PERSEPSI MASYARAKAT RANDUKUNING TERHADAP KINERJA APARATUR PEMERINTAH DESA

Vol. 2 No. 1, Nopember 2014

PERSEPSI MASYARAKAT RANDUKUNING TERHADAP KINERJA APARATUR PEMERINTAH DESA Dewi Novita Sari (10110048) Mahasiswa PPKn IKIP Veteran Semarang Abstrak Latar belakang masalah adalah dalam era globalisasi sekarang ini salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah adalah menampilkan aparatur yang professional, memiliki etos kerja yang tinggi, keunggulan kompetitif dan kemampuan memegang teguh etika birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam memenuhi aspirasi masyarakat. Permasalahan yang dirumuskan adalah: (1) Bagaimana persepsi masyarakat Desa Randukuning terhadap kinerja aparatur pemerintah desa?, (2) Faktor - faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik?, (3) Bagaimana solusi aparatur pemerintah desa dalam memajukan Desa Randukuning agar lebih baik? Dengan demikian tujuan penelitian adalah untuk: (1) Menggambarkan persepsi masyarakat Desa Randukuning terhadap kinerja aparatur pemerintah desa, (2) Mendeskripsikan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik, dan (3) Menawarkan solusi agar aparatur pemerintah desa dalam memajukan Desa Randukuning agar lebih baik. Mengingat penelitian yang dilakukan adalah dengan pendekatan dan desain kualitatif, maka subyek atau informannya hanya beberapa person, diantara: (1) Kepala Desa sebagai informan konci (Key informan) dan subyek (informan) lain, yaitu: (1) Tokoh Masyarakat dan (2) Perwakilan warga. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga, yakni: (1) Wawancara mendalam, (2) Observasi partisipasif, dan (3) Dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data digunakan model partisipasi interaktif. Temuan penelitian adalah: (1) Persepsi masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah desa, persepsi masyarakat Desa Randukuning terhadap kinerja aparatur pemerintah desa dalam memajukan desa supaya lebih baik, (2) Faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik adalah bagaimana kinerja aparatur pemerintah desa dalam memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap masyarakat, dan (3) Solusi masyarakat terhadap aparatur pemerintah desa dalam memajukan Desa Randukuning agar lebih maju dan lebih baik dari desa-desa lainnya. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan: (1) Persepsi masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah desa, persepsi masyarakat Desa Randukuning terhadap kinerja aparatur pemerintah desa dalam memajukan desa supaya lebih baik, (2) Faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik supaya kinerja pemerintah desa agar lebih baik dalam melayani masyarakat, (3) Solusi masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah desa supaya bisa memajukan Desa Randukuning agar lebih maju dan lebih baik. Sarannya adalah: (1) Bagi pemerintah desa; untuk selalu kooperatif dan aktif mengambil langkah dalam bekerjasama dengan masyarakat, hal ini perlu dilakukan agar program kerja pemerintah desa terlaksana dengan baik, (2) Bagi Kepala Desa; himbauan kepada warga yang dikemukakan selama ini sudah cukup baik, namun masih perlu adanya peningkatan, terutama pendekatan secara personal, sehingga warga akan merasa sungkan, dan akibatnya warga menjaga program kerja yang sudah dirancang pemerintah desa, dan (3) Bagi warga; untuk selalu mendukung program kerja yang dicanangkan oleh Pemerintah Desa Randukuning. Kata Kunci : persepsi, kenerja aparatur PENDAHULUAN Dalam era globalisasi sekarang ini salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah adalah menampilkan aparatur yang profesional, memiliki etos kerja yang tinggi, keunggulan kompetitif dan kemampuan memegang teguh etika birokrasi dalam

