BUPATI KEPULAUAN SELAYAR PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR NOMOR
12 TAHUN
TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI, KEPALA BADAN, UNSUR PENGARAH, KEPALA PELAKSANA, SEKRETARIS, SUB BAGIAN, BIDANG DAN SEKSI PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN SELAYAR, Menimbang
:
a. bahwa sehubungan dengan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Selayar,
yang
diganti
dengan
Peraturan
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Selayar
Pembentukan, Perangkat
Nomor
Susunan
Daerah
3
Tahun
Organisasi
Kabupaten
2008
dan
Selayar,
tentang
Tata
Kerja
maka
perlu
ditindaklanjuti dalam bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
Kepala
Badan,
Unsur
Pengarah,
Kepala
Pelaksana, Sekretaris, Bidang, Sub Bagian dan Seksi pada Badan
Penanggulangan
Bencana
Daerah
Kabupaten
Kepulauan Selayar perlu ditinjau kembali;
1
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi, Kepala
Badan,
Unsur
Pengarah,
Kepala
Pelaksana,
Sekretaris, Sub Bagian, Bidang dan Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Pembentukan
Nomor
29
Tahun
Daerah-Daerah
Tingkat
1959 II
di
tentang Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia
Nomor
3041)
sebagaimana
telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Pemerintahan
Nomor Daerah
32
Tahun
(Lembaran
2004
Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang
Nomor
24
Tahun
2007
tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
2
5. Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2011
tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2011
Nomor
82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia
Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan
Pemerintahan
antara
Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Negara
Republik
Penanggulangan Indonesia
Bencana
Tahun
2008
(Lembaran Nomor
42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889); 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
3
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang
Pedoman
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Badan
Penanggulangan Bencana Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 1997 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
Daerah
Kabupaten
Kabupaten
Selayar
Selayar
Tahun
2008
(Lembaran Nomor
2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah
Kabupaten
Selayar
Tahun
2008
Nomor
3)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Selayar
(Lembaran
Daerah
Kabupaten
Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 10); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah
Kabupaten
Selayar
Tahun
2008
Nomor
3)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2013 Nomor 36);
4
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI
ORGANISASI,
KEPALA
BADAN,
UNSUR
PENGARAH, KEPALA PELAKSANA, SEKRETARIS, SUB BAGIAN,
BIDANG
DAN
SEKSI
PADA
BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar. 4. Sekretaris Kabupaten adalah Sekretaris Kabupaten Kepulauan Selayar. 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. 6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. 7. Unsur Pengarah adalah Unsur Pengarah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. 8. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. 9. Sekretaris, Sub Bagian, Bidang dan Seksi adalah Sekretaris, Sub Bagian, Bidang dan Seksi dalam lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. 10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pejabat Fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai bidang keahliannya.
BAB II KEDUDUKAN ORGANISASI Pasal 2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pembantu Bupati sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang Penanggulangan Bencana Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Kepala Badan Penanggulangan 5
Bencana Daerah yang secara ex-offisio dijabat oleh Sekretaris Kabupaten yang bertanggung jawab kepada Bupati.
BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri atas : a. Kepala; b. Unsur Pengarah; c. Kepala Pelaksana, terdiri atas : 1. Sekretaris, terdiri atas : a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b) Sub Bagian Hukum dan Perencanaan; c) Sub Bagian Keuangan. 2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas : a) Seksi Pencegahan; b) Seksi Kesiapsiagaan. 3. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas : a) Seksi Kedaruratan; b) Seksi Logistik. 4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas : a) Seksi Rehabilitasi; b) Seksi Rekonstruksi. 5. Bidang Tanggap Bencana Kebakaran, terdiri atas : a) Seksi Pemadam Kebakaran; b) Seksi Peralatan dan Perlengkapan. d. Kelompok Jabatan Fungsional.
BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN Bagian Kesatu Kepala Badan Pasal 4 Kepala Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bupati dalam menyelenggarakan tugas Pemerintahan Daerah di bidang penanggulangan bencana daerah.
6
Pasal 5 Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Badan mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah; b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana daerah; dan c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.
Bagian Kedua Unsur Pengarah Pasal 6 (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersifat non struktural, terdiri atas unsur dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan unsur terkait lainnya yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. (2) Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
Pasal 7 Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam rangka Penanggulangan Bencana Daerah.
Pasal 8 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Unsur Pengarah mempunyai fungsi : a. pemberian masukan dan saran penangulangan bencana; dan b. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.
