BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang

:

a. bahwa

dengan

ditetapkannya

Peraturan

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 33 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, maka dalam

upaya

mewujudkan

tertib

administrasi

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat, perlu menata ulang Tata Naskah

Dinas

di

Lingkungan

Pemerintah

Daerah

Kabupaten Kepulauan Selayar;

1

b. bahwa Peraturan Bupati Selayar Nomor 07 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Selayar tidak sesuai lagi dengan perkembangan

saat

ini,

sehingga

perlu

dilakukan

penyempurnaan; c. bahwa

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati

tentang

Tata

Naskah

Dinas

di

Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

Mengingat

:

1. Undang-Undang

Nomor

29

Tahun

1959

tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Nomor

Negara

74,

Republik

Tambahan

Indonesia

Lembaran

Tahun

Negara

1959

Republik

Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Pemerintahan

Nomor Daerah

32

Tahun

(Lembaran

2004

Negara

tentang Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Nomor

Negara

109,

Republik

Tambahan

Indonesia

Lembaran

Tahun

Negara

2009

Republik

Indonesia Nomor 5035); 4. Undang-Undang

Nomor

43

Tahun

2009

tentang

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 2

5. Undang-Undang

Nomor

Pembentukan (Lembaran Nomor

Tahun

Peraturan

Negara

82,

12

Republik

Tambahan

2011

tentang

Perundang-undangan Indonesia

Lembaran

Tahun

Negara

2011

Republik

Indonesia Nomor 5234); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor 4889); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2008

tentang

Urusan

Pemerintahan

yang

Menjadi

Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran

Daerah

Nomor

Tambahan

2,

Kabupaten

Selayar

Lembaran

Tahun

Daerah

2008

Kabupaten

Selayar Nomor 1);

3

12. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Tata

Kerja

(Lembaran

Perangkat Daerah

Daerah

Kabupaten

Organisasi dan

Kabupaten Selayar

Selayar

Tahun

2008

Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2010

tentang

Kabupaten

Perubahan

Selayar

Pembentukan,

Nomor

Susunan

Atas 3

Peraturan

Tahun

Organisasi

2008

dan

Daerah tentang

Tata

Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 10);

Memperhatikan : 1. Peraturan

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH

DAERAH

KABUPATEN

KEPULAUAN SELAYAR.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Kabupaten adalah Kabupaten Kepulauan Selayar. 2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar. 3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kepulauan Selayar. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Kepulauan Selayar. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat 4

DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, kelurahan, desa dan lembaga lain dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. 6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. 8. Unit

Pelaksana

Teknis

Dinas/Badan

yang

selanjutnya

disingkat

UPTD/UPTB adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas atau badan. 9. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kepulauan Selayar. 10. Lambang Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah simbol kultural bagi masyarakat Kepulauan Selayar yang mencerminkan kekhasan budaya masyarakatnya dengan Arti Lambang sebagai berikut : a. Sebuah lingkaran berbentuk Jeruk Warna Kuning, melambangkan produksi Selayar yang terkenal dengan “LEMOCINANYA”. b. Bintang Lima yang terletak di tengah-tengah sebelah atas dalam lingkaran berwarna kuning emas, adalah perlambang Ketuhanan Yang Maha Esa di Daerah ini, yang menjiwai seluruh hidup dan kehidupan penduduknya. c. Diantara rangkaian bunga kapas berwarna hijau-putih dan daun kelapa berwarna hijau, terdapat Pulau Selayar, warna coklat dengan garis-garis hitam semisal urat kayu. Rangkaian Bunga Kapas dan Daun Kelapa adalah perlambang Kemakmuran yang mengajak penduduknya untuk menggalinya dan Pulau Selayar dengan garis-garis semisal urat kayu, melambangkan produksi kayu dari daerah ini. d. Di bahagian bawah Pulau Selayar, di atas gelombang melintang tiga, terdapat huruf Lontara Tanah Doang, berwarna hitam yang merupakan julukan untuk Daerah ini dengan kebudayaannya yang hidup. e. Dalam kurung segi empat terdapat Pulau Jampea yang merupakan Pulau

-

Pulau

Selayar

yang

memegang

peranan

penting

dalam

perekonomian Selayar f. Di pita warna merah membelit tertulis dengan huruf latin “SELAYAR” yang mengenangkan hak sejarah Lontara Bilang, sejak dahulu kala hingga kini, suatu pertanda adanya masyarakat yang berbudaya tinggi di Daerah ini. 5

11. Kerja Sama Daerah adalah kesepakatan antara Bupati dengan Gubernur atau Bupati dengan Bupati dan/atau Walikota atau Bupati dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban. 12. Naskah Dinas adalah alat komunikasi kedinasan dalam bentuk tertulis. 13. Kop Naskah Dinas adalah bagian teratas dari naskah dinas yang memuat sebutan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. 14. Stempel Jabatan adalah alat atau cap yang digunakan untuk mensahkan suatu naskah dinas yang telah ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati. 15. Stempel SKPD adalah alat atau cap yang digunakan untuk mensahkan suatu

naskah

dinas

yang

telah

ditandatangani

oleh

pejabat

yang

berwenang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. 16. Papan Nama SKPD adalah papan yang bertuliskan nama dan alamat SKPD. 17. Sampul Naskah Dinas adalah sampul atau alat atau pembungkus naskah dinas yang mempunyai Kop Sampul Naskah Dinas. 18. Kop Sampul Naskah Dinas adalah bagian teratas dari sampul naskah dinas yang memuat sebutan Pimpinan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan nama SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB II TATA NASKAH DINAS Bagian Kesatu Asas Penyelenggaraan Pasal 2 Asas-asas Tata Naskah Dinas menjadi pedoman (acuan dasar) dalam pelaksanaan naskah dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pasal 3 Asas Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas : a. asas efisien dan efektif; b. asas pembakuan; c. asas akuntabilitas; 6

d. asas keterkaitan; e. asas kecepatan dan ketepatan; dan f.

asas keamanan.

Pasal 4 (1) Asas efisien dan efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan melalui penyederhanaan dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan lugas. (2) Asas pembakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan melalui tata cara dan bentuk yang telah dibakukan. (3) Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kewenangan, keabsahan, dan dokumentasi. (4) Asas keterkaitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, yaitu tata naskah dinas diselenggarakan dalam satu kesatuan sistem. (5) Asas kecepatan dan ketepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, adalah tata naskah dinas diselenggarakan tepat waktu dan tepat sasaran. (6) Asas keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus aman secara fisik dan substansi.

Bagian Kedua Prinsip Penyelenggaraan Pasal 5 Prinsip Penyelenggaraan Tata Naskah Dinas terdiri atas : a. ketelitian; b. kejelasan; c. singkat dan padat; dan d. logis dan meyakinkan.

Pasal 6 (1) Prinsip

ketelitian

sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal

5

huruf

a,

diselenggarakan secara teliti dan cermat dari bentuk, susunan pengetikan,

7

isi, struktur, kaidah bahasa dan penerapan kaidah ejaan didalam pengetikan. (2) Prinsip

kejelasan

sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal

5

huruf

b,

diselenggarakan dengan memperhatikan kejelasan aspek fisik dan materi dengan mengutamakan metode yang cepat dan tepat. (3) Prinsip singkat dan padat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. (4) Prinsip logis dan meyakinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, diselenggarakan secara runtut dan logis dan meyakinkan serta struktur kalimat harus lengkap dan efektif.

Pasal 7 Penyelenggaraan Naskah Dinas dilaksanakan sebagai berikut : a. pengelolaan surat masuk; b. pengelolaan surat keluar; c. tingkat keamanan; d. kecepatan proses; e. penggunaan kertas surat; f.

pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran; dan

g. warna kualitas kertas.

Pasal 8 Pengelolaan surat masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan melalui : a. SKPD penerima menindaklanjuti surat yang diterima melalui tahapan : 1. diagenda dan diklasifikasi sesuai sifat surat serta didistribusikan ke unit kerja pengelola; 2. unit kerja pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi surat dan arahan pimpinan; dan 3. surat masuk diarsipkan pada unit kerja tata usaha. b. copy surat jawaban yang mempunyai tembusan disampaikan kepada yang berhak. c. alur surat menyurat diselenggarakan melalui mekanisme dari tingkat pimpinan tertinggi sampai ke pejabat struktural terendah yang berwenang. 8

Pasal 9 Pengelolaan surat keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan melalui tahapan : a. konsep surat keluar diparaf secara berjenjang dan terkoordinasi sesuai tugas dan kewenangannya dan diagendakan oleh masing-masing unit kerja tata usaha dalam rangka pengendalian; b. surat keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diberi nomor dan tanggal serta di stempel oleh unit kerja tata usaha pada masingmasing SKPD; c. surat keluar sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib segera dikirim; dan d. surat keluar diarsipkan pada unit kerja tata usaha.

Pasal 10 (1) Tingkat keamanan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan dengan mencantumkan kode pada sampul naskah dinas sebagai berikut : a. surat sangat rahasia disingkat SR, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan yang tinggi, erat hubungannya dengan rahasia negara, keamanan dan keselamatan Negara; b. surat rahasia disingkat R, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan tinggi yang berdampak kepada kerugian negara dan disintegrasi bangsa; c. surat penting disingkat P, merupakan surat yang tingkat keamanan isi, materi dan sifatnya perlu mendapat perhatian penerima surat; d. surat konfidensial disingkat K, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan sedang yang berdampak kepada terhambatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; atau e. surat biasa disingkat B, merupakan surat yang materi dan sifatnya biasa namun tidak dapat disampaikan kepada yang tidak berhak mengetahuinya.

9

(2) Tanda tingkat keamanan dibubuhi dengan cap (tidak diketik), berwarna merah pada bagian kanan atas surat, kecuali surat biasa. Jika surat dinas tersebut dicopy, cap tingkat keamanan pada copy harus dengan warna yang sama dengan warna cap pada surat asli.

Pasal 11 Kecepatan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, sebagai berikut : a. amat segera/kilat, dengan batas waktu 24 jam setelah surat diterima; b. segera, dengan batas waktu 2 X 24 jam setelah surat diterima; c. penting, dengan batas waktu 3 X 24 jam setelah surat diterima; dan d. biasa, dengan batas waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah surat diterima.

Pasal 12 Penggunaan kertas surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, sebagai berikut : a. kertas yang digunakan untuk Naskah Dinas adalah HVS 80 gram; b. penggunaan kertas HVS diatas 80 gram atau jenis lain, hanya terbatas untuk jenis Naskah Dinas yang mempunyai nilai keasaman tertentu dan nilai kegunaan dalam waktu lama; c. penyediaan surat berlambang negara berwarna kuning emas atau logo daerah berwarna dicetak di atas kertas 80 gram; d. ukuran kertas yang digunakan untuk produk hukum adalah F4 (215 x 330 mm); e. ukuran kertas yang digunakan untuk surat menyurat adalah Folio/F4 (215 x 330 mm); f.

ukuran kertas yang digunakan untuk makalah, paper, dan laporan adalah A4 (210 x 297 mm); dan

g. ukuran kertas yang digunakan untuk pidato adalah A5 (165 x 215 mm).

Pasal 13 Pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, sebagai berikut : a. penggunaan jenis huruf Bookman Old Style 12 untuk produk hukum; 10

b. penggunaan jenis huruf pica pada mesin ketik manual; c. penggunaan jenis huruf Arial 12 atau jenis Arial dengan ukuran yang disesuaikan dengan kebutuhan; dan d. spasi 1 atau 1,5 sesuai kebutuhan.

Pasal 14 Warna dan kualitas kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, berwarna putih dengan kualitas baik.

BAB III NASKAH DINAS Pasal 15 Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, dirumuskan dalam susunan dan bentuk produk-produk hukum serta dalam bentuk surat.

Pasal 16 Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, diolah oleh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pasal 17 Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang diberi wewenang.

Pasal 18 Jenis dan kewenangan penandatanganan naskah dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PARAF, PENULISAN NAMA, PENANDATANGANAN, PENEMPATAN NOMOR HALAMAN, DAN PENGGUNAAN TINTA UNTUK NASKAH DINAS Bagian Kesatu Paraf 11

Pasal 19 (1) Setiap Naskah Dinas sebelum ditandatangani oleh pejabat, terlebih dahulu diparaf dengan menggunakan tinta berwarna biru tua. (2) Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebelum ditandatangani, terlebih dahulu diparaf pada setiap lembar oleh pejabat SKPD atau unit kerja leading sector penginisiatif dan unit kerja yang membidangi hukum, ditempatkan pada bagian bawah kanan lembar naskah dinas, kecuali lembar tandatangan pejabat yang berwenang berlaku ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran I angka III Peraturan Bupati ini. (3) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pejabat terkait secara horizontal dan vertikal. (4) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tanda tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan materi, substansi, redaksi, dan pengetikan naskah dinas. (5) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi : a. paraf hierarki; dan b. paraf koordinasi.

Bagian Kedua Penulisan Nama Pasal 20 (1) Penulisan nama pejabat penandatangan pada Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum tidak menggunakan gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai. (2) Penulisan nama Bupati dan Wakil Bupati pada Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat menggunakan gelar tetapi tanpa pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai. (3) Penulisan nama pejabat selain yang dimaksud pada ayat (2) pada Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat menggunakan gelar, pangkat, dan nomor induk pegawai.

Bagian Ketiga Penandatanganan Pasal 21 12

Tata cara penandatanganan Naskah Dinas oleh pejabat sebagaimana diatur dalam Lampiran I Angka II Peraturan Bupati ini.

Pasal 22 Ketentuan mengenai pendelegasian penandatanganan Naskah Dinas diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Penempatan Nomor Halaman Pasal 23 (1) Penempatan nomor halaman pada Naskah Dinas ditempatkan pada bagian sudut kanan bawah surat. (2) Penempatan nomor halaman pada lampiran produk hukum daerah ditempatkan pada bagian sudut kanan bawah dan penomorannya dimulai dengan halaman baru.

Bagian Kelima Penggunaan Tinta Pasal 24 Naskah Dinas ditandatangani dengan menggunakan tinta berwarna biru tua.

BAB V STEMPEL JABATAN DAN STEMPEL SKPD Bagian Kesatu Bentuk, Ukuran, dan Isi Pasal 25 (1) Stempel Jabatan dan Stempel SKPD berbentuk lingkaran. (2) Stempel Jabatan dan Stempel SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. garis lingkaran luar; b. garis lingkaran tengah; c. garis lingkaran dalam; dan d. isi stempel.

13

Pasal 26 Ukuran stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 adalah : a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel SKPD adalah 4 cm; b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan stempel SKPD adalah 3,8 cm; c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan stempel SKPD adalah 2,7 cm; dan d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran paling tinggi 1 cm. Pasal 27 (1) Stempel jabatan berisi nama jabatan dan nama Kabupaten dengan pembatas tanda bintang serta menggunakan Lambang Negara. (2) Stempel SKPD berisi nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, nama SKPD atau singkatan/akronim SKPD dengan pembatas tanda bintang. (3) Stempel UPTD/UPTB berisi nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, nama SKPD atau singkatan/akronim SKPD dengan pembatas tanda

bintang

serta

nama

UPTD/UPTB

atau

singkatan/akronim

UPTD/UPTB pada bagian tengah.

Pasal 28 Stempel untuk keperluan tertentu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penggunaan Pasal 29 Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) adalah Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 30 SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang berhak menggunakan stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) adalah : a. Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar; b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar; 14

c. Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar; d. Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar; e. Kecamatan; f.

Kelurahan;

g. Desa; dan h. Lembaga Lainnya.

Pasal 31 Stempel jabatan dan stempel SKPD menggunakan tinta berwarna ungu.

Pasal 32 Stempel jabatan dan stempel SKPD dibubuhkan pada bagian kiri dari tandatangan pejabat yang menandatangani naskah dinas.

Pasal 33 Pimpinan SKPD yang mempunyai dan berhak menggunakan stempel jabatan dan/atau stempel SKPD menunjuk pejabat atau petugas tertentu untuk menyimpan dan mengamankan penggunaan Stempel Jabatan dan Stempel SKPD.

Pasal 34 Bentuk, ukuran, dan isi stempel jabatan dan stempel SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KOP NASKAH DINAS Bagian Kesatu Jenis Pasal 35 Jenis kop Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri atas : a. kop naskah dinas jabatan; dan b. kop naskah dinas perangkat daerah. 15

Bagian Kedua Bentuk dan Isi Pasal 36 (1) Kop Naskah Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a memuat sebutan “BUPATI KEPULAUAN SELAYAR” dengan menggunakan : a. lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan di bagian tengah atas untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum daerah; dan

b. lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan di bagian tengah atas dengan mencantumkan alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, email, dan kode pos, yang ditempatkan pada bagian tengah bawah untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat. (2) Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah memuat sebutan “Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar”, nama SKPD, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, email, dan kode pos dengan menggunakan Lambang Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berwarna yang ditempatkan pada bagian paling atas posisi tengah kertas. (3) Kop Naskah Dinas kecamatan memuat sebutan “Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar”, nama kecamatan, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, email, dan kode pos dengan menggunakan Lambang Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berwarna yang ditempatkan pada bagian paling atas posisi tengah kertas. (4) Kop Naskah Dinas kelurahan memuat sebutan “Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar”, nama kecamatan, kelurahan, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, email, dan kode pos dengan menggunakan Lambang

Daerah

Kabupaten

Kepulauan

Selayar

berwarna

yang

ditempatkan pada bagian paling atas posisi tengah kertas. (5) Kop

Naskah

Dinas

desa

memuat

sebutan

“Pemerintah

Kabupaten

Kepulauan Selayar”, nama kecamatan, desa, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, email, dan kode pos dengan menggunakan Lambang Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berwarna yang ditempatkan pada bagian paling atas posisi tengah kertas.

16

Pasal 37 (1) Bentuk, ukuran, dan isi kop Naskah Dinas jabatan dan kop Naskah Dinas perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (2) Kop Naskah Dinas untuk keperluan tertentu ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penggunaan Pasal 38 (1) Kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati. (2) Kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala SKPD Kabupaten Kepulauan Selayar atau pejabat lain yang ditunjuk. (3) Kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh camat atau pejabat lain yang ditunjuk. (4) Kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh lurah atau pejabat lain yang ditunjuk. (5) Kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB VII SAMPUL NASKAH DINAS Bagian Kesatu Jenis Pasal 39 17

Jenis sampul Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri atas : a. sampul naskah dinas jabatan; dan b. sampul naskah dinas perangkat daerah.

Bagian Kedua Bentuk, Ukuran, dan Isi Kop Sampul Pasal 40 (1) Sampul Naskah Dinas jabatan dan sampul Naskah Dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berbentuk empat persegi panjang dan berwarna putih untuk sampul Naskah Dinas jabatan dan berwarna coklat untuk sampul Naskah Dinas perangkat daerah serta menggunakan kertas berjenis cassing. (2) Sampul Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berukuran sebagai berikut:

JENIS SAMPUL

UKURAN PANJANG

LEBAR

Kantong

41 cm

30 cm

Folio / Map

35 cm

25 cm

½ Folio

28 cm

18 cm

¼ Folio

28 cm

14 cm

Pasal 41 (1) Kop sampul Naskah Dinas jabatan memuat sebutan “BUPATI KEPULAUAN SELAYAR” dengan menggunakan lambang negara berwarna kuning emas, mencantumkan alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, email, dan kode pos, yang ditempatkan pada bagian tengah atas. (2) Kop sampul Naskah Dinas perangkat daerah memuat sebutan “Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar”, nama SKPD, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, email, dan kode pos yang ditempatkan di bagian tengah atas dengan menggunakan Lambang Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berwarna yang ditempatkan pada bagian paling atas posisi tengah kertas. (3) Kop sampul Naskah Dinas kecamatan memuat sebutan “Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar”, nama kecamatan, alamat, nomor telepon, 18

nomor faksimile, website, email, dan kode pos yang ditempatkan di bagian tengah atas dengan menggunakan Lambang Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berwarna yang ditempatkan pada bagian paling atas posisi tengah kertas. (4) Kop sampul Naskah Dinas kelurahan memuat sebutan “Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar”, nama kecamatan, kelurahan, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, email, dan kode pos yang ditempatkan di bagian tengah atas dengan menggunakan Lambang Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berwarna yang ditempatkan pada bagian paling atas posisi tengah kertas.