JURNAL ILMIAH PPKn IKIP VETERAN SEMARANG

77


menjalankan tugas dan fungsinya memenuhi aspirasi masyarakat serta terbebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Tantangan tersebut merupakan hal yang beralasan mengingat secara empirik masyarakat di daerah menginginkan agar aparat pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya dapat bekerja secara optimal yang akhirnya dapat memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat. Tumpuan dan harapan itu lebih tertuju pada aparatur pemerintah daerah mengingat mereka merupakan wakil dari pemerintah pusat untuk menjalankan roda pemerintah. Untuk dapat menyelenggarakan pemerintah yang baik dituntut aparatur pemerintah yang professional, hal ini merupakan prasyarat dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan dan kualitas pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Pentingnya profesionalisme aparatur pemerintah sejalan dengan bunyi Pasal 3 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang menyatakan bahwa : “Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur Negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas Negara, pemerintah dan pembangunan. Profesionalisme sangat ditentukan oleh kemampuan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan menurut bidang tugas dan tingkatannya masing-masing. Hasil dari pekerjaan itu lebih ditinjau dari segala segi sesuai porsi, objek, bersifat terus-menerus dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun serta jangka waktu penyelesaian pekerjaan yang relatif singkat (Suit Almasdi, 2000 : 99). Hal diatas dipertegas kembali oleh Thoha (2000 : 1) bahwa untuk mempertahankan kehidupan dan kedinamisan organisasi, setiap organisasi mau tidak mau harus adaptif terhadap perubahan organisasi. Birokrasi yang mampu bersaing dimasa mendatang adalah birokrasi yang memiliki sumber daya manusia berbasis pengetahuan dengan memiliki berbagai keterampilan dan keahlian. Salah satu harapan masyarakat (selaku konsumen pelayanan) adalah menginginkan pelayanan yang adil dan merata. Bentuk pelayanan yang adil dan merata, hanya dimungkinkan oleh kesiapapun psikologis birokrat pemerintah yang senantiasa menyesuaikan diri dengan perubahan sosial (social change) dan dinamika masyarakat sebagai sarana pelayanannya. Dalam konteks ini pelayanan menjadi kewajiban dan tanggung jawab birokrasi dalam mengadopsi perubahan dan kebutuhan sosial yang berdasarkan atas profesionalisme dan nilai-nilai kemanusian. Pembangunan suatu sistem pemerintah yang layak, dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain pemerintah yang layak harus didasari oleh birokrasi yang profesional. Birokrasi yang profesional adalah suatu pemerintah yang bersih, transparan (keterbukaan) dan bertanggung jawab. Pemerintah kita dirasakan belum memenuhi kriteria bersih, transparan dan bertanggung jawab karena birokrasi pemerintahannya tidak profesional, dan tidak netral, seperti misalnya masih banyaknya praktekpraktek KKN. Kemudian muncul asumsi menarik yang dipertanyakan, apakah budaya aparatur mempengaruhi proses pelayanan publik, ataukah tradisi kerja pelayanan publik akan mempengaruhi dan menciptakan budaya organisasi birokrasi. Jika yang pertama muncul maka akan terjadi kekuatan


78


status dalam organisasi birokrasi. Namun, jika yang kedua muncul maka akan tercipta perubahan dan pengembangan organisasi birokrasi yang dinamis. (Sondang P. Siagian, 1995) Budaya organisasi (birokrasi) merupakan kesepakatan bersama tentang nilai-nilai bersama dalam kehidupan organisasi dan mengikat semua orang dalam organisai yang bersangkutan. Oleh karena itu budaya organisasi birokrasi akan menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh para anggota organisasi, menentukan batas-batas normatif perilaku anggota organisasi, menentukan sifat dan bentuk-bentuk pengendalian dan pengawasan organisasi, menentukan gaya yang dapat diterima oleh para anggota organisasi, menentukan cara-cara kerja yang tepat, dan sebagainya. Secara spesifik peran penting yang dimainkan oleh budaya organisasi (birokrasi) adalah membantu menciptakan rasa memiliki terhadap organisasi, menciptakan jati diri para anggota organisasi, menciptakan keterikatan emosional antara organisasi dan semua aparat terlibat di dalamnya, membantu menciptakan stabilitas organisasi sebagai sistem sosial, dan menemukan pola pedoman perilaku sebagai hasil dari norma-norma kebiasaan yang terbentuk dalam keseharian. Begitu kuatnya pengaruh budaya organisasi (birokrasi) terhadap perilaku para anggota organisasi, maka budaya organisasi (birokrasi) mampu menetapkan batas untuk membedakan dengan organisasi (birokrasi) lain, mampu membentuk identitas organisasi dan identitas kepribadian anggota organisasi, mampu mempermudah terciptanya komitmen organisasi dari pada komitmen yang bersifat kepentingan individu, mampu meningkatkan kemantapan keterikatan sistem sosial, dan mampu berfungsi sebagai mekanisme pembuatan makna dan simbul-simbul kendali perilaku para anggota organisasi. Pelayanan publik sebagai suatu proses dari kinerja organisasi (birokrasi) tentu dipengaruhi oleh budaya dan budaya kerja aparatur atau pegawainya. Keterikatan dan pengaruh budaya organisasi sangatlah kuat. Penilaian atas kualitas pelayanan yang diberikan pada setiap aparatur cenderung beraneka ragam karena mereka datang dari kelompok sosial, etnis, dan agama yang berlainan. Endang Purwanti (2002: 7) mengatakan tentang Masyarakat Indonesia dan kebudayaannya, dimana pada dasarnya merupakan tayangan besar dari kehidupan bersama antara individu-individu manusia yang bersifat dinamis. Pada masyarakat yang kompleks (majemuk) memiliki banyak kebudayaan dengan standar perilaku yang berbeda dan kadangkala bertentangan. Merujuk kepada pendapat E. B. Tylor (1871) bahwa kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan manusia sebagai anggota masyarakat, perlu nampaknya dikaitkan dengan budaya aparatur pemerintah kecamatan. Hal ini penting karena ada keterkaitan dan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan dan pada akhirnya mempengaruhi persepsi pelayanan masyarakat. Sedikitnya ada lima dimensi yang berpengaruh terhadap mutu suatu pelayanan sebagaimana diuraikan Kolter (1994) yaitu : Tengible (berwujud), Reability (keandalan), Resvonsiveness (ketanggapan), Assurance ( jaminan/ keyakinan) dan Emphaty (empati), ini pun memiliki keterkaitan dengan persepsi pelayanan kunjungan dari masyarakat.


