PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARATUR PEMERINTAH (Suatu Studi Di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Minahasa Selatan) Oleh : Billy Mandey Abstrak
Fungsi utama dari aparatur pemerintah adalah mengabdi pada masyarakat dan pada kepentingan umum dengan alat perlengkapannya yang ada. Dalam melayani kepentingan umum aparatur pemerintah sebagai abdi, bukan sebaliknya mencari keuntungan atau mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan. Aparatur pemerintah daerah harus memiliki kemampuan maksimal dalam mengelolah sumber daya manusia yang ada di daerahnya. Pemerintah daerah baik secaraa individu, kelompok maupun kelembagaan berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja dalam meningkatkan kinerjanya. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan lebih jauh pengembangan sumber daya manusia berpengaruh pada peningkatan kinerja pegawai, dengan menggunakan metode peneltian kualitatif. Dari hasil penelitian terlihat Upaya pemerintah terhadap pengembangan sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintah (khususnya di kantor badan kepegawaian daerah Kabupaten Minahasa Selatan) dilakukan dengan pemberian kesempatan kepada bawahannya untuk mengikuti pendidikan pelatihan. Begitu pula dengan penempatan pegawai dalam jabatan-jabatan tertentu sudah dilakukan dengan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing pegawai.
Keywords : Kinerja, SDM
1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Aparatur pemerintah harus menjadi saluran dan jembatan pengabdi dalam melaksanakan kepentingan umum dan penuh dedikasi dan loyalitas, bukan sebaliknya. Dalam menjalankan tugasn dan fungsinya aparatur pemerintah harus tanggap terhadap perubahan yang setiap saat terjadi di kalangan masyarakat, bangsa dan negara. Setiap aparatur perlu menyadari tujuan negara dan sadar akan masyarkat, bangsa dan negara. Setiap aparatur perlu menyadari tujuan negara dan sadar akan masyarakat umum yang memerlukan pelayanan oleh para aparatur sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing (Widjaya, 1991:23). Disadari bahwa satu sisi aparatur pemerintah masih memiliki banyak kelemahan seperti lambannya dalam menyelesaikan tugas pada sisi lain, aparatur pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam organisasi pemerintahan daerah harus diarahkan pada terciptanya aparatur pemerintah yang mampu bersaing khususnya diera globalisasi. Dengan kata lain pemerintah daerah harus selalu memberanikan diri apabila ingin mempertahankan daerahnya dari berbagai tekanan persaingan global. Kenyataan-kenyataan ini sehingga menuntut adanya pembinaan pegawai negeri yang harus dilaksanakan terus menerus untuk mencapai hasil kerja yang berkualitas sebagaimana yang diharapkan, untuk mewujudkan sosok pegawai negeri yang memiliki tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya seperti diketahui bahwa pembinaan pegawai negeri didasarkan pada perpaduan sistem karir dan sistem prestasi kerja dimana, pelaksanaannya berpedoman pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah mengenai pokokpokok kepegawaian yang meliputi; pengadaan formasi, pengujian, kesehatan, pendidikan, dan pelatihan, daftar urut kepangkatan serta penghargaan (Widjaya, 1986:3). Dari uraian diatas jelaslah bahwa pengembangan Sumber Daya Manusia bagi aparatur Pemerintah Daerah sangatlah penting untuk dilaksanakan. Pengembangan sumber daya manusia yang kuat sangatlah diperlukan demi meningkatkan kinerja pegawai. Akan tetapi bagaimanakah aparat menjalankan tugasnya dipemerintah Kabupaten Minahasa Selatan yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Minahasa Selatan. Dan dari pengamatan dilokasi penelitian ditemukan gejala-gejala seperti belum banyak menampakkan prestasi kerja yang maksimal, belum banyak memperhatikan/memberikan pelayanan kepada masyarakat, kemampuan aparat yang tidak merata, kurangnya pengetahuan mengenai tugas dan fungsi dari masing-masing pegawai dan terlalu lambatnya penyelesaian tugas. Berdasarkan beberapa kenyataan diatas, maka dapat dikemukakan bahwa pengembangan daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan prestasi kerja aparatur. Adanya peningkatan prestasi kerja aparatur akan memperkecil kekuatiran-kekuatiran yang berkaitan dengan lemahnya pelayanan publik terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Untuk membuktikan lebih jauh pengembangan sumber daya manusia berpengaruh pada peningkatan kinerja pegawai, maka perlu dikaji melalui suatu penelitian secara mendalam dengan topik : “Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah (Suatu Studi Di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Minahasa Selatan”). B. Perumusan Masalah Adapun masalah yang akan dipilih dalam penelitian ini adalah : Pengembangan sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja pegawai, khususnya di kantor BKD Kabupaten Minahasa Selatan. C. Tujuan Penelitian 2
Tujuan penelitian adalah sebagai berikut : Untuk mengetahui pengembangan Sumber Daya Manusia dalam meningkatkan kinerja pegawai khususnya di Kantor BKD Kabupaten Minahasa Selatan. D. Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Secara ilmiah diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya ilmu pemerintahan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintah. 2. Secara praktis dapat menjadi input atau masukan bagi pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam rangka penentuan kebijakan, strategi serta dalam menunjang pelaksanaan tugas bagi aparatur pemerintah daerah di lingkungan kantor BKD Kabupaten Minahasa Selatan.
