Perilaku Birokrasi Dalam Pelayanan Publik ( Studi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Manado) Oleh : Rifai Hasan
ABSTRAK Perilaku manusia dalam organisasi sangat menentukan pencapaian hasil yang maksimal dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi. Menjelaskan bahwa perilaku manusia adalah fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Perilaku seorang individu terbentuk melalui proses interaksi antara individu itu sendiri dengan lingkungannya. Perilaku birokrasi di Indonesia berkaitan dengan praktek birokrasi yang dibangun dari proses kesejarahan yang amat panjang, dari warisan kerajaan-kerajaan yang ada sampai pada lamanya masa kolonialisme. Sejarah perjalanan birokrasi di Indonesia tidak pernah terlepas dari pengaruh sistem politik yang berlangsung. Apapun sistem politik yang diterapkan selama kurun waktu sejarah pemerintahan di Indonesia, birokrasi tetap memegang peran sentral dalam kehidupan masyarakat. Baik dalam sistem politik yang sentralistik maupun sistem politik yang demokratis sekalipun, seperti yang diterapkan di Negara-negara maju, keberadaan birokrasi sulit dijauhkan dari aktivitas-aktivitas dan kepentingan-kepentingan politik pemerintah Birokrasi di maksudkan untuk mengorganisir secara teratur suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh banyak orang. Birokrasi adalah tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar dengan cara mengkoordinir secara sistematis (teratur) pekerjaan dari banyak orang. Dalam suatu rumusan lain dikemukakan bahwa birokrasi adalah “Tipe organisasi yang di pergunakan pemerintahan modern untuk pelaksanaan tugas-tugasnya yang bersifat spesiali-sasi, dilaksanakan dalam sistem administrasi dan khususnya oleh aparatur pemerintah”. Menyangkut masalah proses pengurusan izin mendirikan bangunan, Pemerintah Kota Manado sebaiknya membuat suatu peraturan atau regulasi yang memberikan kuasa penuh kepada Kantor Badan Pelayanan Perizinan Kota Manado untuk mengeluarkan izin dengan menempatkan tenaga-tenaga teknis pada tiap-tiap jenis perizinan, sehingga masyarakat (pemohon) tidak lagi berhubungan dengan dinas teknis dan tidak lagi memberikan peluang terjadinya sistem percaloan. Kata Kunci : Perilaku, Birokrasi, dan Pelayanan
1
dan karakteristik organisasi berinteraksi,
BAB I
maka
PENDAHULUAN Perilaku
birokrasi
pada
sebagai
individu
Perilaku birokrasi di Indonesia
individu
berkaitan dengan praktek birokrasi yang
dengan lingkungannya (Thoha, 2005:138).
dibangun dari proses kesejarahan yang
Perilaku birokrasi yang menyimpang lebih
amat panjang, dari warisan kerajaan-
tepat dipandang sebagai patologi birokrasi
kerajaan yang ada sampai pada lamanya
atau
masa kolonialisme. Sejarah perjalanan
gejala
(dysfunction kaitannya
kumpulan
perilaku
dalam organisasi.
hakekatnya merupakan hasil interaksi birokrasi
terbentuklah
penyimpangan of
birokrasi
bureaucracy).
dengan
birokrasi
di
Indonesia
tidak
pernah
perilaku
terlepas dari pengaruh sistem politik yang
birokrasi maka kedudukan, peran dan
berlangsung. Apapun sistem politik yang
fungsinya tidak dapat dipisahkan dari
diterapkan selama kurun waktu sejarah
individu selaku aparat (pegawai) yang
pemerintahan di Indonesia, birokrasi tetap
mempunyai persepsi, nilai, motivasi dan
memegang peran sentral dalam kehidupan
pengetahuan dalam rangka melaksanakan
masyarakat. Baik dalam sistem politik
fungsi, tugas dan tanggung jawab sosial.
yang sentralistik maupun sistem politik
Setiap
fenomena
Dalam
individu
mempunyai
yang demokratis sekalipun, seperti yang
karakteristik tersendiri, dan karakteristik
diterapkan
tersebut
keberadaan birokrasi sulit dijauhkan dari
akan
memasuki
dibawanya lingkungan
Karakteristik ini kepercayaan
ketika
ia
tertentu.