79


Substansi pelayanan publik selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pelayanan publik ini menjadi semakin penting karena senantiasa berhubungan dengan khalayak masyarakat ramai yang memiliki keanekaragaman kepentingan dan tujuan. Tetapi dalam kenyataannya, birokrasi yang dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan tersebut, sering kali diartikulasikan berbeda oleh masyarakat. Birokrasi di dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, termasuk didalamnya penyelenggaraan pelayanan publik, proses pelaksanaannya selalu memakan waktu yang cukup lama dan berbelit-belit apabila masyarakat menyelesaikan urusannya berkaitan dengan pelayanan aparatur pemerintah. Padahal sejak era reformasi bergulir, pemerintah sudah berkomitmen untuk melakukan sistem pelayanan publik yang lebih profesional, dan hal ini sudah sering disampaikan pejabat daerah sebagai wujud kewajiban pemerintah yang sekaligus sebagai hak masyarakat. Kondisi seperti ini tentunya tidak terlepas dari peranan sumber daya manusia (Rachbini, 2002 : 198). Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan partisipasi, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Kebijakan otonomi daerah dalam UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui UU No.32/2004, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan

sekaligus

diberi

tanggung

jawab

yang

lebih

besar

untuk

mempercepat

laju pembangunan daerah. Sejalan dengan hal itu, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka azas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka azas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota. Kecamatan merupakan dari pemerintah daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan mempunyai tugas membina desa/kelurahan harus pula diselenggarakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Sebagai sebuah organisasi yang hidup dan melayani kehidupan masyarakat yang penuh dinamika, kecamatan mengalami banyak masalah sebagai organisasi administratif. Masalah yang dihadapi juga lebih banyak bersifat manajerial dibandingkan dengan masalah yang bersifat politik. Kompleksitas masalah yang dihadapi berkaitan erat dengan banyaknya jumlah penduduk yang dilayani, tingkat heterogenitasnya (asal usul, pendidikan, umur, kemapuan ekonomi) banyaknya


80


desa/kelurahan

bawahan.

Pelaksanaan

pekerjaan

oleh

para

pegawai

di

lingkungan

organisasi pemerintahan kecamatan pada dasarnya berlangsung dalam kondisi pegawai sebagai manusia, suasana batin dan psikologis seorang pegawai sebagai individu dalam masyarakat organisasi yang menjadi lingkungan kerjanya sangat besar pengaruhnya pada pelaksanaan pekerjaannya. Suasana batin itu terlihat dalam semangat atau gairah kerja yang menghasilkan kegiatan kerja sebagai kontribusi bagi pencapaian tujuan organisasi tempatnya bekerja. Seiring dengan besarnya tuntutan akan penerapan pelayanan publik yang berkualitas juga menjadi semakin besar. Pemerintah merespon tuntutan ini dengan menetapkan tahun 2004 sebagai tahun peningkatan pelayanan publik. Pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam rangka meningkatkan pelayanan. Menurut Moenir (1996) bentuk pelayanan ada dua macam yaitu pertama, pelayanan dengan lisan yaitu pelayanan yang dilakukan oleh petugas bidang hubungan masyarakat, bidang layanan informasi dan bidang-bidang lainnya yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada masyarakat mengenai berbagai fasilitas layanan yang tersedia, agar pelayanan lisan berhasil sesuai dengan yang diharapakan, maka syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku pelayanan antara lain memahami benar masalah-masalah yang termasuk dalam bidang tugasnya, mampu memberikan penjelasan apa-apa saja yang perlu dengan lancar, jelas, singkat sehingga memuaskan bagi mereka yang ingin memperoleh kejelasan, bertingkah laku sopan dan ramah tamah, meski dalam keadaan sepi pengunjung tidak berbincang dan bercanda dengan sesama karena menimbulkan kesan tidak disiplin dan melalaikan tugas. Kedua, pelayanan dalam bentuk tulisan yaitu pelayanan yang diberikan dapat berupa pemberian penjelasan kepada masyarakat dengan keterangan tulisan suatu informasi mengenai hal atau masalah, baik berupa petunjuk pada orang-orang yang berkepentingan agar memudahkan orang tersebut dalam berurusan dengan intansi atau lembaga pemerintah maupun pelayanan yang berupa reaksi tertulis atas permohonan , laporan, keluhan, pemberitahuan dan sebagainya. Realita yang ada di lapangan masih ada hal yang belum sesuai dengan harapan. Masih ada aparatur desa yang datang terlambat, di jam kerja masih ada aparatur desa yang tidak datang ke kantor dan ada yang keluar kantor untuk kepentingan pribadi, jika masyarakat ada keperluan masih harus menunggu kedatangan pegawai. Hal tersebut harus dibenahi oleh aparatur desa agar masyarakat bisa puas dalam pelayanan yang ada di kantor balai desa. Kinerja aparatur desa tidak akan maksimal jika pegawainya tidak bekerja dengan sungguh-sungguh dalam melayani masyarakat. Dalam hal ini Kepala Desa selaku pemimpin desa harus mempunyai tanggung jawab penuh terhadap desa yang dipimpinnya supaya desa tersebut bisa lebih maju dan berkembang dari yang sebelumnya.

