EFEKTIFITAS PENGAWASAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SARANA FISIK DI KECAMATAN AERTEMBAGA KOTA BITUNG

EFEKTIFITAS PENGAWASAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SARANA FISIK DI KECAMATAN AERTEMBAGA KOTA BITUNG Oleh : Eki Purwanto

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Dalam pelaksanaan pemerintahan baik dipusat dan daerah, atau kota sering ditemui adanya penyimpangan – penyimpangan dari aturan – aturan yang ditetapkan. Meskipun dibentuk badan pengawasan, namun hal itu belum mampu untuk menghadapi penyimpangan – penyimpangan tersebut. Pengawasan disini dimaksudkan

adalah

upaya

pengendalian

untuk

mencegah

terjadinya

penyimpangan, kebocoran, penyalahgunaan wewenang ataupun menjadi tolak ukur keberhasilan. Tindakan pengawasan sangat dibutuhkan dalam setiap organisasi termasuk lingkungan pemerintahan, karena tanpa adanya pengawasan maka aktivitas yang dilakukan oleh aparatur pemerintah tidak akan tercapai sebagaimana yang diharapkan. Harus kita sadari bahwa pelaksanaan pembangunan sarana fisik ditingkat kecamatan desa atau kelurahan di daerah – daerah mendapat perhatian utama karena disinilah bermukimnya lebih dari 80% penduduk Indonesia yang sekaligus pula sebagai subjek pembangunan. Oleh sebab itu wajar apabila pembangunan diwilayah Kecamatan di daerah – daerah yang jauh dari kota besar mendapatkan penanganan yang serius dari aparat pemerintah. Pembangunan yang sudah direncanakan di Kecamatan Aertembaga oleh aparat Pemerintah Kecamatan sering tidak berjalan sebagaimana yang telah 1

diharapkan masyarakat setempat. Keikutsertaan semua pihak dalam pembangunan daerah dikecamatan sangatlah menentukan pula, oleh karena itu bagaimanapun juga potensi daerah yang memiliki potensi yang baik jika aparat pelaksanaan kurang

memahami

keterpaduan

pembangunan,

dan

dengan

sendirinya

pembagunan kecamatan juga tidak akan tercapai dan terlaksana sebagaimana yang diharapkan.

B. Rumusan Masalah Berdasarkan identifikasi masalah – masalah yang telah dijelaskan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 1. Bagaimana

Efektivitas

Pengawasan

Camat

Dalam

Meningkatkan

Pembangunan Sarana Fisik Di Kecamatan Aertembaga Kota Bitung ? 2. Apa saja kendala Efektivitas Pengawasan Camat Dalam Meningkatkan Pembangunan Sarana Fisik Di Kecamatan Aertembaga Kota Bitung ? C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Pengawasan Camat Dalam Meningkatkan Pembangunan Sarana Fisik Di Kecamatan Aertembaga Kota Bitung. 2. Untuk mengetahuai apa saja kendala Efektivitas Pengawasan Camat Dalam Meningkatkan Pembangunan Sarana Fisik Di Kecamatan Aertembaga Kota Bitung. D. Manfaat Penelitian 1. Diharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat terhadap pengembangan ilmu sosial terlebih khusus ilmu pemerintahan dalam pelaksanana pembangunan saran fisik di kecamatan Aertembaga Kota Bitung.

2

2. Bagi kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi serta solusi terhadap Efektivitas Pengawasan Camat Dalam Meningkatkan Pembangunan Sarana Fisik Di Kecamatan Aertembaga Kota Bitung.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Konsep Efektivitas Efektivitas dapat diartikan seperti yang diutarakan oleh Handayaningrat Soeseno (1986:17) adalah apabila suatu tujuan atau sasaran telah tercapai sesuai dengan rencana. Efektivitas sebagai pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dapat pula diartikan suatu kondisi atau keadaan. Dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai atau sasaran atau peralatan yang digunakan disertai dengan kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan. B. Konsep Pengawasan Seperti yang telah disebutkan sebelum ini bahwa pengawasan (controling) adalah salah satu fungsi organik manajemen. Sebagai fungsi manajemen, pengawasan mengandung pengertian sebagai usaha mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan – tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana – rencana. C. Konsep Camat Camat menurut Bayu Suryaningrat (1981) adalah seseorang yang mengepalai dan membina suatu wilayah yang biasanya terdiri dari beberapa desa atau kelurahan. Camat juga seorang eksekutif yaitu seorang pelaksana tugas 3