(5) Kop sampul Naskah Dinas desa memuat sebutan “Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar”, nama kecamatan, desa, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, email, dan kode pos dengan menggunakan Lambang Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berwarna dan ditempatkan pada bagian paling atas posisi tengah kertas.

Pasal 42 Bentuk, ukuran dan isi kop sampul Naskah Dinas jabatan dan sampul naskah dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Penggunaan Pasal 43 (1) Sampul Naskah Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), diisi dengan naskah dinas yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati. (2) Sampul Naskah Dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), diisi dengan naskah dinas yang ditandatangani oleh Pejabat SKPD.

19

(3) Sampul Naskah Dinas kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3), diisi dengan naskah dinas yang ditandatangani oleh Pejabat di Kecamatan. (4) Sampul Naskah Dinas kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4), diisi dengan naskah dinas yang ditandatangani oleh Pejabat di Kelurahan. (5) Sampul Naskah Dinas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5), diisi dengan naskah dinas yang ditandatangani oleh Pejabat di Desa.

BAB VIII PAPAN NAMA Bagian Kesatu Jenis Pasal 44 Jenis papan nama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri atas : a. papan nama kantor bupati; dan b. papan nama perangkat daerah.

Bagian Kedua Bentuk, Ukuran, dan Isi Pasal 45 Papan nama di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Kepulauan Selayar

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 1 (satu) berbanding 2 (dua), berwarna dasar putih dengan tulisan huruf balok berwarna hitam.

Pasal 46

20

(1) Papan nama Kantor Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a berisi tulisan “KANTOR BUPATI KEPULAUAN SELAYAR”, alamat, nomor telepon, dan kode pos. (2) Papan nama perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b berisi tulisan “PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR”, nama SKPD, alamat, nomor telepon, dan kode pos. (3) Papan

nama

kecamatan

memuat

tulisan

“Pemerintah

Kabupaten

Kepulauan Selayar”, nama kecamatan, alamat, nomor telepon, dan kode pos. (4) Papan nama kelurahan memuat tulisan “Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar”, nama kecamatan, nama kelurahan, alamat, nomor telepon, dan kode pos. (5) Papan

nama

kantor

desa

memuat

tulisan

“Pemerintah

Kabupaten

Kepulauan Selayar”, nama kecamatan, nama desa, alamat, nomor telepon, dan kode pos.

Pasal 47 Bentuk, ukuran, dan isi papan nama SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 48 Bentuk ukuran dan isi papan nama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang karena untuk kepentingan arsitektur dan lingkungan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penggunaan Pasal 49 Papan nama kantor dan perangkat daerah ditempatkan pada tempat yang strategis, mudah dilihat dan serasi dengan letak dan bentuk gedungnya.

Pasal 50

21

Bagi beberapa kantor dan SKPD yang berada di bawah satu atap atau satu komplek, dibuat dalam satu papan nama yang bertuliskan semua nama SKPD.

BAB IX PERUBAHAN DAN PENCABUTAN Pasal 51 (1) Perubahan dan pencabutan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan dengan bentuk dan susunan naskah dinas yang sejenis. (2) Pejabat yang menandatangani Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang menetapkan, mengeluarkan, atau pejabat diatasnya.

BAB X KETENTUAN LAIN–LAIN Pasal 52 Naskah Dinas yang karena sifat kekhususannya tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur tersendiri sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 53 Naskah Dinas produk DPRD dapat menyesuaikan dengan hal-hal yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 54 Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Selayar Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Selayar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

22

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng pada tanggal 30 April 2012 BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

SYAHRIR WAHAB

Diundangkan di Benteng pada tanggal 30 April 2012 SEKRETARIS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ZAINUDDIN

BERITA

DAERAH

KABUPATEN

KEPULAUAN

SELAYAR

TAHUN

2012

NOMOR 8

23

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

DAERAH

KABUPATEN

KEPULAUAN SELAYAR

JENIS DAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS

I.

JENIS NASKAH DINAS A. Naskah Dinas yang dirumuskan dalam susunan dan bentuk produkproduk hukum terdiri atas : 1. Peraturan Daerah; 2. Peraturan Bupati; 3. Peraturan Bersama Bupati; dan 4. Keputusan Bupati. B. Naskah Dinas yang dirumuskan dalam susunan dan bentuk surat terdiri atas : 1. Instruksi; 2. Surat Edaran; 3. Surat Biasa; 4. Surat Keterangan; 5. Surat Perintah; 6. Surat Izin; 7. Perjanjian Kerja Sama; 8. Surat Perjanjian; 9. Surat Perintah Tugas; 10. Surat Perintah Perjalanan Dinas; 11. Surat Kuasa; 12. Surat Undangan; 13. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas; 14. Surat Panggilan; 15. Nota Dinas; 16. Nota Pesanan; 24

17. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas; 18. Lembar Disposisi; 19. Telaahan Staf; 20. Pengumuman; 21. Laporan; 22. Rekomendasi; 23. Surat Pengantar; 24. Telegram; 25. Berita Daerah; 26. Berita Acara; 27. Notulen; 28. Memo; 29. Daftar Hadir; 30. Piagam/Sertifikat; 31. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP); 32. Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MOU); dan 33. Surat Perintah Kerja (SPK). C. SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri atas : 1. Sekretariat Daerah; 2. Sekretariat DPRD; 3. Dinas Daerah; 4. Lembaga Teknis Daerah; 5. Satuan Polisi Pamong Praja; 6. Kecamatan; 7. Kelurahan; dan 8. Lembaga Lain.

II. KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS A. Penandatanganan 1. Bupati a. Bupati menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk produk hukum dan dalam bentuk surat yang materinya memuat kebijakan dan/atau pelaksanaan dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. 25

Naskah Dinas dimaksud terdiri atas: a)

Peraturan Daerah;

b)

Peraturan Bupati;

c)

Peraturan Bersama Bupati;

d)

Keputusan Bupati;

e)

Perjanjian Kerja Sama;

f)

Instruksi Bupati;

g)

Surat Edaran;

h)

Surat Biasa;

i)

Surat Keterangan;

j)

Pengumuman;

k)

Surat Perintah;

l)

Surat Izin;

m)

Surat Perjanjian;

n)

Surat Perintah Tugas

o)

Surat Kuasa;

p)

Surat Undangan;

q)

Surat Panggilan;

r)

Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;

s)

Nota Dinas;

t)

Telegram;

u)

Laporan;

v)

Rekomendasi;

w)

Berita Daerah;

x)

Berita Acara;

y)

Memo;

z)

Lembar Disposisi;

aa) Piagam/Sertifikat; bb) Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP); dan cc)

Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MOU).

b. Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditujukan kepada Pejabat Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Organisasi Kemasyarakatan, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan;

26

c. Apabila Bupati berhalangan, penandatanganan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dilakukan oleh Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Bupati dapat mendelegasikan penandatanganan Naskah Dinas tertentu kepada Pejabat yang ditunjuk secara tertulis, kecuali Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

2. Wakil Bupati a. Wakil Bupati menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebagai petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati serta dalam bentuk dan susunan surat sepanjang materinya sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya. Naskah dinas dimaksud terdiri atas: 1) Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Wakil Bupati dalam bentuk dan susunan surat : a) Surat Biasa; b) Surat Keterangan; c) Surat Perintah; d) Surat Izin; e) Surat Perintah Tugas; f)

Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;

g) Surat Perintah Perjalanan Dinas; h) Surat Undangan; i)

Nota Dinas;

j)

Lembar Disposisi;

k) Telaahan Staf; l)

Surat Panggilan;

m) Laporan; n) Rekomendasi; o) Memo;

27

2) Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Wakil Bupati atas nama Bupati : a) dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Bupati; b) dalam bentuk dan susunan surat berupa : i. Surat Edaran; ii. Surat Biasa; iii. Surat Keterangan; iv. Surat Perintah; v. Surat Izin; vi. Surat Perintah Tugas; vii. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas; viii. Nota Dinas; ix. Lembar Disposisi; x. Pengumuman; xi. Telegram; xii. Berita Acara; xiii. Piagam; dan xiv. Sertifikat. b. Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditujukan kepada Pejabat di lingkungan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Organisasi Kemasyarakatan, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

3. Sekretaris Kabupaten a. Sekretaris

Kabupaten

atas

nama

Bupati

menandatangani

Naskah Dinas : 1) dalam

bentuk

dan

susunan

produk

hukum

berupa

Keputusan Bupati; 2) dalam bentuk dan susunan surat berupa : a) Surat Edaran; b) Surat Biasa; c) Surat Keterangan; d) Surat Perintah; e) Surat Izin; 28

f)

Surat Perjanjian;

g) Surat Perintah Tugas; h) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas; i)

Surat Undangan;

j)

Surat Panggilan;

k) Nota Dinas; l)

Pengumuman;

m) Telegram; n) Berita Acara; o) Piagam; dan p) Sertifikat. b. Sekretaris

Kabupaten

berdasarkan

wewenang

jabatannya

menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat dalam rangka koordinasi teknis administrasi untuk kelancaran

pelaksanaan

tugas

di

Lingkungan

Pemerintah

Kabupaten yang terdiri atas : 1) Surat Biasa; 2) Surat Keterangan; 3) Surat Perintah; 4) Surat Izin; 5) Surat Perjanjian; 6) Surat Perintah Tugas; 7) Surat Perintah Perjalanan Dinas; 8) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas; 9) Surat Kuasa; 10) Surat Undangan; 11) Surat Panggilan; 12) Nota Dinas: 13) Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas; 14) Lembar Disposisi; 15) Telaahan Staf; 16) Pengumuman; 17) Laporan; 18) Rekomendasi; 19) Surat Pengantar; 29

20) Lembaran Daerah; 21) Berita Daerah; 22) Berita Acara; 23) Notulen; 24) Memo; 25) Daftar Hadir; 26) Sertifikat; dan 27) Surat Perintah Kerja. c. Sekretaris

Kabupaten

menandatangani

Naskah

Dinas

sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, ditujukan kepada Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu.

4. Asisten a. Asisten

atas

nama

Sekretaris

Kabupaten

menandatangani

Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat yang materinya memuat

petunjuk

mendukung

pelaksanaan

kelancaran

tugas

teknis

operasional

masing-masing

SKPD

yang yang

ditujukan kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten. Naskah Dinas dimaksud terdiri atas : 1) Surat Biasa; 2) Surat Keterangan; 3) Surat Perintah; 4) Surat Perintah Tugas; 5) Surat Perintah Perjalanan Dinas; 6) Surat Undangan; 7) Surat Panggilan; 8) Nota Dinas; 9) Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas; 10) Laporan; 11) Surat Pengantar; dan 12) Daftar Hadir. b. Asisten berdasarkan wewenangnya menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang materinya merupakan data atau informasi sebagai pelaksanaan teknis 30

operasional dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas yang ditujukan kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten . Naskah Dinas dimaksud terdiri atas : 1) Nota Dinas; 2) Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas; 3) Lembar Disposisi; 4) Telaahan Staf; 5) Laporan; 6) Surat Pengantar; 7) Notulen; dan 8) Memo.

5. Staf Ahli Bupati Staf Ahli Bupati atas wewenang jabatannya menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat yang terdiri atas: a. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas; b. Telaahan Staf; dan c. Laporan.

6. Kepala SKPD a. Kepala SKPD atas nama Bupati menandatangani Naskah Dinas yang meliputi : 1) dalam

bentuk

dan

susunan

produk

hukum

berupa

Keputusan Bupati; 2) dalam bentuk dan susunan surat terdiri atas : a) Surat Edaran (bersifat internal SKPD masing-masing); b) Surat Biasa; c) Surat Keterangan; d) Surat Perintah; e) Surat Undangan; dan f)

Sertifikat.

31

b. Kepala

SKPD

berdasarkan

wewenang

jabatannya

menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat yang materinya memuat petunjuk pelaksanaan teknis masing-masing SKPD yang terdiri atas : 1) Surat Biasa; 2) Surat Keterangan; 3) Surat Perintah; 4) Surat Izin; 5) Surat Perjanjian; 6) Surat Perintah Tugas; 7) Surat Perintah Perjalanan Dinas; 8) Surat Kuasa; 9) Surat Undangan; 10) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas; 11) Surat Panggilan; 12) Nota Dinas; 13) Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas; 14) Lembar Disposisi; 15) Telaahan Staf; 16) Pengumuman; 17) Laporan; 18) Rekomendasi; 19) Berita Acara; 20) Memo; 21) Daftar Hadir; dan 22) Sertifikat. c. Kepala Badan yang membidangi Pendidikan dan Pelatihan selaku Kepala SKPD atas nama Bupati menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat yang terdiri atas : 1) Surat Biasa; 2) Surat Undangan; 3) Pengumuman; 4) Laporan; 5) Telegram; 6) Piagam; 32

7) Sertifikat; dan 8) STTPP. d. Kepala SKPD menandatangani Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, ditujukan kepada Pejabat Intern SKPD bersangkutan, Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten, dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu. e. Apabila Kepala SKPD berhalangan, Pejabat pada setiap SKPD berdasarkan pemberian wewenang menandatangani Naskah Dinas atas nama Kepala SKPD yang bersangkutan.

7. Sekretaris DPRD Kabupaten a. Sekretaris DPRD Kabupaten atas nama Bupati menandatangani Naskah Dinas, meliputi : 1) dalam

bentuk

dan

susunan

produk

hukum

berupa

Keputusan Bupati; 2) dalam bentuk dan susunan surat terdiri atas: a) Surat Biasa; b) Surat Keterangan; dan c) Surat Perintah. b. Sekretaris

DPRD

Kabupaten

atas

wewenang

jabatannya

menandatangani Naskah Dinas berdasarkan wewenang yang telah ditentukan dan digariskan oleh pimpinan yang bersifat biasa serta tidak mengandung konsekuensi tanggung jawab yang lebih luas yang ditujukan kepada eselon yang setingkat atau di bawahnya. Naskah dinas dimaksud terdiri atas: 1) Surat Biasa; 2) Surat Keterangan; 3) Surat Perintah; 4) Surat Izin; 5) Surat Perjanjian; 6) Surat Perintah Tugas; 7) Surat Perintah Perjalanan Dinas; 8) Surat Kuasa; 33

9) Surat Undangan; 10) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas; 11) Surat Panggilan; 12) Nota Dinas; 13) Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas; 14) Lembar Disposisi; 15) Telaahan Staf; 16) Pengumuman; 17) Laporan; 18) Rekomendasi; 19) Berita Acara; 20) Memo; dan 21) Daftar Hadir.

8. Kepala UPT Dinas/Badan. a. Kepala UPT Dinas/Badan atas nama Kepala Dinas/Badan menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat yang terdiri atas: 1) Surat Biasa; 2) Surat Keterangan; 3) Surat Perintah; 4) Nota Dinas; dan 5) Daftar Hadir. b. Kepala

UPT

Dinas/Badan

atas

wewenang

jabatannya

menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat yang terdiri atas: 1) Surat Biasa; 2) Surat Perintah; 3) Surat Perjanjian; 4) Surat Perintah Tugas; 5) Surat Perintah Perjalanan Dinas; 6) Surat Kuasa; 7) Surat Undangan; 8) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas; 9) Surat Panggilan; 34

10) Nota Dinas; 11) Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas; 12) Lembar Disposisi; 13) Telaahan Staf; 14) Pengumuman; 15) Laporan; 16) Rekomendasi; 17) Berita Acara; 18) Memo; dan 19) Daftar Hadir.

9. Sekretaris a. Sekretaris atas nama Kepala SKPD menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat yang terdiri atas : 1) Surat Biasa; 2) Surat Keterangan; 3) Surat Perintah; 4) Nota Dinas; dan 5) Daftar Hadir. b. Sekretaris atas wewenang jabatannya menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat yang terdiri atas : 1) Surat Biasa; 2) Surat Keterangan; 3) Surat Perintah; 4) Surat Kuasa; 5) Surat Undangan; 6) Nota Dinas; 7) Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas; 8) Lembar Disposisi; 9) Telaahan Staf; 10) Laporan; 11) Memo; dan 12) Daftar Hadir.

35

10. Camat a. Camat atas nama Bupati menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat yang terdiri atas : 1) Surat Biasa; 2) Surat Keterangan; 3) Surat Perintah; dan 4) Surat Undangan. b. Camat atas wewenang jabatannya menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat yang terdiri atas : 1) Surat Biasa; 2) Surat Keterangan; 3) Surat Perintah; 4) Surat Izin; 5) Surat Perjanjian; 6) Surat Perintah Tugas; 7) Surat Perintah Perjalanan Dinas; 8) Surat Kuasa; 9) Surat Undangan; 10) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas; 11) Surat Panggilan; 12) Nota Dinas; 13) Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas; 14) Lembar Disposisi; 15) Telaahan Staf; 16) Pengumuman; 17) Laporan; 18) Rekomendasi; 19) Berita Acara; 20) Memo; dan 21) Daftar Hadir.

36

11. Kepala Bagian/Kepala Bidang a. Kepala Bagian/Kepala Bidang atas nama atasan langsungnya menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat

yang

ditujukan

kepada

unit

kerja

intern

yang

bersangkutan. Naskah Dinas dimaksud terdiri atas : 1) Surat Biasa; 2) Surat Keterangan; 3) Surat Perintah; 4) Nota Dinas; dan 5) Daftar Hadir. b. Kepala

Bagian/Kepala

Bidang

atas

wewenang

jabatannya

menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat

yang

ditujukan

kepada

unit

kerja

intern

yang

bersangkutan. Naskah dinas dimaksud terdiri atas: 1) Surat Perintah; 2) Nota Dinas; 3) Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas; 4) Lembar Disposisi; 5) Telaahan Staf; 6) Laporan; dan 7) Daftar Hadir.

12. Lurah a. Lurah atas nama Camat menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat yang terdiri atas : 1) Surat Biasa; 2) Surat Keterangan; 3) Surat Perintah; dan 4) Surat Undangan. b. Lurah atas wewenang jabatannya menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat yang terdiri atas : 1) Surat Biasa; 2) Surat Keterangan; 37

3) Surat Perintah; 4) Surat Izin; 5) Surat Perjanjian; 6) Surat Perintah Tugas; 7) Surat Perintah Perjalanan Dinas; 8) Surat Kuasa; 9) Surat Undangan; 10) Surat Keterangan Melaksanakan Tugas; 11) Surat Panggilan; 12) Nota Dinas; 13) Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas; 14) Lembar Disposisi; 15) Telaahan Staf; 16) Pengumuman; 17) Laporan; 18) Rekomendasi; 19) Berita Acara; 20) Memo; dan 21) Daftar Hadir.

13. Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi a. Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi atas nama atasan langsungnya menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat yang terdiri atas : 1) Surat Perintah; 2) Nota Dinas; dan 3) Daftar Hadir. b. Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi atas wewenang jabatannya menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat yang terdiri atas : 1) Nota Dinas; 2) Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas; 3) Telaahan Staf; dan 4) Laporan.

38

III. PEMBUBUHAN PARAF A. Pembubuhan Paraf secara Hierarkis 1. Naskah Dinas sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang harus diparaf terlebih dahulu oleh maksimal tiga orang pejabat secara hierarkis untuk ikut bertanggung jawab terhadap substansi, redaksi, dan penulisan Naskah Dinas tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, penempatan paraf tersebut pada lembar terakhir Naskah Dinas sesuai arah jarum jam dimulai dari sebelah kiri nama pejabat yang akan menandatangani. 2. Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh Sekretaris Daerah untuk ditandatangani

oleh

Bupati

atau

Wakil

Bupati

diparaf

oleh

Sekretaris Kabupaten di belakang nama jabatan penandatangan. 3. Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan menandatangani Naskah Dinas tersebut tidak memerlukan paraf. 4. Paraf pejabat dibubuhkan pada lembar terakhir Naskah Dinas, kecuali untuk Surat Perintah Perjalanan Dinas, paraf dibubuhkan pada lembar pertama. 5. Untuk keamanan isi Naskah Dinas yang jumlahnya lebih dari satu halaman, sebelum Naskah Dinas tersebut ditandatangani oleh pejabat yang berwenang maka harus dibubuhkan paraf pejabat pengolah pada sudut kanan bawah setiap halaman. 6. Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum atau surat yang lebih dari satu lembar, setiap lembarnya diparaf pada pojok kiri kertas bagian bawah. 7. Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat yang mempunyai lampiran, pada lembar lampiran dipojok sebelah kanan atas ditulis lampiran : surat, nomor, dan tanggal serta pada bagian akhir sebelah kanan bawah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

B. Pembubuhan Paraf Koordinasi 1. Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang materinya

menyangkut

kepentingan

unit

lain,

sebelum

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang harus diparaf terlebih

39

dahulu oleh unit pengolah, unit lain yang terkait dan bagian hukum pada setiap lembar naskah. 2. Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat yang materinya menyangkut kepentingan unit lain, sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang harus diparaf terlebih dahulu oleh unit pengolah, unit lain yang terkait pada lembar terakhir naskah.