KAJIAN PUSTAKA Pengertian Persepsi Persepsi adalah suatu proses pengenalan atau identifikasi sesuatu dengan menggunakan panca indera (Dreverdalam Sasanti, 2003). Kesan yang diterima individu sangat tergantung pada seluruh pengalaman yang telah diperoleh melalui proses berpikir dan belajar, serta dipengaruhi oleh faktor


81


yang berasal dari dalam diri individu. Sabri (1993) mendefinisikan persepsi sebagai aktivitas yang memungkinkan manusia mengendalikan rangsangan-rangsangan yang sampai kepadanya melalui alat inderanya, menjadikannya kemampuan itulah dimungkinkan individu mengenali milleu (lingkungan pergaulan) hidupnya. Proses

persepsi terdiri dari dua tahap yaitu tahapan pertama terjadi pada

penginderaan diorganisir berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, tahapan kedua yaitu stimulasi pada penginderaan diinterprestasikan dan dievaluasi. Kinerja Aparatur Pemerintah Desa a. Pengertian Kinerja Kata kinerja dalam konteks organisasi dapat dilihat secara variatif, Prawirosentono seperti dikutif oleh Widodo (1997:82) menyatakan bahwa : “Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral dan etika”. Menurut Lembaga Administrasi Negara (1982) dalam Ensiklopedia Administrasi mengartikan kinerja sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Kinerja organisasi juga dimaknai sebagai kemampuan organisasi untuk meraih tujuannya melalui pemakaian sumber daya secara efisien dan efektif (Daft, 2002:15), sementara menurut Callahan (2003:19) kinerja organisasi menggambarkan sampai seberapa jauh suatu organisasi dapat mencapai hasil setelah dibandingkan dengan kinerja terdahulu, dengan organisasi lain (benchmarking), termasuk sampai seberapa jauh meraih tujuan dan target yang telah ditentukan. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi. Kinerja organisasi juga dimaknai sebagai kemampuan organisasi untuk meraih tujuan yang menggambarkan seberapa jauh meraih tujuan dan target yang telah ditentukan. b. Pengertian Apatur Suatu desa tidak akan bisa menjalankan pemerintah desa tanpa adanya aparatur desa. Berdasarkan peraturan Undang-undang No. 72 tahun 2005 Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurusi kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa terdiri atas beberapa aparatur desa yang diantaranya adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa. Untuk menyelenggarakan pemerintah desa, desa memiliki wewenang. Macam kewenangan desa adalah sebagai berikut : 1) Kewenangan berdasarkan peraturan perundang – undangan 2) Kewenangan Kabupaten atau Kota yang peraturannya diserahkan kepala desa


82


3) Tugas pembantuan dari pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, atau pemerintahan kabupaten 4) Kewenangan berdasarkan hak asasi asal – usul desa

METODE PENELITIAN Pendekatan dan Jenis Penelitian Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi. Pendekatan etnografi adalah pengamatan berperan serta sebagai bagian dari penelitian lapangan. Dalam penelitian ini peneliti mempunyai dua peran. Peran pertama sebagai peneliti yang terjun lapangan, sedangkan peran kedua peniliti seolah-olah berperan sebagai aparatur desa setempat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan peristiwa dan kejadian yang menarik perhatian peneliti di dalam lingkungan yang wajar. Dalam penelitian kualitatif, fokus kajian penelitian dan / atau pokok persoalan yang hendak diteliti mengandung penjelasan dimensi-dimensi apa yang menjadi pusat perhatian serta yang kelak dibahas secara mendalam dan tuntas. Lokasi Penelitian Salah satu cara yang bisa ditempuh

