EFEKTIVITAS PENGAWASAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN WENANG KOTA MANADO (StudiTentangPelayananRekam Data e-KTP)
Oleh : Clauwdya M. Lampah
Abstrak Wacana pelayanan publik yang baik merupakan tuntutan di masa reformasi ini, sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Camat mempunyai peran penting untuk mewujudkannya, sehingga diperlukan peran camat dalam melakukan pengawasan sehingga apa yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan camat kepada para staf yang ada di kantor kecamatan wenang dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan yaitu rekam data elektronik kartu tanda penduduk. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pengawasan yang dilakukan camat belum sepenuhnya efektif, karena camat terkesan lemah dalam memberikan pembinaan dan pengawasan, tidak adanya punishment yang diberikan oleh camat, sehingga masih ditemui adanya keluhan-keluhan dari masyarakat tentang pelayanan rekam data elektronik kartu tanda penduduk di kantor kecamatan wenang. Keywords: Efektifitas, Pengawasan, Camat, PelayananPublik
Pendahuluan Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
memerlukan adanya seorang
pemimpin yang selalu mampu untuk menggerakkan bawahannya agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna. Keberhasilan pembangunan akan terlihat dari tingginya produktivitas, penduduk makmur dan sejahtera secara merata. Peran pengawasan Camat terhadap efektifitas pembangunan pada hakekatnya merupakan tindakan membandingkan antara perencanaan dengan hasil yang ada. Hal ini disebabkan karena antara kedua hal tersebut sering terjadi penyimpangan, maka tugas
pengawasan
adalah
melakukan
koreksi
atas
penyimpangan
tersebut.
Pembangunan desa adalah suatu strategi pembangunan yang dirangsang bagi
peningkatan kehidupan ekonomi dan sosial dari kelompok khusus masyarakat, dalam hal ini masyarakat yang kurang mampu. Khusus di KecamatanWenangKota Manado, tersedianya sarana dan prasarana fasilitas umum untuk menunjang segala kebutuhan masyarakat ternyata masih kurang untuk membantu masyarakat dalam beraktifitas sehari-hari. Pengawasan disini dimaksudkan adalah upaya pengendalian untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kebocoran, penyalahgunaan wewenang ataupun menjadi tolak ukur keberhasilan. Tindakan pengawasan sangat dibutuhkan dalam setiap organisasi termasuk dilingkungan pemerintahan, karena tanpa adanya pengawasan maka aktivitas yang dilakukan oleh aparatur pemerintah tidak akan tercapai sebagaimana yang diharapkan.
Dalam suatu wilayah pemerintahan Kecamatan, sangat diperlukan
aparatur yang dapat bekerja secara efektif dan efesien dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. Kemampuan kerja aparat kecamatan merupakan salah satu unsure penting dalam rangka peningkatan pendayagunaan aparatur pemerintah kecamatan dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Organisasi pemerintahan mempunyai lingkup tugas dan fungsi yang luas dengan berbagai masalah yang harus dipecahkan dengan berbagai permasalahan yang dihadapi, maka sangat dibutuhkan pengawasan yang ketat terhadap aparatur pemerintah kecamatan melalui mekanisme-mekanisme yang tepat dan efektif.Di tingkat kecamatan, camat memegang peranan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Camat sebagai kepala wilayah merupakan salah satu komponen dari pada aparatur pemerintah yang mempunyai tugas sebagai pengkoordiner, penggerak dan juga sekaligus