3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Konsep Pengembangan Pengembangan adalah setiap usaha untuk memperbaiki pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang, dengan memeberikan informasi, mempengaruhi sikap atau menambah kecakapan. Dengan kata lain pengembangan adalah setiap kegiatan yang dimaksudkan untuk mengubah perilaku yang terdiri dari pengetahuan , kecakapan dan sikap (Moekijat 1982 ; 8 ). Menurut Drs. Hendayat Soetopo dan Drs. Wasty Soemantio (1982 : 45), istilah pengembangan menunjukkan pada suatu kegiatan menghasilkan suatu alat atau cara yang baru, dimana selama kegiatan tersebut terus-menerus dilakukan. Bila setelah mengalami penyempurnaan-penyempurnaan akhirnya alat atau cara tersebut dipandang cukup mantap untuk digunakan seterusnya maka berakhirlah dengan kegiatan pengembangan. Pengembangan adalah suatu perubahan dalam orang yang memungkinkan yang bersangkutan bekerja labih efektif. Hasil pengembangan adalah pegawai yang memiliki pengetahuan atau informasi baru, dapat menerapkan apa yang ia ketahui (kellog dalam Moekijat, 1982:2). B. Konsep Sumber Daya Manusia Faktor manusia merupakan sumber daya sebagai titik sentral berpikir, perencanaan, perekayasa, perancang bangunan dan pelaksana ataupun penyelenggara pembangunan dan atau pelaku pembangunan. Kata “Sumber Daya” menurut Poerwadarminta (1984 : 223,974), menjelaskan bahwa dari sudut pandang etimologis kata “sumber” diberi arti “asal” sedangkan kata “daya” berarti “kekuatan” atau “kemampuan”. Dengan demikian sumber daya artinya “kemampuan”, atau “asal kekuatan”. Pendapat lain mengatakan bahwa Sumber Daya diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan atau kemampuan memperoleh keuntungan dari kesempatan-kesempatan tertentu, atau meloloskan diri dari kesukaran sehingga perkataan sumber daya tidak menunjukkan suatu benda, tetapi dapat berperan dalam suatu proses atau operasi yakni suatu fungsi operasional untuk mencapai tujuan tertentu seperti memenuhi kepuasan. Dengan kata lain sumber daya manusia merupakan suatu abstraksi yang mencerminkan aspirasi manusia dan berhubungan dengan suatu fungsi atau operasi (Martoyo, 1992 :2). Sedangkan menurut Notoatmojo (1992 :3-4) berpendapat bahwa masalah sumber daya manusia dapat dilihat dari dua aspek yakni kuantitas dan kualitas. Kualitas menyangkut mutu sumber daya manusia, misalnya punya kemampuan fisik maupun nonfisik (kecerdasan dan mental) sedangkan kuantitas menyangkut jumlah sumber daya manusia. Dengan demikian maka sumber ddaya manusia dapat diartikan sebagai kekuatan atau kemampuan yang bersumber atau berasal dari manusia. Pendapat serta uraian diatas setidak-tidaknya telah telah menunjukkan betapa pentingnya arti dan kedudukan sumber daya manusia dalam organisasi untuk merealisasikan tujuan-tujuan organisasi. Betapa pentingnya arti kedudukan peranan manusia dalam organisasi sehingga menjadikannya satu hal yang menarik dan aktual, bahkan mulai pada permulaan abad kedua puluh semakin meningkat perhatian yang besar terhadap masalah-masalah sumber daya manusia, sehingga lahirlah apa yang dikenal sekarang dengan “Manajemen Sumber Daya Manusia” dalam organisasi dimana manusia tidak lagi dianggap sebagai barang atau suatu benda mati yang dapat diperlakukan sekehndak hati, tetapi sebagai manusia yang mempunyai perasaan, pikiran dan kebutuhanm atau dengan kata lain diperlukan benda-benda sebagai manusia atau sumber daya yang memiliki keinginan dan kebutuhan yang manusiawi serta mendapat perhatian besar agar prestasi mereka selaku sumber daya manusia dapat ditingkatkan (Martoyo 1992:73). 4