dalam

penentuan lapangan

adalah dengan

mempertimbangkan teori substansif melalui penjajagan lokasi lapangan. Maksud dan tujuan penjajagan lapangan, peneliti berusaha mengenal segala unsur lingkungan baik lingkungan fisik maupun lingkungan bersifat non fisik (mental). Disamping itu, pengenalan lokasi dimaksudkan pula untuk menilai situasi. Latar belakang dan konteksnya untuk penyesuaian masalah, dengan sementara dan teori yang berkaitan dengan kajian di lapangan seperti yang difikirkan oleh peneliti sebelumnya. Lokasi penelitian dilakukan, di Desa Rndukuning Kecamatan Pati Lor Kabupaten Pati, dengan pertimbangan bahwa selama ini masih banyak aparatur desa yang belum maksimal kinerjanya, dan belum sesuai dengan Undang-undang desa. Sehingga dengan berbagai indikasi tersebut timbul keinginan untuk melakukan penelitian di Desa Randukuning Kecamatan Pati Lor Kabupaten Pati. Waktu Penelitian Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan Juni. Waktu yang diperlukan cukup panjang, karena penelitian dimulai dari penyusunan proposal sampai dengan pembuatan laporan serta terjun ke lapangan buat penelitian. Fokus Penelitian Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah warga Desa Randukuning Kecamatan Pati Lor Kabupaten Pati untuk mengetahui bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah desa.


83


Data, Sumber dan Narasumber 1. Data Data penelitian ini akan menggunakan adanya wujud data. Wujud data adalah fakta-fakta yang berupa data studi literatur, observasi, wawancara, dan pendapat-pendapat dari informan serta faktafakta dan dokumen yang ada dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. 2. Sumber Data Lofland (dalam Moleong, 2006: 57) Sumber data yang diperoleh antara lain : masyarakat, perangkat desa, warga desa, dan tokoh desa. Dokumen desa dan sejarah desa setara khususnya hal ini sumber data utamanya adalah kata-kata dan tindakan dari perangkat desa dan masyarakat desa, selebihnya adalah data tambahan. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu : a. Data Primer Data yang diperoleh dari informan langsung melalui wawancara yang dilakukan pada saat wawancara. b. Data Sekunder Data yang diperoleh dari studi literatur, catatan-catatan yang ada pada kantor atau tempat penelitian, dan buku-buku bacaan yang ada hubungannya dengan penelitian. 3. Narasumber Narasumber pada penelitian ini adalah : 1. Ketua dan Anggota BPD di Desa Randukuning Kecamatan Pati Lor Kabupaten Pati. 2. Warga Desa Randukuning Kecamatan Pati Lor Kabupaten Pati. 3. Kepala Desa Randukuning Kecamatan Pati Lor Kabupaten Pati. Teknik Pengumpulan Data Data atau informasi merupakan aspek penting dalam riset. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada informasi lapangan dan langsung kepada sumber utama untuk mendapatkan data primer. Informasi pada dasarnya adalah keterangan mengenai suatu gejala (fenomena) baik itu berupa manusia, peristiwa, dokumen, karya, bahasa, dan lain-lain (Rohendi, 2002 : 128). Dengan demikian informasi dapat diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (indeptinterview), observasi, dokumentasi, dan lain-lai. Berdasarkan pada pandangan tersebut, dalam penelitian ini digunakan beberapa metode agar benar-benar dapat menjawab seluruh fokus penelitian, diantaranya adalah : 1. Observasi 2. Wawancara mendalam 3. Dokumentasi


84


HASIL PENELITIAN Dalam sub bab sajian dan analisis data ini didasarkan pada rumusan masalah dan pengembangan berdasarkan temuan di lapangan, di antaranya adalah : (1) persepsi masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah desa, (2) faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik, (3) solusi aparatur pemerintah desa dalam memajukan desa agar supaya lebih maju, selengkapnya seperti yang dikemukakan berikut ini. 1. Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Persepsi masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah desa tergantung bagaimana kinerja aparatur menjalankan tugasnya. Secara lebih jelas hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Randukuning sebagai informan kunci (key informan) dapat dikemukakan secara lengkap seperti berikut ini. “Kinerja aparatur Desa Randukuning sangat menentukan maju dan tidaknya desa tersebut. Aparatur Desa Randukuning terdiri atas sekretaris desa dan aparatur desa lainnya. Perangkat desa terdiri dari pelaksanaan tekhnis lapangan, kepala urusan, unsur kewilayahan dan kepala desa. Sekretaris desa diangkat oleh sekretaris daerah kabupaten atau kota atas nama Bupati/ Walikota, sementara itu aparat desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa. Usia aparat desa paling rendah adalah dua puluh tahun. (Dokumentasi dan Hasil Wawancara, 17 Juni 2014). Pernyataan dari tokoh masyarakat tentang bagaimana kinerja aparatur pemerintah desa yang dikemukakan oleh warga Randukuning. Selain hasil wawancara dari Kepala Desa, peneliti juga berusaha untuk cross chek (menyilangkan pendapat) kepada salah satu warga (Bapak Suparno) selaku warga yang memperhatikan kinerja aparatur pemerintah desa. Selengkapnya hasil wawancara tersebut dikemukakan berikut ini. “Saya

