BUPATI KEPULAUAN SELAYAR PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 10 TAHUN
TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI, KEPALA BADAN, SEKRETARIS, SUB BAGIAN, BIDANG DAN SUB BIDANG PADA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN SELAYAR, Menimbang
:
a. bahwa sehubungan dengan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Selayar,
yang
diganti
dengan
Peraturan
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Selayar
Pembentukan, Perangkat
Nomor
Susunan
Daerah
3
Tahun
Organisasi
Kabupaten
2008
dan
Selayar,
tentang
Tata
Kerja
maka
perlu
ditindaklanjuti dalam bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi; b. bahwa
berdasarkan
dimaksud
dalam
pertimbangan
huruf
a,
maka
sebagaimana
Peraturan
Bupati
Kepulauan Selayar Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi, Kepala Badan, Sekretaris, Sub Bagian, Bidang dan Sub Bidang pada Badan Ketahanan
Pangan
dan
Pelaksana
Penyuluhan
Kabupaten Kepulauan Selayar perlu ditinjau kembali; 1
c. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi, Kepala Badan, Sekretaris, Sub Bagian, Bidang dan Sub Bidang pada Badan Ketahanan Pangan dan
Pelaksana
Penyuluhan
Kabupaten
Nomor
Tahun
Kepulauan
Selayar;
Mengingat
:
1. Undang-Undang
29
1959
tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang
Pokok-pokok
Kepegawaian
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Pemerintahan
Nomor Daerah
32
Tahun
(Lembaran
2004
Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan
Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660); 5. Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2011
tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia
Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
3
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 1997 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2008
tentang
Urusan
Pemerintahan
yang
Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan
Lembaran
Daerah
Kabupaten
Selayar
Nomor 1); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Tata
Kerja
Perangkat
Daerah
Organisasi dan
Kabupaten
Selayar
(Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Selayar
(Lembaran
Daerah
Kabupaten
Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 10); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Tata
Kerja
Perangkat
Daerah
Organisasi dan
Kabupaten
Selayar
(Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja
Perangkat
Daerah
Kabupaten
Selayar
(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2013 Nomor 36);
4
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI, KEPALA BADAN, SEKRETARIS, SUB BAGIAN, BIDANG DAN SUB BIDANG PADA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar. 4. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan adalah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Kepulauan Selayar. 5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Kepualaun Selayar. 6. Sekretaris, Sub Bagian, Bidang dan Sub Bidang adalah Sekretaris, Sub Bagian, Bidang dan Sub Bidang dalam lingkup Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Kepulauan Selayar. 7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pejabat Fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai bidang keahliannya.
BAB II KEDUDUKAN ORGANISASI Pasal 2 Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan merupakan unsur pembantu Bupati sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5
BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, terdiri atas : a. Kepala; b. Sekretaris, terdiri atas : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Hukum dan Perencanaan; 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, terdiri atas : 1. Sub Bidang Ketersediaan Pangan; 2. Sub Bidang Distribusi Pangan. d. Bidang Konsumsi dan Penanganan Kerawanan Pangan, terdiri atas : 1. Sub Bidang Konsumsi Pangan; 2. Sub Bidang Penanganan Kerawanan Pangan. e. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan, terdiri atas : 1. Sub Bidang Programa, Monitoring dan Evaluasi; 2. Sub Bidang Tata Penyuluhan. f.
Bidang Kelembagaan Penyuluhan, terdiri atas : 1. Sub Bidang Kelembagaan Penyuluh; 2. Sub Bidang Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.
g. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluhan, terdiri atas : 1. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluh; 2. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pelaku Utama dan Pelaku Usaha. h. Kelompok Jabatan Fungsional; i.
Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN Bagian Kesatu Kepala Badan Pasal 4 Kepala Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bupati dalam menyelenggarakan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan. 6
Pasal 5 Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Badan mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan pengambilan kebijakan pimpinan di bidang Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan; b. pengoordinasian tugas dan kegiatan badan; c. pemberian bimbingan dan pembinaan kesekretariatan, penanganan
ketersediaan kerawanan
dan
terhadap pelaksanaan tugas
distribusi
pangan,
pangan,
penyelenggaraan
konsumsi
dan
penyuluhan,
pengembangan kelembagaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia penyuluhan; d. pelaksanaan tugas kegiatan terkait ketahanan pangan dan penyelenggaraan penyuluhan; e. penyampaian laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugas dan kegiatan ketahanan pangan dan penyelenggaraan penyuluhan kepada Bupati; dan f.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.
