Lembaran
Nomor
82,
Negara
Republik
Tambahan
Indonesia
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 4737); 35. Peraturan Pemerintah Nomor 59
Tahun 2008 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2008
Nomor
124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889); 36. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5
37. Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2010
Nomor
74,
Tambahan
Negara
Republik Indonesia Nomor 5135); 38. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 39. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 21 Tahun 2006 tentang
Penyidik
Pemerintah
Pegawai
Kabupaten
Negeri Selayar
Sipil
di
Lingkungan
(Lembaran
Daerah
Kabupaten Selayar Tahun 2006 Nomor 21); 40. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten
Selayar
Tahun
2008
Nomor
2,
Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1); 41. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 10);
6
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR dan BUPATI KEPULAUAN SELAYAR MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar. 2. Dewan Pewakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. 6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan pendapatan daerah. 7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas
jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
7
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi. 12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah. 13. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan atas pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali pelayanan pendaftaran. 14. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Kabupaten Kepulauan Selayar. 15. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD Puskesmas dan Jaringannya, UPTD Balai Kesehatan Gigi dan Mulut, dan UPTD Laboratorium Pengujian Kualitas Air dan Penyehatan Lingkungan. 16. UPTD Puskesmas dan Jaringannya adalah meliputi puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan tenpat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis. 17. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
adalah
dikenakan atas pelayanan persampahan/kebersihan
pungutan yang
yang diselenggarakan
oleh Pemerintah Daerah. 18. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kantu Tanda Penduduk, dan Akte Catatan Sipil
adalah
pungutan
yang
dikenakan
atas
pelayanan
kartu
tanda
penduduk, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga dan akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian. 19. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
8
20. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan yang dikenakan atas
pelayanan
pengujian
kendaraan
bermotor,
termasuk
kendaraan
bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 21. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. 22. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 23. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan yang dikenakan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum. 24. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan
data
objek
retribusi
dan
wajib
retribusi
sebagai
dasar
perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah. 25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 27. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah
surat
untuk
melakukan
tagihan
retribusi
dan/atau
sanksi
administrasi berupa bunga dan/atau denda. 28. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi. 29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan
suatu
standar
pemeriksaan
untuk
menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang retribusi daerah. 9
30. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. BAB II NAMA RETRIBUSI Pasal 2 (1)
Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan.
(2)
Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.
(3)
Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.
(4)
Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
(5)
Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
(6)
Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
(7)
Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut retribusi atas pengelolaan limbah cair.
(8)
Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan tera/tera ulang.
(9)
Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut retribusi atas pelayanan pendidikan.
(10) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pelayanan pengendalian menara telekomunikasi. BAB III OBJEK RETRIBUSI Pasal 3 (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah pelayanan kesehatan kesehatan masyarakat, pusat kesehatan masyarakat
keliling,
pusat
kesehatan
masyarakat
pembantu,
balai
pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali pelayanan pendaftaran. 10
(2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD meliputi : a. tindakan poliklinik; b. instalasi gawat darurat; c. unit rawat inap; d. unit rawat bersalin; e. instalasi intensive care (ICU); f.
kamar operasi;
g. farmasi; h. fisioterapi; i.
laboratorium;
j.
radiologi;
k. pemeriksaan elektromedik; l.
instalasi gizi;
m. unit transpusi darah; n. kamar jenazah o. visum et refertum; p. pengujian kesehatan (keuring); dan q. pemakaian mobil; (3) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, meliputi : a. pelayanan rawat jalan; b. pelayanan rawat darurat; c. pelayanan rawat inap; d. pelayanan persalinan; e. tindakan medik non operatif; f.
tindakan medik operatif;
g. tindakan medik gigi dan mulut; h. laboratorium klinis i.
pelayanan jenazah dan visum;
j.
general check up dan kematian; dan
k. pemakaian ambulance dan mobil jenazah. (4) Dikecualikan
dari
objek
Retribusi
Pelayanan
Kesehatan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
11
Pasal 4 (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi : a. pengambilan/pengumpulan
sampah
dari
sumbernya
ke
lokasi
pembuangan sementara; b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah; dan c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah. (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sarana sosial dan tempat umum lainnya.
Pasal 5 Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), adalah : a. Kartu Keluarga (KK) : 1) KK Baru; 2) KK perubahan karena penambahan/pengurangan anggota keluarga; 3) KK perubahan karena biodata; 4) KK penggantian (hilang/rusak); dan 5) Pengesahan Fotocopy KK. b. Kartu Tanda Penduduk : 1) KTP Baru; 2) KTP Perpanjangan; 3) KTP penggantian (hilang/rusak); 4) KTP penggantian karena perubahan biodata (pendidikan/pekerjaan/ agama/dll); 5) KTP karena pindah datang dalam daerah; 6) KTP karena pindah datang dari luar daerah; dan 7) Pengesahan Foto Copy KTP. c. Akta–akta Catatan Sipil : 1) Akta Kematian terlambat; 2) Akta Perkawinan tidak terlambat; 3) Akta Perkawinan terlambat; 4) Akta Perceraian tidak terlambat; 5) Akta Perceraian terlambat; 6) Akta Pengakuan anak; dan 12
7) Foto Copy Pengesahan Akta–akta Catatan Sipil. d. Surat Keterangan Kependudukan : -
Surat Keterangan Tempat Tinggal.
Pasal 6 (1) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Pasal 7 Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 8 (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) adalah jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan Pemerintah Daerah. (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, memiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
Pasal 9 (1) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah
cair
secara
langsung
ke
sungai,
drainase,
dan/atau
sarana
pembuangan laiannya. 13
Pasal 10 (1) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. pemaras; b. ukur panjang (meter); c. anak timbangan biasa; d. takaran (liter); e. anak timbangan emas; f.
anak timbangan milligram;
g. neraca obat; h. neraca emas; i.
neraca biasa;
j.
timbangan senticimal;
k. timbangan decimal; l.
timbangan meja;
m. timbangan dacing logam; n. timbangan pegas; o. timbangan kuadran; p. timbangan bobot ingsut meja; q. timbangan bobot ingsut tanah; r.
timbangan cepat meja;
s. timbangan cepat tanah; t.
timbangan jembatan;
u. tangki ukur mobil; v. pompa ukur bbm; w. neraca analisa; x. timbangan elektronik; y. argo taxi; dan z. kwh listrik.
Pasal 11 (1) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (9) adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah. 14
(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dmaksud pada ayat (1) adalah : a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah; c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan d. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
Pasal 12 Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (10) adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
BAB IV SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI Pasal 13 Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan.
Pasal 14 Wajib Retribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.
Pasal 15 Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan.
Pasal 16 Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Persampahan.
Pasal 17 Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil. 15
Pasal 18 Wajib Retribusi Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
Pasal 19 Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.
Pasal 20 Wajib Retribusi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
Pasal 21 Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air .
Pasal 22 Wajib Retribusi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air.
Pasal 23 Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pribadi atau badan
yang
menggunakan/menikmati
pelayanan
penyediaan
dan/atau
penyedotan kakus.
Pasal 24 Wajib Retribusi Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus. 16
Pasal 25 Subjek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair. Pasal 26 Wajib Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas Retribusi pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
Pasal 27 Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.
Pasal 28 Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang
menurut
Retribusi
diwajibkan
untuk
melakukan
pembayaran
atas
Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus.
Pasal 29 Subjek
Pelayanan
Pendidikan
adalah
pribadi
atau
badan
yang
menggunakan/menikmati pelayanan pendidikan.