C. Letak Pembubuhan Paraf 1. Paraf Hierarkis. a. Di Lingkungan Sekretariat Daerah

(b) BUPATI KEPULAUAN SELAYAR, (a) (a) Sekkab (b) Asisten (c) Kepala Bagian

(c) NAMA JELAS

(b) SEKRETARIS KABUPATEN, (a) (a) Asisten (b) Kepala Bagian (c) Kepala Sub Bagian

(c) NAMA JELAS Pangkat NIP.

(a) ASISTEN ……………………, (a) Kepala Bagian (b) Kepala Sub Bagian (b) NAMA JELAS Pangkat NIP.

40

a. Di Lingkungan SKPD

(b) BUPATI KEPULAUAN SELAYAR, (a) (a) Sekkab (b) Asisten (c) Kepala SKPD (c) NAMA JELAS

(b) SEKRETARIS KABUPATEN, (a) (a) Asisten (b) Kepala SKPD (c) Kepala Bidang/Sekretaris (c) NAMA JELAS Pangkat NIP.

(b) KEPALA .........………, (a) (a) Sekretaris (b) Kepala Bidang (c) Kepala Subbag/Seksi/Subbid (c) NAMA JELAS Pangkat NIP.

41

b. Di Lingkungan Sekretariat DPRD

(b) BUPATI KEPULAUAN SELAYAR, (a) (a) Sekkab (b) Asisten (c) Sekwan (c) NAMA JELAS

(b) SEKRETARIS KABUPATEN, (a) (a) Asisten (b) Sekwan (c) Kepala Bagian (c)

NAMA JELAS Pangkat NIP.

(a) SEKRETARIS DPRD, (a) Kepala Bagian (b) Kepala Sub Bagian

(b) NAMA JELAS Pangkat NIP.

42

2. Apabila pejabat yang membubuhi paraf hanya 2 (dua) orang maka letak paraf sebagai berikut :

(a) KEPALA ...................., (a) Sekretaris/Kabid (b) Kasubbag/Kasi/Kasubbid

(b) NAMA JELAS Pangkat NIP.

3. Apabila pejabat yang membubuhi paraf hanya 1 orang maka letak paraf sebagai berikut :

KEPALA ...................., (a) Letak Paraf

(a)


4. Paraf Koordinasi


Paraf Koordinasi SKPD/Unit Kerja

Paraf/Tgl. NAMA JELAS

1. .................. 2. .................. 3. .................. 43

IV. PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN, DAN PENJABAT.

Dalam hal Bupati memberikan wewenang penandatanganan kepada pejabat bawahannya, maka penggunaan a.n. dan u.b. serta Plt., Plh, dan Pj. sebagai berikut: A. Atas Nama a. atas nama disingkat a.n. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat setingkat dibawahnya.

Pertanggungjawaban

materi

surat

tersebut

tetap

berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima pelimpahan wewenang mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang melimpahkan wewenang. b. “a.n.” digunakan satu tingkat di bawah penandatangan. B. Untuk Beliau 1. untuk beliau disingkat u.b. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat dua tingkat dibawahnya.

Pertanggungjawaban

materi

surat

tersebut

tetap

berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima pelimpahan wewenang mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang melimpahkan wewenang. 2. “u.b.” digunakan dua tingkat di bawah penandatangan. Pelimpahan wewenang dua tingkat ke bawah akan diatur oleh pemberi wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. C. Pelaksana Tugas 1. Pelaksana Tugas disingkat Plt. merupakan pejabat sementara pada jabatan

tertentu

yang

mendapat

pelimpahan

wewenang

penandatanganan Naskah Dinas karena pejabat definitif belum dilantik. 2. Plt. diangkat dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala SKPD dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun. 3. Plt. bertanggung jawab atas Naskah Dinas yang dilakukannya.

44

D. Pelaksana Tugas Harian 1. Pelaksana

Tugas

Harian

disingkat

Plh.

merupakan

pejabat

sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan Naskah Dinas karena pejabat definitif berhalangan sementara. 2. Plh. diangkat dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala SKPD dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan. 3. Plh. mempertanggungjawabkan pelaksanaan atas Naskah Dinas yang dilakukannya kepada pejabat definitif. E. Penjabat 1. Penjabat disingkat Pj. merupakan pejabat sementara untuk jabatan Bupati dan Kepala Desa. 2. Pj. melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.

V. CONTOH PENANDATANGANAN DAN PENGGUNAAN a.n., u.b., Plt., Plh., dan Pj. A. Di Lingkungan Sekretariat Daerah 1. Penandatanganan Naskah Dinas

a. oleh Bupati

: BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

NAMA JELAS

b. oleh Wakil Bupati

:

(kewenangan belum didelegasikan)

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR WAKIL,

NAMA JELAS 45

(kewenangan sudah didelegasikan)

WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

NAMA JELAS

2. Penggunaan “a.n.”

a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR SEKRETARIS KABUPATEN,


3. Penggunaan “u.b.”

a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR SEKRETARIS KABUPATEN u.b. ASISTEN ………….……,


46

B. Di Lingkungan SKPD 1. Penandatanganan Naskah Dinas oleh Kepala SKPD

KEPALA ................……...,


2. Penggunaan “a.n.”

a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR KEPALA ..........….………..,


3. Penggunaan “u.b.”

a.n. KEPALA ..............……… SEKRETARIS/KABID/KABAG ……, u.b. KEPALA SEKSI/SUB BAGIAN ……,


47

C. Penggunaan “Plt.”

Plt. KEPALA ............………….,


D. Penggunaan “Plh.”

Plh. KEPALA .......………….,


E. Penggunaan “Pj.”

Pj.


NAMA JELAS

VI. PENGERTIAN

DAN

TATA

CARA

PERUBAHAN,

PENCABUTAN,

PEMBATALAN, DAN RALAT A. Pengertian a. Yang dimaksud dengan perubahan adalah mengubah sebagian dari suatu Naskah Dinas. b. Yang dimaksud dengan pencabutan adalah suatu pernyataan tidak berlaku lagi suatu Naskah Dinas terhitung mulai saat ditetapkan dalam pencabutan tersebut.

48

c. Yang dimaksud dengan pembatalan adalah suatu pernyataan yang menyatakan bahwa suatu Naskah Dinas harus dianggap tidak pernah dikeluarkan. d. Yang dimaksud dengan ralat adalah merubah kekeliruan kecil, misalnya salah ketik.

B. Tata Cara 1. Naskah Dinas yang bersifat mengatur apabila diubah, dicabut atau dibatalkan harus dengan naskah dinas yang sama jenisnya atau setingkat lebih tinggi. 2. Pejabat yang berhak menentukan perubahan, pencabutan, dan pembatalan adalah pejabat yang menandatangani Naskah Dinas tersebut atau oleh pejabat yang lebih tinggi kedudukannya. 3. Ralat dikeluarkan oleh pejabat yang menandatangani Naskah Dinas atau dapat oleh pejabat setingkat lebih rendah.

VII. TATA CARA PENGETIKAN NASKAH DINAS A. Ketentuan Umum Pengetikan

Naskah

Dinas

dilakukan

dengan

memperhatikan

penggunaan ukuran kertas, ruang tepi, alinea, penomoran, pemberian nomor halaman dan kata penyambung.

B. Tata Cara Pengetikan Pengetikan Naskah Dinas terutama yang disusun dalam bentuk surat, diketik di atas kertas ukuran folio. Bidang luas kertas yang digunakan untuk pengetikan Naskah Dinas harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut: a. Ruang tepi sebelah atas 3 kait di bawah garis Kop Naskah Dinas; b. Ruang tepi sebelah bawah 5 kait dari tepi kertas sebelah bawah; c. Ruang tepi sebelah kiri 7 sampai 20 ketuk dari tepi kertas sebelah kiri; dan d. Ruang tepi sebelah kanan 7 ketuk dari tepi kertas sebelah kanan.

49

VIII. SUSUNAN DAN BENTUK NASKAH DINAS A. PERATURAN DAERAH 1. Pengertian Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dengan persetujuan bersama Bupati. 2. Susunan Peraturan Daerah terdiri atas : a. Judul; b. Pembukaan; c. Batang Tubuh; d. Penutup; e. Penjelasan (jika diperlukan); dan f.

Lampiran (jika diperlukan).

Ad.a. Judul Peraturan Daerah terdiri atas : 1) Tulisan “PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR”; 2) Tulisan NOMOR dan TAHUN; 3) Nama Peraturan Daerah, yang ditulis TENTANG ......

Ad.b. Pembukaan Peraturan Daerah terdiri atas : 1) Frasa ”DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”; 2) Tulisan ”BUPATI KEPULAUAN SELAYAR”, yang diletakkan di tengah marjin dan diakhiri dengan tanda baca koma; 3) Konsiderans : Diawali dengan kata Menimbang, memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran (filosofis, sosiologis, dan yuridis)

yang

menjadi

pertimbangan

dan

alasan

pembentukan Peraturan Daerah, diawali dengan huruf abjad, dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

50

4) Dasar Hukum Diawali

dengan

kewenangan Peraturan

kata

Mengingat,

pembentukan

Peraturan

Perundang-undangan

pembentukan

Peraturan

memuat

yang

Daerah,

tiap

dasar

Daerah

dan

memerintahkan dasar

hukum

diawali dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma. 5) Frasa

”Dengan

Persetujuan

Bersama

DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR dan BUPATI KEPULAUAN SELAYAR”; 6) Diktum : Terdiri atas : a) Memutuskan Kata Memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah marjin. b) Menetapkan Kata

Menetapkan

dicantumkan

sesudah

kata

Memutuskan yang disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang

dan

Mengingat.

Huruf

awal

kata

Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua. c) Jenis dan Nama Peraturan Perundang-undangan Jenis

dan

nama

yang

tercantum

dalam

judul

Peraturan Daerah dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.

Ad.c. Batang Tubuh Peraturan Daerah terdiri atas : Pada

umumnya

materi

muatan

dalam

batang

tubuh

dikelompokkan ke dalam : 1) ketentuan umum; 2) materi pokok yang diatur; 51

3) ketentuan pidana (jika diperlukan); 4) ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan 5) ketentuan penutup.

Ad.d. Penutup Peraturan Daerah terdiri atas : Penutup merupakan bagian akhir Peraturan Daerah yang memuat : 1) rumusan

perintah

pengundangan

dan

penempatan

Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar; 2) penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Daerah; 3) pengundangan atau penetapan Peraturan Daerah; dan 4) akhir bagian penutup yang terdiri atas : a) Bagian akhir sebelah kanan Peraturan Daerah 1)) nama tempat ditetapkan; 2)) tanggal, bulan, dan tahun ditetapkan; 3)) nama Jabatan Pejabat yang menandatangani; 4)) tanda tangan Pejabat; 5)) nama jelas Pejabat (tanpa gelar dan pangkat); dan 6)) stempel jabatan. b) Di bawah sebelah kiri berturut-turut ditulis: 1)) nama tempat diundangkan; 2)) tanggal, bulan, dan tahun diundangkan; 3)) nama Jabatan Pejabat yang menandatangani; 4)) tanda tangan Pejabat; 5)) nama jelas Pejabat (tanpa gelar dan pangkat); 6)) stempel jabatan; dan 7)) Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun ..... Nomor ..... . c) Untuk salinan ditulis : 1)) disalin sesuai dengan aslinya; 2)) Sekretaris

Kabupaten

atau

a.n.

Sekretaris

Kabupaten; dan 3)) Nama Pejabat, Pangkat, dan NIP. 52

Ad.e. Penjelasan Peraturan Daerah terdiri atas : Penjelasan

berfungsi

sebagai

tafsir

resmi

pembentuk

Peraturan Daerah atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.

Ad.f. Lampiran Peraturan Daerah terdiri atas : Dalam hal Peraturan Daerah memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

3. Bentuk Naskah Dinas Peraturan Daerah, sebagaimana tertera pada halaman berikut :

53


PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR

TAHUN

TENTANG MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM



Menimbang : a. bahwa mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm; b. bahwa mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm; c. dan seterusnya;

Mengingat

: 1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm; 2. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm; 3. dan seterusnya;

54

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

dan BUPATI KEPULAUAN SELAYAR MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMM.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1.

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

2.


3.

dst.

BAB II MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM Bagian Kesatu Mmmmmmmmmmmmmmmmm Paragraf I Mmmmmmmmmmmm Pasal 2 (1)

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

(2)


BAB III MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM Pasal … Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm : a.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm; dan/atau

b.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. 55

BAB …… MMMMMMMMMMMMMMMMMMM Pasal …… Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di .................. pada tanggal ................... BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

NAMA JELAS

Diundangkan di ............. pada tanggal ................. SEKRETARIS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

NAMA JELAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ....... NOMOR ........

56

B. PERATURAN BUPATI 1. Pengertian Peraturan Bupati adalah Naskah Dinas yang berbentuk produk hukum daerah yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan sifatnya mengatur. 2. Ciri-ciri Materi yang diatur bersifat pengaturan yang dituangkan dalam babbab dan pasal-pasal dengan menggunakan angka bulat dan ditandatangani oleh Bupati. 3. Susunan Peraturan Bupati terdiri atas : a. Judul; b. Pembukaan; c. Batang Tubuh; d. Penutup; dan e. Lampiran (jika diperlukan).

Ad.a. Judul Peraturan Bupati terdiri atas : 1) Tulisan “PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR”; 2) Tulisan NOMOR dan TAHUN; 3) Nama Peraturan Bupati, yang ditulis TENTANG ......

Ad.b. Pembukaan Peraturan Daerah terdiri atas : 1) Frasa ”DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”; 2) Tulisan ”BUPATI KEPULAUAN SELAYAR”, yang diletakkan di tengah marjin dan diakhiri dengan tanda baca koma; 3) Konsiderans : Diawali dengan kata Menimbang, memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran (filosofis, sosiologis, dan yuridis)

yang

menjadi

pertimbangan

dan

alasan

pembentukan Peraturan Bupati, diawali dengan huruf abjad, dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma. 57

4) Dasar Hukum Diawali

dengan


kata

Mengingat,

pembentukan

memuat

Peraturan

Perundang-undangan

yang

Bupati

dasar dan

memerintahkan

pembentukan Peraturan Bupati, tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma. 5) Diktum : Terdiri atas : a) Memutuskan Kata Memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah marjin. 2) Menetapkan Kata

Menetapkan

dicantumkan

sesudah

kata


dan

Mengingat.

Huruf

awal

kata

Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua. 3) Jenis dan Nama Peraturan Perundang-undangan Jenis

dan

Peraturan

nama Bupati

yang

tercantum

dicantumkan

lagi

dalam setelah

judul kata

Menetapkan tanpa frasa KEPULAUAN SELAYAR, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.

Ad.c. Batang Tubuh Peraturan Bupati terdiri atas : Pada

umumnya

materi

muatan

dalam

batang

tubuh

dikelompokkan ke dalam : 1) ketentuan umum; 2) materi pokok yang diatur; 3) ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan 4) ketentuan penutup.

58

Ad.d. Penutup Peraturan Bupati terdiri atas : Penutup merupakan bagian akhir Peraturan Bupati yang memuat : 1) rumusan Peraturan

perintah Bupati

pengundangan dalam

Berita

dan

penempatan

Daerah

Kabupaten

Kepulauan Selayar; 2) penandatanganan penetapan Peraturan Bupati; 3) pengundangan Peraturan Bupati; dan 4) akhir bagian penutup yang terdiri atas : a) Bagian akhir sebelah kanan Peraturan Bupati 1)) nama tempat ditetapkan; 2)) tanggal, bulan, dan tahun ditetapkan; 3)) nama Jabatan Pejabat yang menandatangani; 4)) tanda tangan Pejabat; 5)) nama jelas Pejabat (tanpa gelar dan pangkat); dan 6)) stempel jabatan. b) Di bawah sebelah kiri berturut-turut ditulis: 1)) nama tempat diundangkan; 2)) tanggal, bulan, dan tahun diundangkan; 3)) nama Jabatan Pejabat yang menandatangani; 4)) tanda tangan Pejabat; 5)) nama jelas Pejabat (tanpa gelar dan pangkat); 6)) stempel jabatan; dan 7)) Berita

Daerah

Kabupaten

Kepulauan

Selayar

Tahun ...... Nomor ...... . c) Untuk salinan ditulis : 1)) disalin sesuai dengan aslinya; 2)) Sekretaris

Kabupaten

atau

a.n.

Sekretaris

Kabupaten; dan 3)) Nama Pejabat, Pangkat, dan NIP.

Ad.e. Lampiran Peraturan Bupati terdiri atas : Dalam hal Peraturan Bupati memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran

59

dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

4. Penandatanganan a. Peraturan Bupati dibuat dan ditandatangani oleh Bupati, dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Jabatan dengan Lambang Negara warna kuning emas dan Stempel Jabatan. b. Keabsahan salinan Peraturan Bupati yang ditandatangani oleh Bupati dilakukan oleh Sekretaris Kabupaten atau Pejabat yang diberi wewenang.

5. Bentuk Naskah Dinas Peraturan Bupati, sebagaimana tertera pada halaman berikut :

60


PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR NOMOR ...... TAHUN ......

TENTANG

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM



Menimbang : a. bahwa mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm; b. bahwa mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm; c. dan seterusnya;

Mengingat

: 1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm; 2. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm; 3. dan seterusnya;

61

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMM.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1.


2.


3.

dst.



(2)




b.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

62

BAB …… MMMMMMMMMMMMMMMMMMM Pasal …… Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di ............... pada tanggal ................. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

NAMA JELAS

Diundangkan di .................. pada tanggal .................. SEKRETARIS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

NAMA JELAS

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ....... NOMOR ........

63

C. PERATURAN BERSAMA BUPATI 1. Pengertian Peraturan Bersama Bupati adalah Naskah Dinas yang berbentuk produk hukum, dibuat oleh dua atau lebih Kepala Daerah untuk mengatur suatu urusan yang menyangkut kepentingan bersama. 2. Ciri-ciri a. isinya bersifat mengatur; b. masa berlakunya lama; c. menggunakan nomor bulat; d. nama judul peraturan ditulis setelah kata “Menetapkan”; dan e. dirumuskan dalam pasal-pasal dan ayat-ayat. 3. Susunan Peraturan Bersama terdiri atas : a. Judul; b. Pembukaan; c. Batang Tubuh; d. Penutup; dan e. Lampiran (jika diperlukan).

Ad.a. Judul Peraturan Bersama terdiri atas : 1) Tulisan “PERATURAN BERSAMA BUPATI KEPULAUAN SELAYAR DAN .....................”; 2) Tulisan NOMOR dan TAHUN; 3) Nama Peraturan Bupati, yang ditulis TENTANG ......

Ad.b. Pembukaan Peraturan Bersama terdiri atas : 1) Frasa ”DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”; 2) Tulisan ”BUPATI KEPULAUAN SELAYAR DAN ............”, yang diletakkan di tengah marjin dan diakhiri dengan tanda baca koma; 3) Konsiderans : Diawali dengan kata Menimbang, memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran (filosofis, sosiologis, dan yuridis)

yang

menjadi

pertimbangan

dan

alasan

pembentukan Peraturan Bersama, diawali dengan huruf 64

abjad, dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma. 4) Dasar Hukum Diawali

dengan


kata

Mengingat,

pembentukan

memuat

Peraturan

Perundang-undangan

yang

Bersama

dasar dan

memerintahkan

pembentukan Peraturan Bersama, tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma. 5) Diktum : Terdiri atas : a) Memutuskan Kata Memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah marjin. b) Menetapkan Kata

Menetapkan

dicantumkan

sesudah

kata


dan

Mengingat.