Bagian Kedua Sekretaris Pasal 6 Sekretaris adalah unsur pelaksana teknis di bidang administrasi pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
Pasal 7 Sekretaris
mempunyai
tugas
pokok
melaksanakan
penatausahaan
dan
peningkatan kapasitas organisasi dan tatalaksana serta urusan hukum dan perundang-undangan,
perencanaan,
kerumahtanggaan,
kepegawaian
dan
keuangan di lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan.
Pasal 8 Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretaris mempunyai fungsi :
7
a. pelayanan staf baik teknis maupun administrasi kepada Kepala Badan dan semua bidang di lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan; b. pelaksanaan administrasi ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dokumentasi, kearsipan dan kepustakaan; c. pelaksanaan fasilitas dan koordinasi penyusunan program/kegiatan bidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan; d. pelaksanaan
fasilitas
penyusunan
konsep
rancangan
peraturan
dan
keputusan bidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan; e. pelaksanaan pelayanan administrasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan bidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan; f.
pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian;
g. pelaksanaan penatausahaan, perencanaan kebutuhan dan pemanfaatan keuangan; dan h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.
Bagian Ketiga Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pasal 9 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah Sub Bagian pada Sekretariat, dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
berkedudukan
di
bawah
dan
bertanggung
jawab
kepada
Sekretaris.
Pasal 10 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : a. menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan dan memberikan layanan
informasi
tentang
kegiatan
bidang
ketahanan
pangan
dan
pelaksana penyuluhan; b. melaksanakan urusan kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan; c. melaksanakan pembinaan SDM aparatur; dan d. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
8
Bagian Keempat Sub Bagian Hukum dan Perencanaan Pasal 11 Sub Bagian Hukum dan Perencanaan adalah Sub Bagian pada Sekretariat, dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Kepala Sub Bagian Hukum dan Perencanaan,
berkedudukan
di
bawah
dan
bertanggung
jawab
kepada
Sekretaris.
Pasal 12 Kepala Sub Bagian Hukum dan Perencanaan mempunyai tugas : a. menyiapkan dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan di bidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan; b. melaksanakan fasilitasi penyusunan konsep rancangan peraturan dan keputusan di bidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan; c. melaksanakan koordinasi dalam rangka penegakan peraturan perundangundangan; d. melaksanakan kegiatan sosialisasi di
bidang ketahanan pangan dan
pelaksana penyuluhan; e. melaksanakan koordinasi dalam penyusunan perencanaan di
bidang
ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan; dan f.
melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
Bagian Kelima Sub Bagian Keuangan Pasal 13 Sub Bagian Keuangan adalah Sub Bagian pada Sekretariat, dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Kepala Sub Bagian Keuangan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
Pasal 14 Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. menyiapkan dan melaksanakan penatausahaan keuangan; b. menyiapkan konsep, menyusun dan mengelola anggaran; c. menyiapkan laporan pertanggungjawaban dan neraca keuangan; d. melaksanakan koordinasi tugas-tugas kebendaharaan; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan. 9
Bagian Keenam Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Pasal 15 Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan adalah unsur pelaksana teknis di bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara teknis koordinatif melalui Sekretaris.
Pasal 16 Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Kepala Badan yaitu menyiapkan rancangan kebijakan teknis di bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.
Pasal 17 Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan koordinasi ketersediaan dan cadangan pangan; b. pelaksanaan koordinasi penganekaragaman cadangan pangan; c. pelaksanaan koordinasi distribusi dan akses pangan; d. pelaksanaan koordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.
Bagian Ketujuh Sub Bidang Ketersediaan Pangan Pasal 18 Sub Bidang Ketersediaan Pangan adalah sub Bidang pada Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Kepala Sub Bidang Ketersediaan Pangan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.
Pasal 19 Kepala Sub Bidang Ketersediaan Pangan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan terkait data dan informasi Ketersediaan Energi, Protein dan Cadangan Pangan; b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait mengenai ketersediaan pangan, pengumpulan dan analisis data statistik ketahanan pangan; 10
c. melaksanakan identifikasi koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan pangan pemerintah daerah dan masyarakat; d. menyusun dan melaporkan Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten secara berkala; e. melakukan pembinaan dan pelatihan kepada kelompok binaan; f.
mengembangkan Desa Mandiri Pangan;
g. menyiapkan juknis pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat; h. melakukan identifikasi cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat; i.
menyusun peta kelembagaan cadangan pangan pemerintah desa dan masyarakat;
j.
melakukan pembinaan dan pengembangan penganekaragaman Cadangan Pangan Pemerintah desa, pangan pokok tertentu serta lumbung pangan masyarakat;
k. melakukan monitoring dan evaluasi kelembagaan cadangan pangan; dan l.
melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
Bagian Kedelapan Sub Bidang Distribusi Pangan Pasal 20 Sub Bidang Distribusi Pangan adalah Sub Bidang pada bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Kepala Sub Bidang Distribusi Pangan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.