Pasal 30 Wajib Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pendidikan.
Pasal 31 Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pribadi atau badan
yang
menggunakan/menikmati
pelayanan
pengendalian
menara
telekomunikasi. 17
Pasal 32 Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
BAB V GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 33 Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 34 (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tingkat perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi. (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. (3) Tarif retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
BAB VII PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 35 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. (3) Dalam
hal
penetapan
tarif
sepenuhnya
hanya
memperhatikan
biaya
penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
18
BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 36 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan sebagai berikut : a. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 1. Tindakan Poliklinik a) Poli Umum Tarif No
Jenis Pelayanan
1 2 3
Konsultasi Dokter Umum Ganti Verban Luka Kering Ganti Verban Luka Basah/ Luka Infeksi/ Tiap Lokasi Aff Hecting : - 1 – 5 jahitan - Lebih dari 5 jahitan dihitung per Jahitan Kompres Luka/ Depp Yodium Pemeriksaan EKG
4
5 6
Jasa Sarana
Jumlah
2.000 6.000
Jasa Pelayanan 10.000 6.000 9.000
4.000 6.000
6.000 9.000
10.000 15.000
2.000 10.000
3.000 20.000
5.000 30.000
10.000 8.000 15.000
b) Poli Gigi dan Mulut Tarif No
Jenis Tindakan
Konsultasi Dokter Gigi A. Kecil 1 Pencabutan Gigi Sulung 2 Trepanasi 3 Buka Tambalan (open bur) 4 Aff Heacting + Debridement Debris 5 Trigasi Sluran Akar Gigi 6 Aplikasi Eugenol Kapas 7 Tutul Albothyl 8 Cutting B. Sedang 1 Pencabutan Gigi Permanen 2 Penambalan Sementara 3 Angkat K – Wire 4 Pengisian Saluran Akar Gigi Sulung 5 Pencabutan Gigi Sulung dengan Ulkus Decubitus Radiks 6 Scalling dengan Scaler Manual C. Besar 1 Pencabutan Gigi dengan Komplikasi 2 Curetase 3 Dislokasi Mandibula 4 Penambalan Permanen 5 Scalling dengan Ultrasonic Scaler 6 Perawatn Saluran Akar Gigi + Pulpa 7 Pengisian Saluran Akar Gigi Permanen 8 Incisi Intra Oral
Jumlah
Jasa Sarana 4.000
Jasa Pelayanan 6.000
11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200
16.800 16.800 16.800 16.800 16.800 16.800 16.800 16.800
28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000
26.400 26.400 26.400 26.400
39. 600 39. 600 39. 600 39. 600
66. 000 66. 000 66. 000 66. 000
26.400
39. 600
66. 000
26.400
39. 600
66. 000
72.000
108. 000
180. 000
72.000 72.000 72. 000 72. 000 72. 000
108. 000 108. 000 108. 000 108. 000 108. 000
180. 000 180. 000 180. 000 180. 000 180. 000
72. 000
108. 000
180. 000
72. 000
108. 000
180. 000
10.000
19
9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Incisi Extra Oral D. Khusus Operculectomy Odontectomy Alveolectomy Fistulectomy Frenectomy Gingivectomy Pulpektomy Pencabutan Gigi dengan Kasus Ankylosis dan Hipersementosis Enuklease Kista
72. 000
108. 000
180. 000
120. 000 120. 000 120. 000 120. 000 120. 000 120. 000 120. 000
180. 000 180. 000 180. 000 180. 000 180. 000 180. 000 180. 000
300. 000 300. 000 300. 000 300. 000 300. 000 300. 000 300. 000
120. 000
180. 000
300. 000
120. 000
180. 000
300. 000
c) Poli Anak dan Poli Penyakit Dalam Tarif No 1 2 3 4 5 6
Jenis Pelayanan Konsultasi Dokter Spesialis Anak Konsultasi Dokter Spesialis Penyakit Dalam Lumbal Punksi Pleural Punksi Acites Punksi Boee Merrow Punksi
Jasa Sarana -
Jasa Pelayanan 15.000 15.000
20.000 50.000 50.000 50.000
40.000 150.000 150.000 150.000
Jumlah 15.000 15.000 60.000 200.000 200.000 200.000
d) Poli Beda Tarif No
Jenis Tindakan
Konsultasi Dokter Spesialis Bedah A. Kecil 1 Biopsi (Pengambilan Jaringan) 3 Dilatasi Phimosis 4 Eksisi Clavus 5 Eksisi Keloid < 5 cm Ekstirpasi Kista Ateroma/ Lipoma/ 6 Ganglion <2 cm 7 Granuloma Pyogenikum 8 Pasang Angkat Jahit 9 Ganti Balut 10 Pasang Gips 11 Insisi Purungkel/ Abses 12 Nekretomi B. Sedang 1 Angkat K. Wire dengan Hecting 2 Bedah Beku 3 Bedah Flap 4 Cysta Atheroma 5 Eksisi Keloid > 5 cm Ekstirpasi Kista Aterium/ Li[oma/ 6 Ganglion > 2 cm 7 Insisi Abses Glutea C. Besar 1 Ekstirpasi Fibroma 2 Enuclatie Kista D 3 Amputasi Jari 4 Injeksi Haemorroid termasuk Obat 5 Injeksi Varises termasuk Obat 6 Pemasangan WSD 7 Punksi/ Irigasi Pleura 8 Reposisi dengan Anastesi Lokal 9 Vena Seksi 10 Vasektomi
Jumlah
Jasa Sarana 6.000
Jasa Pelayanan 9.000
10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
30. 000 30. 000 30. 000 30. 000 30. 000
10.000 5. 000 10.000 10.000 5. 000 5. 000
20.000 20.000 15. 000 20. 000 15. 000 15. 000
30. 000 25. 000 25. 000 30. 000 20.000 20.000
26. 000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
39. 000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
65. 000 65. 000 65. 000 65. 000 65. 000 65. 000
25.000
40.000
65. 000
50. 000 50. 000 50. 000 50. 000 50. 000 50. 000 50. 000 50. 000 50. 000 50. 000
150. 000 150. 000 150. 000 150. 000 150. 000 150. 000 150. 000 150. 000 150. 000 150. 000
200. 000 200. 000 200. 000 200. 000 200. 000 200. 000 200. 000 200. 000 200. 000 200. 000
15.000
20
e) Poli Kebidanan dan Kandungan Tarif No 1 2 3 4 5 6 7
Jenis Tindakan Konsultasi Dokter Spesialis Obgyn USG Vagina Touche Pap Smer Pasang Inplan (susuk KB) Pasang IUD (spiral) Ganti Verband
Jasa Sarana
Jasa Pelayanan 15.000 35. 000 6. 000 36.000 30. 000 30. 000 3. 000
20. 000 2. 000 14.000 20. 000 20. 000 2. 000
Jumlah 15.000 55. 000 8. 000 50.000 50. 000 50. 000 5. 000
f) Poli THT Tarif No
Jenis Tindakan
Konsultasi Dokter Spesialis Pemeriksaan Penunjang 1 Audeometri 2 Specch Audiometer 3 Timpanometri 4 Endoscopy dengan Biopsi 5 Endoscopy tanpa Biopsi 6 Laringoscopy A. Kecil 1 Tampon Telinga 2 Irigasi Telinga 3 Extraksi Cerumen 4 Test Garpu Tala B. Sedang 1 Extraksi Keratosis Obturon 2 Irigasi Sinus Maksilloris 3 Extraksi Corpus Olienum 4 Porasentesa Membran Tympani 5 Insisi Abses Pertonsiller 6 Insisi Abses Post Ourikuler (mastoid) 7 Extraksi Polip Meatus Ekstermus 8 Tampon Boor Zalf C. Besar 1 Tampon Bellock 2 Insisi/ Kuretase Othematom 3 Reposisi Trauma Hidung Sederhana 4 Insisi Abses Septumnasi
Jasa Sarana
Jumlah
-
Jasa Pelayanan 15.000
15.000 15.000 15.000 20. 000 20. 000 20. 000
40.000 40.000 18.000 90. 000 80. 000 80. 000
55.000 55.000 30.000 110. 000 100. 000 100. 000
2. 000 2. 000 2. 000 -
18. 000 18. 000 18. 000 15. 000
20. 000 20. 000 20. 000 15. 000
5. 000 5. 000 5. 000 5. 000 5. 000 5. 000 5. 000 15. 000
45. 000 45. 000 45. 000 45. 000 45. 000 45. 000 35. 000 45. 000
50. 000 50. 000 50. 000 50. 000 50. 000 50. 000 40. 000 60. 000
20. 000 50. 000 50. 000 50. 000
150. 000 150. 000 150. 000 150. 000
170. 000 200. 000 200. 000 200. 000
15.000
g) Poli Kulit dan Kelamin Tarif No
Jenis Tindakan
1
Konsultasi Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Diagnostik untuk Kulit (Skin Analyzer) Perawatan Facial Face Up : - untuk wajah - untuk badan Mikrodermabrasi Mikrokristal Mikrodermabrasi Mikrodiamond Elektrokauter (untuk kosmetik) - ringan (1 – 5 lesi) - sedang (6 – 10 lesi) - besar (11-15 lesi)
2 3 4
5 6 7
Jumlah
-
Jasa Pelayanan 15.000
20. 000
30. 000
50. 000
40. 000
60. 000
100. 000
60. 000 80. 000 60. 000 52. 000
90. 000 120. 000 90. 000 78. 000
150. 000 200. 000 150. 000 130. 000
80. 000 140. 000 200. 000
120. 000 210. 000 300. 000
200. 000 350. 000 500. 000
Jasa Sarana
15.000
21
8
Elektrokauter (untuk non kosmetik) - ringan - sedang - berat Eksisi Tumor Insisi Furunkel/ Abses Ekstirpasi Tumor/ Kista/ Ganglion Injeksi Keloid - ringan (< 3 cm) - sedang (3 cm – 10 cm) - berat (>10cm) Kuretase Moluskum Kontangiosum - ringan (1 – 4 lesi) - sedang (4 – 6 lesi) - berat (> 6 lesi) Puncture Acne Chemical Peeling Sirkumsisi Ekstraksi Kuku
9 10 11
12 13
14 15 16 17
120. 000 200. 000 320. 000
180. 000 300. 000 480. 000
300. 000 500. 000 800. 000
70. 000 70. 000 70. 000
105. 000 105. 000 105. 000
175. 000 175. 000 175. 000
60. 000 100. 000 160. 000
90. 000 200. 000 240. 000
150. 000 250. 000 400. 000
60. 000 120. 000 160. 000
90. 000 180. 000 240. 000
150. 000 300. 000 400. 000
60. 000 80. 000 70. 000 120. 000
90. 000 120. 000 105. 000 180. 000
150. 000 200. 000 175. 000 300. 000
h) Poli Mata Tarif No
Jenis Tindakan
Konsultasi Dokter Spesialis Mata Pemeriksaan Penunjang 1 Funduscopy 2 Opthalmoscopy 3 Reftraksi 4 Retinometri 5 Slit Lamp Examinsti 6 Anel Test A. Kecil 1 Anel/ calculi Lacrimalis 2 Campusvisi 3 Epilasi Bulu Mata 4 Sondage Canalculi Lacrimalis 5 Spooling Bola Mata 6 Streak Retinoscopy B. Sederhana 1 Chalazion 2 Hordeulum/ Granuloma 3 Jahit Luka Palpebra 4 Keraometri 5 Litiasis C. Sedang 1 Pterigium
Jasa Sarana
Jumlah
-
Jasa Pelayanan 15.000
15. 000 12. 000 10. 000 10. 000 10. 000 10. 000
40. 000 18. 000 15. 000 15. 000 15. 000 15. 000
55. 000 30. 000 25. 000 25. 000 25. 000 25. 000
10. 000 10. 000 10. 000 10. 000
25. 000 25. 000 25. 000 25. 000
35. 000 35. 000 35. 000 35. 000
10. 000 10. 000
25. 000 25. 000
35. 000 35. 000
20. 000 20. 000 20. 000 20. 000 20. 000
40. 000 40. 000 40. 000 40. 000 40. 000
60. 000 60. 000 60. 000 60. 000 60. 000
50. 000
50. 000
100. 000
15.000
2. Instalasi Gawat Darurat Tarif No 1
2 3
Uraian Konsul : - Dokter umum - Dokter spesialis - Dokter gigi One day care Observasi
Jasa Sarana 10. 000 10. 000
Jasa Pelayanan 10.000 15.000 10.000 40. 000 20. 000
Jumlah
10.000 15.000 10.000 50. 000 30. 000
22
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
43
Perawatan luka tanpa jahitan Luka dengan jahiitan 1 s.d 5 Luka dengan lebih dari 5 jahitan dihitung/ jahitan Pemasangan maag slang (tidak termasuk material) Spooling Telinga Gv/ luka kering GV/ luka basah/ infeksi Suction Pemeriksaan EKG Sirkumsisi Kumbah lambung Pemasangan kateter Pemasangan infus Pemasangan spalk Ekstraksi kuku Insisi abses ringan Aff kateter Aff Hecting : - 1 – 5 jahitan - Lebih dari 5 jahitan dihitung per jahitan Resusitasi Punksi supra pubik Injeksi (IM, IV, SC, IC)
5. 000 15. 000 20. 000
20. 000 25. 000 40. 000
25. 000 40. 000 60. 000
-
15. 000
15. 000
2. 000 3. 000 10. 000 12. 000 80. 000 10. 000 5. 000 5. 000 5.000 15. 000 5. 000 5.000
18. 000 12. 000 20. 000 10. 000 18. 000 120. 000 30. 000 20. 000 10. 000 5.000 25. 000 20. 000 10. 00