Bagian Ketiga Kepala Pelaksana Pasal 9 Kepala Pelaksana mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam hal menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah yaitu : a. menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan
dan
memberi
petunjuk
pelaksanaan
tugas
kepada
bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar; c. membantu dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
7
d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas untuk menghindari kesalahan; e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f.
membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan penanggulangan bencana;
g. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana; h. mengevaluasi
dan
menindaklanjuti
hasil
pelaksanaan
kegiatan
penanggulangan bencana; i.
melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik;
j.
melaksanakan urusan ketatausahaan;
k. menyusun
laporan
hasil
pelaksanaan
tugas
dan
memberikan
saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan l.
melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
Pasal 10 Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Pelaksana mempunyai fungsi : a. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan; b. pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian; c. pengelolaan keuangan; d. pengoordinasian dan penyusunan program serta pengolahan dan penyajian data; e. pengolaan dan pembinaan organisasi dan tata laksana; dan f.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.
Bagian Keempat Sekretaris Pasal 11 Sekretaris adalah unsur pelayanan teknis di bidang administrasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
Pasal 12 Sekretaris
mempunyai
tugas
pokok
melaksanakan
penatausahaan
dan
peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana serta urusan hukum dan perundang-undangan,
perencanaan,
kerumahtanggaan,
kepegawaian
dan
keuangan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
8
Pasal 13 Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sekretaris mempunyai fungsi : a. pelayanan staf baik teknis maupun administrasi kepada Kepala Badan dan seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; b. pelaksanaan administrasi ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dokumentasi, kearsipan dan kepustakaan; c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyusunan program/kegiatan bidang Penanggulangan Bencana Daerah; d. pelaksanaan
fasilitasi
penyusunan
konsep
rancangan
peraturan
dan
keputusan dalam bidang Penanggulangan Bencana Daerah; e. pelaksanaan pelayanan administrasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah; f.
pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian;
g. pelaksanaan penatausahaan, perencanaan kebutuhan dan pemanfaatan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.
Bagian Kelima Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pasal 14 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah Sub Bagian pada Sekretariat dipimpin oleh seorang kepala yang disebut Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab pada Sekretaris.
Pasal 15 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : a. menyelenggarakan urusan surat-menyurat, kearsipan dan memberikan layanan informasi tentang kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; b. melaksanakan urusan kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan; c. melaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia Aparatur; dan d. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
9
Bagian Keenam Sub Bagian Hukum dan Perencanaan Pasal 16 Sub Bagian Hukum dan Perencanaan adalah Sub Bagian pada Sekretariat, dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Kepala Sub Bagian Hukum dan Perencanaan,
berkedudukan
di
bawah
dan
bertanggung
jawab
kepada
Sekretaris.
Pasal 17 Kepala Sub Bagian Hukum dan Perencanaan mempunyai tugas : a. menyiapkan dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah; b. melaksanakan fasilitasi penyusunan konsep rancangan peraturan dan keputusan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah; c. melaksanakan koordinasi dalam rangka penegakan peraturan perundangundangan; d. melaksanakan kegiatan sosialisasi di
bidang Penanggulangan Bencana
Daerah; e. melaksanakan koordinasi dalam penyusunan perencanaan di
bidang
Penanggulangan Bencana Daerah; dan f.
melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan. Bagian Ketujuh Sub Bagian Keuangan Pasal 18
Sub Bagian Keuangan adalah Sub Bagian pada Sekretariat, dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Kepala Sub Bagian Keuangan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
Pasal 19 Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. menyiapkan dan melaksanakan penatausahaan keuangan; b. menyiapkan konsep, menyusun dan mengelola anggaran; c. menyiapkan laporan pertanggungjawaban dan neraca keuangan; d. melaksanakan koordinasi tugas-tugas kebendaharaan; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
10
Bagian Kedelapan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Pasal 20 Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan adalah unsur pelaksana teknis di bidang Pencegahan Bencana dan Kesiapsiagaan, dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara teknis koordinatif melalui Sekretaris.