Pasal 21 Kepala Sub Bidang Distribusi Pangan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan terkait ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan; b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan; c. menyiapkan panduan untuk pengumpulan data/informasi, analisis harga, distribusi, akses dan pasokan pangan; d. melakukan pemantauan ketersediaan, harga dan pasokan pangan di pasar besar dan menengah serta distributor daerah sentra produksi; e. melakukan analisis data dan informasi distribusi pangan pokok masyarakat; 11
f.
melakukan analisis dan menyusun kebijakan intervensi melalui forum Dewan Ketahanan Pangan terkait kelangkaan pasokan, gejolak harga, gangguan distribusi dan akses pangan;
g. melakukan
pembinaan
dan
pengembangan
kelembagaan
pangan
masyarakat; h. melakukan monitoring, evaluasi dan koordinasi melalui forum Dewan Ketahanan Pangan secara berkala terkait kebijakan ketersediaan, distribusi dan akses pangan; dan i.
melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
Bagian Kesembilan Bidang Konsumsi dan Penanganan Kerawanan Pangan Pasal 22 Bidang Konsumsi dan Penanganan Kerawanan Pangan adalah unsur pelaksana teknis di bidang Konsumsi dan Penanganan Kerawanan Pangan, dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Kepala Bidang Konsumsi dan Penanganan Kerawanan Pangan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara teknis koordinatif melalui Sekretaris.
Pasal 23 Kepala Bidang Konsumsi dan Penanganan Kerawanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Kepala Badan yaitu menyiapkan rancangan kebijakan teknis di Bidang Konsumsi dan Penanganan Kerawanan Pangan.
Pasal 24 Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan koordinasi penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat untuk mencapai pola pangan harapan/ideal; b. pelaksanaan koordinasi keamanan pangan masyarakat; c. pelaksanaan koordinasi penganekaragaman konsumsi dan preferensi pangan masyarakat; d. pelaksanaan koordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.
12
Bagian Kesepuluh Sub Bidang Konsumsi Pangan Pasal 25 Sub Bidang Konsumsi Pangan adalah sub bidang pada Bidang Konsumsi dan Penanganan Kerawanan Pangan, dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Kepala
Sub
bertanggung
Bidang jawab
Konsumsi kepada
Pangan,
Kepala
berkedudukan
Bidang
Konsumsi
di dan
bawah
dan
Penanganan
Kerawanan Pangan.
Pasal 26 Kepala Sub Bidang Konsumsi Pangan mempunyai tugas : a. menyusun
rencana
kegiatan
pada
Sub
Bidang
Konsumsi
Pangan
Masyarakat; b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi percepatan penganekaragaman konsumsi dengan memperhatikan menu yang beragam, bergizi seimbang dan aman; c. menyiapkan dan menyusun perencanaan percepatan penganekaragaman konsumsi berbasis pangan lokal; d. melaksanakan pembinanaan dan penyusunan skor pola pangan harapan (PPH) secara berkala; e. melakukan pembinaan optimalisasi lahan pekarangan dan penyuluhan pengembangan pangan lokal; f.
melakukan pembinaan dan pengembangan penganekaragaman konsumsi dan preferensi pangan kerjasama PKK dan penyuluh;
g. melakukan
pembinaan
dan
penyuluhan
dalam
rangka
gerakan
penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal; h. melakukan monitoring evaluasi dan koordinasi dengan instansi terkait dengan kegiatan pembinaan percepatan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; i.
menyusun rencana kegiatan pada sub bidang pengawasan dan produksi pangan segar;
j.
menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis operasional dan informasi keamanan pangan;
k. pembinaan dan pelatihan keamanan pangan produk pabrikan skala rumah tangga, kantin sekolah dan jajanan anak sekolah; l.