pemerintah. Seperti salah satu tugas dan fungsinya sebagai kepala wilayah kecamatan yaitu mengendalikan pembangunan. Disamping itu juga camat menurut Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah menyebutkan bahwa : 1. Kecamatan merupakan perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang dipimpin oleh Camat. 2. Kepala kecamatan disebut Camat. 3. Kepala kecamatan diangkat Bupati/Walikota atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat. 4. Kepala

kecamatan

menerima

pelimpahan

sebagian

kewenangan

pemerintahan dari Bupati/ Walikota. 5. Kepala kecamatan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. 6. Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. D. Konsep Pembangunan Sarana Fisik Pengertian pembangunan mungkin menjadi hal yang paling menarik untuk diperdebatkan. Mungkin saja tidak ada satu disiplin ilmu paling tepat mengartikan pembangunan. sejauh ini serangkaian pemikiran tentang pembangunan telah berkembang, sehingga pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

4

A. Jenis Penelitian Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Menurut Bogdan dan Tylor (dalam Moleong, 2000 : 3) merupakan prosedur meneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa katakata tertulis atau lisan dari orang-orang dari perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif dicirikan oleh tujuan penelitian yang berupaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa tidak memerlukan kuantifikasi, karena gejala tidak memungkinkan untuk diukur secara cepat (Garna, 1991 : 32). B. Fokus Penelitian Dari pemaparan diatas telah dikemukakan bahwa efektivitas pengawasan camat adalah pengawasan yang dilaksanakan untuk meningkatkan program kinerja aparatur pemerintah dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja dan program aparatur pemerintah dalam pembangunan sarana fisik. Hal itu berhubungan erat dengan kemampuan Camat dalam meningkatkan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan pembangunan sarana fisik. Berangkat dari pemahaman ini, maka penelitian ini difokuskan pada : 1. Pengawasan Camat 2. Adanya dukungan dan kerjasama dari masyarakat 3. Pelaksanaan pembangunan sarana fisik di Kecamatan Aertembaga Kota Bitung. C. Lokasi Penelitian Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Kantor Kecamatan Aertembaga Kota Bitung sebagai sumber utama dalam memperoleh informasi mengenai beberapa program Camat Kecamatan Aertembaga dalam

5

proses Pembangunan sarana fisik yang telah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan. D. Informan Dalam penelitian ini, informannya sebagai berikut : 1. Camat Kecamatan Aertembaga 2. Sekretaris Kecamatan Aertembaga 3. Staf Pegawai Kecamatan Aertembaga 4. Kepala-Kepala Lingkungan 5. Warga Masyarakat E. Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggung jawabkan maka penulisan menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu : 1. Observasi 2. Wawancara 3. Studi Kepustakaan F. Teknik Analisa Data Analisis dalam upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang temuan-temuan yang berdasarkan permasalahannya yang diteliti. Analisa data menurut Patton (dalam Maloeng, 2003 : 103) adalah proses mengatur ukuran data, mengorganisasika ke dalam suatu pola, kategori dan satuan urutan dasar.

6

Dalam penelitian berlangsung. Sejak pengumpulan data dimulai, analisis data yang dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian.

BAB IV ORIENTASI WILAYAH

A. Keadaan Geografis Secara geografis, Kecamatan Aertembaga terletak pada: 1°26’15’’ 1°33’45’’ Lintang Utara, 125°10’30’’ - 125°14’50’’ Bujur Timur. Dan berada dibagian Timur dari wilayah Kota Bitung dengan luas wilayah 33,90 Km² dan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :  Utara

: Laut Maluku

 Selatan

: Kecamatan Maesa

 Timur

: Selat Lembeh

 Barat

: Kecamatan Ranowulu

B. Keadaan Demografis Jumlah penduduk Kecamatan Aertembaga pada tahun 2012 adalah 28.068 jiwa, yang dimana berarti setiap satu km² ditempati penduduk sebanyak 853,08 jiwa. Secaraumum jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. C. Keadaan Sosial Ekonomi Kecamatan Aertembaga memiliki penduduk dengan mata pencaharian yang beragam namun, yang menempati jumlah tertinggi adalah masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Ini dikarenakan karena kebanyakan