sebagai pelaksana pembangunan di wilayah kecamatan mempunyai tugas-tugas yang sangat berat. Hal ini seperti yang tercantum dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang dijelaskan dalam pasal 126. Kinerja dan kemampuan camat sangat dituntut untuk dapat menciptakan iklim pelayanan yang baik, yang menuju kepada terciptanya efektifitas dan efisiensi kerja dari penyelengara pemerintahan itu sendiri. Sehubungan dengan hal itu diatas, maka camat harus mampu mengawasi segala urusan yang berkaitan dengan tugasnya. Salah satu upaya pengawasan yang perlu dilakukan adalah pelaksanaan efektivitas sistem pengawasan dilingkungan organisasi pemerintah Kecamatan. Dalam lingkungan
organisasi kecamatan maka Camat memiliki peranan penting sebagai pelaksana sistem pengawasan (top manager) yang harus memiliki kemampuan, kecakapan, serta memiliki kepemimpinan yang baik.Usaha pelaksanaan pengawasan merupakan kontrol yang perlu dilakukan bagi aparatur pemerintah khususnya dilingkungan pemerintah kecamatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan bagi aparatur pemerintah di kecamatan antara lain menyangkut penggarisan struktur organisasi, kebijaksanaan, pelaksanaan rencana kerja, pelaksanaan prosedur kerja, pencatatan dan pelaporan hasil kerja dan pembinaan pegawai, hal-hal tersebut guna meningkatkan pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat. Pelayanan publik atau Penyelenggaraan pelayanan publik adalah upaya pemberian pelayanan oleh pemerintah dengan mengelolah sumber daya yang tersedia untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pihak yang berhak mendapat pelayanan; Untuk menghasikan pelayanan publik yang baik, tergantung pada konsistensi pemerintah membangun sistem pelayanan yang mengadopsi prinsip-prinsip: Akuntabilitas, Efisiensi dan efiktifitas, Transparansi, Partisipasi, Penegakan keadilan, Kemudahan, dan Kesantunan. Menurut pengamatan penulis yang terjadi di Kantor Kecamatan Wenang pengawasan camat terhadap aparatur pemerintah masih belum berjalan maksimal hal ini ditandai dengan masih adanya Pegawai yang datang terlambat sehingga menghambat pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, waktu pelayanan yang tidak efisien sangat merugikan masyarakat yang sedang membutuhkan pelayanan, Masih banyak petugas yang menunjukkansikap, cara berbicara, memanggil, atau memberitahukan sesuatu yang tidak ramah dan santun, Sebagian ada yang merasa berada pada posisi superior dan arogan, khusus dalam pelayanan rekam data e-KTP hal-hal tersebut sangat berpengaruh dengan pelayanan kepada masyarakat terjadinya ketidaknyamanan dan gangguan. Sistem penampungan pengaduan dan tindak lanjut pengaduan merupakan unsur standar pelayanan yang paling sedikit ditemukan di instansi-instansi pelayanan publik, tidak banyaknya perubahan dalam waktu sekian tahun juga mengindikasikan tidak ada sistem monitoring, evaluasi, dan perencanaan yang baik yang dilakukan oleh instansi-instansi penanggungjawab dan penyedia pelayanan publik. Berdasarkan identifikasi masalah-masalah yang telah dijelaskan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: bagaimana
Efektivitas Pengawasan Camat dalam meningkatkan Pelayanan Publik khususnya pada pelayanan rekam data e-KTP di Kecamatan Wenang Kota Manado? Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Pengawasan Camat dalam meningkatkan kinerja Pelayanan Publik khususnya pada pelayanan reka data e-KTP di Kecamatan Wenang Kota Manado.