C. Konsep Kinerja Salah satu upaya yang dapat menetukan proses prima khususnya dalam organisasi apalagi organisasi pemerintah tergantung pada kinerja. Kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan karyawan yang mana merupakan suatu bentuk atau aplikasi dari target atau hasil kerja yang dicapai melalui inpu dan output. Kinerja karyawan adalah yang mempengaruhi seberapa banyak meraka memberi kontribusi kepada organisasi. Perbaikan kinerja baik untuk individu maupun kelompok menjadi pusat perhatian dalam uapaya meningkatkan kinerja organisasi. Pengertian kinerja atau prestasi kerja diberi batasan oleh Maier (dalam As’ad, 1991:47) sebagai kesuksesan seseorang didalam melaksanakan suatu pekerjaan. Lebih tegas lagi Lawler and Poter menyatakan bahwa kinerj adalah “succesfull role achievment” yang diperoleh seseorang dari perbuatan-perbuatannya (As’ad, 1991:46-47). Dari batasan tersebut As’ad menyimpulkan bahwa kinerja adalah hasil yang dicapai seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan. Sedangkan Suprihatno (dalam srimulyo, 1999:33) mengatakan bahwa kinerja atau prestasi kerja seseorang karyawan selama periode tertentu dibandingkan dengan kemungkinan, misalnya standar, target/sasaran atau kinerja yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Menurut J. Fred Weston (dalam stoner dan freemen, 1992:9) menyatakan kinerja adalah rekayasa suatu organisasi yang diupayakan untuk menghasilkan output tertentu dengan memanfaatkan secara optimal sumber daya organisasi tertentu. Chung dan Meggiston (dalam Gomes 1995:42) menterjemahkan kinerja dengan istilah “performance” yang diartikan tingkat prestasi kerja atau produktifitas, ataupun keberhasilan seseorang atau kelompok selama periode tertentu. Pengertian tersebut dapat ditafsirkan sebagai tingkat pencapaian suatu kegiatan atau program kebijaksanaan dalam mendapatkan sasaran, tujuan, visi, misi di organisasi. D. Konsep Aparatur Secara etimologi, istilah aparatur berasal dari kata aparat yakni alat, badan, instansi, pegawai negeri (W.J.S. Poerwadaminta, 1993:165). Sedangkan aparatur dapat diartikan sebagai alat negara, aparat pemerintah. Jadi aparatur negara, alat kelengkapan negara yang terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian, yang mempunyai tanggu g jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari. Dengan demikian pengertian aparatur tidak hanya dikaitkan dengan orangnya tetapi juga organisasi fasilitas ketentuan pengaturan dan sebagainya. Adapun jenis-jenis aparatur sebagaimana dikemukakan oleh Victor Situmorang, SH dan Jusuf Juhir (1998:83-86 adalah : 1. Aparatur Negara Aparatur negara adalah keseluruhan pejabat dan lembaga negara serta pemerintahan negara yang meliputi aparatur kenegaraan dan pemerintahan, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat bertugas dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan negara an pembangunan serta senantiasa mengabdi dan setia kepada kepentingan, nilai-nilai dan cita-cita perjuangan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 2. Aparatur Pemerintah Aparatur pemerintah adalah keseluruhan lembaga atau badan yang berada dibawah Presiden seperti departemen, lembaga pemerintahan dan departemen serta sekretariat departemen dan lembaga-lembaga tinggi negara. 3. Aparatur Perekonomian Negara Aparatur perekonomian negara adalah keselurhan bank pemerintah, lembaga perkreditan, lembaga keuangan. Pasar uang dan modal serta perusahaan milik negara dan perusahaan milik daerah.