7

penduduk yang tinggal didaerah ini dari beberapa kelurahan mereka tinggal dipesisir pantai. D. Keadaan Sosial Budaya 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Agama E. Keadaan Pemerintahan Kecamatan adalah lingkungan kerja pemerintah kecamatan yang meliputi beberapa kelurahan. sedangkan pemerintahan kecamatan adalah Camat beserta perangkat lainnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan. Kecamatan Aertembaga yang terdiri dari 10 kelurahan merupakan wilayah kerja Kota Manado yang dijalankan oleh Camat. Dalam menjalankan roda pemerintahan Camat berada langsung dibawah Walikota. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penilitian Untuk

meningkatkan

keberhasilan

pembangunan

sarana

fisik

di

Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, perlu adanya sarana perhubungan yaitu, pembangunan jalan, baik jalan setapak atau trotoar maupun jalan besar untuk kepentingan bersama dan pembangunan saluran air untuk kepentingan kesehatan,

8

sedangkan sarana sosial yaitu meliputi pembangunan tempat-tempat ibadah, lapangan olah raga, dan lain-lain. Kegiatan ini membutuhkan dana yang besar namun dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong rata-rata dapat diselesaikan dengan baik dan juga tidak ketinggalannya juga dengan adanya pengawasan Camat dan koordinasi yang sangat penting sehingga program pembangunan bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Sehingga dalam hal ini penulis memperoleh informasi melalui wawancara dari beberapa informan, yaitu : a. Camat Kecamatan Aertembaga b. Sekretaris Kecamatan Aertembaga c. Staf Pegawai Kecamatan Aertembaga d. Kepala-Kepala Lingkungan e. Warga Masyarakat Kita akan melihat sejauh mana efektifitas pengawasan camat dalam meningkatkan pembangunan sarana fisik di Kecamatan Aertembaga oleh aparatur pemerintah dapat dilihat dengan mengetahui antara lain tingkat pendidikan dan tingkat golongan yang mereka miliki berdasarkan data yang diperoleh pada lokasi penelitian. Untuk tingkat pendidikan dari para informan tersebut adalah : a) Sarjana Strata Dua (S2) b) Sarjana Strata Satu (S1) c) SMA Latar

belakang

pendidikan

seseorang

sangat

menentukan

dan

mencerminkan tingkat kemampuan yang mereka memiliki baik dalam mengerjakan, menganalisa dan menanggapi tugas yang diembannya. 1. Efektifitas Pengawasan Camat Dalam Meningkatkan Pembangunan Sarana Fisik Di Kecamatan Aertemabaga Kota Bitung

9

Camat Aetembaga selalu juga melakukan kegiatan-kegiatan pengawasan berupa pemeriksaan, pengecekan, pencocokan, pengendalian, dan berbagai tindakan yang sejenis dengan itu, bahkan apabila perlu mengatur dan mencegah sebelumnya terdapat kemungkinan-kemungkinan adanya yang mungkin terjadi. Apabila kemudian ada penyimpangan, penyelewengan, bahkan ketidak cocokan maka Camat dihadapkan pada keharusan menempuh langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan, dan apabila semuanya berjalan dengan baik, ini semua dilakukan demi kemajuan Kantor Kecamatan yang harus melakukan atau diadakan aktivitas penyempurnaan ini. Dari hasil wawancara-wawancara Dengan beberapa informan, penulis mengambil kesimpulan bahwa pemerintah Kecamatan Aertembaga benar-benar telah melakukan kerja sama yang baik dengan warga masyarakat untuk kegiatan peningkatan kesejahteraan dengan pembangunan. Bahkan Camat serta para staf pegawai lainnya dengan caranya sendiri bisa membujuk atau mempengaruhi masyarakatnya dalam meningkatkan suatu kesejahteraan. Jadi walaupun kita ketahui bersama kalau melihat efektifitas pengawasan Camat dalam memberikan pembinaan serta melakukan pendekatan secara langsung kepada masyarakat

dalam

menumbuh kembangkan

kesadaran

masyarakat, maka masyarakat akan mengetahui pentingnya pembangunan terutama pembangunan sarana fisik yang telah dilaksanakan. Demikian juga dengan Camat kiranya mampu mendengar atau mengelola segala bentuk dukungan dan masukan apapun dari masyarakat sehingga Camat sendiri akan memberikan hasil yang terbaik dari motivasi dan kepercayaan dari masyarakat. 2. Kendala