Metode Penelitian Jenis Penelitian Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Menurut Bogdan dan Tylor (dalam Moleong, 2000:3) merupakan prosedur meneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif dicirikan oleh tujuan penelitian yang berupaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa yang tidak memerlukan kuantifikasi, karena gejala tidak memungkinkan untuk diukur secara tepat (Garna,1991:32). Fokus Penelitian Penelitian akan berusaha menjawab permasalahan pokok yaitu Bagaimana Efektivitas Sistem Pengawasan Camat dalam meningkatkan Pelayanan Publik di kantor Kecamatan Wenang Kota Manado. Dari pemaparan sebelumnya telah dijelaskan bahwa Pengawasan
aparatur
pemerintah adalah kegiatan pemantauan, pengamatan, pemeriksaan, pengukuran terhadap kerja aparatur pemerintah di kantor Kecamatan dalam meningkatkan pelayanan publik. Berdasarkan pemahaman diatas, maka penelitian ini akan berfokus pada 1. PengawasandanPembinaan Camat dalam pelaksanaan tugas 2. PenerapanPrinsip Good Governance dalamPelayananPublik Informan Penelitian Setiap penelitian berhadapan dengan masalah sumber data yang disebut Informan penelitian. Di dalam subjek penelitian kualitatif, informasi atau data diperoleh dari
sumber yang dapat memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian, untuk itu harus ditentukan informan penelitian yang dapat disajikan sumber informasi. Dengan penelitian kualitatif informan penelitian dipilih secara “Purposive” berkaitan dengan tujuan tertentu. Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan. Seperti yang dikemukakan oleh Nasution (1999:32) bahwa: “Dalam penelitian kualitataif yang dijadikan sampel hanyalah sumber yang dapat memberikan informasi. Sample yang dapat berupa hal, paristiwa, manusia, situasi yang berobservasi. Sering sampel dipilih secara “Purposive” bertalian dengan purpose atau tujuan tertentu, sering pula responden diminta untuk menunjuk orang lain dan seterusnya, cara ini lazim disebut “Snowball Sampling” sampling-sampling yang dilakukan secara berurutan.” Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat ditentukan informan dalam penelitian ini adalah 1 orang Camat, 5 orang Aparatur Pemerintah di Kecamatan Wenang, 3 orang lurah dan 11 orang masyarakat di Kecamtan Wenang yang dianggap mengetahui dengan jelas pengawasan yang dilakukan camat dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang semuanyaberjumlah 20 informan. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data akan dilakukan menggunakan metode yang umumnya digunakan pada pendekatan kualitatif, yaitu observasi , wawancara mendalam (in depth interview) dan studi dokumen (Sugiono, 2007:147). Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang mendalam sehingga dapat mengetahui efektivitas sistem pengawasan camat dalam meningkatkan pelayanan publik. Teknik Analisa Data Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang temuan-temuan yang berdasarkan permasalahan yang diteliti. Analisis data menurut Patton (dalam Moleong, 2003 : 103) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan urutan dasar. Dalam penelitian kualitatif, analisis dilakukan sepanjang penelitian berlangsung. Sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian
Untuk mendapatkan hasil yang optimal dan objektif sesuai dengan tujuan penelitian, maka setiap analisa dilakukan untuk melukiskan, merangkum, mengamati, menggambarkan bahkan meringkas hasil pengamatan yang telah dilakukan dilapangan. PEMBAHASAN Pelaksanaan pengawasan melekat dalam bidang organisasi dilihat dari bagaimana pegawai melaksanakan sesuatu sesuai dengan kedudukan tugas dan fungsi di Kantor Kecamatan Wenang. Berdasarkan hasil wawancara kepada Informan, ditemukan jawaban yang jelas dari bahwa pemahaman akan kedudukan tugas dan fungsi dalam struktur organisasi kecamatan sudah jelas diketahui oleh mereka. Dalam memimpin suatu organisasi, tidak terlepas dari adanya kebijakan yang dibuat untuk menjalankan organisasi