20. 000 15. 000 30. 000 10. 000 30. 000 200. 000 40. 000 25. 000 15. 000 10. 000 40. 000 25. 000 15. 000
5. 000 5.000
10. 000 20. 000
15. 000 25.000
10. 000 10. 000 2. 000
25. 000 45. 000 3. 000
35. 000 55. 000 5. 000
Hecting/ penyambung tendo per hecting Thorakosintesis Amputasi jari Pemasangan Nebulizer Pemakaian defibrilator Debbidement Cross Insisi Pemasangan chest tube Vena seksi Ambulasi pasien Perawatan luka bakar < 30 % Pasang transfusi/ bag Reposisi tulang Pasang gips Perawatan luka bakar > 30 % Pasang hukna T/ R Pemasangan Oksigen Pemakaian Oksigen/ Jam (pemakaian 0 – 15 tahun 50% daripemakaian dewasa) Askep/ Shift (3 shift/ hari)
2.000
8. 000
10. 000
20. 000 50. 000 30. 000 25. 000 15. 000 10. 000 50. 000 50. 000 15. 000 20. 000 15. 000 20. 000 10. 000 15 . 000
50. 000 150. 000 90. 000 60. 000 25. 000 25. 000 150. 000 150. 000 10.000 20. 000 30.000 45. 000 50. 000 40. 000 20. 000 10. 000 -
70. 000 200. 000 120. 000 85. 000 40. 000 35. 000 200. 000 200. 000 10. 000 35. 000 30. 000 65. 000 65. 000 60. 000 30. 000 10. 000 15. 000
-
3. 000
9. 000
3. Unit Rawat Inap Tarif No
1 2 3 4 1 2 3 4
Uraian A. Ruang VIP Akomodasi/ hari Visite Dokter Spesialis Visite Dokter Umum/ Gigi Konsul Dokter Spesialis B. Ruang Kelas I Akomodasi/ hari Visite Dokter Spesialis Visite Dokter Umum/ Gigi Konsul Dokter Spesialis
Jasa Sarana
Jasa Pelayanan
Jumlah
145.000 -
20.000 25.000 20.000 25.000
165.000 25.000 20.000 25.000
95.000 -
12.000 20.000 15.000 20.000
107.000 20.000 15.000 20.000
23
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34
C. Ruang Kelas II Akomodasi/ hari 66.000 Visite Dokter Spesialis Visite Dokter Umum/ Gigi Konsul Dokter Spesialis D. Ruang Kelas III Akomodasi/ hari 43.000 Visite Dokter Spesialis Visite Dokter Umum/ Gigi Konsul Dokter Spesialis E. Pelayanan/ Tindakan/ Pemeriksaan Perawatan Luka Besar 4. 000 Perawatan Luka Sedang 3. 000 Perawatan Luka Kecil 2. 000 Memandikan Pasien/ Hari 5. 000 Suction Pemeriksaan EKG 12. 000 Pemasangan Kateter 5. 000 Pemasangan Infus 5. 000 Pemasangan NGT 5.000 Aff Kateter Klisma 5. 000 Aff Drain 5. 000 Aff Hecting : 5.000 1 – 5 Jahitan 5.000 > 5 Jahitan dihitung perjahitan Pemasangan Oksigen (O2) Pemakaian Oksigen (O2)/ Jam (umur 0-15 tahun 50% dari 15. 000 pemakaian dewasa) Injeksi (IM, IV, SC, IC) 2. 000 Pemasangan Nebuliser 30. 000 Mobilisasi Pasien Ambulasi Pasien Pasang Transfusi/ BAG 5. 000 Resusitasi 10. 000 Pasang Syringe Pump 10. 000 Pemberian Makanan/ Sonde 2.000 (NGT) Askep / Shift (3 shift/ hari) Spooling Kateter/ hari 5.000 Rawat WSD 5.000 Pemberian Obat Suppositoria Mengganti Linen 1.000 Rawat Infus 1.000 Rawat Kateter 1. 000 Perawatan Luka Bakar 5. 000 < 30 % 10. 000 > 30 % Perawatan Luka Gangreng/ 15. 000 Hari Pemasangan Elastis Verban Necrotomi/ Debridemen 5.000
9.000 15.000 10.000 10.000
75.000 15.000 10.000 10.000
22.000 10.000 7.500 10.000
65.000 10.000 7.500 10.000
12. 000 9. 000 6. 000 10. 000 10. 000 18. 000 20. 000 10. 000 10. 000 10.000 15. 000 10. 000
16. 000 12. 000 8. 000 15. 000 10. 000 30. 000 25. 000 15. 000 15. 000 10. 000 20. 000 15. 000
10.000 15.000
15.000 20.000
10. 000
10. 000
-
15. 000
3. 000
5. 000
90. 000 5.000 10. 000 10. 000 25. 000 20. 000 10.000
120. 000 5. 000 10. 000 15. 000 35. 000 30. 000 12. 000
3. 000 10. 000 10. 000 5. 000 4.000 5.000 5. 000
9. 000 15 000 15 000 5. 000 5. 000 6. 000 6. 000
15. 000 30. 000 30. 000
20. 000 40. 000 45. 000
10. 000 15. 000
10. 000 20. 000
4. Unit Rawat Bersalin Tarif No
1 2
Jenis tindakan A. Kelas VIP Akomodasi/ hari Visite Dokter Spesialis
Jasa Sarana 145. 000 -
Jasa Pelayanan 20. 000 25. 000
Jumlah
165. 000 25. 000
24
3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33
Visite Dokter Umum/ Gigi B. Kelas I Akomodasi/ hari 95. 000 Visite Dokter Spesialis Visite Dokter Umum/ Gigi C. Kelas II Akomodasi/ hari 66. 000 Visite Dokter Spesialis Visite Dokter Umum/ Gigi D. Kelas III Akomodasi/ hari 43. 000 Visite Dokter Spesialis Visite Dokter Umum/ Gigi E. Pelayanan/ Tindakan/ Pemeriksaan Persalinan Normal : 70. 000 - Dokter 60. 000 - Bidan Persalinan Patologic 100. 000 Induksi Persalinan 100. 000 Tindakan Kuret Biasa 150. 000 Tindakan Kuret Penyulit 150. 000 Vakum Ekstraksi 200. 000 Jahit Partio 25.000 Jahit Perineum I, II 10. 000 Jahit Perineum III, IV 20. 000 Manual Placenta 25.000 Tampon Vagina 4. 000 Kuldo Sintesis 15.000 Ekstraksi Polip 50. 000 Dilatusi Serviks 10. 000 Episiatomi 10 000 Perawatan Luka Besar Operasi 4.000 Ganti Verban 2.000 - Luka Kering 6.000 - Luka Basah Vagina Toilet Clisma 5.000 KTG 10.000 Injeksi 2.000 Pasang O2 Pasang Infus 5.000 Pasang NGT 5.000 Pasang Kateter 5.000 Transfusi Darah 5.000 Memandikan Pasien/ Hari Perawatan bayi a. NGT Bayi 5.000 b. Infus Bayi 5.000 c. Sonde Bayi 5.000 d. Suction Bayi 5.000 e. Incubator 10.000 f. Resusitasi Bayi 50.000 g. Perawatan Tali Pusat 2.000 Ventilator 50.000 Pasang Infus Pump 14.000 Pasang Syringe Pump 14.000 Vena Sectio 25.000 Intubasi (ETT) 50.000
20. 000
20. 000
12. 000 20. 000 15. 000
107. 000 20. 000 15. 000
9. 000 15. 000 10.000
75. 000 15. 000 10.000
7. 000 10. 000 7.500
50. 000 10. 000 7.500
250. 000 190. 000 300. 000 250. 000 300. 000 325. 000 350. 000 80.000 20. 000 60. 000 60.000 8.000 30.000 160. 000 25. 000 40. 000 12.000
320. 000 250. 000 400. 000 350. 000 450. 000 475. 000 550. 000 105. 000 30. 000 80. 000 85. 000 12. 000 45. 000 210. 000 35. 000 50. 000 16. 000
6.000 9. 000 15.000 15.000 20. 000 3.000 10.000 10.000 10.000 20.000 10.000 15.000
8.000 15.000 15.000 20.000 30.000 5.000 10.000 10.000 15.000 25.000 15.000 15.000
15.000 10.000 10.000 15.000 20.000 100.000 3.000 150.000 21.000 21.000 75.000 100.000
20.000 15.000 15.000 20.000 30.000 150.000 5.000 200.000 35.000 35.000 100.000 150.000
25
5. Instalasi Intensive Care (ICU) Tarif No 1 2 3 4 5 6 7
Jenis Tindakan Akomodasi/ hari Visite Dokter Spesialis Visite Dokter Umum/ Gigi Konsul Dokter Spesialis Pemeriksaan EKG Pemakaian Monitor Memandikan Pasien / hari
Jasa Sarana
Jasa Pelayanan 30.000 30.000 15.000 30.000 18.000 16.000 15.000
100.000 12.000 10.000 5.000
Jumlah 130.000 30.000 15.000 30.000 30.000 26.000 20.000
6. Kamar Operasi Tarif No
Jenis Tindakan
Bedah Umum A. Kecil 1 Medis Anastesi (k. Ada) 2 Penata Anastesi (k. Ada) 3 Hernia tanpa Komplikasi 4 Hydrokel 5 Appendectomi Akut 6 Fistulektomi 7 Hemoroidektomi 8 Kolostomi 9 Biopsi dalam Narkose Umum 10 Fibro Adenoma Mammae 11 Angkat Pen/ Screw 12 Debridement Fractur Terbuka 13 Fiksasi Externa Sederhana 14 Fikasasi Interna Sederhana 15 Ganglim Poplisea 16 Biopsi Prostat 17 Biopsi Testis B. Sedang 1 Medis Anastesi (k. Ada) 2 Penata Anastesi (k. Ada) 3 Hernia dengan Komplikasi 4 Hypospadia 5 Appendektomi Perforata 6 Hernia Incarcerata 7 Caldwell Lue Antrhostomi 8 Eksisi Kelenjar Liur Submandibula 9 Eksisi Kista Tiroglosusu 10 Mastektomi Subkutaneus 11 Potong Flap 12 Segmentektomi 13 Amputasi Transmedular 14 Desartikulasi 15 Reposisi Fractur dengan Narkose 16 Fractur Rahang Sederhana 17 Kontraktur 18 Labioplasti Bilateral 19 Repair Luka pada Wajah Kompleks 20 Repair Tendon Jari 21 Palatoplasti 22 Skin Grafting yang tidak luas 23 Orchedektomi Subkapsuler 24 Spermatocele 25 Open Renal Biopsi 26 Ureterolysis
Jasa Sarana
Jasa Pelayanan
Jumlah
50.000 25.000 220. 000 220. 000 220. 000 220. 000 220. 000 220. 000 220. 000 220. 000 220. 000 220. 000 220. 000 220. 000 220. 000 220. 000 220. 000
150.000 75.000 700. 000 700. 000 700. 000 700. 000 700. 000 700. 000 700. 000 700. 000 700. 000 700. 000 700. 000 700. 000 700. 000 700. 000 700. 000
200.000 100.000 920. 000 920. 000 920. 000 920. 000 920. 000 920. 000 920. 000 920. 000 920. 000 920. 000 920. 000 920. 000 920. 000 920. 000 920. 000
60.000 30.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
180.000 90.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
240.000 120.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000
26
27 28 29 30 31 32 33 34 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Ureterostomi Drainage Periureter Torsio Testis Koreksi Priapismus Vasografi Penektomi Eksisi Chodee Sectio Alfa (Vesicholitosomi) Vericocele/ Palomo C. Besar Medis Anastesi (k. Ada) Penata Anastesi (k. Ada) Atresia Ani Eksplorasi Koledekus Herniotomi Bilateral Kolesistektomi Laparatomi Eksplorasi Reseksi Anastomosis Transeksi Esofagus Amputasi Kista B Eksisi Mamma Abearan Heauglosektomi Isthmolobektomi Mandibulektomi Marginalis Masilektomi Partialis Mastektomi Simplelis Parosidektomi Pembedahan Kompartemental Salpingo Ophorektomi Bilateral Tiroidektomi CTEV Dislokasi / Open Reduksi Fractur Eksisi Hemangioma Kompleks Fraktur Maksilla Kontraktur Kompleks Labiopalatoplasti Bilateral Rekonstruksi Defek/ Kelainan Tubuh yang Kompleks Salvaging Operasi Mikro Skingrafting yag luas Uretroplasti Divertikulektomi Enukteasi Kista Ginjal Fistula Eterovisika Internal Urethrotomi Litrotipsi Nefropexie Nefrostomi Open Operasi Peyronie Orchidektomi Ligasi Tinggi Orchidopexi Prastatektomi Refropublik Pyelolithotomi Pyeloplasty Rekonstruksi Blassemeck Rekonstruksi Vesika Refarasi Fistula Vesiko Vaginal Reseksi Partial Visika Reseksi Uractus Sistoplasti Reduksi Uretero Sigmo Idostomi Uretero Ureterostomi Ureterocuta Neostomi Uretero Lithotomi Ureth Rektomi
300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000
90.000 45.000 440. 000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000
300.000 150.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
390.000 195.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000
440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000
1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000
27
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
D. Khusus Medis Anastesi (k. Ada) Penata Anastesi (k. Ada) Atresia Esofagus PSA Splenektomi Partial Gastrectomi Mega Colon Hierchprung Reseksi Esofagus + Interposisi Colon Eksisi Luas Radikal + Rekonstruksi Mastektomi Totulis Mandibulektomi Partialis dengan Rekonstruksi Mastektomi Radical Mandibulektomi Totulis Paratidektomi Radical + Mandibulektomi Pembedahan Forequarter Fractur yang Kompleks (Acetabullum, Tulang Belakang, Pelvis) Microsurgery Scoliois Spondilitis Fractur Muka Multiple (tanpa miniplate scew Orthonatic Surgery Open Prostectomy Transmetical
140.000 70.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000