Efektifitas

Pengawasan

Camat

Dalam

Meningkatkan

Pembangunan Sarana Fisik Berdasarkan dari berbagai uaraian diatas mengenai efektifitas pengawasan camat dalam pembangunan sarana fisik tidak terlepas juga dengan kendala ataupun tantangan. Kendala itu meliputi kurangnya sarana prasarana berupa

10

teknologi komputer dan internet yang dipakai unutuk memperlancar demi perkembangan pembangunan di Kecamatan. Camat Aertembaga selalu mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan program pembangunan terlaksana sesuai dengan rencana dan tujuan yang ditetapkan. Namun rencana yang betapa pun baiknya akan gagal apabila tidak adanya juga pengawasan dari Camat itu sendiri. Dengan kendala-kendala tersebut juga nanti akan jelas mengganggu kinerja dalam pembangunan. Sehingga dalam hal ini suatu efektifitas pengawasan Camat dalam meningkatkan pembangunan sarana fisik perlu adanya juga dorongan sendiri dari pemerintah Kota dan warga masyarakat, baik itu berupa bantuan pendanaan dari pemerintah Kota Bitung maupun masyarakat Kecamatan Aertembaga. Bantuan dan kerjasama antara Aparatur Pemerintah dengan masyarakat sendiri pun bisa jadi pegangan yang kuat sehingga program-program Kecamatan Aertembaga bisa berjalan sesuai tetap waktu, tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. B. Pembahasan Pembahasan dalam hal ini ditekankan pada efektifitas pengawasan Camat dalam Pembangunan sarana fisik, yang dimana suatu pembangunan tidak akan berhasil pelaksanaannya jika tidak ada orang-orang didalamnya, dalam hal ini adalah seorang Camat, karena Camat yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik yaitu kemampuan menanggapi berbagai macam permasalahan yang terjadi di masyarakat pasti akan bisa menyelesaikan tugas-tugas diembannya. Dengan kata lain bahwa sumber daya manusia mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan pengawasan Camat terutama yang menyangkut dengan hasil kerjanya, sehingga diperlukan Camat yang memiliki sumber daya manusia yang profesional dibidangnya dan mampu bersaing dalam era globalisasi dalam pencapaian tujuan yang dilakukan secara efektif dan efesien. Hal ini menunjukan salah satu unsur penting yang berperan disini adalah perlu adanya pengawasan Camat itu Sendiri. Oleh sebab itu Camat dituntut untuk 11

lebih mempunyai adanya kemampuan menyelenggarakan program-program pembangunan secara meluas dan efektif, dengan perkataan lain bahwa penyelenggaraan program-program pembangunan secara baik setidak-tidaknya dapat dilakukan, sehingga menumbuhkan rasa kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap Pemerintah. Sehingga mereka akan turut pula mendukung usaha-usaha

pemerintah

dalam

melaksanakan

pembagunan

sarana

fisik

dikecamatan. Akan tetapi tidak selalu menutup kemungkinan kendala atau hambatan yang dihadapi Camat itu sendiri selalu ada dalam pelaksanaan program-program pembangunan sarana fisik itu sendiri, baik dalam segi pendanaan yang kadang kala terjadi keterlambatan, waktu pelaksanaan program pembangunan yang telah ditetapkan tidak tepat atau masih tertunda pelaksanaannya, namun masih adanya juga kurangnya koordinasi dan komunikasi dari pemerintah Kota, dan masih kurangnya keterbukaan dari pemerintah kota kepada pemerintah Kecamatan.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Efektifitas pengawasan Camat dalam meningkatkan pembangunan sarana fisik telah berhasil sesuai dengan kemampuan Camat dan para staf pegawai yang ada di Kecamatan Aertembaga baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun kesadaran masyarakat juga untuk bersama-sama membantu program pemerintah Kecamatan Aertembaga dalam menciptakan Pembangunan sarana fisik, ketercapaian kerja para staf pegawai Kecamatan