tersebut, begitu halnya kecamatan, dimana kebijakan camat sangat berpengaruh terhadap kinerja staf dalam pelayanan kepada masyarakat.Menurut peneliti dan berdasarkan hasil wawacara diatas, pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh camat telah berjalan dengan baik terlepas dari sebagian kecil dari pegawai yang masih kurang taat akan aturan yang ada. Dalam pembuatan kebijakan biasanya terlebih dahulu diadakan perencanaan sebelum mengambil keputusan, dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh camat pelibatan staf sangat penting dan membagikan informasi tentang rencana kerja dalam pelaksanaan tugas. Berdasarkan hasil penelitian menurut informan yakni Ibu Ida seorang staf bagian umum di kecamatan Wenang, beliau menuturkan bahwa camat selalu melibatkan staf dalam pengambilan kebijakan terutama hal-hal yang membutuhkan pendapat orang lain, camat selalu menanyakan dan selalu memberikan informasi mengenai kebijakan yang akan diambil. Selain melibatkan staf dalam pengambilan keputusan, pembuatan prosedur pekerjaan juga perlu diperhatikan dalam hal ini camat sebagai pengambil keputusan, sangat perlu membuat prosedur pekerjaan yang bijak untuk pelayanan kepada masyarakat. Partisipasi sebagai salah satu prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, dimaksud adalah semua warga Negara mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh
tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Secara konkrit (operasional) ini dapat diamati melalui beberapa komponen sebagai berikut : 1. Adanya
ruang
partisipasi
dari
lembaga-lembaga
politik
dan
sosial
kemasyarakatan dalam pelaksanaan pemerintahan serta penentuan keputusan publik; 2. Adanya upaya-upaya konkrit untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat secara menyeluruh dan kontinyu 3. Melakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya pemberdayaan terhadap perempuan dalam pelaksanaan pemrintahan serta dalam kehidupan masyarakat; 4. Menciptakan iklim yang kondusif dalam mengembangakan kebebasan pers dan dalam hal mengemukakan pendapat bagi seluruh komponen masyarakat, sepanjang dilakukan dengan penuh kesadaran akan nilai-nilai etika dan profesionalisme kerja yang tingi. Secara konkrit (operasional) dimensi/domain ini dapat diamati melelui beberapa komponen sebagai berikut: 1. Adanya penegakan hukum secara utuh dalam berbagai aspek pemerintahan daerah. 2. Adanya peraturan hukum serta perundang-undangan yang jelas dan tegas serta yang mengikat seluruh aparat pemerintahan daerah tanpa terkecuali. 3. Adanya lembaga peradilan dan hukum yang kredibel dan bebas KKN. Prinsip Transparansi (Transparancy) Secara konseptual, transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat di akses oleh pihak-pihak yang berkepentingan,dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti
dan
dipantau.
Dengan
prinsip
transparansi
yang
benar-benar
diimplementasikan pada setiap aspek dan fungsi pemerintahan di daerah, apalagi bila di lengkapi dengan penerapan prinsip merit system dan reward and punishment dan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan didaerah. Secara konkrit, penerapan prinsip transparansi dapat dijabarkan sebagai berikut
a.
Adanya arus informasi dan komunikasi yang akurat bagi masyarakat umum dalam kaitannya
dengan
program-program
pemerintahan
yang
dilakukan
oleh
pemerintah Kecamatan b.
Adanya keterbukaan dalam hal pengambil keputusan publik dan dalam proses implementasi atau pelaksanaannya. Dari
hasilpenelitiandiatasdidapatibahwapengawasansangatpentingdalampelaksanaantujuansu atuorganisasi.Khususdalampenelitianinimengkajitentangpengawasanpadapelayananreka m
data
e-ktp
di
kecamatanwenangkota
Manado.
Padahasilpenelitian,
mengenaidarifokuspadapenelitianiniyakniPengawasandanPembinaan
Camat
dalam
pelaksanaan tugas, Pelaporan pekerjaan, Hasil pekerjaan staf pegawai danKetepatan Waktu
dalam
melaksanakan
tugasberikutiniadalahpembahasannyadikaitkandenganpelaksanaanrekam
data
e-ktp.