sebagai warga Desa Randukuning menilai kinerja aparatur pemerintah Desa

Randukuning, perlu ditingkatkan lagi agar desa semakin maju dalam segala aspek baik aspek perekonomian desa maupun budaya Desa Randukuning. Tumbuh kembangnya kinerja aparatur desa merupakan faktor penting untuk meningkatkan daya saing bangsa. Proses sosial yang terjadi dan melingkupi keseharian mereka merupakan faktor utama dalam menunjang kemajuan suatu pemerintahan” (Dokumentasi dan Hasil Wawancara, 23 Juni 2014) Namun ada beberapa warga yang mempunyai pendapat lain dari bapak suparno dalam menilai kinerja aparatur pemerintah desa. Pendapat tersebut dikemukakan oleh bapak kusnin selaku warga randukuning. “Dalam menjalankan kinerja aparatur pemerintah desa aparat perlu diberi kesejahteraan agar kerja aparat semakin maksimal dan bisa memajukan Desa Randukuning semakin maju dan semakin baik dari desa-desa lainnya” (Dokumentasi dan Hasil Wawancara, 24 Juni 2014)


85


Menurut pendapat bapak kusnan selaku warga randukuning yang menilai kinerja aparatur pemerintah desa dalam melayani masyarakat adalah. “Perlu ditingkatkan lagi dalam melayani masyarakat desa yang memerlukan pelayanan dari aparatur desa agar lebih tepat waktu dalam melayani masyarakat” (Dokumentasi dan Hasil Wawancara, 23 Juni 2014) Tetapi ada juga yang berpendapat berbeda dengan bapak kusnan dalam menilai kinerja aparatur desa dalam melayani masyarakat. Pendapat tersebut dikemukakan oleh bapak Hardo selaku warga randukuning. “Perlu adanya loyalitas yang tinggi dalam melayani masyarakat dan aparatur desa harus melayani dengan tulus ikhlas dan penuh tanggung jawab, agar terciptanya suasana yang harmonis antara pemerintah desa dengan masyarakat desa” (Dokumentasi dan Hasil Wawancara, 25 Juni 2014) Menurut warga bagaiman kinerja aparatur pemerintah desa randukuning dalam mengelola usaha desa. Pendapat tersebut dikemukan oleh bapak maryo selaku warga randukuning. “Sudah cukup bagus, namun harus ditingkatkan lagi agar semakin optimal supaya usaha rumahan bisa lebih maju dan aparatur pemerintah desa harus memberi motivasi warga yang mempunyai usaha rumahan” (Dokumentasi dan Hasil Wawancara, 25 Juni 2014) 2. Faktor yang Dapat Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Publik Segala sesuatu pasti ada akibat dan ada sebab, seperti halnya yang terjadi pada aparatur pemerintah Desa Randukuning ini. Kesadaran mereka terhadap pentingnya dalam melayani masyarakat dengan baik. Menyadari hal tersebut sehingga kepala desa sangat bekerja keras dalam membangun Desa Randukuning sehingga misi Desa Randukuning yang menyejahterakan rakyat untuk terciptanya masyarakat aman, adil, dan makmur bisa terwujud. Berikut salah satu petikan wawancara yang dilakukan kepada Kepala Desa Randukuning, selengkapnya seperti berikut ini. “Untuk saat sekarang ini, kayaknya mereka telah memiliki kesadaran secara penuh, namun sebelumnya yang lalu kesadaran itu belum muncul. Menurut saya, kesadaran itu tidak muncul yahh disebabkan oleh beberapa sebab, di antaranya masih belum maksimal dalam melayani masyarakat” (Observasi dan Hasil Wawancara, 17 Juni 2014) Pendapat tersebut didukung oleh Bapak Moch Fadlin, beliau adalah tokoh masyarakat, yang menyatakan pendapatnya sebagai berikut. “Yahh memang masyarakat masih belum puas dalam pelayanan publik yang dilakukan aparatur desa dikarenakan bila ada keperluan masih harus menunggu aparatur datang. Seharusnya aparatur desa bisa disiplin waktu dalam bekerja untuk melayani masyarakat” (Observasi dan Hasil Wawancara, 23 Juni 2014) Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat Desa Randukuning sebagian besar masih belum puas dalam pelayanan yang dilakukan aparatur pemerintah desa. Di karenakan jika kita perlu sesuatu masih harus menunggu kedatangan pegawai yang melayani masyarakat. Hal