Negara-negara
aktivitas-aktivitas
berupa kemampuan, pribadi,
di
kepentingan
kebutuhan,
maju,
dan
kepentingan-
politik
pemerintah
(Dwiyanto, 2008:9).
pengalaman dan sebagainya. Demikian
Pelayanan
publik
di
Indonesia
pula halnya dengan organisasi sebagai
masih jauh dari harapan masyarakat.
lingkungan bagi individu mempunyai
Pelayanan publik pada umumnya masih
karakteristik tertentu, yaitu keteraturan
menunjukkan
yang diwujudkan dalam susunan hierarki,
Ketidakpastian harga, prosedur, maupun
pekerjaan, tugas, wewenang dan tanggung
waktu. Pengurusan perizinan menjadi
jawab,
sistem
molor, ditambah lagi pungutan liar disana-
pengendalian. Jika karakteristik individu
sini. Konsekuensinya secara ekonomis,
sistem
imbalan
dan
2
ketidakpastian.
timbul
biaya
Sedangkan
ekonomi
pelayanan
yang
tinggi.
jelas peruntukannya, dan tentu tanpa
publik
sudah
tawar-menawar dengan calo.
merupakan hak setiap warga negara yang wajib
dipenuhi
karenanya
Namun itu semua, masih jauh dari
negara
harapan masyarakat saat ini. Masyarakat
berkewajiban menyelenggarakan sejumlah
pengguna jasa sering dihadapkan pada
pelayanan guna memenuhi hak-hak dasar
begitu banyaknya ketidakpastian ketika
warganya yang dijamin oleh konstitusi
mereka berhadapan dengan birokrasi.
dalam hal ini Undang-Undang No. 25
Amat sulit memperkirakan kapan
Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Semuanya
itu
berdampak
pelayanan itu bisa diperolehnya. Begitu
pada
pula dengan harga pelayanan, yang bisa
rendahnya daya saing Indonesia dibanding
saja berbeda-beda tergantung pada banyak
negara-negara
faktor
berkembang
lainnya.
Kondisi ini terjadi karena organ pelayanan publik
tidak
pernah
tidak
sepenuhnya
bisa
dikendalikan dengan para pengguna jasa.
hal
Kota Manado yang menjadi fokus
tersebut, yang diperparah lagi dengan
kajian penulis dalam pengajuan proposal
korupsi
sehingga
yang akan diteliti, maka pelayanan publik
kualitas pelayanan publik di Indonesia
yang baik merupakan syarat mutlak bagi
jauh dari harapan warga. Organ pelayanan
kota Manado untuk lebih maju. Pelayanan
publik
publik dilakukan baik oleh pemerintah
yang
menyadari
yang
mengerogoti,
mancakup
sumbar
daya
manusianya, lembaga yang memberikan
maupun
pelayanan,
menyangkut
dan
proses
tata
laksana
non-pemerintah, konsumsi
dan
pelayanan transaksi
pelayanan yang tidak dijalankan sesuai
ekonomi dilakukan oleh pihak swasta.
dengan peraturan atau ketentuan yang
Sedangkan pelayanan yang menyangkut
berlaku.
hal-hal
Pembuatan
Izin
Mendirikan
domain
administratif jelas pemerintah
salah
merupakan satunya
Bangunan (IMB) itupun sebenarnya tak
pembuatan izin mendirikan bangunan
perlu membutuhkan waktu yang lama,
(IMB).
yang jelas dimana harus membayar dan
merupakan suatu izin yang mutlak untuk
seberapa dana yang harus dikeluarkan.
dimiliki bagi setiap masyarakat yang ingin
Tanpa banyak meja yang harus didatangi,
mendirikan bangunan.
banyak mengeluarkan uang yang tidak
3
Izin
Mendirikan
Bangunan
Perizinan Terpadu Kota Manado
Berdasarkan uraian di atas, penulis
sebagai instansi yang memberikan jasa
berkeinginan
pelayanan publik yang dibentuk dalam
penelitian dan penulisan skripsi dengan
rangka
judul
mengkoordinir
Administrasi
Pelayanan
Perilaku
melakukankan
Birokrasi
dalam
dibidang
Pelayanan Publik (Studi Pelayanan Izin
Pelayanan Perizinan yang secara spesifik
Mendirikan Bangunan di Kota Manado).
bekerja
Perumusan Masalah
untuk
Pemerintah
”
untuk
melayani
permohonan
berbagai perizinan, dan formalitas lainnya
Berdasarkan atas apa yang telah di
di Kota Manado yang menjalankan sistem
uraikan pada bagian sebelumnya, dimana
administarasi satu atap. Sistem tersebut
sesuatu
diharapkan dapat mempermudah para
pelayanan publik merupakan hal yang
pengurus perizinan di Kota Manado.