5
BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis penelitian Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Menurut Bogdan dan Tylor (dalam Moleong, 2000 : 3) merupakan prosedur meneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif dicirikan oleh tujuan penelitian yang berupaya memahami gejalagejala yang sedemikian rupa yang tidak memerlukan kuantifikasi, karena gejala tidak memungkinkan untuk diukur secara tepat (Garna,1991 :32). B. Fokus Penelitian Berangkat dari pemahaman tersebut, maka penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan pokok sebagai berikut : 1. Bagaimanakah pelaksanaan tugas oleh aparat pemerintah daerah khusus di kantor BKD Kabupaten Minahasa Selatan. 2. Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengembangkan sumber daya manusia demi meningkatkan kinerja pegawai, khususnya di kantor BKD Kabupaten Minahasa Selatan? Untuk mengukur sejauh mana aspek utama dari pernyataan tersebut, penulis mencoba untuk memilih isu yang mencakup pertanyaan-pertanyaan atas masing-masing diantaranya, : 1. Perilaku aparatur 2. Penggunaan fasilitas 3. Disiplin Kerja 4. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur 5. Pembagian Kerja 6. Penempatan C. Jenis Data dan Informan Data yang dikumpulkan melalui penelitian ini adalah data yang sesuai dengan objek penelitian, Jenis data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu: (1) Data primer dan (2) Data sekunder. Data primer diperoleh dalam bentuk verbal atau kata-kata atau ucapan lisan dan perilaku dari subjek (informan) yang berkaitan dengan objek penelitian. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling. Teknik purposive sampling digunakan untuk mengarahkan pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan melalui penyeleksian informan yang menguasai permasalahan secara mendalam serta dapat dipercaya untuk menjadi sumber data. Penggunaan teknik ini baru berhenti setelah data yang diperoleh telah lengkap - jenuh (data saturation), atau jika data yang diteliti tidak berkembang lagi. Dengan kata lain data yang didapat sama dengan data yang telah diperoleh sebelumnya (point of theoretical saturation). Dengan demikian informan dalam penelitian ini adalah , Kepala BKD dan pegawai BKD Kabupaten Minahasa Selatan Selatan yang diambil dari bagian-bagian yang ada di BKD yang berjumlah 15 orang. C. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data akan dilakukan menggunakan metode yang umumnya digunakan pada pendekatan kualitatif, yaitu observasi , wawancara mendalam (in depth interview) dan studi dokumen (Sugiono, 2007:147). Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang mendalam sehingga dapat memahami bagaimana Strategi pengembangan SDM dalam meningkatkan kinerja apartur pemerintah, maka pengumpulan data dilakukan dengan berbaur dan 6
berinteraksi dengan subjek penelitian yaitu semua aparatur yang ada di Kantor BKD Kabupaten Minahasa Selatan E. Teknik Analisa Data Dalam penelitian ini, penulis menggunakaan teknik analisa data yang berifat deskriptif, dimana suatu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas fakta-fakta berdasarkan data yang terkumpul di lapangan yang berkaitan erat dengan objek penelitian, kemudian data tersebut dipadukan dan dianalisa secara kualitatif dengan memberikan gambaran-gambaran, interpretasi atau penafsiran atau fakta-fakta tersebut. Menurut Nawawi, penelitian deskriptif yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki denga menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan faktafakta yang tampak atau sebagaimana adanya (1994:73). Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisa data yang ada adalah sebagai berikut : a. Kategorisasi, dalam hal ini data-data yang diperoleh dari kapangan di kategorisasikan berdasarkan data prioritas yang dianalisa dan data yang tidak diprioritaskan untuk dianalisa. b. Reduksi, adalah sebuah langkah dengan menghilangkan atau menegasikan data tertentu yang dinilai tidak perlu untuk dianalisa secara lebih lanjut untuk kepentingan penelitian. c. Interpretasi, adalah tahapan akhir dari proses analisa data, dimana pada tahap ini penulis memberikan tafsiran dan penjelasan-penjelasan yang berkaitan erat dengan data-data yang menjadi isu dalam penelitian ini.