melakukan koordinasi keamanan pangan dan pembinaan penerapan standar Batas Minimum Residu (BMR); 13
m. melakukan monitoring evaluasi dan koordinasi melalui forum Dewan Ketahanan Pangan
secara berkala terkait kebijakan pembinaan dan
pengawasan keamanan pangan; dan n. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
Bagian Kesebelas Sub Bidang Penanganan Kerawanan Pangan Pasal 27 Sub Bidang Penanganan Kerawanan Pangan adalah Sub Bidang pada Bidang Konsumsi dan Penanganan Kerawanan Pangan, dipimpin oleh seorang Kepala yang
disebut
Kepala
Sub
Bidang
Penanganan
Kerawanan
Pangan,
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Penanganan Kerawanan Pangan.
Pasal 28 Kepala Sub Bidang Penanganan Kerawanan Pangan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan terkait penanganan daerah rawan pangan; b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi, penyediaan data dan informasi penanganan daerah rawan pangan melalui sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG); c. menyiapkan
dan
menyusun
perencanaan
pengembangan
sistem
kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) untuk mengantisipasi daerah rawan pangan; d. menyusun peta kerentanan dan kerawanan pangan sebagai acuan awal dalam penanganan kerawanan pangan; e. melakukan
penanggulangan
daerah
rawan
pangan
kegiatan
terkait
penanganan daerah rawan pangan; f.
melakukan monitoring evaluasi kegiatan penanganan daerah rawan pangan dan penyebaran data dan informasi situasi pangan dan gizi;
g. melakukan
analisis
dan
koordinasi
perumusan
kebijakan
intervensi
pemberdayaan kelembagaan pangan masyarakat; h. melakukan monitoring evaluasi
dan koordinasi melalui forum Dewan
ketahanan Pangan secara berkala terkait kebijakan intervensi masalah pangan; dan i.
melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
14
Bagian Kedua Belas Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan Pasal 29 Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan adalah unsur pelaksana teknis di Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan, dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Kepala Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara teknis koordinatif melalui Sekretaris.
Pasal 30 Kepala
Bidang
Penyelenggaraan
Penyuluhan
mempunyai
tugas
pokok
melaksanakan sebagian fungsi Kepala Badan yaitu mengoordinasikan dan menyinkronkan
penyusunan
programa
penyuluhan
dan
penyelenggaraan
penyuluhan secara efektif dan efisien serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
Pasal 31 Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Kepala Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis dan pengkajian pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan; b. fasilitasi pelaksanaan penyusunan programa, monitoring dan evaluasi serta pengembangan
mekanisme
dan
tata
penyuluhan
yang
mendukung
keberhasilan penyelenggaraan penyuluhan; c. pelaksanaan evaluasi pengendalian dan pengawasan dalam penyelenggaraan penyuluhan; d. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.
Bagian Ketiga Belas Sub Bidang Programa, Monitoring dan Evaluasi Pasal 32 Sub Bidang Programa, Monitoring dan Evaluasi adalah sub bidang pada Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan, dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Kepala Sub Bidang Programa, Monitoring dan Evaluasi, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan. 15
Pasal 33 Kepala Sub Bidang Programa, Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan
Sub Bidang Programa, Monitoring dan
Evaluasi; b. melakukan pengkajian dan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan penyusunan programa dan pelaksanaan monev; c. menyusun instrument/petunjuk teknis pelaksanaan Programa, Monitoring dan Evaluasi; d. memfasilitasi penyusunan programa mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten sesuai pedoman yang ada; e. menyusun laporan tahunan pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai bahan perencanaan dan penetapan kebijakan selanjutnya; dan f.
melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
Bagian Keempat Belas Sub Bidang Tata Penyuluhan Pasal 34 Sub Bidang Tata Penyuluhan adalah Sub Bidang pada Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan, dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Kepala Sub Bidang Tata Penyuluhan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan.
Pasal 35 Kepala Sub Bidang Tata Penyuluhan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Tata Penyuluhan; b. melakukan
perencanaan,
perumusan
kebijakan,
pengkajian
dan
pelaksanaan pengembangan tata penyuluhan; c. melakukan
identifikasi
dan
menginventarisasi
materi
dan
metode
penyuluhan yang dibutuhkan oleh pelaku utama dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan penyuluhan; d. memfasilitasi penyiapan dan pengembangan materi penyuluhan serta pengembangan metode dan pelaksanaan kerja sama teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan baik dengan perguruan tinggi maupun balai penelitian; e. menyiapkan dan menyusun rencana pengkajian dan pengetrapan teknologi; f.
menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis budi daya pertanian, perikanan dan kehutanan sebagai informasi bagi penyuluh dan petani; dan 16
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
Bagian Kelima Belas Bidang Kelembagaan Penyuluhan Pasal 36 Bidang Kelembagaan Penyuluhan adalah unsur pelaksana teknis di Bidang Kelembagaan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Kepala Bidang Kelembagaan Penyuluhan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara teknis koordinatif melalui Sekretaris.