pokok yang harus dikembangkan oleh
Artinya,
Kantor
yang
berhubungan
masalah
Pelayanan
pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota
Perizinan Terpadu memfungsikan dirinya
Manado. Maka masalah yang diangkat
sebagai ‘loket’ penerima permohonan
dalam penelitian kali ini dapat dirumuskan
yang akan dilanjutkan perosesnya pada
sebagai berikut:
dinas atau instansi fungsionalnya masing-
1. Bagaimanakah perilaku birokrasi
masing. Dalam kondisi demikian, maka
dalam pelayanan yang diberikan
Kantor Pelayanan
selama proses pengurusan Izin
justru
dapat
penambahan
Perizinan Terpadu
dipersepsikan rantai
birokrasi
sebagai
Mendirikan Bangunan (IMB) di
dalam
Kota Manado?
pelayanan kepada masyarakat.
Tujuan Penelitian
Untuk menghindari kesan yang
Berdasarkan
rumusan
masalah
negatif ini, maka mau tidak mau perilaku
yang diteliti tersebut seperti yang telah
birokrasi pada pelayanan Izin Mendirikan
diuraikan
Bangunan harus dapat bekerja secara
mengadakan penelitian memiliki tujuan
profesioanal, dalam pengertian bahwa
sebagai berikut:
meskipun
terjadi
penambahan
rantai
diatas,
1. Untuk
penulis
mengetahui
proses
birokrasi, namun proses penyelesaian jasa
pelayanan
dapat dilakukan secara lebih cepat dengan
Bagunan (IMB) di Kota Manado.
kualitas yang lebih baik.
4
Izin
yang
Mendirikan
2. Untuk
mengetahui
pertilaku
BAB II
birokrasi dalam pelayanan yang diberikan
selama
pengurusan
Izin
TINJAUAN PUSTAKA
proses
Konsep Perilaku
Mendirikan
Perilaku
Bangunan (IMB) di Kota Manado.
manusia
merupakan
kajian multi disiplin ilmu pengetahuan. Hal ini karena perilaku itu sendiri merupakan reflesi dari berbagai macam
Manfaat Penelitian Hasil yang nanti dicapai pada penelitian
ini
diharapakan
segi, baik fisik maupun non fisik. Diantara
memberi
cabang-cabang ilmu pengetahuan yang
manfaat sebagai berikut:
cukup
1. Secara teoritis, penelitian yang dilakukan
ini
dapat
besar
sumbangsinya
penegmbangan
dijadikan
perilaku
dalam
seperti
yang
dikemukakan Robbins (2003), yaitu:
suatu bahan studi perbandingan
Psikologi
adalah
ilmu
yang
selanjutnya dan akan menjadi
berkenaan
dengan
usaha
untuk
sumbangsih
ilmiah
mengukur, menjelaskan, dan kadang-
dalam melangkapi kajian-kajian
kadang mengubah perilaku dari aspek
yang
kejiwaan.
pemikiran
mengarah
a.
pada
pengembangan ilmu pengetahuan,
b.
Sosiologi
yaitu
ilmu
yang
khususnya menyangkut masalah
mempelajari sistem sosial dimana
perilaku
individu
birorasi
pelayanan
publik. 2. Secara
perannya.
Artinya sosiologi itu mempelajari praktis,
hasil
dari
manusia dalam hubungannya dengan
penelitian yang dilakukan ini yaitu dapat
memainkan
menjadi
suatu
manusia lain (aspek masyarakat).
bahan
c.
Psikologi sosial adalah ilmu yang
masukan bagi Pemerintah Kota
mempelajari perilaku antara peribadi
Manado dalam melakukan usaha
(aspek sosial).
dalam meningkatkan pelayanan publik
di
berbagai
d.
bidang,
Antropologi
yaitu
ilmu
mempelajari
masyarakat
yang untuk
khususnya pada bidang pemberian
mengetahui seluk beluk manusia dan
izin di Kota Manado.
aktivitasnya (aspek budaya).
5
e.