Huruf

awal

kata

Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua. c) Jenis dan Nama Peraturan Perundang-undangan Jenis

dan

nama

yang

tercantum

dalam

judul

Peraturan Bersama dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa KEPULAUAN SELAYAR, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.

Ad.c. Batang Tubuh Peraturan Bersama terdiri atas : Pada

umumnya

materi

muatan

dalam

batang

tubuh

dikelompokkan ke dalam : 1) ketentuan umum; 2) materi pokok yang diatur; 65

3) ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan 4) ketentuan penutup.

Ad.d. Penutup Peraturan Bersama terdiri atas : Penutup merupakan bagian akhir Peraturan Bersama yang memuat : 1) rumusan

perintah

pengundangan

Peraturan Bersama dalam

dan

penempatan

Berita Daerah Kabupaten

Kepulauan Selayar; 2) penandatanganan penetapan Peraturan Bersama; 3) pengundangan Peraturan Bersama; dan 4) akhir bagian penutup yang terdiri atas : a) Bagian akhir sebelah atas Peraturan Bersama 1)) nama tempat ditetapkan; 2)) tanggal, bulan, dan tahun ditetapkan; 3)) nama Jabatan Pejabat yang menandatangani; 4)) tanda tangan Pejabat; 5)) nama jelas Pejabat (tanpa gelar dan pangkat); dan 6)) stempel jabatan. b) Bagian akhir sebelah bawah berturut-turut ditulis: 1)) nama tempat diundangkan; 2)) tanggal, bulan, dan tahun diundangkan; 3)) nama Jabatan Pejabat yang menandatangani; 4)) tanda tangan Pejabat; 5)) nama jelas Pejabat (tanpa gelar dan pangkat); 6)) stempel jabatan; dan 7)) Berita

Daerah

Kabupaten

.........

Tahun

.......

Nomor ...... . c) Untuk salinan ditulis : 1)) disalin sesuai dengan aslinya; 2)) Sekretaris

Kabupaten

atau

a.n.

Sekretaris

Kabupaten; dan 3)) Nama Pejabat, Pangkat, dan NIP.

66

Ad.e. Lampiran Peraturan Bersama terdiri atas : Dalam hal Peraturan Bersama memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama.

4. Penandatanganan Peraturan Bersama Bupati ditandatangani oleh masing-masing Kepala Daerah yang melakukan kerjasama, dibuat di atas kertas ukuran folio dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Jabatan dengan Lambang Negara berwarna kuning emas.

5. Bentuk Naskah Dinas Peraturan Bersama Bupati, sebagaimana tertera pada halaman berikut :

67


PERATURAN BERSAMA BUPATI KEPULAUAN SELAYAR DAN BUPATI/WALIKOTA ………………………..

NOMOR ...... TAHUN ...... NOMOR ...... TAHUN ......

TENTANG

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM


BUPATI KEPULAUAN SELAYAR DAN BUPATI/WALIKOTA .............,

Menimbang : a. bahwa mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm; b. bahwa mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm; c. dan seterusnya;

Mengingat

: 1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm; 2. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmm; 3. dan seterusnya;

68

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA BUPATI DAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bersama ini, yang dimaksud dengan : 1.


2.


3.

dst.



(4)




b.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

69

BAB …… MMMMMMMMMMMMMMMM Pasal …… Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan

Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Berita Daerah Kabupaten/Kota ……. .

Ditetapkan di ……………. pada tanggal ……………

BUPATI/WALIKOTA ….........,

NAMA JELAS


NAMA JELAS

Diundangkan di .........

Diundangkan di ...........

pada tanggal .............

pada tanggal .............

SEKRETARIS KABUPATEN

SEKRETARIS DAERAH ..........,

KEPULAUAN SELAYAR,

NAMA JELAS

NAMA JELAS

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ........ NOMOR ...........

BERITA DAERAH KABUPATEN ................................. TAHUN ............. NOMOR ..............

70

D. KEPUTUSAN BUPATI 1. Pengertian Keputusan Bupati adalah Naskah Dinas yang berbentuk produk hukum

yang

dibuat

dan

dikeluarkan

untuk

melaksanakan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan. 2. Ciri-ciri Materinya bersifat penetapan dan dituangkan dalam beberapa diktum yang penandatanganannya dapat didelegasikan kepada Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan/atau Kepala SKPD. 3. Susunan Keputusan Bupati terdiri atas : 1) Judul; 2) Pembukaan Keputusan Bupati; 3) Isi Keputusan Bupati; dan 4) Bagian Akhir Keputusan Bupati.

Ad.a. Judul Keputusan Bupati terdiri atas : 1) Tulisan KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR; 2) Tulisan NOMOR dan TAHUN; 3) Nama Keputusan yang ditulis TENTANG .........

Ad.b. Pembukaan Keputusan Bupati terdiri atas: 1) Tulisan DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA; 2) Tulisan BUPATI KEPULAUAN SELAYAR; 3) Konsiderans : Diawali dengan kata Menimbang, memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran (filosofis, sosiologis, dan yuridis)

yang

menjadi

pertimbangan

dan

alasan

pembentukan Keputusan Bupati, diawali dengan huruf abjad, dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

71

3) Dasar Hukum a) Mengingat Memuat dasar kewenangan pembentukan Keputusan Bupati

dan

Peraturan

Perundang-undangan

yang

memerintahkan pembentukan Keputusan Bupati, tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma. b) Memperhatikan (jika diperlukan) Memuat dasar hukum yang berbentuk surat dan dokumen-dokumen tertulis lainnya.

Ad.c. Isi Keputusan Bupati terdiri atas : 1) Memutuskan Kata Memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah marjin. 2) Menetapkan Kata

Menetapkan

dicantumkan

sesudah

kata

Memutuskan yang disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat. Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua. 3) Diktum Berisi hal-hal yang harus ditetapkan dan dicantumkan sejajar ke bawah dengan kata Menetapkan. Setiap diktum diawali dengan kata KESATU, KEDUA, KETIGA dan seterusnya dan diakhiri dengan tanda baca titik.

Ad.d. Bagian akhir Keputusan Bupati terdiri atas : 1) Nama tempat ditetapkan; 2) Tanggal, bulan dan tahun ditetapkan; 3) Nama Jabatan; 4) Tanda tangan Pejabat; 5) Nama Jelas Pejabat; 72

6) Stempel Jabatan Pejabat; dan 7) Tembusan. 4. Penandatanganan a. Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, dibuat di atas kertas ukuran folio, menggunakan Kop Naskah Dinas Jabatan dengan Lambang Negara berwarna kuning emas. b. Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Pimpinan SKPD atas nama Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio dan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah. c. Keabsahan salinan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati dilakukan oleh Sekretaris Kabupaten atau Pejabat yang diberi wewenang.

5. Bentuk Naskah Dinas Keputusan Bupati, sebagaimana tertera pada halaman berikut :

73


KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 00/XX/TAHUN .... TENTANG MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM


Menimbang : a. bahwa mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm; b. bahwa mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm; c. dan seterusnya;

Mengingat


MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmm.

KEDUA

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmm.

74

KETIGA

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmm.

Ditetapkan di ................... pada tanggal ………………. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

NAMA JELAS

Tembusan : 1.

........................

2.

........................

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,


75




Menimbang : a. bahwa

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm; b. bahwa mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm; c. dan seterusnya;

Mengingat




KEDUA


76

KETIGA


Ditetapkan di .................... pada tanggal ………………… BUPATI KEPULAUAN SELAYAR WAKIL,

NAMA JELAS

Tembusan : 1. ........................ 2. ........................



77

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR SEKRETARIAT DAERAH Jln. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463



Menimbang : a. bahwa mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm; b. bahwa mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm; c. dan seterusnya;

Mengingat




78

KEDUA


KETIGA


Ditetapkan di ................. pada tanggal ……………….. a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR SEKRETARIS KABUPATEN,


Tembusan : 1. ........................ 2. ........................



79

KOP NASKAH DINAS SKPD



Menimbang : a. bahwa

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm; b. bahwa mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm; c. dan seterusnya;

Mengingat




KEDUA

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmm. 80

KETIGA


Ditetapkan di ................... pada tanggal ……………… a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR KEPALA ..........................,


Tembusan : 1. ........................ 2. ........................



81

E. PERJANJIAN KERJA SAMA 1. Pengertian Perjanjian Kerja Sama adalah Naskah Dinas yang berisi suatu persetujuan yang bersifat mengikat antara Bupati atau Pejabat yang berwenang di jajaran Pemerintah Kabupaten dengan pihak lain atau pihak ketiga untuk melaksanakan suatu tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati dan dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban. 2. Penyusunan Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan perjanjian kerja sama dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan masing-masing prinsip, subyek, obyek, bentuk, format, ruang lingkup dan tata kerja sama daerah. Dalam prakteknya perjanjian kerja sama dapat diawali sebagai

kesepakatan

kesepahaman

oleh

para

(Memorandum

of

pihak

dalam

bentuk

Understanding/MoU)

nota yang

materinya bersifat pokok dan singkat sehingga secara prinsip belum menimbulkan hak dan kewajiban dengan penegasan dalam tenggat waktu tertentu oleh para pihak segera menindaklanjuti dalam bentuk

perjanjian

kerja

sama.

Format

atau

bentuk

nota

kesepahaman sebagaimana tercantum pada bagian lain berikutnya. 3. Susunan Perjanjian Kerja Sama terdiri atas : a. Judul; b. Isi Perjanjian Kerja Sama; dan c. Bagian Akhir Perjanjian Kerja Sama.

Ad.a. Judul Perjanjian Kerja Sama terdiri atas : 1) Logo Para Pihak yang melakukan Perjanjian Kerja Sama (kecuali Perjanjian Internasional, tidak menggunakan logo daerah); 2) Tulisan “PERJANJIAN KERJA SAMA” ditempatkan di tengah lembar Naskah; 3) NOMOR dan TAHUN atau dapat menggunakan nomor panjang menurut keperluan Para Pihak; 82

4) Tulisan

“antara”

yang

ditulis

dengan

huruf

kecil

ditempatkan di tengah lembar Naskah; 5) Nama lembaga Pihak Kesatu yang melakukan Perjanjian Kerja Sama; 6) Tulisan

“dengan”

yang

ditulis

dengan

huruf

kecil

ditempatkan di tengah lembar Naskah; 7) Nama lembaga Pihak Kedua yang melakukan Perjanjian Kerja Sama; 8) Tulisan “TENTANG” yang ditempatkan di tengah lembar Naskah; dan 9) Nama atau Judul Perjanjian Kerja Sama yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital dan ditempat di bawah tulisan Tentang.

Ad.b. Isi Perjanjian Kerja Sama paling rendah memuat : 1) Hari, tanggal, dan tahun perjanjian kerja sama; 2) Identitas Para Pihak; 3) Dasar hukum kerja sama; 4) Subyek kerja sama; 5) Obyek kerja sama; 6) Ruang lingkup kerja sama; 7) Hak dan kewajiban Para Pihak; 8) Jangka waktu kerja sama; 9) Pengakhiran kerja sama; 10) Keadaan memaksa; dan 11) Penyelesaian perselisihan

Substansi Perjanjian Kerja Sama dituangkan dalam pasalpasal.

Ad.c. Bagian Akhir Perjanjian Kerja Sama terdiri atas : 1) Tulisan PIHAK KEDUA pada bagian sebelah kiri bawah; 2) Tulisan PIHAK KESATU pada bagian sebelah kanan bawah; 3) Tanda tangan Para Pihak; 83

4) Nama Jelas Para Pihak; dan 5) Saksi-saksi apabila diperlukan.

4. Penandatanganan Naskah Dinas a. Perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh Bupati atas nama Pemerintah Kabupaten dan dibuat di atas kertas ukuran folio tanpa menggunakan kop Naskah Dinas. b. Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atas nama Bupati atau atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio tanpa menggunakan Kop Naskah Dinas.

5. Bentuk Naskah Dinas Perjanjian Kerja Sama, sebagaimana tertera pada halaman berikut :

84

Logo PIHAK KEDUA

PERJANJIAN KERJA SAMA NOMOR 00/XX/TAHUN .... NOMOR ..................

antara PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR dengan .................................................................. TENTANG MMMMMMM MMMMMMMMMMMM MMMMM

Pada hari ini, Mmmmmmm, tanggal Mmmmmmmm, bulan Mmmmmm, tahun Mmmmmmmm, bertempat di Mmmmmmmmmm, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Mmmmmmmmmmmmm

: Bupati Kepulauan Selayar, bertindak

untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut PIHAK KESATU. 2. Mmmmm mmmm mmmm

: .........................................., bertindak

untuk dan atas nama ................................, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut

PARA

PIHAK

sepakat

untuk

mengadakan

kerja

sama,

sebagaimana diatur dalam ketentuan di bawah ini sebagai berikut :

BAB I MMMMMMMMM Pasal 1 Mmmmmmmmmm mmmmmmmmmm

mmmmmmmmmm mmmmmmmmmmm

mmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. 85

Pasal 2 Mmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

NAMA JELAS

NAMA JELAS

Saksi-saksi:

1. …………………………

2. ………………………

86

F. INSTRUKSI BUPATI 1. Pengertian Instruksi Bupati adalah Naskah Dinas yang berisikan perintah dari atas kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah atau untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan. 2. Susunan Instruksi Bupati terdiri atas : a. Judul; b. Pembukaan Instruksi Bupati; c. Isi Instruksi Bupati; dan d. Bagian Akhir Instruksi Bupati.

Ad.a. Judul Instruksi Bupati terdiri atas : 1) Tulisan “INSTRUKSI BUPATI”; 2) Tulisan NOMOR dan TAHUN; 3) Nama Instruksi Bupati.

Ad.b. Pembukaan Instruksi Bupati terdiri atas : 1) Tulisan “ BUPATI KEPULAUAN SELAYAR”; 2) Konsiderans : memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan dikeluarkannya Instruksi Bupati.

Ad.c. Isi Instruksi Bupati terdiri atas : 1) Kepada; 2) Untuk; 3) KESATU; 4) KEDUA, dan seterusnya; (diktum Kepada menyebutkan Pejabat yang dituju dan diktum KESATU, KEDUA, dan seterusnya memuat isi yang harus dilaksanakan).

87

Ad.d. Bagian akhir Instruksi Bupati terdiri atas : 1) Nama tempat dikeluarkan; 2) Tanggal, bulan dan tahun dikeluarkan; 3) Nama Jabatan; 4) Tanda tangan Pejabat; 5) Nama Jelas Pejabat; 6) Stempel Jabatan; dan 7) Tembusan.

3. Penandatanganan dan Penggunaan Kop Naskah Dinas a. Instruksi Bupati ditandatangani oleh Bupati, dibuat di atas kertas ukuran folio dengan menggunakan kop Naskah Dinas Jabatan dengan Lambang Negara berwarna kuning emas serta Stempel Jabatan. b. Keabsahan salinan Instruksi Bupati yang ditandatangani oleh Bupati dilakukan oleh Sekretaris Kabupaten atau Pejabat yang diberikan kewenangan.

4. Bentuk Naskah Dinas Instruksi Bupati, sebagaimana tertera pada halaman berikut :

88


INSTRUKSI BUPATI KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 00/XX/TAHUN ....... TENTANG MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM


Dalam

rangka

mmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmm. dengan ini menginstruksikan : Kepada

: 1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 2. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 3. dan seterusnya

Untuk

:

KESATU

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

KEDUA

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

KETIGA

: dan seterusnya. Ditetapkan di ................... pada tanggal .................... BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

NAMA JELAS Tembusan : 1. ……………… 2. ……………... Jln. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan Telepon (0414) 21001, Faximile (0414) 21323

89

G. SURAT EDARAN 1. Pengertian Surat Edaran adalah Naskah Dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan

dan/atau

petunjuk

cara

melaksanakan

sesuatu

ketentuan yang telah ada. 2. Susunan Surat Edaran terdiri atas : a. Kepala Surat Edaran; b. Isi Surat Edaran; dan c. Bagian Akhir Surat Edaran.

Ad.a. Kepala Surat Edaran terdiri atas : 1) Nama tempat ditetapkan; 2) Tanggal, bulan dan tahun ditetapkan. 3) Pejabat atau alamat yang dituju; 4) Tulisan “SURAT EDARAN” yang ditempatkan pada bagian tengah lembar Naskah. 5) Nomor; 6) Tulisan “TENTANG”; 7) Judul Surat Edaran;

Ad.b. Isi Surat Edaran dituangkan atau dirumuskan dalam bentuk uraian.

Ad.c. Bagian Akhir Surat Edaran terdiri atas : 1) Nama Jabatan; 2) Tanda tangan Pejabat; 3) Nama Jelas; 4) Stempel Jabatan/SKPD. 5) Tembusan.

90

3. Penandatanganan a. Surat Edaran yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop Naskah Dinas Jabatan dengan Lambang Negara berwarna kuning emas. b. Surat Edaran yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atas nama Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio dengan menggunakan Kop Naskah Dinas SKPD yang bersangkutan.

4. Bentuk Naskah Dinas Surat Edaran sebagaimana tertera pada halaman berikut :

91


XXX Mmmmmmmm XXXX

Kepada Yth. Mmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmm di Mmmmmm

SURAT EDARAN NOMOR 00/XX/TAHUN ........ TENTANG Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmm.


NAMA JELAS Tembusan: 1. ……………………… 2. ……………………… Jln. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan Telepon (0414) 21001, Faximile (0414) 21323

92


XXX Mmmmmmmm XXXX

Kepada Yth. Mmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmm di Mmmmmm

SURAT EDARAN NOMOR 00/XX/TAHUN ........ TENTANG Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmm.

a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR KEPALA ..................,

NAMA JELAS Pangkat NIP. Tembusan: 1. ……………………… 2. ……………………… 93

H. SURAT BIASA 1. Pengertian Surat Biasa adalah alat penyampaian berita secara tertulis yang berisi pemberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaban atau usul, saran dan sebagainya. 2. Susunan Surat terdiri atas : a. Kepala Surat; b. Isi Surat; dan c. Bagian Akhir Surat.

Ad.a. Kepala Surat terdiri atas : 1) Nama tempat ditetapkan; 2) Tanggal, bulan dan tahun ditetapkan; 3) “Kepada” Pejabat atau alamat yang dituju; 4) Nomor; 5) Sifat; 6) Lampiran; dan 7) Hal.

Ad.b. Isi Surat : dirumuskan dalam bentuk uraian.

Ad.c. Bagian Akhir Surat terdiri atas : 1) Nama Jabatan; 2) Tanda tangan Pejabat; 3) Nama Jelas Pejabat; 4) Stempel Jabatan/SKPD; dan 5) Tembusan.

3. Penandatanganan a. Surat Biasa yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Jabatan dengan Lambang Negara berwarna kuning emas. 94

b. Surat Biasa yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atas nama Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio dengan menggunakan Kop Naskah Dinas SKPD yang bersangkutan. c.

Surat Biasa yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio dengan menggunakan Kop Naskah Dinas SKPD yang bersangkutan.

4. Bentuk Naskah Dinas Surat Biasa sebagaimana tertera pada halaman berikut :

95


XX Mmmmmmm XXXX

Kepada Nomor

:

Yth. Mmmmmmmmmmmm

Sifat

:

mmmmmmmmmm

Lampiran

:

di -

Hal

: Mmmmmmmmm

MMMMMMM

Mmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmm


NAMA JELAS Tembusan : 1. ……………………… 2. ………………………

Jln. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan Telepon (0414) 21001, Faximile (0414) 21323

96

I. SURAT KETERANGAN 1. Pengertian Surat Keterangan adalah Naskah Dinas yang berisi pernyataan tertulis dari Pejabat sebagai tanda bukti kebenaran sesuatu hal. 2. Susunan Surat Keterangan terdiri atas : a. Kepala Surat Keterangan; b. Isi Surat Keterangan; dan c. Bagian Akhir Surat Keterangan.

Ad.a. Kepala Surat Keterangan terdiri atas : 1) Tulisan “SURAT KETERANGAN” ditempatkan di bagian tengah Naskah Dinas; dan 2) Nomor dan Tahun atau dapat menggunakan nomor panjang menurut kebutuhan.