Pasal 21 Kepala
Bidang
Pencegahan
dan
Kesiapsiagaan
mempunyai
tugas
pokok
melaksanakan sebagian fungsi Kepala Badan yaitu melaksanakan kegiatan pencegahan melalui pendekatan hukum dan melakukan segala upaya kegiatan pelatihan, penyiapan sarana dan prasarana serta dukungan logistik untuk menghadapi kemungkinan kegiatan bencana yaitu : a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar; c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan; d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; f.
melaksanakan
perumusan
rencana
dan
pelaksanaan
pengkajian
penanggulangan bencana; g. menyiapkan
perumusan
kebijakan
teknis
bidang
pencegahan
dan
kesiapsiagaan; h. melaksanakan
evaluasi
pelaksanaan
kegiatan
pencegahan
dan
kesiapsiagaan; i.
menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pencegahan dan kesiapsiagaan dan
memberikan
saran
pertimbangan
kepada
atasan
sebagai
bahan
perumusan kebijakan; dan j.
melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
Pasal 22 Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi : 11
a. perumusan
rencana
dan
pelaksanaan
pengkajian,
pengembangan,
pemantauan dan pemantapan penanggulangan bencana; b. penyiapan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap penanggulangan bencana; c. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.
Bagian Kesembilan Seksi Pencegahan Pasal 23 Seksi Pencegahan adalah seksi pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Kepala Seksi Pencegahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
Pasal 24 Kepala Seksi Pencegahan mempunyai tugas : a. membuat rencana induk dan rencana daerah dalam rangka pembangunan daerah pemukiman akibat bencana; b. membuat
rencana
pengembangan
wilayah
yang
berkenaan
dengan
berkenaan
dengan
pembangunan
fasilitas
penanggulangan bencana; c. membuat
rencana
tata
ruang
wilayah
yang
penanggulangan bencana; d. membuat
rencana
induk
dan
rencana
detail
prasarana dalam rangka penanggulangan bencana; e. membuat peta rawan bencana dan penyebarannya kepada masyarakat; f.
menyiapkan data potensi penanggulangan bencana yang dapat digunakan;
g. menyediakan data wilayah yang dapat digunakan dalam sistem informasi penanggulangan bencana Indonesia; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
Bagian Kesepuluh Seksi Kesiapsiagaan Pasal 25 Seksi Kesiapsiagaan adalah seksi pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Kepala Seksi Kesiapsiagaan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. 12
Pasal 26 Kepala Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas : a. melakukan pelatihan staf dan satuan melalui uji coba dan geladi tentang rencana kontijensi bencana; b. memberikan petunjuk-petunjuk tentang tugas yang akan dilaksanakan dalam penanggulangan bencana sesuai tugas dan tanggung jawab masingmasing; c. menyiapkan fasilitas dan spesifikasi keahlian Tim Reaksi Cepat (TRC) maupun Satgas Penanggulangan Bencana; d. menyiapkan pos-pos komunikasi di daerah rawan bencana termasuk fasilitas komunikasi; e. menyebarkan informasi tentang bencana yang mungkin timbul dengan segala akibatnya sebagai persiapan penyelamatan atau pengungsian; f.
menyiapkan dan memeriksa tanda-tanda bahaya yang berlaku guna peringatan
dini
bagi
masyarakat
untuk
mengetahui
bencana
yang
terjadi; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
Bagian Kesebelas Bidang Kedaruratan dan Logistik Pasal 27 Bidang Kedaruratan dan Logistik adalah unsur pelaksana teknis di bidang Kedaruratan dan Logistik, dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara teknis koordinatif melalui Sekretaris.
Pasal 28 Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Kepala Badan yaitu mencari dan mengumpulkan data, melakukan penelitian korban dan kerusakan di lapangan tempat bencana serta mengadakan, menerima, menyiapkan dan menyalurkan bantuan logistik saat terjadi bencana yaitu : a. menyusun rencana kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan
dan
memberi
petunjuk
pelaksanaan
tugas
kepada
bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar; c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan; 13
d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; f.
melaksanakan perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian kedaruratan dan logistik;
g. menyiapkan perumusan kebijakan teknis Bidang Kedaruratan dan Logistik; h. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kedaruratan dan Logistik; i.
menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kedaruratan dan Logistik dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
j.
melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
Pasal 29 Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi : a. perumusan rencana dan pelaksanaan kegiatan kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana; b. penyiapan perumusan kebijakan teknis kedaruratan dan logistik terhadap penanggulangan bencana; c. pelaksanaan evaluasi kegiatan penanggulangan bencana; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.
Bagian Kedua Belas Seksi Kedaruratan Pasal 30 Seksi Kedaruratan adalah Seksi pada Bidang Kedaruratan dan Logistik, dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Kepala Seksi Kedaruratan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.