450.000 225.000 2. 500.000 2. 500.000 2. 500.000 2. 500.000 2. 500.000 2. 500.000 2. 500.000 2. 500.000 2. 500.000
590.000 295.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000
800.000 800.000 800.000
2. 500.000 2. 500.000 2. 500.000
3.300.000 3.300.000 3.300.000
800.000 800.000
2. 500.000 2. 500.000
3.300.000 3.300.000
800.000 800.000 800. 000 800. 000
2. 500.000 2. 500.000 2. 500.000 2. 500.000
3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000
800. 000 800. 000
2. 500. 000 2. 500. 000
3.300. 000 3.300. 000
440.000 440.000 440.000
660.000 660.000 660.000
1.100.000 1.100.000 1.100.000
600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000
900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000
1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
880.000 880.000 880.000 880.000 880.000 880.000
1.320.000 1.320.000 1.320.000 1.320.000 1.320.000 1.320.000
2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000
2.000.000 2.400.000 1.600.000 1.600.000 2.000.000 2.400.000
3.000.000 3.600.000 2.400.000 2.400.000 3.000.000 3.600.000
5.000.000 6.000.000 4.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000
116.000 58.000 440.000 440.000 440.000
174.000 87.000 660.000 660.000 660.000
290.000 145.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000
Obgyn 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
A. Kecil Eksisi/ Konisasi Laparatomi Percabang Sirklase B. Sedang Adenolisi Explorasi Vagina Hysterectomi Partial Kehamilan Ektopik Terganggu (KET) Kistektomi Kolpodeksis Manchester Fortegil Myomectomy Repair Fistel Salpingofortektomi Seksio Caesaria C. Besar Hysterektomy Total Laparatomi VC Operasi Perineum Operasi Tumor Jinak Ovarium Reseksi Adenomiosis Salpingo Ophorectomy D. Khusus Debulking Hysterectomy Radikal Laparascopy Operatif Operasi Tumor Ganas Ovarium Surgical Staging Vulvektomi
THT 1 2 3 4 5
A. Kecil Medis Anastesi (k. Ada) Penata Anastesi (k. Ada) Ekstipasi Kista Bawah Kulit Turbinektomi Adenoidektomi
28
6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
Polipektomi intranasal B. Sedang Medis Anastesi (k. Ada) Penata Anastesi (k. Ada) Tonsilektomi Tracheostomi Ethmordektomi (intra nasal) Eksplorasi Abses Parafaringeal Eksplorasi Kista Duktustiroglosus Eksplorasi Kista Sublingual Eksplorasi Kista Cavum Nasi C. Besar Medis Anastesi (k. Ada) Penata Anastesi (k. Ada) Antrostomi (CWL) Septoplasti Mastoidektomi Radikal Remiotomi Lateralis D. Khusus Medis Anastesi (k. Ada) Penata Anastesi (k. Ada) FESS Tympanoplasti
440.000
660.000
1.100.000
120.000 70.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000
180.000 105.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000
300.000 175.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
180.000 90.000 880.000 880.000 880.000 880.000
270.000 135.000 1.320.000 1.320.000 1.320.000 1.320.000
450.000 225.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000
280.000 140.000 1.600.000 1.600.000
420.000 210.000 1.400.000 1.400.000
700.000 350.000 4.000.000 4.000.000
116.000 58.000 440.000 440.000
174.000 87.000 660.000 660.000
290.000 145.000 1.100.000 1.100.000
120.000 70.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000
180.000 105.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000
300.000 175.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
180.000 90.000 880.000 880.000 880.000 880.000 880.000 880.000 880.000
270.000 135.000 1.320.000 1.320.000 1.320.000 1.320.000 1.320.000 1.320.000 1.320.000
450.000 225.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000
880.000
1.320.000
2.200.000
280.000 140.000 1.200.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000
420.000 210.000 1. 800.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2. 400.000
700.000 350.000 3.000.000 4. 000.000 4. 000.000 4. 000.000 4. 000.000 4. 000.000
1.600.000
2.400.000
4. 000.000
1.200.000
1. 800.000
3.000.000
Mata 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. Kecil Medis Anastesi (k. Ada) Penata Anastesi (k. Ada) Foto oagulasi IICE/ ECCE (idak termasuk IOL) B. Sedang Medis Anastesi (k. Ada) Penata Anastesi (k. Ada) Argon Laser/ Kenon Congenital Forniz Plastik Cyclodia Termi Koreksi Extropia/ Entropion Rekanalisa Ruptura/ Transkanal Simbleparon C. Besar Medis Anastesi (k. Ada) Penata Anastesi (k. Ada) Anterior/ Posterior Sklerotomi Cyclodialysa Extraksi Linear Keratoplastie Lamelar Strabismus Trabekulektomi Tridemelisis Tumor Ganas Adnelisa Luas dengan Rekonstruksi D. Khusus Medis Anastesi (k. Ada) Penata Anastesi (k. Ada) Ablatio Retina Fractur Tripodo/ Multiple Orbitotomi Lateral Rekonstruksi Kelopak Berat Rekonstruksi Orbita Congenital Rekonstruksi Saket Berat Triple Prosedur Keratoplasti dengan Granuloma Vitrektomi
29
7. Farmasi Tarif No 1
Uraian Pelayanan Apotik
Jasa Sarana
Jasa Pelayanan -
300/resep + 0,2% Faktor Pelayanan
8. Fisioterapi Tarif No
Jenis tindakan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Micro Wafe Diathermi (MWD) Short Wafe Diathermi (SWD) Ultra Sound (US) Infra Red Rays (IRR) Ultra Violet Rays Lumbal/ Cervical Traksi Parafin Shoulder Will Quadrisep Bench Paralel Barr Stimulasi/ Tens Treamil Postural Dranage Breathing Exercise Massage Bobath Exercise Bugnet Exercise Voyta Exercise PNF Exercise Mirror Exercise Walking Exercise Manipulation Therapy Traksi Translasi Mobilisasi Syaraf Ergocycle/ Staticbycle Senam Hamil William Frexion
Jasa Sarana 18. 000 19. 200 18. 000 18. 000 14.000 22. 000 13. 600 14.000 14.000 14.000 18.000 66.000 14.000 15.200 18.000 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 16.800 19.200 19.200
Jasa Pelayanan 27.000 28.800 27.000 27.000 21.000 33.000 20.400 21.000 21.000 21.000 27.000 99.000 21.000 22.800 27.000 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 28.800 25.200 28.800 28.800
Jumlah 45.000 48.000 45.000 45.000 35.000 55.000 34.000 35.000 35.000 35.000 45.000 165.000 35.000 38.000 45.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 42.000 48.000 48.000
9. Laboratorium No
Tarif
Jenis Pemeriksaan Jasa Sarana
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
A. Pemeriksaan hematologi Darah rutin Haemoglobin Lekosit Eritosit Laju Endap Darah (LED) Trombosit Hitung jenis lekosit Hematokrit Retikulosit Waktu perdarahan (BT) Waktu bekuan (CT) Evaluasi darah tepi Sumsum tulang Protrombin Time (PT) Trombin Time Fibrinogen APTT
16.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 30.000 48.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Jumlah
Jasa Pelayanan 24.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 45.000 72.000 45.000 45.000 45.000 45.000
40.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 75.000 120.000 75.000 75.000 75.000 75.000
30
1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.
B. Urinalisis Urine rutin Sedimen urine Tes kehamilan Tes kehamilan HCG C. Kimia Darah Glukosa darah sewaktu Glukosa darah puasa Glukosa darah 2 jam pp TTGO Ureum Cretanin Cretanin Clearence (TKK) Bilirubin Total Bilirubin Direk Protein Total Albumin Globulin SGOT SGPT Alkali fosfatase Gamma GT Kolesterol Total Kolesterol HDL Kolesterol LDL Trigliserida LDH CK CK-MB Asam Urat Elektorlit (Na,K,Cl) D. Imunoserologi Widal Tes Hbs Ag Anti Hbs Anti HCV Anti HIV VDRL ASTO DHF lg M (Rapid) DHF lg G (Rapid) DHF IG M/lg G Malaria (Rapid) TB (Rapid) Tes Golongan Darah Uji Silang Darah (Cross Matching) E. Cairan Tubuh Analisis Sperma Cairan Pleura Cairan Asites Cairan Otak Cairan Sendi F. Tes Narkoba Amfetamin Morfin Kokain Kanabis G. Mikrobiologi Pemeriksaan BTS Sputum Pemeriksaan Kusta Pemeriksaan Jamur Pemeriksaan Gram H. Faeces
8.000 4.000 6.000 16.000
12.000 6.000 9.000 24.000
20.000 10.000 15.000 40.000
8.000 8.000 8.000 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 20.000 20.000 16.000 20.000 20.000 12.000 36.000
12.000 12.000 12.000 24.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 18.000 30.000 30.000 24.000 30.000 30.000 18.000 54.000
20.000 20.000 20.000 44.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 28.000 50.000 50.000 40.000 50.000 50.000 30.000 90.000
16.000 16.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 60.000 60.000 100.000 20.000 20.000 5.000 20.000
24.000 24.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 90.000 90.000 150.000 30.000 30.000 7.500 30.000
40.000 40.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 150.000 150.000 250.000 50.000 50.000 12.500 50.000
30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
20.000 20.000 20.000 20.000
30.000 30.000 30.000 30.000
50.000 50.000 50.000 50.000
20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
31
10.
Radiologi Tarif
No 1
2 3 4
5
6 7 8
9
10
11 12
Jenis Tindakan Foto Cranium : - Posisi Anteroposterior (AP) - Posisi Lateral Foto Mastoid Foto Sinus Paranasalis Foto Cervical : - Posisi Anteroposterior (AP) - Posisi Lateral Foto Columna Vertebralis : - Posisi Anteroposterior (AP) - Posisi Lateral Foto Pelvis/ Panggul Foto Scapula Foto Abdomen/ BNO : - 1 Posisi - 2 Posisi - 3 Posisi Foto Thorax : - Posisi Anteroposterior (AP) - Posisi Lateral Foto Extremitas Superior/ Inferior : - Posisi Anteroposterior (AP) - Posisi Lateral Foto Dental/ Gigi Foto Bone Survey
Jasa Sarana
Jasa Pelayanan
Jumlah
32.000 32.000 36.000 36.000
48.000 48.000 54.000 54.000
80.000 80.000 90.000 90.000
32.000 32.000
48.000 48.000
80.000 80.000
32.000 32.000 28.000 28.000
48.000 48.000 42.000 42.000
80.000 80.000 70.000 70.000
32.000 60.000 92.000
48.000 90.000 138.000
80.000 150.000 230.000
28.000 28.000
42.000 42.000
70.000 70.000
28.000 28.000
42.000 42.000
70.000 70.000
20.000 120.000
30.000 180.000
50.000 300.000
11. Pemeriksaan Elektromedik Tarif No
1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2
Jenis Tindakan A. Sederhana EKG Diatermi B. Canggih Pemeriksaan Fundus Mata Tanometri Mata Slitlamp Biomikrokop Electromyelografi (saraf) Audiometri Test Fungsi Paru – Paru USG C. Khusus Semua Pemeriksaan Endoskopi Test Fungsi Jantung
Jasa Sarana
Jasa Pelayanan
Jumlah
10.000 10.000
20.000 20.000
30.000 30.000
20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000
30.000
70.000
100.000
30.000
70.000
100.000
12. Instalasi Gizi Tarif No
Jenis Tindakan
1
Penatalaksanaan Gizi Klinik + Konsultasi Gizi
Jasa Sarana 4.000
Jasa Pelayanan 6.000
Jumlah 10.000
32
13. Unit Transfusi Darah Tarif No
1 2
3
4
5. 6.