Pasal 37 Kepala
Bidang
Kelembagaan
Penyuluhan
mempunyai
tugas
pokok
melaksanakan sebagian fungsi Kepala Badan yaitu mengoordinasikan dan menyinkronkan pengembangan kelembagaan pelaku utama, pelaku usaha dan penyuluhan.
Pasal 38 Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Kepala Bidang Kelembagaan Penyuluhan mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan
perencanaan dan perumusan kebijakan pengembangan
kelembagaan pelaku utama, pelaku usaha dan penyuluhan; b. perencanaan,
perumusan
kebijakan,
pengkajian,
pelaksanaan
dan
pemantapan pengembangan kelembagaan pelaku utama, pelaku usaha dan penyuluhan; c. fasilitasi penumbuhan, pengembangan dan penguatan kelembagaan pelaku utama, pelaku usaha dan penyuluhan; d. pengendalian, pengawasan, evaluasi dan analisa
kegiatan pengembangan
kelembagaan pelaku utama, pelaku usaha dan penyuluhan; e. penyusunan
laporan
pelaksanaan
tugas
Bidang
Kelembagaan
Penyuluhan; dan f.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.
Bagian Keenam Belas Sub Bidang Kelembagaan Penyuluh Pasal 39 Sub
Bidang
Kelembagaan
Penyuluh
adalah
sub
bidang
pada
Bidang
Kelembagaan Penyuluhan, dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Kepala 17
Sub Bidang Kelembagaan Penyuluh, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kelembagaan Penyuluhan.
Pasal 40 Kepala Sub Bidang Kelembagaan Penyuluh mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Kelembagaan Penyuluh sebagai acuan pelaksanaan tugas; b. melakukan
inventarisasi
data
dan
identifikasi
permasalahan
dalam
pengembangan kelembagaan penyuluhan; c. melakukan
perencanaan
dan
perumusan
kebijakan
serta
pengkajian
pengembangan kelembagaan penyuluhan di tingkat kecamatan dan desa; d. memfasilitasi pemberdayaan dan peningkatan fungsi Balai penyuluhan kecamatan dan pos penyuluhan desa sebagai wadah pelatihan/kursus dan pembelajaran bagi penyuluh; e. melakukan inventarisasi dan menyusun rencana kebutuhan penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan; f. memfasilitasi penyediaan, peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana
penyuluhan
dalam
mendukung
peningkatan
fungsi
Balai
penyuluhan Kecamatan dan Pos Penyuluhan serta melakukan evaluasi dan pengendalian; g. melakukan evaluasi dan pengendalian pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan; h. melakukan analisa dan evaluasi serta menyususn laporan hasil pelaksanaan kegiatan kelembagaan penyuluhan; dan i. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
Bagian Ketujuh Belas Sub Bidang Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Pasal 41 Sub Bidang Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha adalah sub bidang pada Bidang Kelembagaan Penyuluhan, dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Kepala Sub Bidang Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kelembagaan Penyuluhan.
18
Pasal 42 Kepala Sub Bidang Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; b. melakukan
inventarisasi
data
dan
identifikasi
permasalahan
dan
pemecahan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam mengelola usahanya; c. melakukan perencanaan dan perumusan kebijakan serta pengkajian pengembangan kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; d. memfasilitasi dan membantu Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam menumbuhkembangkan
kelembagaannya menjadi kelembagaan ekonomi
yang berdaya saing tinggi, produktif dan menerapkan tata kelola usaha yang baik; e. memfasilitasi pengembangan kerja sama dan kemitraan antara Pelaku Utama dan Pelaku Usaha serta pihak lain ke sumber informasi teknologi, permodalan, penyediaan sarana produksi dan permodalan; f. melakukan analisa dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan dan penguatan kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; g. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
Bagian Kedelapan Belas Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluhan Pasal 43 Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluhan adalah unsur pelaksana teknis di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluhan, dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluhan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara teknis koordinatif melalui Sekretaris.