7
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN Dalam kaitannya dengan meningkatkan Kinerja Pegawai Sumber Daya Manusia merupakan unsur yang paling penting, sebab dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas, maka pekerjaan yang dilakukan akan berjalan dengan baik. Sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional tentu akan berpengaruh dalam pada kinerja pegawai. Oleh karena itu pengembangan sumber daya manusia sangat perlu dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang nantinya akan mampu meningkatkan kinerja. Sumber daya manusia yang dimaksud disini secara khusus adalah aparat-aparat pemerintah. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa aparat pemerintah memiliki posisi yang sangat penting dalam suatu organisasi pemerintahan daerah. Oleh sebab itu pengembangan sumberdaya manusia (dalam hal ini aparatur pemerintah), dimaksudkan untuk membantu para pegawai dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja serta profesionalisme. Oleh sebab itu bab ini akan membahas mengenai pelaksanaan tugas aparat pemerintahan di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, serta membahas mengenai upaya pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia.
Tabel Jumlah Pegawai BKD Minahasa Selatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan NO TINGKAT JUMLAH PENDIDIKAN 1. SMA 7 2 D3 7 3 SARJANA 28 4 MAGISTER 3 JUMLAH 45 Sumber : BKD Minahasa Selatan 2015 Tabel Jumlah Pegawai BKD Minahasa Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin NO JENIS KELAMIN JUMLAH 1. LAKI-LAKI 25 2 PEREMPUAN 20 JUMLAH 45 Sumber : BKD Minahasa Selatan 2015 A. Pelaksanaan Tugas Oleh Aparat Pemerintah di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Minahasa Selatan
1.
Banyak hal yang harus dipacu dan dikembangkan kepada aparat pemerintah. Keterlibatan pemerintah dalam usaha pembangunan dilaksanakan melalui aparatnya, dimana aparatur pemerintah dalam hal ini pegawai sebagai administrator pemerintahan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat benar-benar harus mampu dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat gambaran pelaksanaan tugas aparat pemerintah di kantor Badan Kepegawaian Dan Diklat Kabupaten Minahasa Selatan dapat dilihat dari beberapa hal dibawah ini : Perilaku Kerja Apratur Pemerintah Perilaku aparat pemerintah merupakan gambaran tentang apa saja yang menjadi tindakan aparatur. Seorang aparat pada pelaksanaan kerjanya, perilaku kerja ini dapat menggambarkan 8
2.
kinerja yang dimiliki oleh seorang aparatur pada bidang atau pada bagian yang ditempatinya. Perilaku kerja aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas dalam segala bidang terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan diukur dan dinilai berdasarkan hasil kerja yang dicapai oleh, karena itu semuanya tergantung pada moral yang dimiliki oleh masing-masing aparatur baik atasan maupun bawahan apakah mereka mampu menjaga kemampuan kerja mereka dengan baik atau tidak. Untuk mengetahui perilaku kerja aparatur dalam pelaksanaan tugas penulis mewawancarai Kepala Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Minahasa Selatan Drs. Fedinand Tiwa dimana beliau mengatakan, “Sebenarnya perilaku aparatur pemerintah dalam pelaksanaan tugas pada umumnya sudah cukup baik. Mereka sudah mulai menunjukkan bagaimana berlaku sebagai aparat yang professional. Hal ini akibat dari pembinaan yang selalu dilakukan secara berjenjang. Saya selalu mengatakan kepada mereka bahwa aparatur pemerintah itu harus berperilaku baik dalam melaksanakan pekerjaan karena kita seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat pada umumnya. Memang masih ada juga aparatur yang perlu terus dibina karena perilakunya masih buruk. Tapi saya yakin, bahwa dengan pembinaan yang dilakukan terus, mereka akan berkembang menjadi aparatur yang lebih professional. Maka kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil wawancara di atas adalah ternyata aparatur pemerintah memiliki perilaku kerja yang baik dalam pelaksanaan tugas di Kantor BKD Kabupaten Minahasa Selatan.perilaku kerja yang baik tentunya akan sangat berpengaruh pada hasil kerjanya nanti. Berhubungan dengan kemampuan aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas, Sekretaris BKD Kabupaten