Jumlah
Rincian Pengolahan Darah
Bahan/ Alat Habis Pakai Pemeriksaan Pendahluan : - Golongan Darah ABO - Hemoglobine - Rhesus Service Donor : - Makanan/ Minuman - Obat Uji Saring Penyakit PMLTD : - HIV - HbsAg - HCV - VDRL Cross Matching Pelayanan : - Dokter Spesialis UTDRS - Dokter Umum
Jasa Sarana 22.000
Jasa Pelayanan 33.000
55.000
8.000 8.000 8.000
12.000 12.000 12.000
20.000 20.000 20.000
8.000 8.000
12.000 12.000
20.000 20.000
50.000 50.000 50.000 50.000 10.000
75.000 75.000 75.000 75.000 15.000
125.000 125.000 125.000 125.000 25.000
6.000 4.000
9.000 6.000
15.000 10.000
14. Kamar Jenazah Tarif No 1 2 3
Jenis Tindakan Perawatan / Pemeriksaan Jenazah Penyimpanan Jenazah/ hari Penyimpanan Jenazah dari Luar RS/ hari
Jasa Sarana 24.000
Jasa Pelayanan 36.000
20.000 28.000
30.000 42.000
Jumlah 60.000 50.000 70.000
15. Visum Et Repertum Tarif No 1 2 3 4
Jenis Tindakan Visum Luka Visum Kebidanan dan Kandungan Visum Mayat Visum Bedah Mayat
Jasa Sarana 20.000 32.000
Jasa Pelayanan 30.000 48.000
80.000 200.000
120.000 300.000
Jumlah 50.000 80.000 200.000 500.000
16. Pengujian Kesehatan (Keuring) Tarif No 1
2 3 4 5 6 7 8
Jenis Tindakan Keterangan Berbadan Sehat : - Pemeriksaan Umum - PNS - Anak Sekolah Keterangan Narkoba Keterangan Istirahat Keterangan Opname Keterangan Buta Warna Keterangan Kelahiran Keterangan Cuti Hamil Keterangan Kematian
Jasa Sarana 4.000 4.000 2.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Jasa Pelayanan 6.000 6.000 3.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Jumlah
10.000 10.000 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
33
9 10 11 12 13 14
Mendapatkan SIM Melamar Pekerjaan Calon Pengantin Calon Jemaah Haji Tingkat Pertama Mengikuti Pelatihan/ Pendidikan Legalisir/ lembar
4.000 4.000 4.000 4.000
6.000 6.000 6.000 6.000
10.000 10.000 10.000 10.000
4.000 -
6.000 2.000
10.000 2.000
17. Pemakaian Mobil Tarif No
1
Uraian Ambulance dalam kota
2
Ambulance luar kota
3
Ambulance Rujukan ke Makassar
4
Mobil Jenazah dalam kota
5
Mobil Jenazah luar kota
6
Mobil Jenazah Luar Kabupaten
Jasa Sopir
Jasa Perawat Pendamping
20.000
50.000
Bahan Bakar Minyak (BBM)
-
-
30.000 - 60.000 ( jarak 10 – 20 KM) - 120.000 (jarak 20 - > 40 KM)
500.000
500.000
500.000
20.000
-
30.000
50.000
500.000
-
- 60.000 ( jarak 10 – 20 KM) - 120.000 (jarak 20 - > 40 KM)
500.000
500.000
Penyeberangan -
-
700.000 PP (disesuaikan dengan tarif penyebrangan) -
-
700.000 PP (disesuaikan dengan tarif penyebrangan)
b. Puskesmas dan Jaringannya 1. Tarif Pelayanan Rawat Jalan Tarif No 1 2
Jenis Pelayanan Kunjungan Lama Kunjungan Baru
Jasa Sarana 2.000 4.000
Jasa Pelayanan 3.000 6.000
Jumlah
Jasa Pelayanan 3.000 6.000
Jumlah
5.000 10.000
2. Tarif Pelayanan Rawat Darurat Tarif No 1 2
Jenis Pelayanan Kunjungan Lama Kunjungan Baru
Jasa Sarana 2.000 4.000
5.000 10.000
34
3. Tarif Pelayanan Rawat Inap Tarif No 1 2
3
Jenis Pelayanan
Jasa Sarana
Akomodasi Visite Dokter Umum - Dokter Spesialis Konsultasi
Jumlah
Jasa Pelayanan
11.400
-
11.400
-
7.500 10.000 10.000
7.500 10.000 10.000
Jasa Pelayanan
Jumlah
4. Tarif Pelayanan Persalinan Tarif No
Jenis Pelayanan
1
Persalinan Biasa Dokter Bidan Persalinan Patologi tanpa Bantuan Alat Induksi Persalinan Kuret Manual Plasenta Boee Merrow Punksi Persalinan Patologi tanpa Bantuan Alat Induksi Persalinan Kuret Manual Plasenta Episiatomi Tanpom Vagina Klisma Embriotomi Vakum extraksi
2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7. 8. 9. 10.
Jasa Sarana 70.000 60.000 100.000 100.000 150.000 25.000 50.000 100.000 100.000 150.000 25.000 10.000 4.000 5.000 120.000 200.000
250.000 190.000 300.000 250.000 300.000 60.000 150.000 300.000 250.000 300.000 60.000 40.000 8.000 15.000 180.000 350.000
320.000 250.000 400.000 350.000 450.000 85.000 200.000 400.000 350.000 450.000 85.000 50.000 12.000 20.000 300.000 550.000
5. Tarif Tindakan Medik Non Operatif Tarif No 1
Jenis Tindakan Sederhana Tindakannya antara lain : a. Hecting & Aff b. Hecting 1 – 5 Jahitan c. Suction / Isap lendir d. Pasang Infus / Transfusi e. Ekxtraksi benda asing f. Test bunyi THT g. Mandi Bayi / Pasien h. Pasang Sonde lambung bayi i. Bebat payudara j. Pasang Laminaria k. Tampon Telinga l. VT / Periksa dalam vagina m. Vena Seksi n. Perawatan bayi / incubator o. Perawatan luka operasi p. USG Kandungan q. Ganti Verband
Jasa Sarana 8.800
Jasa Pelayanan 13.200
Jumlah 22. 000
35
2.
Kecil Tindakannya antara lain : a. Hecting 6-10 Jahitan b. Sonde Lambung c. Keteterisasi d. Tonometer mata e. Test Buta warna f. Test Visus g. Injeksi 1 x perhari h. Perawatan tali pusat i. Colon Skema j. Spooling Telinga k. Kapas efedrin hidung l. Kaustik telinga / faring m. Ekstraksi serumen n. KTG ( Kardio tokografi )
20.000
30.000
50.000
3.
Sedang Tindakannya antara lain : a. Chest fisioterapi b. Refraksi c. Funlduskopi d. Irigasi Sinus e. Ekstraksi keratosis obturans f. Tanpom boorzalf g. Parasentese membrana tympani h. Resusitasi bayi pada pasien operasi i. Pasang / cabut IUD j. Pasang / cabut susuk KB k. Pijat bayi prematur
40.000
60.000
100.000
4.
Besar Tindakannya antara lain : a. Ekstraksi cosrpus alienum cavum nasi b. Ekstraksi cosrpus alienum tenggorokan c. Tanpom belog d. Reposisi trauma hidung sederhana e. Bilas lambung f. Hecting / Aff hecting > 10 g. USG Dopler 3D h. Ekstarksi corpus alienum mata Khusus Tindakannya antara lain : a. Nebulasi b. Resusitasi bayi c. RJPO d. Punctio pleura e. Punctio asites f. Punctio lumbal g. Vena section h. Foto fundus i. Fungsi abses peritonsiler j. Insisi / kuret ase otematon k. Fisioterapi
80.000
108.000
188.000
116.000
174.000
290.000
5.
6. Tarif Tindakan Medik Operatif Tarif No 1
Jenis Tindakan Sederhana Tindakannya antara lain : a. Insisi kista dipermukaan kulit b. Extirpasi c. Sirkumsisi d. Insisi hordeolum/kalazion mata
Jasa Sarana 75.000
Jasa Pelayanan 75.000
Jumlah 150.000
36
7.
2.
Kecil Tindakannya antara lain : a. Lipoma kecil b. Persalinan Normal c. Insisi abses septum nasi d. Insisi absal nasal e. Curetage abortus kurang atau sama dengan 3 bulan f. Curetage ADR g. Lobuloplasty
150.000
200.000
350.000
3.
Sedang Tindakannya antara lain : a. Lipoma besar / ganglion b. Operasi kosmetik pada muka dan lengan c. Curetage retensio placenta d. Vacuum ekstraksi e. Jahit Portio f. Persalinan pathologis g. Manual placenta h. Embriyotomi i. Tubectomi j. Pterygium k. Tumor Conjungtiva l. Tumor palpebra m. WSD n. Polypectomy o. Adenoidectomy p. Tracheotomy
250.000
300.000
500.000
Tarif Tindakan Gigi dan Mulut Tarif No
Jenis Tindakan
1.
Kecil Tindakannya antara lain : a. Pencabutan gigi sulung b. Trepanase c. Buka Tambalan (Open Bur ) d. Aff Hecting e. Irigasi saluran akar gigi f. Aplikasi eugenol kapas g. Tutul albotyl
2
Sedang Tindakannya antara lain : a. Pencabutan gigi permanen b. Penambalan sementara c. Angkat K-Wire d. Pengisian saluran akar gigi sulung e. Pencabutan gigi sulung dengan ulkus decubitus radix f. Scalling dengan manual scaler Besar Tindakannya antara lain : a. Pencabutan gigi dengan komplikasi b. Pulpotomy c. Dislokasi mandibula d. Penambalan permanen e. Scaling dengan ultrosonic scaler f. Perawatan saluran akar gigi permanen g. Insisi intra oral
3.
Jasa Sarana 11.000
Jasa Pelayanan Medis Paramedis 7.000 4.000
Jumlah 22.000
5. 000
9.000
6.000
30. 000
42.000
25.000
17.000
84.000
37
h. Insisi ekstra oral 4.
Khusus Tindakannya antara lain : a. Operculectomy b. Odontectomy c. Alveolectomy d. Fistulectomy e. Frenectomy f. Gigivectomy`
150.000
100.000
50.000
300.000
8. Laboratorium No
Tarif
Jenis Pemeriksaan Jasa Sarana
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
A. Pemeriksaan hematologi Darah rutin Haemoglobin Lekosit Eritosit Laju Endap Darah (LED) Trombosit Hitung jenis lekosit Hematokrit Retikulosit Waktu perdarahan (BT) Waktu bekuan (CT) Evaluasi darah tepi Sumsum tulang Protrombin Time (PT) Trombin Time Fibrinogen APTT B. Urinalisis Urine rutin Sedimen urine Tes kehamilan Tes kehamilan HCG C. Kimia Darah Glukosa darah sewaktu Glukosa darah puasa Glukosa darah 2 jam pp TTGO Ureum Cretanin Cretanin Clearence (TKK) Bilirubin Total Bilirubin Direk Protein Total Albumin Globulin SGOT SGPT Alkali fosfatase Gamma GT Kolesterol Total Kolesterol HDL Kolesterol LDL Trigliserida LDH CK CK-MB Asam Urat Elektorlit (Na,K,Cl)
Jumlah
Jasa Pelayanan
16.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 30.000 48.000 30.000 30.000 30.000 30.000
24.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 45.000 72.000 45.000 45.000 45.000 45.000
40.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 75.000 120.000 75.000 75.000 75.000 75.000
8.000 4.000 6.000 16.000
12.000 6.000 9.000 24.000
20.000 10.000 15.000 40.000
8.000 8.000 8.000 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 20.000 20.000 16.000 20.000 20.000 12.000 36.000
12.000 12.000 12.000 24.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 18.000 30.000 30.000 24.000 30.000 30.000 18.000 54.000
20.000 20.000 20.000 44.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 28.000 50.000 50.000 40.000 50.000 50.000 30.000 90.000
38
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
1. 2. 3. 4.
D. Imunoserologi Widal Tes Hbs Ag Anti Hbs Anti HCV Anti HIV VDRL ASTO DHF lg M (Rapid) DHF lg G (Rapid) DHF IG M/lg G Malaria (Rapid) TB (Rapid) Tes Golongan Darah Uji Silang Darah (Cross Matching) E. Mikrobiologi Pemeriksaan BTS Sputum Pemeriksaan Kusta Pemeriksaan Jamur Pemeriksaan Gram H. Faeces
16.000 16.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 60.000 60.000 100.000 20.000 20.000 5.000 20.000
24.000 24.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 90.000 90.000 150.000 30.000 30.000 7.500 30.000
40.000 40.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 150.000 150.000 250.000 50.000 50.000 12.500 50.000
20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
9. Tarif Pelayanan Jenazah dan Visum a. Tindakan Jenazah
No 1 2 3
Tarif Jasa Sarana
Jenis Tindakan Perawatan Jenazah Bedah Jenazah Konservasi
24. 400 72. 000 60. 000
Jasa pelayanan 16. 000 48. 000 40. 000
Jumlah 40. 000 120.000 100. 000
b. Visum Et Repertum No 1 2
Uraian Di Puskesmas Di Luar Puskesmas
Tarif Jasa Sarana Jasa Pelayanan 30.000 20.000 Transport ditanggung yang meminta Visum
Jumlah 50.000 100. 000
10. Tarif General Check Up dan Kematian
No 1
2.
Jenis Tindakan Keterangan Sehat : a. Anak sekolah b. PNS c. Melamar Pekerjaan d. Mengikuti pelatihan / Pendidikan e. Mendapatkan perumahan f. Mendapatkan SIM g. Calon Mempelai h. Calon Jemaah Haji Tkt. Pertama Kematian
Tarif Jasa Sarana
Jasa Pelayanan
Jumlah
4.500 6.000 4.500 6.000
3.000 4.000 3.000 4.000
7.500 10.000 7.500 10.000
6.000 6.000 6.000 6.000
4.000 4.000 4.000 4.000
10.000 10.000 10.000 10.000
4.500
3.500
8.000
39
11. Biaya Pemakaian Ambulance dan Mobil Jenazah Tarif No 1 2
3. 4.