86


tersebut harus diperbaiki supaya masyarakat tidak kecewa dalam pelayanan yang dilakukan oleh aparatur desa. 3. Solusi Aparatur Pemerintah Desa dalam Memajukan Desa Agar Supaya Lebih Maju. Solusi adalah sebuah cara atau metode untuk memecahkan permaslahan yang dihadapi seseorang baik secara individu maupun secara kelompok, seperti halnya masalah kinerja aparatur pemerintah desa. Solusi yang ditempuh oleh aparatur pemerintah desa Randukuning ini peneliti kemukakan dari pendapat informan kunci tentunya, kemudian didukung oleh pendapat lain sebagai pendukung informan kunci atau bahkan menolak pendapat tersebut, yang informan tersebut mengemukakan pendapatnya sendiri berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Selengkapnya hasil wawancara dengan Kepala Desa Randukuning dapat dikemukakan seperti berikut ini. “Solusi yang paling efektif, yang dapat dilakukan aparatur pemerintah desa agar masyarakat puas dalam pelayanan publik adalah dengan cara aparatur pemerintah desa harus datang lebih awal dari pada masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan dari aparatur desa” (Dokumentasi dan Hasil Wawancara, 23 Juni 2014) Pendapat diatas diperkuat dengan pernyataan dari Abu Naim, salah satu warga yang rumahnya tidak jauh dari kantor desa. Pendapatnya adalah sebagai berikut : “Ya mbak….saya memberi saran kepada aparatur pemerintah desa supaya bisa disiplin datang tepat waktu ke kantor desa. Supaya masyarakat bisa puas dalam pelayanan yang dilakukan oleh aparatur desa” (Dokumentasi dan Hasil Wawancara, 24 Juni 2014) Berdasarkan hasil wawancara dan beberapa narasumber di atas dapat dikemukakan bahwa solusi yang ditawarkan oleh masyarakat Desa Randukuning adalah melakukan kerja sama antara masyarakat dan aparatur pemerintah desa dalam membangun desa supaya lebih maju dari pada yang sebelumnya. Menurut Bapak Sapto Hermawan selaku sekretaris desa, Desa Randukuning memiliki beberapa etnis yang terdiri dari Batak 8 orang, Sunda 24 orang, Jawa 7643 orang, Madura 31 orang, Flores 25 orang, Sumba 6 orang, Asia 11 orang, China 35 orang. Masyarakat Randukuning ada yang cacat fisik yaitu tuna wicara ada 1 orang, tuna netra 3 ada orang, lumpuh ada 1 orang dan sumbing ada 1 orang (Sapto Hermawan, wawancara, 17 Juni 2014). Jumlah aparatur pemerintah Desa Randukuning sebanyak 13 orang. Jumlah Dusun di Desa Randukuning 33 RT 3 RW. Tingkat Pendidikan Kepala Desa Adi Rusmanto, BA adalah Sarjana Muda, sekretaris Desa Sapto Hermawan, SH adalah S1, kepala urusan pemerintahan Karyono, SH adalah S1, kepala urusan pemberdayaan masyarakat Chumaedah, SE adalah S1 dan kepala urusan umum Ahlan Rohadiningrum, S.IP adalah S1. Di Desa Randukuning tidak ada Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKD / LKK) dan tidak ada Badan Permusyawaratan Desa. Dasar hukum pembentukan LKD /LKK berdasarkan Perdes dan Perda Kabupaten/ Kota atau berdasarkan Keputusan Bupati/ Wali kota dan berdasarkan Camat. Sedangkan Dasar hukum pembentukan PKK berdasarkan SK Keputusan Kepala Kelurahan No.