Ilmu politik merupakan ilmu yang
sistematis (teratur) pekerjaan dari banyak
mempelajari perilaku individu dalam
orang.
kelompok dalam suatu lingkungan
dikemukakan bahwa
politik atau pemerintahan (aspek
“Tipe organisasi yang di pergunakan
pengaturan)
pemerintahan modern untuk pelaksanaan
Dalam
suatu
rumusan
lain
birokrasi adalah
tugas-tugasnya yang bersifat spesiali-sasi, Perilaku
sangat
penting
dalam
dilaksanakan dalam sistem administrasi
kehidupan masyarakat agar dapat mecapai
dan khususnya oleh aparatur pemerintah”.
dari pada tujuan hidupnya. Perilaku itu sendiri
adalah
sesuatu
yang
sangat
Konsep Perilaku Birokrasi
kampleks dan merupakan resultance dari
Keberhasilan
penyelenggaraan
berbagai macam aspek internal maupun
pelayanan publik ikut ditentukan oleh
eksternal,
fisik.
perilaku aparatnya dalam mengemban
Perilaku itu tidak berdiri sendiri, malinkan
misi sebagai pelayan masyarakat, namun
selalu berkaitan dengan faktor-faktor yang
dalam
lainnya. Perilaku itu tidak akan berdiri
pelayanan publik belum optimal karena
sendiri namun dipengaruhi oleh faktor-
tidak tersedianya aparat pelayanan yang
faktor yang lain. Sebagaimana yang
profesional, berdedikasi, akuntabel dan
dikemukakan
teori
responsif serta loyal terhadap tugas dan
perilakunya, bahwa pada intinya faktor-
kewajibannya sebagai abdi negara dan
faktor
perilaku
pelayan masyarakat. Perilaku birokrasi
dibedakan menjadi tiga, yaitu fisiologis,
baik yang membangun citra pelayanan
psikologis, dan lingkungan.
publik berkualitas prima maupun yang
Konsep Birokrasi
berperilaku sebaliknya, tampaknya tidak
psikologis
yang
Birokrasi mengorganisir
maupun
Gibson
dalam
mempengaruhi
di
maksudkan
secara
teratur
kenyataannya
pelaksanaan
untuk
terlepas dari keterkaitannya dengan nilai-
suatu
nilai budaya lokal yang dianut oleh setiap
pekerjaan yang harus dilakukan oleh
individu
banyak orang. Birokrasi adalah tipe dari
timbul sebagai akibat interaksi antara
suatu organisasi yang dimaksudkan untuk
karakteristik individu dengan karakteristik
mencapai tugas-tugas administratif yang
birokrasi.
besar dengan cara mengkoordinir secara
Konsep Pelayanan Publik
6
birokrat.
Perilaku
birokrasi
Pemerintah pada hakekatnya adalah
instansi daerah , antara lain Dispenda,
pelayanan kepada masyarakat. Ia tidaklah
Kepolisian dan Jasa Raharja. Penerapan
diadakan untuk melayani dirinya sendiri,
pelayanan satu atap pada dasarnya untuk
tetapi
meningkatkan efisiensi dan efektifitas
untuk
melayani
mengembangkan
masyarakat
kemampuan
dan
memalui peminimalan jarak geografis
demi
mencapai
tujuan
antar fungsi terkait. Dengan demikian
Karenanya
birokrasi
publik
dapat diperpendek waktu yang diperlukan
berkewajiban dan bertanggung jawab
untuk proses layanan, pengguna layanan
untuk memberikan layanan baik dan
juga
profesional.
memperoleh layanan yang senantiasa
kreativitasnya bersama.
Strategi
Pelayanan
Prima
tersebut
memuaskan
Pengertian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
ditetapkan atau minimal sama dengan pelayanan
ukuran.
(Modul
untuk
beberapa instansi yang terkait.
pelanggan yaitu melibihi standar yang
standar
mudah
layanan satu atap adalah koordinasi antara
Pelayanan publik dinyatakan prima pelayanan
lebih
harus dicermati dalam penerapan pola
Pola
Layanan Satu Atap
bila
menjadi
yang
Mendirikan
merupakan
Pelayanan
bangunan
merupakan
pekerjaan mengadakan bangunan baik
Prima
sebagian maupun seluruhnya termasuk
Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Atap
pekerjaan menggali dan menimbun atau
disusun oleh Dirjen Pemerintahan Umum
meratakan
Depdagri 2004)
dengan pekerjaan mengadakan bangunan.
tanah
yang
berhubungan
Selanjutnya secara sederhana strategi
Dari hal itulah, maka seseorang atau
pelayanan prima pola pelayanan satu atap
perusahaan yang berbadang hukum yang
sering disebut sebagai layanan terpadu
bermaksud mendirikan bangunan atau
pada suatu tempat oleh beberapa instansi
mengubah
daerah yang bersangkutan sesuai dengan
mempunyai
kewenangan masing-masing, sebenarnya
dikatakan Izin Mendirikan Bangunan
bukan merupakan suatu hal yang baru,
(IMB).