Ad.b. Isi Surat Keterangan terdiri atas : 1) Nama dan Jabatan yang menerangkan; 2) Nama,

NIP,

Pangkat/Golongan,

Umur,

Kebangsaan,

Agama, Pekerjaan, Alamat dan Identitas yang diperlukan dari pihak yang diterangkan; dan 3) Maksud Keterangan.

Ad.c. Bagian Akhir Surat Keterangan terdiri atas : 1) Nama tempat; 2) Tanggal, bulan dan tahun; 3) Nama Jabatan; 4) Tanda tangan Pejabat; 5) Nama Jelas; 6) Stempel Jabatan/SKPD; dan 7) Tembusan (jika diperlukan).

97

3. Penandatanganan a. Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Jabatan dengan Lambang Negara berwarna kuning emas. b. Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atas nama Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio dengan menggunakan Kop Naskah Dinas SKPD yang bersangkutan. c. Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio dengan menggunakan Kop Naskah Dinas SKPD yang bersangkutan.

4. Bentuk Naskah Dinas Surat Keterangan sebagaimana tertera pada halaman berikut :

98


SURAT KETERANGAN NOMOR …................................. Yang bertanda tangan di bawah ini : a. Nama

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

b. Jabatan

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

dengan ini menerangkan bahwa : a. Nama/NIP

: Mmmmmmmmmmmm / MMM MMM MMM

b. Pangkat/Golongan : Mmmmmmmmmmmm/MMMMMMM c. Umur

: Mmmmmmm tahun

d. Kebangsaan

: Mmmmmmmmmmmmmmmm

e. Agama

: Mmmmmmmmmmmmmmmm

f.

: Mmmmmmmmmmmmmmmm

Pekerjaan

g. Alamat

: Mmmmmmmmmmmmmmmm

Maksud

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Demikian

Surat

Keterangan

ini

dibuat

untuk

dipergunakan

sebagaimana mestinya. XXX Mmmmmmmmm XXX BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

NAMA JELAS Tembusan: 1. ………………….. 2. …………………. Jln. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan Telepon (0414) 21001, Faximile (0414) 21323

99

J. SURAT PERINTAH 1. Pengertian Surat Perintah adalah Naskah Dinas yang berisi pemberitahuan dari pihak atasan yang ditujukan kepada pihak bawahannya mengenai perintah untuk melaksanakan tugas khusus. 2. Susunan Surat Perintah terdiri atas : a. Kepala Surat; b. Isi Surat; dan c. Bagian Akhir Surat.

Ad.a. Kepala Surat terdiri atas : 1) Tulisan ”SURAT PERINTAH” yang ditempatkan di bagian tengah Naskah Dinas; 2) Nomor, Tanggal, dan Tahun atau dapat menggunakan nomor panjang menurut kebutuhan; dan 3) Nama Pejabat dan Jabatan yang memberikan perintah.

Ad.b. Isi Surat Perintah terdiri atas : 1) Tulisan ”MEMERINTAHKAN” ditempatkan pada bagian tengah naskah yang diakhiri dengan tanda baca titik dua; 2) Nama Pejabat dan Jabatan yang diberi tugas khusus; 3) Jenis Tugas Khusus yang harus dilaksanakan; dan 4) Waktu melaksanakan tugas.

Ad.c. Bagian akhir Surat terdiri atas : 1) Nama Tempat; 2) Tanggal, Bulan dan Tahun; 3) Nama Jabatan; 4) Tanda tangan Pejabat; 5) Nama Jelas; 6) Stempel Jabatan/SKPD; dan 7) Tembusan.

100

3. Penandatanganan a. Surat Perintah yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Jabatan dengan Lambang Negara berwarna kuning emas. b. Surat Perintah yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atas nama Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas SKPD yang bersangkutan. c. Surat Perintah yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atas wewenang Jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan

menggunakan

Kop

Naskah

Dinas

SKPD

yang

bersangkutan.

4. Bentuk Naskah Dinas Surat Perintah sebagaimana tertera pada halaman berikut :

101


SURAT PERINTAH NOMOR ……………………………………

Nama

: Mmmmmmmmmmmmmmmmm

Jabatan

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmm MEMERINTAHKAN :

Kepada

:

a. Nama

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

b. NIP


c. Jabatan


Untuk

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmm.

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. Ditetapkan di .................. pada tanggal ………………. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

NAMA JELAS Tembusan: 1. ……………… 2. ……………… Jln. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan Telepon (0414) 21001, Faximile (0414) 21323

102

K. SURAT IZIN 1. Pengertian Surat Izin adalah Naskah Dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Susunan Surat Izin terdiri atas : a. Kepala Surat Izin; b. Isi Surat Izin; dan c. Bagian Akhir Surat Izin.

Ad.a. Kepala Surat Izin terdiri atas : 1) Tulisan “SURAT IZIN” yang ditempatkan di tengah Naskah Dinas. 2) Nomor dan Tahun atau dapat menggunakan Nomor panjang ditempatkan di bawah tulisan ”SURAT IZIN”. 3) Tulisan “TENTANG”; 4) Hal Surat Izin ditempatkan di bawah tulisan “TENTANG” dengan huruf kapital; dan 5) Dasar dikeluarkannya izin.

Ad.b. Isi Surat Izin terdiri atas : 1) Tulisan MEMBERI IZIN ditempatkan pada bagian tengah Naskah yang diakhiri dengan tanda baca titik dua; 2) Nama yang diberi izin; 3) Alamat yang diberi izin; dan 4) Untuk

keperluan

pemberian

izin

dirumuskan

dalam

bentuk uraian.

Ad.c. Bagian Akhir Surat Izin terdiri atas : 1) Nama tempat ditetapkan Surat Izin; 2) Tanggal, Bulan dan Tahun; 3) Nama Jabatan yang mengeluarkan Surat Izin; 4) Tanda tangan Pejabat yang memberi Izin; 5) Nama Jelas Pejabat yang memberi Izin; 103

6) Stempel Jabatan/SKPD; dan 7) Tembusan.

3. Penandatanganan a. Surat Izin yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Jabatan dengan Lambang Negara berwarna kuning emas. b. Surat Izin yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atas nama Bupati dan atas wewenang Jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas SKPD yang bersangkutan.

4. Bentuk Naskah Dinas Surat Izin sebagaimana tertera pada halaman berikut :

104


SURAT IZIN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR NOMOR …….......................... TENTANG MMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMM

Dasar

: a. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm b. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

MEMBERI IZIN : Kepada

:

Nama

: Mmmmmmmmmmmmmmm

Alamat

: Mmmmmmmmmmmmmmm

Untuk

: Mmmmmmmmmmmmmmm

Ditetapkan di ................ pada tanggal ................. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

NAMA JELAS Tembusan: 1. ……………… 2. ………………


105

L. SURAT PERJANJIAN 1. Pengertian Surat Perjanjian adalah Naskah Dinas yang berisi suatu persetujuan yang dibuat dan mengikat antara Pejabat yang berwenang di jajaran Pemerintah Kabupaten dengan pihak lain untuk melaksanakan suatu tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati atau disetujui bersama berkenaan pelaksanaan tugas dan fungsi masingmasing yang bersifat rutin. 2. Susunan Surat Perjanjian terdiri atas : a. Kepala Surat Perjanjian; b. Isi Surat Perjanjian; dan c. Bagian Akhir Surat Perjanjian.

Ad.a. Kepala Surat Perjanjian terdiri atas : 1) Tulisan “SURAT PERJANJIAN” yang ditempatkan pada bagian tengah Naskah Dinas; 2) Nomor dan Tahun atau dapat menggunakan nomor panjang menurut keperluan; 3) Pemberian Nomor secara bersusun sesuai jumlah pihak dalam surat perjanjian tersebut; 4) Tulisan “TENTANG”; dan 5) Nama atau Judul Surat Perjanjian ditempatkan pada bagian tengah Naskah Dinas dengan menggunakan huruf kapital.

Ad.b. Isi Surat Perjanjian terdiri atas : 1) Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun serta tempat pembuatan; 2) Nama, Pangkat, NIP (bagi PNS), Pekerjaan dan Alamat pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian; 3) Objek yang diperjanjikan, hak dan Kewajiban dari masingmasing pihak; 4) Sanksi Hukum; dan 5) Penyelesaian Perselisihan.

106

Catatan : Jika dianggap perlu bahwa uraian dapat disusun dalam pasal dan ayat.

Ad.c. Bagian Akhir Surat Perjanjian terdiri atas : 1) Tulisan “Pihak Ke ………….” Yang membuat perjanjian; 2) Nama Jabatan pihak-pihak yang terlibat; 3) Tanda tangan pihak-pihak yang terlibat; 4) Nama Jelas pihak-pihak penandatangan; 5) Pangkat dan NIP bagi PNS; dan 6) Saksi-saksi (nama jelas dan tanda tangan).

3. Penandatanganan a. Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Jabatan dengan Lambang Negara berwarna kuning emas. b. Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atas nama Bupati dan atas wewenang Jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop Naskah Dinas SKPD yang bersangkutan.

4. Bentuk Naskah Dinas Surat Perjanjian, sebagaimana tertera pada halaman berikut :

107


SURAT PERJANJIAN NOMOR :…………………………… NOMOR :…………………………… TENTANG MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Pada hari Mmmmm, Tanggal XXX, Bulan Mmmmm , dan Tahun XXXX, bertempat di Mmmmmm, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Mmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmm mmmmmmmmmmmmmm PIHAK KESATU 2. Mmmmmmmm

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm PIHAK KEDUA

Pasal …… Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmm. (isi perjanjian)

Pasal …… Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmm.

108

Penutup Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, pada hari dan tanggal tersebut diatas.

PIHAK KEDUA NAMA JABATAN,

NAMA JELAS

PIHAK KESATU, BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

NAMA JELAS

Saksi – Saksi : 1. ……………… 2. ………………

Jln. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan Telepon (0414) 21001, Faximile (0414) 21323 109

M. SURAT PERINTAH TUGAS 1. Pengertian Surat

Perintah

Tugas

adalah

Naskah

Dinas

yang

berisi

pemberitahuan penugasan dari pihak atasan kepada bawahan untuk melaksanakan tugas atasan tersebut. 2. Susunan Surat Perintah Tugas terdri atas : a. Kepala Surat Perintah Tugas; b. Isi Surat Perintah Tugas; dan c. Bagian Akhir Surat Perintah Tugas.

Ad.a. Kepala Surat Perintah Tugas terdiri atas : 1) Tulisan “SURAT PERINTAH TUGAS”; 2) NOMOR dan TAHUN atau dapat menggunakan nomor panjang menurut keperluan;

Ad.b. Isi Surat Perintah Tugas terdiri atas : 1) Dasar dan pertimbangan penugasan; 2) Nama dan Jabatan yang diberi tugas; 3) Tujuan atau jenis tugas yang harus dilaksanakan dan waktu pelaksanaan tugas.

Ad.c. Bagian Akhir Surat Perintah Tugas terdiri atas : 1) Nama tempat; 2) Tanggal, Bulan dan Tahun; 3) Nama Jabatan; 4) Tanda tangan Pejabat yang memberi tugas; 5) Nama jelas Pejabat; 6) Pangkat dan NIP bagi PNS; 7) Stempel Jabatan/SKPD; dan 8) Tembusan.

110

3. Penandatanganan a. Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Jabatan dengan Lambang Negara berwarna kuning emas. b. Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atas nama Bupati atau atas wewenang Jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio dengan menggunakan Kop Naskah Dinas SKPD yang bersangkutan.

4. Bentuk Naskah Dinas Surat Perintah Tugas, sebagaimana tertera pada halaman berikut :

111


SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR ………………………………

Dasar

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

MEMERINTAHKAN :

Kepada

: Nama

: Mmmmmmmmmmmmmmm

Pangkat/Gol : Mmmmmm/mmmm

Untuk

NIP

: XXXXXXXXXXXXX

Jabatan

: Mmmmmmmmmmmm

: Mmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmm

mmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmm mmmm mmm mm mmmmmmmmmmm.

Ditetapkan di .................. pada tanggal ..................... BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

NAMA JELAS Tembusan: 1. ……………… 2. ………………


112

N. SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS 1. Pengertian Surat Perintah Perjalanan Dinas adalah Naskah Dinas sebagai alat pemberitahuan yang ditujukan kepada pejabat tertentu untuk melaksanakan

perjalanan

dinas

serta

pemberian

fasilitasi

perjalanan dan pembiayaan. 2. Susunan Surat Perintah Perjalanan Dinas terdiri atas : a. Kepala Surat Perintah Perjalanan Dinas; b. Isi Surat Perintah Perjalanan Dinas; dan c. Bagian Akhir Surat Perintah Perjalanan Dinas.

Ad.a. Kepala Surat Perintah Perjalanan Dinas terdiri atas : 1) Tulisan “Nomor” disebelah kanan atas; 2) Tulisan “Lembaran ke……..” diketik dibawah kata “Nomor”; 3) Tulisan

“SURAT

PERINTAH

PERJALANAN

DINAS”

ditempatkan pada bagian tengah Lembar Naskah; dan 4) Tulisan “ (SPPD) “ diketik secara simetris di bawah kata “SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS”.

Ad.b. Isi Surat Perintah Perjalanan Dinas terdiri atas : 1) Nama Jabatan yang memberikan perintah; 2) Nama dan NIP Pejabat/Pegawai yang diberi perintah; 3) Jabatan/Pangkat dan Golongan Pegawai yang diberi Perintah; 4) Nama

Tempat

dari

dan

kemana

Perjalanan

Dinas

dilakukan; 5) Lama Perjalanan Dinas; 6) Maksud Perjalanan Dinas; 7) Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas; dan 8) Keterangan mengetahui kedatangan dan kepergian yang diberi

perintah

perjalanan

Dinas

dari

Pejabat

yang

didatangi.

113

Ad.c. Bagian Akhir Surat Perintah Perjalanan Dinas terdiri atas : 1) Nama tempat, tanggal, Bulan dan Tahun; 2) Nama Jabatan Pemberi Perintah; 3) Tanda tangan Pejabat serta nama jelas Pejabat Pemberi Perintah; dan 4) Stempel SKPD.

3. Penandatanganan Surat

Perintah

Perjalanan

Dinas

yang

ditandatangani

oleh

Sekretaris Kabupaten atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Sekretariat Daerah.

4. Bentuk

Naskah

Dinas

Surat

Perintah

Perjalanan

Dinas,

sebagaimana tertera pada halaman berikut :

114

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR SEKRETARIAT DAERAH Jln. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan

Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463 Nomor : Lembar ke : SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD) 1. Pejabat yang memberi perintah

:

2. Nama/NIP Pegawai yang diperintah mengadakan perjalanan Dinas

:

3. Jabatan, Pangkat dan Golongan dari Pegawai yang diperintahkan

:

4. Perjalanan Dinas yang diperintahkan Dari Ke Transportasi menggunakan

: : :

5. Perjalanan Dinas direncanakan

: Selama ….. ( …. ) hari Dari tanggal ……………… s.d. tanggal ……………….

6. Maksud mengadakan perjalanan

:

7. Perhitungan biaya perjalanan atas Beban Pasal Anggaran

: :

8. Keterangan

: lihat disebelah Mmmm, XX Mmmm XXXX SEKRETARIS KABUPATEN,

NAMA JELAS Pangkat NIP. 115

KETERANGAN :

I. DARI PEJABAT PEMBERI PERINTAH JALAN : Tempat kedudukan pegawai yang diberi perintah

Berangkat Tanda Tanggal tangan

Tiba Tanggal

Tanda tangan

II. DARI PEJABAT DI DAERAH PENUGASAN YANG DIKUNJUNGI : Tempat tujuan pegawai yang diberi perintah

Tiba Tanggal

Tanda tangan

Kembali Tanda Tanggal tangan

Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan dinas tersebut berhak atas atau perintah semata mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat singkatnya.

116

O. SURAT KUASA 1. Pengertian Surat Kuasa dalam Naskah Dinas sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari Pejabat yang memberikan kuasa kepada pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama Pejabat yang memberi kuasa. 2. Susunan Surat Kuasa terdiri atas : a. Kepala Surat Kuasa; b. Isi Surat Kuasa; dan c. Bagian Akhir Surat Kuasa.

Ad.a. Kepala Surat Kuasa terdiri atas : 1) Tulisan “SURAT KUASA” yang ditempatkan ditengah lembar Naskah Dinas; 2) Tulisan “NOMOR” Surat Kuasa ditempatkan dibawah tulisan “Surat Kuasa”.

Ad.b. Isi Surat Kuasa terdiri atas : 1) Nama Pejabat yang memberi kuasa; 2) Nama Jabatan yang memberi kuasa; 3) Tulisan “MEMBERI KUASA”; 4) Tulisan “ Kepada”; 5) Nama Pejabat yang diberi kuasa; 6) Nama jabatan yang diberi kuasa; 7) Tulisan “Untuk”; 8) Hal-hal yang menyangkut jenis tugas dan tindakan yang dikuasakan.

Ad.c. Bagian Akhir Surat Kuasa terdiri atas : 1) Nama Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun pembuatan; 2) Nama Jabatan Pemberi Kuasa; 3) Tanda tangan pemberi kuasa; 4) Nama jelas yang memberi kuasa (Pangkat dan NIP bagi PNS); 117

5) Stempel Jabatan/SKPD; 6) Nama Jabatan yang diberi kuasa; 7) Tanda tangan pejabat yang diberi kuasa; dan 8) Nama jelas, Pangkat dan NIP yang diberi kuasa.

3. Penandatanganan a. Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Jabatan dengan Lambang Negara berwarna kuning emas. b. Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atas nama Bupati atau atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas SKPD yang bersangkutan.

4. Bentuk Naskah Dinas Surat Kuasa, sebagaimana tertera pada halaman berikut :

118


SURAT KUASA NOMOR ……………………………. Yang bertandatangan dibawah ini : a. Nama


b. Jabatan

: Mmmmmmmmmmmmmm MEMBERI KUASA Kepada :

a. Nama

: Mmmmmmmmmmmmmmm

b. NIP

: XXX XXX XXX

c. Jabatan

: Mmmmmmmmmmmmmm

Untuk

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmm. Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

XXXX Mmmmmmmm XXXX Yang Diberi Kuasa

Yang Memberi Kuasa

NAMA JABATAN


NAMA JELAS

NAMA JELAS

Pangkat NIP. Jln. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan Telepon (0414) 21001, Faximile (0414) 21323

119

P. SURAT UNDANGAN 1. Pengertian Surat

Undangan

adalah

Naskah

Dinas

yang

merupakan

pemberitahuan yang meminta kepada yang bersangkutan untuk datang pada waktu, tempat dan acara yang ditentukan. 2. Susunan Surat Undangan terdiri atas : a. Kepala Surat Undangan; b. Isi Surat Undangan; dan c. Bagian Akhir Surat Undangan.

Ad.a. Kepala Surat Undangan terdiri atas : 1) Nama tempat, tanggal, bulan dan tahun yang ditempatkan di kanan atas; 2) Alamat Undangan yang ditujukan, ditempatkan di bawah nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun; dan 3) Nomor, Sifat, Lampiran dan Hal yang diketik secara vertikal, ditempatkan disebelah kiri atas.

Ad.b. Isi Surat Undangan terdiri atas : 1) Maksud dan Tujuan; 2) Hari Penyelenggaraan; 3) Tanggal, Jam dan Tempat Penyelenggaraan; 4) Acara yang akan diselenggarakan; dan 5) Tulisan Penutup.

Ad.c. Bagian Akhir Surat Undangan terdiri atas : 1) Nama jabatan pengundang; 2) Tanda tangan pejabat pengundang; 3) Nama jelas Pejabat, Pangkat dan NIP pengundang; 4) Stempel Jabatan/SKPD; dan 5) Catatan yang dianggap perlu.

120

3. Penandatanganan a. Surat Undangan yang ditandatangani oleh Bupati baik yang dibuat di atas kertas ukuran folio maupun setengah folio menggunakan Kop Naskah Dinas Jabatan dengan Lambang Negara berwarna kuning emas. b. Surat Undangan yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atas nama Bupati atau atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio maupun setengah folio menggunakan Kop Naskah Dinas SKPD yang bersangkutan.