12

yang efektif dan efisien, dan juga program-program pembangunan yang telah terlaksanakan sudah baik dan sesuai dengan yang diharapkan. 2. Kendala

yang

mempengaruhi

efektifitas

pengawasan

camat

dalam

meningkatkan pembangunan sarana fisik di Kecamtan Aertembaga Kota Bitung berupa terbatasnya dan lambatnya bantuan pendanaan yang diberikan dari pemerintah Kota Bitung kepada Kecamatan Aertembaga sehingga masih ada juga program-program yang belum terlaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, karena kurangnya koordinasi dan komunikasi dari pemerintah Kota, dan masih kurangnya keterbukaan dari pemerintah kota kepada pemerintah Kecamatan. B. Saran Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat saran yang diberikan oleh Penulis sebagai berikut : 1. Efektifitas pengawasan Camat yang ada di Kecamatan Aertembaga yang sudah baik harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan lagi supaya menjadi lebih baik melalui menyelenggarakan program-program pembangunan baik dari program Kecamatan maupun program pembangunan kerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum, dan perlu adanya lagi peningkatan khususnya juga buat staf pegawai Kecamatan Aertembaga sehingga bisa dapat bekerja sama dengan baik, baik dengan Camat maupun dengan para staf lainnya, sehingga bisa menghasilkan sumber daya yang berkualitas, dan bisa bekerja lebih baik lagi. 2. Setiap pembangunan sarana fisik harus lebih diperhatikan dalam hal-halnya seperti pendanaan, lokasi, dan waktu pelaksanaan, namun perlu juga adanya kerja sama yang begitu erat sehingga tidak adanya keterlambatan dalam koordinasi dan komunikasi dari pemerintah kota khususnya Dinas Pekerjaan Umum kepada Kecamatan yang selalu bekerjasama dalam program pembangunan di Kecamatan, sehingga apa yang diharapkan dalam

13

pelaksanaan program pembangunan di Kecamatan akan berdaya guna dan berhasil guna semua bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA Arikunto, 1998. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. PT Bina Aksara Jakarta. BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Bitung, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung Dalam Angka, Katalog BPS, Bitung, 2012 Gibson dkk. 1998, Organization. (Terjemahan Dhana Agus) Erlangga. Jakarta. Handayani Soeseno, 1986. Pengantar Studi Ilmu Administrasi danManajemen. Gunung Agung. Jakarta. Handayaningrat Soerwarno, 1982, Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Sosial, CV. Haji Masaagung, Jakarta. Martoyo. 1992. Perencanaan sumber daya manusia. Cetakan pertama. Bandar Maju. Bandung. Moertopo Ali, 1981, Strategi Pembangunan Nasional, Jakarta, CSIS. Moleong, Lexy, J. 2000. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, Penerbit Remaja Rosdakarya. Nawawi, H (1989) “Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah”.Erlangga, Jakarta. Ndraha Taliziduhu, 1986, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan, Jakarta, Yayasan Karya Dharma. Paul Herersey dan Kent Blanchard. 1992. Produktivitas Manajemen. LSUI, Jakarta. Siagian, 1995, Manajemen Sumber Daya Manusia, LAN, Jakarta. Sinagan, 1989. Administrasi Pembangunan. gunung Agung, Jakarta. 14

Siagian P. Sondang, 2001, Administrasi Pembangunan, Jakarta, Bumi Aksara. Subagyo Joko P.1991. Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek). Jakarta, Ricka Cipta. Sudjana Nana, 1995, Metode Statiska, Tarsito Bandung. Surianingrat, Bayu, 1981, Wewenang, Tugas dan Tnggung Jawab Camat. Pasco. THE Liang Gie, 1982. Unsur-Unsur Administrasi. Erlangga. Jakarta. Terry R. George. 1986, Prinsip – Prinsip Manajemen. Bumu Aksara; Jakarta.

Sumber-sumber lain :  

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2008 Pasal 15 Tentang Kecamatan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002

15