strategi ini telah berhasil diterapkan pada
dan izin
sebagainya yang
wajib
selanjutnya
Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan
layanan pembayaran pajak kendaraan
Umum
bermotor
tentang pedoman teknis izin mendirikan
yang
melibatkan
beberapa
7
RI
Nomor
24/PRT/M/2007
bangunan gedung (IMB) menyatakan
Jenis penelitian yang digunakan
bahwa Izin mendirikan bangunan adalah
adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif
perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah,
dan
pemerintah
oleh
pemerintah
provinsi
untuk
yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan
atau
bangunan
untuk
fungsi khusus, kepada pemilik bangunan
memberikan
gambaran
secara
sistematis, faktual dan akurat mengenai
untuk kegiatan yang meliputi : data yang ada di lapangan tentang
a. Pemabangunan bangunan gedung baru, dan/atau prasarana bangunan
Perilaku
gedung;
gedung
dan/atau
bangunan
Publik
gedung,
bangunan Bangunan di Kota Manado.
prasarana meliputi
Informan Penelitian
perbaikan/perawatan, perubahan,
Untuk
perluasan atau pengurangan; dan
kepentingan
c. Pelestarian/pemugaran.
guna
penelitian
ini,
maka
dengan cara purposive sampling dimana
Fokus dan Lokasi Penelitian
orang-orang
Lokasi yang dipilih dari penelitian
Badan
dijadikan
sebagai
yang dianggap bertanggungjawab dan
penelitian di tempatkan pada Badan Terpadu
yang
subjek penelitian merupakan orang-orang
ini adalahKota Manado, dengan fokus
Dimana
data
informan penelitian dalam penelitian ini
METODOLOGI PENELITIAN
Perizinan
memperoleh
diperlukan informan penelitian. Pemilihan
BAB III
Manado.
Pelayanan
khususnya Pelayanan Izin Mendirikan
b. Rehabilitasi/renovasi
Pelayanan
Birokrasi
tahu akan masalah yang diteliti. Sesuai
Kota
dengan
Pelayanan
namanya
purposive
sampling
diambil dengan maksud atau tujuan
Perizinan Terpadu banyak bersentuhan
tertentu, yang mana menganggap bahwa
dengan masyarakat, terutama masyarakat
subjek penelitian yang diambil tersebut
yang bermaksud mengurus surat Izin
memiliki informasi yang diperlukan bagi
Mendirikan Bangunan (IMB).
penelitian yang akan dilakukan ini.
Jenis Penelitian
Selain itu pemilihan informan penelitian
dalam
penelitian
yang
dilakukan ini disesuaikan dengan tujuan, 8
dan
permasalahan
penelitian
tentang
2.
Data primer, adalah data yang
perilaku birokrasi pelayanan publik (studi
diperoleh
pelayanan izin mendirikan bangunan di
penelitian langsung terhadap objek
Kota Manado), yaitu :
penelitian
1.
Pemerintah Kecamatan, (dalam hal
teknik pengumpulan data sebagai
ini bapak camat kecamatan wanea
berikut :
dan para pegawai setempat sebagai
a. Observasi,
2.
menggunakan
yaitu
Pemerintah Kelurahan, (dalam hal
berdasarkan atas tinjauan dan
ini bapak lurah kelurahan teling atas
pengamatan
lingkungan
langsung terhadap aspek – aspek
1
beserta
pegawai
Lingkungan,
kepala
lingkungan jawab
menjadi
yang
penelitian secara
yang terkait dengan kegiatan
Kepala
yang
data
cara
mengumpulkan
penanggung
4.
dengan
melakukan
informan)
sebagai informan) 3.
dengan
khususnya 1
peningkatan pelayanan publik.
selaku
b. Interview atau wawancara, yaitu
lingkungan,
tindakan dalam melakukan tanya
informan
dalam
jawab secara langsung dengan
penulisan skripsi ini.
informan
terpilih
Masyarakat yang telah mengurus
pengumpulan
IMB selaku penerima layanan.
relevan.
informasi
dalam yang
Analisis Data Data yang telah dikumpulkan melalui
Teknik Pengumpulan Data Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan
data
penelitian
observasi, wawancara dan studi pustaka
adalah
dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis
sebagai berikut :
secara kualitatif. Metode ini ditujukan
1.