4. Bentuk Naskah Dinas Surat Undangan, sebagaimana tertera pada halaman berikut :

121

a. Bentuk Folio


XXX Mmmmmmmmm XXXX Kepada : Nomor

:

Yth. Mmmmmmmmmmmmmm

Sifat

:

mmmmmmmmmmmmmm

Lampiran : Hal

di-

: UNDANGAN

MMMMMMM

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm : Hari

: Mmmmmmmmmmmmmmm

Tanggal

: Mmmmmmmmmmmmmmm

Waktu

: Mmmmmmmmmmmmmmm

Tempat

: Mmmmmmmmmmmmmmm

Acara

: Mmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmm.


NAMA JELAS Catatan : 1. Mmmmmmmmmmm 2. Mmmmmmmmmmm Jln. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan Telepon (0414) 21001, Faximile (0414) 21323

122


XXX Mmmmmmmmm XXXX

Kepada : Nomor

:

Yth. Mmmmmmmmmmmmmm

Sifat

:

mmmmmmmmmmmmmm

Lampiran : Hal

di-

: UNDANGAN

MMMMMMM

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm :

Hari

: Mmmmmmmmmmmmmmm

Tanggal

: Mmmmmmmmmmmmmmm

Waktu

: Mmmmmmmmmmmmmmm

Tempat

: Mmmmmmmmmmmmmmm

Acara

: Mmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmm.

a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR KEPALA .............................,

NAMA JELAS Pangkat NIP. Catatan : 1. Mmmmmmmmmmm 2. Mmmmmmmmmmm 123

b. Bentuk Setengah Folio



:

Yth. Mmmmmmmmmmmmmm

Sifat

:

mmmmmmmmmmmmmm

Lampiran : Hal

di-

: UNDANGAN

MMMMMMM

Mengundang dengan hormat kepada Bapak/Ibu/Saudara menghadiri ……………………. yang akan dilaksanakan pada : Hari

: Mmmmmmmmmmm

Tanggal

: XX Mmmmm XXXX

Pukul

: Mmmmmmmmmmm

Tempat

: Mmmmmmmmmmm

Acara

: Mmmmmmmmmmm

Atas kehadiran Bapak/Ibu/Saudara diucapkan terima kasih.


NAMA JELAS Catatan : 1. Undangan hadir 15 menit sebelum acara dimulai 2. Pakaian : - TNI/POLRI : - Sipil : - Bapak/Ibu : Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan Telepon (0414) 21001, Faximile (0414) 21323

124

Q. SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS 1. Pengertian Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas adalah Naskah Dinas yang merupakan alat pemberitahuan dan tanda bukti Pejabat yang berwenang kepada Pejabat atau Pegawai lain yang menyatakan bahwa Pejabat atau Pegawai tersebut telah menjalankan tugas. 2. Susunan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas terdiri atas : 1) Kepala Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas; 2) Isi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas; dan 3) Bagian Akhir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

Ad.a. Kepala Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas terdiri atas : 1) Tulisan “SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS”; dan 2) Tulisan “NOMOR”.

Ad.b. Isi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas terdiri atas : 1) Nama, NIP, Pangkat/Golongan, dan Jabatan Pejabat atau Pegawai yang memberi pernyataan; 2) Nama, NIP, Pangkat/Golongan, dan Jabatan Pejabat atau Pegawai yang diberi Pernyataan; dan 3) Nomor, Tanggal, Dasar Keputusan Pengangkatan dan mulai melaksanakan tugas.

Ad.c. Bagian Akhir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas terdiri atas : 1) Nama tempat pembuatan; 2) Tanggal, bulan dan tahun pembuatan; 3) Nama Jabatan pembuat pernyataan; 4) Tanda tangan Pejabat; 5) Nama, Pangkat dan NIP; dan 6) Stempel Jabatan/SKPD.

125

3. Penandatanganan a. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Jabatan dengan Lambang Negara berwarna kuning emas. b. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atas nama Bupati atau atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas SKPD yang bersangkutan.

4. Bentuk Naskah Dinas Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, sebagaimana tertera pada halaman berikut :

126


SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS NOMOR ………………………………… Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm

NIP

: MMM MMM MMM

Pangkat/Golongan : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm Jabatan


Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : Nama


NIP

: MMM MMM MMM

Pangkat/Golongan : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm Jabatan


Yang diangkat berdasarkan Keputusan ..................... Nomor................. terhitung mulai tanggal ………..........

telah nyata menjalankan tugas

sebagai ………………………....... di ………………………… . Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat Sumpah Jabatan/Pegawai Negeri Sipil dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakibat kerugian Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut. XXX Mmmmmmmmm XXXX BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

NAMA JELAS


127

R. SURAT PANGGILAN 1. Pengertian Surat Panggilan adalah Naskah Dinas yang dipergunakan untuk memanggil

pejabat

Instansi

Pemerintah/Badan

Hukum/Swasta/perorangan, guna diminta keterangan mengenai sesuatu permasalahan atau persoalan. 2. Susunan Surat Panggilan terdiri atas : 1) Kepala Surat Panggilan; 2) Isi Surat Panggilan; dan 3) Bagian Akhir Surat Panggilan.

Ad.a. Kepala Surat Panggilan terdiri atas : 1) Nama tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun; 2) Nama

Instansi

Pemerintah/Badan

Hukum/Swasta/perorangan yang dipanggil; dan 3) Nomor, Sifat, Lampiran dan Hal.

Ad.b. Isi Surat Panggilan terdiri atas : 1) Hari, Tanggal, Waktu, Tempat, menghadap kepada, Alamat pemanggil; dan 2) Maksud Surat Panggilan tersebut.

Ad.c. Bagian Akhir Surat Panggilan terdiri atas : 1) Nama Jabatan; 2) Tanda tangan Pejabat; 3) Nama, Pangkat dan NIP Pejabat; 4) Stempel Jabatan/SKPD; dan 5) Tembusan apabila diperlukan.

3. Penandatanganan a. Surat Panggilan yang ditandatangani oleh Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Jabatan dengan Lambang Negara berwarna kuning emas.

128

b. Surat Panggilan yang ditandatangani oleh Kepala SKPD baik atas nama Bupati maupun atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas SKPD yang bersangkutan.

4. Bentuk Naskah Dinas Surat Panggilan, sebagaimana tertera pada halaman berikut :

129



:

Yth. Mmmmmmmmmmmmmm

Sifat

:

mmmmmmmmmmmmmm

Lampiran : Hal

di-

: PANGGILAN Dengan

MMMMMMM ini

diminta

kehadiran

Saudara

di

Kantor ….......……………. pada : Hari

: Mmmmmmmmmmmmmm

Tanggal

: Mmmmmmmmmmmm

Waktu

: Mmmmmmmmmmm

Tempat

: Mmmmmmmmmmmm

Menghadap kepada

: Mmmmmmmmmmmm

Alamat

: Mmmmmmmmmmmm

Untuk

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmm

Demikian untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian sepenuhnya. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

NAMA JELAS Tembusan: 1. ……………… 2. ……………… Jln. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan Telepon (0414) 21001, Faximile (0414) 21323

130

S. NOTA DINAS 1. Pengertian Nota Dinas adalah alat komunikasi tertulis intern antar pejabat satuan-satuan organisasi dalam suatu SKPD yang memuat atau berisi

pemberitahuan,

permintaan,

penjelasan,

laporan

dan

sebagainya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan proses penggarisan atau pematangan sesuatu kebijakan atau proses penyelesaian persoalan atau masalah. 2. Susunan Nota Dinas terdiri atas : 1) Kepala Nota Dinas; 2) Isi Nota Dinas; dan 3) Bagian Akhir Nota Dinas.

Ad.a. Kepala Nota Dinas terdiri atas : 1) Tulisan “NOTA DINAS” yang ditempatkan pada bagian tengah naskah; 2) Pejabat atau alamat yang dituju; 3) Pejabat yang mengirim; 4) Tanggal, Bulan dan Tahun; 5) Nomor,

dapat

ditambahkan

kode

sesuai

dengan

kebutuhan; dan 6) Sifat, Lampiran dan Hal.

Ad.b. Isi Nota Dinas : dirumuskan dalam bentuk uraian.

Ad.c. Bagian Akhir Nota Dinas terdiri atas : 1) Nama Jabatan; 2) Tanda tangan Pejabat; 3) Nama, Pangkat dan NIP; dan 4) Tembusan.

131

3. Penandatanganan a. Nota Dinas yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atau pejabat lainnya dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas SKPD yang bersangkutan. b. Bila Nota Dinas dalam lingkup satu unit kerja SKPD, tidak perlu menggunakan Stempel SKPD.

4. Bentuk Naskah Dinas Nota Dinas, sebagaimana tertera pada halaman berikut :

132


NOTA DINAS Kepada

: Yth. Mmmmmmmmmmmmmm

Dari

: Mmmmmmmmmmmmmmmm

Tanggal

: XXXX Mmmmmm XXXXX

Nomor

: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sifat

: Mmmmmmmmmmmmmmmm

Lampiran

: Mmmmmmmmmmmmmmmm

Hal

: Mmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmm.

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmm.

KEPALA ...............................,


Tembusan : 1. …………. 2. …………. 133

T. NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS 1. Pengertian Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas adalah alat komunikasi intern yang ditujukan kepada pejabat atasan guna penyampaian Konsep Naskah Dinas untuk mendapatkan penyelesaian atau tanda tangan. 2. Susunan Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas terdiri atas : 1) Kepala Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas; 2) Isi Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas; dan 3) Bagian Akhir Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas.

Ad.a. Kepala Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas terdiri atas : 1) Nama tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun; 2) Tulisan Nomor pada bagian sebelah kiri Naskah Dinas; 3) Pejabat atau alamat yang dituju; dan 4) Tulisan “NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS” yang ditempatkan di bagian tengah lembar Naskah.

Ad.b. Isi Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas terdiri atas : 1) Jenis Naskah yang dituju; 2) Pejabat atau alamat tujuan Naskah Dinas disampaikan; 3) Dari Pejabat yang mengirimkan Naskah Dinas; 4) Tentang isi Naskah Dinas; 5) Catatan yang diperlukan; 6) Lampiran; dan 7) Permohonan mendapatkan tanda tangan atas pengesahan atau persetujuan.

Ad.c. Bagian Akhir Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas terdiri atas : 1) Nama Jabatan; 2) Tanda tangan pejabat; 3) Nama pejabat berikut Pangkat dan NIP; dan 4) Tulisan “DISPOSISI PIMPINAN”. 134

3. Penandatanganan. a. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atau Pejabat yang ditunjuk dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah SKPD yang bersangkutan. b. Bila Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas dibuat oleh Bagian atau Bidang, maka tidak perlu menggunakan Stempel SKPD.

4. Bentuk Naskah Dinas Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas, sebagaimana tertera pada halaman berikut :

135


Mmmm, XXX Mmmmm XXX

Kepada Nomor :

Yth. Mmmmmmmmmmm diMMMMMMM

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat : Kepada

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmm

Dari


Tentang


Catatan


Lampiran


Untuk Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan atas


DISPOSISI PIMPINAN,

KEPALA ............................,

Tindak lanjut staf


136

U. LEMBAR DISPOSISI 1. Pengertian Lembar Disposisi adalah alat komunikasi tertulis yang ditujukan kepada bawahan yang berisi informasi atau perintah. 2. Susunan Lembar Disposisi terdiri atas : 1) Kepala Lembar Disposisi; 2) Isi Lembar Disposisi; dan 3) Bagian Akhir Disposisi.

Ad.a. Kepala Lembar Disposisi terdiri atas : 1) Tulisan “LEMBAR DISPOSISI”; 2) Surat dari; 3) Nomor Surat; 4) Tanggal Surat; 5) Diterima Tanggal; 6) Nomor Kode Surat. 7) Diteruskan Kepada; dan 8) Hal.

Ad.b. Isi Lembar Disposisi terdiri atas : Isi Disposisi dirumuskan dalam bentuk uraian.

Ad.c. Bagian Akhir Lembar Disposisi : Pembubuhan paraf atasan yang memberi disposisi beserta tanggalnya.

3. Penandatanganan a. Lembar Disposisi ditandatangani atau diparaf oleh : 1) Bupati atau Wakil Bupati; 2) Sekretaris Kabupaten; 3) Kepala SKPD; 4) dan seterusnya.

137

b. Lembar Disposisi yang ditandatangani oleh Pejabat sebagaimana dimaksud angka 1 di atas, dibuat di atas kertas ukuran ½ folio, dengan

menggunakan

Kop

Naskah

Dinas

SKPD

yang

bersangkutan.

4. Bentuk Naskah Dinas Lembar Disposisi, sebagaimana tertera pada halaman berikut :

138


LEMBAR DISPOSISI

Surat dari :

No. Surat

:

Tgl. Surat

:

Diterima tgl

:

No. Agenda

:

Sifat

:

Sangat segera

Segera

Rahasia

Hal :

Diteruskan kepada : Sekretaris Kabupaten

Dengan hormat harap : Tanggapan/Saran

Asisten I

Koreksi/Penyempurnaan

Asisten II

Laksanakan

Asisten III

Koordinasikan/Konfirmasikan

Kepala Dinas

Wakili/Dampingi

..............................

Siapkan Bahan

Kepala Badan

Proses sesuai ketentuan

.............................

Jadwalkan/laporkan

Kepala Kantor

File/simpan/edarkan

.............................

Vide

Kepala Bagian .............................

Catatan : Nama Jabatan Paraf dan tanggal

NAMA JELAS 139

V. TELAAHAN STAF 1. Pengertian Telaahan Staf adalah Naskah Dinas yang dibuat oleh staf atau bawahan

yang

memuat

analisis

pertimbangan-pertimbangan,

pendapat dan saran-saran tentang sesuatu masalah. 2. Susunan Telaahan Staf terdiri atas : a. Kepala Telaahan Staf; b. Isi Telaahan Staf; dan c. Bagian Akhir Telaahan Staf.

Ad.a. Kepala Telaahan Staf terdiri atas : 1) Tulisan “TELAAHAN STAF” diletakkan ditengah Lembar Naskah; 2) Pejabat atau alamat yang dituju; 3) Pejabat yang mengirim; 4) Tembusan; dan 5) Tanggal, Nomor, Sifat, Lampiran dan Hal.

Ad.b. Isi Telaahan Staf terdiri atas : 1) Pokok Persoalan; 2) Pra Anggapan; 3) Fakta dan Data yang berpengaruh terhadap persoalan (bila ada); 4) Pembahasan/analisis.; 5) Kesimpulan; dan 6) Saran Tindak.

Ad.c. Bagian Akhir Telaahan Staf terdiri atas: 1) Nama Jabatan; 2) Tanda tangan Pejabat.; dan 3) Nama jelas Pejabat berikut Pangkat dan NIP.

140

3. Penandatanganan Telaahan Staf yang ditandatangani oleh Pejabat SKPD dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas SKPD yang bersangkutan.

4. Bentuk Naskah Dinas Telaahan Staf, sebagaimana tertera pada halaman berikut :

141


TELAAHAN STAF

Kepada

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Dari


Tembusan : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Tanggal


Nomor


Sifat


Lampiran


Hal


I.

Pokok Persoalan : Mmmmmmmm

mmmmmmm

mmmmmm

mmmmmmmmmm

mmmmm mmmmmm mmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm.

II. Pra Anggapan : Mmmmmmmmmm

mmmmmmm

mmmmm

mmm

mmmm

mmmmmm

mmmmmmmm

mmmmmmmm

mmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmm.

III. Fakta dan Data yang Berpengaruh : Mmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmm mmmm mmmm

mmmm

mmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmm.

142

IV. Pembahasan/Analisis : Mmmmmmmmm

mmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmm

mmmmm mmmm mm mmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm

V. Kesimpulan : Mmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmm mmmm mmmmm

mmm

mmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmm.

VI. Saran Tindak : Mmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmm

mmmmmmmmm

mmmmm mmmm mmm mmmmmmmm mmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmm.

NAMA JABATAN,


143

W. PENGUMUMAN 1. Pengertian Pengumuman adalah suatu bentuk Naskah Dinas sebagai alat pemberitahuan

yang

bersifat

umum.

Pengumuman

yang

ditandatangani oleh masing-masing Pejabat ditentukan oleh jenis, sifat, dan organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Susunan Pengumuman terdiri atas : a. Kepala Pengumuman; b. Isi Pengumuman; dan c. Bagian Akhir Pengumuman.

Ad.a. Kepala Pengumuman terdiri atas : 1) Tulisan ”PENGUMUMAN” diletakkan di tengah lembar naskah. 2) Nomor ditempatkan di bawah tulisan Pengumuman; 3) Tulisan ”TENTANG”; dan 4) Nama Judul Pengumuman.

Ad.b. Isi Pengumuman : Dirumuskan dalam bentuk uraian.

Ad.c. Bagian Akhir Pengumuman terdiri atas : 1) Nama Tempat Pengumuman dikeluarkan; 2) Tanggal, Bulan dan Tahun; 3) Nama Jabatan yang mengeluarkan; 4) Tanda tangan pejabat berikut Pangkat dan NIP; dan 5) Stempel Jabatan/SKPD.

3. Penandatanganan a. Pengumuman yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati

dibuat

di

atas

kertas

ukuran

folio,

dengan

menggunakan Kop Naskah Dinas Jabatan dengan Lambang Negara berwarna kuning emas.

144

b. Pengumuman yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atas nama Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas SKPD yang bersangkutan. c. Pengumuman yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan

menggunakan

Kop

Naskah

Dinas

SKPD

yang

bersangkutan.

4. Bentuk Naskah Dinas Pengumuman, sebagaimana tertera pada halaman berikut :

145


PENGUMUMAN NOMOR ………………. TENTANG MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmm. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmm. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmm. Ditetapkan di .................. pada tanggal ………………. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

NAMA JELAS Jln. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan Telepon (0414) 21001, Faximile (0414) 21323

146


PENGUMUMAN NOMOR ………………. TENTANG MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmm. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmm. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmm. Ditetapkan di .................. pada tanggal ………………. a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR KEPALA ...............................,

NAMA JELAS Pangkat NIP. 147

X. LAPORAN 1. Pengertian Laporan adalah alat pemberitahuan atau pertanggungjawaban dari suatu kegiatan atau kejadian dari bawahan kepada atasan yang disusun secara lengkap, sistematis dan kronologis. 2. Susunan Laporan terdiri atas : a. Kepala Laporan; b. Isi Laporan; c. Bagian Akhir Laporan; dan d. Lampiran jika dianggap perlu.

Ad.a. Kepala Laporan : Memuat judul laporan yang ditulis dalam huruf kapital dan diletakkan secara sistematis.

Ad.b. Isi Laporan : Dirumuskan dalam bentuk uraian dengan sistematika terdiri atas : 1) Pendahuluan : memuat penjelasan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika laporan; 2) Materi

Laporan

dilaporkan,

hasil

:

memuat pelaksanaan

tentang

kegiatan

kegiatan,

faktor

yang yang

memengaruhi, hambatan-hambatan yang dihadapi dan lain-lain; dan 3) Kesimpulan dan Saran : memuat rangkaian pelaksanaan tugas dan saran-saran sebagai bahan pertimbangan.

Ad.c. Bagian Akhir Laporan terdiri atas : 1) Nama tempat; 2) Tanggal, Bulan dan Tahun; 3) Nama Jabatan pembuat laporan; 4) Tanda tangan Pejabat; 5) Nama, Pangkat dan NIP; dan 6) Stempel Jabatan/SKPD. 148

3. Penandatanganan a. Laporan yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Jabatan

dengan Lambang Negara berwarna

kuning emas. b. Laporan yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atas nama Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas SKPD yang bersangkutan. c. Laporan yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atas wewenang jabatannya

dibuat

di

atas

kertas

ukuran

folio,

dengan

menggunakan Kop Naskah Dinas SKPD yang bersangkutan.

4. Bentuk Naskah Dinas Laporan, sebagaimana tertera pada halaman berikut :

149


LAPORAN TENTANG MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMM

A. PENDAHULUAN 1. Umum Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. 2. Landasan Hukum Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. 3. Maksud dan Tujuan Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmm. 4. Ruang Lingkup Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmm. 5. Dasar Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmm.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

150

C. HASIL YANG DICAPAI Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

D. KESIMPULAN DAN SARAN Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

E. PENUTUP Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

Dibuat di .................. pada tanggal ………………. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

NAMA JELAS


Y. REKOMENDASI 1. Pengertian Rekomendasi adalah Naskah Dinas yang berisikan keterangan atau penjelasan untuk mendukung sesuatu hal. 2. Susunan Rekomendasi terdiri atas : a. Kepala Rekomendasi; b. Isi Rekomendasi; c. Bagian Akhir Rekomendasi; dan d. Lampiran jika dianggap perlu.