Pasal 31 Kepala Seksi Kedaruratan mempunyai tugas : a. memberi pertolongan terhadap korban di lokasi bencana; b. mengevakuasi korban ke daerah aman; c. mengoordinasikan lokasi daerah aman dan memberi tindakan lebih lanjut; d. mengoordinasikan evakuasi medik, pengobatan darurat dan lanjutan ke rumah sakit, menjamin kesehatan dan gizi para pengungsi;
14
e. mengoordinasikan
perbaikan
darurat
terhadap
sarana
ekonomi,
perhubungan dan kehidupan masyarakat, penyediaan air bersih dan fasilitas mandi, cuci dan kakus (MCK); f.
melakukan perhitungan kerugian fisik, sarana dan prasarana akibat bencana;
g. memberikan bantuan atau tindakan penanggulangan bencana; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
Bagian Ketiga Belas Seksi Logistik Pasal 32 Seksi Logistik adalah Seksi pada Bidang Kedaruratan dan Logistik, dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Kepala Seksi Logistik yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.
Pasal 33 Kepala Seksi Logistik mempunyai tugas : a. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pengadaan logistik; b. menerima, menyiapkan dan menyalurkan bantuan logistik; c. melakukan pemeliharaan bantuan logistik ketika terjadi bencana; d. melakukan pelaporan bantuan baik penerimaan maupun penyaluran logistik ketika terjadi bencana; e. menyelenggarakan administrasi pertanggungjawaban bantuan bencana; dan f.
melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
Bagian Keempat Belas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasal 34 Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah unsur pelaksana teknis di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara teknis koordinatif melalui Sekretaris.
Pasal 35 Kepala
Bidang
Rehabilitasi
dan
Rekonstruksi
mempunyai
tugas
pokok
melaksanakan sebagian fungsi Kepala Badan yaitu melaksanakan kegiatan 15
menganalisa, mengevaluasi rehabilitasi fisik terbatas, rehabilitasi mental dan menyiapkan rancangan konstruksi tahan gempa, fasilitas penanggulangan bencana serta memberikan saran penyelamatan terhadap bencana yaitu : a. menyusun rencana kegiatan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan
dan
memberi
petunjuk
pelaksanaan
tugas
kepada
bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar; c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan; d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f.
melaksanakan perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian kedaruratan dan logistik;
g. menyiapkan
perumusan
kebijakan
teknis
Bidang
Rehabilitasi
dan
Rekonstruksi; h. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan Rehabiltasi dan Rekonstruksi; i.
menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan
memberikan
saran
pertimbangan
kepada
atasan
sebagai
bahan
perumusan kebijakan; dan j.
melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
Pasal 36 Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi : a. perumusan rencana dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi; b. penyiapan
perumusan
kebijakan
teknis
rehabilitasi
dan
rekonstruksi
kegiatan
rehabilitasi
terhadap bencana; c. pelaksanaan
evaluasi
pelaksanaan
dan
rekonstruksi; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.
Bagian Kelima Belas Seksi Rehabilitasi Pasal 37 Seksi Rehabilitasi adalah Seksi pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Kepala Seksi Rehabilitasi yang
16
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
Pasal 38 Kepala Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas : a. menganalisa secara menyeluruh dan mengevaluasi akibat bencana; b. merehabilitasi fisik terbatas akibat bencana; c. merehabilitasi korban bencana baik fisik maupun mental akibat bencana; d. mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan rehabilitasi ketika terjadi bencana; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
Bagian Keenam Belas Seksi Rekonstruksi Pasal 39 Seksi Rekonstruksi adalah Seksi pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Kepala Seksi Rekonstruksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
Pasal 40 Kepala Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas : a. melakukan kegiatan yang berkenaan dengan ketahanan terhadap gempa; b. menyiapkan fasilitas terhadap penanggulangan bencana; c. memberikan saran-saran serta laporan terhadap penyelamatan akibat bencana; dan d. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
Bagian Ketujuh Belas Bidang Tanggap Bencana Kebakaran Pasal 41 Bidang Tanggap Bencana Kebakaran adalah unsur pelaksana teknis di bidang Tanggap Bencana Kebakaran, dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Kepala Bidang Tanggap Bencana Kebakaran yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara teknis koordinatif melalui Sekretaris.
17
Pasal 42 Kepala
Bidang
Tanggap
Bencana
Kebakaran
mempunyai
tugas
pokok
melaksanakan sebagian fungsi Kepala Badan yaitu melaksanakan kegiatan menyusun
dan
pemadaman
melaksanakan
kebakaran
yang
urusan
pemerintahan
meliputi
pencegahan,
daerah
di
bidang
pengendalian
dan
penanggulangan bahaya kebakaran, operasional, sarana dan prasarana serta tugas lain yang diberikan pimpinan.