87


4114/ 04/ 2009 dengan jumlah pengurus 21 orang. Ruang Lingkup kegiatan PKK ada 2 jenis yaitu Posyandu dan Arisan (Sapto Hermawan, wawancara, 17 Juni 2014). Desa Randukuning memiliki lembaga keamanan dengan jumlah anggota hansip ada 50 orang serta memiliki Pos Kamling 33 buah dan setiap hari ada kegiatan siskamling. Prasarana air bersih dan sanitasi masyarakat randukuning memiliki jumlah sumur pompa 571 unit dan sumur gali 629 unit sedangkan jumlah MCK umum 3 unit dan jumlah pemilik jamban keluarga sebanyak 2007 KK. Prasarana dan sarana Pemerintahan Desa Randukuning memiliki gedung kantor dengan kondisi yang sangat baik dengan jumlah ruang kerja 3 ruangan. Inventaris dan alat tulis kantor memiliki jumlah mesin tik 2 buah, jumlah meja 15 buah, jumlah kursi 15 buah, jumlah almari arsip 7 buah, komputer 3 unit dan kendaraan dinas 1 unit. Administrasi Pemerintahan Desa Randukuning yaitu buku data peraturan desa, buku keputusan kepala desa, buku administrasi kependudukan, buku data inventaris, buku data aparat, buku data tanah milik desa/ tanah kas desa/ milik kelurahan, buku administrasi pajak dan retibusi, buku data tanah, buku agenda ekspedisi, buku profil desa/ kelurahan, buku data induk penduduk, buku data mutasi penduduk, buku rekapitulasi jumlah penduduk akhir bulan, buku registrasi pelayanan penduduk dan buku anggaran penerima, semua buku tersebut ada dan diisi oleh aparatur pemerintah Desa Randukuning sedangkan buku laporan pengaduan masyarakat dan buku data penduduk sementara tidak memiliki dan tidak diisi oleh aparatur pemerintah desa. Desa Randukuning memiliki prasarana beribadah dengan jumlah masjid 9 buah, langgar/ surau/ musholla 9 buah dan gereja Kristen Protestan 1 buah. Desa Randukuning memiliki prasarana kesehatan puskesmas pembantu 1 unit, poliklinik/ balai pengobatan 1 unit, apotik 5 unit, posyandu 4 unit, balai pengobatan masyarakat yayasan/ swasta 1 unit, jumlah Rumah/ Kantor Praktek Dokter 9 unit, rumah bersalin 5unit, alternatif 1 unit, dan rumah sakit anak ada 1 unit. Sedangkan sarana kesehatan jumlah dokter umum 6 orang, dokter spesialis lainnya 3 orang, bidan 5 orang, dukun pengobatan alternatif 1 orang dan dokter praktek 9 orang. Desa Randukuning memiliki sarana pendidikan gedung SMP/ sederajat 2 buah, gedung SD/ sederajat 5 buah, gedung tempat bermain anak 2 buah dan jumlah lembaga pendidikan agama 1 buah. Sarana kebersihan desa Randukuning memili 1985 unit tong sampah, supaya masyarakat desa Randukuning kalau membuang sampah tidak disembarang tempat dan memiliki kesadaran dalam kebersihan. Semua itu tidak lepas dari bantuan langsung dari masyarakat Desa Randukuning yang selalu siap sedia dalam hal apapun guna menunjang kemajuan desa yang lebih baik.

KESIMPULAN Berdasarkan hasil analisa data mengenai Persepsi Masyarakat Randukuning Terhadap Kinerja Aparur Pemerintah Desa Randukuning Kecamatan Pati Lor Kabupaten Pati, maka dapat diambil suatu kesimpulan :


88


1. Persepsi Masyarakat Randukuning Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Randukuning Kecamatan Pati Kabupaten Pati perlu adanya pemantapan kerja keras. Aparatur Desa Randukuning harus semakin maju dan perlu peningkatan mutu kerja agar desa maupun masyarakat desa semakin maju dan berkembang. 2. Yang melandasi Persepsi Masyarakat Randukuning Terhadap Kinerja Aparatur Desa Randukuning Kecamatan Pati Kabupaten Pati adalah : a. Dapat memotivasi aparatur Desa Randukuning Kecamatan Pati Kabupaten Pati lebih maju dan berkembang. b. Dengan persepsi masyarakat yang berbeda-beda maka akan mendorong semangat aparatur Desa Randukuning Kecamatan Pati Kabupaten Pati semakin loyal terhadap desa tersebut. c. Dapat mengelola usaha-usaha kecil supaya lebih maju dan berkembang. d. Menjalin hubungan yang relevan antara aparatur desa dan masyarakat Desa Randukuning Kecamatan Pati Kabupaten Pati. Aparatur desa harus memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan baik supaya masyarakat merasa nyaman.

DAFTAR PUSTAKA Dwiyanto, Agus dkk. (2005). “Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik” Yogyakarta: Gajah Mada University Ichlasul, Amal dan Armaidy Armani. (1996). “Keterbukaan Informasi dan Ketahanan Nasional” Yogyakarta: Gajah Mada University Kartono, Kartini. (1998). “Pemimpin dan Kepemimpinan” Jakarta: Grafindo Moenir, (1992). “Manajemen Pelayanan Umum di Indinesia” Jakarta: Bumi Aksara Morissan. (2005). “Hukum Tata Negara RI, Era Reformasi” Jakarta: Ramdina Prakarsa Riani, Asri Laksmi, M S, dkk. “Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah” Jakarta: Pressindo Siagian, Sondang P. (2002). “Kiat Meningkatkan Produktivitas Kinerja” Jakarta: PT Rineka Cipta Singarimbun, Masri dkk. (1995). “Metode Penelitian Survey” Jakarta: PT Pustaka Sugiyono, (2008). “Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D” Bandung: Alfabeta Zen, Patra dkk. (2006). “Pelayanan Publik Bukan Untuk Publik” Jakarta: MCW, YAPPIKA Ichlasul, Amal dan Armaidy Armawi. (1998). “Sumbangan Ilmu Sosial terhadap Konsepsi Ketahanan Nasional” Yogyakarta: Gajah Mada University Pontoh, Coen Husain. (2003). “Akhir Globalisasi: Dari Perdebatan Teori Menuju Gerakan Massa” Jakarta: C-Books


89

PERSEPSI MASYARAKAT RANDUKUNING TERHADAP KINERJA APARATUR PEMERINTAH DESA

Recommend Documents