Minahasa Selatan Drs. Lexi Memah mengatakan melalui wawancara yang dilakukan sebagai berikut, “Kami selalu berusaha mengembangkan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Pelatihan-pelatihan teknis terus dilakukan dalam rangka pengembangan kemampuan mereka. Menurut pengamatan saya mereka terlihat berkembang dalam hal kemampuan melaksanakan tugas. Memang standar kemampuan bersifat relative. Ada yang bisa cepat berkembang, tetapi ada juga yang cenderung lambat. Tapi kami tetap terus berusaha mengembangkan kemampuan aparatur pemerintah dalam melaksnaakan tugas.” Penggunaan Fasilitas Kerja Fasilitas kerja merupakan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas untuk mancapai hasil yang efektif. Apabila fasilitas kerja pegawai dalam melaksanakan tugas telah terpenuhi maka pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Begitupun sebaliknya, bila fasilitas kerja kurang memadai dapat menghambat kelancaran pelaksanaan tugas. Kemampuan Sumber Daya Aparatur juga dituntut untuk mampu menggunakan fasilitas kerja sebagai penunjang keberhasilan tugas dan pekerjaan dalam bidang pemerintahan. Keahlian aparatur menggunakan fasilitas yang tersedia walaupun belum memadai merupakan satu kemampuan dan satu keuntungan yang tersedia bagi pegawai/aparatur. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan penunjang keberhasilan tugas secara efesien yaitu kemampuan atau keahlian dan tersedianya fasilitas secara memadai. Dari hasil wawancara dengan Kasubag Umum dan Perlengkapan Ibu Karolina Runturambi menyangkut penggunaan fasilitas kerja. Beliau menuturkan bahwa “Fasilitas kerja di kantor BKD Kabupaten Minahasa Selatan sudah cukup memadai dan sangat bermanfaat dalam mendukung aktivitas kerja yang ada di kantor BKD Kabupaten Minahasa Selatan. Dari hasil evaluasi internal kami, dapat dikatakan para aparatur yang ada telah menggunakan fasilitas ini secara maksimal. Memang ada beberapa aparat yang tidak menggunakanannya, seperti komputer dan laptop, karena memang yang bersangkutan tidak tahu menggunakannya. Jadi memang hal ini menjadi perhatian kami agar fasilitas yang ada ini tidak mubasir dan dapat digunakan secara maksimal. Kesimpulan yang dapat ditarik diatas adalah ternyata penggunaan fasilitas kerja dalam pelaksanaan tugas adalah sudah menggunakan setiap fasilitas yang ada secara maksimal, 9
namun tidak semua pegawai dapat menggunakannya dikarenakan pegawai tersebut tidak dapat mengoperasikannya. 3.
Disiplin Kerja Dispili kerja merupakan hal penting dalam pelaksanaan tugas agar dapat berjalan dengan baik dan efektif. Disiplin kerja menjadi tolak ukur keberhasian dalam pelaksanaan tugas, maka disiplin kerja pegawai perlu ditegakkan dalam kinerja pegawai seperti datang ke kantor tepat waktu, meninggalkan kantor setelah jam kerja selesai, penyelesaian tugas-tugas yang diberikan tepat waktu dan lain sebagainya. Apabila dilaksanakan dengan baik dan benar serta konsekuen pastilah pelaksanaan tugas/pelaksanaan dapat berjalan efektif, tertib dan lancar. Berdasarkan Hasil wawancara dengan Yoldy J. Pesik,SH. Informasi Kepegawaian, dan Kesejahteraan Pegawai menunjukkan hal yang bahwa pegawai BKD telah menaati peraturan yang ada. Beliau menuturkan “Pembinaan yang terus dilakukan secara internal sejauh ini cukup positif karena dapat meningkatkan kedisiplinan dari para aparatur. Hal ini juga akibat dari pengawasan yang dilakukan secara kontinyu dan ketat. Aparat pemerintah terikat dengan aturan-aturan yang ada sehingga mereka takut untuk melanggarknya. Memang masih ada yang kurang displin, tetapi mereka juga tidak henti-hentinya mendapat teguran dari atasan.” Hal senada juga dikatakan oleh Kepala Badan Bapak Drs. Ferdinand Tiwa, beliau mengatakan “tingkat kedisiplinan di BKD dapat dikatakan baik, hal ini terlihat dari laporan kedatangan ke kantor dan meninggalkan kantor, namun masih ada saja beberapa pegawai yang masih datang terlambat dan pulang lebih cepat dengan berbagai alasan, namun bila alasan yang masuk akal tidak diberikan sanski berupa teguran, namun apabila hal itu dilakukan tanpa alasan yang jelas dan dilakukan berkali-kali diberikan sanksi berupa teguran. Kesimpulan yang dapat adalah ternyata aparatur pemerintah di Badan Kepegawaian dan Diklat Minahasa Selatan taat terhadap disiplin kerja.