Data sekunder, adalah data yang
untuk memahami gejala masalah yang
diperoleh melalui study pustaka (
diteliti
library
permasalahan pokok, mengenai perilaku
research
)
untuk
dengan
menekankan
mengumpulkan data – data melalui
birokrasi
buku – buku, peraturan – peraturan,
difokuskan
serta dokumen – dokumen yang ada
mendirikan bangunan di Kota Manado,
relevansinya dengan penelitian.
serta
9
pelayanan
kajian
pada
publik
pada
pelayanan
futuristik
dalam
yang izin
upaya
terciptanya pelayanan publik yang baik
Kerja Unit Pelayanan Perizinan
dalam
Terpadu di Daerah.
penyelenggaraan
negara
dan
pemerintahan.
2) Peratutan Daerah Kota Manado No 5 tentang Organisasi dan Tata
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN
Kerja
Inspektorat,
Perencanaan Sejarah Singkat Kota Manado. Secara
geografis
Kota
Badan
Pembangunan
Daerah, Satuan Polisi Pamong Manado
Praja dan Lembaga Teknis Daerah
’’
terletak diantara 1 25’88-10”39’50 LU
Kota Manado.
dan 124”47”00”-124”56’00 BT dengan
3) Peraturan
Walikota
Manado
batas – batas wilayah dimana Sebelah
Nomor 40 Tahun 2008 tentang
Utara dengan Kabupaten Minahasa Utara,
Rincian Tugas dan Fungsi Badan
Sebelah
Pelayanan
Timur
dengan
Kabupaten
Minahasa Utara, Sebelah Selatan dengan Kabupaten Minahasa,
Perizinan
Terpadu
Kota Manado.
Sebelah Barat
4) Peraturan
Walikota
Manado
dengan Laut Sulawesi. Tonggak awal
nomor 44 Tahun 2009 tentang
sejarah Kota Manado dimulai sejak abad
Pelimpahan
ke 16 yaitu bermukimnya penduduk di
Kewenangan
muara sungai wenang, kemudian pada
Perizinan Kepada Kepala Badan
abad ke 17 di tahun 1623 tercatat dengan
Pelayanan
nama Manado atau Mana dou ataupun
Kota Manado.
Wanandou yang artinya “ditempat yang
dengan
meningkatnya
Penandatanganan
Perizinan
Terpadu
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
jauh”. Penduduk Manado bertambah terus sejalan
Sebagian
peran
Bandar atau “bendar” dan dibangunnya
Proses Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Manado
benteng “Fort Amsterdam” sebagai pusat pemerintahan penjajah Belanda.
Proses dalam bahasa sehari-hari dipahami sebagai tahapan atau jenjang. Pengertian proses ini dalam filsafat mengandung makna yakni adanya perubahan berdasarkan mengalirnya waktu dan kegiatan yang
1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata
10
saling berkaitan. Pengertian lain mengatakan bahwa proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, mungkin menggunakan waktu, ruang, keahlian atau sumber daya lainnya, yang menghasilkan suatu hasil. Suatu proses mungkin dikenali oleh perubahan yang diciptakan terhadap sifat-sifat dari satu atau lebih objek di bawah pengaruhnya.
Pemerintah Kota Manado terlebih dahulu, mengeluarkan syarat pemberian izin bagi para pemohon di Kota Manado. Adapun persyaratan administrasi permohonan surat Izin Mendirikan Bangunan secara umum, yaitu sebagai berikut: a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang berlaku; b. Foto copy surat bukti pemilikan atau penguasaan tanah; c. Foto copy lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan; d. Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga; e. Surat pernyataan pemohon bahwa lokasi atau tanah tidak dalam keadaan sengketa dan diketahui Lurah dan Camat setempat; f. Gambar rencana bangunan dan perhitungan konstruksi 5 (lima) rangkap dengan melampirkan Surat Izin Perencana Bangunan (SIPB); g. Pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar.
Persyaratan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Sebelum masuk pada tahap pengurusan izin mendirikan bangunan, pemohon wajib melengkapi semua persyaratanpersyaratan yang ditentukan oleh lembaga teknis dalam hal ini Dinas Tata Ruang dan Bangunan. Persyaratan yang harus disiapkan dalam proses pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan hal pokok yang wajib untuk dipenuhi. Persyaratan itu meliputi kelengkapan berkas administrasi dari pemohon serta persyaratan biaya retribusi yang dikenakan oleh Pemerintah Kota Manado. Persyaratan Administrasi
Persyaratan Teknis Dokumen Pada Gambar
Secara umum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung dijelaskan bahwa setiap permohonan IMB harus mengisi formulir Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung (PIMB) dan memenuhi persyaratan administratif, yang terdiri atas status hak atas tanah dan status kepemilikan bangunan gedung.