Uraian Ambulance dalam Kota Benteng Ambulace Luar Kota Dalam Kab. Kepulauan Selayar
Mobil Jenazah dalam kota Benteng Mobil Jenazah Luar Kota Benteng dalam Kab. Kep. Selayar
Jasa Sopir/ABK 20.000
Jasa Perawat 10.000
32.500
20.000
20.000
-
32.500
-
BBM 5 Liter
Biaya Pemeliharaan 10.000
Di sesuaikan de ngan jarak tempuh Rp. 1.500/ KM 5 Liter
10.000 ditam bah Rp.1.500 / km
Sesuai Jarak tem- puh 1.500/ km
Sesuai Jarak tempuh PP. 1.500 / km
10.000
Pasal 37 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagai berikut : 1. Rumah Kediaman : a. Rumah Permanen
=
Rp.
5.000,- / bulan
b. Rumah Semi Permanen
=
Rp.
4.000,- / bulan
c. Rumah Biasa/Darurat
=
Rp.
3.000,- / bulan
2. Hotel dan Penginapan
=
Rp. 30.000,- / bulan
3. Mess dan Wisma
=
Rp. 20.500,- / bulan
4. Asrama
=
Rp
a. Restoran
=
Rp. 25.000,- / bulan
b. Rumah Makan
=
Rp. 15.000,- / bulan
c. Warung
=
Rp. 10.000,- / bulan
a. Rumah Sakit Umum
=
Rp. 50.000,- / bulan
b. Puskesmas
=
Rp. 30.000,- / bulan
c. Poliklinik
=
Rp. 10.000,- / bulan
d. Apotik/toko obat
=
Rp. 30.000,- / bulan
e. Rumah sakit bersalin
=
Rp. 25.000,- / bulan
f. Tempat praktek dokter dan bidan
=
Rp. 10.000,- / bulan
7. Bioskop/Gedung Tempat Pertunjukan :
=
Rp. 30.000,- / bulan
5.000,-/ bulan
5. Rumah Makan/Warung :
6. Tempat Pelayanan Medis/Sarana Kesehatan :
40
8. Kantor : a. Kantor Pemerintah/Sekolah
=
Rp. 25.000,- / bulan
b. Kantor swasta, organisasi, play group
=
Rp. 15.000,- / bulan
a. Toko sekaligus tempat tinggal/ruko
=
Rp. 35.000,- / bulan
b. Toko tanpa didiami
=
Rp. 10.000,- / bulan
c. Kios, gardu-gardu dan sejenisnya
=
Rp.
a. Kap salon
=
Rp. 15.000,- / bulan
b. Bengkel/reparasi mobil
=
Rp. 15.000,- / bulan
c. Bengkel/reparasi sepeda motor
=
Rp. 25.000,- / bulan
d. Bengkel/reparasi sepeda
=
Rp. 10.000,- / bulan
e. Tukang cukur biasa
=
Rp. 10.000,- / bulan
f. Counter pulsa
=
Rp. 10.000,- / bulan
g. Tukang jahit
=
Rp. 10.000,- / bulan
h. Tukang Emas
=
Rp. 10.000,- / bulan
i. Gudang
=
Rp. 15.000,- / bulan
a. Pengolah Bahan Bangunan (Kayu, dll)
=
Rp. 50.000,- / bulan
b. Pabrik penggilingan padi
=
Rp. 15.000,- / bulan
c. Pengolah bahan makanan/minuman
=
Rp. 15.000,- / bulan
d. Percetakan
=
Rp. 20.000,- / bulan
12. Terminal
=
Rp. 20.000,- / bulan
13. Plaza
=
Rp. 20.000,- / bulan
a. Kios barang campuran
=
Rp.
2.500,- / bulan
b. Los ikan
=
Rp.
3.000,- / bulan
c. Kios kain
=
Rp.
2.500,- / bulan
d. Los penjual sayur
=
Rp.
1.000,- / bulan
15. Pedagang Kaki Lima
=
Rp.
1.000,- / bulan
16. Buang Sampah langsung ke TPA
=
Rp.
2.500,- / rites
17. Sampah Luar Biasa
=
Rp. 25.000,- / rites
dan koperasi 9. Toko-toko :
5.000,- / bulan
10. Usaha-Usaha Lainnya :
11. Perusahaan/Pabrik :
14. Pasar :
18. Keramaian : a. Pertunjukan pada tempat/lapangan terbuka untuk 1 (satu) kali pertunjukan sebesar Rp. 100.000,- / sekali pertunjukan. b. Pesta perkawinan/hajatan sebesar Rp. 10.000,- / hari 41
Pasal 38 Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut : No 1.
Jenis pelayanan
WNI
WNA
Kartu Keluarga (KK) : a.
KK Baru;
Rp.
5.000,- Rp.
30.000,-
Rp.
5.000,- Rp.
30.000,-
Rp.
10.000,- Rp.
30.000,-
d. KK penggantian (hilang/rusak); dan
Rp.
15.000,- Rp.
50.000,-
e.
Rp.
10.000,- Rp.
20.000,-
Rp.
30.000,-
Rp.
75.000,-
b. KTP Perpanjangan;
Rp.
30.000,- Rp.
75.000,-
c.
Rp.
40.000,- Rp.
100.000,-
Rp.
35.000,- Rp.
75.000,-
b. KK perubahan karena penambahan/ pengurangan anggota keluarga; c.
2.
KK perubahan karena biodata;
Pengesahan Fotocopy KK.
Kartu Tanda Penduduk : a.
KTP Baru;
KTP penggantian (hilang/rusak);
d. KTP
penggantian
biodata
karena
perubahan
(pendidikan/pekerjaan/agama/
dll); e.
KTP karena pindah datang dalam daerah;
Rp.
30.000,- Rp.
75.000,-
f.
KTP karena pindah datang dari luar
Rp.
30.000,- Rp.
100.000,-
Rp.
10.000,- Rp.
20.000,-
daerah; dan g. 3.
Pengesahan Foto Copy KTP.
Akta–akta Catatan Sipil : a.
Akta Kematian terlambat;
Rp.
25.000,-
Rp.
35.000,-
b.
Akta Perkawinan tidak terlambat;
Rp.
160.000,-
Rp.
310.000,-
c.
Akta Perkawinan terlambat;
Rp.
210.000,-
Rp.
360.000,-
d.
Akta Perceraian tidak terlambat;
Rp.
225.000,-
Rp.
275.000,-
e.
Akta Perceraian terlambat;
Rp.
325.000,-
Rp.
425.000,-
f.
Akta Pengakuan anak;
Rp.
55.000,-
Rp.
105.000,-
g.
Akte Pengesahan anak; dan
Rp.
Rp.
55.000,-
h.
Foto Copy Pengesahan Akta–akta Catatan
Rp.
Rp.
15.000,-
55.000,10.000,-
Sipil. 4.
Surat Keterangan Kependudukan : -
-
Surat Keterangan tempat tinggal.
Rp. 100.000,-
Pasal 39 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut : a. Sedan, jeep, mini bus, pick up, dan sejenisnya =
Rp. 2.000,-
b. Bus, truk, dan alat besar lainnya
=
Rp. 5.000,-
c. Sepeda motor
=
Rp. 1.000,-
d. Kendaraan bermotor roda tiga
=
Rp. 1.500,42
Pasal 40 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut : a. Perlengkapan Pengujian : 1)
Buku Uji kendaraan
=
Rp. 20.000,-
2)
Tanda uji dan segel/pengetokan
=
Rp. 15.000,-
3)
Penggantian tanda uji rusak/hilang
=
Rp. 15.000,-
4)
Pembuatan dan pasang tanda samping/plat samping : a) Baru
=
Rp. 25.000,-
b) Ganti tunggal
=
Rp.
5)
Perubahan status fungsi kendaraan
=
Rp. 75.000,-
6)
Numpang uji
=
Rp. 50.000,-
7)
Mutasi kendaraan keluar/masuk
=
Rp. 75.000,-
4.000,-
b. Kendaraan pertama kali uji : 1)
Mobil penumpang umum/pick up
=
Rp. 150.000,-
2)
Mobil bus s/d 24 seat
=
Rp. 200.000,-
3)
Mobil bus 25 seat keatas
=
Rp. 300.000,-
4)
Mobil barang truk, kendaraan khusus dan =
Rp. 350.000,-
1) Mobil penumpang umum/pick up
=
Rp. 25.000,-
2) Mobil bus s/d 24 seat
=
Rp. 40.000,-
3) Mobil bus 25 seat keatas
=
Rp. 45.000,-
4) Mobil barang
=
Rp. 45.000,-
5) Kendaraan khusus
=
Rp. 50.000,-
6) Kereta gandengan/tempelan
=
Rp. 50.000,-
7) Kendaraan roda dua untuk ojek
=
Rp.
kereta gandengan/Tempelan c. Pengujian Berkala :
8.000,-
d. Pengujian penghapusan/dump : 1)
Sepeda motor
=
Rp. 200.000,-
2)
Mobil mini bus
=
Rp. 400.000,-
3)
Mobil bus
=
Rp. 1.000.000,-
4)
Mobil barang : a) pick up
=
Rp. 1.000.000,-
b) truk
=
Rp. 1.000.000,-
5)
Kendaraan khusus (ambulance)
=
Rp.
6)
Kereta gandengan/tempelan
=
Rp. 1.000.000,-
7)
Alat-alat berat
=
Rp. 1.000.000,-
500.000,-
43
Pasal 41 Besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan adalah Rp. 200.000,- /1 kali sedot. Pasal 42 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair ditetapkan sebagai berikut : a. Rumah tangga
=
Rp. 100.000,- / bulan
b. Perkantoran
=
Rp. 250.000,- / bulan
c. Industri
=
Rp. 500.000,- / bulan
Pasal 43 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan sebagai berikut : No.
Jenis Alat UPTP
Tera/Pengesahan /Pembatalan (Rp)
Tera ulang/ Pengesahan (Rp)
A 1
Ukuran Panjang a. Lebih panjang dari 10 meter dan
9.000
6.000
b. 2 (dua) meter s.d 10 (sepuluh) meter;
4.500
3.000
c. 1(satu) meter dan kurang
3.000
2.000
2
Pemeras
1.000
1.000
3
Takaran Basah dan Takaran kering : 2.500
1.500
b. 5 (lima) liter s.d 25 (dua puluh lima)
1.500
1.000
c. 2 (dua) liter dan kurang;
1.000
500
10.000
5.000
b. 2 ( dua) kg s.d 5 (lima) kg
3.000
2.000
c. 1 (satu) kg dan kurang
1.000
500
a. Lebih dari 1 (satu) kg;
1.500
1.500
b. 1 (satu) kg dan kurang
1.000
1.000
500
500
30.000
30.000
setiap 10 meter berikutnya dihitung 10 meter;
a. Lebih besar dari 25 (dua puluh lima) liter;
4
Anak Timbangan Biasa : a. 10 (sepuluh) kg s.d 50 (lima puluh) kg
5
Anak Timbangan Halus
c. Anak timbangan milligram 6
Timbangan untuk menimbang Biasa : a. Kekuatan 1.000 (seribu) kg s.d 3.000 (tiga ribu) kg; 44
b. Kekuatan 250 (dua ratus lima puluh)
25.000
15.000
12.000
10.000
10.000
7.500
7.500
5.000
a. Kekuatan diatas 100 (seratus) gram;
25.000
20.000
b. Kekuatan s.d 100 (seratus) gram
20.000
15.000
Meter kadar air
60.000
50.000
kg s.d kurang dari 1.000 (seribu) kg;; c. Kekuatan 100 (seratus) kg sampai kurang dari 250 (dua ratus lima puluh) kg; d. Kekuatan 26 (dua puluh enam) kg s.d kurang dari 100 (seratus) kg e. Kekuatan 25 (dua puluh lima) kg dan kurang 7
8
9.
Timbangan untuk menimbang halus :
Timbangan untuk menimbang dengan kekuatan lebih dari 3.000 kg : a. Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera sebesar Rp. 10.000,tiap 1.000 (seribu) kg; b. Biaya pengesahan pada tera ulang sebesar Rp.