Ad.a. Kepala Rekomendasi terdiri atas : 1) Tulisan “REKOMENDASI” ditempatkan ditengah-tengah isi naskah; 2) Tulisan Nomor dan Tahun ditempatkan di bawah tulisan “Rekomendasi”;

Ad.b. Isi Rekomendasi : dirumuskan dalam bentuk uraian.

Ad.c. Bagian Akhir Rekomendasi terdiri atas : 1) Nama tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun; 2) Nama Jabatan pembuat Rekomendasi; 3) Tanda tangan Pejabat; 4) Nama Jelas, Pangkat dan NIP; dan 5) Stempel Jabatan/SKPD.

3. Penandatanganan a. Rekomendasi yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Jabatan dengan Lambang Negara berwarna kuning emas. b. Rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atas nama Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas SKPD yang bersangkutan. 152

c. Rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas SKPD yang bersangkutan.

4. Bentuk Naskah Dinas Rekomendasi, sebagaimana tertera pada halaman berikut :

153


REKOMENDASI NOMOR …………..........

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm a. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmm b. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Mmmm, XX Mmmmm XXX BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

NAMA JELAS


Z. SURAT PENGANTAR 1. Pengertian Surat Pengantar adalah daftar yang digunakan sebagai pengantar untuk

mengantar

sesuatu

Naskah

Dinas

atau

barang

dan

sebagainya yang pada umumnya tidak memerlukan penjelasan. 2. Susunan Surat Pengantar terdiri atas : a. Kepala Surat Pengantar; b. Isi Surat Pengantar; dan c. Bagian Akhir Surat Pengantar.

Ad.a. Kepala Surat Pengantar terdiri atas : 1) Nama Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun; 2) Pejabat atau Alamat yang dituju; 3) Tulisan ”SURAT PENGANTAR” yang ditempatkan di tengah lembar naskah; dan 4) Tulisan Nomor yang ditempatkan di bawah tulisan Surat Pengantar.

Ad.b. Isi Surat Pengantar terdiri atas : 1) Kolom Nomor Urut; 2) Kolom Jenis yang dikirim; 3) Kolom banyaknya naskah/barang dan sebagainya; dan 4) Kolom keterangan.

Ad.c. Bagian Akhir Surat Pengantar terdiri atas : 1) Nama jabatan pembuat pengantar; 2) Tanda tangan pembuat pengantar; 3) Nama, Pangkat dan NIP; 4) Stempel SKPD; dan 5) Penerimaan.

155

3. Penandatanganan Surat Pengantar dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas SKPD yang bersangkutan, yang ditandatangani oleh Pejabat/Petugas yang ditunjuk.

4. Bentuk Naskah Dinas Surat Pengantar, sebagaimana tertera pada halaman berikut :

156


Mmmm, XX Mmmmm XXXX

Kepada Yth. Mmmmmmmmmmmmm diMmmmm

SURAT PENGANTAR NOMOR ………………………

No.

Jenis yang dikirim

Diterima Tanggal :

Banyaknya

Keterangan

NAMA JABATAN,

Yang Menerima,

NAMA JELAS

NAMA JELAS

Pangkat

Pangkat

NIP.

NIP.

157

AA. TELEGRAM 1. Pengertian Telegram

adalah

Naskah

Dinas

berisi

berita

singkat

yang

penyelesaiannya dengan cepat, menggunakan kata-kata singkat dan jelas yang dikirim melalui telekomunikasi eletronik. 2. Susunan Telegram terdiri atas : a. Kepala Berita Telegram; b. Isi Berita Telegram; dan c. Bagian Akhir Berita Telegram.

Ad.a. Kepala Telegram terdiri atas : 1) Pejabat yang mengirim berita berikut pangkat dan NIP; 2) Pejabat atau alamat yang dituju; dan 3) Tembusan.

Ad.b. Isi Berita Telegram terdiri atas : 1) Klasifikasi; 2) Nomor; 3) Uraian isi berita yang dirumuskan dalam kalimat singkat dan jelas; 4) Singkatan titel jabatan Bupati; dan 5) Tanggal, Bulan dan Tahun.

Ad.c. Bagian Akhir Telegram terdiri atas : 1) Nama Pejabat yang mengirim; 2) Nama Jabatan yang mengirim; dan 3) Tanda tangan Pejabat yang mengirim.

3. Penandatanganan a. Naskah Berita Telegram yang dikirim dengan menggunakan telekomunikasi eletronik Sekretariat Daerah dibuat dalam formulir Sekretariat Daerah. b. Naskah Berita Telegram yang dikirim melalui Kantor Telegram menggunakan formulir sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 158

c. Keabsahan

isi

Berita

Telegram

yang

dirumuskan

dalam

formulir berita sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a setelah ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud huruf d. d. Pengiriman Berita Telegram dilakukan oleh Bagian Sandi dan Telkom.

4. Cara Pengiriman Pengiriman

Telegram

dilaksanakan

dengan

menggunakan

telekomunikasi eletronik Sekretariat Daerah atau Kantor-kantor Telegram.

5. Bentuk

Naskah

Dinas

Telegram,

sebagaimana

tertera

pada

halaman berikut :

159


FORMULIR BERITA Register No :……………………..

PANGGILAN

JENIS

NOMOR

DERAJAT

DARI

: MMMMMMMMMMMMMMMM

UNTUK

: MMMMMMMMMMMMMMMM

TEMBUSAN

: MMMMMMMMMMMMMMMM

: AMAT SEGERA/SEGERA*)

KLASIFIKASI Nomor AAA TTK

: ……………. MMMMMMMMM MMMMMMMMMM MMMMMMM MMMMM MMMMM

MMMMMM

MMMMM

MMMMMM

MMMMMM

MMMMMMMM TTK BBB TTK

MMMMMMMMM MMMMMMM

MMMMMMMMMMM

MMMMMMM

MMMMMMMMM

MMMMMMMM

MMMMMMM

MMMMMMMMM TTK CCC TTK

DSTNYA TTK HBS Tanggal waktu pembuatan ………..

Pengirim

:

Nama

:

Jabatan

:

No.Kode

Waktu Terima

Kirim

Lalu

Paraf

Lintas

Operator

160

Tanda tangan :

BB. BERITA DAERAH 1. Pengertian Berita Daerah adalah Naskah Dinas yang diterbitkan oleh Bupati yang ditujukan kepada DPRD untuk menyampaikan rancangan Peraturan Daerah guna mendapatkan persetujuan. 2. Susunan Berita Daerah terdiri atas : a. Kepala Berita Daerah; b. Isi Berita Daerah; dan c. Bagian Akhir Berita Daerah.

Ad.a. Kepala Berita Daerah terdiri atas : 1) Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun; 2) Pejabat atau Alamat yang dituju; 3) Nomor, Sifat, Lampiran, dan Hal; dan 4) Tulisan ”BERITA DAERAH” yang diletakkan pada tengah lembar naskah.

Ad.b. Isi Berita Daerah terdiri atas : Uraian maksud penyampaian Berita Daerah.

Ad.c. Bagian Akhir Berita Daerah terdiri atas : 1) Nama Jabatan; 2) Tandatangan Pejabat; 3) Nama, pangkat dan NIP; 4) Stempel Jabatan/SKPD; dan 5) Tembusan.

3. Penandatanganan a. Berita Daerah yang ditandatangani oleh Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Jabatan dengan Lambang Negara berwarna kuning emas.

161

b. Berita Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris Kabupaten atas nama Bupati atau atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Sekretariat Daerah.

4. Bentuk Naskah Dinas Berita Daerah, sebagaimana tertera pada halaman berikut :

162


XX Mmmmmmm XXX

Nomor

: .....................

Kepada

Lampiran : ..................... Hal

Yth. ...................................

: .....................

di......................

BERITA DAERAH Mmmmmmmm mmmmmm

mmmmm

mmm

mmmmmmmmmm

mmm

mmmm

mmmmm

mmmmmmmmmm

mmmmmm. Mmmmmmmm mmmmmm

mmmmm

mmm

mmmmmmmmmm

mmm

mmmm

mmmmm

mmmmmmmmmm

mmmmmm. Mmmmmmmm

mmm

mmmmmmmmmm

mmmmm

mmmmmmmmmmmmmmm mmmmmm.


NAMA JELAS Tembusan : 1. ............................ 2. ............................

Jln. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan 163

Telepon (0414) 21001, Faximile (0414) 21323 CC. BERITA ACARA A. Pengertian Berita Acara adalah Naskah Dinas yang berisi pernyataan yang bersifat pengesahan atas sesuatu kejadian, peristiwa, perubahan status dan lain-lain bagi suatu permasalahan baik berupa perencanaan,

pelaksanaan

maupun

pengendalian

kebijakan

pimpinan. 2. Susunan Berita Acara terdiri atas : a. Kepala Berita Acara; b. Isi Berita Acara; dan c. Bagian Akhir Berita Acara.

Ad.a. Kepala Berita Acara terdiri atas : 1) Tulisan “BERITA ACARA” yang ditempatkan ditengah Lembar Naskah; 2) Nomor Berita Acara; dan 3) Nama Berita Acara.

Ad.b. Isi Berita Acara dirumuskan dalam bentuk uraian yang di dalamnya dicantumkan : 1) Tempat, Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun; 2) Nama, NIP, Pangkat/Golongan dan Alamat; dan 3) Permasalahan pokoknya.

Ad.c. Bagian Akhir Berita Acara terdiri atas : 1) Nama tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun; 2) Tulisan “Pihak” yang terlibat dalam Berita Acara; 3) Tanda tangan pihak yang terlibat dalam Berita Acara; 4) Nama jelas pihak pejabat yang terlibat dalam Berita Acara; 5) Stempel Jabatan/SKPD; 6) Tulisan “Dilakukan dihadapan ………….(siapa yang menyaksikan Berita Acara tersebut)”; 164

7) Nama jelas dan NIP bila ada; 8) Tanda tangan yang menyaksikan; dan 9) Tulisan “Demikian Berita Acara

ini dibuat dalam

rangkap ……….”.

3. Penandatanganan a. Berita Acara yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya termasuk pejabat yang menyaksikan. b. Berita Acara yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati

dibuat

di

atas

kertas

ukuran

folio,

dengan

menggunakan Kop Naskah Dinas Jabatan dengan Lambang Negara berwarna kuning emas. c. Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atas nama Bupati

dibuat

di

atas

kertas

ukuran

folio,

dengan

menggunakan Kop Naskah Dinas dan Stempel Dinas SKPD yang bersangkutan. d. Berita Acara yang ditandatangani oleh pimpinan perangkat daerah atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas dan Stempel Dinas SKPD yang bersangkutan.

4. Bentuk Naskah Dinas Berita Acara, sebagaimana tertera pada halaman berikut :

165


BERITA ACARA NOMOR ………….........

TENTANG

MMMMMMMMMMMMMMMMMM

Pada

hari

ini

tanggal

……………………………...............

kami

masing-masing : 1. Mmmmmmmmmmmmmmmmm yang selanjutnya disebut Pihak Kesatu (memuat Nama, NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan dan alamat) 2. Mmmmmmmmmmmmmmmmm yang selanjutnya disebut Pihak Kedua

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmm.

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmm.

166

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap ……………….. untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mmmm, XX Mmmm XXXX

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu, BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

NAMA JELAS

NAMA JELAS

Pangkat NIP.

Dilakukan Dihadapan


Jln. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan 167

Telepon (0414) 21001, Faximile (0414) 21323 DD. NOTULEN 1. Pengertian Notulen adalah Naskah Dinas yang memuat catatan jalannya kegiatan

sidang,

rapat,

mulai

dari

acara

pembukaan,

pembahasan masalah sampai dengan pengambilan keputusan serta penutupan. 2. Susunan Notulen terdiri atas: a. Kepala Notulen; b. Isi Notulen; dan c. Bagian Akhir Notulen.

Ad.a. Kepala Notulen terdiri atas : 1) Tulisan “NOTULEN”; dan 2) Keterangan tentang Notulen Sidang atau rapat yang terdiri atas : a) Nama Sidang/Rapat; b) Hari, Tanggal; c) Waktu Sidang/Rapat; d) Tempat; e) Acara; f)

Pimpinan Sidang;

g) Ketua/Wakil Ketua; h) Sekretaris; i)

Pencatat; dan

j)

Peserta Sidang/Rapat.

Ad.b. Isi Notulen terdiri atas : 1) Kata Pembukaan; 2) Pembahasan; 3) Pembacaan keputusan; dan 4) Kata penutupan.

168

Ad.c. Bagian Akhir Notulen terdiri atas: 1) Tempat dan tanggal 2) Nama Jabatan; 3) Tanda tangan; dan 4) Nama pejabat, Pangkat dan NIP.

3. Penandatanganan a. Notulen yang ditandatangani oleh pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Sekretariat Daerah. b. Notulen yang ditandatangani oleh pejabat di lingkungan SKPD dibuat di atas kertas ukuran folio, menggunakan Kop Naskah Dinas SKPD yang bersangkutan. c. Notulen ditandatangani oleh : 1) Ketua/Wakil Ketua; 2) Sekretaris; atau 3) Pencatat yang ditunjuk.

4. Bentuk

Naskah

Dinas

Notulen,

sebagaimana

tertera

pada

halaman berikut :

169


NOTULEN

SIDANG/RAPAT

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Hari/Tanggal


Waktu Sidang/Rapat


Tempat


Acara

: 1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm 2. dst seterusnya 3.

Penutup.

Pimpinan Sidang/Rapat

Ketua


Sekretaris


Pencatat


Peserta Sidang/Rapat

: 1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 2. dst.

Kegiatan Sidang/Rapat

: 1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 2. dst.

170

Kata Pembukaan

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Pembahasan

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Keputusan

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmm.

XX Mmmmmmm XXX, PIMPINAN SIDANG/RAPAT NAMA JABATAN,


171

EE. MEMO 1. Pengertian Memo

adalah

Naskah

Dinas

yang

materinya

mengandung

pemberitahuan atas sesuatu permasalahan yang dapat digunakan oleh atasan kepada bawahan atau antar pejabat setingkat. 2. Susunan Memo terdiri atas : a. Kepala Memo; b. Isi Memo; dan c. Bagian Akhir Memo.

Ad.a. Kepala Memo terdiri atas : 1) Tulisan “MEMO”

yang ditempatkan di tengah lembar

naskah; 2) Nama pengirim Memo, ditempatkan di sebelah kiri atas Naskah Dinas; dan 3) Nama Pejabat dan alamat yang dituju, ditempatkan di sebelah bawah nama pengirim.

Ad.b. Isi Memo : memuat pemberitahuan atas sesuatu permasalahan.

Ad.c. Bagian Akhir Memo terdiri atas : a. Nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun; b. Nama Jabatan; dan c. Tanda tangan atau paraf pembuat Memo.

3. Penandatanganan a. Memo

dibuat

di

atas

kertas

ukuran

folio,

dengan

menggunakan : 1) Kop Naskah Dinas Jabatan bagi Memo yang digunakan oleh Bupati atau Wakil Bupati dengan menggunakan Lambang Negara berwarna kuning emas. 172

2) Kop Naskah Dinas SKPD bagi Memo yang digunakan oleh pejabat SKPD yang bersangkutan. b. Memo diparaf atau ditandatangani oleh pembuat Memo. c. Pembuatan Memo dapat diketik atau cukup ditulis tangan.

4. Bentuk Naskah Dinas Memo, sebagaimana tertera pada halaman berikut :

173


MEMO NOMOR

Dari

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Kepada

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Hal


Mmmmmmm mmmmmmm mmmmmmmm mmmmmmmmmmm mmmmmmmm

mmmmm

mmmmmmm

mmmmmmmmm

mmmmmmmmm Mmmmmmm

mmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmm.

Mmm, XX Mmmmmm XXXX


Tanda Tangan atau Paraf Tembusan : 1. .......................... 2. ..........................


174

FF. DAFTAR HADIR 1. Pengertian a. Daftar Hadir adalah Naskah Dinas yang dipergunakan untuk mencatat dan mengetahui kehadiran seseorang. b. Daftar Hadir terdiri atas : 1) Daftar Hadir yang di dalamnya sudah dicantumkan namanama orang yang akan hadir; dan 2) Daftar Hadir yang di dalamnya belum dicantumkan namanama orang yang akan hadir. c. Daftar Hadir dirumuskan dalam dua bentuk, yaitu : 1) Daftar Hadir untuk keperluan sidang; dan 2) Daftar Hadir untuk masuk dan keperluan kerja. 2. Susunan Daftar Hadir terdiri atas: a. Kepala daftar Hadir; b. Isi Daftar Hadir; dan c. Bagian Akhir Daftar Hadir.

Ad.a. Kepala Daftar Hadir terdiri atas : 1) Tulisan “DAFTAR HADIR” ditempatkan ditengah-tengah lembar naskah; dan 2) Tempat, Hari, Tanggal, Waktu dan Acara ditulis dibawah tulisan Daftar Hadir sebelah kanan.

Ad.b. Isi Daftar Hadir terdiri atas : 1) Kolom Nomor Urut; 2) Kolom Nama; 3) Kolom SKPD; 4) Kolom Tanda tangan/Paraf; 5) Kolom Keterangan; dan 6) Untuk Daftar Hadir masuk Kantor (kerja) dilengkapi dengan kolom tanggal dalam satu bulan yang terbagi atas kolom paraf masuk pagi dan siang.

175

Ad.c. Bagian Akhir Daftar Hadir terdiri atas : 1) Nama Tempat; 2) Tanggal, Bulan dan Tahun; 3) Nama

Jabatan

penanggung

jawab

(pejabat

yang

bertanggung jawab atas kegiatan); 4) Tanda tangan pejabat penanggung jawab; dan 5) Nama, Pangkat dan NIP pejabat penanggung jawab.

3. Penandatanganan a. Daftar Hadir masuk kantor dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan

menggunakan

Kop

Naskah

Dinas

SKPD

yang

bersangkutan. b. Daftar Hadir untuk Rapat-rapat dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas SKPD yang bersangkutan. c. Daftar Hadir ditandatangani oleh pejabat penanggung jawab.

4. Bentuk Naskah Dinas Daftar Hadir, sebagaimana tertera pada halaman berikut :

176


DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT

Hari


Tanggal


Waktu


Tempat


Acara


NO.

NAMA

TANDA

SKPD

TANGAN

KET.

1. 2. dst.

XX Mmmmmmm XXXX

NAMA JABATAN PIMPINAN/ PENANGGUNG JAWAB/ PENYELENGGARA RAPAT,


177


DAFTAR HADIR

NO.

NAMA

1

2

BULAN

:

MINGGU

:

TANGGAL

PANGKAT/ GOL

P

S

P

S

P

S

3

4

5

6

7

8

9

P

S

10 11

KET 12

KEPALA SUB BAGIAN/ SEKRETARIS

XX Mmmmmmm XXXX

NAMA JABATAN YANG BERTANGGUNG JAWAB,


178

GG. PIAGAM 1. Pengertian Piagam adalah surat tanda bukti seseorang telah mengikuti kegiatan atau tanda penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan. 2. Susunan Piagam terdiri atas : a. Kepala Piagam; b. Isi Piagam; dan c. Bagian Akhir Piagam.

Ad.a. Kepala Piagam terdiri atas : 1) Tulisan “PIAGAM PENGHARGAAN”. 2) Tulisan “Nomor”.

Ad.b. Isi Piagam terdiri atas : 1) Uraian

berisikan

pejabat

yang

memberikan

penghargaan; 2) Nama, Tempat/Tanggal Lahir, NIP/NRP, Jabatan dan SKPD/Instansi; dan 3) Uraian kegiatan yang telah diikuti termasuk waktu kegiatan dan tempat atau prestasi keteladanan yang telah dicapai atau diwujudkan.

Ad.c. Bagian Akhir Piagam terdiri atas : 1) Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun; 2) Nama Jabatan dan Instansi; 3) Tanda tangan; dan 4) Nama jelas.

3. Penandatanganan Piagam ditandatangani oleh : 1) Bupati; 2) Wakil Bupati atas nama Bupati; 3) Sekretaris Kabupaten atas nama Bupati; atau 179

4) Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan atas nama Bupati.