Permohonan izin mendirikan bangunan (IMB) harus juga dilengkapi dengan spesifikasi perencanaan bangunan secara teknis. Semuanya itu dapat dilihat dari gambar yang di ajukan oleh pemohon. Berikut ini merupakan kelengkapan minimal dokumen rencana teknis bangunan gedung pada umumnya yang disyaratkan dalam permohonan izin 11
mendirikan bangunan (PIMB) disesuaikan dengan penggolongan.
lansung ke lapangan ini untuk memeriksa kesesuaian antara luas tanah yang ada pada surat tanah (sertifikat) dengan di lapangan (lokasi) dengan pengukuran. Menurut hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan penulis, ketika staf Bidang Pengendalian Kawasan turun ke lokasi mereka juga melihat kesesuaian syarat-syarat teknis dari bangunan yang direncanakan dengan kondisi lahan atau lokasi yang ingin didirikan bangunan. Perhitungan dan Penetapan Retribusi IMB Berkas permohonan izin mendirikan bangunan (IMB) yang telah diperiksa secara teknis dan secara administrasi yang dilanjutkan dengan peninjauan lapangan, maka dilakukanlah perhitungan retribusi yang dikenakan oleh Kasie Penetapan Retribusi DTRB. Setelah Kasie Penetapan Retribusi DTRB melakukan penetapan retribusi IMB, maka dilanjutkan penantantangan pengesahan penetapan retribusi tersebut oleh Kepala Bidang Perizinan DTRB. Penerbitan IMB Setelah penginputan data selesai dilakukan oleh pihak DTRB, maka pihak DTRB menghubungi masyarakat (pemhon) untuk datang mengambil rekomendasi penerbitan permohonan izin mendirikan bangunan (IMB), namun sebelum diarahkan ke Kantor BP2T untuk diterbitkan izinnya masyarakat terlebih dahulu diberikahkan arahan tentang batasbatas GSP dan GSB dari bangunan yang akan masyarakat (pemohon) dirikan. Selanjutnya masyarakat (pemohon) membawa rekomendasi izinnya ke Kantor
Prosedur Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam hal pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) pemohon diwajibkan untuk taat akan prosedur yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Kota Manado dalam hal ini Dinas Tata Ruang dan Bangunan yang bekerja sama dengan beberapa SKPD yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Manado seperti Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T), Dinas Pekerjaan Umum, Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Manado, dan Dinas Pendapatan Daerah. Namun yang berhubungan lansung dengan masyarakat yang ingin mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) hanya Dinas Tata Ruang dan Bangunan dan Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado sebagai dinas teknis yang menangani langsung masalah pengurusan izin mendirikan bangunan. Sesuai dengan prosedur, pemohon yang mengurus izin mendirikan bangunan harus mematuhi peraturan yang berlaku yaitu melalui tahap demi tahap dalam proses pengurusan tersebut dan semuanya itu dilalui dalam kurung waktu kurang lebih 12 (dua belas) hari kerja. Peninjauan Lapangan (Lokasi Permohonan IMB) Sebelum turun melakukan peninjauan ke lapangan, staf Bidang Pengendalian Kawasan DTRB terlebih dahulu mencatat tanggal penerimaan atau pengiriman berkas dan surat pengantar dari Bidang Perizinan DTRB. Peninjauan 12
Pelayanan Admnistrasi Perizinan Kota Manado untuk diterbitkan izin mendirikan bangunan yang sah. BAB VI
masih jauh dari harapan masyarakat karena aparat yang bertindak sebagai pelayanan masyarakat tidak dapat tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan terutama di tingkat kelurahan dan kecamatan. Selanjutnya dari sisi tanggung jawab terhadap waktu pengurusan IMB masih sering terjadi ketidak tepatan waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku yang disebabkan karena Kantor BP2T masih di kendalikan oleh dinas teknis (DTRB). 4. Untuk sarana dan prasarana serta kemudahan akses selama proses pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB). Pada tahap pengurusan surat keterangan bebas sengketa yang di ke keluarkan oleh kelurahan dan disahkan oleh camat, masyarakat sudah merasa puas dengan fasilitas yang diberikan, baik itu di kantor kelurahan maupun di kantor kecamatan dengan adanya ruang tunggu yang bersih dan memadai. Namun, Masyarakat (pemohon) berada pada proses inti dari pengurusan IMB di Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado, masyarakat masih belum puas dari segi sarana karena lokasi gedung yang terbilang kurang strategis dan segi luas gedung tidak memungkinkan masih terbilang sempit. Tetapi dari segi prasarana penunjang serta kemudahan akses