Pengawasanmelekatdalampelaksanaantugaskesehariansangatdiperlukandanharusdiefekti fkanapabilainginmendapatkanhasilpelayanan yang baik, dalamrekam data e-ktp di kecamatanwenangperancamatsebagai
top
leader
dinilaibaikolehparainforman,
dimanacamatselalumengawasisetiappekerjaandanmemintalaporan, halinimenjawabpertanyaandarilatarbelakangmasalahtentangkinerjacamat
yang
kurangbaikdalampengawasan. Dalampemahaman akan kedudukan tugas dan fungsi dalam struktur organisasi kecamatan sudah jelas diketahui oleh mereka, terutama di rekam data e-ktp, darihasilwawancaradenganpetugas
yang
seringditugaskandanseringmengikutipelatihanhalinisudahjelasterutamadaricamatdalam menempatkanpegawaiini yang mengutamakanright man on the right place. Dalam melaksanakan tugasnya, camat melibatkan staf dalam pengambilan keputusan, hal ini berdasarkandarihasilpenelitian, halinitenttusangat penting dilakukan oleh seorang pemimpin dengan demikian bawahan merasa dihargai dan diperhatikan. Sehingga akan berpengaruh pada kinerja mereka.Dalam suatu pekerjaan pelaporan kepada atasan sangat penting dilakukan untuk mengontrol jalannya pekerjaan sekaligus mengukur
kinerja
staf
yang
memintasetiaplaporanataspekerjaan
ditugaskan, yang
di
kecamatanwenangcamat,
dilakukanterutamahal-hal
yang
pentingsepertirekam data e-ktp, berapa orang, kelengkapanberkasdanhal-hal lain yang dibutuhkanuntukmengetahuidanmengawasikinerjapegawainya. Pelaksanaan pembinaan melalui fungsi pengawasan
melekat secara
keseluruhan di kantor kecamatan Wenang, dimana hasilnya cukup menggembirakan karena para informan menilai pengawasan melekat yang dilakukan di kantor kecamatan Wenang dinilai baik. Pengawasan melekat secara efesien dan efektif, dapat lebih mudah dijaring tindakan yang bertentangan dengan disiplin nasional yang merongrong upaya peningkatan penegakan hukum dalam mewujudkan tertib hukum dilingkungan aparatur negara. Dengan kata lain setiap tindak lanjut terhadap penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan aparatur pemerintah sebagai hasil temuan pengawasan melekat, akan sangat mendukung tertib hukum. Faktor pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan efektiviatas kerja pegawai. aparatur pemerintah merupakan pusat kegiatan penegakan hukum secara baik dan benar, sangat diperlukan aparat pemerintah yang jujur, bersih dan berwibawa dengan memiliki disiplin yang jujur, bersih dan disiplin nasional yang tinggi.Pelaksanaan pengawasan di lingkungan aparatur pemerintahan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas, kuantitas (aparatur dan hasil-hasilnya) dengan tujuan untuk menjamin keberhasilan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarkatan secara berdayaguna, berhasil guna dan tepat waktu serta menurut kebijaksanaan, rencana pengawasan bertujuan untuk mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Pengawasan bukan ditujukan untuk mencari kesalahan atau mencari siapa yang salah, namun tujuan utama pengawasan adalah untuk memahami apa yang salah demi perbaikan dimasa dating dan mengarahkan seluruh kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan daripada suatu rencana sehingga dapat diharapkan suatu hasil yang maksimal. Berdasarkan uraian-uraian diatas, dijelaskan bahwa untuk pengawasan melekat dilaksanakan untuk meningkatkan disiplin kerja didalam rangka peningkatan efektivitas kerja aparatur pemerintah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas kerja aparatur pemerintah mempunyai hubungan erat dengan pelaksanaan pembinaan melalui pengawasan melekat. Kesimpulan