4. Bentuk Naskah Dinas Piagam, sebagaimana tertera pada halaman berikut :

180


PIAGAM PENGHARGAAN Nomor

Bupati Kepulauan Selayar dengan ini memberikan penghargaan kepada :

Nama


Tempat/Tanggal Lahir : Mmmmmmmmm/XX Mmmmm XXXX NIP/NRP

: XXXX XXXXX X XX

Jabatan


Instansi


Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmm.

XX Mmmmmmm XXXX BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

NAMA JELAS


181


PIAGAM PENGHARGAAN Nomor

Bupati Kepulauan Selayar dengan ini memberikan penghargaan kepada :

Nama


Tempat/Tanggal Lahir : Mmmmmmmmm/XX Mmmmm XXXX NIP/NRP

: XXXX XXXXX X XX

Jabatan


Instansi


Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmm.

XX Mmmmmmm XXXX BUPATI KEPULAUAN SELAYAR WAKIL,

NAMA JELAS

Jln. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan Telepon (0414) 21001, Faximile (0414) 21323 HH. SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 182

1. Pengertian Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) adalah suatu Naskah Dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan. 2. Susunan STTPP terdiri atas : a. Kepala STTPP; b. Isi STTPP; dan c. Bagian Akhir STTPP.

Ad.a. Bagian Kepala STTPP terdiri atas : a. Kode disudut bagian atas kanan; b. Tulisan ”SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN”; dan c. Tulisan Nomor.

Ad.b. Isi STTPP terdiri atas : 1) Uraian berisikan pejabat yang memberikan STTPP; 2) Nama,

Tempat/Tanggal

Lahir,

NIP/NRP,

Pangkat,

Golongan Ruang, Jabatan dan SKPD peserta diklat; 3) Pernyataan

lulus

mengikuti

jenis

pendidikan

dan

pelatihan; dan 4) Dibagian tengah terdapat transparan lambang negara.

Ad.c. Bagian Akhir STTPP terdiri atas : 1) Bagian kanan 1. Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun; 2. Nama Jabatan dan SKPD; 3. Tanda tangan; 4. Nama Jelas; dan 5. NIP. 2) Di bagian tengah Foto peserta Diklat dengan cap SKPD di bagian sebelah kiri. 3) Di bagian belakang 183

a) Agenda Pembelajaran; b) TEMA : - Umum (ditentukan badan diklat) - Khusus

(ditentukan

penyelenggara

dengan mengacu pada tema Umum dan isu aktual setempat). c) Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun; d) Kepala Instansi Penyelenggara; e) Penyelenggara; dan f)

Nama Jelas dan NIP.

3. Penandatanganan STTPP ditandatangani oleh : a. Bupati; b. Sekretaris Kabupaten atas nama Bupati; atau c. Kepala Badan Diklat atas nama Bupati.

4. Bentuk Naskah Dinas STTPP sebagaimana tertera pada halaman berikut :

184

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Nomor ......................................... Bupati Kepulauan Selayar berdasarkan PP Nomor 101 dan ketentuan-ketentuannya menyatakan bahwa : Nama : Tempat/Tanggal Lahir : Pas foto 4X6 NIP/NRP : Pangkat/Golongan Ruang : Jabatan : Instansi :

Tahun 2000, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002

................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. LULUS Kualifikasi : ........... Pada Pendidikan dan Pelatihan ........... Kabupaten Kepulauan Selayar yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten di .......... dari tanggal ........ sampai dengan tanggal .......... yang meliputi ................... . BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

NAMA JELAS 185

Bagian Belakang STTPP

AGENDA PEMBELAJARAN

TEMA Umum

: (ditentukan Badan Diklat Depdagri) ...................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .................................................................................................................................. .

Khusus

: (ditentukan

oleh

penyelenggara

dengan

mengacu

pada

tema

Umum

dan

Issu

Aktual

setempat)

......................................................................................................................................................................... ............................................................. . Tanggal, Bulan dan Tahun KEPALA BADAN DIKLAT,


186

IX. NOTA KESEPAHAMAN/Memorandum of Understanding A. PENGERTIAN Nota kesepahaman adalah Naskah Dinas yang berisi suatu pernyataan kehendak bersama yang bersifat pokok dan singkat yang disepakati oleh Bupati atau pejabat yang berwenang di jajaran Pemerintah Kabupaten

dengan pihak lain atau pihak ketiga yang

secara prinsip belum menimbulkan hak dan kewajiban Para Pihak dengan penegasan dalam tenggat waktu tertentu oleh para pihak segera menindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

B. PENAMAAN NOTA KESEPAHAMAN 1. Dalam Penyusunan Nota Kesepahaman sebagai subyek Pihak Kesatu adalah Bupati atau Pejabat yang berwenang di jajaran Pemerintah Kabupaten dengan Pihak Lain atau Pihak Ketiga yang juga

berkewarganegaraan

Indonesia/Lembaga

Negara/Badan

Hukum Privat yang tunduk pada hukum di Indonesia, maka nomenklatur yang digunakan adalah “Nota Kesepahaman”. 2. Kecuali

bila

Pihak

Lain

atau

Pihak

Ketiga

dalam

Nota

Kesepahaman tersebut pada huruf a adalah Orang/Lembaga Negara Asing/Badan Hukum dari Negara Asing, maka yang digunakan

adalah

“Nota

Kesepahaman

(Memorandum

of

Understanding/MoU)”

C. SUSUNAN Nota Kesepahaman ( MOU ) terdiri atas : 1. Kepala Nota Kesepahaman; 2. Isi Nota Kesepahaman; dan 3. Bagian Akhir Nota Kesepahaman.

Ad.1. Kepala Nota Kesepahaman terdiri atas : a. Logo Para Pihak yang melakukan Nota Kesepahaman; b. Tulisan ”NOTA KESEPAHAMAN” ditempatkan di tengah lembar naskah; c. NOMOR dan TAHUN atau dapat menggunakan nomor panjang menurut keperluan Para Pihak;

187

d. Tulisan

”antara”

yang

ditulis

dengan

huruf

kecil

ditempatkan di tengah lembar Naskah; e. Nama lembaga Pihak Kesatu yang melakukan Nota Kesepahaman; f.

Tulisan ”dengan”

yang ditulis dengan huruf kecil

ditempatkan di tengah lembar Naskah; g. Nama lembaga Pihak Kedua yang melakukan Nota Kesepahaman; h. Tulisan ”TENTANG” yang ditempatkan di tengah lembar Naskah; dan i.

Nama/Judul Nota Kesepahaman yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital dan ditempat di bawah tulisan tentang.

Ad.2. Isi Nota Kesepahaman paling rendah memuat : a. Hari, tanggal, dan tahun Nota Kesepahaman; b. Identitas Para Pihak; c. Dasar hukum Nota Kesepahaman; d. Subyek kerja sama; e. Obyek kerja sama f.

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman;

g. Hak dan kewajiban Para Pihak; h. Jangka waktu Nota Kesepahaman; i.

Pengakhiran Nota Kesepahaman;

j.

Keadaan Memaksa; dan

k. Penyelesaian perselisihan. Substansi Nota Kesepahaman dituangkan dalam pasal-pasal.

Ad.3. Bagian Akhir Nota Kesepahaman terdiri atas : a. Tulisan PIHAK KEDUA pada bagian sebelah kiri bawah; b. Tulisan PIHAK KESATU pada bagian sebelah kanan bawah; c. Tanda tangan Para Pihak; d. Nama jelas Para Pihak; dan e. Saksi-saksi apabila diperlukan. D. PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN 188

1. Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Bupati atas nama Pemerintah Kabupaten dibuat di atas kertas ukuran folio tanpa menggunakan kop Naskah Dinas. 2. Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atas nama

Bupati

dibuat

di

atas

kerts

berukuran

folio

tanpa

menggunakan kop Naskah Dinas.

E. BENTUK NASKAH DINAS NOTA KESEPAHAMAN SEBAGAIMANA TERTERA PADA HALAMAN BERIKUT (ATAU BENTUK LAIN SESUAI KESEPAKATAN PARA PIHAK) :

189

Logo PIHAK KEDUA

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA .............................................................................. DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG .................................................................................................

Nomor : Mmmmmmmmmmmmmmmmmm

Pada hari ini, Mmmmmmm, tanggal Mmmmmmmm, bulan Mmmmmm, tahun Mmmmmmmm, bertempat di Mmmmmmmmmm, telah dilakukan kesepakatan bersama antara pihak-pihak: ---------------------------------------

I.

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm,

berkedudukan

di

jalan mmmmmmmmmmmmmmmm, dalam kesepahaman ini diwakili secara

sah

oleh

mmmmmmmmmm

jabatan

mmmmmmmmm,

selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini desebut ............;-----------II.

PEMERINTAH mmmmm, berkedudukan di jalan mmmmmm dalam kesepahaman ini diwakili secara sah oleh mmmmmm Jabatan Bupati Kepulauan Selayar, selanjutnya dalam Nota kesepahaman ini disebut PEMKAB SELAYAR;----------------------------------------------------------

Untuk selanjutnya mmmmm dan mmmmmm, secara sah bersama-sama disebut “ PARA PIHAK ” dan secara sendiri-sendiri disebut “ PIHAK “--------

Dengan terlebih dahulu memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :-----------------------------------------------------------------------

a. bahwa ...............mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 190

b. bahwa mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm PEMKAB SELAYAR

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Pasal 1 .................................. Mmmmm

mmmmm

mmm

mmmmmmm

mmmmm

mmmm

mmmmmmmmmm.

(MMMMMMMM)

PEMKAB SELAYAR

NAMA JELAS

NAMA JELAS

JABATAN

JABATAN

Logo PIHAK KEDUA

NOTA KESEPAHAMAN 191

antara PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR dengan ............................................................................ tentang ............................................................................

NOMOR ....................... NOMOR........................

Pada hari ini, Mmmmmmm, tanggal Mmmmmmmm, bulan Mmmmmm, tahun Mmmmmmmm, yang bertanda tangan di bawah ini :

Mmmmmmmmmm

: Bupati Kepulauan Selayar, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Mmmmmmmmmm

: ................., mmmmmm mmmmmmm mmmmmm mmmmmmmm

selanjutnya

disebut

PIHAK

KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakatan Nota Kesepahaman berkenaan dengan materi pokok Nota Kesepahaman dalam syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 Mmmmmmmmmm Mmmmmmmmmm

mmmmmmmmmm

mmmmmm

mmmmmmmm

mmmmm mmmmm

Pasal 2 Mmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmm mmmmmmm mmmmmmmmmmm mmmmmmmmm.

192

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

NAMA JELAS

NAMA JELAS

193

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG


DAERAH

KABUPATEN

KEPULAUAN SELAYAR

BENTUK, UKURAN, DAN ISI STEMPEL JABATAN DAN STEMPEL SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

A. STEMPEL JABATAN

2.7 cm

3.8 cm

4 cm

LAMBANG NEGARA

B. STEMPEL SKPD

1 cm 2.7 cm

3.8 cm

4 cm

194

C. CONTOH STEMPEL

1. Contoh Stempel Jabatan

X : BUPATI XXX : LAMBANG NEGARA XX : KEPULAUAN SELAYAR

X *

XXX

*

XX

2. Contoh Stempel SKPD a. Sekretariat Daerah

X : PEMERINTAH KABUPATEN XXX : SETDA XX : KEPULAUAN SELAYAR

X *

XXX

*

XX

b. Sekretariat DPRD

X : PEMERINTAH KABUPATEN XXX : SEKRETARIAT DEWAN XX : KEPULAUAN SELAYAR

X *

XXX

*

XX

195

c. Dinas Daerah

X : PEMERINTAH KABUPATEN XXX : DINAS KESEHATAN XX : KEPULAUAN SELAYAR

X *

XXX

*

XX

d. Lembaga Teknis

X : PEMERINTAH KABUPATEN XXX : BAPPEDA XX : KEPULAUAN SELAYAR

X *

XXX

*

XX

X : PEMERINTAH KABUPATEN XXX : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA XX : KEPULAUAN SELAYAR

X *

XXX

*

XX

196

e. Lembaga Lain

X : PEMERINTAH KABUPATEN XXX : LEMBAGA LAIN XX : KEPULAUAN SELAYAR

X *

XXX

*

XX

f.

UPTD/UPTB

X : PEMERINTAH KABUPATEN XXX : UPTD/UPTB XX : KEPULAUAN SELAYAR

X *

XXX

*

XX


SYAHRIR WAHAB

197

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG


DAERAH

KABUPATEN

KEPULAUAN SELAYAR

BENTUK, UKURAN DAN ISI KOP NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

A. Perbandingan ukuran huruf Kop Naskah Dinas adalah 2 : 3, yaitu : 1. Ukuran Huruf “2” untuk tulisan nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar 2. Ukuran Huruf “3” untuk tulisan nama instansi

B. Bentuk dan Isi Kop Naskah Dinas seperti pada contoh berikut :

Contoh 1 : KOP NASKAH DINAS BUPATI (untuk Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum)


198

Contoh 2 : KOP NASKAH DINAS BUPATI (untuk Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan surat)



Contoh 3 : KOP NASKAH DINAS SEKRETARIAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

SEKRETARIAT DAERAH Jln. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463

199

Contoh 4 : KOP NASKAH DINAS SEKRETARIAT DPRD


SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Jln. ………………… Nomor …. Benteng, 92812, Sulawesi Selatan Telepon (0414) …….., Faximile (0414) ……….

Contoh 5 : KOP NASKAH DINAS DINAS DAERAH


DINAS KESEHATAN Jln. ………………… Nomor …. Benteng, 92812, Sulawesi Selatan Telepon (0414) …….., Faximile (0414) ……….

200

Contoh 6 : KOP NASKAH DINAS LEMBAGA TEKNIS DAERAH


BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jln. ………………… Nomor …. Benteng, 92812, Sulawesi Selatan Telepon (0414) …….., Faximile (0414) ……….

Contoh 7 : KOP NASKAH DINAS LEMBAGA TEKNIS DAERAH


SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Jln. ………………… Nomor …. Benteng, 92812, Sulawesi Selatan Telepon (0414) …….., Faximile (0414) ……….

Contoh 8 : KOP NASKAH DINAS KECAMATAN 201


KECAMATAN BENTENG Jln. ………………… Nomor …. Benteng, ………, Sulawesi Selatan Telepon (0414) …….., Faximile (0414) ……….

Contoh 9 : KOP NASKAH DINAS KELURAHAN


KECAMATAN BENTENG KELURAHAN BENTENG UTARA Jln. ………………… Nomor …. Benteng, ………, Sulawesi Selatan Telepon (0414) …….., Faximile (0414) ……….

Contoh 10 : KOP NASKAH DINAS DESA 202


KECAMATAN BONTOHARU DESA KALEPADANG Jln. ………………… Nomor …. ………….., ………, Sulawesi Selatan Telepon (0414) …….., Faximile (0414) ……….


SYAHRIR WAHAB

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG

203


DAERAH

KABUPATEN

KEPULAUAN SELAYAR

BENTUK, UKURAN, DAN ISI KOP SAMPUL NASKAH DINAS SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

A. BENTUK Sampul Naskah berbentuk empat persegi panjang.

Sampul Naskah SKPD berwarna coklat muda jenis kertas casing dengan ukuran masing-masing :

UKURAN

PANJANG

LEBAR

KANTONG

41 CM

30 CM

FOLIO / MAP

35 CM

25 CM

½ FOLIO

28 CM

18 CM

¼ FOLIO

28 CM

14 CM

B. UKURAN HURUF Perbandingan huruf 2 : 3 1. Ukuran huruf ” 2 ” untuk tulisan nama Pemerintah Kabupaten. 2. Ukuran huruf ” 3 ” untuk tulisan nama SKPD. 204

C. CONTOH Contoh 1. SAMPUL NASKAH DINAS BUPATI

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR Nomor : ……………………

Stempel

Kepada Yth. Sdr. …………………. di ……………

Jln. .............. Nomor ..........., Benteng 92812 …… Tlp. ……………, faximile …………….

Contoh 2.


SEKRETARIAT DAERAH Jln. .................. Nomor...... Benteng, 92812, Sulawesi Selatan Tlp.........., faximile .........................

Nomor : ………...

Stempel

Kepada Yth. Sdr. ……………… di ……………

Contoh 3.

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 205

SEKRETARIAT DPRD Jln. ................. Nomor..... Benteng, 92812, Sulawesi Selatan Tlp.........., faximile .........................

Nomor : ………...


Stempel

Contoh 4. KOP NASKAH DINAS DAERAH


DINAS KESEHATAN Jln. ................. Nomor .... Benteng, 92812, Sulawesi Selatan Tlp.........., faximile .........................

Nomor : ………...

Stempel


Contoh 5. KOP NASKAH DINAS LEMBAGA TEKNIS DAERAH


BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH Jln. ................. Nomor ..... Benteng, 92812, Sulawesi Selatan 206

Tlp.........., faximile .........................

Nomor : ………...


Stempel

Contoh 6.


SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Jln. ................. Nomor ..... Benteng, 92812, Sulawesi Selatan Tlp.........., faximile .........................

Nomor : ………...


Stempel

Contoh 7.


UPTD Jln. ................ Nomor ...... .........., ........, Sulawesi Selatan Tlp.........., faximile ......................... 207

Nomor : ………...

Stempel


Contoh 8.


BADAN USAHA MILIK DAERAH Jln. ................ Nomor ..... .........., ........, Sulawesi Selatan Tlp.........., faximile .........................

Nomor : ………...

Stempel


Contoh 9.


KECAMATAN BENTENG 208

Jln. ................ Nomor ..... Benteng, 92812, Sulawesi Selatan Tlp.........., faximile .........................

Nomor : ………...

Stempel


Contoh 10.


KECAMATAN BENTENG KELURAHAN BENTENG UTARA Jln. ................ Nomor .... Benteng, 92812, Sulawesi Selatan Tlp.........., faximile ......................... Nomor : ………...

Stempel


Contoh 11.


KECAMATAN BONTOHARU DESA KALEPADANG Jln. ................ Nomor .... ........., .........., Sulawesi Selatan 209

Tlp.........., faximile ......................... Nomor : ………...


Stempel


SYAHRIR WAHAB

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG


DAERAH

KABUPATEN

KEPULAUAN SELAYAR

210

BENTUK, UKURAN, BAHAN, DAN ISI PAPAN NAMA SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

A. BENTUK Papan Nama SKPD berbentuk empat persegi panjang dengan dua buah tiang yang berbentuk segi empat.

Contoh :

B. UKURAN 1. Ukuran Papan Ukuran 150 x 300 cm untuk Papan Nama SKPD. 2. Ukuran Huruf Perbandingan ukuran Huruf 1 : 2 a. Ukuran Huruf

”1” untuk tulisan Pemerintah Kabupaten

Kepulauan Selayar b. Ukuran Huruf ” 2 ” untuk tulisan Nama SKPD

C. CONTOH 211

Contoh 1. PAPAN NAMA KANTOR BUPATI

KANTOR BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

Jalan …………… No …...... Telepon ……… Fax ………… Benteng 92812

Contoh 2. PAPAN NAMA SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR SEKRETARIAT DAERAH

Jln. …………… No …...... Telepon ……… Fax ………… Benteng 92812

Contoh 3

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR DINAS KESEHATAN


212

Contoh 4

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR BADAN KETAHANAN PANGAN & PELAKSANA PENYULUHAN


Contoh 5

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR KECAMATAN BENTENG


Contoh 6

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR KECAMATAN BENTENG KELURAHAN BENTENG UTARA

Jln. …………… No …...... Telepon ……… Fax ………… 213

Benteng 92812

Contoh 7

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR KECAMATAN BONTOHARU DESA KALEPADANG

Jln. …………… No …...... Telepon ……… Fax ………… …………… ……

Contoh 8


Jln. …………… No …...... Telepon ……….. Fax ………… Benteng 92812 1. DINAS …………….. 214

2. BADAN …………… 3. DST ………………..

Contoh 9

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR DINAS ................................. UPTD .....................

Jln. …………… No …...... Telepon ……… Fax ………… …………… ……

Contoh 10

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NAMA BUMD ...................................


215

Contoh 11

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR KORPRI



SYAHRIR WAHAB

216

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

Recommend Documents