PENUTUP Kesimpulan Sebagaimana yang telah dijabarkan secara jelas pada bab sebelumnya tentang perilaku birokrasi pelayanan publik yang difokuskan pada pelayanan izin mendirikan bangunan di Kota Manado, maka pada bagian ini penulis akan mengulas secara singkat hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan. Untuk itu dapat dikembangkan beberapa kesimpulan antara lain : 1. Berhasilnya suatu layanan dalam hal ini pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) tergantung juga tergantung atas kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan aparat pemerintahan kepada masyarakat (pemohon). 2. Dilihat dari sudut pandang etika pelayanan kepada masyarakat selama proses pengurusan IMB terlihat jelas adanya perilaku tidak sopan dan perilaku diskriminatif (membeda-bedakan) yang ditunjukkan aparat pemerintahan dalam melayani masyarakat (pemohon). Hal ini terjadi ketika masyarakat (pemohon) hendak meminta persetujuan dan surat keterangan bebas sengketa dari pihak kelurahan dan kecamatan. 3. Kedisiplinan aparat pemerintahan terhadap jadwal waktu pelayanan 13
masyarakat di Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado sudah merasa puas dengan dengan disiapkannya ruang tunggu yang nyaman para masyarakat (pemohon) yang ingin mengadu, dan lain-lain.
pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) di Kota Manado, maka pemerintah juga harus membuat peraturan tentang penetapan besaran biaya yang harus dibayar oleh masyarakat dalam pembuatan surat keterangan bebas sengketa. 3. Dari segi perilaku aparatur dalam melayani masyarakat, Pemerintah Kota Manado harus melakukan pembinaan bagi aparatur-aparatur dari segi etika dalam melayani masyarakat. Pembinaan etika yang dilakukan, yang pertama harus difokuskan pada aparat-aparat di kantorkantor kelurahan dan kecamatan sebagai garda terdepan dari birokrasi pelayanan publik, setelah itu barulah menuju pembinaan kepada aparat pelayanan yang ada di dinasdinas, karena selama ini yang dilakukan Pemerintah Kota Manado hanya perbaikan kualitas pelayanan pada level dinas. Dalam meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat (pemohon) selama dalam proses pelayanan izin mendirkan bangunan, maka Pemerintah Kota Manado harus menyediakan sarana dan prasarana kantor guna menunjang kelancaran dari proses pelayanan seperti penataan lokasi dan memperluas bangunan dari Kantor Pelayanan
Saran Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka adapun saransaran yang berkaitan dengan perilaku birokrasi pelayanan publik di dalam proses pelayanan izin mendirikan bangunan di Kota Manado dengan sasaran kepuasan masyarakat dalam proses pelayanan, adalah sebagai berikut : 1. Menyangkut masalah proses pengurusan izin mendirikan bangunan, Pemerintah Kota Manado sebaiknya membuat suatu peraturan atau regulasi yang memberikan kuasa penuh kepada Kantor Badan Pelayanan Perizinan Kota Manado untuk mengeluarkan izin dengan menempatkan tenaga-tenaga teknis pada tiap-tiap jenis perizinan, sehingga masyarakat (pemohon) tidak lagi berhubungan dengan dinas teknis dan tidak lagi memberikan peluang terjadinya sistem percaloan. 2. Untuk menghindari terjadinya pungutan-pungutan liar dalam pembuatan surat keterangan bebas sengketa yang merupakan syarat administrasi dalam proses
14
Perizinan Manado.
Terpadu
Kota
Pustaka Peraturan dan Per – UndangUndangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 12 Taun 2008 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Keputusan Menteri Penddayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2007 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI. Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan
DAFTAR PUSATAKA Dwiyanto, Agus. 2003. Reformasi Tata Pemerintahan Governence: Dalam Perspektif Sumber Daya dan Otonomi Daerah, PSKK-UGM. Yogyakarta Thoha, Miftah. 2002. Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Thoha, Miftah. 2005. Perspektif Perilaku Birokrasi (Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara (Jilid II), PT Rajagrafindo Persada, Jakarta. Robbins, Stephen P. 2003. Perilaku Organisasi, (Jilid 1 dan 2), PT. Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta.
15