Pasal 44 Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluhan mempunyai tugas
pokok
melaksanakan
sebagian
fungsi
Kepala
Badan
yaitu
mengoordinasikan dan menyinkronkan pengembangan Sumber Daya Manusia penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha. 19
Pasal 45 Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluhan mempunyai fungsi : a. perumusan
rencana
dan
pelaksanaan
pengkajian,
pemantauan
dan
pemantapan upaya pengembangan Sumber Daya Manusia penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha; b. penyiapan bahan
dan perumusan kebijakan terkait pendidikan dan
pelatihan bagi penyuluh pelaku utama dan pelaku usaha; c. fasilitasi peningkatan Sumber Daya Manusia bagi penyuluh PNS Tenaga Harian Lepas dan Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dalam upaya memantapkan penyelenggaraan penyuluhan; d. fasilitasi peningkatan Sumber Daya Manusia pelaku utama dan pelaku usaha sebagai upaya perubahan sikap dan perilaku serta peningkatan keterampilan dan pengetahuan yang mendukung peningkatan kesejahteraan pelaku usaha; e. pengendalian pengawasan dan evaluasi kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia; f.
penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluhan, memberi saran dan pertimbangan sebagai bahan penetapan kebijakan; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.
Bagian Kesembilan Belas Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluh Pasal 46 Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluh adalah sub bidang pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluh, dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Kepala Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluh, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluh.
Pasal 47 Kepala
Sub
Bidang
Pengembangan
Sumber
Daya
Manusia
Penyuluh
mempunyai tugas : 20
a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluh sebagai acuan pelaksanaan tugas; b. melakukan
identifikasi
dan
menginventarisir
data
dan
permasalahan
berkaitan dengan Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluh; c. melakukan perencanaan, perumusan kebijakan,
pengkajian dan analisa
kebutuhan pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan akreditasi; d. memfasilitasi dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan, pembinaan karir dan penilaian akreditasi dan penetapan angka kredit bagi penyuluh; e. melakukan pengembangan kerja sama
dan kemitraan dengan lembaga-
lembaga pendidikan dan pelatihan yang ada; f. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluh; g. melakukan analisa dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluh; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
Bagian Kedua Puluh Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pelaku Utama dan Pelaku Usaha
Pasal 48 Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pelaku Utama dan Pelaku Usaha adalah sub bidang pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluhan, dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Kepala Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pelaku Utama dan Pelaku Usaha, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluhan.
Pasal 49 Kepala Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pelaku Utama dan Pelaku Usaha mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; b. melakukan
identifikasi,
inventarisasi
dan
merencanakan
kebutuhan
pendidikan dan pelatihan bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; c. melakukan perencanaan dan perumusan kebijakan serta pengkajian dan analisa kebutuhan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
21
d. memfasilitasi dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha serta menyusun laporan hasil pelaksananaan pendidikan dan pelatihan; e. memfasilitasi layanan informasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; f. melakukan analisa dan evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; g. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sub bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pelaku Utama dan Pelaku Usaha; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
Bagian Kedua Puluh Satu Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 50 (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h adalah unsur pelayanan teknis keahlian di bidang Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga ahli fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Kedua Puluh Dua Tugas Staf Pasal 51 (1) Tugas Staf adalah menjabarkan tugas Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dalam bentuk Daftar Uraian Tugas yang akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan. (2) Daftar
Uraian
Tugas
Staf
merupakan
rincian
tugas
yang
akan
didistribusikan kepada semua Staf berdasarkan kebutuhan.
BAB V TATA KERJA Pasal 52 Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi. 22
Pasal 53 Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan mempertanggungjawabkan kepada atasan langsung masing-masing serta menyampaikan laporan secara tepat waktu.
Pasal 54 Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang wajib melaksanakan Pengawasan Melekat (Waskat) di lingkungan masing-masing.
Pasal 55 Kepala Badan menyampaikan laporan berkala atau sewaktu-waktu kepada Bupati tentang rencana dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 56 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi, Kepala Badan, Sekretaris, Sub Bagian, Bidang dan Sub Bidang pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Kepulauan Selayar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
23
Pasal 57 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Ditetapkan di Benteng pada tanggal 7 Februari 2014 BUPATI KEPULAUAN SELAYAR, ttd
SYAHRIR WAHAB
Diundangkan di Benteng pada tanggal 7 Februari 2014 SEKRETARIS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,
ttd ZAINUDDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2014 NOMOR 55
24