B. Upaya BKD Kabupaten Minahasa Selatan dalam mengembangkan sumber daya manusia.
1.
Gambaran upaya pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintah dapat dilihat pada beberapa hal dibawah ini : Pendidikan dan Pelatihan Untuk mengetahui sejauh mana upaya pemerintah dalam hal pemberian kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam pengembagan sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja pegawainya. Penulis mewawancarai Johnly Sumampow.SE Kabid Pendidikan dan Pelatihan dalam wawancara yang dilakukan, beliau mengatakan “semua aparat mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. Semua dilaksanakan berdasarkan kebutuhan. Hal ini harus dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja mereka, dimana aparat dituntut untuk lebih professional dalam melaksanakan tugasnya. Oleh sebab itu dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia yang ada, maka semua aparat dididik dan dilatih. Semua dan tanpa pengecualian.” Penulis juga mewawancarai staf di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Minahasa Selatan, yakni Bapak Robby Mawitjere dimana beliau mengatakan “Semua Pegawai disini mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan demi menigkatkan sumber daya manusia, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparat dalam menjalankan tugas. Maka kesimpulan yang dapat ditarik dari data diatas, ternyata pemerintah sudah memberikan kesempatan bagi pegawainya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana yang diharapkan. 10
2.
3.
Pembagian Kerja Pada dasarnya pembagian kerja dilakukan untuk menghindari adanya tupang tindih dalam melaksanakan suatu pekerjaan sehingga hasilnya tidak efektif. Pembagian kerja dapat menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas karena setiap pegawai akan memiliki batasan gerak yang jelas dalam melaksanakan suatu pekerjaan sehingga diharapkan akan terwujudnya efektivitas dalam mencapai hasil yang baik. Pembagian kerja dilakukan dengan memperhatikan keterampilan dan keahlian pegawai pada bidang-bidang masing-masing. Untuk mengetahui pembagian kerja di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, penulis mewawancarai seorang staf di Kantor BKD Ibu. Olga Runturambi dimana beliau mengatakan “Berbicara mengenai pembagian kerja disini telah dilaksanakan dengan baik. Kepala BKD selalu membagi pekerjaan yang harus dilakukan berdasarkan kemampuan kami, agar supaya pekerjaannya berjalan secara efektif dan efesien. Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Frangki Tambengi Kabid Mutasi dan Kepangkatan dimana beliau menuturkan bahwa “pembagian kerja dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja sudah dilakukan secara baik. Hal ini antara lain melalui pembagian kerja yang sesuai dengan standart kompetensi. Supaya aparat dapat berkembang Sumber dayanya, maka sebaiknya mereka diberikan tugas sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Dengan langkah ini, diharapkan ke depan mereka dapat lebih professional dalam bidang kemampuannya.” Kesimpulan yang dapat ditarik dari data diatas, ternyata pembagian kerja di Kantor Kepegawaian Derah Kabupaten Minahasa Selatan sudah dilakukan seperti yang diharapkan atau sudah dilakukan dengan baik. Penempatan Pegawai Menurut Bapak Roy, seorang pegawai di bagian umum mengatakan bahwa penempatan pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Minsel sudah sesuai dengan Pangkat, Gelar dan Kemampuannya, berdasarkan kriteria itulah kepala BKD mengambil keputusan. Hasil ini juga didukung dengan pernyataan yang senada oleh Bapak Frangki Tambengi Kabid Mutas dan Kepangkatan. Beliau mengatakan bahwa penempatan pegawai berdasarkan kompetensi yang dimilikinya sangat penting, karena kalau hal ini tidak dilakukan maka sama artinya dengan mengharuskan aparatur untuk belajar dari dasar kembali. Pemerintah dalam hal ini akan sangat rugi bila hal ini tidak dilakukan. Maka kesimpulan yang dapat ditarik dari data diatas, ternyata penempatan pegawai yang ada di kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dalam menduduki jabatan-jabatan tertentu sudah dilakukan dengan baik (sebagaimana yang diharapkan) atau sudah dilakukan secara efektif.