Sesuaidenganhasilpenelitian
yang
telahdiuraikandalambabterdahulu,
kesimpulandalampenelitianiniadalah 1. Pengawasan
yang
dilakukanolehcamatkepadaparastafdalampelaksanaantugasrekam belummaksimal,
data
karenacamattidakmembuatsuatukeputusan
e-KTP yang
sifatnyamemberikanefekjerakepadastaf yang melanggaraturan. 2. Pembinaan aparat yang dilakukancamat melalui pengawasan melekat yang dimaksudkan untuk meningkatkan disiplin kerja didalam rangka peningkatan efektivitas
kerja
aparatur
pemerintah,
belumefektifdilaksanakan,
halinidisebabkanolehlemahnyapengawasan yang dilakukanolehcamat. 3. Pelayananpublik
yang
dilakukan
di
kantorkecamatanwenangtelahmemenuhiprosedurdankepuasanmasyarakat, walaupunmasihditemuikeluhankeluhanolehsebagiankecilmasyarakatmengenaiwaktupelayanan
yang
biasanyaseringtertunda yang disebabkanpetugasseringdatangterlambat. Saran 1. Perlu terus ditingkatkan pelaksanaan pengawasan melekat oleh Camat langsung di kantor kecamatan Wenang Kota Manado.untuk meningkatkan disiplin kerja dalam rangka peningkatan efektivitas kerja aparatur pemerintah demi keberhasilan penyelenggaraan
pemerintahan,
dan
pelayanan
kepada
masyarakat,
termasukdalammemberikan punishment bagistaf yang melakukanpelanggaran. 2. Perlunyaintensitaspembinaanbagiparastaf
yang
dilakukanolehcamat,
sepertimelakukanrapat-rapatkoordinasidanevaluasi, agar camatmendapatukuran yang jelaspencapaiankerjamasing-masingstaf. 3. Peningkatanpelayanan
public
haruslebihdimaksimalkan,
sesuaidenganaturantatakerjadankedisiplinankerjastaf, dalamhalinicamatharusmenjadi terdepanmembericontohkepadabawahannya,
orang
yang
sepertidatangtepatwaktusetiaphari,
danmemberikanteguranbagistaf yang datangterlambat.
DAFTAR PUSTAKA
Buchari, H, 1995. Pengawasan Keuangan Negara, Rineka Cipta, Jakarta. Gibson dkk. 1998. Organization. (Terjemahan Dhana Agus) Erlangga. Jakarta The Liang Gie, 1982. Unsur-Unsur Administrasi. Erlangga. Jakarta. Handayaningrat Soeseno, 1986. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Gunung Agung. Jakarta. Indrawijaya Adam Ibrahim. 1983. Perilaku Organisasi. Sinar Baru. Bandung Martoyo. 1992. Perencanaan Sumber Daya Manusia. Cetakan pertama. Bandar Maju. Bandung Moeljarto, T. 2001. Pembangunan Dilema dan Tantangan. Pustaka Pelajar Offset. Yogyakarta. Moenir H.A.S. 1997. Manajemen Pelayanan Umum. Bumi Aksara. Jakarta. Nawawi, H.., (1989) “Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah”, Erlangga, Jakarta. Paul Herersey dan Kent Blanchard. 1992. Produktivitas Manajemen. LSUI, Jakrata. Sampara, Lukman, Sutopo. 2003. Pelayanan Prima Lembaga Administrasi Negara RI. jakarta. Sinagan, 1989. Administrasi Pembangunan. Gunung Agung, Jakarta. Siagian, 1995. Manajemen Sumber Daya Manusia, LAN, Jakarta Stoner dan Frenan. 1994. Management Jilid 1. Erlangga. Jakarta. Sugiyono, Prof.Dr. 2007, Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta; Bandung. Surianingrat, Bayu. 1981, Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Camat. Pasco; Terry R. George. 1986, Prinsip-Prinsip Manajemen. Bumu Aksara; Jakarta Thoha, Miftah. 2003. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. United Nations Development Program(UNDP).2001.Dokumen kebijakan“Governance for Sustainable Human Development”. Jakarta. Widya Jaya, A. W, 1993, Etika Pemerintahan, Bumi Akrasa, Jakarta. Sumber-Sumber lain : Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 26/KEP/M.PAN/2/2004 Tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002