5.000,- tiap 1.000
(seribu) kg. Bagian-bagian dari 1.000 kg dihitung 1.000 (seribu) kg baik tera maupun tera ulang. 10. Timbangan dengan 2 (dua) skala atau lebih yang masing-masing skala ditera atau tera ulang atau diuji atau diperiksa sendiri, maka tiap skala dikenakan biaya sebesar angka 6 (enam) atau angka (tujuh), atau angka 10 (sepuluh) ayat ini. 11. Meter Arus Minyak : a. Meter Kerja Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera dan tera ulang untuk tiap pesawat dihitung berdasarkan batas uji di dalam maksimum (dakam M³/h sebagai berikut: 1) 100 M³/h pertama
Rp. 2.000,- tiap M³/h dengan ketentuan
minimum Rp. 50.000,2) selebihnya dari 100 M³/h s.d. 500 M³/h Rp. 1.000,- tiap M³/h Bagian-bagian dari M³/h menjadi 1 (satu) M³/h b. Meter Induk Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera/tera ulang untuk 1 (satu) pesawat dihitung berdasarkan kapasitas maksimum (dalam M³/h) dan banyaknya jenis cairan uji yang digunakan sebagai berikut : 45
1) Meter induk yang digunakan 1 (satu) atau 2 (dua ) jenis cairan uji dihitung sama dengan 2 (dua) kali biaya yang berlaku bagi 1 (satu) pesawat meter kerja yang kapasitas maksimumnya sama dengan kapasitas meter induk yang diperiksa dengan kekuatan minimum Rp. 100.000,2) Meter induk yang menggunakan 3 jenis cairan uji atau lebih dihitung sama dengan 3 (tiga) kali biaya yang berlaku bagi 1 (satu) pesawat meter kerja yang kapasitas maksimunnya sama dengan kapasitas meter induk yang diperiksa dengan ketentuan minimum Rp. 150.000,c. Meter Prover Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera/tera ulang 1 (satu) pesawat dihitung berdasarkan volume bolak-balik antara 2 (dua) detector swich (dalam liter) dan banyaknya seksi yang diperiksa. 1) Meter prover yang mempunyai 1 (satu) seksi sebagai berikut : a) 2.000 liter pertama sebesar Rp. 1.000,- perliter dengan ketentuan minimum Rp. 150.000,-; b) di atas 2.000 liter sampai dengan 10.000 liter sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif a; dan c) di atas 10.000 liter sebesar 20 % (dua puluh persen) dari tarif a. Bagian-bagian dari liter dibulatkan menjadi 1 liter (satu) liter dan tarifnya disesuaikan. 2) Meter prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih dihitung sama dengan dua pesawat meter prover yang terdiri dari 1 (satu) seksi yang volumenya sama dengan masing-masing seksi (seksi sebesar I dan seksi sebesar II) meter prover yang diperiksa dengan ketentuan minimum Rp. 200.000,d. Pompa Ukur Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera/tera ulang untuk 1 (satu) pesawat dihitung berdasarkan jenis cairan ukurannya (murni atau campur) : 1) Pompa Ukur Minyak Murni sebesar Rp. 100.000,- tiap pesawat; 2) Pompa Ukur Minyak Campur sebesar Rp. 150.000,- tiap pesawat.
46
12. Meter Gas (Tekanan rendah dan tekanan tinggi) a. Meter Kerja Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang dihitung berdasarkan kapasitas maksimum (dalam M3/h) dari tiap pesawat yang diperiksa sebagai berikut : 1) Kapasitas maksimum di atas 500 m3/h = Rp. 10.000,- tiap pesawat; 2) Kapasitas maksimum di atas 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h = Rp. 5.000,- tiap pesawat; 3) Kapasitas maksimum di atas 10 m3/h sampai dengan 100 m3/h = Rp. 3.000,- tiap pesawat; 4) Kapasitas maksimum kurang dari atau sampai dengan 10 m3/h = Rp. 2.000,- tiap pesawat. b. Meter Induk Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang untuk tiap pesawat sama dengan 10 kali biaya yang berlaku bagi 1 (satu) meter kerja yang yang kapasitas maksimumnya sama dengan kapasitas maksimum meter induk yang diperiksa. c. Meter Gas Orifis Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera/tera ulang Rp. 50.000,- tiap pesawat. 13. Meter Air Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera/tera ulang dihitung berdasarkan kapasitas maksimum (dalam m3/h) dari tiap pesawat sebagai berikut : a. Kapasitas di atas 100 m3/h = Rp. 15.000,- tiap pesawat; b. Kapasitas di atas 10 m3/h sampai dengan 100 m3/h = Rp. 10.000,tiap pesawat; c. Kapasitas kurang dari atau sampai dengan 10 m3/h = Rp. 2.000,tiap pesawat. 14. Meter Listrik a. Meter kWh 1) Meter Kerja Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera/tera ulang dihitung berdasarkan kapasitas maksimum (dalam m3/h) dari tiap pesawat sebagai berikut : a) Rp. 7.500,- tiap pesawat 3 (tiga) fasa; b) Rp. 2.000,- tiap pesawat 1 (satu) fasa. 47
2) Meter Induk 1 (satu) Fasa Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera/tera ulang = Rp. 50.000,- tiap pesawat. b. Meter Pembatas Arus Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera/tera ulang = Rp. 1.500,- tiap pesawat. 15. Tangki Ukur Tetap a. Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera/tera ulang tangki ukur tetap dihitung sebagai berikut : 1) 1.000 kiloliter pertama Rp. 1.000,- untuk setiap kiloliter dengan minimum Rp. 250,-; 2) selebihnya dari 1.000 kiloliter sampai dengan 10.000 kiloliter Rp. 200,- setiap kiloliter; 3) selebihnya dari 10.000 kiloliter Rp. 100,- sampai setiap kiloliter; 4) bagian-bagian dari kiloliter dihitung sama dengan kiloliter. b. Untuk tangki ukur tetap selinder datar biaya tersebut pada huruf a, angka ini ditambah 25% (dua puluh lima persen); c. Untuk tetap ukur tetap bola dan tangki ukur perodial biaya tersebut pada huruf a angka ini ditambah 50% (lima puluh persen). 16. Tangki Ukur Berat a. Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera/tera ulang tangki ukur mobil dan tangki ukur cikar atau tangki ukur wagon dihitung Rp. 10.000,- untuk setiap kiloliter dengan minimum Rp. 50.000,-; b. Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera/tera ulang tangki ukur tongkang atau tangki ukur kapal (tangker) atau tangki ukur pindah dihitung sebagai berikut : 1) 1.000 kiloliter pertama Rp. 1.000,- untuk setiap kiloliter dengan minimum
Rp. 150.000,-;
2) selebihnya dari 1.000 kiloliter sampai dengan 10.000 kiloliter minimum Rp. 200,- setiap kiloliter; 3) selebihnya dari 10.000 kiloliter Rp. 100,- sampai setiap kiloliter; 4) bagian-bagian dari kiloliter dihitung sama dengan kiloliter. c. Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera/tera ulang tangki ukur apung dihitung sesuai dengan ketentuan angka 17 huruf a dan b. 17. Alat Ukur Gelas Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera gelas ukur, laba ukur, bure dan semacamnya adalah sebesar Rp. 1.000,- setiap garis skala, dengan ketentuan minimum Rp. 15.000,48
18. Bejana Ukur Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang dihitung sebagai berikut : a. Kapasitas lebih dari 500 liter sampai dengan 1.000 liter = Rp. 100.000,- tiap pesawat; b. Kapasitas lebih dari 200 liter sampai dengan 500 liter = Rp. 75.000,tiap pesawat; c. Kapasitas lebih dari 50 liter sampai dengan 200 liter = Rp. 50.000,tiap pesawat; d. Kapasitas 50 liter dan kurang = Rp. 40.000,- tiap pesawat; e. Kapasitas lebih dari 1.000 liter biaya pada huruf a angka ini ditambah Rp. 20.000,- tiap pesawat. 19. Meter Taksi Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang dihitung sebagai berikut : a. Meter Taksi yang hanya menghitung berdasarkan jarak yang ditempuh adalah Rp. 12.000,- tiap pesawat; b. Meter Taksi yang hanya menghitung berdasarkan jarak dan waktu yang ditempuh adalah Rp. 20.000,- tiap pesawat. 20. Alat Ukur Tekstil, Kabel, dan sejenisnya Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang dihitung sebagai berikut : a. yang berbentuk bilah berlaku ketentuan dalam huruf a nomor 1 ayat ini untuk setiap pesawat; b. yang mekanik dengan alat hitung Rp. 15.000,- tiap pesawat; c. yang elektronik dengan alat hitung Rp. 20.000,- tiap pesawat. 21. Alat Ukur Tinggi a. Alat Ukur Tinggi dengan ukuran panjang biasa berlaku ketentuan huruf a nomor 1 ayat ini; b. Alat Ukur Tinggi dengan alat penunjukan secara mekanik atau elektronik dikenakan biaya Rp. 10.000,-tiap 10 meter; dan c. Bagian-bagian dari 10 meter dihitung 10 meter. 22. Biaya Pemeriksaan atau Pengujian pada Tera atau Tera Ulang atau pembatalan Tera atau Tera Ulang atas : a. penghitungan sekon (stopwatch) dihitung Rp. 10.000,- tiap pesawat; b. penghitungan kecepatan (speedometer) dan lain-lainnya dihitung Rp. 10.000,- tiap pesawat; 49
c. meter rem (ralentometer) dan lainnya dihitung Rp. 10.000,- tiap pesawat; d. meter parker dihitung Rp. 10.000,- tiap pesawat; e. neraca analisa dihitung Rp. 25.000,- tiap pesawat; f.
neraca substitusi dihitung Rp. 50.000,- tiap pesawat.
23. Biaya pemeriksaan atau pengujian pada tera atau tera ulang atau pembatalan tera ulang dihitung tiap Rp. 2.000,- dengan minimum biaya Rp. 20.000,- terhadap : a. termometer; b. meter ukur luas dan alat ukur luas; c. alat ukur sudut; d. balok ukur (block gauge); e. mikrometer; f.
areometer dan densimeter;
g. perlengkapan meter gas orifis; h. perlengkapan meter arus minyak; i.
UTTP yang lain termasuk nomor 1 sampai dengan nomor 24 huruf h dan juga tidak termasuk pada angka 25 dan angka 26 dibawah ini;
j.
bagian-bagian dari jam dihitung 1 (satu) jam.
24. Biaya pemeriksaan, pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang timbangan ban berjalan (conveyer belt weighting scale) dihitung sebagai berikut : a. 100 Ton/h pertama Rp. 4.000,- tiap ton/h dengan ketentuan minimum Rp. 150.000,- ; b. Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h Rp. 4.000 tiap ton/h; c. Lebih dari 500 ton/h Rp. 10.000,- tiap ton/h; dan d. Bagian-bagian dari ton dihitung 1 ton. 25. Biaya pengujian untuk pertama kalinya bagi UTTP yang dibebankan dari tera atau tera ulang dihitung Rp. 20.000,- tiap pesawat. B. Biaya sebagaimana dimaksud pada huruf A nomor 7 dan nomor 10 ayat ini untuk pengesahan pada tera atau tera ulang ditambah dengan : 1.
Rp. 1.000 ,- tiap pesawat dari timbangan sentisimal;
2.
a. Rp. 1.500,- tiap pesawat bagi timbangan bobot insut (majemuk) atau timbangan pegas dengan kekuatan 26 kg atau lebih; b. Rp. 1.000,- tiap pesawat bagi timbangan bobot insut (majemuk) atau timbangan pegas dengan kekuatan 26 kg atau lebih.
3.
a. Rp. 2.000,- tiap pesawat bagi timbangan cepat (timbangan kwadran majemuk) dengan kekuatan 26 kg atau lebih; 50
b. Rp. 1.500,- tiap pesawat bagi timbangan cepat (timbangan kwadran majemuk) dengan kekuatan 26 kg atau lebih. 4.
Rp. 25.000,- tiap pesawat bagi timbangan majemuk jenis mesin penimbangan atau mesin pengisi ditambah dengan biaya bagian A angka 6 ayat ini;
5.
Rp. 5.000,- tiap pesawat bagi yang bekerjanya dengan sistem elektronik ketelitian biasa;
6.
Rp. 20.000,- tiap pesawat bagi yang bekerjanya dengan sistem elektronik ketelitian halus;
7.