11
BAB VI PENUTUP A. Kesimpulan Dengan memperhatikan uraian pada hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Upaya pemerintah terhadap pengembangan sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintah (khususnya di kantor badan kepegawaian daerah Kabupaten Minahasa Selatan) dilakukan dengan pemberian kesempatan kepada bawahannya untuk mengikuti pendidikan pelatihan. Begitu pula dengan penempatan pegawai dalam jabatanjabatan tertentu sudah dilakukan dengan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing pegawai. 2. Mengenai pelaksanaan tugas, aparatur pemerintah dalam pelaksanaan tugas sudah menunjukkan perilaku yang baik, pelayanan yang diberikan kepada masyarakatpun sudah dilakukan dengan baik. Begitu juga dengan penggunaan fasilitas kerja yang ada sudah digunakan secara maksimal. Tidak hanya itu, aparatur pemerintah yang ada di Kantor Badan Kepegawaian Daerah sangat taat terhadap disiplin kerja, hal ini ditunjukkan dengan datang ke kantor tepat waktu, dan pulang setelah jam kantor selesai dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Ditambah lagi dengan peranan pimpinan yang sangat efektif terhadap kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas, hal ini dikarenakan pimpinan selalu memberikan arahan sebelum memberi tugas. B. Saran Beranjak dari hasil penelitian, maka hal yang perlu disarankan untuk ditindak lanjuti adalah : 1. Mengingat pentingnya perilaku yang baik oleh aparat dalam menjalankan tugas, maka disarankan perlu ditingkatkan pengawasan kepada aparat dalam menjalankan tugas mereka sehingga dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam tingkat kedisiplinana, pimpinan Badan Kepegawaian dan Diklat Minahasa Selatan harus meningkatkan kedisiplinan karena masih ada beberapa pegawai yang belum taat, perlu diberikannya teguran yang lebih tegas agar pegawai yang lebih disiplin dalam pekerjaan mereka. 2. Demi meningkatkan kualitas aparat pemerintah perlu dilaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi aparat dalam menunjang pekerjaan agar pegawai lebih dibekali pengetahuan dan keahlian ataupun kursus dalam penggunaan fasilitas teknologi seperti komputer, laptop, printer dan lainnya. Pemberian kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti pelatihan juga perlu diperhatikan dengan memberi fasilitas dan dukungan dana dan moril.
12
DAFTAR PUSTAKA Atmosdirdjo Prajudi, Dasar-dasar Administrasi, 1986, LAN, Jakarta Budiandono, Penyelenggaraan dan Perencanaan Latihan Tenaga Kerja, 1986, Brata Karya, Jakarta Filippo, Manajemen Personalia, 1998, Airlangga, Jakarta Martoyo Susilo, Manajemen Sumber Daya Manusia, 1992, BPFE, Jakarta Maleong, Lexy, J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya. Musanef, Manajemen Kepagawaian Indonesia, 1989, CV. Hajimasagung, Jakarta Nawawi Hadari, 1999. Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah, Jakarta: L. Erlangga Poewardarminta W.J.S. 1984. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta. Balai Pustaka Nasional. Sarundayang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, 2000, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta Simandjuntak Payaman, Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusi, 1998, Fakultas Ekonomi UI, Jakarta Siagian, Sondang. 1995. Organisasi, Kepemimpinan & Perilaku Administrasi. PT. Gunung Agung; Jakarta. Sugiyono, Prof.Dr. 2007, Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta; Bandung. Terry George R., 1986, Azas-Azas Manajemen. Bandung Alumni. Thoha Mifta, Administrasi Kepegawaian Daerah, 1983, Ghalia Indonesia, Balai Aksara JakartaYudhistira, Jakarta Widjaya A.W, 1986. Etika Pemerintahan, Jakarta: Bumi Aksara Sumber Lain - Himpunan Peraturan Perundag-undangan Pegawai Negeri Sipil (tahun 2003) - Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
13