Pasal 43 Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Kepala Bidang Tanggap Bencana Kebakaran mempunyai fungsi : a. penyusunan program dan kegiatan di lingkup Bidang Tanggap Bencana Kebakaran; b. perumusan
kebijakan
teknis
di
lingkup
Bidang
Tanggap
Bencana
Kebakaran; c. pelaksanaan usaha-usaha terhadap pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran; d. penyelenggaraan kegiatan pemadam kebakaran dan penyelamatan; e. pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkup Pemadaman Kebakaran; f.
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
di lingkup Pemadaman
Kebakaran; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.
Bagian Kedelapan Belas Seksi Pemadam Kebakaran Pasal 44 Seksi Pemadam Kebakaran adalah Seksi pada Bidang Tanggap Bencana Kebakaran, dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Kepala Seksi Pemadam Kebakaran yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanggap Bencana Kebakaran.
Pasal 45 Kepala Seksi Pemadam Kebakaran mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan seksi pemadam kebakaran; b. menyusun kebijakan teknis operasional pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan bahaya kebakaran;
18
c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang operasional pencegahan, pengendalian , dan penanggulangan bahaya kebakaran; d. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja operasional pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bahaya kebakaran; e. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam upaya penanggulangan bidang pemadam kebakaran; f.
melaksanakan kegiatan pemadam kebakaran dan penyelamatan;
g. melaksanakan pengawasan dan monitoring pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran; h. menyiapkan pedoman,
bahan
dan
pengendalian
petunjuk
dan
operasional
pelaksanaan sistem
norma,
operasional
standar,
pencegahan,
pengendalian dan penanggulangan bahaya kebakaran; dan i.
melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
Bagian Kesembilan Belas Seksi Peralatan dan Perlengkapan Pasal 46 Seksi Peralatan dan Perlengkapan adalah Seksi pada Bidang Tanggap Bencana Kebakaran, dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Kepala Seksi Peralatan dan Perlengkapan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanggap Bencana Kebakaran.
Pasal 47 Kepala Seksi Peralatan dan Perlengkapan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan seksi sarana dan prasarana; b. menyusun
kebijakan
teknis
standarisasi
peralatan
dan
perlengkapan
pemadam kebakaran; c. menyiapkan
bahan
pelaksanaan
kegiatan
di
bidang
peralatan
dan
perlengkapan pemadam kebakaran; d. menyusun rencana kerja dan penetapan kinerja di bidang Peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran; e. melaksanakan
pemeliharaan
peralatan
dan
perlengkapan
pemadam
kebakaran; f.
melaksanakan penataan, pengaturan penyimpanan dan peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran;
g. melaksanakan pengawasan terhadap peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran;
19
h. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, pedoman, dan petunjuk operasional peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran; dan i.
melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
Bagian Kedua Puluh Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 48 (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah unsur pelayanan teknis keahlian di bidang Penanggulangan Bencana Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan badan.
Pasal 49 Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Bagian Kedua Puluh Satu Tugas Staf Pasal 50 (1) Tugas Staf adalah menjabarkan tugas Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dalam bentuk Daftar Uraian Tugas yang akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan. (2) Daftar Uraian Tugas Staf merupakan rincian tugas yang akan didistribusikan kepada semua staf berdasarkan kebutuhan. BAB V TATA KERJA Pasal 51 Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Seksi wajib
menerapkan
prinsip-prinsip
koordinasi,
integrasi,
sinkronisasi
dan
simplifikasi. Pasal 52 Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan mempertanggungjawabkan kepada atasan langsung masing-masing serta menyampaikan laporan secara tepat waktu. 20
Pasal 53 Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Seksi wajib melaksanakan Pengawasan Melekat (Waskat) di lingkungan masingmasing.
Pasal 54 Kepala Badan menyampaikan laporan berkala atau sewaktu-waktu kepada Bupati tentang rencana dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 55 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kepala Badan, Unsur Pengarah, Kepala Pelaksana, Sekretaris, Bidang, Sub Bagian dan Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 56 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Ditetapkan di Benteng pada tanggal
7 Februari 2014
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,
SYAHRIR WAHAB Diundangkan di Benteng pada tanggal 7 Februari 2014 SEKRETARIS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,
ZAINUDDIN BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2014 NOMOR 57 21
22