Rp. 50.000,- tiap pesawat untuk timbangan AMP dan Batching Plant.
C. Biaya pengujian atau penelitian pendahuluan untuk memperoleh Izin Tanda Pabrik (ITP) atau izin tipe terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dihitung Rp. 10.000,- tiap jam tiap pesawat dengan minimum sebesar Rp. 100.000,Bagian-bagian dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu ) jam. D. Terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan yang : 1. ditanam; atau 2. mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus; atau 3. tidak ditanam tetapi terkumpul dalam satu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya
lima
pesawat,
maka
penelitian
pendahuluan,
pemeriksaan, pengujian, peneraan dan pengulangan teranya dapat dilakukan di tempat pakai atau di tempat terkumpul, dengan dihitung selain biaya tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, juga dikenakan tambahan biaya sebagai berikut : No
Alat-alat Ukur,Takar,Timbang dan Perlengkapannya
1
Ditanam;
2
Mempunyai
10.000/pesawat; sifat
dan/atau
khusus; 3
Sebesar (Rp)
konstruksi 5.000/pesawat dengan minimum 25.000;
Tidak ditanam tetapi terkumpul dalam satu 5.000/pesawat dengan tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya minimum 25.000; lima pesawat;
4
Tidak ditanam yang terdapat di tempat 5.000/pesawat dengan pesawat
yang
ditanam
atau
ditempat minimum 25.000.
pesawat mempunyai kekhususan.
51
E. Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d harus dilunasi sesuai jumlah alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapan yang ditera, atau ditera ulang, atau dilakukan pekerjaanpekerjaan lain yang ada hubungannya dengan pengujian atau penelitian pendahuluan, dikembalikan kepada pembawa/Wajib Retribusi. F. Biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini dibebankan kepada pemilik dan/atau pemakai dan/atau pemegang kuasa alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya. G. Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang tidak dipergunakan wajib dilaporkan oleh pemilik dan/atau pemegang kuasanya kepada pejabat yang berwenang untuk itu.
Pasal 44 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan ditetapkan sebagai berikut : a. kursus keterampilan = Rp. 100.000,- /orang/kegiatan b. pendidikan dan pelatihan teknis = Rp. 50.000,- /orang/kegiatan.
Pasal 45 (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa dan efektifitas pengendalian atas pelayanan yang diberikan serta kemudahan dalam penghitungannya. (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi.
BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 46 Retribusi yang terutang dipungut di wilayah atau daerah tempat penyediaan pelayanan dan/atau penggunaan jasa diberikan.
BAB X PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI Pasal 47 (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 52
(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB XI MASA DAN SAAT TERUTANGNYA RETRIBUSI Pasal 48 Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
Pasal 49 Saat terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB XII PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN Pasal 50 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis dan kartu langganan.
Pasal 51 (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakan dengan
menggunakan SSRD. (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya disetor ke Kas Daerah.
Pasal 52 Tata cara pemungutan dan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
53
BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 53 (1) Dalam hal Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (2) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran. (3) Dalam hal Aparat Lembaga Pelaksana yang diserahi tugas untuk melakukan pemungutan dan penyetoran Retribusi tidak menyetor atau kurang menyetor dikenakan sanksi administratif berupa hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundang-undangan lainnya.
BAB XIV PENAGIHAN Pasal 54 (1) Pengeluaran surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo. (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang. (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
Pasal 55 Tata cara penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 56 (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
54
(2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kemampuan wajib retribusi. (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Pearturan Bupati.
BAB XVI KEBERATAN Pasal 57 (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDLB. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib
Retribusi
harus
dapat
membuktikan
ketidakbenaran
ketetapan
Retribusi tersebut. (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dianggap sebagai surat keberatan , sehingga tidak dipertimbangkan. (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
Pasal 58 (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruh atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. 55
Pasal 59 (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
BAB XVII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 60 (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan
Bupati
tidak
memberikan
Keputusan,
permohonan
pengembalian
kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLD harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran
retribusi
sebagimana
dimaksud
pada
ayat
(1),
langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2%
(dua
persen)
sebulan
atas
keterlambatan
pembayaran
kelebihan
pembayaran retribusi.
Pasal 61 (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan : a. nama dan alamat wajib retribusi; b. masa retribusi; c. besarnya kelebihan pembayaran; dan d. alasan yang singkat dan jelas. 56
(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat. (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti permohonan diterima oleh Bupati.
Pasal 62 (1) Pengembalian kelebihan dilakukan dengan menerbitkan surat perintah pembayaran kelebihan retribusi. (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara
pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan
berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XVIII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA Pasal 63 (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. (2) Kedaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : a. diterbitkan surat teguran; atau b. ada pengakuan utang Retribusi dan Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih
mempunyai
utang
Retribusi
dan
belum
melunasinya
kepada
Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
57
Pasal 64 (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa, dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XIX PEMERIKSAAN Pasal 65 (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan. (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib : a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang; b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau c. memberikan keterangan yang diperlukan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XX INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 66 (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran yang berkenaan. (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif ditetapkan sebesar 5 % (lima persen), secara rinci akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
58
BAB XXI PENYIDIKAN Pasal 67 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau lapoan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut; f.
meminta
bantuan
tenaga
ahli
dalam
rangka
pelaksanaan
tugas
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; i.
memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j.
menghentikan penyidikan; dan
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana
di
bidang
Retribusi
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan. 59
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum malalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. BAB XXII KETENTUAN PIDANA Pasal 68 (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 69 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.
BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 70 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka : a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Selayar Nomor 15 Tahun 1997 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Selayar Nomor 10 Tahun 1999 Seri B Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 10 Tahun 1997 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2007 Nomor 12); b. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2002 Nomor 17);
60
c. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 17 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2002 Nomor 29); d. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 71 Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
Pasal 72 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar
setiap
Peraturan
orang
Daerah
dapat ini
mengetahuinya,
dengan
memerintahkan
penempatannya
dalam
pengundangan
Lembaran
Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar.
Ditetapkan di Benteng pada tanggal 30 Desember 2011
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,
SYAHRIR WAHAB
Diundangkan di Benteng pada tanggal 30 Desember 2011
SEKRETARIS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,
ZAINUDDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2011 NOMOR 20 61
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
I.
UMUM Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan pembatasan yang lebih tegas kepada daerah dalam bidang retribusi daerah. Salah satu alasan yang mendasar adalah banyaknya jenis retribusi yang muncul dan dilaksanakan di daerah yang dinilai oleh Pemerintah Pusat telah terjadi timpang tindih dan dianggap membebani masyarakat. Pada waktu sebelumnya, kebijakan retribusi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sangat memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah dalam menetapkan jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah, hal ini terjadi karena memang sistem yang dianut oleh UU PDRD tersebut adalah open list (daftar terbuka). Akibatnya
sering terjadi adanya pungutan retribusi yang
dilakukan oleh daerah yang tidak bersesuaian dengan kebijakan Pemerintah Pusat sebab daerah dapat dengan mudah saja memunculkan jenis-jenis pungutan
retribusi.
Bahkan
terkadang
ada
pungutan
retribusi
yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang tidak berdasar. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kali ini menganut sistem closed list (daftar tertutup), yang berarti bahwa jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah terbatas kepada jenis retribusi yang telah diatur dalam UU ini. Daerahtidak lagi diperbolehkan memungut retribusi yang jenisnya tidak diatur dalam UU ini. Kecuali bila di kemudian hari terjadi perubahan UU atau diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari UU PDRD. Dengan berdasar pada Undang-undang ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar kemudian mengevaluasi dan menyesuaikan seluruh Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Jasa Umum. Jika sebelumnya, tiap-tiap jenis retribusi Jasa Umum masing-masing dibuat dalam satu Peraturan Daerah tersendiri, maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum kali ini disusun secara terhimpun dalam satu dokumen 62
Peraturan Daerah yang mengatur seluruh jenis Rertibusi Jasa Umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Beberapa hal mendasar yang termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum antara lain : 1. Mengatur sebanyak 11 (sebelas) Jenis Retribusi Jasa Umum Yaitu : a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Rartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; f.
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; h. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan i.
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
2. Menyangkut tentang struktur dan besaran Tarif Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini tetap mengacu kepada tarif yang telah diatur dalam Peraturan Daerah yang telah ada sebelumnya. Hanya saja terdapat beberapa
penyesuaian
perkembangan
yang
dilakukan
dengan
memperhitungkan
dan kondisi sosial ekonomi dan kemampuan keuangan
daerah saat ini serta memperhitungkan pula kemampuan masyarakat sebagai sasaran/objek retribusi. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar segera mempersiapkan infrastruktur yang dibutuhkan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Jasa Umum ini. Perlu terus didorong pelaksanaan dan pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Diperlukan pula aparat petugas retribusi yang professional, yang mampu bertindak secara jujur dan berdedikasi agar mampu bekerja secara maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang diikuti dengan upaya pembinaan baik dalam bentuk penegakan sanksi maupun pemberian insentif kepada aparat petugas retribusi sesuai kinerjanya.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Cukup Jelas.
63
Pasal 2 Cukup Jelas. Pasal 3 Cukup Jelas. Pasal 4 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Yang dimaksud “tempat Umum lainnya” adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelolah oleh Pemerintah Daerah. Pasal 5 Cukup Jelas. Pasal 6 Cukup Jelas. Pasal 7 Cukup Jelas. Pasal 8 Cukup Jelas. Pasal 9 Cukup Jelas. Pasal 10 Cukup Jelas. Pasal 11 Cukup Jelas. Pasal 12 Cukup Jelas. Pasal 13 Cukup Jelas. Pasal 14 Cukup Jelas. Pasal 15 Cukup Jelas. Pasal 16 Cukup Jelas. Pasal 17 Cukup Jelas. 64
Pasal 18 Cukup Jelas. Pasal 19 Cukup Jelas. Pasal 20 Cukup Jelas. Pasal 21 Cukup Jelas. Pasal 22 Cukup Jelas. Pasal 23 Cukup Jelas. Pasal 24 Cukup Jelas. Pasal 25 Cukup Jelas Pasal 26 Cukup Jelas. Pasal 27 Cukup Jelas. Pasal 28 Cukup Jelas. Pasal 29 Cukup Jelas. Pasal 30 Cukup Jelas. Pasal 31 Cukup Jelas. Pasal 32 Cukup Jelas. Pasal 33 Cukup Jelas. Pasal 34 Cukup Jelas. Pasal 35 Cukup Jelas. Pasal 36 Cukup Jelas. 65
Pasal 37 Cukup Jelas. Pasal 38 Cukup Jelas. Pasal 39 Cukup Jelas. Pasal 40 Cukup Jelas. Pasal 41 Cukup Jelas. Pasal 42 Cukup Jelas. Pasal 43 Cukup Jelas Pasal 44 Cukup Jelas. Pasal 45 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Mengingat
tingkat
penggunaan
Jasa
pelayanan
yang
bersifat
pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan untuk kemudahan perhitungan, tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut. Pasal 46 Cukup Jelas. Pasal 47 Ayat (1) “Dalam hal tarif retribusi telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif tersebut.” Ayat (2) Cukup Jelas. 66
Ayat (3) Cukup Jelas. Pasal 48 Cukup Jelas. Pasal 49 Cukup Jelas. Pasal 50 Cukup Jelas. Pasal 51 Cukup Jelas. Pasal 52 Cukup Jelas. Pasal 53 Cukup Jelas. Pasal 54 Cukup Jelas. Pasal 55 Cukup Jelas. Pasal 56 Cukup Jelas. Pasal 57 Cukup Jelas. Pasal 58 Cukup Jelas. Pasal 59 Cukup Jelas. Pasal 60 Cukup Jelas. Pasal 61 Cukup Jelas. Pasal 62 Cukup Jelas. Pasal 63 Cukup Jelas. Pasal 64 Cukup Jelas. Pasal 65 Cukup Jelas 67
Pasal 66 Cukup Jelas Pasal 67 Cukup Jelas Pasal 68 Cukup Jelas Pasal 69 Cukup Jelas Pasal 70 Cukup Jelas Pasal 71 Cukup Jelas Pasal 72 Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 8
68
69
